Pesan Syafii Maarif ke Jokowi: Jangan Takut Preman dan Mafia!

Di tengah kesibukannya, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan bersilaturahmi dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Dalam pertemuan yang akrab itu, Syafii berpesan kepada Jokowi untuk tetap konsisten dan tidak takut terhadap preman dan mafia.
Jokowi menyambangi Syafii Maarif di kantor Maarif Institute di Jakarta, Kamis (1/8/2013) siang. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu berlangsung dengan santai dan efektif. Ikut dalam pertemuan kedua tokoh adalah Direktur Eksekutif Syafii Maarif Fajar Riza Ul Haq.
Dalam perbincangan dengan detikcom, Fajar menceritakan isi pertemuan itu. Saat itu Jokowi meminta doa restu kepada Buya - panggilan akrab Syafii - dalam menjalankan tugas-tugas gubernur. "Pak Jokowi minta doa restu agar bisa amanah," kata Fajar.
Jokowi juga bercerita mengenai program-programnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan. Selama ini Jokowi telah dan masih terus berupaya menyelesaikan tiga masalah penting itu.
Terhadap hal ini, Buya mendukung langkah-langkah Jokowi. Menurut Buya, kunci menyelesaikan persoalan itu adalah kemauan dan keberanian. "Buya bilang sosok Jokowi memberikan harapan baru ketika Sila Ke-5 Pancasila sudah yatim piatu sejak lama," ujar Fajar.
Dalam pertemuan itu, Buya juga menyampaikan pesan-pesan dan memberikan motivasi kepada Jokowi. "Buya pesan supaya Jokowi konsisten dan tegas demi kedaulatan rakyat. Jangan takut premanisme dan mafia," ujar Fajar. Saat itu, Buya juga menyebut Jokowi sebagai pemimpin terpopuler di jagat Bumi.

Sumber :
detik.com

Beri Modal Rp 1 Triliun untuk Jakpro, Jokowi Yakin Itu Tak Sia-sia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan modal Rp 1 triliun kepada PT Jakarta Propertindo sebagai penyedia lahan. Lahan itu diperuntukkan bagi pengembang yang akan memenuhi kewajiban membangun fasilitas umum dan sosial.
Jokowi yakin bahwa dana berbentuk penyertaan modal pemerintah tersebut sesuai dengan program yang telah direncanakan serta bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. "Ukurannya bukan besar atau kecil, tapi digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan nilai tambah, kenapa enggak?" ujarnya di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Jokowi mengatakan, lebih baik menggelontorkan banyak dana untuk hal yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan daripada sedikit dana, tetapi tidak jelas apa kegunaannya. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal pemerintah tersebut agar hasil kinerja PT Jakpro sesuai dengan target.
PT Jakpro ditunjuk Pemprov DKI sebagai penyedia lahan atau bank tanah. Tugas PT Jakpro adalah membeli lahan yang nantinya digunakan oleh pengembang properti untuk memenuhi kewajiban membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, terutama rumah susun.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memberikan penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun kepada Jakpro. Namun, modal tersebut belum disetujui oleh anggota DPRD DKI. Anggota Dewan beralasan, dana tersebut terlalu besar untuk digelontorkan sehingga saat ini proses itu masih tertahan.

Sumber :
kompas.com

Gelar Bukber, Jokowi Minta Ulama Sebarkan Syiar Soal Lingkungan ke Warga

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara buka puasa bersama para ulama di gedung Balaikota DKI. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada para ulama untuk menyelipkan ceramah terkait kesadaran cinta lingkungan kepada masyarakat.
Acara tersebut berlangsung di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2013). Jokowi tampak mengenakan kemeja batik warna cokelat dan peci warna hitam.
Dalam sambutannya, Jokowi meminta para ulama yang ada di Jakarta untuk menyebarkan syiar mengenai cinta lingkungan kepada masyarakat. Ulama dianggap mampu mengajak masyarakat untuk mempunyai rasa memiliki terhadap kotanya.
"Setiap harinya sebanyak 2.000 ton sampah diangkut dari sungai dari total 6.000 ton sampah. Peran ulama penting sekali, sehingga masyarakat mengikuti ulama. Bisa dibayangkan sampah di kali ada almari, kasur, sofa, kulkas bekas, dibuang semua di kali. Tidak mungkin masalah ditimpahkan ke gubernur semua, tapi juga para ulama berperan," kata Jokowi.
Tak hanya sampah, Jokowi juga menyinggung soal taman yang banyak dijadikan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, banyak tanaman yang menjadi rusak, taman pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Saya perintahkan untuk tanam tanaman jangan yang murah, tetapi agak mahal. Namun ternyata baru tiga hari sudah tidak ada. Ini hanya membiasakan kalau terus menerus dilakukan kampanye, akan baik," katanya.
Dalam acara itu, hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Hamidan dan AM Fatwa. Acara berlangsung tertib, usai santap takjil, Jokowi dan para tamu undangan melaksanakan salat maghrib berjamaah di Balai Agung.

