Susahnya Cari Tambahan Koalisi Tanpa Mau Bagi-bagi Kursi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jauh-jauh hari sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak tinggal diam. Jokowi harus mencari teman koalisi baru agar kuat di Parlemen.
PKB punya alasan kuat. Jika ingin pemerintahan Jokowi berjalan efektif, mencari teman koalisi baru tidak bisa ditawar lagi. "Mau tidak mau Jokowi harus memiliki 50 plus satu di Parlemen," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR , Jakarta, Senin (18/8/2014).

Jokowi Soal Program Seleksi Menteri detikcom: Bagus, Untuk Masukan Saya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons positif program Seleksi Menteri yang digelar detikcom. Dia menilai masukan dari semua pihak bisa jadi pertimbangan untuk mencari sosok menteri yang bisa bekerjasama dengannya.
"Baguslah. Untuk masukan saya. Untuk tahu rekam jejak. Bagus," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (18/8/2014).

Jokowi: Ahok 100 Persen Tahu Jakarta

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tahu semua hal tentang Ibu Kota. Bahkan, menurut dia, koleganya itu sudah hafal apa yang hendak dikerjakannya.
"Pak Ahok sudah tahu 100 persen tentang Jakarta. Apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. (Dia) tahu semuanya," katanya di Balai Kota, Senin (18/8/2014).

Jokowi ingin Jakarta Jadi Role Model Konversi BBM

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap agar Jakarta menjadi contoh penerapan konversi bahan bakar minyak jenis Premium ke bahan bakar gas (BBG). Jokowi tetap optimistis meski hal itu belum berjalan maksimal.
"Dari awal dulu kan kami ingin Jakarta jadi role model. Baik gas yang masuk ke rumah tangga, nanti bajaj, taksi, kendaraan dinas. Semuanya. Arahnya memang ke sana," ucap Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

Yusril Jadi Saksi Ahli Prabowo-Hatta, Jokowi : Itu Hak Beliau

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang sengketa hasil Pemilu Presiden 2014.
"Ya itu kewenangan beliau. Haknya Pak Yusril," jawab Jokowi, panggilan Joko Widodo, di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

Jokowi belum Terima Daftar Hitam Calon Menteri Versi LSM

Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) memberi daftar hitam para kandidat menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi mengatakan belum menerima daftar tersebut.
"Itu bagus-bagus saja. Tapi belum saya terima daftarnya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

PPP Juga Masih Ogah-ogahan Terima Tawaran Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Namun, hingga kini Jokowi mengaku belum ada kesepakatan kerja sama dengan partai berlambang ka'bah itu.
"Bagus, sudah ketemu, tapi belum ketemu (belum ada kesepakatan)," ujar Jokowi, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

Pencitraan Jokowi Buat Partai Lain Ogah Berkoalisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dukungan partai politik sangat penting untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Karena itu dia membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung dengan dirinya. Beberapa partai sudah dikabarkan bersedia.
Dengan bertambahnya partai koalisi, maka mempermudah persetujuan program-program dan kebijakan pemerintah ke depan. Sebab program dan kebijakan dapat dikerjakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Komentar Jokowi Buat Partai Koalisi Resah

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendengar ada gejolak di dalam tubuh partai koalisi yang menyokongnya. Penyebabnya karena usulannya mensyaratkan calon menteri dalam kabinetnya harus mau lepas jabatan di partai politik.
"Ya saya dengar begitu. Tapi saya belum ketemu (Ketua Partai) sih, jadi belum bisa memberikan komentar soal itu," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (18/8/2014).

Jokowi Bantah Kabar Tiga Jendral Masuk Kabinetnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya upaya memasukkan tiga jenderal senior Polri ke dalam kabinet Jokowi-JK. Menurut Jokowi, informasi yang disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) mengada-ada.
"Kabinet apa? Urusan kelembagaan saja belum. Baru dimulai, apalagi kabinet," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

Jokowi: Aktivis HAM Akan Beri Daftar Hitam Kandidat Menteri

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan adanya sejumlah aktivis HAM yang berinisiatif memberinya daftar hitam para kandidat menteri. Meski demikian, Jokowi mengaku hingga saat ini ia belum menerima daftar tersebut.
"Itu bagus-bagus saja. Tapi belum saya terima daftarnya," ujar presiden terpilih yang baru akan dilantik pada 20 Oktober tersebut, Senin (18/8/2014).

Jokowi Janji Teruskan Waduk Ciawi

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan program Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi yang saat ini terhenti progresnya. Jokowi mengatakan, dua waduk tersebut harus dibangun untuk membebaskan Jakarta dari bencana banjir.
"Kita ingin percepat pembangunan Waduk Ciawi," kata Jokowi, Senin (18/8/2014).
Jokowi menambahkan, persoalan banjir Jakarta tidak akan selesai jika dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta saja.

Jokowi Segera Dimakzulkan di Pansus Pilpres

Upaya mengungkap berbagai kecurangan di Pemilu Presiden (Pilpres) tidak akan berhenti pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, MK hanya memutuskan perkara di proses administrasi rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Memalukan, Tim Hukum Jokowi-JK Coba Tipu-tipu MK

Peristiwa yang benar-benar memalukan terjadi saat berlangsungnya persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/8/2014). Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kuasa Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Sirra Prayuna saling debat soal bukti-bukti yang diajukan mereka ke panitera.

Ada Agenda di Luar, Jokowi Mendadak Minta Diganti Ahok untuk Paripurna DPRD

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendadak meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk ikut sidang paripurna DPRD. Agenda tersebut seharusnya dihadiri langsung oleh Jokowi. Namun entah karena ada kegiatan apa, presiden terpilih itu secara tiba-tiba menugaskan wakilnya.

Demo Minta KPK Segera Pidanakan Jokowi dan Megawati

Sekelompok orang dengan menggunakan seragam doreng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memidanakan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Massa itu mendesak agar KPK memidanakan Jokowi terkait kasus Transjakarta dan APBD Solo, serta memidanakan Megawati untuk kasus menyangkut penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).