Makan Siang Bareng Jokowi, Ketua RT/RW Waduk Pluit Siap Dipindahkan

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan masalah dengan warga penghuni waduk Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya dengan mengajak para ketua RT/RW makan siang.
Acara berlangsung pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (21/5/2013). Hadir juga dalam acara itu Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono dan beberapa perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para ketua RT/RW yang datang ada 13 orang. Mereka berasal dari Taman Burung, Bantaran Timur dan Barat, wilayah di Waduk Pluit.
"Tadi saya undang makan siang. Ada Pak RT dan RW, kita memberi masukan dan keinginan seperti apa meski kita udah bertemu dengan warga lebih dari 20-30 kali," kata Jokowi.
Dalam pertemuan itu, dibicarakan juga soal permintaan warga terkait penarikan anggota Satpol PP di kawasan Waduk Pluit. Menurut para tokoh, tak perlu disiagakan Satpol PP di kawasan itu.
Tak hanya soal Satpol PP, Jokowi juga membicarakan pembongkaran bangunan lain. Tak hanya bangunan kecil, bangunan besar pun siap diratakan.
"Ini masalah aturan, tapi itu pentingnya turun ke bawah, dengar keinginan mereka meski tidak semua bisa dipenuhi," terang Jokowi.
Bagaimana dengan kesiapan para ketua RT/RW untuk dipindahkan? "Kalau dengan warga udah. Dengan RT/RW itu intinya mereka mau dipindahkan. Tapi memang solusi itu perlu dibicarakan dengan mereka," jawabnya.
Jokowi berjanji menyediakan rusun bagi warga yang dipindahkan. Lahan sudah disiapkan di beberapa wilayah.
"Oh ndak, tersebar, ada di Daan Mogot, Luar Batang, Muara Baru, nanti kalau dekat di situ ada di situ lagi," imbuhnya.
Pemprov DKI Jakarta bermaksud menormalisasi Waduk Pluit untuk mengantisipasi musim hujan pada Desember 2013. Sebagian waduk dihuni warga secara ilegal dan mengalami pendangkalan. Pemprov akan memindahkan warga ke rusun, lengkap dengan isinya. Namun niat baik ini mendapat batu sandungan, antara lain dari mafia tanah yang merasa rezekinya bakal terganggu.

Sumber :
detik.com

Diplomasi Udang Bakar dan Ikan Goreng Jokowi Dengarkan Warga Pluit

Jokowi menjamu 9 orang warga yang bermukim di sisi timur waduk pluit di Balaikota. Dalam jamuan ini, Jokowi juga mendengar saran dari para warga .
Usai rapat paripurna, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menuju ruang rapat di sisi kiri gedung Balaikota. Saat tiba di dalam ruangan 5x5 meter tersebut, ia bukan akan menghadiri rapat tetapi justru akan makan siang dengan perwakilan warga dari kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
Ruang yang biasanya digunakannya untuk rapat terbatas dengan SKPD tersebut disulap menjadi ruang makan. Telah menunggu, 13 orang perwakilan warga beserta Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono beserta jajaran SKPD dari wilayah Jakarta Utara.
"Pokoknya ini makan siang, nggak ada yang lain," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat menjamu undangan di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013)
Para undangan dihidangkan beragam makanan. Di atas meja terhidang udang bakar, cap cay, ikan goreng dan kerupuk. Sebagai pencuci mulut, juga disediakan jeruk sunkist. Di luar ruangan, tampak beberapa pegawai wanita sibuk menuangkan sup iga untuk diantar ke dalam ruangan.
"Silakan, silakan" ujar Jokowi ramah ke warga.
Para wartawan dipersilahkan untuk mengambil gambar perjamuan namun hanya beberapa menit. Saat jamuan makan dimulai, pintu kembali ditutup.
"Nanti setelah makan ya," ujar ajudan Jokowi pada wartawan.
Seusai jamuan makan, para undangan terlihat berbicara santai dengan Jokowi. Mereka adalah ketua RT/RW yang menempati daerah bantaran waduk pluit.
Pembicaraan dan suasana nampak cair walaupun materi bahasannya mengenai proses pembongkaran bangunan di waduk pluit. Para warga pun dipersilahkan untuk berbicara atau menyampaikan aspirasinya. Jokowi membuka pembicaraan dengan menanyakan solusi pembongkaran versi undangan yang hadir.
"Warga kayak sudah tak mau dipindah. Tapi kan ada program pemerintah, kita mau lihat batas di mana dari waduk pluit," jawab kepala RW 17, Kelurahan Penjaringan, Gustara M.
Pria paruh baya ini menjelaskan jika mereka ingin melihat peta perencanaan pembangunan waduk pluit.
Menjawab pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pemprov DKI Jakarta masih dalam tahap finalisasi. Namun, pengerjaan waduk pluit harus disegerakan agar saat musim penghujan, Jakarta tidak lagi kebanjiran.
"Nanti kalau gambarnya sudah komplet semua, kita bincang-bincang lagi. Memang dikejar waktu, entar keduluan hujan.
Jokowi juga memberitahu pada bulan Juni nanti, alat-alat berat akan lebih banyak lagi dikerahkan untuk pengerjaan di waduk tersebut. Karena waduk pluit menjadi muara dari beberapa sungai di Jakarta.
"Sebentar lagi saya menginfokan bulan Juni alat-alat berat akan lebih bnyak lagi. Pluit itu semua air yang masuk lewat Ciliwung, semua masuknya ke sana. Induk itu waduk pluit," terangnya.
Salah satu yang menarik dalam perbincangan tersebut saat Gustara mengutarakan keinginan masyarakat agar aparat polisi dan Satpol PP yang menjaga disekitar waduk ditarik pulang. Menurutnya, ini memberi efek psikologi negatif bagi warga.
"Izin, pak sekedar bicara kalau warga selalu resah melihat para polisi, satpol PP yang selama ini ada disekitar, kalau bisa itu ditarik saja dulu karena kan belum juga ada pembongkaran" kata. Gustara kepada Jokowi.
Menanggapi ini, Jokowi mengatakan jika penyiagaan aparat itu dilakukan agar tidak ada tindakan pelemparan yang atau pengrusakan pada alat eskavator yang difungsikan.
"Kata pekerjanya 'Pak kita nggak mau kerja kalau nggak ada aparat. Nanti dilemparin,' gitu katanya," kata Jokowi santai.
Ternyata, menurut penuturan Budi, dalam bahasa Jawa ia menjelaskan pada Jokowi jika pelemparan tersebut dilakukan seorang warga bernama Sentun. Sentun melakukan pelemparan tersebut untuk agar dapat bertemu Jokowi.
"Oh gitu to?? Yo wes nanti saya kesana ketemu dia," ujar Jokowi sambil tertawa.
Selama 1 jam pertemuan dan dialog tersebut terjadi. Semua nampak menikmati suasana, berbincang sambil sesekali tertawa dan menikmati hidangan es buah yang disediakan. Mereka merasa senang dapat bertemu dan berdialog langsung dengan Gubernurnya.
"Saya berterimakasih banyak bisa silaturahmi dengan Pak Gubernur, Walikota, camat, ini hal yang luar biasa. Dan juga agar suara masyarakat ini didengar pemimpin," ujar Gustara yang disambut anggukan warga lainnya.
Lalu bagaimana dengan permintaan penarikan aparat oleh warga? Usai foto bersama, kepada wartawan Jokowi menjelaskan bahwa aparat tersebut semata-mata untuk menjaga alat berat saja.
"Kalau ada apa-apa gimana? Tapi kalau memang nggak ada apa-apa ya, tidak apa-apa (ditarik)," terang Jokowi.
 

