Cuaca buruk yang melanda perairan di Jakarta belakangan ini ternyata
membuat sejumlah nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, tak bisa melaut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun turun tangan dengan memberikan 5
ton beras kepada nelayan tersebut.
"Ini adalah bentuk perhatian
pemerintah DKI Jakarta kepada nelayan, tapi saya harap para nelayan
jangan melihat besar kecilnya pemberian tersebut, tapi lihat sebagai
wujud perhatian pemerintah," kata Lurah Cilincing Purnomo, saat
dihubungi, Jumat (11/1/2013).
Purnomo menyebutkan pemberi 5 ton
beras ini adalah Jokowi yang diwakili oleh ajudannya pada Kamis (10/1)
malam. Pembagian beras ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan
tangkapan para nelayan.
"5 ton beras dibagi menjadi 2 ton untuk
wilayah nelayan Marunda, 1,5 ton nelayan Cilincing, dan 1,5 ton nelayan
Kalibaru. Pembagiannya tadi pagi," ujar Purnomo.
Cuaca perairan
laut di Jakarta Utara beberapa minggu ini memang cukup membahayakan
nelayan yang nekat melaut. Padahal jika tidak melaut, mereka tidak
mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Banyak
dari mereka yang menganggur, untuk memenuhi kehidupannya banyak juga
yang harus mengutang atau bahkan pulang kampung. Untuk beralih ke
pekerjaan lain, mereka tidak punya keahlian lain," ujar Purnomo.
Pembagian
beras ini disambut baik salah satu nelayan bernama Jumani (42) yang
sangat bersyukur walau tidak ada kehadiran Jokowi. Uang simpanannya yang
diperuntukan untuk beli beras bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya,
dan jika memungkinkan juga untuk berdagang selama cuaca buruk.
"Jadi
para nelayan bisa menggunakan uang untuk belanja sehari-hari, atau
untuk modal membuka usaha kecil-kecilan seperti berjualan," kata Jumani.
Sumber :
news.detik.com
Jumat, 11 Januari 2013
Jokowi Targetkan Tiang Pancang Monorel DKI Dibangun Bulan Ini
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek monorel DKI Jakarta bisa kembali mulai dibangun bulan ini. PT Jakarta Monorail telah ditunjuk untuk 'membangkitkan' proyek monorel yang lama terbengkalai.
"Januari semuanya. Kalau legal semua sudah beres ya ngapain lama-lama. Saya ini yang mundur-mundur kan legalnya nggak rampung-rampung," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Dikatakan Jokowi, Jakarta Monorail sudah siap untuk membayar tiang-tiang monorel milik PT Adhi Karya Tbk yang terbengkalai senilai Rp 120 miliar. Jadi, persoalan pembangunan monorel ini tinggal menunggu aturan legalnya saja.
Untuk monorel ini, Jokowi mengatakan bakal dilakukan public hearing sehingga bisa didapatkan masukan dari masyarakat terkait pembangunan monorel dan juga soal harga tiket yang diinginkan seperti apa.
Sebelumnya Juru Bicara Jakarta Monorail Bovanantoo mengatakan pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk pembangunan monorel di Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan rute monorel yaitu green line (jalur hijau) dan blue line (jalur biru).
Pihak Jakarta Monorail bakal menggandeng Hadji Kalla Group untuk pembangunan monorail DKI tersebut.
Skema pembiayaan ini menurut Bovanantoo tak jauh beda dengan skema pembiayaan monorel yang lama yakni sebagian besar akan tetap dibiayai oleh perbankan. "Pendanaan dari equity dan loan, dari konsorsium dan 70% pinjaman bank," sebutnya.
Selain itu, Jakarta Monorail siap memembayar tiang-tiang monorel milik Adhi Karya yang terbengkalai senilai Rp 120 miliar setelah konsorsium baru terbentuk. "Full Jakarta Monorail yang bayar dan kita langsung bayar," tambahnya.
Sebelumnya Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Amrozi Hamidi, menegaskan kalau pihaknya tak keberatan, Jakarta Monorail menggunakan tiang-tiang monorel milik ADHI yang telah lama mangkrak asalkan dibayar sesuai ketentuan.
"Tiang monorel yang sudah dipancang tinggal dibayar diapreasiasi saja, semua di bawah koordinasi pemprov sekitar Rp 120 miliar" tambahnya.
Amrozi mengatakan, pihaknya belum mundur dari proyek monorel DKI. Konsep monorel versi Adhi Karya dan Jakarta Monorail berbeda. Adhi Karya tetap menawarkan konsep monorel DKI Jakarta dengan rute jalur Timur yakni dari Bekasi Timur ke Cawang dan Cibubur ke Cawang kemudian dilanjutkan menuju tengah kota.
Sumber :
finance.detik.com
"Januari semuanya. Kalau legal semua sudah beres ya ngapain lama-lama. Saya ini yang mundur-mundur kan legalnya nggak rampung-rampung," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Dikatakan Jokowi, Jakarta Monorail sudah siap untuk membayar tiang-tiang monorel milik PT Adhi Karya Tbk yang terbengkalai senilai Rp 120 miliar. Jadi, persoalan pembangunan monorel ini tinggal menunggu aturan legalnya saja.
Untuk monorel ini, Jokowi mengatakan bakal dilakukan public hearing sehingga bisa didapatkan masukan dari masyarakat terkait pembangunan monorel dan juga soal harga tiket yang diinginkan seperti apa.
Sebelumnya Juru Bicara Jakarta Monorail Bovanantoo mengatakan pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk pembangunan monorel di Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan rute monorel yaitu green line (jalur hijau) dan blue line (jalur biru).
Pihak Jakarta Monorail bakal menggandeng Hadji Kalla Group untuk pembangunan monorail DKI tersebut.
Skema pembiayaan ini menurut Bovanantoo tak jauh beda dengan skema pembiayaan monorel yang lama yakni sebagian besar akan tetap dibiayai oleh perbankan. "Pendanaan dari equity dan loan, dari konsorsium dan 70% pinjaman bank," sebutnya.
Selain itu, Jakarta Monorail siap memembayar tiang-tiang monorel milik Adhi Karya yang terbengkalai senilai Rp 120 miliar setelah konsorsium baru terbentuk. "Full Jakarta Monorail yang bayar dan kita langsung bayar," tambahnya.