Sumber :
detik.com

Jalankan Tugas Wakapolri, Oegroseno Terinspirasi "Blusukan" Jokowi

Wakapolri Komjen Oegroseno menyatakan siap terjun ke lapangan untuk memantau kondisi pasukannya. Dalam menjalankan tugas sebagai Wakapolri ke depannya, Oegroseno mengaku terinspirasi untuk melakukan blusukan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Persentasenya akan banyak di luar daripada di dalam kantor. Kalau takut item, ya jangan jadi pemimpin. Kita harus mengajarkan kalau jadi pemimpin harus begitu (blusukan)," kata Oegroseno di Mabes Polri, Kamis (1/8/2013).
Mantan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri itu mengatakan memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk membenahi tubuh Polri. Salah satunya yaitu menyelesaikan persoalan pembinaan sumber daya manusia. Menurut Oegroseno, pembinaan SDM menjadi salah satu prioritas pekerjaannya. Pasalnya, baik atau buruknya hasil pekerjaan seorang anggota kepolisian di masyarakat tergantung pada pembinaan internal di dalam tubuh Polri.
"Kasus Susno dan sebagainya. Itu pelajaran penting. Sehingga, internal harus solid," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Oegroseno resmi diangkat sebagai Wakapolri menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Komjen Nanan Sukarna. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, keputusan pengangkatan Oegroseno sebagai Wakapolri berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep 557/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Lingkungan Polri.
Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Oegroseno akan dijabat oleh Irjen Badrodin Haiti yang masih menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Dengan diangkatnya Badrodin sebagai Kabaharkam yang baru, maka pangkat Badrodin pun naik menjadi komisaris jenderal.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pasti Pulangkan Warga Pendatang Tanpa Razia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memulangkan warga pendatang yang tak memiliki kemampuan dan pekerjaan tetap seusai Lebaran 1434 Hijriah. Pemulangan itu bukan dengan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).
"Mereka (warga pendatang) diberitahu dulu, nanti di RT/RW yang melakukan itu. Orang ke Jakarta tanpa bekal pasti dipulangkan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.
Jokowi mengatakan, RT dan RW akan mendapat sosialisasi terlebih dahulu mengenai metode yang tepat untuk menemukan warga pendatang yang tak memiliki pekerjaan tetap atau ketrampilan kerja. Jokowi memastikan bahwa penjaringan kaum urban itu tidak dilakukan dengan razia atau inspeksi mendadak.
"Enggak dioperasi. Kan kalau (tahun) kemarin dioperasi, ini enggak," katanya.
Jokowi mengakui masih belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi pendatang seusai Lebaran. Pasalnya, operasi yustisi dianggapnya tidak efektif dan hanya bersifat sementara dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kampanye terhadap masyarakat agar tak membawa sanak saudaranya ke Jakarta.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak 2003, pendatang baru ke Jakarta seusai Lebaran terus menurun. Pada 2003, jumlah pendatang mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan merosot lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.
Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang.

Sumber :
kompas.com

Dengar Saran KPK, Jokowi Akhirnya Larang PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh mudik menggunakan mobil dinas. Hal tersebut tertuang dalam surat instruksi gubernur kepada PNS.
"Siang tadi suratnya sudah keluar. Tidak boleh di pakai untuk mudik karena itu adalah mobil dinas," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.
Selain atas pertimbangan melanggar fungsi mobil dinas, Jokowi melanjutkan, peraturan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menuangkan hal tersebut ke dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, PNS DKI harus mematuhi.
Sebelumnya, KPK meminta agar mobil dinas tidak digunakan untuk mudik. Mobil dinas hanya untuk keperluan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Pegawai negeri juga bisa dianggap korupsi jika bahan bakar yang digunakan difasilitasi kantor.
Selain itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menegaskan, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Seluruh jajaran pegawai negeri dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 1434 H.
Eko menjelaskan, penggunaan kendaraan dinas diatur dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Dalam peraturan itu diatur penggunaan kendaraan dinas dibatasi pada hari kerja kantor.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Lebih Baik Angkutan Jelek Dijual