Sumber :
detik.com

Jokowi Akhirnya Tahu Siapa Pelempar Batu di Waduk Pluit

Perbincangan unik terjadi saat Gubernur DKI Jakarta makan siang dengan perwakilan warga Waduk Pluit, Selasa (21/5/2013) siang. Secara tak sengaja, warga memberi tahu identitas pelaku pelempar batu ke alat berat yang tengah bekerja di Waduk Pluit.
Terkuaknya identitas itu bermula saat Budi, salah seorang warga di sisi timur Waduk Pluit, meminta Jokowi menarik mundur personel kepolisian dan Satpol PP dari sekitar waduk. Pasalnya, meski para petugas tersebut hanya berjaga-jaga, keberadaan sejumlah personel itu dianggap meresahkan warga.
"Iya, bisa saja kita tarik semua dari sana. Asal jangan lempar pekerja alat berat pakai batu. Yang kerja bilang enggak mau kerja kalau enggak dijaga," ujar Jokowi menanggapi usulan warga.
Dengan bahasa Jawa, Budi pun menyampaikan bahwa orang yang melempari alat berat dengan batu adalah pendukung Jokowi sendiri, yakni Pak Sentun. Meski demikian, Budi mengatakan, aksi Pak Sentun melempari batu bukan bentuk anarkisme, melainkan bentuk ungkapan kekesalan karena ingin bertemu dengan Jokowi.
"Kan dia (Sentun) bilang, saya mau ketemu Jokowi. Makanya dia lempari batu, wong iku orang sampeyan juga," ujar Budi.
Jokowi pun tak berkata banyak. Jokowi hanya tertawa mendengar celotehan warga sekitar Waduk Pluit itu. Meski tak menyampaikan secara langsung akan menarik sejumlah personel dari sekitar Waduk Pluit, Jokowi berjanji tidak akan menggunakan kekerasan dalam normalisasi waduk penampung hujan DKI itu.
Sebelumnya diberitakan, proses normalisasi atau pengerukan Waduk Pluit sempat mengalami gangguan beberapa waktu lalu. Sejumlah warga melempari alat berat dengan menggunakan batu sehingga para pekerja melarikan diri.
Warga yang melempar kala itu menganggap keberadaan alat berat meresahkan warga sekitar waduk. Warga mengira alat berat itu hendak digunakan untuk menggusur permukiman warga di sekitar waduk.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanistis.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Tarik Satpol PP Di Pluit Asal Petugas Tak Dilempar Batu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengundang 13 orang perwakilan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara ke Balai Kota, hari ini. Undangan ini untuk mendengar keluh kesah warga terkait proyek normalisasi waduk yang mengharuskan mereka digusur.
Sebelum dialog dimulai, kedua belah pihak makan bersama. Usai makan, Ketua RW 017 Waduk Pluit, Gustar Muhammad, tak basa-basi langsung menodong Jokowi soal sikap tegas pemprov.
"Jadi kami ingin kejelasan soal normalisasi waduk pluit pak," ujar Gustar Muhamad saat makan siang bersama Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Gustar mengatakan, kehadiran mereka mewakili ribuan warga yang menantikan kejelasan. Warga merasa informasi yang disampaikan Jokowi soal proyek normalisasi itu belum jelas.
"Kami ingin melihat gambar konsep normalisasinya, karena pak gubernur sering bilang dialog dengan warga tapi kami merasa tidak pernah ikut," ujarnya ketus.
Mereka juga meminta Jokowi menarik pengamanan Satpol PP dan Brimob yang membuat mereka tak nyaman.
"Kami juga meminta aparat Brimob dan Satpol PP ditarik," ungkapnya.
Dalam dialog itu, Jokowi lebih banyak menjadi pendengar. Dia tidak banyak menjawab bahkan membantah keluh kesah warga. Dia hanya meminta asistennya untuk mencatat setiap keluhan.
Sesekali dia juga terlihat mendiskusikan pertanyaan warga. Dia mengaku akan mengusahakan apa yang menjadi permintaan warga.
"Tapi tidak bisa kami akomodir semua ada prioritas," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, mantan wali kota Solo ini menegaskan proses normalisasi tetap harus dilaksanakan. Dia menjelaskan proyek ini terburu dengan waktu untuk menghindari musim hujan di akhir tahun.
Jokowi berjanji dialog seperti ini akan terus dilakukan. Dia pun siap menarik petugas keamanan yang berjaga dengan catatan, warga tak melempari beco yang bekerja mengeruk waduk.
"Dialog seperti ini akan terus dilakukan, 20 kali, 30 kali akan terus kami lakukan agar dekat dengan warga. Saya juga siap tarik asal jangan dilempari pake batu," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Warga Waduk Pluit Minta Jokowi Tarik Semua Aparat Dari Kawasan Waduk

