Warga Fatmawati: Soal MRT Jokowi Ingkar Janji

Warga Fatmawati, Jakarta Selatan, menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingkar janji. Alex Tarore, Anggota Peduli MRT Sisingamangaraja-Fatmawati-Lebak Bulus mengatakan, Jokowi tak memenuhi janjinya untuk melibatkan warga dalam kajian pembangunan MRT di kawasan itu.
Pak Jokowi bohong,” kata Alex ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Mei 2013. Dalam pertemuan terakhir dengan warga, 20 Februari lalu, kata dia, Jokowi menjanjikan ada tim kajian yang dibentuk bersama warga. Kenyataannya, hingga menjelang peluncuran MRT, tak ada tindak lanjut.
Sampai sekarang, analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan MRT tidak pernah ditunjukkan pada warga. Padahal, Sigit menyebut, pembuatan AMDAL wajib melibatkan warga.
Pembicaraan warga dengan pemerintah Jakarta bahkan belum sampai tahap negosiasi harga tanah. Dia bercerita, warga hanya pernah dipanggil secara berkelompok alias terpisah. Itupun setengah tahun lalu. Jadi sesama tetangga enggak saling ketemu.
Lebih kecewa lagi, kata dia, ketika mengetahui perkataan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama melalui YouTube. “Kata Ahok, emangnya MRT kapal selam, dari atas ke bawah,” dia menirukan. Dia menanggap ini bentuk kurangnya perhatian pemprov pada nasib warga Fatmawati yang terkena imbas jalur MRT.
Untuk itu, kata dia, seribu warga Fatmawati tetap pada pendirian mereka untuk menolak MRT. Besok, 3 Mei 2013 mulai pukul 13.00 WIB, 850 warga bakal menggelar aksi di depan Pasar Cipete, Fatmawati. Rencananya, ada barongsai, ondel-ondel, dan orasi protes MRT.
Warga Fatmawati memprotes pembangunan jalur layang MRT di wilayah mereka. Daripada itu, mereka meminta pemprov membangun jalur MRT bawah tanah.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Didesak Buat Sistem Tampung Suara Kritis

Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo memberikan perhatian atas protes dan kritik tentang penyelenggaran lelang jabatan.
"Harus ada ruang bagi lurah dan camat inkumben untuk memberikan masukan terkait lelang jabatan," kata Ketua LMK DKI Jakarta Moch. Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Mei 2013.
Kalau tidak, kata Yusuf, maka kebijakan yang baik itu justru jadi sulit diterapkan dan malah membuat resah sejumlah camat dan lurah. "Sosialisasinya saja kan kurang. Lurah dan camat saja baru tahu dari media," katanya.
Meski begitu, Yusuf menyarankan program lelang jabatan jalan terus. "Sekarang lelang jabatan sudah terlanjur berjalan, tidak banyak yang bisa dilakukan," katanya. Untuk tahun depan, dia berharap pemerintah menyediakan kotak keluhan atau masukan untuk menggali tanggapan publik soal proses lelang jabatan ini.
Kotak keluhan ini kelak berfungsi untuk mendengar aspirasi para inkumben. Dengan begitu, apabila ada masukan untuk perbaikan atau kritik keras atas sistem, maka saran dan protes itu tidak dinilai sebagai upaya perlawanan, tapi justru proses untuk jadi lebih baik.
"Juga perlu ditegaskan bahwa tak ada hukuman bagi lurah dan camat yang ingin memberikan kritik soal lelang jabatan," kata Yusuf. "Kalau sekarang, mereka kan cuma bisa nurut aja karena takut," ujar Yusuf.
Terkait Lurah Warakas Mulyadi yang mengkritik keras program lelang jabatan, Yusuf berharap Gubernur Jokowi atau Wagub Ahok tak menganggapnya sebagai perlawanan. Sebaliknya, kritik Mulyadi harus dianggap sebagai kritik atau masukan yang perlu dilakukan. "Saya dukung aksi Lurah Warakas. Ia berani memberikan masukan," kata Yusuf lagi.
Sebagaimana diberitakan, Lurah Warakas Mulyadi mengkritik keras proses lelang jabatan. Dia menegaskan  lurah dan camat yang masa jabatannya belum habis seharusnya tidak perlu diikutkan dalam proses lelang. Kalaupun mau diikutkan, masa jabatan lurah dan camat ini harus diberhentikan dahulu. "Lelang jabatan ini melecehkan SK Pelantikan. Buat apa saya ikut ujian kalau saya sudah diangkat jadi lurah," ujarnya dua hari lalu.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Tandatangani Surat Tanggung Jawab MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta di Bunaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2013.

“Sudah ditandatangan, oleh Jokowi sendiri,” ujar Jokowi setelah memberikan sambutan dalam softlaunching proyek MRT, Kamis. Surat tersebut akan digunakan untuk mencairkan dana hibah dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalur bawah tanah MRT.
Jalur sepanjang 5,9 kilometer yang membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Universitas Al-Azhar, Senayan itu membutuhkan dana Rp 3,6 miliar. Sebelumnya, Jokowi sempat ragu menandatangani surat tersebut karena mempertanyakan latar belakang surat pertanggungjawaban mutlak.
Dia sempat mengatakan akan membuat surat kuasa agar surat bisa ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sarwo Handayani, yang juga merangkap sebagai komisaris PT MRT.
Namun Jokowi akhirnya bersedia menandatangani surat tersebut karena hanya wajib mempertanggungjawabkan pengembalian dana hibah dari pemerintah pusat. “Ternyata hanya untuk menjamin pengembalian pinjaman, bukan keseluruhan proyek,” kata Jokowi.
Jika surat tersebut diperuntukkan bagi keseluruhan proyek, Jokowi enggan menandatangani surat itu. Menurut dia seharusnya pertanggungjawaban proyek diberikan kepada manajemen PT MRT.

Sumber :
tempo.co

Jokowi Umumkan Dua Pemenang Lelang MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengumumkan nama pemenang tender pembangunan konstruksi bawah tanah proyek mass rapid transit (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Kamis, 2 Mei 2013.

Ada dua konsorsium yang akan membangun tiga segmen jalur kereta dan stasiun bawah tanah yang membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga sekitar Universitas Al-Azhar, Senayan.
Konsorsium Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi-Wijaya Karya Joint Venture akan mengerjakan dua segmen jalur bawah tanah, sementara Sumitomo Mitsui Construction Corporation (SMCC)-Hutama Karya akan mengerjakan satu segmen. “Dengan begitu proyek sudah direncanakan sejak 24 tahun ini akhirnya berjalan,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan, Kamis.
Dia berharap pembangunan segera dilaksanakan oleh kontraktor. “Mau mulai besok juga boleh, karena argo pinjaman sudah berjalan,” kata Jokowi.
Nama kedua konsorsium pemenang lelang itu sebenarnya sudah diumumkan kepada peserta lelang pada Kamis pekan lalu. Namun pemenang baru bisa diumumkan kepada publik setelah melewati masa sanggah selama lima hari.
“Ada dua pertanyaan yang kami terima selama masa sanggah, tetapi keduanya sudah kami jawab dan sudah selsai,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami.
Setelah pengumuman ini, PT MRT akan membuat letter of acceptance untuk para pemenang tender. Proses itu juga akan tetap diawasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman. “JICA akan ikut dalam proses tender sampai kontraktor menandatangani kontrak secara definitif,” katanya.
Setelah kontrak rampung, PT MRT akan meminta kontraktor menyelesaikan detailed engineering design. Setelah itu barulah kontraktor bisa meminta uang muka untuk memulai pembangunan fisik. “Waktunya tergantung negosiasi kontrak, tetapi tidak akan lewat dari tahun ini,” ujar Dono.
Pembangunan tahap 1 di Bundaran HI- Lebak Bulus akan memakan dana sebesar 125 miliar Yen atau sekitar Rp 12,516 triliun. Menurut Dono, tiga paket pembangunan underground sepanjang 5,9 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 3,6 triliun.
Sisanya, diperuntukkan bagi pembangunan rel dan stasiun layang sepanjang 9,8 kilometer serta pengadaan kereta dan sistem operasi MRT. Menurut Dono, proses tender saat ini masih berjalan karena ada tiga paket pengerjaan konstruksi layang yang belum diumumkan pemenangnya.