Berkali-kali Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo merasa malu melihat kondisi angkutan umum di Ibu Kota. Selain tua, berusia 20 sampai 30 tahun, secara fisik kondisi bus itu sudah tidak layak.
Jokowi mendukung penertiban angkutan umum metromini yang kini sedang berjalan. Gubernur meminta pemeriksan kelaikan jalan diperketat agar keselamatan penumpang dalam perjalanan tetap terjaga.
"Malu masih ada angkutan jelek di Ibu Kota. Ini Jakarta, lho. Lebih baik angkutan jelek yang tidak layak itu dijual ke daerah lain," tutur Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Selain penertiban dengan menilang serta mengandangkan bus metromini, Pemprov DKI Jakarta sedang menambah 1.000 bus sedang. Proses pengadaan itu kini sedang berjalan dan ditargetkan akhir tahun ini bisa selesai.
Penertiban angkutan umum juga dilakukan dengan membenahi manajemen pengelolaan. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kepemilikan metromini berbadan hukum. Bagi pemilik sekarang, mereka bisa bergabung dengan manajemen yang berbadan hukum, memperbarui kepemilikan mereka, atau ke badan hukum angkutan umum yang akan dikelola Pemprov DKI Jakarta yaitu Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
"Ini bukan penghapusan, tetapi perbaikan pengelolaan. Pemilik yang sekarang boleh ikut kelola," kata Jokowi. Penertiban bukan hanya dilakukan ada metromini, melainkan pada angkutan lain yang beroperasi di Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Solusi Jokowi Atasi Bobroknya Metromini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi bobroknya manajemen dan fisik metromini di DKI. Dia akan menyatukan, tak hanya metromini, melainkan seluruh angkutan kota, ke satu atap.
"Kita beri satu rumah manajemennya, sehingga bisa mengontrol sopirnya, perawatannya, ganti olinya dan lain-lain," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta pada Kamis (1/8/2013).
Tahap pertama yang dilakukan, lanjut Jokowi, yakni menunggu kedatangan sekitar 1.000 bus baru berukuran sedang dan bus kecil pada akhir 2013. Seiringan dengan itu, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menunggu keputusan sejumlah kementerian untuk menghibahkan PPD menjadi Badan Usaha Milik Daerah (APBD). Rencananya, PPD akan menjadi atap manajemen seluruh angkutan kota yang ada di DKI Jakarta.
"PPD masih dalam proses ambil alih. Pastilah itu. Kalo PPD sudah bisa diambil alih, manajemen langsung organisasinya kita disiapkan," tutur Jokowi.
Jika angkutan kota, termasuk metromini, masuk ke dalam satu manajemen, diharapkan pelayanan terhadap pengguna transportasi bisa meningkat serta kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna angkutan kota dapat segera tercapai.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Malu Punya Metromini Kayak Gitu

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku malu kota sekelas Jakarta masih memiliki moda transportasi seperti Metromini. Menurutnya, sudah selayaknya Metromini yang tidak layak dikandangkan dan diganti yang baru.
"Malu punya Metromini kayak gitu. Ini Ibu Kota loh, bus kok masih kayak gitu, yang malu kita dong," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Jokowi menjalaskan, kondisi Metromini sekarang sangat memprihatinkan. Ada busnya yang berumur 20 hingga 30 tahun sehingga kondisi fisiknya tidak laik jalan.
Hal itu diperparah dengan kondisi sopir yang kerap tak memperhatikan keselamatan penumpang. "Baru beberapa minggu yang lalu berapa yang meninggal. Belum pada waktu-waktu sebelumnya juga,"ujar orang nomor satu di Jakarta tersebut.
Pihaknya pun berencana menyatukan manajemen Metromini sekaligus angkutan kota secara keseluruhan pada satu manajemen, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencananya, BUMD yang d imaksud yakni PPD, meski hal itu menunggu hasil keputusan dari beberapa kementerian terkait.

