Kesabaran Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo terhadap PT Jakarta Monorail (JM) semakin menipis.
Soalnya, konsorsium pemegang lisensi proyek monorel itu belum juga
menyerahkan dokumen yang diminta Pemprov DKI.
Jumat, 08 Maret 2013
Transparansi Anggaran, Jokowi: Poster Uang Ajudan & Pidato Juga Ditempel
Masalah transparansi anggaran jadi sorotan utama Gubernur DKI Joko
Widodo. Dia memerintahkan semua kelurahan menempel poster anggaran
masing-masing di depan kantor. Jokowi juga akan menempel pengeluarannya,
termasuk uang makan ajudan dan anggaran pidato.
"Nanti juga akan kita bikin poster yang lebih gede lagi, agar kelihatan semuanya, agar uang makan ajudan bisa kelihatan berapa, uang (bikin) pidato juga kelihatan," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013).
Jokowi mengatakan, pemasangan poster anggaran di kelurahan sudah berjalan, namun memang belum merata. Di beberapa kelurahan, masih ada yang butuh waktu.
"Kita ada sekitar 260 kelurahan. Saya kira perlu proses, perlu waktu," tegasnya.
Dengan ditempelnya anggaran itu, Jokowi mengajak masyarakat agar melakukan pengawasan bersama. Bila ada penyimpangan, jangan sungkan untuk melaporkannya.
"Anggaran itu yang penting realisasinya, dicek saja nanti langsung," pinta Jokowi.
Hingga sore ini, sebagian kelurahan sudah ada yang menempel anggarannya. Khusus di Kelurahan Kramat Pela Jaksel, anggaran mereka Rp 3,5 miliar. Sementara di Kwitang Jakpus, anggarannya Rp 3,3 miliar.
Sumber :
news.detik.com
"Nanti juga akan kita bikin poster yang lebih gede lagi, agar kelihatan semuanya, agar uang makan ajudan bisa kelihatan berapa, uang (bikin) pidato juga kelihatan," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013).
Jokowi mengatakan, pemasangan poster anggaran di kelurahan sudah berjalan, namun memang belum merata. Di beberapa kelurahan, masih ada yang butuh waktu.
"Kita ada sekitar 260 kelurahan. Saya kira perlu proses, perlu waktu," tegasnya.
Dengan ditempelnya anggaran itu, Jokowi mengajak masyarakat agar melakukan pengawasan bersama. Bila ada penyimpangan, jangan sungkan untuk melaporkannya.
"Anggaran itu yang penting realisasinya, dicek saja nanti langsung," pinta Jokowi.
Hingga sore ini, sebagian kelurahan sudah ada yang menempel anggarannya. Khusus di Kelurahan Kramat Pela Jaksel, anggaran mereka Rp 3,5 miliar. Sementara di Kwitang Jakpus, anggarannya Rp 3,3 miliar.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Poster APBD DKI Siap Sebar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin menepati janjinya menyampaikan APBD secara transparan kepada masyarakat. Selain melalui website, ia mengklaim saat ini dan secara bertahap poster-poster APBD DKI 2013 telah mulai disebar sampai ke tingkat kelurahan.
"Ini kan baru, saya kira perlu proses, perlu waktu untuk menyebarkannya. Tapi kemarin sudah ditunjukin ke saya (posternya) semua," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (8/3/2013). Dia meminta waktu untuk proses penyebaran poster APBD, karena luasnya wilayah DKI Jakarta. Di provinsi ini ada 260 kelurahan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga berjanji akan membuat poster yang memuat APBD dengan ukuran jumbo. Di dalamnya, kata dia, akan disampaikan pos anggaran yang lebih rinci, termasuk biaya makan ajudan dan biaya pidato yang menuai polemik. "Nanti kami bikin poster yang lebih gede lagi biar kelihatan semuanya. Anggaran itu yang penting realisasinya, di cek saja nanti langsung," ujarnya.
APBD DKI untuk tahun anggaran 2013 diputuskan mencapai Rp 49,9 triliun. Pada akhir Februari 2013, anggaran itu sudah bisa dicairkan untuk menopang seluruh program Jokowi. Poster APBD dibuat untuk mewujudkan transparansi dan mendorong terciptanya pengawasan bersama.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Ini kan baru, saya kira perlu proses, perlu waktu untuk menyebarkannya. Tapi kemarin sudah ditunjukin ke saya (posternya) semua," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (8/3/2013). Dia meminta waktu untuk proses penyebaran poster APBD, karena luasnya wilayah DKI Jakarta. Di provinsi ini ada 260 kelurahan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga berjanji akan membuat poster yang memuat APBD dengan ukuran jumbo. Di dalamnya, kata dia, akan disampaikan pos anggaran yang lebih rinci, termasuk biaya makan ajudan dan biaya pidato yang menuai polemik. "Nanti kami bikin poster yang lebih gede lagi biar kelihatan semuanya. Anggaran itu yang penting realisasinya, di cek saja nanti langsung," ujarnya.
APBD DKI untuk tahun anggaran 2013 diputuskan mencapai Rp 49,9 triliun. Pada akhir Februari 2013, anggaran itu sudah bisa dicairkan untuk menopang seluruh program Jokowi. Poster APBD dibuat untuk mewujudkan transparansi dan mendorong terciptanya pengawasan bersama.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Akan Telepon Hatta untuk percepat MRT
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak sabar untuk mengeksekusi proyek Mass Rapid Transit (MRT).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi akan segera menghubungi Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait percepatan proyek transportasi massal tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.Purnama usai rapat dengan Jokowi.
Menurut wagub yang biasa disapa Ahok itu, pihaknya ingin agar tahap Detail Engineering Design (DED) untuk proyek MRT segera dilakukan.
"Pak Gubernur akan telepon Pak Hatta Rajasa nih supaya DED dari HI sampai Kampung Bandan segera dikerjakan, supaya bisa cepat," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Ahok, tahap DED akan dilakukan setelah mendapatkan lampu hijau dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk kerja sama pembangunan MRT. Jika PT KAI setuju maka armada MRT akan diintegrasikan dengan jalur rel kereta api.
Ahok menambahkan, pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan PT KAI untuk kerja sama tersebut. Setelah kerja sama disepakati, Gubernur Jokowi akan segera melapor ke pemerintah pusat lewat Menko Perekonomian.
"Kita bangun MRT kan mesti kerja sama dengan kereta api. Kalau kerja sama, kita bisa numpang di Kampung Bandan dan Depo di Tanah Abang serta Manggarai. Kan relnya sama, kan jadi lebih efisien," terang Ahok.
Sumber :
jpnn.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi akan segera menghubungi Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait percepatan proyek transportasi massal tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.Purnama usai rapat dengan Jokowi.
Menurut wagub yang biasa disapa Ahok itu, pihaknya ingin agar tahap Detail Engineering Design (DED) untuk proyek MRT segera dilakukan.
"Pak Gubernur akan telepon Pak Hatta Rajasa nih supaya DED dari HI sampai Kampung Bandan segera dikerjakan, supaya bisa cepat," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Ahok, tahap DED akan dilakukan setelah mendapatkan lampu hijau dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk kerja sama pembangunan MRT. Jika PT KAI setuju maka armada MRT akan diintegrasikan dengan jalur rel kereta api.
Ahok menambahkan, pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan PT KAI untuk kerja sama tersebut. Setelah kerja sama disepakati, Gubernur Jokowi akan segera melapor ke pemerintah pusat lewat Menko Perekonomian.
