DPR sambut baik lelang jabatan camat dan lurah ala Jokowi

Komisi II DPR menilai lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang dicanangkan Gubernur Joko Widodo patut diapresiasi. Sebab, program itu dapat menghindari praktik KKN.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, dengan diberlakukannya sistem lelang jabatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan di tingkat provinsi khususnya DKI Jakarta menjadi transparan.

"Ya justru itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi karena tidak ada transparansi. Dengan adanya transparansi, kita tahu siapa yang mengisi jabatan, semua orang terbuka haknya dengan syarat-syarat tertentu," kata Agun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4).

Kendati demikian, Agun menyarankan agar panitia pelaksana lelang jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang independen. Agar tidak terjadi kecurangan dalam proses lelang tersebut.

"Mau tidak mau, penanganan itu pun kalau sampai hari ini belum diatur oleh UU (tentang) lelang jabatan itu di Pemda DKI, paling tidak BKD (Badan Kepegawaian Daerah), yang menangani hari ini, tidak boleh BKD semata, harus ada unsur dari luar," tegasnya.

Ada pun kriteria orang independen, menurut politisi Golkar ini, adalah para pakar di bidang sumber daya manusia (SDM), di bidang aparatur dan di bidang kompetensi jabatan yang dilelang.

Guna mengoptimalisasikan hasil pemimpin yang berkualitas, Agun meminta panitia menerapkan persyaratan yang komprehensif.

"Jadi, terukur lah segalanya. Syarat umur juga harus diukur karena menyangkut kematangan. Kematangan itu ukur melalui di antaranya track record (rekam jejak) pengalaman. Pendidikan otomatis. Jadi, artinya saya meminta persyaratan-persyaratan itu," harapnya.

"Tanpa adanya peraturan, nanti yang ada pertarungan antara si bodoh dan si pintar," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana membuka pelelangan jabatan. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat, lalu selanjutnya menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Untuk camat dan lurah yang sedang menjabat pun diwajibkan untuk mendaftar.

Pendaftaran sendiri dibuka secara online mulai 8-22 April 2013 melalui website resmi jakarta.go.id yang ditetapkan oleh tim seleksi dan tidak dikenai biaya dalam bentuk apa pun.

Sumber :
merdeka.com

Tak Mau JICA Monopoli Proyek MRT, Jokowi Ajukan Renegosiasi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak ingin proyek pembangunan Mas Rapid Transit (MRT) dikendalikan Japan International Coorperation Agency (JICA). Atas alasan itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini akan mengajukan renegosiasi plafon pinjaman dan konsultan.
"Semuanya di renego, tapi ini rampung dulu lah, ini rampung dulu yang penentuan kontrak (pemenang tender)," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Jokowi menambahkan, selama berlangsungnya pinjaman dari luar negeri, penggunaan teknologi hingga konsultan proyek didatangkan dari Jepang. Jika itu berlangsung, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bisa melakukan pengawasan.
"Itu yang kemarin saya cari, untuk itu jangan semua di sana, ya speknya bener enggak, kualitasnya bener enggak, kalau semuanya dari sana gimana cara ceknya," tandasnya.
Saat ini, Pemprov DKI berupaya mencari tim konsultan sebagai pengawas, salah satunya melalui kunjungan ke Land Transport Authority (Dinas Perhubungan) di Singapura Sabtu-Minggu lalu.
"Ya jelas, semuanya dari awal sudah dari sana. Kita ini belum punya pengalaman di MRT, Paneling, harus ngomong apa adanya. Belum," ungkapnya.

Sumber :
merdeka.com

Polisi Juga Siap Bantu Jokowi Terapkan Sistem ERP

Polda Metro Jaya tak masalah jika ke depan Jokowi dan Ahok benar-benar membatalkan konsep pembatasan kendaraan dengan sistem pelat ganjil genap. Ditlantas siap mengalihkan bantuan menyukseskan konsep pembatasan dengan kendaraan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP).

Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo menjelaskan, sistem tarif yang dikenakan sesuai dengan waktu operasional. Soal lokasi penerapan ERP, menurutnya itu menjadi ranah pemprov.

"Karena itu kebijakan dari Pemda DKI. Sedangkan, soal diterapkan pada jam kerja juga itu tergantung kebijakan Pemda DKI," terang Sambodo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/4).

Sistem ini tidak bisa dikelola jika menerapkan sistem manual. Dengan sistem elektronik ini, nantinya pemotongan akan dilakukan melalui kartu seperti e-Toll Card yang sudah berisi saldo.

"Kalau mau secara manual ya pakai gerbang tol dong, tapi itu tidak mungkin dipasang gerbang-gerbang. Kalau mau diterapkan ya secara elektronik, setiap lewat pulsanya itu kepotong, karena dari OBU (on board unit) itu yang nanti akan terpotong pulsanya," jelas Sambodo.

Untuk teknis pengisian pulsa, menurutnya masih akan dibahas lebih lanjut. Selagi mempersiapkan sistem ini, pihaknya terus menyelesaikan proyek electronic registration identification (ERI).

"Karena ERI ini kan mau ERP atau ganjil genap itu hanya anaknya aja, tapi kita akan coba ini menjadi sebuah sistem di mana kalau ini sudah berjalan, mau dia dengan kamera, mau dia dengan OBU, itu bisa saja menangkap gambar cepat, lalu bisa tertangkap kamera dengan nomor ID nya. Jadi kalau ERP itu harus elektronik kan ga bisa manual," ucapnya.

"Ini yang sedang kita lakukan adalah merapikan data, ini kan seperti e-KTP nih, e-ktp itu single ID Number untuk orang. Nah, ERI ini single ID Number untuk kendaraan. Nanti nomor kendaraan kita rapikan, supaya betul-betul data yang dimiliki polisi itu betul-betul sudah sah. Kalau tidak salah kita sudah checking sampai 3 juta unit mobil," tambahnya.

Sumber :
merdeka.com

Ada Aturan Menjadi Penghuni Rusun

Keberadaan Rumah Susun (Rusun) Waduk Pluit menjadi daya tarik sejumlah warga di DKI Jakarta. Selain harga yang terjangkau, posisinya juga dianggap sangat strategis untuk beraktivitas.

Namun, fasilitas yang disediakan bagi warga kurang mampu itu justru banyak ditempati penghuni liar, khususnya masyarakat yang dianggap mampu serta memiliki sejumlah kendaraan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sejumlah kamar di Rusun Waduk Pluit sudah ditempati warga. Penempatan itu sudah berlangsung sejak menjadi lokasi pengungsian akibat banjir pada pertengahan Januari lalu.

"Ya, waktu banjir kan dipake untuk pengungsian dan ada juga yang menduduki," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).

Jokowi menambahkan, tidak semua orang bisa menempati Rusun Waduk Pluit, sebab Pemprov DKI memiliki aturan jelas untuk menjadi penghuni di lokasi itu.

"Aturan yang siapa yang boleh menempati di situ itu aturan mainnya di kita," tegasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi telah memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jonathan Pasodung guna membuat aturan tegas. Terutama, bagi warga yang tidak memenuhi syarat, namun enggan pindah.

"Jangan sampai langsung enggak mau keluar dari situ. di situ hanya kita peruntukan untuk lingkungan di Waduk Pluit. Tahun ini dibangun lagi 4 atau 6 lupa saya," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Maju Mundur Soal Pinjaman Rp 1,2 triliun, Jokowi akan negosiasi lagi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih melakukan negosiasi terkait pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank Dunia untuk program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek normalisasi 13 sungai di Jakarta itu dengan pinjaman durasi lima tahun dinilai terlalu lama.

"Masih akan negosiasi. Kalau masih rumit juga ya tidak usah," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).

Jokowi mengaku tidak begitu hafal detail syarat pinjaman. Yang dia ingat hanya ada sekitar sepuluh syarat yang diajukan.