Sumber :
- kompas.com
- detik.com

Usai Lebaran, Jokowi pulang kampung ke Solo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memilih berlebaran di Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, Jokowi berencana pulang kampung ke Solo.
Jokowi pulang kampung akan mengunjungi rumah ibundanya, Sudjiatmi Notomihardjo. "Salaman ke saudara-saudara di solo dan di Jakarta," ucap Jokowi di Senayan Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Ia mengaku akan merayakan Lebaran di Jakarta terlebih dahulu selama dua hari. Setelah itu, ia akan terbang ke Solo.
"Dua hari di Jakarta, Ya nanti habis Lebaran ke solo tapi enggak tahu berapa lama," jelasnya.
Tahun ini adalah pertama kali Jokowi Lebaran di Ibu Kota. Rencananya, selama dua hari Jokowi akan menggelar open house di rumah dinasnya, Jakarta Pusat.

Sumber
merdeka.com

Jokowi-Jusuf Kalla Kombinasi Andalan 2014

Dari hari ke hari, tampaknya semakin jelas siapa yang diinginkan rakyat Indonesia untuk menjadi presiden di tahun 2014. Di kalangan partai politik, nama Jokowi coba "dikesampingkan" ketika mereka bicara soal presiden, tetapi nama ini secara tidak sadar berada di benak mereka.
Bagi rakyat banyak—yang tampak dari media maupun jajak pendapat—terus mengusung Gubernur DKI Jakarta ini untuk mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Memang masih ada berbagai "ujian" bagi Jokowi untuk melihat apakah namanya akan terus berkibar sampai menjelang pemilihan tahun depan.
Ujian terbesar tampaknya akan terjadi pada pemilu, apakah partainya, PDI-P, mendapatkan suara cukup besar, di atas threshold sehingga bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa bergantung pada partai lain.
Karena "pilihan" rakyat sudah semakin jelas, yang lebih penting sekarang adalah mencari calon wakil presiden yang ideal untuk mendampingi Jokowi. Menurut saya, calon ideal tersebut adalah mantan wakil presiden semasa pemerintahan SBY yang pertama, Jusuf Kalla.
Ada tiga alasan menurut saya mengapa Jusuf Kalla paling pantas. Masalahnya adalah apakah Jusuf Kalla bersedia bagi jabatan tersebut karena setelah menjadi wakil presiden, tokoh asal Sulawesi Selatan ini mencalonkan diri sebagai presiden walau kemudian kalah dari Presiden SBY.

Pertama, pengaruh Jusuf Kalla (JK) di Golkar masih besar. Guna mendampingi Jokowi, banyak orang juga mengusulkan kemungkinan Jokowi berpasangan dengan Dahlan Iskan (Menteri BUMN) atau Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi). Menurut saya, guna mendampingi Jokowi diperlukan seorang tokoh yang berasal dari partai besar. Walau Jusuf Kalla sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun di Golkar, karena pernah menjadi ketua partai berlambang beringin tersebut, ia pasti menyisakan pengaruh.
Dahlan Iskan dan Mahfud MD tidak memiliki dukungan partai politik cukup kuat. Golkar sudah dipastikan akan mencalonkan ketuanya yang sekarang Aburizal Bakrie, tetapi kepopuleran Ical sejauh ini membuatnya sulit untuk terpilih karena berbagai bisnis masa lalunya, seperti kasus Lapindo. Beban yang dibawa oleh Jusuf Kalla lebih kecil dibandingkan apa yang disandang oleh Aburizal Bakrie. Bila JK mendampingi Jokowi, nantinya di DPR, JK akan bisa menggunakan pengaruhnya di masa lalu untuk membantu pemerintahan.
Kedua, pengalaman JK sebagai wakil presiden. Selain keinginan beberapa kalangan agar Jokowi berkonsentrasi dulu mengurus DKI, lawan politik sudah mengungkapkan apakah Jokowi memiliki pengalaman cukup untuk melakukan negosiasi dengan berbagai partai atau juga mewakili Indonesia di tingkat internasional.
Di sini kembali Jusuf Kalla bisa berperan menjadi mentor Jokowi dalam berbagai urusan ini karena JK sebelumnya pernah lima tahun menjadi wakil presiden.  Dalam masa pemerintahan SBY-Kalla, peran Ketua PMI ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki (Ahok). Jusuf Kalla dan Ahok tidak sekadar menjadi ban serep, tetapi terlihat sangat aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak diragukan bahwa kerja dua orang akan memberi hasil lebih baik dari satu orang saja.
Ketiga, duet Jokowi-JK adalah duet sipil. Di zaman Soeharto, Golkar dan PDI-P adalah partai yang berseberangan ideologi. Namun, di zaman reformasi ataupun di Pemilihan Presiden 2014, Jokowi bisa menggandeng Jusuf Kalla (yang mewakili unsur Golkar) karena "lawan" yang mereka hadapi adalah partai berlatar belakang "militer" Hanura (Wiranto), Gerindra (Probowo), dan Demokrat (bila mereka mencalonkan Pramono Edhie). Sebagai partai sekuler, PDI-P dan Golkar juga menghadapi partai-partai dengan latar belakang Islam, seperti PKS, PPP, PBB atau PKB.
Faktor ketiga ini tidaklah penting-penting sekali. Namun, setelah Presiden SBY (dengan latar belakang militer) menjabat dua kali, sekarang ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki calon presiden dengan latar belakang sipil yang kuat.

