Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto menjadi dua nama yang disebut bakal bertarung di pemilihan umum presiden. Meski belum dideklarasikan menjadi capres, nama Jokowi selalu menempati tempat teratas survei. Di antara dua nama tersebut, siapa sosok ideal calon presiden menurut Basuki Tjahaja Purnama?
Ahok yang merupakan Wakil Gubernur dan Ketua Bidang Dalam Negeri DPP Gerindra ini menyatakan dukungannya keduanya.
"Kalau Prabowo maju, saya juga dukung dia jadi presiden. Tinggal siapa yang menang saja," katanya pada Tempo di ruang kerjanya, Kamis (13/2/2014).
Untuk dukungan ke Jokowi, Ahok beralasan, Jokowi cocok menjadi calon presiden karena sifat kepemimpinannya sudah terbukti dalam keseharian memimpin Jakarta.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Kamis, 13 Februari 2014
Giliran Tanah Rencong Deklarasi Dukung Jokowi Menuju RI-1
Pesona Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata juga menarik perhatian warga di Tanah Rencong, Kota Banda Aceh.
Puluhan warga Kota Banda Aceh dari berbagai perwakilan kelompok masyarakat berkumpul dan mendeklarasikan Relawan Dukung Jokowi menuju kursi Presiden Republik Indonesia. Acara deklarasi digelar di Taman Sari Banda Aceh pada Kamis (13/2/2014).
Puluhan warga Kota Banda Aceh dari berbagai perwakilan kelompok masyarakat berkumpul dan mendeklarasikan Relawan Dukung Jokowi menuju kursi Presiden Republik Indonesia. Acara deklarasi digelar di Taman Sari Banda Aceh pada Kamis (13/2/2014).
Mendagri Belum Terima Usulan Calon Sekda DKI dari Jokowi
Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi mengatakan belum menerima tiga nama calon Sekretaris
Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Padahal jabatan itu merupakan jabatan
strategis dan posisi pegawai negeri sipil (PNS) nomor satu di daerah.
"Sampai sore ini, saya belum menerima. Enggak tahu, mungkin sudah kirim ke Sekjen," kata Gamawan dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).
"Sampai sore ini, saya belum menerima. Enggak tahu, mungkin sudah kirim ke Sekjen," kata Gamawan dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).
Kadishub Dimutasi karena Bus TransJ Berkarat? Jokowi: Semua Dinilai
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merotasi jabatan Kepala Dinas
Perhubungan (Kadishub). Apakah keputusan ini ada hubungannya dengan
kasus bus TransJ berkarat?
"Semua ada penilaian-lah, semuanya kan dinilai," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
"(Pembelian bus) Dilanjutkan, sudah diketuk," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa rotasi jabatan ini adalah upaya penyegaran. Ke depannya, Jokowi berharap pemerintahan berjalan semakin baik.
"Semua ada penilaian-lah, semuanya kan dinilai," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
"(Pembelian bus) Dilanjutkan, sudah diketuk," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa rotasi jabatan ini adalah upaya penyegaran. Ke depannya, Jokowi berharap pemerintahan berjalan semakin baik.
Pengadaan Bus Transjakarta Berlanjut
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pengadaan bus Transjakarta dipastikan akan dilanjutkan. "Ya dilanjutkan, kan sudah diketuk di APBD," kata Jokowi di Balaikota Kamis (13/2/2014).
Hari ini pun, kata Jokowi, dia telah bertemu Kepala Dinas Perhubungan yang baru Muhammad Akbar untuk memberikan briefing. "Biasa lah kalau yang baru-baru di-briefing dulu," kata dia.
Menurut Jokowi, dia telah menitipkan hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus disegerakan oleh Kadishub baru itu. Saat ditanya apa pesan penting untuk Akbar, Jokowi menjawab singkat. "Kerja yang baik," kata dia.
Hari ini pun, kata Jokowi, dia telah bertemu Kepala Dinas Perhubungan yang baru Muhammad Akbar untuk memberikan briefing. "Biasa lah kalau yang baru-baru di-briefing dulu," kata dia.