Mantan wali kota Solo ini menegaskan, cara relokasi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai harus dijamin hak-haknya. "Kita ini bapaknya mereka kok. Tapi enggak usah ini-ini. Kalau nanti bikin laporan kayak itu, haduh game point kita enggak mungkin long set," tuturnya.

Warga yang kena relokasi akan diberikan rusun dan fasilitas lengkap seperti televisi, kulkas, dan kompor. Dengan demikian, warga tetap mendapat perlakuan layak.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi dan Menko Kesra Saling Lempar Masalah Penghuni Kolong Jembatan

Warga yang kesulitan tempat tinggal masih terbilang banyak di Jakarta. Beberapa di antara mereka akhirnya harus tinggal di kolong jembatan. Apa kata Menko Kesra Agung Laksono soal hal ini?

"Itu urusan pemda (pemerintah daerah), dia yang mengetahui wilayahnya lebih detail," kata Agung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Menurut Agung, semestinya pemda mencegah masyarakat tinggal di kolong jembatan. Agung meminta pemda bertindak tegas mengusir masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Semestinya mereka tidak boleh dibiarkan di kolong jembatan, sejak awal juga tidak boleh. Harus ada penegakan hukumnya, disiplinnya. Sebaiknya pemerintah daerah, wali kota atau bupati, jangan membiarkan," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Agung mengatakan pemerintah telah mengupayakan solusi bagi warga negara yang kesulitan tempat tinggal. Sudah banyak program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat.

"Kemenpera gencar memperbaiki, ada 3.000 rumah yang tidak layak huni, tapi kalau tanahnya sendiri, itu dibantu. Program bedah kampung, rusunawa, jadi kalau itu diikuti, saya kira lancar. Kita melibatkan kalangan swasta, masyarakat non pemerintah, juga banyak CSR-nya, pemerintah sangat concern," tuturnya.

"Jadi ke pemdalah, jangan semua harus ke pusat," imbuhnya.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga telah angkat bicara mengenai hal ini. Jokowi mengatakan urusan penghuni kolong jembatan telah diserahkan ke Dinas Sosial DKI.

"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).

Sumber :
news.detik.com

Jokowi minta pinjaman untuk MRT dari JICA ditambah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan melakukan negosiasi ulang dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) perihal rencana pembangunan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT). 

Salah satu yang akan dinegosiasi yakni permintaan kenaikan plafon pinjaman pembangunan MRT. "Itu juga akan direnegosiasi," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa. 

Namun Jokowi enggan menyebutkan besaran kenaikan yang akan diminta pihak pemerintah Provinsi DKI kepada JICA. "Enggak ngerti," katanya. 

Selain plafon pinjaman, Jokowi juga akan negosiasi ulang soal penambahan penasihat MRT di luar Jepang serta waktu untuk pemeriksaan kontrak. Menurut Jokowi, waktu pemeriksaan kontrak yang ditawarkan Jepang terlalu lama, yakni tiga bulan. 

"Kami ini 'khan mau kerja cepat. Saya mau kasih waktu dua minggu," katanya. Sedangkan penasihat, Menurut Jokowi diperlukan untuk ikut mengawasi secara netral pembangunan MRT. "Karena saya 'khan enggak bisa awasi, makanya minta bantuan sama pihak netral yang sudah punya pengalaman MRT," katanya. 

Meski begitu, Jokowi mengaku untuk hal-hal yang bersifat esensial, di antaranya teknologi, akan menggunakan teknologi yang disediakan JICA. 

 

Sumber :

antaranews.com

 "Ya kalau teknologi jelas dari merekalah," katanya. Sebelumnya, pihak JICA akan meminjamkan dana sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan MRT tahap I yakni Lebak Bulus-Bundaran HI.

Jokowi: Lelang Jabatan Prioritas untuk Camat dan Lurah yang Kosong

Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka untuk lurah dan camat sudah mulai berjalan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses yang biasa disebut dengan lelang jabatan ini diprioritaskan untuk posisi camat dan lurah yang sedang kosong.

"Memang kita prioritaskan bagi jabatan lurah dan camat yang kosong dulu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).