Sebelumnya Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Amrozi Hamidi, menegaskan kalau pihaknya tak keberatan, Jakarta Monorail menggunakan tiang-tiang monorel milik ADHI yang telah lama mangkrak asalkan dibayar sesuai ketentuan.
"Tiang monorel yang sudah dipancang tinggal dibayar diapreasiasi saja, semua di bawah koordinasi pemprov sekitar Rp 120 miliar" tambahnya.
Amrozi mengatakan, pihaknya belum mundur dari proyek monorel DKI. Konsep monorel versi Adhi Karya dan Jakarta Monorail berbeda. Adhi Karya tetap menawarkan konsep monorel DKI Jakarta dengan rute jalur Timur yakni dari Bekasi Timur ke Cawang dan Cibubur ke Cawang kemudian dilanjutkan menuju tengah kota.
Sumber :
finance.detik.com
Jokowi ditawari kunjungan ke Thailand
Duta Besar Thailand
untuk Indonesia Thanatip Upatising menemui Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) untuk berbagi informasi terkait permasalahan
transportasi.
"Saya datang kesini (Balai Kota) untuk mengucapkan selamat kepada pak Jokowi karena dinobatkan menjadi walikota terbaik ketiga di dunia. Selain itu, sekaligus membahas transportasi," kata Thanatip usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Dalam kunjungannya, Thanatip menawarkan agar Jokowi atau perwakilannya bersedia mengunjungi Thailand untuk melihat dan mempelajari secara langsung sistem transportasi yang diterapkan di negara tersebut.
"Bangkok mungkin bukan contoh yang bagus untuk sistem transportasi, karena jumlah penduduknya tidak banyak jika dibandingkan dengan Jakarta. Namun, kami senang jika diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan Jakarta," ujar Thanatip.
Terkait aturan plat nomor ganjil genap yang pernah diberlakukan di Thailand, menurut Thanatip, hanya merupakan solusi sementara untuk masalah transportasi di negara tersebut.
"Aturan ganjil genap itu hanyalah sebuah solusi yang bersifat sementara. Aturan itu kini sudah tidak diterapkan lagi, karena sekarang kami sudah memiliki Mass Transit System atau sistem transportasi masal yang merupakan solusi terbaik untuk masalah transportasi di negara kami," kata Thanatip.
Sumber :
antaranews.com
"Saya datang kesini (Balai Kota) untuk mengucapkan selamat kepada pak Jokowi karena dinobatkan menjadi walikota terbaik ketiga di dunia. Selain itu, sekaligus membahas transportasi," kata Thanatip usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Dalam kunjungannya, Thanatip menawarkan agar Jokowi atau perwakilannya bersedia mengunjungi Thailand untuk melihat dan mempelajari secara langsung sistem transportasi yang diterapkan di negara tersebut.
"Bangkok mungkin bukan contoh yang bagus untuk sistem transportasi, karena jumlah penduduknya tidak banyak jika dibandingkan dengan Jakarta. Namun, kami senang jika diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan Jakarta," ujar Thanatip.
Terkait aturan plat nomor ganjil genap yang pernah diberlakukan di Thailand, menurut Thanatip, hanya merupakan solusi sementara untuk masalah transportasi di negara tersebut.
"Aturan ganjil genap itu hanyalah sebuah solusi yang bersifat sementara. Aturan itu kini sudah tidak diterapkan lagi, karena sekarang kami sudah memiliki Mass Transit System atau sistem transportasi masal yang merupakan solusi terbaik untuk masalah transportasi di negara kami," kata Thanatip.
Sumber :
antaranews.com
Farhat Abbas Hina Ahok, Ini Kata Jokowi
Selain mengkritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait
pelat nomor B 2 DKI, Farhat Abbas juga menyindir gaya kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Farhat, Joko Widodo terlalu
sering melakukan pencitraan.
Menanggapi hal itu, Jokowi demikian biasa disapa tak mempermasalahkan sindiran Farhat. "Oh. Eggak apa-apa. Mau di-anu ya enggak apa-apa. Sudah biasa," Ujar Jokowi seusai bertemu Adnan Buyung Nasution di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013).
Saat ditanya apakah dirinya akan mengajukan laporan kepada pihak berwajib, Jokowi merasa hal itu tak perlu ditanggapinya.
"Ealah pakai dilaporin. Enggak usah. Enggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," kata Jokowi dengan logat Jawa kentalnya.
Sebelumnya, Farhat Abbas menilai kepemimpinan Jokowi lebih banyak menonjolkan pecitraan dibandingkan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda DKI.
"Awal permasalahannya, saya melihat seorang figur pemimpin Jakarta yang sebenarnya dia adalah masalah Jakarta, Jakarta ini semakin macet dan semakin banjir. Tapi mereka banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya iklan, blusukan dan pencitraan saja tidak henti-hentinya, mulai dari perkenalan pertama kali di Jakarta sampai sekarang," kata Farhat kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Januari 2013 malam.
Sumber :
okezone.com
Menanggapi hal itu, Jokowi demikian biasa disapa tak mempermasalahkan sindiran Farhat. "Oh. Eggak apa-apa. Mau di-anu ya enggak apa-apa. Sudah biasa," Ujar Jokowi seusai bertemu Adnan Buyung Nasution di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013).
Saat ditanya apakah dirinya akan mengajukan laporan kepada pihak berwajib, Jokowi merasa hal itu tak perlu ditanggapinya.
"Ealah pakai dilaporin. Enggak usah. Enggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," kata Jokowi dengan logat Jawa kentalnya.
Sebelumnya, Farhat Abbas menilai kepemimpinan Jokowi lebih banyak menonjolkan pecitraan dibandingkan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda DKI.
"Awal permasalahannya, saya melihat seorang figur pemimpin Jakarta yang sebenarnya dia adalah masalah Jakarta, Jakarta ini semakin macet dan semakin banjir. Tapi mereka banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya iklan, blusukan dan pencitraan saja tidak henti-hentinya, mulai dari perkenalan pertama kali di Jakarta sampai sekarang," kata Farhat kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Januari 2013 malam.
Sumber :
okezone.com
Dianggap Pencitraan, Jokowi Santai Tanggapi Twit Farhat
Tak hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkena semburan akun twitternya pengacara Farhat Abbas yang berbau SARA. Namun, ternyata Farhat turut mengomentari kebiasaan 'blusukan' Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap sekadar pencitraan.