Sumber :
tempo.co

Gaya Sederhana Jokowi Saat Peluncuran Proyek MRT di Bundaran HI

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap I dari Lebak Bulus-Bundaran HI resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Bundaran HI sore ini.
Acara seremonial peluncuran proyek MRT dibuat sangat sederhana, tak seperti acara peresmian infrastruktur lainnya.
Kegiatan tersebut berlangsung tepat di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Tak ada nuansa megah dan meriah dari peresmian ini.
Hanya ada panggung kecil berukuran 3x2 meter dengan tinggi sekitar 30 cm dan sound system yang juga tidak terlalu mewah serta satu spanduk kecil berwarna merah bertuliskan 'Proyek MRT Dimulai Hari Ini'.
Jokowi tiba sebelum pukul 17.00 WIB bersama rombongan dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam dan sepatu kets. Sebelum naik ke atas panggung, Jokowi sempat berbincang dengan para direksi PT MRT Jakarta selaku pelaksana proyek.
Sekitar pukul 17.10 WIB Jokowi naik ke atas panggung kecil tersebut untuk kemudian meresmikan proyek MRT tahap I. Setelah menyimak paparan singkat dari Direktur PT MRT Jakarta, Dono Boestami, Jokowi langsung meresmikan proyek yang sudah lama dinanti tersebut.
Di depan microphone, tanpa basa basi, bahkan tidak mengucapkan salam, Jokowi langsung meresmikan proyek ini dan memukul gong tanda proyek ini resmi diluncurkan.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT pada sore hari ini, saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," kata Jokowi di Bundaran HI Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Tak ada proses seremonial lain selain pemukulan gong. Tak ada penaburan bunga, pembacaan doa, atau pagelaran seni yang biasanya kerap ditemui dalam sebuah peresmian proyek infrastruktur lain. Malah, persemian ini diwarnai dengan aksi demo yang tak begitu besar yang dilakukan oleh beberapa orang.
Datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman, sekelompok orang menggunakan beberapa bus datang dan berhenti di depan Bundaran HI tepat setelah Jokowi memukul gong. Mereka berseru dan menolak pembangunan MRT ini. Jokowi hanya tersenyum dan menanggapi hal tersebut dengan santai.
"Itu biasa, itu teman-teman saya. Itu biasa kalau ada proyek ditolak sekelompok orang, tapi berguna untuk jutaan orang," kelakar Jokowi sambil tertawa kecil.
Setelah selesai meresmikan proyek tersebut, Jokowi menyempatkan berfoto dengan para direksi MRT dan berbincang-bincang dengan wartawan, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Satu ruas jalan di Bundaran HI sempat ditutup beberapa saat untuk acara peresmian tersebut.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Lurah Yang Tolak Lelang Jabatan Ketakutan

Sistem seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan camat dan lurah telah digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, sejumlah peserta seleksi tidak mengikuti ujian kompetensi, termasuk salah satunya Lurah Warakas Jakarta Utara, Mulyadi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku, sebelum lelang jabatan digelar, sudah menyosialisasikan dengan seluruh camat dan lurah. "Sudah ketemu dengan lurah semua, gak ada masalah," ujar Jokowi usai pembukaan dimulainya pengerjaan MRT di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Diakui Jokowi, mereka ada yang merasa keberatan dengan program lelang jabatan camat dan lurah. Namun, memurut Jokowi, hal itu adalah sesuatu yang wajar.
"Ada yang syok dan ada yang kaget, gak masalah. Karena mereka sudah nyaman dengan zona mereka," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku optimistis jika program lelang jabatan yang digulirkan akan menghasilkan pemimpin yang mampu melayani warganya. Jika ada camat dan lurah yang enggan mengikuti proses seleksi, hal ini karena sudah nyaman dengan zonanya.
"Ini sebuah ketakutan dan syok, mereka berada di zona kenyamanan," cetus Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tak Akan Temui Lurah Warakas yang Tolak Program Lelang Jabatan

Lurah Warakas, Mulyadi, masih terus kukuh pada pendiriannya untuk menolak program seleksi dan promosi jabatan terbuka, atau yang biasa disebut lelang jabatan. Lalu apakah Gubernur DKI Jakarta akan menemui Mulyadi untuk membicarakan masalah tersebut?
"Ndak," uja Jokowi usai meresmikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).
Jokowi pun menegaskan, program lelang jabatan tersebut merupakan sebuah kebijakan gubernur DKI.
"Ini adalah sebuah kebijakan saja," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Mulaydi bersikeras untuk menolak program lelang jabatan yang dicanangkan oleh Jokowi. Program itu diluncurkan untuk mencari lurah dan camat yang bisa bekerja optimal. Mulyadi menolak program tersebut karena menganggap tidak menghargai SK Gubernur sebelumnya yang telah memilih dan menetapkan lurah dan camat.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Luncuran MRT Dengan Acara Sangat Sederhana

Megaproyek mass rapid transit (MRT) yang diperkirakan menghabiskan dana triliunan rupiah diluncurkan dengan sangat sederhana, Kamis (2/5/2013) sore. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi serbamewah.
Acara peluncuran pembangunan MRT itu dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seluruh jajaran komisaris dan direksi PT MRT Jakarta serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta hadir dalam peluncuran tersebut. Selebihnya tidak ada undangan lain di acara itu.
Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, acara peluncuran hanya digelar di atas sebuah panggung dadakan berukuran 5 x 3 meter dan tinggi 50 sentimeter. Sehelai spanduk berukuran sedang bertuliskan "MRT Jakarta Dimulai" menjadi latar belakang panggung itu. Air mancur Bundaran HI menjadi penghias di belakang panggung.
Acara peluncuran dimulai pukul 17.00, dengan ditandai pembacaan doa dan ditabuhnya sebuah gong oleh Jokowi. Jokowi hanya memberikan penjelasan atas konsep MRT yang dicetak pada selembar kertas.
Acara berlangsung sekitar 30 menit tanpa ada sambutan dan perayaan khusus. Warga yang menyaksikan acara peluncuran itu juga tidak banyak. Arus lalu lintas sempat ditutup sementara waktu, tapi tidak terjadi kemacetan parah.
"Yang penting itu pembangunannya, peluncurannya biasa saja enggak apa-apa," kata Jokowi seusai meluncurkan pembangunan MRT di lokasi tersebut, Kamis (2/5/2013).
Hadir dalam acara itu Komisaris Utama PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara. Hadir pula Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami, Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Albert Farah, serta Direktur Keuangan Tuhiyat. Demikian pula Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, lalu Jaya Konstruksi dan Obayashi. Selanjutnya adalah Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Untuk anggarannya, diprediksi akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar Yen.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Soal Demo Tolak MRT, Jokowi: Masa Semua Orang Harus Senang

3 Orang berdemonstrasi menolak pembangunan MRT di depan Gubernur Jokowi di Bundaran HI. Jokowi seperti biasa, menanggapi demo itu dengan kalem.
"Ya biasa toh (ada yang demo). Masa semua orang harus senang. Dalam proses besar untuk jutaan orang ada satu atau dua yang protes itu biasa, itu masalah pendekatan dan komunikasi. Itu teman baik saya," kata Jokowi usai menghadiri soft launching pembangunan MRT di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013) petang.
Jokowi mengatakan, rel MRT dibangun menggunakan jalur layang untuk menghemat biaya. Menurutnya pembangunan jalur di bawah tanah akan menyebabkan biaya pembangunan membengkak.
"Itu kan menyangkut biaya, kalau lewat bawah semua itu dobel harganya. Nanti kalau semua di bawah tiketnya Rp 30 ribu, itu siapa yang rugi ya masyarakat luas. Kalau seperti ini ragu terus, nanti 24 tahun lagi baru mulai nih proyek," katanya.
Jokowi juga mengaku sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan masyarakat. "Tidak pernah diajak bicara gimana, wong di Balai Kota sudah beberapa kali, public hearing juga sudah. Jadi ini masalah komunikasi personal saja," katanya.
Saat ditanya jika nanti akan ada demo lagi, Jokowi mengatakan hal itu tidak akan mengganggu pembangunan MRT. "Tidak akan mengganggu (pembangunan), kemarin juga ada demo," katanya.
Proyek yang diresmikan Jokowi nantinya memiliki rute Lebakbulus-Bundaran HI. Belum jelas kapan pastinya proyek ini akan mulai groundbreaking. Jokowi mengatakan, semua itu akan diserahkan kepada pihak kontraktor yang sepenuhnya akan mengerjakan proyek senilai 125 miliar yen ini.
Namun Jokowi masih belum mengumumkan siapa perusahaan yang menjadi pemenang tender proyek MRT Jakarta tersebut.

Sumber :
news.detik.com

Warga Protes Jokowi Luncurkan MRT

Acara peluncuran pembangunan megaproyek mass rapid transit di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, diwarnai sedikit kericuhan. Seorang warga yang mengaku bagian dari Masyarakat Peduli MRT tiba-tiba datang ke tengah acara sambil berteriak menolak pembangunan MRT dengan konsep jalan layang.
"Kami menolak MRT dengan konsep (jalan) layang. Jangan biarkan Jakarta dirusak oleh orang-orang bermodal," kata Lieus Sungkhrisma di Bundaran HI, Kamis (2/5/2013) sore.
Sekitar lima meter dari tempat Lieus itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedang diwawancara oleh belasan wartawan setelah ia menabuh sebuah gong pertanda dimulainya pembangunan MRT. Menyadari ada warga yang menolak, Jokowi sempat melirik dan bergeser menuju mobil dinas yang terparkir tak jauh dari situ.
Lieus menolak pembangunan MRT karena ia menilai pembangunan itu tak disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Jika MRT dibandung dengan konsep jalan layang, ia khawatir MRT akan menambah kumuh area yang dillintasinya. Oleh karena itu, ia meminta MRT dibangun dengan konsep bawah tanah.
Secara terpisah, Jokowi menilai penolakan warga hanya masalah komunikasi. Ia mengklaim bahwa semua dokumen persyaratan pembangunan MRT telah komplet dan proyek itu harus segera dilaksanakan. "Saya kira ini hanya soal komunikasi, gampang itu, nanti kita temui, kita bicarakan," ujarnya.
Sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek MRT, Jokowi telah menggelar audiensi terbuka dengan warga dan pengamat perkotaan. Audiensi itu dilakukan untuk mendapatkan masukan dari warga tentang pelaksanaan MRT.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Setelah Muncul Menentang Jokowi, Lurah Warakas Tak Berani Ngantor

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi terang-terangan menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Jokowi soal lelang jabatan. Bak selebritis, kini banyak yang mencari Mulyadi. Dia pun memilih bekerja tak dari kantor.
"Saya jarang ngantor, banyak yang nyari termasuk wartawan," jelas Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menjamin walau tak ngantor, dia tetap bekerja normal menjalankan aktivitas sebagai lurah mengontrol RW dan RT. "Kita tetap bekerja," imbuhnya.
Mulyadi mengaku dirinya dekat dengan warga. Tak heran kalau kemudian saat dia menentang lelang jabatan Jokowi, dia didukung masyarakat.
"Itu spanduk tulisannya lanjutkan perjuangan," imbuh Mulyadi.