Proses pendaftaran 'kontes' lelang jabatan tersebut dimulai dari tanggal 8 hingga 22 April 2013. Jokowi pun memperkirakan proses tersebut akan rampung pada bulan Juni mendatang.

"Pertengahan bulan ini mungkin sudah bisa diketahui berapa yang daftar. Kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," kata Jokowi.

Jokowi pun mengakui karena ini merupakan yang pertama kalinya, maka Pemprov DKI perlu berhati-hati dalam menjalankan program ini. Dia pun mengatakan proses lelang jabatan ini masih ada kekurangan, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan.

"Jadi nanti kalau belum baik, ya perbaiki lagi. Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, pejabat yang ditempatkan harus punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka, kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan saat ini ada 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan.

Made menyebutkan posisi jabatan camat yang kosong saat ini yaitu di Kecamatan Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan. Sementara, untuk jabatan lurah antara lain di Kelurahan Cikini, Kartini, Lorotan, Tanjungpriok, Angke, Pejagalan, Kebonjeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.

"Jadi, memang diprioritaskan untuk jabatan yang kosong, tapi nanti secara berjenjang untuk semua jabatan," tutur Made.

Sumber :
news.detik.com

Jika tak serius, Jokowi disarankan cabut usulan utang daerah

Di era Gubernur Fauzi Bowo, Pemprov DKI pernah mengajukan usulan untuk penerbitan obligasi (utang) daerah sebagai sarana mendapatkan dana untuk membangun kawasan ibu kota. Usulan itu pun telah disampaikan ke Kementerian Keuangan.

Tapi sampai saat ini tak ada kelanjutan soal usulan itu. Karena itu, Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati mengusulkan Jokowi mengajukan pembatalan jika memang tak ingin dilanjutkan.

"Jadi kalau memang tidak diproses lebih lanjut, kami diberitahu saja kalau tidak jadi. Jangan tidak ada pemberitahuan resmi, kami anggap tidak diproses. Nanti tiba-tiba ada pernyataan utang daerah tidak diproses oleh Kemenkeu," kata Ani dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/4).

Ani menambahkan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pada 28 Februari lalu ke Jokowi dan Ahok. Di surat ini, kemenkeu menginginkan sikap resmi pemprov atas kelanjutan penerbitan obligasi daerah.

"Jadi atau tidak. Kalau tidak jadi tolong beritahukan kami, supaya proses tidak dilanjutkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, konsep pinjaman dengan penerbitan obligasi ini adalah tidak boleh melebihi 75 persen dari penerimaan umum APBD DKI tahun lalu. Syarat lainnya, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tidak boleh rendah dari 2,5 persen. Kedua syarat ini wajib dipenuhi untuk menunjukkan kemampuan bayar pemerintah daerah (pemda) apabila ingin melakukan pinjaman.

Dalam kacamata Ani, DKI sebenarnya mampu mengembalikan pinjaman ke pemerintah pusat seandainya rencana terealisasi. Tapi dia rasa itu tak terlalu diperlakukan saat ini, mengingat hasil audit keuangan yang dilakukan BPK, DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Pertanyaannya apakah kita perlu melakukannya saat ini, itu ada di tangan Pemprov DKI. Kalau pun ingin melakukan pinjaman, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur," sarannya.

Menanggapi pernyataan wamenkeu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan pengajuan usul penerbitan obligasi. Menurutnya, pinjaman seperti itu hanya akan menambah utang daerah. Apalagi, DKI masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 10 triliun.

"Obligasi itu utang. Kita punya duit kok. Pokoknya obligasi batal. Kita tidak mau berutang. Kita masih punya SILPA yang banyak. Kita akan kirimkan surat resmi kepada Kemenkeu terkait pembatalan penerbitan obligasi. Suratnya sudah ada di meja saya. Segera dikirimkan," tegas Jokowi.

Pembatalan penerbitan obligasi daerah didukung oleh anggota Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Achmad Husein Alaydrus. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat mengatakan Pemprov DKI memiliki uang yang banyak, sehingga mencukupi untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga Jakarta.

