Sudah hampir tujuh bulan program berobat gratis Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan Gubernur Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi . Sejalan dengan itu pula, satu per satu masalah mulai menyeruak ke publik.
Mitra kerja Pemprov DKI dalam hal ini DPRD DKI bahkan tak memberikan dukungan. Anggota dewan malah kerap mengkritik, dan menilai program yang dicanangkan Jokowi prematur, tak matang dan tak mempunyai konsep yang jelas.
Ada dua masalah mendasar dari program ini. Yakni meningkatnya jumlah pasien secara mendadak dan minimnya anggaran klaim yang disediakan pemerintah.
Dari dua pokok masalah itulah kemudian mengakar ke hal-hal kecil lainnya. Seperti dokter tak mencukupi, biaya klaim terlambat di terima rumah sakit hingga kamar rawat inap menjadi penuh tak karuan.
Gubernur Jokowi coba meyakinkan kondisi demikian terjadi karena masih tahap awal dan nantinya dia berjanji akan dievaluasi. "Semua akan dievaluasi," jelas Jokowi dalam beberapa kesempatan.
Lamanya waktu evaluasi ternyata mendatangkan masalah baru. Terakhir, sejumlah rumah sakit swasta yang diajak bekerja sama memilih mundur karena biaya klaim yang ditawarkan dianggap merugikan sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan mereka.
Belum lagi masalah itu selesai dipikirkan Jokowi , masalah lainnya muncul. Uniknya, persoalan yang muncul itu terkait percaloan.
Aneh memang, jika untuk kesehatan pun sampai ada profesi calo. Tapi apa mau dikata, calo menjadi pilihan warga untuk dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Jumlah pasien yang meningkat baik di rumah sakit atau puskesmas membuat warga memilih jalur cepat dengan membayar orang yang memiliki hubungan dengan internal rumah sakit tersebut.
Selama KJS diluncurkan, mendengar adanya kasus percaloan sebenarnya bukan hal aneh. Saat program itu baru saja diluncurkan para calo sudah memanfaatkan situasi saat melihat jumlah pasien tak sebanding dengan waktu pengambilan nomor antrean. Jika menggunakan jasa mereka, pasien dijanjikan bisa mendapatkan nomor panggilan pemeriksaan lebih cepat.
"Kalau pagi, suka ada calo yang suka nawarin nomor muda. Jadi kita enggak usah antri lama, harganya bisa Rp 30.000. Kalau saya antre sendiri, dari pagi aja udah dapat nomor 200," kata Suryati (46) salah satu pasien, di RSUD Cengkareng.
Tapi tidak semua orang mampu membayar Rp 30.000 hanya untuk mendapat nomor urut cepat. Bagi Juju (42), uang sebesar Rp 30 ribu sangat mahal. "Uang segitu kan enggak sedikit. Apalagi buat warga yang makai KJS," ujarnya.
Apa yang diutarakan warga langsung saat itu langsung dibantah pihak rumah sakit dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ).
Khusus di RSUD Cengkareng, manajemen menegaskan selalu mengawasi proses antrean pengambilan nomor untuk berobat telah diawasi petugas keamanan.
"Enggak mungkin bisa ada calo. Itu hanya isu saja. KJS itu kan tidak bisa diwakili. Sejauh ini belum ada laporan," kata Kepala Pelayanan Medis RSUD Cengkareng Budiman.
"Kan nanti ada calo makanya mesti ada online. Dengan online, askes itu kan langsung verifikasi, dicek betul enggak nama Basuki hari ini habis ke Puskesmas. Kalau Puskesmas enggak ada berarti orang ini calo, tangkep, orang ini penipuan. Itu kan pidana," jelas Ahok menambahkan.
Rupanya kasus percaloan tak berhenti sampai di situ saja. Sepekan terakhir muncul lagi profesi calo di rumah sakit yang melayani KJS. Bukan lagi calo nomor urut antrean, melainkan calo kamar rawat inap.
Ya, memang sejak diberlakukannya KJS, ruang rawat inap kelas III selalu penuh. Dengan kondisi yang demikian, pihak rumah sakit terpaksa menginapkan pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Seperti di RSUD Koja, ada puluhan pasien di IGD dengan berbagai penyakit dan usia. Saking padatnya, brankar disusun rapat. Kaki pasien satu bisa berada di kepala pasien lainnya. Hal yang sungguh tak layak sebenarnya untuk seorang pasien yang sebetulnya butuh perawatan.
"Kalau biasanya cari kamar aja dulu ke atas (ruangan rawat inap), kalau tidak ada biasanya kita cari pria yang biasa mondar-mandir di sini, minta tolong urusin cariin (kamar)," kata K kepada merdeka.com saat ditemui di RSUD Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5).
Menurut K, calo-calo itu dibayar Rp 20 ribu untuk mencarikan kamar inap."Kalau sudah diurusin kasih saja uang rokok," imbuhnya.
Inilah sejumlah fakta di lapangan yang tidak bisa Jokowi pungkiri sejak diberlakukannya KJS. Lantas langkah apa yang seharusnya dia lakukan saat ini?
Sumber :
merdeka.com