"Kita bangun MRT kan mesti kerja sama dengan kereta api. Kalau kerja sama, kita bisa numpang di Kampung Bandan dan Depo di Tanah Abang serta Manggarai. Kan relnya sama, kan jadi lebih efisien," terang Ahok.
Sumber :
jpnn.com
Jawab Sindiran PKS Soal Pilgub Jabar & Sumut, Jokowi: Saya Bukan Dongkrak
Jokowi hanya menjawab santai soal kiprahnya menjadi jurkam di Jabar dan
Sumut bagi calon dari PDIP tak membuahkan hasil. Menjawab sindiran PKS,
Jokowi mengaku dirinya bukan tukang dongkrak. Lho!
"Ya nggak tahu? Kok tanya saya. Tanya soal itu ke surveyor. Jokowi itu bukan tukang dongkrak.
Kalau tukang dongkrak kernet dong," canda Jokowi saat ditanya wartawan di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi kemudian memberi penjelasan. Kemenangan seorang calon sebenarnya bergantung pada figur yang diusung. Jadi bukan hanya karena Jokowi.
"Ini artinya yang utama figurnya sendiri. Kita ini bantu dikit-dikit. Itu saja masih mungkin," jelasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir kegagalan PDI Perjuangan mengerahkan Joko Widodo untuk memenangkan calon gubernur dalam Pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara. PKS menilai efek Jokowi tidak mempan di luar wilayah kekuasaannya, DKI Jakarta.
"Sejak awal kami tidak gentar kalaupun Jokowi diturunkan di Jabar maupun Sumut. Karena banyak faktor yang tidak membuat Jokowi menjadi leverage untuk kandidat PDIP di kedua daerah tersebut," kata Ketua DPP PKS, Yudi Widiana Adia.
Sumber :
news.detik.com
"Ya nggak tahu? Kok tanya saya. Tanya soal itu ke surveyor. Jokowi itu bukan tukang dongkrak.
Kalau tukang dongkrak kernet dong," canda Jokowi saat ditanya wartawan di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi kemudian memberi penjelasan. Kemenangan seorang calon sebenarnya bergantung pada figur yang diusung. Jadi bukan hanya karena Jokowi.
"Ini artinya yang utama figurnya sendiri. Kita ini bantu dikit-dikit. Itu saja masih mungkin," jelasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir kegagalan PDI Perjuangan mengerahkan Joko Widodo untuk memenangkan calon gubernur dalam Pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara. PKS menilai efek Jokowi tidak mempan di luar wilayah kekuasaannya, DKI Jakarta.
"Sejak awal kami tidak gentar kalaupun Jokowi diturunkan di Jabar maupun Sumut. Karena banyak faktor yang tidak membuat Jokowi menjadi leverage untuk kandidat PDIP di kedua daerah tersebut," kata Ketua DPP PKS, Yudi Widiana Adia.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Buka Kemungkinan Pasang Eskalator & Lift di Tiap JPO Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mau saja memasang eskalator atau lift
di seluruh Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta. Namun ada
syaratnya. Apa?
"Dicek dulu, pokoknya 1 itu yang di Salemba (JPO beresklator-red) itu kita lihat 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau bagus, baru nanti yang lain terapin," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi masih akan mengevaluasi efektivitas penggunaan eskalator ataupun lift di Jakarta. Jika perawatan tak bermasalah dan tanggapan masyarakat juga baik, bukan tidak mungkin seluruh JPO di Jakarta akan dipasangi eskalator ataupun lift.
"Jangan sampai nanti, misal disiapin lift yang di Thamrin, nggak dipakai, ngapain? Ini mau kita lihat dulu, produktif nggak pemakaiannya? Pemeliharaannya baik ndak? Masyarakat siap ndak menggunakan eskalator itu? Kalau siap, kita lihat baik, yaaa.."
Jokowi pada Rabu (6/3) meresmikan eskalator di JPO Salemba-Carolus yang merupakan sumbangan dari perusahaan swasta. Dalam peresmian itu, Jokowi mengatakan eskalator JPO kemungkinan akan ditambah apabila masyarakat memeliharanya dengan baik.
Namun untuk diketahui, sebelum peresmian eskalator JPO, telah ada lift di dua JPO di Jalan Thamrin. Namun lift-lift itu telah lama rusak.
Sumber :
news.detik.com
"Dicek dulu, pokoknya 1 itu yang di Salemba (JPO beresklator-red) itu kita lihat 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau bagus, baru nanti yang lain terapin," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi masih akan mengevaluasi efektivitas penggunaan eskalator ataupun lift di Jakarta. Jika perawatan tak bermasalah dan tanggapan masyarakat juga baik, bukan tidak mungkin seluruh JPO di Jakarta akan dipasangi eskalator ataupun lift.
"Jangan sampai nanti, misal disiapin lift yang di Thamrin, nggak dipakai, ngapain? Ini mau kita lihat dulu, produktif nggak pemakaiannya? Pemeliharaannya baik ndak? Masyarakat siap ndak menggunakan eskalator itu? Kalau siap, kita lihat baik, yaaa.."
Jokowi pada Rabu (6/3) meresmikan eskalator di JPO Salemba-Carolus yang merupakan sumbangan dari perusahaan swasta. Dalam peresmian itu, Jokowi mengatakan eskalator JPO kemungkinan akan ditambah apabila masyarakat memeliharanya dengan baik.
Namun untuk diketahui, sebelum peresmian eskalator JPO, telah ada lift di dua JPO di Jalan Thamrin. Namun lift-lift itu telah lama rusak.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Tambah Jumlah Dokter di Puskesmas
Penambahan dokter ini dilakukan atas persetujuan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka renumerasi pegawai negeri
sipil. "Paramedis semuanya bertambah. Kami sudah mengajukan. Jika tidak
salah, 110 dokter. Tidak hanya itu, sarana fisik juga kami perbaiki,
puskesmas dan rumah sakit," ujar Gubernur DKI Joko Widodo, Jumat
(8/3/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, akan menambah bangunan fisik di rumah sakit, seperti penambahan ruang dan peralatan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan prioritas saat ini. Prioritas utama pemprov DKI adalah menyempurnakan sistem pelayanan KJS.
"Jangan sampai orang masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga. Yang bisa ditangani di puskesmas di puskesmas. Persoalannya, banyak masyarakat yang ingin masuk rumah sakit," ujarnya.
"kemungkinan memperpanjang pelayanan di tingkat puskesmas, Bisa jadi, pelayanan sampai 24 jam agar dapat menjangkau lebih banyak pasien" tambah Jokowi.
"Tidak harus semua puskesmas kerja 24 jam. Ini baru diterapkan apa yang paling baik untuk mengejar agar sistem rujukan itu nanti benar," imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, akan menambah bangunan fisik di rumah sakit, seperti penambahan ruang dan peralatan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan prioritas saat ini. Prioritas utama pemprov DKI adalah menyempurnakan sistem pelayanan KJS.
"Jangan sampai orang masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga. Yang bisa ditangani di puskesmas di puskesmas. Persoalannya, banyak masyarakat yang ingin masuk rumah sakit," ujarnya.
"kemungkinan memperpanjang pelayanan di tingkat puskesmas, Bisa jadi, pelayanan sampai 24 jam agar dapat menjangkau lebih banyak pasien" tambah Jokowi.
"Tidak harus semua puskesmas kerja 24 jam. Ini baru diterapkan apa yang paling baik untuk mengejar agar sistem rujukan itu nanti benar," imbuhnya.