"Saya setuju dibatalkan. Obligasi daerah itu membuat hutang Jakarta semakin bertambah. Buat apa hutang, kalau SiLPA masih ada Rp 10 triliun. Gunakan SiLPA saja, daripada didiamkan begitu saja," jelasnya.

 Sumber :
merdeka.com

Jokowi tak tahu ada jembatan reyot di Menteng

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui adanya jembatan rusak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jembatan tersebut membentang di atas sungai anak Kali Ciliwung, yang menghubungkan Kecamatan Menteng dan Senen.

"Saya enggak tahu. Itu di mana posisinya," kata Jokowi singkat, Selasa (2/4).

Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di Balai Kota Jakarta mengatakan, jembatan reyot itu akan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). "PU yang akan ninjau, PU yang akan kerjain kok tahun ini," ujar Ahok.

Jembatan yang berada di pusat kota itu terbuat dari kayu-kayu bekas. Untuk fondasinya, hanya bermodalkan drum-drum yang mengapung di air. Panjang jembatan itu sekitar 70 meter.

Jembatan itu terdapat pegangan yang juga lapuk. Jika ingin menyeberang, warga harus menuruni enam anak tangga. Selanjutnya barulah dapat menyeberang, dengan kondisi jembatan bergoyang dan berbunyi. Butuh waktu sekitar 15 detik untuk berjalan dari ujung ke ujung.

Jembatan itu dibangun baru dua bulan. Jembatan ala Indiana Jones tersebut dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. Hal itu karena jembatan yang dulu digunakan warga sedang direnovasi.

Meski jembatan kurang layak, warga sangat membutuhkannya untuk pergi beraktivitas. Dari ibu-ibu pergi ke pasar, pria pergi kerja atau pelajar yang bersekolah.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Jadi Ikon Anti-Kekerasan Seksual Anak

Gubernur DKI Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi didaulat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menjadi ikon anti kekerasan seksual pada anak.

Untuk itu, Jokowi telah bersedia dan karenanya Jokowi bersama Komnas PA serta aktivis dan pemerhati anak seluruh Indonesia akan berperan serta dan ambil bagian dalam kampanye Stop Kekerasan Anak di Bunderan HI pada 21 April 2013 mendatang bertepatan dengan Hari Kartini.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, di kantornya di Jalan TB Simatupang, Pasarrebo, Jakarta Timur menjelaskan selain Jokowi yang bersedia sebagai ikon anti kekerasan seksual anak, pihaknya akan menjadikan kasus kematian Risa, bocah 10 tahun yang diperkosa ayah kandungnya sampai koma 4 hari dan akhirnya meninggal di RSUP Persahabatan sebagai simbol kekerasan seksual anak.

"Kami berharap upaya kami ini kembali mengingatkan masyarakat betapa kejamnya kekerasan seksual pada anak dan harus segera dihentikan," papar Arist.

Selain itu, kata Arist pada tanggal 21 April tersebut bertepatan dengan ulang tahun Risa. "Kami akan bawa surat terakhir Risa, dan sebagai peringatan ulang tahun mereka," kata Arist.

Menurut Arist, kampanye anti kekerasan seksual anak yang merupakan gerakan nasional yang didengungkan pihaknya diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan seksual pada anak.
Sebelumnya Komnas PA telah menyatakan di tahun 2013 ini sebagai tahun Darurat Kekerasan Seksual Anak.

Pasalnya kasus Risa merebak di awal tahun 2013 dan data di tahun 2012 menunjukkan tingginya angka kekerasan anak.

Untuk itu, Komnas PA mendesak pemerintah mengamendemen sebagian pasal dalam UU Perlindungan Anak No 23/2002 yakni dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan pada anak.
Sanksi berupa hukuman penjara 10 tahun hingga 15 tahun yang tertuang dalam UU No 23/2002 harus dirubah menjadi hukuman penjara lebih berat yakni minimal 20 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Amandemen yang diusulkannya ini terkait terkuaknya kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada Rs, bocah perempuan 11 tahun yang sempat koma di RSUP Persahabatan dan meninggal dunia awal Januari lalu.

