Jokowi Ingin Temui SBY

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo berencana bersafari politik ke elite Partai Demokrat (PD).
Jika tiba waktunya, ia ingin bertemu ketua parpol brlambang bintang mercy tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda terserbut akan dilakukannya setelah menyambangi Partai Nasdem, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Nanti yang ke lain. Semuanya. Saya akan ke semua, termasuk (bertemu) Demokrat," ungkap Jokowi, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).
Selain ke Demokrat, Jokowi juga akan melakukan blusukan politik ke partai politik lainnya. Termasuk akan kembali mengulang pertemuan yang telah dilakukan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Jokowi Terlalu Ambisius

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai politik. Hal itu dilakukan untuk membicarakan soal koalisi.

PAN ke Jokowi atau Prabowo?

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Gerakan Indonesia Raya. "Kami masih terus komunikasi, tapi condongnya ke Jokowi dan Prabowo," katanya kepada Tempo di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Zuhro: Bicara Koalisi Pasti Bagi-Bagi Kursi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi dipastikan berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif. Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa, jadi tidak mungkin tanpa jatah-jatahan kursi.
"Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014).
Meski pembicaraan soal kursi tidak bisa dielakkan, Siti mengatakan, hal itu sebaiknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan koalisi.

Yayat : Kemarahan Jokowi dan Ahok Gagal Ubah Kinerja SKPD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai April ini baru dapat melakukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 tidak sampai 5 persen. Sedangkan APBD DKI Jakarta tahun ini mencapai Rp 72 triliun.
Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harusnya bisa memberikan penjelasan mengenai lambatnya penyerapan. Sebab mereka pengguna anggaran.

Yayat: Jokowi Sibuk Nyapres, Tanah Abang Macet Lagi

Program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan memindahkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat ke Blok G Tanah Abang mulai mengendur. Karena pada kenyataannya pedagang kembali ke jalan sehingga menyebabkan kemacetan lagi.
Pedagang Blok G kembali ke jalan lantaran tidak mendapatkan penghasilan. Menurut mereka, lebih menguntungkan berjualan di jalan dibanding Blok G yang sempat digadang-gadang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan lebih menguntungkan.

Jokowi Salah Langkah Tangani Indikasi Korupsi

Indonesian Coruption watch menilai langkah Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tepat.
"Tidak tepat, seharusnya diserahkan kepada hukum, sehingga penegak hukum dapat menilai sejauh mana indikasi itu terjadi," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Febri Hendri saat dihubungi, Minggu (13/4/2014).

PDIP Disarankan Memasangkan Jokowi-Mahfud MD

Peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro menyarankan agar PDI Perjuangan memasangkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
"Mahfud MD adalah sosok yang egaliter, rekam jejaknya baik, dan usianya tidak terpaut jauh dengan Jokowi, sehingga bisa membangun kerja sama yang nyaman," kata Siti Zuhro usai diskusi "Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa 2014" di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

PDIP Diyakini Takkan Gandeng JK Sebagai Cawapres

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dipastikan tidak akan menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Hal itu dikatakan Direktur Riset Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2014).
"Figur JK akan didrop. Mereka akan cari figur lain," kata Djayadi.
Djayadi mengatakan PDIP tidak menyukai figur JK yang diperkirakan bisa menenggelamkan peran Jokowi dalam pemerintahan.

Jokowi Bakal Luncurkan Aplikasi Game 'Tinju'

Gubernur DKI Jokowi akan mengeluarkan aplikasi game yang digagas sendiri. Seperti apa permainannya?
"Oh itu sebentar kira-kira minggu depan. sekarang lagi mikirin namanya," ujar Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).
Menurutnya, aplikasi game tersebut memiliki tingkat kesulitan berbeda. Aplikasi itu dibuat sesuai pekerjaannya.
"Yak, nanti lihat aja. Misal kalau ada korupsi ditinju, ada sampah ditinju gitu. Ya, biar sesuai jadi agak konek dengan tugas pemerintahan," tuturnya.