Warga Waduk Pluit, Jakarta Utara, meminta agar keberadaan aparat di area tersebut ditarik. Keberadaan mereka membuat warga resah dan merasa terancam. Warga pun menjamin keamanan aktivitas pekerjaan pengerukan waduk dan keamanan alat berat.
Hal itu disampaikan perwakilan warga Waduk Pluit saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (21/5/2013) di Balai Kota Jakarta.
"Saya minta Pak Gubernur menarik aparat kepolisian dan Satpol PP. Walaupun mereka diam saja di sana, mereka membuat kami resah. Kami tidak tenang melihat mereka," kata Ketua RW 017, Gustara M, saat bertemu Jokowi.
Pertemuan di meja makan itu berlangsung akrab. Jokowi menimpali permintaan warga seraya mengatakan, "Kalau tidak ada petugas keamanan, pekerja saya di sana diancam. Pernah alat berat di sana dilempari."
Pembicaraan berlanjut. Warga langsung membalas bahwa yang melempar alat berat bukan bagian warga yang datang ke Balai Kota. Warga menyebut nama seseorang yang diduga melempar alat berat di Waduk Pluit.
Tidak hanya itu, warga juga meminta agar gubernur merencanakan relokasi sebaik-baiknya. Jangan sampai ada diskriminasi dalam kasus relokasi.
Menanggapi hal itu, Jokowi berjanji tidak akan ada perbedaan perlakuan di Waduk Pluit. "Yang kecil dan yang besar perlakuannya sama," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Makan Bareng Perwakilan Warga Waduk di Balaikota

Gubernur DKI Joko Widodo mengundang beberapa tokoh warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk makan siang bersama di Balaikota, Selasa (21/5/2013) siang. Di sanalah, seluruh keluh kesah masyarakat terkait rencana relokasi ditumpahkan pada sang gubernurnya langsung.
Bertempat di ruang makan gedung Balaikota yang berukuran 5x3 meter persegi, warga tampak makan satu meja melingkar dangan gubernur dan aparat terkait seperti Wali Kota Jakarta Utara, Camat dan Lurah. Tidak ada jarak di antara warga dengan gubernur. Mereka tampak lahap memakan hidangan yang telah disediakan.
Perbincangan warga dengan gubernur dimulai usai acara makan siang. Warga membuka dialog dengan menceritakan tentang Waduk Pluit dari tahun ke tahun. Di mana dahulu, Waduk Pluit masih digunakan untuk beternak ikan bandeng. Baru sekitar tahun 1975, sisi timur Waduk Pluit mulai dihuni oleh warga hingga turun temurun, hingga rencana normalisasi Waduk Pluit muncul.
"Entar solusi yang paling baku gimana bagi Pak RT dan Pak RW?" tanya Jokowi pada warga.
"Warga sebenarnya sudah menyatu dengan lingkungan, jadi tidak mau dipindah. Tapi kan ada program normalisasi pemerintah, kita mau lihat dulu batas (peta) mana yang jadi batasnya. Supaya paham kita, Pak," kata seorang warga.
"Oh iya, nanti kalau sudah komplet semua, kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak RT, Pak RW ini. Nanti sama Dinas PU juga," kata Jokowi.
Lebih jauh, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, pihaknya tengah mengejar waktu dalam melakukan pengerukan Waduk Pluit. Ia tidak mau menunggu hingga musim hujan depan untuk melakukan pengerukan. Pasalnya, banjir di kawasan tersebut sudah sedemikian parah. Hal tersebut tercermin dari musibah banjir Januari 2013 yang lalu, saat  area Pluit tenggelam.
Menurut Jokowi, Waduk Pluit perlu segera dinormalisasi. Pasalnya, waduk tersebut adalah tempat menampungnya air dari sungai besar yang mengalir di Jakarta, misalnya Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Sunter dan lainya.
Di akhir makan siang, seorang warga mengucap terima kasih kepada gubernur atas silaturahmi yang bisa dilakukannya dengan gubernur. "Ini hal yang luar biasa dan juga agar suara msyarakat ini didengar pemimpinnya," ujar perwakilan warga.
Ditemui usai makan siang, Jokowi mengaku hal tersebut merupakan strategi komunikasinya untuk mendengar secara baik masukan warga. Meski dalam kasus Waduk Pluit Jokowi sering bertemu warga, menurutnya, masalah belum selesai. Oleh sebab itu, upaya dialog harus tetap dijalankan hingga programnya bisa berjalan.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektare menyusut jadi 60 hektare lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian saja yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.

Sumber :
kompas.com

DPRD DKI: Jokowi kebobolan soal KJS, anggaran jebol

Sejumlah masalah membelit program Kartu Jakarta Sehat (KJS) buatan Jokowi. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, berbagai problematika itu muncul karena dua pimpinan DKI itu tak punya aturan baku.
"Saya sudah ingatkan KJS jangan diumbar. Kalau tidak Pemda akan kebobolan. Akhirnya kejadian sekarang," ungkap Ferrial di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/5).
Ferrial mengatakan, membengkaknya peserta KJS justru membuat layanan kesehatan tidak optimal. Dan hal itu berdampak pada pengajuan klaim yang membengkak.
"KJS diumbar ke 4,7 juta penduduk DKI, ya anggaran jebol," tambahnya.
Dia juga mengkritisi besarnya anggaran yang disediakan ternyata tak mampu menanggung premi asuransi Rp 23.000 dan memberikan pelayan yang baik. Untuk diketahui, tahun ini khusus untuk program KJS, DKI menyiapkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Dia membandingkan dengan anggaran program Jamkesda yang lebih sedikt tapi dapat meng-cover premi.
"Sebelum ini Jamkesda anggarannya hanya Rp 800 miliar. Meski lebih kecil mampu membiayai pasien tidak mampu hingga Rp 100 juta. Sekarang anggaran lebih besar tapi saya denger ga sanggup cover buat beli obat pasien yang cuma Rp 1 juta. Ada apa dengan KJS dan Askes," katanya.
Politikus Demokrat ini minta Jokowi dan Ahok tak memandang masalah ini enteng. Ini masalah serius menyangkut hak rakyat memperoleh kesehatan.
"Kita minta ini segera dibahas dan diselesaikan. Agar masalahnya cepat selesai. Ini baru jalan lima bulan. Masih ada tujuh bulan lagi. Kasihan masyarakat," katanya.
"Gak lucu juga kalau minta pusat minta bayar premi buat KJS," tegas Ferrial.