"Karena tindakan kekerasan pada anak sudah merupakan kejahatan berat. Jadi harus diberikan hukuman seberat-beratnya," kata Arist.

Selain itu, Arist menyayangkan sikap ibu negara Any Yudhoyono yang tidak responsif dengan banyaknya kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun. "Idealnya ibu Ani yang jadi ikon anti kekerasan seksual anak di Indonesia. Tapi karena beliau tidak responsif dan kami tawarkan ke Jokowi, akhirnya Gubernur Jokowi yang bersedia," kata Arist.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Tak Mau MRT Dikuasai Jepang

Dari kunjungannya ke Singapura selama dua hari ke Singapura, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin semua proyek pembangunan MRT dikuasai oleh Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai donatur megaproyek jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI itu.
"Pak Jokowi itu memang penginnya seperti ini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah, kalau pengawasan semua dari Jepang, bagaimana gitu lho. Kalau yang mengawasi ada dari Hongkong, Singapura, Korsel kan lebih bisa mengimbangi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Basuki mengatakan, megaproyek MRT yang diinginkan Jokowi tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan, dan tim pengawas sehingga ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan, dan sebagainya.
Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. "Memang murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. Memang semuanya enggak bisa disamakan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Meski begitu, kata Basuki, belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan sangat terbuka untuk menggunakan tim konsultan Singapura.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Sistem lelang jabatan harus mateng banget

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya tetap memprioritaskan camat dan lurah yang saat ini menjabat jika mengikuti proses lelang jabatan. Meski memprioritaskan, Jokowi tetap mensyaratkan lurah dan camat itu mengikuti proses seleksi.

"Camat dan Lurah yang ada saat ini kan tetep di proses dan diberi prioritas," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).

Syarat-syarat untuk mengikuti seleksi lelang jabatan camat dan lurah saat ini sudah bisa dilihat di website resmi milik Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.co.id.

Untuk mematangkan konsep lelang jabatan itu, Jokowi mengaku telah menggandeng dan bekerjasama dengan pihak dari luar. Salah satunya dari pihak swasta.

"Ada beberapa saya enggak inget, ada dengan beberapa institusi karena memang kita pengen mateng banget. Ada akademisi, masyarakat, swasta, aparat juga, ada komplet," jelas Jokowi.

Selain itu, politikus PDIP itu menambahkan, pihaknya berhati-hati dengan realisasi lelang jabatan camat dan lurah itu. Untuk saat ini, ia akan mendahulukan posisi camat dan lurah yang kosong.

"Yang awal ini yang kosong dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti semuanya. Selanjutnya juga, tapi tetep prioritas yang sudah memiliki pengalaman di situ," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi bosan tiap hari ditanya soal lelang jabatan

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok dan mematangkan persiapan lelang jabatan untuk camat dan lurah. Gubernur Joko Widodo mengaku bosan setiap hari ditanya seputar lelang jabatan tersebut.

"Tiap hari ditanya itu melulu. Jawabannya juga sama. Ya masih diproses terus. Nanti ini sudah dibuka, di website kita," ujar Jokowi usai Musrenbang di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).

Dia menjelaskan, persyaratan untuk mengikuti seleksi camat dan lurah telah diunggah di website resmi jakarta.co.id. Dengan telah dibukanya syarat-syarat untuk mengikuti seleksi itu, menurut Jokowi, maka akan diketahui berapa jumlah peminat.

"Pertengahan bulan ini mungkin tahu berapa sih yang daftar. Tapi memang kita prioritaskan lurah dan camat yang kosong dulu. Langsung dimulai, kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," jelas Jokowi.

Politisi PDIP itu mengaku tidak hafal berapa jabatan camat dan lurah yang kosong. Namun demikian, Jokowi optimistis jika output yang dihasilkan dalam seleksi jabatan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Enggak hapal. Enggak ngapalin yang gitu-gitu. Ini proses seleksi dan promosi terbuka ini terus dilakukan, tapi juga tiap proses ada koreksi, evaluasi. Jadi nanti kalau belum baik, perbaiki lagi," terang Jokowi.

"Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, di tempat yang betul, pejabat yang ada di situ punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka. Kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" cetus Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Alasan Jokowi Larang Dinkes dan Disdik Ikut Lelang Jabatan

Proses lelang jabatan terbuka untuk posisi camat dan lurah sudah memasuki tahap sosialisasi pada 1 April kemarin. Semua persyaratan para calon bisa diakses di jakarta.go.id.

Lelang itu berlaku untuk semua PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecuali yang berdinas di bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak bermaksud diskriminasi, Jokowi menjelaskan alasan pengecualian itu.

"Kalau dokter ikut jadi lurah, dokternya aja masih kurang. Begitu juga kalau guru jadi camat, gurunya saja masih kurang. Gimana sih" jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).

Untuk dua bidang itu, Jokowi melihat perlu lebih dioptimalkan lebih dulu jumlah SDM-nya. Dia menilai, sangat tidak mungkin dokter dan guru ingin menjadi camat atau lurah sementara kondisi bidang kesehatan dan pendidikan sendiri SDM-nya masih jauh dari yang diharapkan.

"Logikanya gimana sih," ketus Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, persyaratan mengikuti lelang jabatan lurah dan camat dapat diakses di situs jakarta.go.id.

Ada pun syarat-syarat untuk menjadi camat antara lain, usia pendaftar maksimal 52 tahun, pangkat paling rendah golongan III/D, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.

Syarat selanjutnya, menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional, pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) dan semua unsur penilaian prestasi kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak berstatus sebagai tersangka, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

Kemudian bukan merupakan pejabat fungsional yang berasal dari rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan. Sedangkan persyaratan seleksi terbuka lurah hampir sama dengan syarat seleksi camat. Tetapi, untuk lurah, pangkat paling rendah III/C dan paling tinggi III/D.

Ketentuan pendaftaran peserta seleksi terbuka camat dan lurah harus dilakukan secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April sampai 22 April 2013.

Dalam seleksi ini, tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia maksimal 52 tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV D. Peserta yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Berdayakan BUMD Ketimbang Meminjam ke Bank Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ketimbang harus meminjam dana dari Bank Dunia.
Pernyataan Jokowi terkait pinjaman Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), alias pengerukan kali besar-besaran.
"Hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit. Coba kita orientasikan BUMD kita, lebih memberdayakan mereka," ujar Jokowi ketika berpidato di depan seluruh SKPD yang hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Jokowi mengimbau seluruh SKPD untuk berani mengatakan 'tidak', atau menolak seluruh pinjaman yang prosesnya rumit, seperti pinjaman Bank Dunia.
"Saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan, kita harus berani katakan tidak. Contoh, pinjaman dari Bank Dunia. Saya dapat keluar syaratnya rumit, ruwet seperti itu, dan pinjaman juga hanya Rp 1,2 triliun," tutur Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta memaparkan, tak perlu risau terkait proyek JEDI, yang nantinya tidak menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Sebab, pihaknya masih mengantongi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar.
"Saya sampaikan, silpa kita Rp 10 triliun, kenapa harus syaratnya ribet. Kalau pinjem Rp 300 triliun, diberikan syarat yang rumit, ya kita ikut. Tapi, hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit," beber Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi ingatkan anak buahnya jangan mau didikte swasta"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pinjam Rp 1,2 Triliun Aja Rumit-rumit Amat" 
- www.tempo.co : "Jokowi: Kita Ini Kaya, Kok Enggak Pede?"