Saya mengusulkan kombinasi Jokowi-Jusuf Kalla. Apakah kombinasi ini bisa di balik dengan kombinasi Jusuf Kalla-Jokowi? Ini bisa saja terjadi, tetapi faktor Jokowi akan ditentukan oleh keberhasilan PDI-P dalam meraih suara di pemilu, bukan faktor Jusuf Kalla di Golkar.
Bila PDIP mengusung Jokowi sebagai juru kampanye dan partai kepala banteng ini mendapatkan suara melebihi threshold, desakan rakyat terhadap PDI-P untuk memilih mantan Wali Kota Solo tersebut akan sangat kuat. Kalau kemudian Jokowi bersedia jadi calon presiden, dia memiliki kuasa besar untuk melakukan pilihan sendiri.

Sumber :
kompas.com

PKL Tanah Abang, Satu Lagi Prestasi Jokowi

Satu lagi prestasi yang ditunjukkan  Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam misinya menata ibukota, adalah dengan memasukkan PKL Tanah Abang dari bahu jalan ke blok G yang dikenal blok setan (mati). Dengan penuh kesabaran, Jokowi terus melakukan pendekatan, memisahkan PKL dengan dengan parasitnya dan akhirnya menyadarkan PKL akan pentingnya blok G untuk mereka.

Berikut Ini Langkah langkah-langkah yang dilakukan Jokowi disertai berita keberhasilannya.


Mempercantik Blok G

Pemprov DKI Jakarta kini sedang mempercantik dan merenovasi Blok G Tanah Abang. Rabu (31/7/2013) kemarin Jokowi meninjau proses renovasi Blok G itu.
Jokowi tiba di lantai 3 setelah berjalan kaki selama 5 menit. Ia lalu meninjau kondisi bangunan yang tengah dipercantik itu. Blok G masih tampak kosong. Beberapa tukang tengah sibuk melakukan renovasi mulai dari pengecatan hingga membetulkan bangunan yang rusak

Kios Gratis 6 Bulan Pertama
PKL terus dirayu agar mau menempati Blok G Pasar Tanah Abang. Jokowi bahkan menyebut sewa kios di blok itu gratis selama 6 bulan pertama.
"Tanya ke Pasar Jaya. Tapi ini kita berikan gratis selama 6 bulan di lantai 2 dan lantai 3," ujar Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Harga Kios Murah dan Dicicil
Jokowi menjamin harga kios murah. Setelah 6 bulan jualan gratis tanpa membayar sewa, pedagang akan ditagih sewa Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun.
"Nanti kurang lebih Rp 5-7 juta per meter untuk 10-15 tahun. Kalikan saja itu. Murah kok, murah banget kok itu," tutur sarjana Kehutanan UGM itu.
Rencananya Pemprov DKI membuat sistem pembayaran bukan di muka. Melainkan dicicil harian hingga jatuhnya lebih ringan bagi para PKL itu.

Promosikan Blok G Bakal Ramai
Jokowi mempromosikan jika Blok G Pasar Tanah Abang akan terjadi perputaran uang yang kencang jika jembatan penghubung sudah beres. Dia berharap PKL yang 'ngeyel' akan segera pindah karena sudah dibangunnya jembatan antar blok.
"Jadi antara Blok G dengan yang lain tersambung. Kalau tersambung di sini pasti akan ramai. Pasti itu ramai. Jadi kalau telat, daftar kuotanya habis ya mohon maaf," ujar Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Habis Lebaran PKL Pindah
Jokowi memastikan renovasi Blok G dan pembangunan jembatan penghubung selesai usai Lebaran. Pembangunan sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu.
"Habis Lebaran kita harapkan PKL masuk," kata Jokowi saat meninjau Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).