Sumber :
merdeka.com

Ramadhan: Kesempatan Jokowi Nyapres Hanya di 2014!

Tak bisa dipungkiri Jokowi adalah tokoh yang sangat populer saat ini. Namanya bahkan kerap memuncaki survei capres. Pilpres 2014 adalah momen Jokowi.
"Untuk Jokowi, kesempatan hanya 2014! 2019 lupakan. Cuma ini momennya dia," kata Wasekjen PD, Ramadhan Pohan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Menurut Ramadhan, saat ini adalah momen terbaik bagi Jokowi jika ingin maju nyapres. Dia menilai setelah 2014 akan banyak tokoh serupa Jokowi yang bisa mengubah selera masyarakat.
"2019 Sudah banyan muncul yang lain-lain, selera publik juga sudah bergeser," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
Mengenai kemungkinan duet maut Gita Wirjawan-Jokowi, Rampoh menilai akan menjadi duet yang kuat. Keduanya dinilai cocok dan merupakan kombinasi ideal untuk kepemimpinan nasional.
"Keduanya saling melengkapi dan bisa jadi kombinasi yang bagus," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ingin Pengelolaan Keuangan Daerah Dilakukan Transparan

Dalam rapat Paripurna DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), selain mengesahkan Raperda pengelolaan sampah dan pembahasan Rancangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), juga membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Jokowi dalam penyampaian pandangannya mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas 10 Bab dengan 13 Pasal.
"Peningkatan kualitas layanan proses pengadaan barang dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Jokowi saat penyampaian pandangan eksekutif ke DPRD, di Gedung Ruang DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan yang sehat bagi penyedia barang/jasa, dan para pelaku dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan, dari segi fisik, keuangan, manfaat dan kelancaran tugas-tugas pemerintah.
"Pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ), untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang terintegrasi, sesuai dengan tata nilai pengadaan, dan menciptakan pelayanan proses pengadaan barang/ jasa sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik," jelasnya.
BLPBJ merupakan wujud nyata tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah. Badan ini selain menjadi badan pelaksana pelayanan proses pengadaan barang / jasa, juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD / UKPD dalam hal pengadaan barang/jasa.
"Dengan dukungan semua pihak, Jakarta yang kita cita-citakan yaitu kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, dapat terwujud," ungkapnya.

Sumber :
merdeka.com

Warga Waduk Hormati Jokowi, Sebel Ahok

Walaupun mati-matian menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas kebijakannya menertibkan permukiman di bantaran Waduk Pluit, namun warga masih menghormatinya sebagai seorang pemimpin. Namun, mereka sakit hati dengan ucapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Target kita mau nurunin si Ahok. Kalau Jokowi sih enggak. Gitu-gitu Jokowi masih ada rasa. Enggak kayak Ahok yang main hantam aja ngomong sembarangan," kata salah seorang warga Hazari Gemblong, pada Selasa (21/5/2013).
Warga menyadari bahwa mereka memang menduduki tanah negara. Namun, warga meminta perlakuan yang adil dalam proses penertiban untuk normalisasi waduk. Selain itu, warga juga masih menuntut keinginan mereka agar Jokowi mau mengadakan dialog.
"Ini memang program dia (Jokowi) dan tugasnya buat ngerapiin waduk tapi dengan jiwa manusiawi. Kami menyadari ini program dia biar enggak banjir. Tapi, ya ayo, kita dialog," ujar Hazari.
Namun, terkait Basuki, Hazari mengatakan bahwa warga mengharapkan agar orang nomor dua di DKI Jakarta itu lebih santun dalam berbicara. "Pejabat dari zaman Bung Karno sampai sekarang, baru kali ini ada yang ngomong orang miskin enggak tahu diri. Ahok mestinya jangan sembarangan ngomong," ungkapnya.
Warga Muara Baru itu keberatan dengan pernyataan Basuki seperti menduduki tanah negara tapi minta ganti rugi adalah cara-cara Komunis, diberi rusun masih enggak mau orang miskin tahu diri, warga Waduk Pluit seharusnya pindahkan saja ke Monas atau Ragunan dan remaja putri warga Muara Baru yang menjajakan diri.

Sumber :
kompas.com

Ical Tak Gentar Hadapi 'Duet Maut' Gita-Jokowi

Elite Partai Demokrat (PD) memimpikan duet Gita Wirjawan-Joko Widodo yang disebut sebagai duet maut. Meski demikian, Golkar tak takut bersaing dengan duet maut tersebut.
"Pada waktu kita mendeklarasikan ARB, kita sudah pikirkan siapa saja kemungkinan lawannya, sudah kita antisipasi," kata Wasekjen Golkar, Tantowi Yahya, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Tantowi mengatakan Golkar telah memiliki kalkulasi soal para pesaing Ical. Golkar yakin Ical akan mengungguli lawan-lawannya nanti.
"Kita harus menang pilpres," ujarnya.
Ketua DPP PD Kastorius Sinaga menilai duet Mendag Gita Wirjawan-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi 'duet maut' di 2014 dan tak ada lawan seimbang.
"Ya memang kalau dua orang ini beriringan menjadi capres 2014 jadi 'duet maut' di antara stok pemimpin yang ada tak ada yang mengimbangi," kata Kastorius kepada detikcom, Selasa (21/5/2013).