Sumber :
news.detik.com

Setelah 24 Tahun, Akhirnya Proyek MRT Diluncurkan

Pembangunan mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia segera dimulai. Hal itu ditandai dengan peluncuran megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Tuhan, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," kata Jokowi dalam acara peluncuran pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Hadir dalam acara itu Komisaris Utama PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara. Hadir pula Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami, Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Albert Farah, dan Direktur Keuangan Tuhiyat.
Pemenang tender MRT telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MRT pada pekan lalu. Namun, hasilnya baru diumumkan secara internal pada para peserta tender.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ini Penampakan Jokowi Luncurkan MRT dari Atas HI

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Bundaran HI. Acara itu berlangsung sederhana di pinggiran HI. Pemandangan dari atas HI tampak beberapa orang berkumpul di sebuah titik.
Berdasarkan gambar yang diambil pembaca detikcom Nugroho Fadil sekitar pukul 17.00 WIB, Kamis (2/5/2013) sore dari The Plaza Office Tower lantai 36, terlihat orang-orang yang menghadiri acara itu. Jokowi memang tak terlihat, tapi pastinya ada di kerumunan itu.
Peluncuran itu sedikit membuat lalu lintas tersendat. Selain jam pulang kantor, juga banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya melirik acara yang dihadiri Jokowi.
Lokasi tempat peluncuran memang menyita ruas jalan. Walau tak mengganggu, tapi lokasi itu biasanya digunakan para pengendara dari arah Thamrin untuk berputar ke Plaza Indonesia.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Pukul Gong Luncurkan MRT di Bundaran HI

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, akhirnya akan segera dimulai. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangunan MRT Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI di Bundaran HI.

Pantauan detikcom, Kamis (2/5/2013), Jokowi tiba di Bundaran HI pukul 16.55 WIB. Begitu tiba, Jokowi yang tampak mengenakan kemeja putih tersebut langsung disambut oleh Direktur Utama PT MRT, Dono Boestami dan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono.
"Terima Kasih Pak Gubernur sudah mengadakan acara ini. Sekaligus kami melaporkan status akhir proyek ini. Proses tender masih berlangsung Pak, dan hari ini masa sanggah sudah berakhir, meskipun tadi ada dua pertanyaan dan langsung kami jawab tadi. Kami akan melanjutkan dengan menerbitkan letter of assesment kepada dua kosnsorsium tender dari 3 paket pekerjaan," ujar Dono di Bundaran HI.
Usai mendengarkan laporan Dono, Jokowi pun langsung meresmikan proyek MRT Jakarta.
"Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," ujar Jokowi.
Acara peresmian tersebut dilanjutkan dengan prosesi pemukulan gong.
"Dengan mengucap Bismillahirrahminrrahim, pembangunan MRT Jakarta hari ini dimulai," kata Jokowi yang dilanjutkan dengan pemukulan gong.
Di akhir acara, Jokowi mengatakan, nantinya akan ada stasiun bawah tanah untuk menunjang sarana transportasi publik tersebut.
"Ketika dinyatakan dimulai, maka nanti akan ada stasiun bawah tanah, di bawah Bundaran HI," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas Masih Pikir-pikir Menggugat ke MK

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi pernah berniat mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal lelang jabatan yang dilakukan Jokowi-Ahok. Itu dulu, tapi kini Mulyadi mengaku masih pikir-pikir. Belum pasti dia menggugat ke MK.
"Belum, belum. Nanti, nanti," jelas Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia mengaku, masih melakukan konsultasi. Dia juga baru akan mengadu ke sejumlah pihak terkait. "Jabatan lurah dan camat itu kan jabatan karier," jelasnya.
Menurut dia, dirinya juga tidak ikut tes lelang jabatan. Walau dia ditawari ikut tes susulan, Mulyadi mengaku juga belum memikirkan soal itu.
"Ya nanti, nanti," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

PDIP Tepis Kemungkinan Duet Gita-Jokowi di Pemilu 2014

Gita Wirjawan disebut akan dicapreskan Partai Demokrat, pendampingnya kabarnya sedang dalam proses negosiasi dengan Joko Widodo (Jokowi). Apa kata PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi?
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengapresiasi ada partai lain yang memiliki ketertarikan kepada Jokowi. Namun, dia mengatakan, keputusan mengenai capres ataupun cawapres partainya, ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita tidak bisa melarang-larang yang memberikan survei dan apresiasi, namun biarlah dia (Jokowi -red) konsenstrasi membenahi Jakarta," kata Maruarar saat berbincang, Kamis (2/5/2013).
Ara, demikian dia biasa disapa, mengatakan saat ini adalah fase bagi Jokowi untuk membuktikan kinerjanya kepada masyarakat Jakarta yang telah memilihnya. Dia berharap Jokowi diberi kesempatan untuk membuktikan diri tanpa direcoki kepentingan politik.
"Ini fase pembuktian untuk Jokowi, masa pembuktian bisa mengatasi masalah di Jakarta, apakah bisa di tangan dia ada perubahan. Jangan direcoki dia dengan pragmatisme, jangan direcoki kepentingan politik, rakyat jakarta membutuhkan solusi, kalau ada partai lain yang memberikan apresiasi dan harapan, kita apresiasi," tuturnya.
"Waktu jokowi sekarang adalah untuk membuktikan bisa mengatasi masalah di Jakarta," imbuh �anggota Komisi XI DPR ini.
Duet Gita-Jokowi di Pilpres 2014 diisukan menjadi keinginan sejumlah petinggi PD. Dalam perbincangan dengan sumber yang cukup kompeten, duet Gita-Jokowi bahkan menjadi pasangan yang paling diharapkan bisa diusung PD di Pilpres 2014.M eskipun ada sejumlah petinggi PD yang juga mengincar kursi RI 1.
"Makanya Jokowi kalau kita lihat menarik, menjanjikan perubahan, demikian juga dengan Gita. Ini bukan mimpi di siang bolong," ujar Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.

Sumber :
news.detik.com

Janji Jokowi Dipenuhi, Makasar Tetap Banjir

Janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperbaiki tanggul yang jebol di RW 07, Makasar, Jakarta Timur, saat Ibu Kota diterjang banjir bulan Januari 2013 lalu, ditepati. Namun, rupanya upaya tersebut tidak berpengaruh banyak. Sebanyak 300 kepala keluarga di wilayah tersebut tetap banjir.
Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu (1/5/2013) malam, membuat Kali Cipinang, meluap. Air pun berangsur-angsur merendam permukiman warga serta menutup Jalan Pusdiklat Depnaker, akses penghubung antara Kecamatan Makasar dengan Kecamatan Kramat Jati dengan ketinggian 10 - 50 cm.
Camat Makasar Makmum Gozali mengatakan, banjir yang terjadi kali ini bukan disebabkan oleh tanggul yang jebol, namun ketinggian kali yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Hal itu pun menyebabkan ketika intensitas air meningkat, melimpas ke wilayah yang ada di sekitarnya.
"Apalagi, Kali Cipinang itu kan meliuk-liuk, selain itu ada juga bagian kali yang lebar, ada juga yang sempit, sehingga itulah yang menyebabkan air menggenangi wilayah yang di bawahnya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis siang.
Di bagian Kali Cipinang lain yang bersebelahan dengan Jalan Pusdiklat Depnaker, lanjut Gozali, pihaknya telah mengantisipasi limpasan air jika intensitas meningkat, yakni dengan memasang puluhan karung berisi pasir. Meski masih kurang efektif mengantisipasi limpasan.
Gozali melanjutkan, ia mendapatkan informasi bahwa Kali Cipinang akan giliran dinormalisasi. Meski demikian, warga tampaknya harus lebih bersabar menunggu salah satu program yang bisa mengurangi banjir di Kecamatan Makasar itu. Pasalnya, anggaran normalisasi Kali Cipinang tak turun di 2013, melainkan 2014 mendatang.
"Belum ada anggaran. Kita menunggu prioritas Kali Sunter dulu, baru Kali Cipinang. Sampai saat itu, hanya menumpuk badan kali menggunakan pasir saja yang bisa kita lakukan," lanjut Gozali.
Sebelumnya diberitakan, hujan berintensitas lebat yang mengguyur DKI Jakarta, Rabu malam menyebabkan sejumlah kali meluap. Kali Cipinang, Makasar, Jakarta Timur, salah satunya. Bahkan, luapan air kali tersebut, menyebabkan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Makasar dengan Kecamatan Kramat Jati, nyaris putus.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Klaim Pengerukan Seluruh Sungai Sudah Dimulai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim telah memulai pengerukan di seluruh sungai di Jakarta. Program pengerukan itu dilakukan untuk memperdalam sungai, sebagai bagian dari program normalisasi sungai guna menekan potensi terjadinya banjir.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, untuk mengeruk 13 sungai yang ada di Jakarta, pihaknya mengerahkan 170 unit ekskavator. Adapun sumber dananya berasal dari APBD DKI 2013.
"Di semua sungai-sungai sudah dimulai pengerukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Sementara untuk memperbaiki tanggul yang jebol, Jokowi mengaku semua tergantung kondisinya. Bila mengikuti aturan, proyek perbaikan tanggul harus dilakukan dengan proses lelang. Kecuali bila mendesak, eksekusinya akan langsung ditangani oleh dinas terkait.
"Kalau darurat nanti Dinas Pekerjaan Umum yang langsung mengerjakan," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas: Memang Kelurahan Anggarannya Triliunan?