Menurut Jokowi, dia telah menitipkan hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus disegerakan oleh Kadishub baru itu. Saat ditanya apa pesan penting untuk Akbar, Jokowi menjawab singkat. "Kerja yang baik," kata dia.
Pembangunan Monorel di Jakarta Masih Jalan di Tempat
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan dua direktur PT Jakarta Monorail, yakni John Aryananda dan Sukmawati Syukur, di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Namun, Jokowi tidak menyebutkan secara rinci apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Menurut Jokowi, dari laporan PT Jakarta Monorail, terungkap bahwa belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pembangunan kereta rel tunggal itu.
Namun, Jokowi tidak menyebutkan secara rinci apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Menurut Jokowi, dari laporan PT Jakarta Monorail, terungkap bahwa belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pembangunan kereta rel tunggal itu.
Kata Ahok, Jokowi Paling Layak Capres
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belakangan santer diberitakan akan menjadi calon presiden. Meski partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum memutuskan soal pencapresan, gelombang dukungan melalui berbagai kelompok masyarakat sudah muncul untuk Jokowi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat setuju jika bosnya di Balai Kota itu maju jadi capres. "Menurut saya, dia paling layak. Orangnya tidak gengsi-gengsian. Dia mau turun. Dia tidak takut pencitraan, peduli amat. Dia apa adanya," katanya ketika menerima Tempo di ruang kerjanya, Kamis, (13/2/2014).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat setuju jika bosnya di Balai Kota itu maju jadi capres. "Menurut saya, dia paling layak. Orangnya tidak gengsi-gengsian. Dia mau turun. Dia tidak takut pencitraan, peduli amat. Dia apa adanya," katanya ketika menerima Tempo di ruang kerjanya, Kamis, (13/2/2014).
Sudah Setuja-setuju, Sekarang Pedagang Pasar Baru Ngamuk!
Puluhan pedagang Pasar Baru, Jakarta Pusat mengamuk karena harga sewa
yang ditetapkan PD Pasar Jaya terlalu mahal. Gubernur DKI Joko Widodo
(Jokowi) mengaku akan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi tersebut.
"Nanti kita lihat di lapangan," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
Meski begitu, Jokowi mengakui bahwa harga sewa yang berkisar Rp 35 juta-Rp 50 juta per meter untuk 20 tahun termasuk mahal. Namun dia juga heran lantaran para pedagang sebelumnya telah sepakat dengan kontrak yang sudah diajukan.
"Nanti kita lihat di lapangan," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
Meski begitu, Jokowi mengakui bahwa harga sewa yang berkisar Rp 35 juta-Rp 50 juta per meter untuk 20 tahun termasuk mahal. Namun dia juga heran lantaran para pedagang sebelumnya telah sepakat dengan kontrak yang sudah diajukan.
Jokowi Kembali Tunjuk Pejabat yang Tidur saat Rapat Jadi Wali Kota
Masih ingat dengan Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Selatan yang dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Anas dicopot dari jabatannya pada Februari 2013 lalu. Dia kemudian ditugaskan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta.
Setelah dimutasi, rupanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberi kesempatan kedua kepada Anas untuk kembali menjabat sebagai wali kota. "Jadi Pak Anas Effendi mau diusulkan jadi wali kota kembali," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (13/2/2014).
Setelah dimutasi, rupanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberi kesempatan kedua kepada Anas untuk kembali menjabat sebagai wali kota. "Jadi Pak Anas Effendi mau diusulkan jadi wali kota kembali," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (13/2/2014).
Jika Terindikasi Korupsi, Apakah Jokowi Laporkan Bus Baru ke KPK?
Pemeriksaan adanya temuan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi
Busway (BKTB) terus berlangsung di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
selama dua hari ini.
Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya diberi waktu selama dua minggu untuk melaporkan temuan-temuan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). "Kami diberi waktu dua minggu oleh pimpinan," ujar Franky saat ditemui di kantornya, Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya diberi waktu selama dua minggu untuk melaporkan temuan-temuan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). "Kami diberi waktu dua minggu oleh pimpinan," ujar Franky saat ditemui di kantornya, Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Jokowi Instruksikan Kadishub Baru Muhammad Akbar Sering-sering Blusukan
Kepala Dishub DKI yang baru, Muhammad Akbar mengaku mendapat beberapa instruksi
dari Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah
sering-sering blusukan atau turun ke lapangan.
"Harus sering-sering ke lapangan. Karena kemacetan masih terjadi di mana-mana," ujar Akbar di Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
"Harus sering-sering ke lapangan. Karena kemacetan masih terjadi di mana-mana," ujar Akbar di Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
Jokowi Masih Pertahankan Pejabat Tua
Meski sudah merotasi sejumlah pejabatnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih menyisakan sejumlah pejabat tua.
Mereka adalah yang sudah diperpanjang masa jabatannya. Antara lain Endang Widjajanti yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) DKI Jakarta. Sejatinya, secara resmi jabatan Endang berakhir 1 Oktober 2013 lalu. Namun Jokowi memperpanjangnya.
Mereka adalah yang sudah diperpanjang masa jabatannya. Antara lain Endang Widjajanti yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) DKI Jakarta. Sejatinya, secara resmi jabatan Endang berakhir 1 Oktober 2013 lalu. Namun Jokowi memperpanjangnya.
Duet Mega-Jokowi Kemungkinan Kalah!
Duet Megawati Soekarnoputri - Joko Widodo (Jokowi) yang tengah digagas sejumlah kader PDIP dicibir
pengamat politik Arbi Sanit. Menurut Arbi, kalau Jokowi ternyata hanya
jadi Cawapres dan diduetkan dengan Megawati akan banyak yang kecewa.
"Kemungkinan kalah karena pasti banyak yang kecewa," jelas Arbi usai diskusi di Gedung Ganesa Lt 3, Pasar Minggu, Jaksel, Kamis (13/2/2014).
"Kemungkinan kalah karena pasti banyak yang kecewa," jelas Arbi usai diskusi di Gedung Ganesa Lt 3, Pasar Minggu, Jaksel, Kamis (13/2/2014).
Kiosnya Disegel, Pedagang Pasar Baru Tagih Janji Jokowi
PD Pasar Jaya menyegel kios pedagang di tiga lantai Pasar Baru, Sawah
Besar, Jakarta Pusat. Tindakan ini membuat pedagang protes. Mereka
akhirnya berunjuk rasa di pasar, Kamis (13/2/2014). Para pedagang
pun menggedor-gedor pintu-pintu kios.
"Mana janji Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta - red). Baru saja bertemu sudah main segel," kata Jhony Sekeon, koordinator aksi pedagang.
"Mana janji Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta - red). Baru saja bertemu sudah main segel," kata Jhony Sekeon, koordinator aksi pedagang.
Kata Sitompul, Jokowi dan Ahok Orang Jujur
Ruhut Sitompul terus
mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melaporkan kasus berkaratnya
bus baru asal China ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata
anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama,
adalah orang yang jujur.
"Kita kan harus objektif juga kalau Pak Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com. Kamis (13/2/2014).
"Kita kan harus objektif juga kalau Pak Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com. Kamis (13/2/2014).
Sitompul Tantang Jokowi Laporkan Kasus Bus Karat ke KPK
Pengadaan bus baru oleh
Pemprov DKI Jakarta yang beberapa di antaranya sudah berkarat dan tak
laik operasi mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPR Ruhut
Sitompul. Ruhut yang kerap menyentil Joko Widodo (Jokowi) menantang Gubernur DKI
Jakarta itu melaporkan kasus pengadaan bus ke KPK.
Ruhut mengatakan, Jokowi harus berani menempuh hal tersebut, jika tidak mau dikatakan pencitraan.
Ruhut mengatakan, Jokowi harus berani menempuh hal tersebut, jika tidak mau dikatakan pencitraan.