Boni Hargens Tak Setuju Duet Jokowi-JK

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyatakan tak sependapat adanya wacana duet Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden 2014. Boni menilai duet Jokowi-JK ini diprediksi bakal sulit terwujud. Ia pun menyarankan sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres.
"Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangan dengan Jokowi," kata Boni, Minggu (13/4/2014).

Jokowi Juga akan 'Blusukan' ke Partai Demokrat

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen untuk bersafari politik menyambangi Partai Demokrat (PD).
Agenda safari politik ke Demokrat, kata Jokowi, akan dilakukannya setelah menyambangi Partai NasDem, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Nanti yang ke lain. Semuanya. Kita akan ke semua. Termasuk Demokrat," ungkap Jokowi, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Pengamat: Lebih Baik Jokowi-Akbar Tandjung Ketimbang Jokowi-JK

Joko Widodo (Jokowi) dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak ideal jika dipasangkan dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014. Selain beda usia dan jam terbang, karakter Jokowi dan JK jauh berbeda.
"Menurut kami, Jokowi dan JK jika dipasangkan kurang ideal. Jokowi punya karakter lembut dan tidak pernah marah, sedangkan JK yang memiliki keputusan tegas," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nurbowo saat menyampaikan pendapatnya pada diskusi Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa di Hotel Atlit Century Senayan, Jakarta Minggu (13/4/2014).

Siti Zuhro: Jokowi Butuh Eksekutor Kuat

Pengamat politik, R Siti Zuhro, mengatakan bahwa untuk menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) perlu didukung oleh orang yang eksekusinya kuat. Dalam hal ini berati Jusuf Kalla atau Mahfud MD.
Hal ini dikatakannya dalam diskusi berjudul "Menakar Capres dan Cawapres dari Jawa Luar Jawa 2014" yang diselenggarakan oleh Freedom Foundation di Hotel Century Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, (13/4/2014).

Visa-visi Jokowi Yang Bocor

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo sedikit membocorkan gambaran visi dan misinya di bidang ekonomi. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro saja, melainkan juga di ekonomi mikro.
"Jadi sebaiknya, desain ekonomi makronya sudah ada dulu. Lalu baru ke ekonomi mikro. Itu yang penting," ujar Jokowi saat makan siang bersama wartawan di restoran bebek goreng di dekat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu (14/4/2014).

PDIP: Keputusan Cawapres Jokowi Ada di Tangan Mega

Bakal calon wakil presiden yang akan mendampangi capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi), telah mengerucut. Namun partai berlambang banteng itu belum membuat keputusan sebelum ada ketok palu dari ketua umum Megawati Soekarnoputri.
"Sebelum 15 Mei sudah ada kepastian (cawapres Jokowi)," ujar Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Arya Bima.
Hal ini dikatakan Arya Bima kepada wartawan seusai menjadi pembicara pada diskusi "Tiga Skenario Koalisi Pilpres 2014" yang digelar SMRC. di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2014).

Jokowi Akan Kunjungi Gerindra

Internal PDIP dikabarkan telah menyiapkan pasangan cawapres Jokowi. Rencananya nama tersebut akan diumumkan pekan depan.
"Moga-moga sudah," ujar Jokowi saat disinggung pekan depan PDIP akan mengumumkan cawapres, di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).
Menurut Jokowi, safari politik dirinya tetap berlangsung. Semua petinggi parpol akan didatangi, termasuk Gerindra. "Semua, Semua (Partai Politik) didatangi," tuturnya.

Buka Koalisi, Tapi Jokowi Tak Janji Bagi-bagi Kursi Menteri

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, PDIP terbuka melakukan koalisi dengan partai mana pun. Gubernur DKI Jakarta ini pun menyilakan jika partai politik lain ingin bergabung.
"Silakan bergabung, perlu. Kita mau cari kawan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi, saat meninjau Waduk Pluit, Minggu (13/4/2014).
Jokowi menambahkan, meski terjadi koalisi, dia tidak menjamin akan membagi-bagi jatah kursi menteri jika dia terpilih sebagai presiden. Permasalahan terpenting ke depan adalah menyelesaikan masalah negara.