Lurah Warakas, Jakarta Utara Mulyadi benar-benar nekat melawan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Bayangkan, dia mempersoalkan lelang jabatan lurah dan camat yang digagas Jokowi-Ahok guna mendapatkan calon yang kompeten.
"Kenapa hanya jabatan lurah dan camat, ini saja tanda tanya. Emang anggarannya triliunan," sindir Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menegaskan, anggaran kelurahan dan kecamatan hanya sedikit. "Hanya ratusan juta, nggak sampai miliaran juga," jelasnya.
Menurut dia juga, Jokowi mesti taat aturan. Sesuai UU, jabatan lurah dan camat itu jabatan karier, jadi tidak dilelang.
"Karier ke depan bagaimana ini? Nanti nggak ada jabatan karier. Kalau mau ubah UU dulu," jelas Mulyadi yang memilih tak ikut lelang jabatan ini.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Penantang Jokowi: Lelang Jabatan Itu Kasar Sekali

Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi tiba-tiba membantah akan melayangkan gugatan terkait lelang jabatan camat dan lurah yang diadakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi mengatakan dia hanya keberatan dengan sistem lelang jabatan yang digulirkan Jokowi.
Menurut Mulyadi, aturan dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur sistem lelang jabatan.
"Sistem yang mana? Di UU Nomor 32 sudah jelas. Jangan pakai kata-kata lelang jabatan lah. Kasar banget kesannya. Memang lurah camat itu nembak apa? Kita juga sudah diuji, sudah ada assessment dan segala macam. Enggak usah pake lelang jabatanlah," jelas Mulyadi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi mengaku dia bukannya tidak setuju dengan program tersebut. Namun, dia meminta Jokowi untuk memikirkan kembali soal lelang jabatan.
"Bukan enggak setuju. Tapi tolong lah ditelaah lagi," kata Mulyadi.
Selain itu, Mulyadi juga membantah jika dirinya berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi akan lelang jabatan. "Enggak. Saya enggak pernah ngomong gitu," kilahnya.
Sebelumnya, Mulyadi dengan tegas menolak kebijakan Jokowi soal lelang jabatan. Bahkan, dia mengancam akan membawa kebijakan lelang jabatan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah yang tidak ikut hari ini nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK," ujar Mulyadi di Jakarta, Senin (29/4).
Mulyadi menjelaskan, seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu dengan SK Gubernur. Jika tidak, Jokowi dinilai telah melabrak Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
 

Sumber :
merdeka.com

Lurah Warakas: Saya Enggak Pernah Ngomong Gugat Jokowi

Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi membantah jika dirinya akan melayangkan gugatan terhadap lelang jabatan camat dan lurah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak pernah bicara terkait gugatan ke Jokowi.
"Enggak ada, enggak ada (gugatan). Saya enggak pernah ngomong gitu," tegas Mulyadi saat dihubungi wartawan melalui telepon di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Diakui Mulyadi, dirinya bingung siapa yang mengembuskan berita kalau dirinya akan menggugat Jokowi soal lelang jabatan Camat dan Lurah. "Enggak tau itu siapa yang ngomong," kelitnya.
Mulyadi menduga, ada pihak yang sengaja memelintir terkait pemberitaan dirinya. "Ya iya kali. Saya enggak pernah ngomong," tandasnya.
Sebelumnya, Mulyadi mengaku sudah berkonsultasi ke Yusril Ihza Mahendra soal rencana gugatannya terhadap Jokowi. Mulyadi menilai lelang jabatan yang dilakukan Jokowi mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
"Seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu. Itu kan sama saja melecehkan kita lurah dan camat yang masih menjabat dan susah payah membangun karier," kata Mulyadi.

Sumber :
merdeka.com

Lawan Jokowi, Lurah Warakas: Saya Bisa Komputer & Internet Sedikit-sedikit

Lurah Warakas, Jakarta Utara Mulyadi menolak ikut seleksi lelang jabatan lurah dan camat. Ada tudingan datang, penolakan dia ikut seleksi karena tak bisa komputer dan internet. Seleksi lelang jabatan memang menggunakan tekhnologi. Apa kata Mulyadi?
"Bukan itu faktornya, saya bisa komputer dan internet sedikit-sedikit," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi menegaskan, yang utama soal jabatan karier birokrasi. Sesuai UU ada pangkat dan golongan seorang lurah. "Lurah dan camat itu kan jabatan karier. Lelang jabatan ini bisa mengganggu," jelasnya.
Dalam UU Pemerintahan Daerah juga tak ada yang namanya lelang jabatan untuk jabatan karier. "Bagaimana karier ke depan PNS nanti kalau tidak ada jabatan karier," jelasnya.
Dia memberi saran, kalau Jokowi ingin melakukan lelang jabatan karier, harus mengubah aturan perundang-undangan dahulu. "Ubah dulu aturannya," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Ketua PD: Duet Gita-Jokowi Bukan Mimpi di Siang Bolong

Gita Wirjawan disebut-sebut akan dicapreskan Partai Demokrat, pendampingnya kabarnya sedang dalam proses negosiasi dengan Joko Widodo (Jokowi). Duet Gita-Jokowi diyakini bukan mimpi di siang bolong.
"Bukan mimpi di siang bolong. Sebenarnya itu sebuah fenomena masa depan," tegas Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.
Menurut Kasto, Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya pemahaman mendalam terhadap kompetisi global. Dari segi politik dan ekonomi harus kokoh.
"Gita humble sekali di perekonomian dan Jokowi sangat demokratis dan begitu humanis. Dua orang ini kan representasi generasi muda dan tidak punya beban sejarah masa lalu," kata Kasto.
Duet Gita-Jokowi di Pilpres 2014 diisukan menjadi keinginan sejumlah petinggi PD. Dalam perbincangan dengan sumber yang cukup kompeten, duet Gita-Jokowi bahkan menjadi pasangan yang paling diharapkan bisa diusung PD di Pilpres 2014.M eskipun ada sejumlah petinggi PD yang juga mengincar kursi RI 1.
"Makanya Jokowi kalau kita lihat menarik, menjanjikan perubahan, demikian juga dengan Gita. Ini bukan mimpi di siang bolong," tandas Kasto.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Warakas Akan Adukan Jokowi ke SBY, DPR, dan Mendagri

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi tak gentar menghadapi Jokowi-Ahok. Dia akan mengadukan tindakan Jokowi-Ahok soal lelang jabatan ke pemerintahan pusat. Mulai dari Presiden SBY, DPR, sampai Mendagri.
"Saya akan bawa ini ke yang lebih tinggi. Ke yang membuat UU, Perpu, PP. Pokoknya yang lebih tinggi dari Jokowi," kata Mulyadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia membeberkan alasan pengaduan ini. Jokowi jelas melanggar peraturan. Jabatan lurah dan camat itu bukan jabatan politik seperti gubernur, tetapi jabatan karier.
"Itu diatur di UU," imbuhnya.
Mulyadi juga meminta agar Jokowi-Ahok memikirkan bagaimana nanti nasih wakil camat atau wakil lurah. Mereka adalah PNS karier.
"Kenapa yang dilelang hanya lurah dan camat saja? Jabatan PNS kan juga banyak," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Keruk sungai, Jokowi kerahkan 170 eskavator

Banjir sudah menjadi langganan saat hujan deras turun di Jakarta dan sekitarnya. Berbagai upaya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi persoalan yang seakan sudah mendarah daging di Ibu Kota itu.
Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi adalah normalisasi sungai dengan cara menggeruknya. Jokowi mengaku, penggerukan sudah dilakukan di sejumlah sungai yang melintas di Jakarta.
"Ada 170 eskavator di semua sungai. Sudah dimulai pengerukan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Jokowi juga berjanji akan segera memperbaiki tanggul Kali Krukut di Pela Mampang, Jakarta Selatan yang jebol akibat hujan deras kemarin. Akibat jebolnya tanggul, ratusan rumah warga terendam hingga 1 meter.
"Ya diperbaiki. Kalau darurat seperti itu PU yang langsung kerjakan," tandasnya.
Kemarin, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta. Akibatnya, banjir kembali terjadi di perumahan warga dan jalan raya. Arus lalu lintas di Ibu Kota pun macet parah.