KJS Dikritik, Ini Kata Jokowi
Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi mulai menuai kritik.
Kritik berkisar pada ketidaksiapan rumah sakit dan puskesmas menampung
tingginya jumlah pasien. Menanggapi kritik ini, apa kata Jokowi?
"Lah kalau gitu nggak usah ada KJS, biar sakit semuanya di rumah. Hehehe... Atau mau seperti itu? Ya kan? Ya memang program ini masyarakat sangat antusias. Semua ke rumah sakit, ke puskesmas, akhirnya memang ya kalau dibilang hampir 2 kali lipat kan kapasitas dari yang sebelumnya. Itu memang konsekuensi dari sebuah program. Hanya sekarang ini kita ngejar, sekarang ini temporer kok. Nanti kalau masyarakat yang sakit-sakit sudah tertangani, pasti akan turun (jumlah pasien -red). Yakin, pasti akan turun," papar Jokowi.
Jokowi meyakini lama kelamaan jumlah pasien pengguna KJS akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk saat ini, KJS memang masih diminati masyarakat karena sebelumnya belum pernah ada program serupa di Jakarta.
"Dulu warga ditahan-tahan bertahun-tahun ndak ke rumah sakit karena ndak ada biaya. Makanya keluar yang namanya KJS itu, semua mereka membeludak masuk ke rumah sakit. Kalau ini sudah ditangani, kan mereka akan sangat berkurang. Contoh, operasi katarak, tertangani, ya udah. Masa katarak bolak-balik, hehe...," ujar alumni Fakultas Kehutanan UGM ini.
Untuk mendukung program KJS, Jokowi kini sedang berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penambahan dokter dan infrastruktur rumah sakit. Puskesmas pun akan diuji coba untuk dibuka 24 jam.
"Hanya memang sistem rujukan yang perlu diperbaiki. Jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke RS, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga. Yang cukup ditangani di puskesmas, ya di puskesmas. Tetapi memang masyarakat kan pengennya kan juga masuk RS. Sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari. Ditanya RS, kok nggak pakai rujukan? Malam hari kan puskesmas tutup. Nah, ini yang mau kita siapin sistem lagi," tutur Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Lah kalau gitu nggak usah ada KJS, biar sakit semuanya di rumah. Hehehe... Atau mau seperti itu? Ya kan? Ya memang program ini masyarakat sangat antusias. Semua ke rumah sakit, ke puskesmas, akhirnya memang ya kalau dibilang hampir 2 kali lipat kan kapasitas dari yang sebelumnya. Itu memang konsekuensi dari sebuah program. Hanya sekarang ini kita ngejar, sekarang ini temporer kok. Nanti kalau masyarakat yang sakit-sakit sudah tertangani, pasti akan turun (jumlah pasien -red). Yakin, pasti akan turun," papar Jokowi.
Jokowi meyakini lama kelamaan jumlah pasien pengguna KJS akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk saat ini, KJS memang masih diminati masyarakat karena sebelumnya belum pernah ada program serupa di Jakarta.
"Dulu warga ditahan-tahan bertahun-tahun ndak ke rumah sakit karena ndak ada biaya. Makanya keluar yang namanya KJS itu, semua mereka membeludak masuk ke rumah sakit. Kalau ini sudah ditangani, kan mereka akan sangat berkurang. Contoh, operasi katarak, tertangani, ya udah. Masa katarak bolak-balik, hehe...," ujar alumni Fakultas Kehutanan UGM ini.
Untuk mendukung program KJS, Jokowi kini sedang berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan penambahan dokter dan infrastruktur rumah sakit. Puskesmas pun akan diuji coba untuk dibuka 24 jam.
"Hanya memang sistem rujukan yang perlu diperbaiki. Jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke RS, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga. Yang cukup ditangani di puskesmas, ya di puskesmas. Tetapi memang masyarakat kan pengennya kan juga masuk RS. Sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari. Ditanya RS, kok nggak pakai rujukan? Malam hari kan puskesmas tutup. Nah, ini yang mau kita siapin sistem lagi," tutur Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Kalau panuan dan korengan nggak usah dirujuk ke RS
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memaksimalkan fungsi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi akan membangun Puskesmas menjadi lebih maju agar masyarakat Jakarta bisa mengandalkan Puskesmas untuk berobat sebelum ke RS.
Jokowi akan menjadikan Puskesmas lebih lengkap baik dari segi peralatan maupun penambahan ruangan. "Di Puskesmas dibangun total. Tambah ruang dan peralatan, semuanya ada," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).
Jokowi juga akan merombak dan memperbaiki sistem rujukan Puskesmas. "Hanya memang sistem ini yang perlu diperbaiki. Masalah rujukannya, jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga," jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, tak semua penyakit harus dirujuk ke RS. Sebab, Puskesmas bisa menangani. "Tetapi memang masyarakat kan pinginnya kan juga masuk rumah sakit, sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari," sambungnya.
Jokowi akan mengadakan sistem pelayanan 24 jam untuk rujukan Puskesmas ke RS. Namun, pelayanan itu tak diterapkan di seluruh Puskesmas.
"Ya bisa saja. Hanya beberapa nanti yang untuk memberikan rujukan. Tidak harus semuanya kerja 24 jam. Ini baru diterapkan apa yang paling baik untuk mengejar agar sistem rujukan itu nanti benar," terangnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi akan menjadikan Puskesmas lebih lengkap baik dari segi peralatan maupun penambahan ruangan. "Di Puskesmas dibangun total. Tambah ruang dan peralatan, semuanya ada," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).
Jokowi juga akan merombak dan memperbaiki sistem rujukan Puskesmas. "Hanya memang sistem ini yang perlu diperbaiki. Masalah rujukannya, jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga," jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, tak semua penyakit harus dirujuk ke RS. Sebab, Puskesmas bisa menangani. "Tetapi memang masyarakat kan pinginnya kan juga masuk rumah sakit, sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari," sambungnya.
Jokowi akan mengadakan sistem pelayanan 24 jam untuk rujukan Puskesmas ke RS. Namun, pelayanan itu tak diterapkan di seluruh Puskesmas.
"Ya bisa saja. Hanya beberapa nanti yang untuk memberikan rujukan. Tidak harus semuanya kerja 24 jam. Ini baru diterapkan apa yang paling baik untuk mengejar agar sistem rujukan itu nanti benar," terangnya.
Sumber :
merdeka.com
HUT DKI, Jokowi lantik lurah dan camat hasil lelang jabatan
Momen HUT DKI Jakarta 22 Juni 2013 mendatang akan digunakan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo untuk melantik lurah dan camat dari sistem lelang
jabatan. Sistem lelang jabatan itu akan diganti nama dengan sistem
seleksi dan promosi terbuka.
"Saya bilangnya kan lelang jabatan. Ya itu judulnya saya kan. Pak gubernur sudah ketemu istilah bagus, seleksi dan promosi terbuka," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai rapat bersama Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).
Ahok sembari bercanda mengatakan cetusan ide nama dari orang solo dan Belitung berbeda. Sebab, Orang Solo lebih halus dalam pengambilan nama sedangkan orang Belitung lebih kasar.
"Sekarang halus nih, Wong solo dan wong Belitung beda dong. Wong Belitung kan lelang, kalau wong solo seleksi. Itu lho seleksi dan promosi terbuka lebih bagus kan, daripada lelang terbuka kan kasar banget kan. Intinya, kan seleksi dan promosi kan orang banyak yang seneng," ucapnya sembari tertawa.