Akbar Tanjung Siap Dampingi Jokowi maupun Prabowo

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dari PDI-P maupun Partai Gerindra. Kedua partai tersebut, kata dia, saat ini diprediksi bakal melenggang di Pilpres 2014.
"Kalau memang saya diajak dan dianggap patut menjadi pendamping mereka (Jokowi atau Prabowo), apakah saya bersedia? Saya nyatakan bersedia (jadi cawapres)," ujar Akbar saat mengelar jumpa pers di kediamannya, di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Jokowi Tinja Waduk Pluit

Setelah seharian menggelar safari politik ke tiga partai politik kemarin, hari ini Jokowi kembali ke aktivitas 'normal'. Usai ke acara pernikahan, sang gubernur meninjau kondisi terkini waduk Pluit, Jakut.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya di Menteng, Jakpus, pukul 12.30 WIB, Minggu (14/4/2014). Dia dikawal ajudan dan mobil dinas perhubungan.
Iringan kendaraan tersebut melewati pasar Blok G Tanah Abang, lalu masuk ke tol dalam kota. Sesampainya di Pluit, kendaraan pun langsung berhenti di restoran. Jokowi santap siang dulu di rumah makan tersebut.
"Dalam rangka makan bebek goreng, hahaha. Ya ini kan, minggu mau santai dulu lihat kegiatan masyarakat cek-cek, pohon mati, yang hidup terawat bagaimana dan sebagainya," ujar Jokowi di pinggir waduk.

Dikabarkan Diusir Puan, Jokowi Cari Wartawan Jakarta Post

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo membantah kabar bahwa dia pecah kongsi dengan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Ndak ada. Siapa itu yang nulis konflik-konflik itu kemarin?" katanya setelah menjadi saksi pernikahan anak Sys NS, Minggu (13/4/2014).
Menurut Jokowi, tak ada pertemuan lain dengan Puan seusai pemilu legislatif. "Setelah pemilu, Mbak Puan langsung ke Hong Kong. Kembali nanti malam. Ketemu aja ndak, kok."

Siapa Sesungguhnya Penentu Cawapres PDIP, Mega atau Jokowi?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengantongi lima nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Lima nama tersebut ada yang berasal dari kalangan pengusaha, militer, dan ada juga musisi. Umumnya cawapres yang kini disiapkan masih berusia muda. Lalu siapa yang paling menentukan nama cawapres Jokowi nanti?
Usai menjadi saksi pernikahan anak Sys NS di Bidakara Jakarta Selatan Minggu (13/4/2014), Jokowi mengaku terlibat dalam penentuan akhir nama calon wakil presiden nanti.

Jokowi Bakal Selidiki Kelebihan Anggaran Rp 1 T di Dinas Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Dinas Pendidikan Jakarta memiliki kelebihan anggaran hampir Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Atas temuan tersebut, Jokowi mengatakan akan segera menyelidiki siapa pelaku yang memasukkan anggaran itu.
"Kalau ada yang seperti ini akan kita cek lebih detail," ujar calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Minggu (13/4/2014).
Menurut Jokowi, terjadinya dobel anggaran dilaporkan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun. Meski demikian, dia mengaku belum menerima laporan lengkap dari rincian Rp 1 triliun itu.

UN Yang Penting Jujur

Ujian Nasional tingkat SMA sederajat digelar Senin (14/4) besok. Gubernur DKI Joko Widodo punya pesan khusus bagi para siswa. Apa itu?
"Udah ngerti semuanyalah. UN lakukan apa adanya, jujur," kata Jokowi usai menjadi saksi pernikahan di Hotel Bidakara, Jaksel, Minggu (13/4/2014).
Menurut Jokowi, tak perlu menargetkan persentase kelulusan UN. Yang penting para siswa mengerjakan soal ujian tersebut dengan jujur. Poin utamanya adalah moral.