Sumber :
merdeka.com

Rumah Masih Banjir, Warga Kampung Pulo Kritik Jokowi

Permasalahan banjir seperti tidak ada habis-habisnya jika dibicarakan di Jakarta. Mulai dari permasalahan sampah, hingga pemukiman warga yang padat sehingga menjadi hambatan aliran sungai.
Hujan deras yang turun sejak kemarin sore membuat Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, hingga kini masih direndam banjir. Warga mengaku semakin resah dan mendesak Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta agar segera mempercepat penyelesaian proyek bantaran kali Ciliwung.
"Dana pemerintah itu sudah turun padahal, kemarin saja bapak saya ikut rapat di kecamatan. Artinya memang akan ada penggusuran rumah warga yang ada di bantaran kali," kata Asep (39) warga Gang V, Kampung Pulo, Kamis (2/5/2013).
Asep menjelaskan, dalam proyek ini memang belum ada kepastian dalam teknis penggusuran. Pemerintah dan warga masih bernegosiasi, namun hingga kini belum ada kabar lanjutan.
"Kemarin pemerintah katanya mau penggusuran 30 sampai 50 meter, tapi warga sini mah pengennya maksimal 25 meter aja, bisa abis mas rumah saya. Rumah saya agak dekat bantaran," ujar Asep sambil tertawa.
Warga Gang III, Roni (50) juga menuturkan bahwa sebelum zaman kekuasaan Jokowi, proyek penggusuran ini sudah pernah mau dilaksanakan. Hingga kini Roni juga semakin berharap pelaksanaan proyek tersebut bisa dilakukan secepatnya oleh mantan wali kota Solo tersebut.
"Tuh, dari zaman Ali Sadikin aja udah pernah mau ada rencana penggusuran. Padahal itu zaman kapan juga. Sampai sekarang mana, nggak jadi lagi terus, nggak jadi lagi," kata Roni.
Lain halnya dengan Syarifuddin (27), warga Gang V. Menurutnya, banjir yang terjadi di kampungnya sudah sering terjadi, dan ia hanya bisa pasrah pada pemerintah tanpa ada aspirasi.
"Biasa saja mas, sudah sering juga banjir. Pemerintah gitu-gitu saja. Saya sih pasrah, enggak berharap banyak lah, biar saja," papar Syarifuddin.
Masyarakat Kali Pulo itu sangat berharap agar Jokowi mau mendengarkan aspirasi masyarakat kecil seperti mereka. Karena menurut mereka, permasalahan banjir ini adalah fatal dan harus segera diselesaikan.
"Sudah deh, saya nggak berharap kok, tapi berharap banget. Tolonglah Pak Jokowi dirapiin bantaran Kali Ciliwung. Jangan molor-molor lagi. Masalah banjir fatal. Mumpung dia masih berjabat gubernur selesaikan dong, ini suara kami sebagai rakyat kecil," tambah Asep.

Sumber :
merdeka.com

Ini Saran Lurah Warakas ke Jokowi-Ahok Soal Jabatan di Birokrasi DKI

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi menolak lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan Gubernur DKI Jokowi dan Wagub Basuki T Purnama atau Ahok. Mulyadi malah memberi saran ke Jokowi-Ahok bagaimana mengisi jabatan di birokrasi DKI.
"Jabatan yang kosong di lurah dan camat itu saja yang diisi," jelas Mulyadi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/5/2013).
Dia menentang lelang jabatan bagi seluruh posisi lurah dan camat. Sesuai UU Pemerintahan Daerah, jabatan untuk posisi lurah dan camat itu diisi berdasarkan karier.
"Yang namanya kenaikan pangkat dan golongn jelas banget. Kasihan nanti Sekcam dan wakil camat," imbuhnya.
Mulyadi mengaku warga juga mendukung keputusannya menolak lelang jabatan. Dia memberi bukti adanya spanduk membela dirinya yang dipasang warga.

Sumber :
news.detik.com

Lurah Warakas: Jokowi Selesai Jadi Gubernur 5 Tahun Mudik, Kalau Lurah?

Lurah Warakas, Jakut Mulyadi maju terus menantang Gubernur DKI Jokowi. Mulyadi mengaku ada warga dan ratusan lurah yang bersamanya. Mulyadi bahkan menyindir cara Jokowi melakukan lelang jabatan lurah dan camat.

"Gubernur itu jabatan politik. Jokowi 5 tahun jadi gubernur, terus selesai pulang kampung. Kalau lurah bagaimana?" jelas Mulyadi saat berbincang detikcom, Kamis (2/5/2013).

Lurah, lanjut Mulyadi merupakan jabatan karier. Untuk menjadi seorang lurah atau dalam strata PNS mesti memenuhi kriteria tertentu.

"Saya ini jadi lurah sudah melalui berbagai macam uji kompetensi dan pendidikan. Mulai dari kebangsaan, kebijakan publik, pemerintahan. Terus uji lelang jabatan ini apalagi," jelasnya.

Dahulu pada 1985, dia diuji kompetensi bersama 40 ribu orang lainnya. Dia pun lolos dan sukses bisa menjadi lurah di Warakas saat ini.

"Yang namanya jenjang karier dan kepangkatan itu jelas. Lihat saja di UU 32 Tahun 2004. Tidak pakai lelang jabatan," tutupnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Soft launching MRT akan diisi doa bersama

Pengumuman pemenang lelang dan soft launching rencana pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta bakal dilakukan sore ini. Soft launching MRT bertempat di Bundaran Hotel Indonesia (HI) tepat pukul 17.00 WIB.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan membocorkan secara detail bagaimana kemasan acara soft launching MRT sore nanti. Dia hanya memastikan, soft launching akan diisi dengan doa bersama.
"Ya nanti jam 17.00 WIB. Ya sudah disiapkan, yang sabar jadi orang. Jadi tunggu jam 17.00 WIB ya. Sudah kita pastikan. PT-nya mestinya datang, yang menang mesti datang, komisaris mesti datang, semua harus datang," jelas Jokowi di Balai Kota, Kamis (2/5/2013).
Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah dilanjutkannya proyek pembangunan MRT. "Doa bersama. Peluncuran MRT lah, nanti kesanalah. Kita ngomong simpel aja. Yang paling penting MRT-nya jalan," tegas Jokowi.
Pembangunan proyek MRT Tahap I, yakni ruas Lebak Bulus-Bundaran HI, sempat terhambat lantaran saat itu pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepakat soal porsi pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Proses pembahasan proyek sepanjang 15,2 kilometer yang digagas sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu pun mesti melewati lika-liku yang tidak sedikit.
Padahal, MRT merupakan salah satu proyek yang diandalkan buat menyediakan transportasi umum layak, dan dapat mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Diharapkan dengan berpindahnya masyarakat menggunakan moda transportasi umum, dapat menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta yang kadang tidak dapat ditolerir lagi.

Sumber :
merdeka.com

Basuki: Jadi Jurkam, Pak Jokowi Taat Partai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kerap didapuk menjadi juru kampanye pemenangan pasangan calon gubernur yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal itu, kata dia, berarti Jokowi merupakan contoh kader partai yang taat.
"Bagus dong. Pak Jokowi kan taat sama perintah partai. Tanpa dukungan partai, Pak Jokowi enggak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Untuk menjadi jurkam, Jokowi harus mengajukan cuti kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Gubernur DKI. Sehingga tugas-tugas kegubernurannya dapat dilimpahkan kepada Wakil Gubernur, yaitu Basuki.
Seperti yang sebelumnya pernah ia lakukan saat menjadi jurkam untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan dan Heru Sujatmoko. Namun, ketersediaan Jokowi untuk menjadi jurkam sempat menjadi polemik karena tak mendapat izin cuti dari Mendagri saat berkampanye untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.
Untuk diketahui, Jokowi kembali akan diterjunkan PDI-P untuk menjadi juru kampanye pemenangan pasangan calon cagub-cawagub. Kali ini, ia bertugas ke Bali untuk memompa semangat simpatisan pasangan kandidat gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan. Dua kader tulen PDI Perjuangan yang bertarung di Pilgub Bali 15 Mei 2013.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri juga akan mengawal langsung berorasi dalam kampanye terbuka. Megawati akan datang tanggal 6 Mei 2013 dan berkampanye pada 7 Mei sampai tanggal 9 Mei 2013.
Jokowi akan datang pada 4 Mei 2013 dan bakal memompa semangat kader dan simpatisan PDIP pada 5 Mei 2013 di Denpasar. Selain memiliki alasan tanggung jawab partai untuk menjadi jurkam di Bali, Jokowi juga punya 'utang budi' saat Pilkada DKI Jakarta 2012.
Puspayoga dan Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi alias Tjok Rat, turut berperan dalam pemenangan Jokowi. Jurkam nasional yang siap berkampanye untuk pasangan Puspayoga dan Sukrawan antara lain, Sekjen Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Rano Karno.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Wali Kota Jakut Sebut Lurah Warakas Tak Sengaja Tentang Jokowi

Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiono angkat bicara soal sikap kritis Lurah Warakas, Mulyadi terhadap kebijakan lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Mulyadi tidak sengaja mengeluarkan pernyataan yang menentang kebijakan lelang jabatan.
Sebab, saat diwawancarai para wartawan, Mulyadi sedang sakit dan baru saja selesai menjalani perawatan.
"Pertama yaitu karena dia lagi sakit sudah dipasang ring di jantung ya. Jadi pada saat itu dia menjawab entah siapa itu wartawan yang nanyanya, jawabannya agak ngaco. Padahal saya tanya nggak ada kok rencana untuk itu. Dia menyampaikan nggak ada rencana untuk melakukan gugatan atau apalah semacam itu. Jadi pada saat kemarin dia habis diwawancara itu, dia langsung opname," jelas Bambang usai menghadiri preview Jakarta Fashion and Food Festival tahun 2013 di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Menurutnya, perawatan kesehatan yang dijalani Mulyadi berpengaruh terhadap daya pikirnya. Dia memperkirakan saat pernyataan itu keluar, kondisi Mulyadi sedang tidak stabil sehingga asal jawab saja.
"Kondisinya juga lagi tegang, bisa ngaruh juga. Yang bersangkutan pasti bilangnya ya begitu nggak akan melakukan hal tersebut. Jadi sebenernya nggak ada masalah," terangnya.
Bambang juga membantah jika Mulyadi masih berkoar-koar di media soal rencana gugatan lelang jabatan ke MK. Sebab, kemarin dia telah memanggil Mulyadi dan dalam pengakuan tersebut tidak ada rencana untuk menggugat.
"Karena memang hanya ada orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan dia saja, dia sendiri yang menyampaikan," ucapnya.
Sementara, mengenai adanya dukungan dari warga Warakas kepada Mulyadi, Bambang mengaku hal tersebut hanya pemanfaatan situasi oleh kepentingan menjelang Pemilu 2014.
"Makanya kita nggak perlu harus diperdebatkan karena yang bersangkutan sudah bilang nggak niat seperti itu. Karena kalau ditumpang-tumpanginkan jadi lupa semua," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Tahun depan, Jokowi bikin parkir di bawah Monas