Hasilnya : Berkat Jokowi-Ahok, Blok G Kini Jadi Rebutan PKL Tanah Abang 

"Hari pertama pendaftaran, enggak ada yang daftar. Hari kedua, ada 19 orang. Hari ketiga, turun 14 orang. Hari ini di luar dugaan 174 orang," kata Nurdin , Rabu (31/7/2013).
Nurdin, yang berjaga menggantikan temannya, bertugas bersama Agus Narto. Perkiraan mereka, pedagang yang mendaftar hari ini tak lebih dari 100 orang.
Pendaftaran dibuka pada 16 Juli 2013 lalu. Hingga pekan kedua ini, jumlah pedagang yang siap meramaikan Blok G Tanah Abang sudah lebih dari 500 orang.
"Sebanyak 477 yang dilaporkan kemarin," kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah yang turut memantau jalannya pendaftaran.
Petugas pendaftaran PD Pasar Djaya mengaku memang tidak membawa rekapitulasi data. Setiap hari mereka melaporkan ke Kasi UKM Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Pusat Nano Sunarto.
"Kita cuma menerima pendaftaran. Jadi, nanti sortir pedagang juga di Kasi UKM," imbuh Nurdin.
Pendaftaran masih akan dibuka hingga Jumat, 2 Agustus 2013. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, jika pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, yakni 1.070 kios, maka yang diproritaskan ialah pedagang ber-KTP DKI.
Guna mendukung program penertiban tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah meminta pihak terkait untuk menyukseskan penertiban. Selain pedagang, rumah jagal yang masih beroperasi, sebut dia, juga akan ditertibkan.
"Pokoknya bantuin ya, Pak, H+3 itu pedagang sudah kita tertibkan. Kalau ada yang ajak demo (biarkan), demo apa yang dilawan," kata Saefullah kepada petugas dan pedagang yang ada di Kantor PD Pasar Djaya.
Selain itu, dia juga akan mendatangkan hakim untuk menggelar pengadilan di tempat, tindak pidana ringan (tipiring). Ini, kata dia, untuk menegakkan hukum bagi pelanggar Perda No 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.
"Nanti yang putuskan hakim, bukan wali kota. Lumayan, denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal enam bulan penjara," ujarnya.

Sopir Metromini Minta Jokowi Copot Kadishub

Tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencopot Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono kembali terjadi. Jika sebelumnya dilakukan oleh sopir bajaj, kali ini dilakukan oleh sopir Metromini.
Sopir Metromini itu kecewa karena Udar mengatakan Metromini sebaiknya ditutup. Selain tuntutan mencopot Udar, sopir juga meminta Jokowi mencopot Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Syafrin Liputo. 
"Kendalanya, mau ditutup trayek. Kalau kita dibubarkan, anak dan isteri kita mau makan apa," kata salah seorang pengemudi Metromini 640, Suroso (55), di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Suroso yang telah lebih dari 20 tahun menjadi sopir Metromini mengatakan, ia bersama teman-temannya nekat tidak menggunakan izin KIR, karena mereka telah mengelurkan uang banyak, namun kerap tidak lulus. Biaya untuk uji KIR itu mencapai Rp 700.000 dan dilaksanakan tiap enam bulan sekali.
Sementara itu, ia bersedia ikut program DKI meremajakan Metromini. Namun, ia menginginkan peremajaan itu secara bertahap. "Jangan sekaligus. Kami minta satu trayek dulu diremajakan, jangan langsung semua trayek sekaligus diremajakan," katanya.
Suroso juga mengakui operator di dalam Metromini sangat banyak dan sebagian besar merupakan kepemilikan pribadi. Akibat hal tersebut, maka pengawasan dalam operasional dan manajemennya menjadi kurang baik. Pendapatan pengemudi juga sudah tidak lagi memadai.
Pengemudi, saat ini, kata dia, sebagian besar tidak memiliki SIM, dan sebagian besar pengemudi menekan setoran untuk diserahkan kepada pemilik Metromini. "Kita sudah tidak ada jaminan, kurangnya pengawasan, pembinaan. Kami mengharap Pak Jokowi dapat mengelola Metromini menjadi lebih baik dan dikelola dalam satu wadah yang terorganisir," kata Suroso.
Pulahan pengemudi Metromini itu menyerukan kekecewaan mereka kepada Jokowi, Basuki, dan Pristono. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk untuk mendukung aksi unjuk rasa tersebut. Antara lain, "Jokowi yess! Ahok Pristono no!", "Copot Pristono! KPK tolong periksa Pristono, kami perlu pembinaan dan bukan pembinasaan. Copot Pristono dan Syafrin Liputo karena tidak pro rakyat kecil, yang mau membubarkan metromini. Kami telah mencerdaskan bangsa. Telah mensubsidi anak sekolah dengan ongkos yang murah".
Setelah selama kurang lebih 60 menit melakukan aksi unjuk rasa, sekitar 10 perwakilan pengemudi Metromini pun akhirnya dapat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Ingatkan Pemudik Hidup di Jakarta Sangat Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta pemudik tidak perlu membawa sanak saudara untuk dibawa ke Jakarta.
"Diingatkan biaya hidup tinggi di Jakarta sangat tinggi. Lebih baik bangun desa daripada ke Jakarta," tutur pembawa acara mudik gratis PT Jasa Raharja di Senayan Jakarta yang membacakan pesan Jokowi, Kamis (1/8/2013).
Diingatkan jangan pernah ke Jakarta jika tidak punya keahlian dan identitas yang jelas. Apalagi di DKI Jakarta masih banyak orang yang belum bisa bekerja.
Kepada pemudik, Jokowi juga mengingatkan agar rumah aman, lebih baik memberitahukan kepada pengurus RT/RW setempat. Juga mengamankan rumah dari kebakaran.
Sementara untuk menjaga kenyamanan perjalanan jangan lupa bawa KTP, angkutan resmi, jangan beli lewat calo. Kendaraan dalam kondisi fit dan diharapkan tidak menggunakan sepeda motor.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Bersama Lebih Bagus daripada Sendiri