Keputusan, hasil dari sistem seleksi dan promosi terbuka untuk jabatan lurah dan camat ini memang target Jokowi di hari ulang tahun Jakarta. Sehingga, menjadi kado spesial buat warga Ibukota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
"Jadi pejabat-pejabat ini memberikan kado buat Pak Gubernur juga, Pak Gubernur kan ultahnya juga juni kan tanggal 21, kalau Jakarta tanggal 22, Kalau saya lebih mundur lagi," terangnya.
Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku lurah dan camat yang terpilih ini nanti dapat menggantikan Jokowi untuk blusukan. Sebab, kasihan Jokowi selalu terjun ke lapangan.
"Ya kita kasih pas ultah lah, Pak gubernur jangan blusukan terus, itu urusan lurah camat, jadi ada kloning-kloningnya Pak Gubernur. Kan umurnya tambah setahun jadi jangan blusukan terus," katanya.
Sumber :
merdeka.com
"Saya bilangnya kan lelang jabatan. Ya itu judulnya saya kan. Pak gubernur sudah ketemu istilah bagus, seleksi dan promosi terbuka," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai rapat bersama Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).
Ahok sembari bercanda mengatakan cetusan ide nama dari orang solo dan Belitung berbeda. Sebab, Orang Solo lebih halus dalam pengambilan nama sedangkan orang Belitung lebih kasar.
"Sekarang halus nih, Wong solo dan wong Belitung beda dong. Wong Belitung kan lelang, kalau wong solo seleksi. Itu lho seleksi dan promosi terbuka lebih bagus kan, daripada lelang terbuka kan kasar banget kan. Intinya, kan seleksi dan promosi kan orang banyak yang seneng," ucapnya sembari tertawa.
Keputusan, hasil dari sistem seleksi dan promosi terbuka untuk jabatan lurah dan camat ini memang target Jokowi di hari ulang tahun Jakarta. Sehingga, menjadi kado spesial buat warga Ibukota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
"Jadi pejabat-pejabat ini memberikan kado buat Pak Gubernur juga, Pak Gubernur kan ultahnya juga juni kan tanggal 21, kalau Jakarta tanggal 22, Kalau saya lebih mundur lagi," terangnya.
Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku lurah dan camat yang terpilih ini nanti dapat menggantikan Jokowi untuk blusukan. Sebab, kasihan Jokowi selalu terjun ke lapangan.
"Ya kita kasih pas ultah lah, Pak gubernur jangan blusukan terus, itu urusan lurah camat, jadi ada kloning-kloningnya Pak Gubernur. Kan umurnya tambah setahun jadi jangan blusukan terus," katanya.
Sumber :
merdeka.com
Kriminalitas di Jaktim Tinggi, Jokowi: Harus Ada Pendekatan Kesejahteraan
Peningkatan intensitas kriminalitas terjadi di Jakarta Timur akhir-akhir
ini. Tercatat, ada perampokan yang menewaskan dua orang di Ciracas,
pembuangan potongan tubuh di tol Cawang, dan ayah memperkosa anak
kandung hingga tewas di Pulogebang. Untuk menekan tingginya angka
kriminalitas, Jokowi merasa perlu ada pendekatan kesejahteraan.
"Ya kalau kita lihat memang di Jaktim penduduknya kan memang paling banyak, paling padat, dan kemiskinan di sana juga paling tinggi. Ya memang pendekatan yang kita lakukan mesti harus pendekatan kesejahteraan," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi merasa kurangnya pembangunan ruang-ruang publik di Jakarta Timur juga berperan dalam peningkatan intensitas kejahatan. Padatnya kediaman penduduk juga disebut mantan Wali Kota Solo ini berperan dalam peningkatan kejahatan.
"Yang seperti itu kadang-kadang menyebabkan gampang panas, gampang emosi," ujarnya.
Meski Jakarta Timur memiliki banyak sumber masalah, namun Jokowi yakin bisa menekan angka kriminalitas di kota itu. Jokowi yakin jurus-jurus yang disiapkannya akan mampu menurunkan angka kriminalitas.
"Sudah kita kuasailah," imbuhnya.
Sumber :
news.detik.com
"Ya kalau kita lihat memang di Jaktim penduduknya kan memang paling banyak, paling padat, dan kemiskinan di sana juga paling tinggi. Ya memang pendekatan yang kita lakukan mesti harus pendekatan kesejahteraan," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Jokowi merasa kurangnya pembangunan ruang-ruang publik di Jakarta Timur juga berperan dalam peningkatan intensitas kejahatan. Padatnya kediaman penduduk juga disebut mantan Wali Kota Solo ini berperan dalam peningkatan kejahatan.
"Yang seperti itu kadang-kadang menyebabkan gampang panas, gampang emosi," ujarnya.
Meski Jakarta Timur memiliki banyak sumber masalah, namun Jokowi yakin bisa menekan angka kriminalitas di kota itu. Jokowi yakin jurus-jurus yang disiapkannya akan mampu menurunkan angka kriminalitas.
"Sudah kita kuasailah," imbuhnya.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Lonjakan pasien KJS hanya sementara
Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah salah satu program andalan dan unggulan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Antusias masyarakat terhadap KJS
terbilang cukup tinggi hingga 70 persen. Akibatnya puskesmas dan rumah
sakit beserta tim medis kelabakan dan kewalahan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan jika kondisi itu tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, tidak selamanya warga akan sakit.
"Sementara. Karena mereka nunggu. Dulu juga dia nahan bertahun-tahun ndak ke rumah sakit karena ndak ada biaya. Keluar yang namanya KJS itu, semua mereka membeludak masuk ke rumah sakit. Kalau ini udah ditangani kan mereka akan sangat berkurang," jelas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Jokowi, melonjaknya pasien dengan adanya KJS ini hanya bersifat temporer. Diakui Jokowi, bahwa lonjakan pasien rumah sakit dan puskesmas memang konsekuensi dari program yang diluncurkan pada November tahun lalu.
"Itu memang konsekuensi dari sebuah program, tapi ini temporer kok. Nanti kalau masyarakat yang sakit sudah tertangani, pasti akan turun," katanya.
Untuk mengatasi hal itu, Jokowi mengaku telah bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk meminta penambahan tenaga medis sebanyak 110 orang.
"Tambahan dokter iya. Paramedis semuanya tambah. Kita juga udah mengajukan, kalau enggak keliru, 110 tambahan untuk di rumah sakit dan puskesmas," terangnya.
Sumber :
www.merdeka.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan jika kondisi itu tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, tidak selamanya warga akan sakit.
"Sementara. Karena mereka nunggu. Dulu juga dia nahan bertahun-tahun ndak ke rumah sakit karena ndak ada biaya. Keluar yang namanya KJS itu, semua mereka membeludak masuk ke rumah sakit. Kalau ini udah ditangani kan mereka akan sangat berkurang," jelas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Jokowi, melonjaknya pasien dengan adanya KJS ini hanya bersifat temporer. Diakui Jokowi, bahwa lonjakan pasien rumah sakit dan puskesmas memang konsekuensi dari program yang diluncurkan pada November tahun lalu.
"Itu memang konsekuensi dari sebuah program, tapi ini temporer kok. Nanti kalau masyarakat yang sakit sudah tertangani, pasti akan turun," katanya.
Untuk mengatasi hal itu, Jokowi mengaku telah bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk meminta penambahan tenaga medis sebanyak 110 orang.