Menanggapi hal itu, Jokowi, tak mempersoalkannya. "Oh. Nggak apa-apa. Mau di-anu (serang) ya nggak apa-apa. Sudah biasa," jawab Jokowi dengan santai di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (11/1/2013.)
Ia juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan melaporkan Farhat ke polisi, seperti yang dilakukan Anton Medan karena menganggap pernyataan Farhat berbau rasis.
"Eyalah.. pakai dilaporin. Nggak usah. Nggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," tambah Jokowi lagi sambil tersenyum.
Sementara Polda Metro Jaya tetap akan memproses laporan dugaan penghinaan berbau rasialis yang dilakukan Farhat Abbas melalui akun Twitter-nya. Polisi akan mempelajari laporan itu.
Farhat Abbas dituduh melanggar pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menyikapi hal itu Farhat sempat membantah keras, kicauan itu menyerang etnik tertentu. "Ini saya luruskan. Itu bukan rasialis," kata Farhat kepada Liputan6.com. Menurut Farhat, kicauan itu justru tidak merendahkan warga etnik tertentu.
Sumber :
liputan6.com
Menanggapi hal itu, Jokowi, tak mempersoalkannya. "Oh. Nggak apa-apa. Mau di-anu (serang) ya nggak apa-apa. Sudah biasa," jawab Jokowi dengan santai di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (11/1/2013.)
Ia juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan melaporkan Farhat ke polisi, seperti yang dilakukan Anton Medan karena menganggap pernyataan Farhat berbau rasis.
"Eyalah.. pakai dilaporin. Nggak usah. Nggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," tambah Jokowi lagi sambil tersenyum.
Sementara Polda Metro Jaya tetap akan memproses laporan dugaan penghinaan berbau rasialis yang dilakukan Farhat Abbas melalui akun Twitter-nya. Polisi akan mempelajari laporan itu.
Farhat Abbas dituduh melanggar pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menyikapi hal itu Farhat sempat membantah keras, kicauan itu menyerang etnik tertentu. "Ini saya luruskan. Itu bukan rasialis," kata Farhat kepada Liputan6.com. Menurut Farhat, kicauan itu justru tidak merendahkan warga etnik tertentu.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi Tetapkan 3 Syarat Bangun Tol Dalam Kota
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang menyetujui pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta. Namun, Jokowi minta pembangunan proyek senilai Rp 41,2 triliun itu harus memenuhi syarat yang diberikannya.
"Kalau tiga syarat itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Januari 2013.
Dia mengatakan, syarat pertama adalah pembangunan jalan tol dalam kota harus mengakomodasi transportasi massal umum. Artinya, Transjakarta, Kopaja, dan Metromini harus bisa masuk ke ruas tol tersebut. "Kalau untuk mobil pribadi saja, maaf, enggak boleh. Jalan ini harus memuat transportasi massal umum," katanya.
Syarat kedua adalah soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jokowi minta Amdal jalan tol ini sudah beres sebelum izin pembangunan diberikan.
Syarat ketiga adalah pintu masuk menuju tol tidak banyak-banyak. Jika pintu tol dibuat banyak, pembangunan tol dalam kota ini bisa menimbulkan kemacetan baru di Jakarta. "Ketiga syarat ini sudah berat," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, rasio jalan di Jakarta memang masih sangat kecil dibandingkan luas Jakarta. Dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, rasio jalan di Jakarta hanya 6,26 persen. Padahal, di banyak kota besar dunia, minimal rasio jalannya harus 10 persen.
Untuk itu, Jokowi ingin pertumbuhan jalan terjadi seiring dengan peningkatan transportasi massal di Jakarta. "Kalau jalannya kurang, ya mesti tambah. Kalau transportasi massal kurang, ya ditambah. Jadi keduanya. Enggak mungkin hanya jalan, apalagi jalan tol," tutur dia.
Jokowi berulang kali menegaskan bahwa restunya untuk jalan tol dalam kota diberikan dengan syarat. "Saya ngomong itu saja. Kalau enggak bisa, ya sudah. Kan sepanjang dengan catatan. Gitu aja kok ribet," kata Jokowi.
Sumber :
www.tempo.co
"Kalau tiga syarat itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Januari 2013.
Dia mengatakan, syarat pertama adalah pembangunan jalan tol dalam kota harus mengakomodasi transportasi massal umum. Artinya, Transjakarta, Kopaja, dan Metromini harus bisa masuk ke ruas tol tersebut. "Kalau untuk mobil pribadi saja, maaf, enggak boleh. Jalan ini harus memuat transportasi massal umum," katanya.
Syarat kedua adalah soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jokowi minta Amdal jalan tol ini sudah beres sebelum izin pembangunan diberikan.
Syarat ketiga adalah pintu masuk menuju tol tidak banyak-banyak. Jika pintu tol dibuat banyak, pembangunan tol dalam kota ini bisa menimbulkan kemacetan baru di Jakarta. "Ketiga syarat ini sudah berat," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, rasio jalan di Jakarta memang masih sangat kecil dibandingkan luas Jakarta. Dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, rasio jalan di Jakarta hanya 6,26 persen. Padahal, di banyak kota besar dunia, minimal rasio jalannya harus 10 persen.
Untuk itu, Jokowi ingin pertumbuhan jalan terjadi seiring dengan peningkatan transportasi massal di Jakarta. "Kalau jalannya kurang, ya mesti tambah. Kalau transportasi massal kurang, ya ditambah. Jadi keduanya. Enggak mungkin hanya jalan, apalagi jalan tol," tutur dia.
Jokowi berulang kali menegaskan bahwa restunya untuk jalan tol dalam kota diberikan dengan syarat. "Saya ngomong itu saja. Kalau enggak bisa, ya sudah. Kan sepanjang dengan catatan. Gitu aja kok ribet," kata Jokowi.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Klaim Enam Ruas Tol Pro-Rakyat
Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui untuk melanjutkan
megaproyek enam ruas tol dalam kota, tidak sedikit yang berpendapat
bahwa kebijakan Jokowi itu tak lagi pro-rakyat. Jokowi, yang selama ini
menggadang-gadang selalu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat,
dipertanyakan akibat keputusan tersebut. Proyek enam ruas tol dalam kota
dinilai memberikan ruang kepada masuknya kendaraan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengklaim kalau megaproyek enam ruas tol dalam kota itu merupakan kebijakan yang prorakyat karena memberikan ruang bagi transportasi massal untuk dapat melintas.