Jokowi Tengok Warga Kali Sentiong yang akan Direlokasi
Setelah meresmikan pelayanan IMB online di Kecamatan Kemayoran, Gubernur
DKI Joko Widodo (Jokowi) menengok warga bantaran Kali Sentiong yang
akan direlokasi. Jokowi sempat berdialog santai dengan salah seorang
warga.
"Dapat ganti rugi berapa, Bu?" tanya Jokowi kepada seorang warga bernama Endang (30).
"Dapat ganti rugi berapa, Bu?" tanya Jokowi kepada seorang warga bernama Endang (30).
Kata Marzuki Ali, Jokowi Tidak Pro Industri Dalam Negeri
Ketua DPR RI, Marzuki Alie, prihatin mencermati kebijakan pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang mengimport busway/BKTB dari China. Kebijakan
itu jelas tidak sejalan dengan keinginan Indonesia membangun dan
mendorong penguatan industri dalam negeri.
“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri.Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/2/2014).
“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri.Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/2/2014).
Marzuki Alie Kritik Keras Jokowi Soal Bus TransJ
Ketua DPR Marzuki Alie prihatin dengan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengimpor busway/BKTB dari China.
Kebijakan itu, menurutnya, tidak sejalan dengan keinginan Indonesia membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat.
“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro-industri dalam negeri,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2014).
Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk membangun industri.
Kebijakan itu, menurutnya, tidak sejalan dengan keinginan Indonesia membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri yang kuat.
“Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro-industri dalam negeri,” ujar Marzuki ketika dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2014).
Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk membangun industri.
Kata Alaydrus, Jokowi Sedang Bersih-bersih Kaki Tangan Foke
Dicopotnya
tujuh pejabat eselon II oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat
sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husin Alaydrus. Anggota
Fraksi Partai Demokrat itu menduga Jokowi sedang melakukan bersih-bersih
pejabat era Fauzi Bowo.
"Mungkin Jokowi ingin menyingkirkan satu-satu Kepala Dinas era Fauzi Bowo. Jadi, Jokowi sudah memberi kesempatan mereka bekerja, tapi tidak memuaskan," kata Alaydrus di Jakarta, Kamis (13/2/2014).
"Mungkin Jokowi ingin menyingkirkan satu-satu Kepala Dinas era Fauzi Bowo. Jadi, Jokowi sudah memberi kesempatan mereka bekerja, tapi tidak memuaskan," kata Alaydrus di Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Jokowi: Urusnya Sudah Gampang, Kalau Masih Nggak Punya IMB Saya Gempur
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI saat ini sudah bisa
dilakukan secara online. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan
dengan kemudahan ini masyarakat DKI harus mau mengurus IMB.
"Sudah gampang (mengurus IMB), kalau nggak punya IMB, saya gempur. Ini sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan," ujar Jokowi di Kantor Kecamatan Kemayoran, Jalan Serdang III, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
Jokowi mengatakan bahwa masalah perizinan adalah pekerjaan rumah Pemprov DKI. "Keluhan-keluhan dulu kan, (mengurus) IMB-nya lama," imbuhnya.
Rencananya, pengurusan IMB nantinya akan masuk dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Sudah gampang (mengurus IMB), kalau nggak punya IMB, saya gempur. Ini sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan," ujar Jokowi di Kantor Kecamatan Kemayoran, Jalan Serdang III, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).
Jokowi mengatakan bahwa masalah perizinan adalah pekerjaan rumah Pemprov DKI. "Keluhan-keluhan dulu kan, (mengurus) IMB-nya lama," imbuhnya.
Rencananya, pengurusan IMB nantinya akan masuk dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dibela Jokowi, Kadis PU Dipertahankan
Banyak pihak yang terkejut dengan rotasi besar-besaran pejabat eselon
II yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Meski alasan yang disampai Jokowi adalah untuk membangun sebuah sistem nilai dan budaya kerja yang lebih baik, tapi tetap saja menimbulkan banyak pertanyaan.
Seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan yang berulang kali diancam Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan dicopot jabatanya. Mengingat Manggas belum bisa menyelesaikan pengurangan banjir di Jakarta. Bahkan, target zero hole yang digadang-gadangkan Pemprov DKI tidak tercapai.