"Tambahan dokter iya. Paramedis semuanya tambah. Kita juga udah mengajukan, kalau enggak keliru, 110 tambahan untuk di rumah sakit dan puskesmas," terangnya.
Sumber :
www.merdeka.com
Jokowi: Persiapan Pembangunan Stadion BMW Dimulai Tahun Ini
Pembangunan stadion BMW di Tanjung Priok sempat dihentikan karena ada
masalah tanah. Namun kini masalah tersebut hampir beres dan pembangunan
akan segera diteruskan.
"Stadion BMW tahun ini. Jadi tahun ini mulai persiapan, karena memang DED (detail engineering design -red) nya sudah ada," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Meski proses persiapannya hampir rampung, namun masih ada sedikit masalah urusan tanah stadion itu. Masalahnya ada di sertifikat tanah yang masih belum dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.
"Rampung, tinggal nunggu sertifikat dari BPN," ujarnya.
Mengenai ganti rugi terhadap warga yang berada di sekitar wilayah yang akan dijadikan stadion, Jokowi mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan solusi. "Warga kan nanti diberi solusi. Kita sudah ketemu warga kemarin. Ya akan diberi solusi, mau. Ya bisa nanti di rusun atau digeser ke arah sebelah barat," tutur suami Iriana ini.
Pembangunan stadion di Taman BMW akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013. Pembangunan dimulai dari tahap struktur, kemudian dilanjutkan tahap arsitektur, lalu mechanical dan electrical. Proyek pembangunan stadion ini ditargetkan rampung 2016.
Stadion BMW berlokasi di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperkirakan mampu menampung 50 ribu penonton. Bagian luar stadion nantinya akan dibangun hutan kota. Ide ini dicetuskan oleh Jokowi. Luas total lahan stadion ini sekitar 30 hektare. Nantinya, sekitar 70 persen lahan akan didominasi ruang terbuka hijau. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 1,05 triliun siap digelontorkan.
Sumber :
news.detik.com
"Stadion BMW tahun ini. Jadi tahun ini mulai persiapan, karena memang DED (detail engineering design -red) nya sudah ada," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Meski proses persiapannya hampir rampung, namun masih ada sedikit masalah urusan tanah stadion itu. Masalahnya ada di sertifikat tanah yang masih belum dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.
"Rampung, tinggal nunggu sertifikat dari BPN," ujarnya.
Mengenai ganti rugi terhadap warga yang berada di sekitar wilayah yang akan dijadikan stadion, Jokowi mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan solusi. "Warga kan nanti diberi solusi. Kita sudah ketemu warga kemarin. Ya akan diberi solusi, mau. Ya bisa nanti di rusun atau digeser ke arah sebelah barat," tutur suami Iriana ini.
Pembangunan stadion di Taman BMW akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013. Pembangunan dimulai dari tahap struktur, kemudian dilanjutkan tahap arsitektur, lalu mechanical dan electrical. Proyek pembangunan stadion ini ditargetkan rampung 2016.
Stadion BMW berlokasi di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperkirakan mampu menampung 50 ribu penonton. Bagian luar stadion nantinya akan dibangun hutan kota. Ide ini dicetuskan oleh Jokowi. Luas total lahan stadion ini sekitar 30 hektare. Nantinya, sekitar 70 persen lahan akan didominasi ruang terbuka hijau. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 1,05 triliun siap digelontorkan.
Sumber :
news.detik.com
Ini Saran Jokowi ke Menpora Roy Suryo untuk Kongres PSSI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dimintai saran oleh Menpora
Roy Suryo seputar Kongres PSSI 17 Maret. Jokowi ingin suasana kongres
itu tidak tegang dan diwarnai budaya Betawi.
"Saran-sarannya seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora. Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi yang mengenakan baju seragam Betawi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima Roy Suryo di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013).
Dalam kesempatan itu, Roy mengaku telah menerima sejumlah saran dari Jokowi.
"Yang saya terima antara lain adalah membuat suasana kongres menjadi cair, terus ada nuansa kebudayaan. Jadi Beliau menyampaikan ada acara tradisional Betawi yang mungkin nanti akan jadi pembuka acara kongres," kata Roy.
Roy mengingatkan Kongres PSSI juga sukses digelar di Solo saat era Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
"Dulu juga ada nuansa kebudayaan yang ada. Ini juga kita inginkan nuansa yang sama," ujar kolektor Mercy antik ini.
Sumber :
news.detik.com
"Saran-sarannya seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora. Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi yang mengenakan baju seragam Betawi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima Roy Suryo di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013).
Dalam kesempatan itu, Roy mengaku telah menerima sejumlah saran dari Jokowi.
"Yang saya terima antara lain adalah membuat suasana kongres menjadi cair, terus ada nuansa kebudayaan. Jadi Beliau menyampaikan ada acara tradisional Betawi yang mungkin nanti akan jadi pembuka acara kongres," kata Roy.
Roy mengingatkan Kongres PSSI juga sukses digelar di Solo saat era Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
"Dulu juga ada nuansa kebudayaan yang ada. Ini juga kita inginkan nuansa yang sama," ujar kolektor Mercy antik ini.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Kongres KLB PSSI Jangan Tegang
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyarankan perhelatan Kongres Luar
Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar digelar
dengan suasana yang santai. Hal itu ia ungkapkan pada Menteri Pemuda dan
Olahraga Roy Suryo, saat keduanya bertemu di Balaikota Jakarta, Jumat
(8/3/2013).
"Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair, dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi.
Di tempat yang sama, Roy Suryo mengaku akan menerima saran Jokowi. Pasalnya, ia masih ingat betul ketika kongres digelar di Solo dengan sukses di mana Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kotanya.
Untuk itu, Roy secara langsung meminta Jokowi hadir pada saat pembukaan KLB PSSI. Namun karena alasan padatnya jadwal, Jokowi rencananya baru bakal hadir saat penutupan kongres tersebut.
"Dulu (di Solo) juga ada nuansa kebudayaan, ini juga kita inginkan nuansa yang sama. Semoga suasananya bisa cair, saya enggak akan bocorkan, tapi nanti bisa dilihat ada nuansa kebudayaan yang sangat cantik," ujar Roy.
KLB PSSI rencananya bakal digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2013. Agenda KLB itu akan difokuskan untuk membahas mengenai penyatuan liga, revisi statuta, pembubaran KPSI, dan pengembalian empat komite eksekutif.
Pemerintah memutuskan tidak campur tangan mengenai pelaksanaan KLB, dan hanya akan melakukan pengawasan serta menyerahkan semuanya pada pihak terkait.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair, dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi.
Di tempat yang sama, Roy Suryo mengaku akan menerima saran Jokowi. Pasalnya, ia masih ingat betul ketika kongres digelar di Solo dengan sukses di mana Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kotanya.
Untuk itu, Roy secara langsung meminta Jokowi hadir pada saat pembukaan KLB PSSI. Namun karena alasan padatnya jadwal, Jokowi rencananya baru bakal hadir saat penutupan kongres tersebut.
"Dulu (di Solo) juga ada nuansa kebudayaan, ini juga kita inginkan nuansa yang sama. Semoga suasananya bisa cair, saya enggak akan bocorkan, tapi nanti bisa dilihat ada nuansa kebudayaan yang sangat cantik," ujar Roy.
KLB PSSI rencananya bakal digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2013. Agenda KLB itu akan difokuskan untuk membahas mengenai penyatuan liga, revisi statuta, pembubaran KPSI, dan pengembalian empat komite eksekutif.