"Lho nggak pro gimana, itu kan transportasi massal boleh masuk. Transportasi massal itu untuk rakyat, biar kita bisa menikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat, apa pun itu, untuk transportasi massal, berarti rakyat kecil terakomodasi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Untuk kajian kota-kota besar lainnya, seperti Boston, Seoul, dan Chicago, Jokowi mengatakan ruas tol di kota tersebut diruntuhkan karena diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Ia pun mengaku, jika enam ruas tol tersebut hanya digunakan untuk kendaraan pribadi, maka Jokowi tak akan menyetujuinya.
"Saya bilang kan dua-duanya itu harus jalan. Kalau jalannya kurang, mesti tambah jalan. Kalau transportasi massalnya kurang, ya transpornya tambah. Jadi dua-duanya enggak mungkin hanya tambah jalan saja, apalagi jalan tol," kata Jokowi.
Alat transportasi massal yang dapat melintas di enam ruas tol dalam kota, kata Jokowi, juga akan melalui proses. Untuk awalnya, yang dapat melintasi enam ruas tol itu adalah transjakarta dan kopaja AC. Setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap, yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengklaim kalau megaproyek enam ruas tol dalam kota itu merupakan kebijakan yang prorakyat karena memberikan ruang bagi transportasi massal untuk dapat melintas.
"Lho nggak pro gimana, itu kan transportasi massal boleh masuk. Transportasi massal itu untuk rakyat, biar kita bisa menikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat, apa pun itu, untuk transportasi massal, berarti rakyat kecil terakomodasi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Untuk kajian kota-kota besar lainnya, seperti Boston, Seoul, dan Chicago, Jokowi mengatakan ruas tol di kota tersebut diruntuhkan karena diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Ia pun mengaku, jika enam ruas tol tersebut hanya digunakan untuk kendaraan pribadi, maka Jokowi tak akan menyetujuinya.
"Saya bilang kan dua-duanya itu harus jalan. Kalau jalannya kurang, mesti tambah jalan. Kalau transportasi massalnya kurang, ya transpornya tambah. Jadi dua-duanya enggak mungkin hanya tambah jalan saja, apalagi jalan tol," kata Jokowi.
Alat transportasi massal yang dapat melintas di enam ruas tol dalam kota, kata Jokowi, juga akan melalui proses. Untuk awalnya, yang dapat melintasi enam ruas tol itu adalah transjakarta dan kopaja AC. Setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap, yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Sowan ke YLBHI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan aksi blusukannya
lagi menjelang sore hari. Kali ini, Jokowi berkunjung ke kantor YLBHI.
Jokowi tiba di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro nomor 74, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 14.15 WIB.
Pria berumur 51 tahun itu langsung disambut hangat oleh pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution, yang mengenakan batik warna cokelat.
Jokowi yang juga terbalut baju batik cokelat ini diajak berkeliling kantor YLBHI hingga lantai 4. Sarjana Kehutanan UGM ini melihat-lihat ruangan-ruangan seperti ruang kerja, ruang pengaduan, ruang untuk media dan sebagainya. Jokowi dan Adnan kemudian melakukan pertemuan tertutup.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi tiba di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro nomor 74, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 14.15 WIB.
Pria berumur 51 tahun itu langsung disambut hangat oleh pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution, yang mengenakan batik warna cokelat.
Jokowi yang juga terbalut baju batik cokelat ini diajak berkeliling kantor YLBHI hingga lantai 4. Sarjana Kehutanan UGM ini melihat-lihat ruangan-ruangan seperti ruang kerja, ruang pengaduan, ruang untuk media dan sebagainya. Jokowi dan Adnan kemudian melakukan pertemuan tertutup.
Sumber :
news.detik.com
Keinginan Jokowi Pasang Tarif MRT Rp 10.000 Dikritik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginginkan tiket Mass Rapid
Transit (MRT) bisa di bawah Rp 10.000/orang mendapat kritikan. Pengamat
menilai besaran ini tidak mestinya, harusnya tarif MRT disesuaikan
berdasarkan jarak.
"Tiket itu tergantung jarak," kata Pengamat Transportasi Indonesia, Yayat Supriyatna saat dihubungi detikFinance, Jumat (11/1/2013).
Ia menjelaskan, akan terjadi kecemburuan sosial antara penumpang jika tiket disama-ratakan. Contohnya untuk jarak dari stasiun-ke stasiun ditetapkan tarif dasarnya. Namun untuk jarak yang lebih jauh, tarif progresif harus ditetapkan.
"Nggak fair (kalau sama rata). Jadi harus berdasarkan jarak, yang dekat dirugikan, yang jauh diuntungkan," katanya,"
Menurut Yayat, tarif ideal untuk MRT ini berkisar diantara Rp 10-Rp 20 ribu. Hal ini akan berdampak pada tingkat pelayanan nantinya. "Idealnya saya kira Rp 10-20.000. Jadi ditetapkan tarif dasarnya, dan tarif progresifnya. Setiap kilometer misalkan ada kenaikkan," tutupnya.
Seperti diketahui Jokowi mengharapkan tiket MRT bisa ditawarkan ke masyarakat secara murah. Ia berharap tiket MRT bisa di bawah Rp 10.000 per orangnya.
"Harga tiket itu tadi tergantung beban berapa. Kita inginnya di bawah Rp 10.000 karena kalau di Singapura hanya 1 dolar Singapura jadi kira-kira berkisar di Rp 7.000-8.000 itu (setelah subsidi) angkanya seperti itu intinya di bawah Rp 10.000 untuk 2015," imbuh Mantan Wali Kota Solo ini.
Sumber :
finance.detik.com
"Tiket itu tergantung jarak," kata Pengamat Transportasi Indonesia, Yayat Supriyatna saat dihubungi detikFinance, Jumat (11/1/2013).
Ia menjelaskan, akan terjadi kecemburuan sosial antara penumpang jika tiket disama-ratakan. Contohnya untuk jarak dari stasiun-ke stasiun ditetapkan tarif dasarnya. Namun untuk jarak yang lebih jauh, tarif progresif harus ditetapkan.