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Salah satu hal yang dikeluhkan Budi adalah banyaknya parkir liar.
"Karena permintaan masyarakat akan pendidikan di Lemhanas. Karena banyaknya peserta pasti akan mengganggu lahan parkir. Yang mengganggu Pak Jokowi. Kami menyampaikan keluhan. Karena kami akan membuka pendidikan di Lemhanas lebih terbuka lagi kalau dulu militeri, sekarang lebih banyak lagi," kata Budi di Balai Kota, Kamis (2/5).
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi telah mempersiapkan konsep parkir yang tertata apik. Menurutnya, pihaknya akan membangun parkir bawah tanah di kawasan Monas.
"Tahun depan kami akan mulai bangun parkir dalam tanah, di depan kita, di IRTI Monas. Jadi nanti semuanya akan di dalam, enggak ada yang di atas tanah," jelas Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu menjelaskan, realisasi pembangunan parkir bawah itu akan dimulai pada 2014 mendatang. Sedangkan yang membangun adalah pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dana APBD.
"Oleh Pemprov DKI. Lewat dinas PU mungkin. Jadi tahun ini baru perencanaan, DED (Design Engineering Detail) jadi tahun depan pelaksanaannya," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Curhat Soal Parkir Liar

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Parkir liar yang kian meraja menjadi topik hangat yang dibahas dua tokoh ini.
Budi yang mengenakan baju dinas warna coklat ini melakukan pertemuan hingga sekitar pukul 11.35 WIB di kantor Jokowi, Gedung Balaikota, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2013)
Dalam pertemuan itu, Budi menyampaikan rencana pendidikan di Lemhannas. Menurut dia, pertemuan tadi membahas parkir liar yang menghiasi sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Kami menyampaikan juga karena kan permintaan masyarakat juga akan pendidikan di Lemhannas. Karena banyaknya peserta itu pasti akan mengganggu lahan parkir. Yang mengganggu Pak Jokowi," kata Budi
"Jadi kami menyampaikan keluhan. Karena kami akan membuka pendidikan di Lemhannas. Secara fisik akan mengganggu Pak Jokowi dan Pak Jokowi memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami," lanjut dia.

Sumber :
news.detik.com

Warga Warakas: Makanya Jokowi "Blusukan" ke Sini, Dong...

Warga Warakas meminta Joko Widodo melihat daerah mereka dan melihat hasil kerja Mulyadi sebagai lurah. Menurut mereka, setelah jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi belum pernah blusukan ke sana.
Teli, Ketua RT 03/09 Warakas, mengatakan kalau Jokowi sudah pernah blusukan ke Warakas saat ia masih bertarung dengan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012. Menurutnya, Warakas merupakan salah satu lumbung suara pemenangan Jokowi-Basuki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
"Ya, kalau saya penginnya Pak Jokowi blusukan ke sini dong untuk memberikan ketenangan ke kita. Sekalian Pak Jokowi bisa lihat kinerja Pak Lurah dan lihat bagaimana warga mencintai lurahnya," kata Teli saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/5/2013).
Saat warga sedang menggalang dukungan melalui tanda tangan di atas spanduk yang dibentangkan di tembok samping kantor Kelurahan Warakas, riuh warga yang menyorakkan dukungan mereka untuk Mulyadi. Warga bersorak yel-yel seperti "Hidup Mulyadi!", "Mulyadi Yes, Jokowi No", dan sebagainya.
Selain membentangkan spanduk dukungan sepanjang 10 meter dan lebar 0,5 meter di samping kantor Kelurahan Warakas, warga juga berencana untuk mengumpulkan tanda tangan bersama stempel itu kepada Gubernur Jokowi. Mereka juga berencana membawa piala dan penghargaan yang telah diraih warga selama kepemimpinan Mulyadi. Piala dan penghargaan itu akan ditunjukkan kepada Jokowi sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Mulyadi.
Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat, Tasimun (65). Tasimun menganggap Mulyadi memiliki program-program peduli lingkungan yang diterapkan untuk warganya. Program itu pula yang membawa Warakas menjuarai berbagai perlombaan antarwilayah.
Penghargaan yang baru mereka terima adalah Juara II Kampung Bersih dan Sehat atas perlombaan yang diselenggarakan Pemprov DKI bersama Bank Mandiri. "Ada program Pak Lurah untuk potisasi lingkungan. Kalau anda keliling semua rumah warga, pasti ada pot yang berisi tanaman," ujar Tasimun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Lurah Penantang Jokowi Sumpah Baru Tahu Spanduk Dukungan Dirinya

Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi, belum mengetahui adanya dukungan warga yang diberikan kepadanya melalui spanduk berisikan tanda tangan. Namun, dia berharap antusiasme warga itu bisa jadi bahan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan kebijakan.
"Itu kan masyarakat semua yang bicara, bukan lurahnya, semoga pemerintah bisa melihat mereka (warga), bukan saya. Saya harap pemerintah bisa lihat, kalau masyarakat yang lihat saya, jadi tolong lihatlah masyarakat," ujar Mulyadi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Mulyadi menambahkan pihaknya tidak pernah menduga bentuk dukungan warga hingga seperti ini. Mulyadi sebagai lurah pun belum pernah melihat spanduk berisi tanda tangan warga yang dibentangkan di dekat pintu masuk kantor Kelurahan Warakas itu.
"Saya sendiri belum lihat, saya baru dengar karena Anda kasih tahu saya, demi Allah. Saya memang dekat dengan warga, tapi saya gak nyangka kalau warga mendukung saya seperti itu," ujar Mulyadi.
Menurut Mulyadi, dukungan tersebut bisa jadi diberikan karena sikapnya yang dekat dan sering mengunjungi warga. Apalagi kunjungan yang dilakukan dalam rangka melayani warga untuk kebersihan dan ketertiban administrasi.
"Ya mungkin karena RT itu juara 1 dan dapat penghargaan Jakarta Clean and Clear dan ketertiban administrasi tingkat Provinsi dari Bank Mandiri tahun lalu," bebernya.
Sebelumnya, sejumlah warga membuat dukungan moril dalam bentuk spanduk kain berwarna putih dengan ukuran 10 meter X 50 sentimeter, yang dibentangkan di pintu masuk kantor Kelurahan. Berbagai macam tulisan salah satunya, 'Jangan macam-macam dengan Warakas', hingga 'Mulyadi Lurah Wong Cilik'.

Sumber :
merdeka.com

4 Lirikan Capres Jokowi

Katakan tidak maju capres 2014! Mungkin itu prinsip yang masih dipegang teguh Joko Widodo (Jokowi). Lirikan para capres top yang berminat meminang ini rupanya belum mampu melelehkan hati Jokowi.
Prabowo, Aburizal Bakrie, Gita Wiryawan hingga Hatta Rajasa mulai kesemsem dengan figur Jokowi yang low profile. Tokoh-tokoh partai dan birokrat itu digadang-gadang untuk bersanding dengan orang nomor satu di Jakarta itu.
Jokowi dianggap sebagai figur potensial yang dapat mereguk kemenangan di Pilpres mendatang.
Namun, tawaran menarik itu belum menjadi fokus perhatian bagi sarjana Kehutanan UGM ini. Ayah 3 anak itu masih tetap pada pendiriannya ingin mengurus segudang permasalahan Ibukota.
Berikut 4 lirikan capres top yang belum menaklukkan hati Jokowi:

Prabowo
Kandidat capres mulai mencari pasangan cawapres untuk Pilpres 2014. Kabarnya, Prabowo sedang mengincar gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi kandidat cawapresnya.
"Bisa saja Pak Prabowo melihat Jokowi, Pak Prabowo kagum dengan apa yang dikerjakan Pak Jokowi hari ini, maka harapan kita lebih bagus dalam membangun Indonesia ini Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Jokowi," kata Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Menurut Desmon, Prabowo-Jokowi adalah pasangan serasi. Kombinasi ketegasan militer didampingi birokrat yang rajin blusukan.
"Jokowi ini kan karakter baru kepemimpinan, tinggal kita combine dengan ketegasan Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo presidennya karena Indonesia ini luas, Jokowi lebih kepada operasional dan blusukan," katanya.
Namun rupanya Jokowi menolak halus peluang pinangan Prabowo.
"Oh ndak, ndak," kilah Jokowi sembari tersenyum, di sela-sela kunjungan ke SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (1/5/2013)
Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta secara langsung untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2014. Isu beredar Jokowi menampik tawaran Prabowo sehingga hubungan keduanya memanas.
Jokowi juga menampik pernah bertemu secara khusus dengan Prabowo menyangkut hal ini. "Ndak ada tuh," katanya masih sembari tersenyum.
Para petinggi Partai Gerindra membocorkan Ketua Dewan Pembina partainye mengincar Jokowi menjadi cawapres. Namun rencana Prabowo meminang Jokowi bisa terhalang kisruh PDIP-Gerindra yang belum reda.
Saat ditanya apakah isu seputar Pilpres membuat komunikasinya dengan Prabowo memanas, Jokowi pun hanya menggelengkan kepala, tentu saja sembari tersenyum.