Sumber :
detik.com

Waduk Pluit Kecewa Jokowi, Ganjar Pranowo Kena Getahnya

Warga Waduk Pluit di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak hanya kecewa kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang dianggap melanggar kontrak politik pada masa kampanye. Warga juga menyinggung rekan separtai Jokowi, yakni Ganjar Pranowo, yang menjadi calon Gubernur DKI Jawa Tengah.
Sri Handono, warga RT 19/RW 17, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, menilai, jika Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, maka mereka akan melakukan hal yang sama seperti Jokowi, yaitu melanggar isi kontrak politik. Jokowi dianggap mengingkari kontrak politiknya dengan warga Waduk Pluit, terutama menyangkut pemberian status legal terhadap lahan yang mereka tempati.
"Kalau Ganjar-Heru nawarin kontrak politik di Jateng, jangan percaya. Ini buktinya kontrak politik Jakarta bohong semua," kata pria yang mengaku berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2013).
Pria yang kerap disapa Tirto itu mengatakan, ia dan sejumlah warga di Waduk Pluit sangat kecewa terhadap Jokowi karena Jokowi tetap memaksakan relokasi tanpa melalui dialog bersama warga. Karena alasan itulah, ia pun yakin bahwa rekan satu partai Jokowi di PDI Perjuangan juga akan melakukan hal serupa. Ia tidak ingin warga Jawa Tengah mengalami hal yang sama seperti warga DKI Jakarta yang telah dikecewakan oleh Jokowi.
"Kalau sesuatu yang bagus pasti berkesinambungan, kalau jelek juga sama. Jangan tertipu dengan tawaran kontrak politik, politik itu kotor," ujarnya.
Pada akhir pekan lalu, Jokowi bertolak ke Magelang dan Solo, Jawa Tengah, untuk mengikuti rangkaian kampanye pemenangan Ganjar-Heru. Dalam kegiatan itu, Jokowi bertindak sebagai salah satu juru kampanye.
Pilkada Jawa Tengah akan berlangsung pada 26 Mei 2013. Terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing, yakni Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Sudijono Sastro Atmojo, serta Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmiko.

Sumber :
kompas.com

Warga Waduk: Jokowi Takut Ditagih Kontrak Politiknya

Warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo takut ditagih tentang kontrak politiknya pada masa kampanye. Hal itu mengakibatkan Jokowi tidak pernah mau bertemu dan berdialog dengan warga.
"Visi misinya waktu itu sangat diharapkan masyarakat. Masyarakat berkorban tenaga dan materi untuk pemenangan dia (Jokowi). Sekarang dia takut datang ke sini karena takut ditagih kontrak politiknya," kata Sri, warga Muara Baru, Selasa (21/5/2013).
Terkait kedatangan Jokowi di Waduk Pluit pada Senin (20/5/2013), Sri mengatakan Jokowi hanya datang ke area penggusuran kantor alat berat dan lapangan futsal, tetapi tidak ada datang ke pemukiman warga. "Cuma nyampe di depan sana, mana ada datang ke sini," ujarnya.
Dalam kunjungannya kemarin, Jokowi menyaksikan pembongkaran gudang penyimpanan alat berat milik seorang pengusaha swasta serta lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang properti. Pembongkaran gedung lapangan futsal dilakukan oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara pembongkaran gudang alat berat dilakukan oleh warga.
Sementara itu, Ketua RT 019 RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Syahroni mengatakan bahwa warga sangat menunggu Jokowi menepati janji-janji yang disampaikannya selama kampanye sebagai calon gubernur tahun lalu. Kalaupun Jokowi tak dapat memenuhi janjinya, Syahroni mengatakan bahwa Jokowi akan mempertanggungjawabkannya di akhirat.
Sebagian warga di lokasi tersebut mengharapkan Jokowi menggelar dialog untuk mencari solusi bersama atas rencana normalisasi Waduk Pluit. Warga yang menempati lahan di bantaran waduk diminta pindah ke rumah susun milik Pemprov DKI. Namun, warga menolak karena letak rusun itu jauh dari tempat tinggal dan pekerjaan mereka saat ini.

Sumber :
kompas.com

Wanda Mendadak Tinggalkan Rapat Paripurna dengan Jokowi

Rapat Paripurna DPRD DKI dengan Gubernur DKI Joko Widodo seperti biasa tidak dihadiri seluruh anggota DPRD. Malah, Wanda Hamidah yang awalnya sudah berada di ruang sidang, mendadak meninggalkan rapat paripurna.
Jumlah anggota DPRD DKI Jakarta ada 94 orang. Namun rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/5/2013) ini hanya dihadiri 66 orang saja.
"Dalam rapat kali ini, dari 94 anggota DPRD, yang hadir hanya 66 orang anggota," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, saat membuka rapat paripurna.
Meski demikian, Ferrial menegaskan, jumlah yang hadir telah memenuhi quorum. Oleh sebab itu, rapat paripurna tetap dilanjutkan.
Khusus Wanda Hamidah, sebenarnya anggota DPRD Komisi E dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu hadir saat rapat dimulai. Namun, sang sosialita tersebut tiba-tiba beranjak dari kursinya saat rapat paripurna baru berjalan sekitar 10 menit dan keluar dari sidang.
Wanda keluar dari pintu sisi samping, tempat wartawan berkumpul. Saat ditanya mengapa ia mendadak meninggalkan rapat paripurna, Wanda pun menjawab santai.
"Hhmmm, saya mau ke Beritasatu dulu," ujarnya sambil berjalan santai.
Hingga pukul 12.18 WIB, rapat paripurna masih berlangsung. Rapat itu membahas tiga agenda, yakni Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Badan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Raperda tentang Badan Layanan pengadaan barang dan jasa.

Sumber :
kompas.com

Rapat Dengan Jokowi, 28 Anggota DPRD Kabur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Rapat tersebut agendanya penyampaian pandangan akhir eksekutif untuk Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang Badan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Raperda tentang Badan Layanan pengadaan barang dan jasa.
Rapat Paripurna tersebut hanya dihadiri oleh 66 anggota dari total anggota DPRD sebesar 94. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Sebanyak 28 anggota DPRD tidak ikut alias bolos.
"Dari 94 anggota DPRD yang hadir 66," ujar Ferrial saat membuka rapat, di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Namun, tak selang lama anggota Komisi E DPRD Wanda Hamidah keluar dari ruang rapat. Wanda memilih untuk live interview ke salah satu stasiun televisi swasta.
"Saya mau live ke berita satu," ucap Wanda.