Jokowi Bantah Diremehkan PDIP

Joko Widodo (Jokowi), bakal calon presiden dari PDI Perjuangan membantah pemberitaan yang menyebutkan ada perpecahan di dalam tubuh PDI Perjuangan usai Pileg.
Jokowi juga membantah dirinya telah mendapatkan cibiran dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, karena dinilai tak mampu menaikkan suara pemilubh PDI Perjuangan sampai 20 persen pada Pileg 9 April lalu. Dengan pernyataan itu, sekaligus ia membantah adanya pengusiran dari kediaman Megawati.

Tolak Halus JK, PDIP Tak Mau Pilih Cawapres yang Bersikap Seperti Presiden

PDIP terus melakukan penjajakan ke partai-partai untuk mencari pendamping Jokowi sebagai calon presiden. Apa kriteria utama dari sosok tersebut?
Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Arya Bima, mengatakan, jangan sampai Cawapres Jokowi nantinya terlihat seperti presiden ketimbang Wakil presiden.
"Wapres Jangan sampai kelihatan seperti presiden, jadi sosok yang melengkapi Jokowi, kaya Jokowi Ahok. Jangan sampai koalisi carut marut seperti selama 10 tahun SBY ini," katanya kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2014).

PDIP Akui Pendamping Jokowi Sudah Mengerucut

PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap figur yang cocok mendampingi Calon Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2014 nanti. Sosok itu sudah mulai mengerucut.
Ciri-ciri figur cawapres yang diharapkan itu harus tegas dan berani.
Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Aria Bima, di sela-sela diskusi bertajuk "Tiga Skenario Koalisi Pilpres 2014" di Cikini, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

'Serangan Udara' Nasdem akan Bantu PDIP

Dukungan Partai Nasdem kepada PDI Perjuangan memberikan dampak positif terhadap partai tersebut. Nasdem dinilai memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu "serangan udara" yang akan dilakukan PDIP.
“Jelas menguntungkan, karena mereka bisa mendapat bantuan untuk kampanye nantinya,” kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/4/2014).
Seperti diketahui, saat kampanye terbuka lalu, sejumlah bos media massa yang bergabung ke dalam partai politik memanfaatkan media miliknya untuk kampanye.

JK Berpotensi Sandera Jokowi Jika Jadi Cawapres

Sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak begitu tepat untuk mendampingi Jokowi sebagai capres PDI Perjuangan. Kepentingan bisnis JK dinilai bakal menghambat dan menjadikan matahari kembar dalam pemerintahan.
Direktur Freedom Foundation, Darmawan Sinayangsah, mengatakan sosok JK memang sangat populer baik sebagai pebisnis maupun politisi. Menurutnya JK sebenarnya berpotensi menjadi Presiden sesungguhnya.

Jokowi Perintahkan Dinas Cegah Duplikasi Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh dinas untuk mencermati seluruh anggaran yang telah diteken DPRD DKI. Permintaan itu dilakukan setelah Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan adanya pembengkakan anggaran sebesar Rp 700 miliar sampai Rp 1 triliun.
"Itu sudah saya sampaikan kepada seluruh dinas agar dicermati anggaran yang sudah keluar dari DPRD dan Kemendagri, di cek semua. Kalau ada anggaran yang tak produktif, apalagi duplikasi, apalagi output-outcome, lebih baik dikumpulkan, akan saya coret, saya log, nanti diganti di perubahan," ujar Jokowi usai menghadiri resepsi pernikahan putri Sys NS di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Jokowi tolak pemasangan CCTV untuk awasi UN

Ribuan siswa dan siswi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) yang mulai digelar besok (14/4). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar pelaksanaan ujian berjalan lancar, dan tanpa hambatan serta mencegah berbagai kecurangan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pelajar untuk menjalani UN dengan jujur tanpa kecurangan. Apalagi, Jokowi mengaku tak pernah mengeluarkan target persentase kelulusan.