"Nggak fair (kalau sama rata). Jadi harus berdasarkan jarak, yang dekat dirugikan, yang jauh diuntungkan," katanya,"
Menurut Yayat, tarif ideal untuk MRT ini berkisar diantara Rp 10-Rp 20 ribu. Hal ini akan berdampak pada tingkat pelayanan nantinya. "Idealnya saya kira Rp 10-20.000. Jadi ditetapkan tarif dasarnya, dan tarif progresifnya. Setiap kilometer misalkan ada kenaikkan," tutupnya.
Seperti diketahui Jokowi mengharapkan tiket MRT bisa ditawarkan ke masyarakat secara murah. Ia berharap tiket MRT bisa di bawah Rp 10.000 per orangnya.
"Harga tiket itu tadi tergantung beban berapa. Kita inginnya di bawah Rp 10.000 karena kalau di Singapura hanya 1 dolar Singapura jadi kira-kira berkisar di Rp 7.000-8.000 itu (setelah subsidi) angkanya seperti itu intinya di bawah Rp 10.000 untuk 2015," imbuh Mantan Wali Kota Solo ini.
Sumber :
finance.detik.com
Jokowi Gelar Public Hearing Penolakan 6 Ruas Tol Dalam Kota Selasa
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang bagi warga yang
menolak pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota. Warga yang tidak setuju
dengan pembangunan tersebut dapat menyuarakan hal itu pada Selasa 15
Januari mendatang.
"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).
Jokowi akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
"Kita akan dengarkan langsung pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas. Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.
"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.
Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.
"Tapi dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.
Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber :
news.detik.com
"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).
Jokowi akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
"Kita akan dengarkan langsung pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas. Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.
"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.
Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.
"Tapi dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.
Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Setujui 6 Jalan Tol Asal Kopaja Masuk Gratis
Meski merestui proyek enam ruas tol dalam kota, Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga syarat sebelum proyek senilai Rp42
triliun ini benar-benar dijalankan.
Pertama, jalan tol harus dapat dimasuki oleh transportasi massal umum. "Enam ruas tol memang harus dilihat secara detil, artinya kalau untuk mobil pribadi, maaf, enggak boleh. Harus memuat transportasi massal umum," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Selain itu, Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus diselesaikan. Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Sarwo Handayani, bahwa Amdal enam ruas tol dalam kota telah rampung dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.
"Ketiga, pintu masuk tolnya enggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak malah jadi masalah kemacetan baru. Ketiga syarat ini sudah berat. Kalau tiga itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi.
Meski menyetujui pembangunan proyek tersebut, Jokowi mengaku tetap pro rakyat kecil. Untuk itu, dia memaksa agar Transjakarta, Kopaja, dan Metromini bisa masuk tol dengan gratis.
Sumber :
okezone.com
Pertama, jalan tol harus dapat dimasuki oleh transportasi massal umum. "Enam ruas tol memang harus dilihat secara detil, artinya kalau untuk mobil pribadi, maaf, enggak boleh. Harus memuat transportasi massal umum," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Selain itu, Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus diselesaikan. Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Sarwo Handayani, bahwa Amdal enam ruas tol dalam kota telah rampung dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.
"Ketiga, pintu masuk tolnya enggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak malah jadi masalah kemacetan baru. Ketiga syarat ini sudah berat. Kalau tiga itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi.
Meski menyetujui pembangunan proyek tersebut, Jokowi mengaku tetap pro rakyat kecil. Untuk itu, dia memaksa agar Transjakarta, Kopaja, dan Metromini bisa masuk tol dengan gratis.
Sumber :
okezone.com
Jokowi Gusar Banyak Kecaman di Twitternya soal Enam Ruas Tol
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui untuk melanjutkan
megaproyek enam ruas tol dalam kota. Banyak pihak yang setuju dengan
langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang sangat menyesalkan
kebijakan tersebut. Langkah Jokowi mendapatkan tentangan karena
kebijakan itu dinilai tidak prorakyat.
Kecaman dari berbagai pihak tersebut ternyata memang telah terdengar sampai ke telinga mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi mengaku terus memantau pihak-pihak yang memberikan protes kepadanya melalui akun Twitter pribadinya, yaitu @jokowi_do2.
"Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal; agar elevated bus bisa masuk, silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di twitter. Lah iya saya juga mengerti kok baca-baca terus," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Langkah selanjutnya, kata dia, akan membuat public hearing untuk proyek enam ruas tol dalam kota. Jokowi berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang protes terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol, yaitu PT Jakarta Tollroad Development.
"Belum ketemu. Saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan, lho, saya itu setuju dengan catatan, catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.
Melalui public hearing yang Jokowi janjikan, dengan itu, ia mengharapkan warga dan para pengamat untuk tidak berkomentar negatif terlebih dahulu terkait kebijakan enam ruas tol dalam kota. "Saya mau denger kok semua pendapat dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di Twitter. Lha saya mengerti dan baca kok kritikan dan kecaman yang disampaikan ke saya," katanya.
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia sangat menyayangkan keputusan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia menilai, Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat dan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk selalu prorakyat.
"Tidak ada jaminan kuat kalau pembangunan enam ruas jalan tol ini dapat mengurai kemacetan Jakarta. Lha wong pembangunan jalan tol ini hanya memunculkan titik kemacetan baru. Lihat saja, ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru," kata Nirwono.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kecaman dari berbagai pihak tersebut ternyata memang telah terdengar sampai ke telinga mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi mengaku terus memantau pihak-pihak yang memberikan protes kepadanya melalui akun Twitter pribadinya, yaitu @jokowi_do2.
"Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal; agar elevated bus bisa masuk, silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di twitter. Lah iya saya juga mengerti kok baca-baca terus," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Langkah selanjutnya, kata dia, akan membuat public hearing untuk proyek enam ruas tol dalam kota. Jokowi berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang protes terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol, yaitu PT Jakarta Tollroad Development.
"Belum ketemu. Saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan, lho, saya itu setuju dengan catatan, catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.
Melalui public hearing yang Jokowi janjikan, dengan itu, ia mengharapkan warga dan para pengamat untuk tidak berkomentar negatif terlebih dahulu terkait kebijakan enam ruas tol dalam kota. "Saya mau denger kok semua pendapat dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di Twitter. Lha saya mengerti dan baca kok kritikan dan kecaman yang disampaikan ke saya," katanya.
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia sangat menyayangkan keputusan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia menilai, Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat dan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk selalu prorakyat.