Sumber :
merdeka.com

Ketua PD: Jokowi-Gita 'Duet-Maut' di 2014, Tak Ada Lawan

Ketua DPP PD Kastorius Sinaga menilai duet Mendag Gita Wirjawan-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi 'duet maut' di 2014 dan tak ada lawan seimbang.
"Ya memang kalau dua orang ini beriringan menjadi capres 2014 jadi 'duet maut' di antara stok pemimpin yang ada tak ada yang mengimbangi," kata Kastorius kepada detikcom, Selasa (21/5/2013).
Menurut Kasto, dua tokoh muda ini fenomenal. Begitu dikenal masyarakat dan setiap kinerjanya disorot media.
"Dua orang ini media darling, segala gerak-geriknya dan gebrakannya terlihat," katanya.
Dua tokoh ini juga dinilai mumpuni untuk memimpin bangsa. Partai Demokrat memang diisukan akan mencapreskan Gita Wirjawan di Pilpres 2014 mendatang.
"Gita sangat menguasai ekonomi dan network global dan Jokowi bersahaja dan diterima di masyarakat bawah. Keduanya juga energik dan pemimpin muda fenomenal di abad 21," katanya.
Kasto juga secara khusus melihat duet keduanya saat menjadi presenter dadakan di Liputan 6 Petang SCTV. "Lucu dalam pengertian menarik ya, keduanya punya artikulasi dan pola komunikasi yang tinggi dan sangat kuat baik dari segi mimik muka. Kalau saya melihat Gita Wirjawan sangat menyenangkan dan mampu begitu lugas menyampaikan berita dan bisa menjadi simbol artikulasi rakyat," nilainya.

Sumber :
detik.com

Ini Isi Kontrak Politik Jokowi kepada Warga Waduk

Warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, memperlihatkan isi kontrak politik Jokowi-Basuki saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Menurut warga, kontrak politik ditandatangani menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Berikut isi kontrak politik tersebut:
Kontrak Politik Ir. H. Joko Widodo Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Sabtu 15 September 2012, di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga

1. Warga Dilibatkan Dalam: Penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan program pembangunan kota.

2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota:
A. Legalisasi Kampung Ilegal, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.
B. Permukiman Kumuh tidak digusur tapi ditata. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.
C. Perlindungan dan Penataan ekonomi informal: PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.

3. Keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.

Jakarta, 15 September 2012,

Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017
Ttd Ir H Joko Widodo

Disaksikan: Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Serikat Becak Jakarta (Sebaja), Komunitas Juang Perempuan (KJP), dan Urban Poor Consortium (UPC).

Sumber :
kompas.com

Ketua PD: Gita Wirjawan Tempel Jokowi Biar Dilirik Rakyat

Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suwardika mengomentari sepak terjang Gita Wirjawan yang makin militan akhir-akhir ini. Terakhir, Menteri Perdagangan itu tampil bersama Gubernur DKI Joko Widodo.
"Orang politik memang harus bekerja. Dan masyarakat kan jadi bisa melihat," kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Pasek menilai aksi Gita sebagai strategi politik jelang 2014. Apalagi Gita sudah menyatakan tak ragu lagi maju calon presiden. Kerja politik adalah syarat mutlak mendongkrak popularitas.
"Nggak ada berpolitik itu datang dari langit, nggak ada," tegas Ketua Komisi III ini.
Soal peluang Gita untuk maju pencapresan lewat konvensi Partai Demokrat, Pasek menyatakan peluang Gita sama dengan capres lain yang kemungkinan mengikuti konvensi.
"Kan belum diatur. Siapapun boleh, mau Pak Gita, Pak Marzuki Alie, mau dari partai lain, mau Ketua DPD, bisa saja," pungkas Pasek.

Sumber :
detik.com

Warga Waduk Ungkit Jasa ke Jokowi-Basuki

Meski sudah menyadari bahwa tanah yang mereka duduki merupakan milik negara, namun warga Muara Baru yang tinggal di bantaran Waduk Pluit masih berat meninggalkan tanah tersebut. Mereka pun mengungkit-ungkit jasa mereka kepada Jokowi-Basuki, seperti mengeluarkan miliaran rupiah untuk kampanye.
"Saya puluhan juta, Pak Tedy ratusan. Ditotal seluruh warga ada miliaran uang kita disumbangkan untuk kampanye Jokowi-Ahok," ungkap Hazari Gemblong, salah seorang warga Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (21/5/2013).
Hal senada juga dikatakan Sri Handono. Menurutnya, saat proses penghitungan suara Pilkada DKI menempatkan Jokowi di tempat teratas. Saking gembiranya mereka mengadakan syukuran di Muara Karang.
"Begitu perhitungan (Jokowi) unggul, malamnya di Muara Angke, saking senangnya kita pesta. Uang pak Gomblong ini banyak habis," kata Sri.
Sri pun kembali mengungkapkan kekesalannya dengan sikap Jokowi saat ini. Menurutnya, Jokowi telah melanggar kontrak politik dan janji-janji politiknya. Dalam kontrak politik, Jokowi telah menjanjikan warga akan dilibatkan dalam tata ruang wilayah, legalisasi kampung ilegal, penataan kampung kumuh, dan perlindungan penataan ekonomi informal.
"Kenapa Jokowi kemarin (saat kampanye) menyasar orang kecil, kenapa enggak orang kaya aja. Sekarang yang dikorbankan malah orang kecil," sesal pria yang akrab dipanggil Tirto ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, membenahi kawasan ini dimulai setelah banjir besar, Januari lalu. Ketika itu, banyak orang sadar, betapa pentingnya peranan Waduk Pluit. Seluruh aliran banjir di pusat kota mengarah ke sana. Waduk tidak dapat menampung lagi limpahan air tersebut. Banjir akibat ketidakmampuan waduk menampung air berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan kesehatan warga.
Kondisi itulah yang mendorong Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan normalisasi waduk. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan. Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Namun perjuangan Jokowi-Basuki itu tidak mudah, karena masyarakat yang malah menuntut ganti rugi.