Hatta Rajasa
Spanduk dukungan Jokowi-Hatta di Pilpres 2014 bertebaran di Solo. PAN pun kaget danmengaku tak memasang spanduk tersebut untuk mendongkrak popularitas Hatta Rajasa.
"Yang masang siapa itu? Yang jelas sih bukan kita, PAN tidak memasang spanduk apapun apalagi memasangkan dengan Hatta dengan Jokowi," kata Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo, kepada detikcom, Jumat (26/4/2013).
PAN menganggap spanduk tersebut sebagai aspirasi masyarakat Solo yang mendukung Hatta Rajasa. "Itu aspirasi masyarakat tentu akan kita perhatikan," kata Dradjad.
Hatta Rajasa juga pernah mengutarakan belum memikirkan ikhwal seputar capres. Ia merasa belum waktunya untuk bahas pencapresan.
 "Masih banyak agenda-agenda lain yang saya belum selesaikan," tutur Hatta singkat jelang Konsolidasi Internal Pejabat Publik Asal PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/3/2013).
Sementara Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi memastikan Hatta tidak akan menjadi cawapres Jokowi seperti di spanduk tersebut. Karena sampai saat ini status Hatta masih sebagai capres yang akan diusung PAN.
"Kalau berdasarkan Rakernas PAN November 2011 diputuskan bahwa ketua umum PAN Hatta Rajasa sebagai capres 2014-2019, dan yang kedua tidak ada calon alternatif lain atau memakai konvensi," tegas Viva.
Spanduk heboh itu membuat Jokowi bertanya-tanya. Ia menegaskan belum memikirkan tentang capres 2014.
"Saya itu nggak mikir. Kemarin itu kan sudah ada polling, disandingkan dengan yang ini, terus sekarang dengan Pak Hatta, nggak ngerti saya. Saya juga nggak minta, dan nggak ada yang memberi tahu saya," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/4/2013) petang.
Jokowi masih bertanya-tanya, siapa yang memasang spanduk yang membuatnya kaget itu.
"Tapi saya mau nanya loh, itu kok bisa di Solo ya? Ya sudah nanti kita cek," tanya Jokowi sembari tersenyum.
Menurut Jokowi, pemasangan spanduk seperti itu harusnya memberi tahu dulu. "Untuk etikanya harusnya ada pemberitahuan dululah biar nggak kaget," lanjutnya masih sembari tersenyum.
"Yang mestinya kan ada pemberitahuan ke saya, paling nanti saya tinggal ngomong, jangan," tutup Jokowi sembari tertawa.

Aburizal Bakrie
Nama Jokowi menjadi salah satu cawapres yang menjadi incaran Partai Golkar untuk mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Semuanya kita catat, ada Pak Mahfud, Jokowi, macam-macam," ujar Waketum Golkar, Sharif Cicip Sutarjo, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013).
Namun, Cicip mengatakan, hingga kini belum ada keputusan yang pasti. Golkar masih mengkaji nama-nama yang ada untuk nantinya dipilih."Tapi cawapresnya belum putus," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin juga mengatakan  Golkar masih menginventarisir sejumlah nama yang populer, termasuk menjajaki Jokowi.
"Golkar posisinya semua diidentifikasi, ya (Jokowi) termasuk diidentifikasi. Pokoknya semuanya," kata ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Menurutnya, meski masih dalam tahap penjajakan, namun Golkar memiliki mekanisme survei untuk akhirnya menetapkan siapa yang lebih pantas sebagai Cawapres.
"Mekanisme survei tetap berjalan, politik itu sangat cepat berubah. Jadi lihat aja dulu nanti," ucapnya.
Jokowi kali ini menjawab sambil bercanda saat ditanya kesediaannya bersanding dengan Ical.
"Saya ranking berapa disurvei itu?" kata Jokowi saat dimintai komentar hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang memasang-masangkan Joko Widodo sebagai cawapres pendamping Aburizal.
Pertanyaan itu dilontarkan balik oleh Jokowi usai berpidato di hadapan jajaran Dinas Kesehatan DKI dan seluruh direktur rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI di di ruang Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).
"Ranking satu, Pak," jawab wartawan serempak.
"Masa ranking satu jadi cawapres?" ujar Jokowi sambil tertawa. Hahaha...!
Jokowi langsung meluruskannya. "Ini guyonan," tegasnya sambil lagi-lagi tertawa hahahah...!
Jokowi yang mengenakan seragam Linmas warna hijau itu kemudian menegaskan tidak memikirkan Pilpres mendatang. Ia ingin fokus mengatasi masalah Ibukota.
"Gini loh kan sudah saya sampaikan, saya ini mau ngurus rusun, macet, banjir, itu saja. Tapi saya juga sampaikan, masa ratingnya tinggi jadi cawapres? Ini guyonan loh. Hahhaa...." kata Jokowi sambil tertawa.

Gita Wirjawan
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (47) semakin percaya diri. Dia siap menjadi Capres di Pilpres 2014. Tentu saja asalkan ada yang melamarnya bertarung di hajatan politik akbar tersebut.
"Pokoknya kalau diperkenankan dan dipertimbangkan, saya siap ikut prosesnya," kata Gita saat menjadi pembicara pada kuliah umum yang mengusung tema 'Teknologi, Demokrasi dan Perlindungan Konsumen' yang diadakan di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Bandung, Senin (29/4/2013).
Gita tak menentukan harus maju lewat partai mana. Yang terpenting partai tersebut sesuai dengan semangat perjuangannya.
"Dari siapa pun, yang bijaksana," katanya sembari tersenyum.
Menyinggung konvensi capres PD yang akan segera digulirkan, Gita siap ambil bagian. Apalagi dia sudah mendapatkan undangan dari Presiden SBY yang juga ketua umum PD.
"Saya rasa akan dipertimbangkan. Saya akan pertimbangkan kalau mereka mempertimbangkan saya. Insya Allah siap," tegas lulusan Harvard ini.
Ketua DPP PD Kastorius Sinaga menilai pasangan Gita Wirjawan-Jokowi sebagai pasangan yang saling melengkapi.
"Saya kira kombinasi cukup baik, Gita Wirjawan dan Jokowi saling mengisi. Gita memiliki leadership yang sangat handal dan Jokowi dikenal merakyat," kata Kastorius Sinaga, kepada detikcom, Kamis (18/4/2013).
Kastirous melihat Gita sebagai ekonom muda yang cukup andal. Sementara Jokowi dikenal dengan hobi blusukan dan dekat dengan masyarakat, karakter pemimpin yang dicintai rakyat.
Dipasangkan dengan siapapun, termasuk Gita Wirjawan, Jokowi memilih mengurus macet dan banjir.
"Saya mikir macet dan banjir, nggak mikir yang itu-itu (capres-red)," kata Jokowi di balai kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Menurut Jokowi, tugas sudah di depan mata. Apalagi sekarang APBD DKI sudah keluar. "Kita mau ngebut ngurus macet, banjir, ngeruk sungai, ngeruk sampah," jelasnya.

DPRD Siap Fasilitasi Keluhan Lurah Warakas ke Jokowi

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana meminta Lurah Warakas Moelyadi menyampaikan keluhannya terkait lelang jabatan ke DPRD. Ia juga menilai keluhan lurah tersebut tak perlu disampaikan secara terbuka.
"Saya menyarankan Lurah Warakas menyampaikannya ke lembaga sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, yaitu ke DPRD, khususnya komisi A. Tidak perlu disampaikan terbuka, jadi semua keberatan keluhan dan sebagainya terkait mekanisme bisa disampaikan," kata Triwisaksana kepada detikcom, Kamis (2/5/2013).
Menanggapi reaksi yang cukup keras dari Jokowi-Ahok, atas keluhan Moelyadi, Triwisaksana meminta agar dua pemimpin di Jakarta tersebut lebih bersikap bijaksana.
"Itu juga sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur menanggapi persoalan ini dengan bijaksana, karena kebijakan lelang jabatan juga toh muaranya jabatan lurah dan camat yang berkualitas dan disukai oleh warga," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani ini.
"Kita harus mendengar dukungan warga tersebut dan juga masukannya. Barangkali warga juga sudah suka dengan Pak Lurah ini, tapi kita harus cari jalan yang sebaik-baiknya," tambah politikus dari PKS ini.
Bang Sani menyatakan DPRD siap memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu. Pertemuan ini tentu untuk mencari solusi terbaik, karena mungkin saja ada ratusan lurah yang juga tidak setuju dengan lelang jabatan namun tak berani seperti Moelyadi.
"DPRD siap jadi fasilitator agar persoalan semacam ini, yang mungkin juga terjadi tidak hanya di Warakas tapi di kelurahan lainnya, bisa dikomunikasikan," tutup Bang Sani.

Sumber :
news.detik.com

Warga Warakas: Menyesal Saya Pilih Jokowi

Warga Warakas mendukung langkah lurahnya, Mulyadi, menentang kebijakan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut dengan lelang jabatan lurah dan camat. Bahkan, ada yang sampai menyesal memilih Jokowi karena hal ini.
"Setelah ada lelang jabatan, menyesal saya pilih Jokowi. Kemarin, pas Pak Mulyadi dirawat di rumah sakit, beliau tetap mau melayani tanda tangan untuk kita semua. Mana ada pejabat sakit masih mau melayani warganya? Pak Mulyadi juga yang membimbing kita dari warga wilayah kumuh menjadi warga yang maju," kata Teli, warga Warakas, kepada Kompas.com, di Warakas, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2013).
Teli mengatakan bahwa Mulyadi bukanlah sebuah "barang bekas". Jadi, ia tak sepantasnya untuk dilelang. Menurut dia, jabatan camat dan lurah yang kosong seharusnya yang menjadi prioritas Jokowi untuk menyelenggarakan program tersebut.
Mulyadi, menurutnya, tidak pantas untuk diganti karena Mulyadi telah tujuh tahun mengabdikan hidupnya untuk warga Warakas.
"Pak Mulyadi sudah terbukti kinerjanya di Warakas. Jokowi jangan asal ganti-ganti saja. Kami senang dengan kinerja beliau," cetus Teli.
Bahkan, ia meyakini kalau pasti banyak pegawai negeri sipil (PNS), lurah, atau camat yang tidak setuju dengan program unggulan Jokowi tersebut. Menurutnya, hanya Mulyadi yang berani melawan Jokowi dan menuding lurah dan camat definitif lainnya hanya sebatas asal bapak senang (ABS).
Teli pun menjabarkan berbagai penghargaan yang pernah diraih wilayahnya saat dipimpin oleh Mulyadi, antara lain, Juara II Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jakarta Utara tahun 2008, Juara I Bulu Tangkis Ganda Putra Jakarta Utara tahun 2009, Juara I Lomba Keterampilan Menyuluh Posyandu tahun 2010, dan Juara I Lomba Rumah Sehat dan Pemanfaatan Tanah Pekarangan 2010.