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ikut mendukung adanya acara mudik gratis bersama. Menurutnya, mudik teroganisasi lebih baik ketimbang sendiri-sendiri.
"Seperti ini, bersama lebih bagus terorganisasi dengan baik, daripada sendiri-sendiri," ujar Jokowi di sela-sela mudik bersama Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta pada Kamis (1/8/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, mudik bersama memiliki banyak keuntungan, selain lebih aman dan nyaman, dapat mengurangi angka kecelakaan di jalur mudik. Mengingat banyaknya keuntungan mudik bersama tersebut, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kampanye untuk mudik bersama di seluruh RT serta RW di DKI Jakarta.
Jokowi juga mengatakan agar para pemudik tak membawa sanak keluarganya saat kembali ke Jakarta. "Karena Jakarta sudah padat. Sudah penuh tidak usah bawa sanak saudara," lanjut Jokowi.
Acara mudik bersama tersebut juga dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Kakorlantas Irjen Puji Hartanto Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setiarso, serta jajaran pejabat Jasa Raharja lainnya.
Mudik bersama tahun ini merupakan mudik yang keenam kalinya. Tahun ini ada 250 unit bus dengan 44 kota tujuan untuk 13.500 pemudik. Acara mudik ini juga meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai mudik dengan peserta terbanyak tingkat nasional.

Sumber :
kompas.com

Lepas Pemudik di Senayan, Jokowi Ingatkan Jakarta Sudah Sesak

Hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara mudik gratis bersama Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Jokowi mengingatkan pemudik agar jangan bawa sanak saudara untuk ke Jakarta, karena ibu kota terlalu padat.
Jokowi datang ke lokasi pada pukul 08.30 WIB, Kamis (1/8/2013), menggunakan baju batik warna cokelat dan celana warna hitam. Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa para pemudik yang hendak menuju jurusan Salatiga, Jawa Tengah.
"Jangan bawa saudara-saudara lagi yah, Jakarta sudah penuh," imbau Jokowi kepada para pemudik.
Lantas para pemudik yang mayoritas tujuan Jawa Tengahi ini menyanggupi permintaan Jokowi. "Iya pak," jawab penumpang serentak.
Jokowi juga sempat ditanya oleh salah satu pemudik, apakah dirinya akan lebaran di Solo atau tidak.
"Enggak mudik pak?" tanya penumpang.
"Iya nanti pulang," ucap Jokowi.
Acara mudik bareng Jasa Raharja ini diikuti 13.000 orang dengan tujuan 44 kota di Jawa dan Sumatera. Turut hadir Dahlan Iskan, Menhub EE Mangindaan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno dalam acara ini.