Hari ini Jokowi Buka MUSRENBANG

Hari ini, jokowi gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).
Acara dihadiri seluruh SKPD di DKI Jakarta, serta Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
Pembukaan Musrenbang diawali pidato Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku bosan menghadiri Musrenbang hari ini.
"Saya sudah delapan tahun mengikuti Musrenbang. Yang ngikutin aja bosan. Bosan tidak?" ujar Jokowi sambil menanyakan kepada seluruh SKPD. Tak ada satupun yang menjawab pertanyaan Jokowi.
Setelah bertanya, Jokowi kembali mengungkapkan keinginannya untuk melaksanakan Musrenbang, tak hanya di dalam ruangan dan pembahasan yang monoton.
"Misal perombakan wilayah Marunda mau jadi perumahan. Kenapa tidak musrenbang dilakukan di lapangan, agar semua orang bisa lihat," kata Jokowi.
Meski dilakukan dengan cara yang berbeda, mantan Wali Kota Surakarta mengatakan musrenbang tetap pada orientasi hasil dan mengikuti prosedur.
"Sekarang kan terlalu orientasi prosedur. Ya meski harus diikuti, tapi tidak mesti di ruangan saja," tutur Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Tiru Singapura, Ini Rencana Jokowi buat Marunda

Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Singapura pada pekan lalu rupanya bukan hanya mempelajari proyek mass rapid transit (MRT). Di sana, dia juga melihat kompleks permukiman terpadu, seperti di Bishan dan Ang Mo Kio, di Singapura.

Kedua permukiman itu dilengkapi taman bernama Bishan Park, area hijau yang dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, berolahraga, dan berbagai kegiatan lain di luar rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan konsep serupa di berbagai kawasan yang padat penduduk.

"Sejauh ini yang paling memungkinkan untuk konsep itu adalah Marunda," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013.

Pemerintah tak ingin lagi membeli tanah dalam jumlah kecil, misalnya hanya 2 atau 3 hektare, lalu dijadikan beberapa unit rusun. "Pak Gubernur maunya langsung beli ratusan hektare, jadi bisa dibuat rusun, taman, macam-macam," Ahok berujar. "Jadi orang yang tinggal di situ benar-benar mendapat suasana baru, kerja juga dekat, tidak usah kena macet."

Marunda dipilih karena kawasan tersebut akan memiliki Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelabuhan New Tanjung Priok. Kawasan Berikat Nusantara saja diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Kawasan itu juga sudah memiliki beberapa rumah sakit, seperti RSUD Koja dan RS Duren Sawit. "Bayangkan, kalau ratusan ribu masyarakat pindah ke sana, bisa mengurangi macet berapa banyak," kata Ahok.

Kawasan lain yang juga potensial untuk dijadikan tempat hunian terpadu di antaranya Cakung dan Cilincing, yang kini merupakan kawasan industri. Ahok mengatakan, pemerintah tak ingin keduluan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. "Kalau sudah dibeli swasta, nanti jadi mahal," ujarnya.

Lantaran itulah, mereka akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin pengembangan usaha di kawasan tersebut. "Kami tidak akan meminta biaya perizinan, tetapi meminta supaya dibantu mengembangkan wilayah tersebut, bisa dalam bentuk tanah," katanya. Nantinya, biaya pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya infrastruktur dan perabotan dalam rusun yang dibangun di kawasan tersebut.

Sumber :
www.tempo.co

Pemadaman listrik bergilir, Jokowi maklumi PLN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowo) mengatakan, pemadaman listrik bergilir yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) akan berdampak pada aktivitas perekonomian warga Jakarta.

"Iya, kalau sudah padam pasti imbasnya diaktifitas ekonomi dan usaha warga Jakarta," ujar Jokowi kepada Sindonesws, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Namun begitu, Jokowi mengaku maklum dengan kebijakan PLN. Kendati dirasakan berat oleh para pelaku usaha di Jakarta, maupun wilayah yang terkena pemadaman listrik.

"Saya sering dengar itu. Tapi, ya dilihat dulu alasannya apa, kan banyak itungan PLN. Bisa juga ada masalah teknis di sana," terangnya.

Seperti diberitakan, PLN akan melakukan pemadaman listrik secara bergilir selama tiga hari selama lima hari untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemadaman dipicu oleh gangguan Tower Sutet yang bergeser miring akibat longsor yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat.

Sumber :
sindonews.com