Untuk diketahui, Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, ia tak mengikuti ujian tersebut.
Ia akan mengajukan uji materi ke MK karena menurutnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Gerakan Tantang Jokowi Dari Lurah Melebar ke Warga

Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi tegas menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal lelang jabatan lurah dan camat. Langkah Mulyadi ini ternyata mengundang banyak reaksi.
Warga Warakas menunjukkan bentuk dukungan dengan mengumpulkan tanda tangan di atas kain putih. Warga memberikan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10x50 cm. Spanduk berisi dukungan tersebut terpampang di kantor kelurahan Warakas.
Sebagian tulisannya warga mengkomentari polemik yang terus berkembang seperti, 'Jangan macam-macam dengan Warakas', 'Kebijaksanaan yang tidak bijaksana', 'Dukung Pak Mulyadi', 'Lurah bukan barang rongsokan yang bisa dijual bebas', 'Saya dukung Pak Mulyadi Lurah Warakas', hingga bertuliskan 'Mulyadi Lurah wong cilik'.
Teli (43), warga yang memprakarsai gerakan itu mengatakan, dukungan itu muncul tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Teli menambahkan salah satu pengalaman yang membekas terhadap Lurah Mulyadi ketika dirinya meminta tanda tangan untuk melengkapi berkas.
"Sekarang mana ada lurah yang lagi sakit mau melayani warganya, kayanya cuma Pak Lurah Warakas saja yang mau," ujar perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua RT 03/09 Warakas.
Perlawanan ini karena Mulyadi menganggap lelang jabatan mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dia pun siap pasang badan jika Jokowi memecatnya.
"Itu harus divisionerkan dulu, yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" tegas pria asal Solo itu kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Jokowi menanggapi santai hal ini dengan mempersilakan Mulyadi mengajukan gugatan. Dia justru menilai Lurah Warakas itu takut berkompetisi. "Kalau ada lurah seperti itu pertama dia sudah takut bersaing, tidak siap berkompetisi, artinya lagi dia sudah enggak siap kerja," ujar Jokowi.
"Itu melanggar apa, melanggar SK lah, melanggar apa lah, itu ga perlu. Mau gugat ya gugat, kita ga takut, silakan," tegasnya.
Meski Mulyadi melawan, Jokowi enggan memanggil bawahannya itu. Ia juga belum memutuskan apakan akan mencopot lurah kelahiran Solo itu atau tidak.
"Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahkan mengancam akan mengganti Lurah Warakas Jakarta Utara, Mulyadi. Ahok menjelaskan akan mengganti lurah dan camat jika tak sesuai visi misi mereka dalam membangun Jakarta Baru.
"Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok. Urusannya apa itu, enggak ada urusan itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Terkait gugatan Mulyadi yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Ahok menanggapi dengan santai. "Ya enggak apa-apa, dasar gugatnya apa, ya kan. Kan kalau mau copot lurah camat kan hak-haknya kita saja kalau mau ganti," katanya.
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf mengingatkan Jokowi agar mendengar kritikan dari anak buahnya. Apalagi jabatan lurah dan camat merupakan ujung tombak di elemen masyarakat.
"Pak Jokowi harus lebih mendengar aspirasi dari warganya langsung. Karena mengusung keterbukaan sekarang ini, warga melihat lelang jabatan camat dan lurah menjadi lebih baik," imbuh Yusuf.

Sumber :
merdeka.com

Jakarta Diteror Macet Gara-gara Banjir, Apa Kabar Program Jokowi?

Banjir dan macet masih jadi penyakit klasik di Ibu Kota Jakarta. Sistem drainase yang buruk membuat genangan air mudah muncul dan membuat kemacetan.
Apa kabar program pembenahan drainase di yang diimpikan Joko Widodo? Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan pembenahan drainase di Jakarta belum dilakukan menyeluruh.
"Banyak fungsi lahan berubah. Harus ada terobosan baru untuk mengatasi masalah genangan yang semakin parah," kata Yayat Kamis (2/5/2013).
Menurut dia, pemeliharaan draniase masih buruk. Selain itu drainase yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan kota. "Tingkat kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga minim," ujarnya.
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air Sudin Pekerjaan Umum Fakhrurrazi mengatakan pemeliharaan drainase dilakukan secara berkala. Sementara sejumlah program terkait drainase seperti crossing di Casablanca, Jaksel, masih menunggu tender.
"Termasuk untuk pengerukan Kali Cideng untuk menampung air, juga masih tender," katanya terpisah.
Genangan air dengan ketinggian 20-50 centimeter terjadi di sejumlah ruas jalan tadi malam. Hingga pagi ini genangan masih ada di titik tertentu.
Genangan setinggi 20 cm terjadi di Jalan Kiai Tapa depan Universitas Trisakti. Kepadatan kendaraan terjadi dari titik genangan hingga Jalan KH Hasyim Ashari, atau di depan Mall Taman Anggrek.
Genangan setinggi 30 cm menggenangi Jalan Daan Mogot di depan Kantor Samsat Jakarta Barat. Alhasil, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol berjalan padat merayap.
Genangan air setinggi 15 cm juga masih menyelimuti ruas jalan di depan WTC Mangga Dua, Jakarta Pusat.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akan Luncurkan MRT di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta memastikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan soft launching atau peluncuran pembangunan fisik Mass Rapid Transit (MRT) Kamis (2/5/2013).
Soft launching ditandai dengan pengumuman konsorsium pemenang lelang konstruksi sipil sebanyak tiga paket konstruksi, yakni tiga paket bawah tanah dan tiga konstruksi layang. Soft launching akan diselenggarakan di Bundaran HI.
Wakil Gubernur DKI  Basuki T Purnama (Ahok) membenarkan soft launching MRT  dilaksanakan, Kamis (2/5/2013) di Bundaran Hotel Indonesa (HI).
“Iya, soft launching MRT di Bundaran HI. Saya tidak ikut, kan mubazir dua orang ke satu tempat seremonial. Saya lebih baik pimpin rapat,” ujar Basuki. Dikatakan Basuki, pihaknya sudah mengantongi surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Ya intinya begitu. Dewan sudah menyetujui," tambah Ahok.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta, Dono Boestami, mengungkapkan, pihaknya mengikuti ketentuan Pemprov DKI.
"Kami masih menunggu keputusan  Pemprov DKI Jakarta mengenai jadi atau tidaknya soft launching," ucapnya.

Jokowi Umumkan Pemenang Tender MRT Hari Ini Kamis 2 Mei 2013

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengumumkan pemenang tender pembangunan sistem kereta bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT), pada hari ini, Kamis 2 Mei 2013. Masa sanggah untuk penentuan pemenang tender berakhir kemarin sore. "Jika sudah jelas, baru saya bisa ngomong," kata Jokowi, Rabu 1 Mei 2013.
Pengumuman pemenang tender pelaksanaan MRT jalur utara-selatan tahap pertama (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) sudah lama tertunda. Seharusnya pemenang tender jalur sepanjang 15, 7 kilometer ini diumumkan pada September 2012 lalu. Sebelum diganti, Gubernur Jakarta sebelumnya Fauzi Bowo, sempat mengumumkan bahwa nominasi pemenang proyek Rp 4,5 triliun ini adalah konsorsium Shimitzu yang beranggotakan Obayashi, Wijaya Karya dan Jaya Konstruksi, serta konsorsium Sumitomo Mitsui bersama Hutama Karya.
Jokowi menjelaskan masa sanggah pengumuman pemenang tender MRT berakhir pukul 17.00 kemarin.  Ketika berbicara pada wartawan, dia mengaku belum mendapat laporan soal adanya sanggahan. Kalau ada sanggahan, maka pengumuman pemenang tender harus ditunda untuk memverifikasi laporan keberatan tersebut.
Menurut Jokowi, begitu pemenang tender diumumkan, konstruksi proyek MRT bisa langsung dimulai. "Kalau menang, besok pagi mau mulai silahkan," katanya tegas. Dia sendiri mengaku tidak begitu ambil pusing kapan proyek raksasa ini akan dimulai. “Yang penting buat saya, MRT selesai 2017,” katanya.
Penyelesaian masalah administrasi dan pembayaran uang muka biaya proyek, menurut Jokowi, akan segera diurus PT MRT Jakarta. Pencairan dana hibah dari Pemerintah Jepang untuk proyek ini juga sempat tertunda karena Jokowi menolak memenuhi permintaan Kementerian Keuangan untuk menandatangani surat kesediaan bertanggungjawab mutlak. Belakangan, pemerintah pusat mengalah dan membiarkan surat itu ditandangani pejabat lain yang diberi kuasa oleh gubernur.

Sumber :
tempo.co