Pemerintah memutuskan tidak campur tangan mengenai pelaksanaan KLB, dan hanya akan melakukan pengawasan serta menyerahkan semuanya pada pihak terkait.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Segera Terbitkan Payung Hukum Programnya
Gubernur Joko Widodo menyatakan bakal segera menerbitkan payung hukum untuk semua program kerjanya. Menurut dia, payung hukum program-programnya bakal segera direalisasikan. "Payung hukumnya sudah mulai disusun," katanya kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2013.
Jokowi mengatakan, payung hukum program tersebut sudah mulai disusun sejak dua pekan lalu. Akan tetapi, dia menolak memastikan kapan payung hukum tersebut bakal diterbitkan oleh pemerintah. "Tidak lama kalau merumuskan payung hukum peraturan gubernur," katanya. (Lihat juga: Mendesak, Dasar Hukum Program Unggulan Jokowi)
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mendesak Gubernur Jokowi untuk menerbitkan payung hukum atas program-programnya. Menurut dia, payung hukum itu diperlukan agar instrumen untuk mengawasi program-program itu jadi lebih jelas.
Menurut Triwisaksana, ada beberapa program Jokowi yang sudah diluncurkan sejak Desember 2012 lalu tidak jelas pengawasannya. Contohnya, ada program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang dinilai pengawasannya kurang.
Kementerian Dalam Negeri juga meminta pengelolaan anggaran program tersebut tidak dijalankan oleh dinas teknis terkait. Kemendagri meminta kepada Pemprov DKI untuk mengatur pengelolaan anggaran itu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi mengatakan, payung hukum program tersebut sudah mulai disusun sejak dua pekan lalu. Akan tetapi, dia menolak memastikan kapan payung hukum tersebut bakal diterbitkan oleh pemerintah. "Tidak lama kalau merumuskan payung hukum peraturan gubernur," katanya. (Lihat juga: Mendesak, Dasar Hukum Program Unggulan Jokowi)
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mendesak Gubernur Jokowi untuk menerbitkan payung hukum atas program-programnya. Menurut dia, payung hukum itu diperlukan agar instrumen untuk mengawasi program-program itu jadi lebih jelas.
Menurut Triwisaksana, ada beberapa program Jokowi yang sudah diluncurkan sejak Desember 2012 lalu tidak jelas pengawasannya. Contohnya, ada program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang dinilai pengawasannya kurang.
Kementerian Dalam Negeri juga meminta pengelolaan anggaran program tersebut tidak dijalankan oleh dinas teknis terkait. Kemendagri meminta kepada Pemprov DKI untuk mengatur pengelolaan anggaran itu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Sumber :
www.tempo.co
Menpora Roy Suryo Temui Jokowi
Hari masih pagi, Menpora Roy Suryo telah menginjakkan kaki di Gedung
Balai Kota, Jakarta Pusat. Ia ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo (Jokowi).
Roy yang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport B RI 45 warna hitam ini tiba di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013)
sekitar pukul 10.00 WIB.
Ia terbalut baju batik warna merah. Politisi Partai Demokrat itu langsung bergegas menuju ke ruang kerja orang nomor satu di Jakarta itu.
Informasi yang beredar, kedatangan Roy akan membahas pengamanan kongres PSSI yang digelar pada 17 Maret mendatang.
Sumber :
news.detik.com
Roy yang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport B RI 45 warna hitam ini tiba di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013)
sekitar pukul 10.00 WIB.
Ia terbalut baju batik warna merah. Politisi Partai Demokrat itu langsung bergegas menuju ke ruang kerja orang nomor satu di Jakarta itu.
Informasi yang beredar, kedatangan Roy akan membahas pengamanan kongres PSSI yang digelar pada 17 Maret mendatang.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi bingung tentukan BUMD sehat untuk proyek hibah bus
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2013 sudah
dicairkan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Gubernur Joko
Widodo (Jokowi) segera memulai sejumlah janji proyek yang pernah dia
sebut-sebut salah satunya hibah bus sedang sebagai bentuk peremajaan
angkutan Metromini dan Kopaja yang sudah tak laik jalan.
Namun ada kendala baru yang dihadapi Jokowi. Dia bingung menentukan BUMD mana yang bisa mewadahi proyek ini.
"Belum (ditunjuk BUMD). Dalam anggaran proyek ini mendapat bintang yang artinya harus disegerakan menetapkan BUMD nya untuk dioperasikan," kata Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana, di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (8/3).
Sebenarnya Jokowi melirik Perum PPD milik BUMN untuk dijadikan sebagai pengelola transportasi massal. Tapi untuk ide itu, Jokowi juga belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat.
"Kita belum dapat laporannya due diligence (uji tuntas) seperti apa, pinjeman seperti apa, ya belum bisa komentar," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan memang program itu menjadi fokus kerjanya. Sambil berjalan mencari BUMD yang berminat, Jokowi juga menyelesaikan program lainnya.
"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu, ini segera bisa mempercepat pelaksanaan APBD dulu ya kan. Kalau itu rampung baru kosentrasi ke BUMD," tambah Jokowi.
Politikus PDIP menjanjikan setelah bulan Maret ini, dia akan berkonsentrasi menyehatkan BUMD berpelat merah dengan kembali menata business plan.
"Konsentrasi masalah bisnis plan akan seperti apa, konsentrasi masalah kesehatannya seperti apa. Kalau bank ya non performing loan-nya berapa, saya kurang ngerti kayak gitu-gitu," jelasnya.
Dalam pandangan Jokowi, banyak BUMD yang sebenarnya bisa dikelola oleh orang yang profesional.
"Karena BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, opportunity itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tegas Jokowi.
Sementara itu, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kesempatan yang sama mengaku saat ini masih melakukan pengecekan terhadap BUMD yang dinilai tidak sehat. "Ya ini sedang kita kaji," jawabnya singkat.
Sumber :
merdeka.com
Namun ada kendala baru yang dihadapi Jokowi. Dia bingung menentukan BUMD mana yang bisa mewadahi proyek ini.
"Belum (ditunjuk BUMD). Dalam anggaran proyek ini mendapat bintang yang artinya harus disegerakan menetapkan BUMD nya untuk dioperasikan," kata Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana, di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (8/3).
Sebenarnya Jokowi melirik Perum PPD milik BUMN untuk dijadikan sebagai pengelola transportasi massal. Tapi untuk ide itu, Jokowi juga belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat.
"Kita belum dapat laporannya due diligence (uji tuntas) seperti apa, pinjeman seperti apa, ya belum bisa komentar," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan memang program itu menjadi fokus kerjanya. Sambil berjalan mencari BUMD yang berminat, Jokowi juga menyelesaikan program lainnya.
"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu, ini segera bisa mempercepat pelaksanaan APBD dulu ya kan. Kalau itu rampung baru kosentrasi ke BUMD," tambah Jokowi.
Politikus PDIP menjanjikan setelah bulan Maret ini, dia akan berkonsentrasi menyehatkan BUMD berpelat merah dengan kembali menata business plan.
"Konsentrasi masalah bisnis plan akan seperti apa, konsentrasi masalah kesehatannya seperti apa. Kalau bank ya non performing loan-nya berapa, saya kurang ngerti kayak gitu-gitu," jelasnya.
Dalam pandangan Jokowi, banyak BUMD yang sebenarnya bisa dikelola oleh orang yang profesional.
"Karena BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, opportunity itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tegas Jokowi.