"Tidak ada jaminan kuat kalau pembangunan enam ruas jalan tol ini dapat mengurai kemacetan Jakarta. Lha wong pembangunan jalan tol ini hanya memunculkan titik kemacetan baru. Lihat saja, ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru," kata Nirwono.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Perusahaan Jusuf Kalla bantu Jokowi wujudkan monorail Jakarta
Sejak awal, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk menata ibu kota. Saat ini, Jokowi sibuk 'safari' ke berbagai tokoh mulai dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, hingga Wakil Presiden Boediono untuk merealisasikan proyek monorail Jakarta yang mangkrak bertahun-tahun.
Jokowi sangat berambisi mewujudkan mimpi Jakarta memiliki sarana transportasi massal modern yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mengurai masalah kemacetan ibu kota.
Di saat Jokowi dipusingkan dengan ketidakjelasan nasib proyek yang ditangani oleh Jakarta Monorail dan mundurnya Adhi Karya dari proyek tersebut, tiba-tiba perusahaan milik Jusuf Kalla melakukan ekspansi dengan berniat membeli sebagian besar saham Jakarta Monorail.
Jika proses akuisisi tersebut berjalan, maka Kalla Group akan menjadi penggarap proyek monorail. "Otomatis, mereka (Kalla Group) akan menggarap proyek ini," ungkap juru bicara PT Jakarta Monorail Bovanantoo kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/1).
Bovanantoo menuturkan, Jakarta Monorail tidak ragu jika Kalla Group ikut ambil bagian dalam menggarap mega proyek transportasi massal tersebut. Alasannya, kalla Group sudah teruji menggarap proyek-proyek besar, terutama di kawasan timur Indonesia.
"Mereka sudah cukup memahami dan menguasai bisnis ini, jadi pasti siap," katanya.
Dia menambahkan, rekam jejak proyek yang digarap oleh Kalla Group juga cukup berhasil. Termasuk proyek infrastruktur transportasi modern. "Kami anggap Kalla Group cukup berhasil di dunia infrastruktur. Sebelumnya kan mereka juga mengajukan untuk monorail Makassar," paparnya.
Proyek monorail dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sekitar 2004. Namun sejak pergantian presiden dan gubernur, periode Fauzi Bowo, proyek tidak diteruskan hingga kini. Lihat saja jejak proyek ini di Jalan Asia Afrika (Senayan) dan Jalan Rasuna Said (Kuningan). Di sana menyisakan tiang beton dan kolom mangkrak.
Proyek ini sesungguhnya sudah digagas sejak awal 2000-an. Penggagas studi kelayakan adalah PT Indonesian Transit Central (PT-ITC). Salah satu pemegang saham ITC adalah PT Adhi Karya. Transportasi monoraail ini semula dirancang hendak menggunakan teknologi Jepang.
Sistemnya meliputi kereta, listrik, sinyal, komunikasi, dan urusan tiket berbiaya USD 424 juta, plus biaya pegawai USD 235 juta. Sehingga total biaya mencapai USD 659 juta atau setara Rp 6,5 trilliun.
Dua jalur lintasan kereta dirancang sepanjang 24 kilometer dengan 27 stasiun, yaitu lintasan Green-line sepanjang 14,275 kilometer, membentang dari Palmerah, Gelora Bung Karno, Casablanca, Dukuh Atas, Karet, dan Pejompongan. Lintasan kedua, Blue-line sepanjang 9,725 kilometer, mulai dari Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Karet, Tanah Abang, Cideng, dan Taman Anggrek.
Setelah rancangan desain lintasan disetujui Pemerintah DKI, kemudian ITC bekerja sama dengan Omnico Singapore Pte menghasilkan PT Jakarta monorail (PT-JM). Kesepakatan keduanya, Omnico wajib mencari dana pembiayaan selama enam bulan. Sayang, Omnico tidak berhasil mendapat dukungan. Walhasil, monorail pun mangkrak.
Konsorsium BUMN yang digawangi oleh Adhi Karya berambisi 'menguasai' proyek ini. Mereka memilih tidak ingin bersinergi dengan perusahaan swasta dan ngotot agar proyek ini murni digarap oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Padahal, Jokowi sendiri meminta agar Adhi Karya akur dengan Jakarta Monorail agar proyek ini tidak sebatas angan.
Adhi Karya pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan meminta Jakarta Monorail mengembalikan aset yang selama ini sudah dikeluarkan Adhi Karya untuk proyek tersebut.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi sangat berambisi mewujudkan mimpi Jakarta memiliki sarana transportasi massal modern yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mengurai masalah kemacetan ibu kota.
Di saat Jokowi dipusingkan dengan ketidakjelasan nasib proyek yang ditangani oleh Jakarta Monorail dan mundurnya Adhi Karya dari proyek tersebut, tiba-tiba perusahaan milik Jusuf Kalla melakukan ekspansi dengan berniat membeli sebagian besar saham Jakarta Monorail.
Jika proses akuisisi tersebut berjalan, maka Kalla Group akan menjadi penggarap proyek monorail. "Otomatis, mereka (Kalla Group) akan menggarap proyek ini," ungkap juru bicara PT Jakarta Monorail Bovanantoo kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/1).
Bovanantoo menuturkan, Jakarta Monorail tidak ragu jika Kalla Group ikut ambil bagian dalam menggarap mega proyek transportasi massal tersebut. Alasannya, kalla Group sudah teruji menggarap proyek-proyek besar, terutama di kawasan timur Indonesia.
"Mereka sudah cukup memahami dan menguasai bisnis ini, jadi pasti siap," katanya.
Dia menambahkan, rekam jejak proyek yang digarap oleh Kalla Group juga cukup berhasil. Termasuk proyek infrastruktur transportasi modern. "Kami anggap Kalla Group cukup berhasil di dunia infrastruktur. Sebelumnya kan mereka juga mengajukan untuk monorail Makassar," paparnya.
Proyek monorail dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sekitar 2004. Namun sejak pergantian presiden dan gubernur, periode Fauzi Bowo, proyek tidak diteruskan hingga kini. Lihat saja jejak proyek ini di Jalan Asia Afrika (Senayan) dan Jalan Rasuna Said (Kuningan). Di sana menyisakan tiang beton dan kolom mangkrak.
Proyek ini sesungguhnya sudah digagas sejak awal 2000-an. Penggagas studi kelayakan adalah PT Indonesian Transit Central (PT-ITC). Salah satu pemegang saham ITC adalah PT Adhi Karya. Transportasi monoraail ini semula dirancang hendak menggunakan teknologi Jepang.