Sumber :
detik.com

Gerindra Capreskan Prabowo, Ahok Capreskan Jokowi

Gerindra hingga saat ini optimis untuk mengusung Ketua Dewan Pembina partai Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2014. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo Subianto yang juga kakak kandungnya sebagai capres 2014.
"Sudah ada jelas Prabowo Subianto (capres) sudah jelas. Cawapres kita lihat saja nanti. Belum diputuskan. Ada kalangan partai, non partai," ujar Hashim di sela-sela Rakernas Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara di Hotel Twin Plaza, Sabtu (6/7/2013).
Menurut Hashim, dalam pemilu legislatif mendatang, Gerindra menargetkan 112 kursi di Senayan. "Saya pribadi optimis dapat di atas itu. Caleg harus siap memasuki kampanye," ujarnya.
Namun di internal Gerindra sendiri, pencalonan Prabowo belum diamini seratus persen oleh semua kadernya. Salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok justru mendukung Jokowi sebagai capres.
Dukungan Ahok kepada Jokowi memang bukan tanpa alasan. Menurut Ahok selama lembaga survei selalu menempatkan Jokowi sebagai presiden terpopuler dibanding Prabowo.
"Iya bagus itu ( Jokowi nyapres), kalau kita berandai-andai," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/7).
Ahok mengaku juga enggan ditarik menjadi cawapres oleh Jokowi jika maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Ahok tak ingin meninggalkan Jakarta.
"Kita berandai-andai, apa jadinya Jakarta kalau ditinggal dua orang. Kalau ditinggal salah satu gak apa-apa," terang Ahok.
Padahal dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Ahok mengaku ingin Jokowi tetap di Balai Kota DKI Jakarta. Ahok ingin Jokowi tetap menyelesaikan satu periode di DKI Jakarta.

Sumber :
merdeka.com

Berkat Jokowi-Ahok, Blok G Kini Jadi Rebutan PKL Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (AHok) tidak putus asa dalam menghadapi penolakan para pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang untuk masuk ke Blok G yang dikenal sebagai "blok mati". Kini, petugas pendaftar PKL untuk kios dalam Blok G malah kewalahan melayani antusiasme para pedagang. "Hari pertama pendaftaran, enggak ada yang daftar. Hari kedua, ada 19 orang. Hari ketiga, turun 14 orang. Hari ini di luar dugaan 174 orang," kata Nurdin kepada Kompas.com, Rabu (31/7/2013).
Nurdin, yang berjaga menggantikan temannya, bertugas bersama Agus Narto. Perkiraan mereka, pedagang yang mendaftar hari ini tak lebih dari 100 orang.
Pendaftaran dibuka pada 16 Juli 2013 lalu. Hingga pekan kedua ini, jumlah pedagang yang siap meramaikan Blok G Tanah Abang sudah lebih dari 500 orang.
"Sebanyak 477 yang dilaporkan kemarin," kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah yang turut memantau jalannya pendaftaran.
Petugas pendaftaran PD Pasar Djaya mengaku memang tidak membawa rekapitulasi data. Setiap hari mereka melaporkan ke Kasi UKM Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Pusat Nano Sunarto.
"Kita cuma menerima pendaftaran. Jadi, nanti sortir pedagang juga di Kasi UKM," imbuh Nurdin.
Pendaftaran masih akan dibuka hingga Jumat, 2 Agustus 2013. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, jika pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, yakni 1.070 kios, maka yang diproritaskan ialah pedagang ber-KTP DKI.
Guna mendukung program penertiban tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah meminta pihak terkait untuk menyukseskan penertiban. Selain pedagang, rumah jagal yang masih beroperasi, sebut dia, juga akan ditertibkan.
"Pokoknya bantuin ya, Pak, H+3 itu pedagang sudah kita tertibkan. Kalau ada yang ajak demo (biarkan), demo apa yang dilawan," kata Saefullah kepada petugas dan pedagang yang ada di Kantor PD Pasar Djaya.
Selain itu, dia juga akan mendatangkan hakim untuk menggelar pengadilan di tempat, tindak pidana ringan (tipiring). Ini, kata dia, untuk menegakkan hukum bagi pelanggar Perda No 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.
"Nanti yang putuskan hakim, bukan wali kota. Lumayan, denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal enam bulan penjara," ujarnya.

Sumber :
kompas.com