Sementara itu, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kesempatan yang sama mengaku saat ini masih melakukan pengecekan terhadap BUMD yang dinilai tidak sehat. "Ya ini sedang kita kaji," jawabnya singkat.
Sumber :
merdeka.com
JOKOWI Nilai Penolakan APTB di Bogor Soal Kecil
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai penolakan atas masuknya
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway atau APTB sebagai soal kecil
yang tak perlu dibesar-besarkan.
Jokowi berharap agar persoalan penolakan APTB oleh Ormas di Bogor itu secepatnya diselesaikan.
Menurut Jokowi, penolakan APTB masuk ke Terminal Bubulak tidak semestinya terjadi karena ia telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Jokowi meminta Dinas Perhubungan segera menyelesaikan persoalan tersebut agar APTB bisa beroperasi tanpa gangguan dan hambatan.
“Saya sudah ketuk pintu ke Gubernur Jawa Barat. Tinggal bagaimana teknisnya Dishub DKI melakukan ketuk pintu dengan Dishub Bogor. Itu urusan kecil, jangan dibesar-besarkan,” ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3).
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Bogor.
Menurutnya, penolakan APTB itu dilakukan oleh salah satu oknum kelompok organisasi kemasyarakatan.
“Izin operator bus APTB tidak akan kami keluarkan tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jika ada persoalan keamanan di sana, tentu kami tidak bisa mencampurinya,” ujar Pristono.
Menurutnya, pihak Pemerintah Kota Bogor sebaiknya meminta pihak Kepolisian mengamankan operasional angkutan umum. Dikatakan Pristono, APTB hadir untuk kepentingan warga Bogor bepergian ke Jakarta.
Di jelaskan, APTB Rawamangun-Bogor memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) serta Koridor IX (Pinangranti-Pluit).
Sebanyak 10 armada melayani perjalanan setiap harinya.
Rute yang dilintasi yakni dari Terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad- Tol Jagorawi-Halte Busway Cawang UKI-Halte Cawang Sutoyo-Halte Penas Kalimalang-Halte Cipinang Kebon Nanas-Halte Pedati Prumpung- Halte Stasiun Jatinegara- Halte Ahmad Yani Bea Cukai-Halte Utan Kayu Rawamangun-Halte Pemuda Pramuka-Halte UNJ- Halte Sunan Giri- Halte Velodrome-Jalan Paus-Jalan Penggambiran-Terminal Rawamangun.
Seperti diketahui, penolakan APTB di Bogor dilakukan pada hari pertama peluncurannya, Rabu (6/3).
Penolakan itu tidak membuat APTB tak bisa beroperasi dengan baik. Penolakan APTB juga pernah terjadi di rute Pulo Gadung-Bekasi.
Selain rute Rawamangun-Bagor, juga terdapat APTB dengan empat rute lain yaitu Pulo Gadung-Bekasi 15 dilayani unit bus, Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD.
Juga terdapat APTB jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dioperasikan PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong- Grogol berjumlah 10 unit bus dikelola PT Mayasari Bakti.
Sumber :
kabar24.com
Jokowi berharap agar persoalan penolakan APTB oleh Ormas di Bogor itu secepatnya diselesaikan.
Menurut Jokowi, penolakan APTB masuk ke Terminal Bubulak tidak semestinya terjadi karena ia telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Jokowi meminta Dinas Perhubungan segera menyelesaikan persoalan tersebut agar APTB bisa beroperasi tanpa gangguan dan hambatan.
“Saya sudah ketuk pintu ke Gubernur Jawa Barat. Tinggal bagaimana teknisnya Dishub DKI melakukan ketuk pintu dengan Dishub Bogor. Itu urusan kecil, jangan dibesar-besarkan,” ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3).
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Bogor.
Menurutnya, penolakan APTB itu dilakukan oleh salah satu oknum kelompok organisasi kemasyarakatan.
“Izin operator bus APTB tidak akan kami keluarkan tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jika ada persoalan keamanan di sana, tentu kami tidak bisa mencampurinya,” ujar Pristono.
Menurutnya, pihak Pemerintah Kota Bogor sebaiknya meminta pihak Kepolisian mengamankan operasional angkutan umum. Dikatakan Pristono, APTB hadir untuk kepentingan warga Bogor bepergian ke Jakarta.
Di jelaskan, APTB Rawamangun-Bogor memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) serta Koridor IX (Pinangranti-Pluit).
Sebanyak 10 armada melayani perjalanan setiap harinya.
Rute yang dilintasi yakni dari Terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad- Tol Jagorawi-Halte Busway Cawang UKI-Halte Cawang Sutoyo-Halte Penas Kalimalang-Halte Cipinang Kebon Nanas-Halte Pedati Prumpung- Halte Stasiun Jatinegara- Halte Ahmad Yani Bea Cukai-Halte Utan Kayu Rawamangun-Halte Pemuda Pramuka-Halte UNJ- Halte Sunan Giri- Halte Velodrome-Jalan Paus-Jalan Penggambiran-Terminal Rawamangun.
Seperti diketahui, penolakan APTB di Bogor dilakukan pada hari pertama peluncurannya, Rabu (6/3).
Penolakan itu tidak membuat APTB tak bisa beroperasi dengan baik. Penolakan APTB juga pernah terjadi di rute Pulo Gadung-Bekasi.
Selain rute Rawamangun-Bagor, juga terdapat APTB dengan empat rute lain yaitu Pulo Gadung-Bekasi 15 dilayani unit bus, Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD.
Juga terdapat APTB jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dioperasikan PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong- Grogol berjumlah 10 unit bus dikelola PT Mayasari Bakti.
Sumber :
kabar24.com
Setelah Maret Jokowi Bereskan BUMD tak Sehat
Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak memenuhi harapan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pimpinan Joko Widodo atau Jokowi. Keuangan
sejumlah BUMD dinilai tak sehat. Meski begitu, Jokowi mengaku baru akan
memikirkan solusi penyehatan BUMD tersebut setelah Maret mendatang.
"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh, nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3) malam.
Usai Maret, Jokowi akan berusaha mencari penyelesaian. Seperti menilik lagi rencana bisnis dan kesehatan BUMD. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan penyelesaian persoalan tersebut harus dipikirkan secara matang.
Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mendesak Jokowi dan pasangannya (Basuki Tjahja Purnama) melakukan ekspansi BUMD.
"Ekspansi apanya, kalau sehat ya ga apa-apa. Nanti kita bangun kayak holding company-nya. Ini baru saya belum mau mikirlah. Tapi BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, oportunirty itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tukas Jokowi.
Sumber :
metrotvnews.com
"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh, nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3) malam.
Usai Maret, Jokowi akan berusaha mencari penyelesaian. Seperti menilik lagi rencana bisnis dan kesehatan BUMD. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan penyelesaian persoalan tersebut harus dipikirkan secara matang.
Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mendesak Jokowi dan pasangannya (Basuki Tjahja Purnama) melakukan ekspansi BUMD.
"Ekspansi apanya, kalau sehat ya ga apa-apa. Nanti kita bangun kayak holding company-nya. Ini baru saya belum mau mikirlah. Tapi BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, oportunirty itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tukas Jokowi.
Sumber :
metrotvnews.com
Jokowi Temui Menpora, Dubes Rusia & Pengusaha Jamu Hari Ini
Jadwal padat memang sudah biasa bagi Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo. Seperti hari ini, sebelum melakukan aksi blusukannya, ia
terlebih dahulu akan bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy
Suryo di Balaikota Jakarta serta kunjungan perwakilan negara tetangga
dan organisasi.