Sistemnya meliputi kereta, listrik, sinyal, komunikasi, dan urusan tiket berbiaya USD 424 juta, plus biaya pegawai USD 235 juta. Sehingga total biaya mencapai USD 659 juta atau setara Rp 6,5 trilliun.
Dua jalur lintasan kereta dirancang sepanjang 24 kilometer dengan 27 stasiun, yaitu lintasan Green-line sepanjang 14,275 kilometer, membentang dari Palmerah, Gelora Bung Karno, Casablanca, Dukuh Atas, Karet, dan Pejompongan. Lintasan kedua, Blue-line sepanjang 9,725 kilometer, mulai dari Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Karet, Tanah Abang, Cideng, dan Taman Anggrek.
Setelah rancangan desain lintasan disetujui Pemerintah DKI, kemudian ITC bekerja sama dengan Omnico Singapore Pte menghasilkan PT Jakarta monorail (PT-JM). Kesepakatan keduanya, Omnico wajib mencari dana pembiayaan selama enam bulan. Sayang, Omnico tidak berhasil mendapat dukungan. Walhasil, monorail pun mangkrak.
Konsorsium BUMN yang digawangi oleh Adhi Karya berambisi 'menguasai' proyek ini. Mereka memilih tidak ingin bersinergi dengan perusahaan swasta dan ngotot agar proyek ini murni digarap oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Padahal, Jokowi sendiri meminta agar Adhi Karya akur dengan Jakarta Monorail agar proyek ini tidak sebatas angan.
Adhi Karya pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan meminta Jakarta Monorail mengembalikan aset yang selama ini sudah dikeluarkan Adhi Karya untuk proyek tersebut.
Sumber :
merdeka.com
Nirwono Joga: Jokowi Tak Tahan Tekanan Pusat
Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melanjutkan megaproyek
enam tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan Gubernur DKI
Sutiyoso menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang mendukung
langkahnya tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang menyesalkan
kebijakan Jokowi yang selama ini dikenal pro rakyat dan dapat tercoreng
dengan langkahnya menyetujui enam tol dalam kota yang diyakini menjadi
pintu masuk bagi kendaraan pribadi.
Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku sangat menyesalkan langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut. Bahkan, dia menyebut Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengambil keputusan untuk melanjutkan enam tol dalam kota setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2013).
Nirwono mengatakan, tidak ada jaminan kuat untuk mengurai kemacetan Ibu Kota melalui langkah pembangunan enam tol dalam kota. Enam tol dalam kota tersebut, kata Nirwono, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Secara teknis, enam tol dalam kota hanya akan membuat visual tata kota menjadi tidak bagus dan hanya akan efektif selama dua-tiga tahun.
"Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," katanya.
Nirwono memaparkan, proyek tol layang tersebut selain membahayakan juga belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu, selain itu juga dinilai jauh dari kota yang humanis.
"Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," ujarnya.
Nirwono memberi contoh tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Mengapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Selain tidak ada jaminan mengurai kemacetan, Nirwono juga mempertanyakan upaya penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.
"Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda, dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Tahap terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku sangat menyesalkan langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut. Bahkan, dia menyebut Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengambil keputusan untuk melanjutkan enam tol dalam kota setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2013).
Nirwono mengatakan, tidak ada jaminan kuat untuk mengurai kemacetan Ibu Kota melalui langkah pembangunan enam tol dalam kota. Enam tol dalam kota tersebut, kata Nirwono, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Secara teknis, enam tol dalam kota hanya akan membuat visual tata kota menjadi tidak bagus dan hanya akan efektif selama dua-tiga tahun.
"Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," katanya.
Nirwono memaparkan, proyek tol layang tersebut selain membahayakan juga belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu, selain itu juga dinilai jauh dari kota yang humanis.
"Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," ujarnya.
Nirwono memberi contoh tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Mengapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Selain tidak ada jaminan mengurai kemacetan, Nirwono juga mempertanyakan upaya penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.
"Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda, dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Tahap terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Janji Terbuka soal Pembahasan Enam Ruas Tol
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui megaproyek enam
ruas tol dalam kota. Sama seperti pembahasan megaproyek lainnya yang
dilakukan secara terbuka, Jokowi pun menjanjikan pembahasan proyek enam
ruas tol dalam kota dilakukan secara terbuka.
"Iya, dibuka, monorel buka. MRT kalau sudah ada progres terbuka lagi. Enam ruas jalan tol buka juga, buka semuanya biar masyarakat tahu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Pemerintahan Jakarta Baru yang diusung oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Bahkan, momen-momen kegiatan mereka selalu didokumentasikan dalam akun situs Youtube milik Pemprov DKI. Selain itu, Jokowi juga pernah melakukan pertemuan terbuka dalam pembahasan monorel, mass rapid transit (MRT) dan program ganjil-genap.
Pembahasan itu turut dihadiri oleh pihak pemerintah pusat, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Beberapa pihak menyayangkan keputusan Jokowi yang diputuskan melalui pertemuan tertutup sehingga tidak mendapat masukan dari masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan untuk proyek enam ruas tol dalam kota ini.
Salah satu yang menyesalkan inkonsistensi Jokowi yang sebelumnya sangat menolak enam ruas tol dalam kota adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Tol dalam kota tersebut, kata dia, tidak lagi berpihak pada transportasi massal dan kota yang humanis. "Menurut saya, tawarkan ke publik. Uang Rp 42 triliun segitu banyak lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda, transportasi massal, pejalan kaki, kan itu lebih dari cukup daripada hanya untuk membangun jalan tol," kata Nirwono kepada Kompas.com.
Seperti diwartakan, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat kontras dengan janji-janjinya yang selalu ia lontarkan saat masih berkampanye sebagai calon gubernur DKI yang menolak penambahan jalan dan tol dalam kota.
Saat itu, ia mengatakan kalau penambahan jalan dan tol dalam kota hanya memicu warga untuk berbondong-bondong membeli kendaraan pribadi. Namun, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Hal tersebut diputuskannya setelah ia melaksanakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Iya, dibuka, monorel buka. MRT kalau sudah ada progres terbuka lagi. Enam ruas jalan tol buka juga, buka semuanya biar masyarakat tahu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Pemerintahan Jakarta Baru yang diusung oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Bahkan, momen-momen kegiatan mereka selalu didokumentasikan dalam akun situs Youtube milik Pemprov DKI. Selain itu, Jokowi juga pernah melakukan pertemuan terbuka dalam pembahasan monorel, mass rapid transit (MRT) dan program ganjil-genap.