Sumber :
kompas.com

Pamor Jokowi Semakin Melempem

Kebiasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang patuh pada aturan partainya yakni PDIP untuk menjadi juru kampanye (Jurkam) di setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus diwaspadai. Pasalnya, keterlibatan mantan wali kota Solo ini menjadi Jurkam justru akan menurunkan popularitas sendiri.
"Lebih dari itu, berkali-kali Jokowi terlibat kampanye di luar kota Jakarta dan kenyataannya tingkat keberhasilannya rendah, akan dapat berakibat melempemnya pamor Jokowi," ujar pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi wartawan, Minggu (19/5/2013).
Selain itu, PDIP harus lah mengerti dengan kondisi Jokowi yang saat ini menjadi pemimpin Ibu kota. Sebab, jika PDIP terlalu memaksakan keberadaan Jokowi dalam setiap momen kampanye, akan menghambat perannya dalam mengurus Ibu Kota.
"Mengurus kota Jakarta tidak dapat dilakukan sembari lalu. Harus ada fokus dan konsentrasi," katanya.
Mungkin sekali atau dua kali pelaksanaan pilkada tidak masalah Jokowi dilibatkan. Tetapi bila setiap pilkada, Jokowi dilibatkan untuk kampanye, maka akan mengurangi waktunya.
"Tentu saja, hal seperti ini, perlu juga diperhatikan oleh Jokowi. Jangan sampai beliau menanggung efek kekalahan berbagai calon kepala daerah yang diusungnya berakibat pada simpati masyarakat terhadapnya negatif," terangnya.
Ray mengimbau PDIP harus mencermati secara seksama, karena masa depan Jokowi tidak pendek. "Memang hal ini perlu dicermati oleh PDIP. Masa depan Jokowi masih panjang," tandasnya.
Untuk diketahui, Jokowi menjadi jurkam pada pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara tetapi gagal menang. Kemudian, Pilgub Bali dan Jawa Tengah. Sedangkan rencana ke depan, Jokowi juga akan menjadi Jurkam Pilwalkot Malang dan Pilgub Jatim.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi-Ahok Tak Kompak Soal Kenaikan Premi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak setuju jika premi asuransi untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinaikan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu pasca-munculnya 16 RS. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, prinsipnya kenaikan premi dapat dilakukan dengan adanya pendapatan pajak yang diterima Pemprov DKI saat ini.
"Kalau dilihat dari pajak yang masuk, Pemprov sih mampu-mampu saja. Prinsipnya gotong royonglah warga harus dilibatkan. Mungkin nanti kita bikin peraturan, perokok berat misalnya harus bayar gitu. Yang suka beli pulsa banyak, harus bayar. Makanya kita akan hitung dan tunggu dulu, belum bisa diputuskan hari ini," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Ahok mengaku hingga saat ini belum menemukan solusi untuk mengantisipasi RS swasta tidak mundur kembali dari KJS.
"Sampai kita ketemu teknis, baru saya laporkan ke Pak Jokowi. Keputusan ada di tangan Pak Gubernur," ucapnya.
Ahok berencana ke depannya pemegang KJS harus memiliki rekening bank. Hal ini dikarenakan KJS nantinya akan dibuat seperti autodebet.
"Makanya arah ke depan mesti kasih rekening kayak Transjakarta sekarang mesti pakai e-ticketing kan e-wallet, di situ langsung ketahuan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kalau Orientasinya Keuntungan Saja, Repot Juga...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyayangkan 16 rumah sakit (RS) swasta yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, RS seharusnya  memiliki tanggung jawab sosial, bukan hanya mementingkan keuntungan uang semata.
"Harus ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan RS terhadap warga yang tidak mampu, harusnya ada seperti itu. Tapi kalau orientasinya hanya pada keuntungan, kita ini repot juga," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balaikota, Selasa (21/5/2013) pagi.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberi sanksi atau imbauan bagi rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS. Dan Jokowi menegaskan akan tetap mempertahankan KJS sekaligus sistem pembayaran INA-CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Akses.
Pertama, Jokowi menilai KJS mengakomodir pelayanan kesehatan bagi pasien miskin di DKI. "Terbukti dengan melonjaknya pasien di rumah sakit artinya (KJS) dibutuhkan, program itu ditunggu dan dibutuhkan rakyat," ujar Jokowi.
Kedua, dalam sistem pembayaran INA-CBG's yang baru diterapkan sejak 1 Maret 2013, tiap pasien memiliki perencanaan pelayanan medik yang telah ditentukan dan terencana sehingga lebih teratur. Kedua hal tersebut, kata Jokowi, merupakan keuntungan pembayaran pasien ke rumah sakit yang sudah terencana dengan baik.
Sementara, soal rencana peningkatan premi rumah sakit dari Rp 23.000 menjadi Rp 50.000, Jokowi mengaku masih dalam proses kalkulasi. "Belum-belum, semuanya belum di kalkulasi, karena kalau KJS dinaikan satuannya, kena bisa nambah budget," lanjut Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 16 rumah sakit swasta mundur mengurus KJS atas alasan berat dengan tarif harga Indonesia Case Base Group (INA-CBG's) yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Harusnya Ada Tanggung Jawab Sosial Dari Rumah Sakit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berpikiran untuk menaikkan premi asuransi untuk KJS senilai Rp 50 ribu. Namun, ia lebih meminta Rumah Sakit untuk sadar diri bahwa sisi kemanusiaan lebih penting.
"Ya memang harusnya ada sebuah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan Rumah Sakit terhadap warga yang tidak mampu, harusnya ada seperti itu. Tapi kalau orientasinya hanya pada keuntungan profit oriented, kita ini repot juga," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Menurutnya, premi sebesar Rp 23 ribu lebih baik daripada aturan pemerintah pusat sebesar Rp 15 ribu. Namun, ia menilai Rp 50 ribu itu akan mengembalikan pada sistem sebelumnya, yakni pemilihan obat yang bebas.
"Ya tidak, Rp 50 ribu gimana. Kita ini terlanjur semuanya bebas saja dulu-dulu tanpa sistem, ya kan. Mau pilih obat yang mana boleh, mau pilih ini dioperasi atau tidak dioperasi juga ditentukan sendiri. Sekarang memang ada aturan mainnya dan sistem yang mengatur, obat itu ini ini ini tahapannya ada semua," jelasnya.
Politikus PDIP ini mengaku kebiasaan memilih-memilih obat dan sebagainya yang menjadi RS merasa keberatan.
"Ya kebiasaan-kebiasaan memilih aja. Ya yang dulu-dulu, obat bisa memilih," ucapnya.
Ia pun mengatakan hal ini bukan kesalahan KJS, sebab kartu sehat tersebut saat ini dibutuhkan oleh warga. Pasalnya, adanya KJS, tingkat pasien di setiap RS membludak.
"Dibutuhkan, terbukti dengan melonjaknya pasien di rumah sakit artinya dibutuhkan, program itu ditunggu dan dibutuhkan. Sekarang kalau sudah dipegang tangan kalau RS tidak siap ada yang ingin mundur problemnya ada dimana? bukan di KJS nya yang diselesaikan," katanya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tak Setuju Dirinya Difilmkan