Pada pertemuan dengan Menpora, rencananya ia akan membahas kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
"Pertemuan Menpora dengan Gubernur Joko Widodo terkait permohonan pengamanan kongres PSSI pada hari Jumat," tulis Humas Kemenpora, Fatim melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan pada Kamis Malam (7/3/2013).
Berita tersebut juga dibenarkan oleh Jokowi. "Besok ketemu Menpora? O iya, besok jam 10. Iya," ujar Jokowi yang ditemui malam tadi usai menerima tamu di Balaikota Jakarta.
Tidak hanya menemui Menpora, dalam agenda resmi yang ditampilkan di situs beritajakarta.com, Jokowi juga akan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov pada pukul 08.00 WIB.
Kemudian pukul 09.00 WIB, gubernur berperawakan tinggi dan kurus itu dijadwalkan menerima kedatangan DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia di ruang rapat Balaikota.
Sumber :
liputan6.com
Pada pertemuan dengan Menpora, rencananya ia akan membahas kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
"Pertemuan Menpora dengan Gubernur Joko Widodo terkait permohonan pengamanan kongres PSSI pada hari Jumat," tulis Humas Kemenpora, Fatim melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan pada Kamis Malam (7/3/2013).
Berita tersebut juga dibenarkan oleh Jokowi. "Besok ketemu Menpora? O iya, besok jam 10. Iya," ujar Jokowi yang ditemui malam tadi usai menerima tamu di Balaikota Jakarta.
Tidak hanya menemui Menpora, dalam agenda resmi yang ditampilkan di situs beritajakarta.com, Jokowi juga akan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov pada pukul 08.00 WIB.
Kemudian pukul 09.00 WIB, gubernur berperawakan tinggi dan kurus itu dijadwalkan menerima kedatangan DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia di ruang rapat Balaikota.
Sumber :
liputan6.com
Mendesak, Dasar Hukum Program Unggulan Jokowi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta meminta agar Pemerintah DKI Jakarta segera membuat dasar hukum untuk sejumlah program unggulan yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Program unggulan itu antara lain Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan pengadaan bus sedang. "Dasar hukum untuk program itu harus segera dibuat," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di kantornya, Kamis 7 Maret 2013.
Dia mengatakan, empat program unggulan harus dibuat dasar hukumnya supaya instrumen pengawasan untuk program tersebut lebih jelas. Seperti Kartu Jakarta Pintar misalnya. Pemerintah Jakarta memberikan bantuan secara langsung kepada siswa-siswa yang dikategorikan tidak mampu. Namun, pengawasan untuk program itu sejak Desember lalu hingga saat ini masih sangat minim.
Kementerian Dalam Negeri juga sebelumnya meminta agar anggaran program tersebut berpindah dari semula dipegang Dinas Pendidikan Jakarta ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sama halnya dengan program penataan kampung kumuh yang ada di prioritas Gubernur Jokowi untuk rencana lima tahun ke depan.
"Menteri Dalam Negeri juga merekomendasikan agar anggaran penataan kampung yang semula di Dinas Perumahan menjadi ke BPKD juga," ujar lelaki yang akrab disapa Sani.
Menurut Sani, penataan kampung yang diberikan Pemerintah Jakarta secara cuma-cuma ke warga masuk ke dalam bantuan sosial. Dengan adanya dasar hukum, dia mengatakan, berarti ada beleid yang mengatur siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Selanjutnya pengadaan bus sedang, dia mengatakan, mesti diubah pos anggaran untuk proyek itu. Awalnya, pengadaan bus sedang dimasukkan dalam pos belanja modal. Namun seharusnya bergeser menjadi belanja barang dan jasa.
Karena, bus sedang yang nantinya berjumlah 1000 unit itu akan diberikan kepada badan usaha milik daerah sebagai pengelolanya. "Sampai sekarang juga belum ditetapkan siapa BUMD-nya," katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bakal mempercepat pembuatan payung hukum untuk program-program unggulan yang akan diusungnya. "Ini sudah saya perintah untuk diberi payung hukum," ujar Jokowi.
Dia mengatakan, pembuatan peraturan daerah ini agar dapat memperjelas program-program unggulan yang sudah dijalankan sejak masa jabatan Jokowi dijalankan.
Sumber :
www.tempo.co
Program unggulan itu antara lain Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan pengadaan bus sedang. "Dasar hukum untuk program itu harus segera dibuat," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di kantornya, Kamis 7 Maret 2013.
Dia mengatakan, empat program unggulan harus dibuat dasar hukumnya supaya instrumen pengawasan untuk program tersebut lebih jelas. Seperti Kartu Jakarta Pintar misalnya. Pemerintah Jakarta memberikan bantuan secara langsung kepada siswa-siswa yang dikategorikan tidak mampu. Namun, pengawasan untuk program itu sejak Desember lalu hingga saat ini masih sangat minim.
Kementerian Dalam Negeri juga sebelumnya meminta agar anggaran program tersebut berpindah dari semula dipegang Dinas Pendidikan Jakarta ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sama halnya dengan program penataan kampung kumuh yang ada di prioritas Gubernur Jokowi untuk rencana lima tahun ke depan.
"Menteri Dalam Negeri juga merekomendasikan agar anggaran penataan kampung yang semula di Dinas Perumahan menjadi ke BPKD juga," ujar lelaki yang akrab disapa Sani.
Menurut Sani, penataan kampung yang diberikan Pemerintah Jakarta secara cuma-cuma ke warga masuk ke dalam bantuan sosial. Dengan adanya dasar hukum, dia mengatakan, berarti ada beleid yang mengatur siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Selanjutnya pengadaan bus sedang, dia mengatakan, mesti diubah pos anggaran untuk proyek itu. Awalnya, pengadaan bus sedang dimasukkan dalam pos belanja modal. Namun seharusnya bergeser menjadi belanja barang dan jasa.
Karena, bus sedang yang nantinya berjumlah 1000 unit itu akan diberikan kepada badan usaha milik daerah sebagai pengelolanya. "Sampai sekarang juga belum ditetapkan siapa BUMD-nya," katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bakal mempercepat pembuatan payung hukum untuk program-program unggulan yang akan diusungnya. "Ini sudah saya perintah untuk diberi payung hukum," ujar Jokowi.
Dia mengatakan, pembuatan peraturan daerah ini agar dapat memperjelas program-program unggulan yang sudah dijalankan sejak masa jabatan Jokowi dijalankan.
Sumber :
www.tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)
Menurut Jokowi, selama ini dirinya sudah cukup sabar menghadapi PT JM. Ia telah berkali-kali memberi kesempatan kepada PT JM untuk melengkapi dokumen. "Saya sebetulnya target kemarin itu Februari kalau mau tahu," ungkapnya.
Karenanya Jokowi mengingatkan PT JM bahwa bulan ini merupakan kesempatan terakhir untuk memenuhi kewajibannya. Jika ternyata masih melanggar juga, maka gubernur yang pernah menjadi Wali Kota Surakarta itu tidak akan segan mencabut izin PT JM dalam proyek monorel.
Sebenarnya, sambung Jokowi, dirinya tidak ingin mencabut izin PT JM. Pasalnya, Pemprov DKI harus memulai proses tender dari awal apabila ingin mendapatkan pelaksana proyek monorel yang baru.
Namun ternyata Jokowi sudah tak mau lagi memberi toleransi. "Gimana lagi, masa nunggu disandera waktu terlalu lama, nggak mau saya," tegasnya.