Meski alasan yang disampai Jokowi adalah untuk membangun sebuah sistem nilai dan budaya kerja yang lebih baik, tapi tetap saja menimbulkan banyak pertanyaan.
Seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan yang berulang kali diancam Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan dicopot jabatanya. Mengingat Manggas belum bisa menyelesaikan pengurangan banjir di Jakarta. Bahkan, target zero hole yang digadang-gadangkan Pemprov DKI tidak tercapai.
Kata Ahok, Tugas TGUPP Sebagai Mata-mata untuk Jokowi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tugas Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) adalah melakukan pengawasan terhadap kepala dinas yang baru. Nantinya, laporan yang mereka buat akan langsung dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya.
Ahok menambahkan, dibentuknya TGUPP juga tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta membengkak. Sebab anggota TGUPP akan dibayar sesuai dengan jabatan mereka.
Ahok menambahkan, dibentuknya TGUPP juga tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta membengkak. Sebab anggota TGUPP akan dibayar sesuai dengan jabatan mereka.
Jokowi Resmikan Peluncuran IMB Online
Projo Bukan Kelompok Puan
Koordinator Nasional PROJO (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Ia mengakui Projo bukanlah organisasi resmi PDIP. Projo adalah organisasi yang dibentuk oleh kader dan simpatisan PDIP untuk memperjuangankan dan mendukung Jokowi sebagai presiden
"Kami memang bukan kelompok Puan," tegas Budi, Kamis (13/2/2014).
Ia mengakui Projo bukanlah organisasi resmi PDIP. Projo adalah organisasi yang dibentuk oleh kader dan simpatisan PDIP untuk memperjuangankan dan mendukung Jokowi sebagai presiden
"Kami memang bukan kelompok Puan," tegas Budi, Kamis (13/2/2014).
Diskusi Seknas Jokowi Hadirkan Faisal Basri
Untuk melengkapi platform ekonomi yang sedang dipersiapkan untuk
Joko Widodo (Jokowi) ke depan, siang ini Kamis (13/2/2014), Seknas Jokowi menggelar
diskusi dengan pembicara utama ekonom Faisal Basri MA dan Dr Retor AW
Kaligis, dari Universitas Indonesia.
Acara diskusi mingguan yang bersifat rutin dan terbuka untuk umum ini diselenggarakan mulai pk 14.00 – 16.00 di kantor Seknas Jokowi, Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan.
Acara diskusi mingguan yang bersifat rutin dan terbuka untuk umum ini diselenggarakan mulai pk 14.00 – 16.00 di kantor Seknas Jokowi, Jl Brawijaya 35 Jakarta Selatan.
Jawaban Jokowi Soal Capres
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hampir selalu menempati peringkat teratas dalam survei calon presiden 2014. Ia pun santer diberitakan akan menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun Jokowi selalu berkelit ketika ditanya mengenai pencalonan menjadi presiden. Ditemui Tempo di ruang kerjanya pekan lalu, Jokowi pun masih memberi jawaban implisit.
"Pokoknya, saya sekarang ini mengurusi Jakarta saja. Segala proses politik saya serahkan pada partai. Biarlah partai yang mengatur. Saya tidak mau pusing," katanya pada Tempo di ruang kerjanya, Kamis (13/2/2014).
"Pokoknya, saya sekarang ini mengurusi Jakarta saja. Segala proses politik saya serahkan pada partai. Biarlah partai yang mengatur. Saya tidak mau pusing," katanya pada Tempo di ruang kerjanya, Kamis (13/2/2014).
Jokowi Enggan Bongkar Praktik Busuk Pengadaan Bus TransJakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan tamparan keras, akibat Bus TransJakarta yang baru didatangkan dari China ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pasalnya, beberapa bagian dari bus tersebut tampak karatan.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mempunyai keseriusan untuk membongkar pembelian bus rusak tersebut.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mempunyai keseriusan untuk membongkar pembelian bus rusak tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)