Rumah produksi K2K Production, asuhan KK Dheeraj melaunching film berjudul 'Jokowi'. Sayangnya, film tersebut tidak mengantongi izin persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Udah pernah sekali (minta izin), tapi saya bilang nggak usah, karena saya orang kecil. Tapi tetap terjadi," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013).
Pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, pihak rumah produksi memang pernah menemui dirinya untuk meminta izin agar kisah hidupnya dituangkan dalam film. Namun dirinya dia belum menyatakan bersedia, sehingga ketika mendengar kabar bahwa filmnya akan segera rilis dia pun kaget.
"Jadi kaget. Kayak apa filmnya saya nggak ngerti juga," ujarnya.
Jokowi pun mengaku malu jika biografinya difilmkan. Maka itu dirinya nanti akan bertemu dengan pihak produksi film tersebut untuk membicarakannya kembali.
"Saya difilmkan malu gitu loh. Saya nggak ngerti bagaimana. Nanti mau ketemu. Perjuangan apa? Saya nggak ngerti perjuangan apa. Wong saya normal-normal aja," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jakmania Desak Jokowi Segera Bangun Mess Pemain Persija

Kelompok Suporter Persija Jakarta yang tergabung dalam The Jakmania masih menunggu realisasi janji Gubernur Joko Widodo terkait penyediaan fasilitas latihan dan mess pemain. Penyediaan lapangan latihan dan penginpan pemain mesti direalisasikan untuk mendukung klub kebanggaan Ibukota itu keluar dari zona degradasi.
Menurut Ketua Umum The Jakmania, Lariko Rangga Mone, Gubernur DKI Jokowi telah menjanjikan pembangunan Stadion BMW pada tahun ini dan selesai pada tahun depan. Hingga kini, belum ada langkah lanjutan dari pembangunan itu.
Selain stadion baru, Jokowi juga sempat menjanjikan penyediaan mess pemain dan lapangan latihan Persija di GOR Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Namun, hal tersebut belum juga direalisasikan.
"Kalau bangun stadion baru itu masih sulit, ya kami cukup mengerti. Tapi, kami harap dia memenuhi janjinya untuk melancarkan penggunaan stadion Kuningan dan mes pemain di sekitarnya. Jangan hanya janji saja," kata Lariko, belum lama ini.
Pada musim 2013, Persija kerap menggelar latihan di Lapangan Sawangan, Depok, maupun di Lapangan Villa 2000 di kawasan Pamulang. Sejumlah pemain juga menginap di rumah kontrakan yang terletak di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.
Tercatat kurang dari sepuluh pemain tinggal di dua rumah sewaan yang terletak di Pamulang itu. Termasuk di antaranya adalah pemain anyar Persija asal Tanah Air seperti Glend Poluakan dan Johan Ahmad Alfarizi. Sedangkan pemain asing diinapkan di apartemen Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
"Saya harap Pemda DKI bisa merealisasikan janjinya. Toh, di apartemen Kuningan itu nantinya manajemen Persija hanya mendapatkan potongan di bawah harga, bukan gratis," ujar Lariko.

Sumber :
tribunnews.com

Dibuat Film, Jokowi Malu

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku malu sosoknya diterjemahkan dalam film berjudul Jokowi. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku tidak pantas jika dia dijadikan inspirasi film.
"Saya difilmkan gitu kan malu toh. Saya bukan siapa-siapa, hanya orang kecil," ujar Jokowi pada wartawan Senin (20/5/2013) malam. Seperti diketahui, film itu disebut-sebut berisi kisah perjuangan Jokowi mulai dari masa kecilnya hingga lulus kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rencananya, film tersebut dirilis pada 20 Juni 2013, sehari menjelang ulang tahun Jokowi dan dua hari sebelum ulang tahun Jakarta.
Film yang pengambilan gambarnya dilakukan di Kota Solo dan Yogyakarta itu disutradarai Azhar Kinoi Lubis. Jokowi diperankan Teuku Rifku Wikana, sedangkan Iriana, saat itu masih kekasih Jokowi, diperankan Prisia Nasution. Sementara ibunda Jokowi diperankan Ayu Diah Pasha, dan saksi hidup perjalanan Jokowi, Tarti, diperankan Ratna Riantiarno.
Menurut Jokowi, dia sudah tahu soal film itu sejak lama. Dia pun mengaku sempat menyatakan tidak setuju jika perjalanan hidupnya difilmkan. "Perjuangan apa, saya enggak ngerti perjuangan apa. Wong saya normal-normal saja," ujarnya.
Namun, produser film, yakni KK Dheeraj, tetap memproduksinya. Jokowi pun tak bisa berbuat banyak agar sosoknya tak dieksploitasi di film. Gubernur yang kerap blusukan tersebut tidak memiliki bayangan akan seperti apa sosoknya dalam film nanti. Karenanya, meski masih merasa malu, Jokowi tak menampik bahwa dia pun penasaran hasil dari film yang diproduksi dalam waktu 30 hari itu.

Sumber :
kompas.com