Pembahasan itu turut dihadiri oleh pihak pemerintah pusat, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Beberapa pihak menyayangkan keputusan Jokowi yang diputuskan melalui pertemuan tertutup sehingga tidak mendapat masukan dari masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan untuk proyek enam ruas tol dalam kota ini.
Salah satu yang menyesalkan inkonsistensi Jokowi yang sebelumnya sangat menolak enam ruas tol dalam kota adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Tol dalam kota tersebut, kata dia, tidak lagi berpihak pada transportasi massal dan kota yang humanis. "Menurut saya, tawarkan ke publik. Uang Rp 42 triliun segitu banyak lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda, transportasi massal, pejalan kaki, kan itu lebih dari cukup daripada hanya untuk membangun jalan tol," kata Nirwono kepada Kompas.com.
Seperti diwartakan, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat kontras dengan janji-janjinya yang selalu ia lontarkan saat masih berkampanye sebagai calon gubernur DKI yang menolak penambahan jalan dan tol dalam kota.
Saat itu, ia mengatakan kalau penambahan jalan dan tol dalam kota hanya memicu warga untuk berbondong-bondong membeli kendaraan pribadi. Namun, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Hal tersebut diputuskannya setelah ia melaksanakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Uji Coba Jalan Baru, Begini Komentar Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan uji coba jalan layang non
tol (JLNT) Antasari-Blok M, Kamis (10/1). Jokowi yang menggunakan mobil
dinasnya beserta rombongan memulai uji coba jalan sepanjang 4,8
kilometer itu dari arah Blok M menuju Cipete dan kembali lagi menuju
Blok M.
"Ada beberapa bidang yang masih harus diselesaikan. Tapi tidak masalah, tadi kan sudah kita coba," ujar Jokowi seusai mencoba JLNT Antasari-Blok M.
Dikatakan Jokowi, dengan selesainya masalah pembebasan lahan di kawasa Cipete, dirinya berharap pembangunan ramp on (tanjakan) di depan Pasar Inpres Cipete bisa segera dikerjakan.
Saat ini, kata Jokowi, rasio jalan di ibu kota baru mencapai 6,2 persen. Padahal, idealnya rasio jalan mencapai 12 persen dari luas Jakarta. Sehingga selain memperbaiki transportasi masal, penambahan jalan juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk mengurai kemacetan, keduanya harus dilakukan beriingan.
"Tambahan jalan ini harus diteruskan tetapi sisi transportasi masalnya juga disiapkan. Jadi, berjalan beriringan. Tambah lagi nanti kebijakan ganjil genap, ERP (electronic road pricing), pajak parkir tinggi di kawasan tertentu," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Ery Basworo menuturkan, untuk tahap awal, baru arah ke selatan atau Blok M-Antasari saja yang akan di buka untuk kendaraan umum. Pihaknya, kata Ery, juga akan mengatur traffic-nya terlebih dahulu. "Blok M arah Cipete sudah bisa. Tapi nanti Dishub akan mengatur traffic-nya lebih matang," kata Ery.
Sementara untuk arah utara atau Antasari-Blok M, diperkirakan beroperasi pada Maret mendatang. Beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas dan listrik akan dikebut pekerjaannya.
Ia juga mengaku telah menanam pohon pengganti sebagai kompensasi pohon yang ditebang akibat proyek pengerjaan JLNT ini. Penanaman pohon dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kanal Banjir Timur (KBT). Pohon-pohon pengganti juga akan ditanam kembali di lokasi semula.
Dalam uji coba itu, Jokowi yang didampingi Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi menyusuri ruas JLNT dari Blok M menuju Cipete dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Cipete, rombongan memutar arah kembali menuju arah Blok M melalui Jl Antasari yang berada di bawah JLNT. Rombongan juga sempat berhenti beberapa saat di depan Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk melihat langsung proyek JLNT tersebut.
Sumber :
republika.co.id
"Ada beberapa bidang yang masih harus diselesaikan. Tapi tidak masalah, tadi kan sudah kita coba," ujar Jokowi seusai mencoba JLNT Antasari-Blok M.
Dikatakan Jokowi, dengan selesainya masalah pembebasan lahan di kawasa Cipete, dirinya berharap pembangunan ramp on (tanjakan) di depan Pasar Inpres Cipete bisa segera dikerjakan.
Saat ini, kata Jokowi, rasio jalan di ibu kota baru mencapai 6,2 persen. Padahal, idealnya rasio jalan mencapai 12 persen dari luas Jakarta. Sehingga selain memperbaiki transportasi masal, penambahan jalan juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk mengurai kemacetan, keduanya harus dilakukan beriingan.
"Tambahan jalan ini harus diteruskan tetapi sisi transportasi masalnya juga disiapkan. Jadi, berjalan beriringan. Tambah lagi nanti kebijakan ganjil genap, ERP (electronic road pricing), pajak parkir tinggi di kawasan tertentu," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Ery Basworo menuturkan, untuk tahap awal, baru arah ke selatan atau Blok M-Antasari saja yang akan di buka untuk kendaraan umum. Pihaknya, kata Ery, juga akan mengatur traffic-nya terlebih dahulu. "Blok M arah Cipete sudah bisa. Tapi nanti Dishub akan mengatur traffic-nya lebih matang," kata Ery.
Sementara untuk arah utara atau Antasari-Blok M, diperkirakan beroperasi pada Maret mendatang. Beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas dan listrik akan dikebut pekerjaannya.
Ia juga mengaku telah menanam pohon pengganti sebagai kompensasi pohon yang ditebang akibat proyek pengerjaan JLNT ini. Penanaman pohon dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kanal Banjir Timur (KBT). Pohon-pohon pengganti juga akan ditanam kembali di lokasi semula.
Dalam uji coba itu, Jokowi yang didampingi Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi menyusuri ruas JLNT dari Blok M menuju Cipete dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Cipete, rombongan memutar arah kembali menuju arah Blok M melalui Jl Antasari yang berada di bawah JLNT. Rombongan juga sempat berhenti beberapa saat di depan Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk melihat langsung proyek JLNT tersebut.
Sumber :
republika.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)