Freedom Foundation perkirakan Jokowi gandeng Kalla

Meskipun dari intenal PDIP telah terdengar sayup-sayup bakal mengusung Joko Widodo dan Surya Paloh, tetapi Freedom Foundation berpendapat PDIP justru akan menggandeng tokoh Partai Golkar sebagai calon wakil presiden yakni Akbar Tandjung atau Jusuf Kalla.
"Kemungkinan tersebut sangat tergantung pada pilihan dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri," kata Direktur Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah pada diskusi "Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa 2014" di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Jokowi Disarankan Duet dengan Jenderal

Untuk mengimbangi kekuatan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, Capres PDIP Jokowi, disarankan mancari pendamping jenderal dari militer.
Dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, untuk menutupi kelemahan, Jokowi harus mencari seorang jenderal sebagai cawapres.
Kata Pangi, rakyat saat ini butuh pemimpin yang tegas. Prabowo sudah masuk dalam kriteria pemimpin tegas itu.

Survei Freedom Foundation: JK Jadi Cawapres Favorit Jokowi

Freedom Foundation menggelar survei terkait cawapres yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2014 mendatang. Dalam survei tersebut, nama Jusuf Kalla menjadi cawapres paling banyak dipilih oleh responden untuk bersanding dengan Jokowi.
Menurut Direktur Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah, hasil survei yang dilakukan Freedom Foundation, Jokowi yang dipasangkan dengan Jusuf Kalla dipilih oleh 40,6 persen responden, sedangkan bila Jokowi dipasangkan dengan Akbar Tandjung dipilih sebanyak 34,1 persen responden.

Jokowi: Soal Nama Cawapres, Sabar Ya

Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo masih merahasiakan
lima kandidat  lima nama calon pendampingnya sebagai Calon Wakil Presiden.
"Masih lima. Siapa mereka, rahasia. Lima nama itu ada, tapi saya simpan dulu," ujar Jokowi saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/4/2014).
Saat diminta klu huruf pertama dari lima kandidat tersebut, Jokowi malah berseloroh menjawabanya. "Antara A sampai Z," ucapnya.
Saat ditanya mengenai nama Ryamizard Ryacudu, Jokowi pun menjawab rahasia.
Yang jelas Jokowi menyatakan ada dari unsur ekonom, militer, politikus.

PKS Masih Terbuka Koalisi dengan Jokowi, Ical atau Prabowo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDIP, Golkar ataupun Gerindra, bahkan jika membangun koalisi parpol Islam sekalipun. Anggota MPP PKS Zulkieflimansyah menuturkan, keputusan soal sikap PKS di pilpres nanti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Syuro.
"Berbagai informasi dan fakta objective nanti akan disampaikan ke Majelis Syuro yang akan dilaksanakan segera. Di situlah kemudian diputuskan PKS nanti akan berkoalisi atau beroposisi," ujar Zulkieflimansyah kepada detikcom, Minggu (13/4/2014)

Jokowi Jadi Saksi Nikah Anak Sys NS Bersama Mantan KSAD Ryamizard

Setelah Sabtu (12/4) kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersafari politik ke beberapa parpol. Minggu pagi ini, Jokowi mengawali harinya dengan mengunjungi pernikahan anak aktor Sys NS.
Pesta sakral tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014).
Jokowi tiba pukul 08.30 WIB dengan kemeja putih dan jas hitam, tak lupa ia juga mengenakan peci berwarna hitam.

PDIP Anggap Kabar Puan Usir Jokowi Menyesatkan

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai kabar calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusir Puan Maharani amat menyesatkan. Ia membantah adanya kejadian tersebut.
"Konfirmasi dari Pak Jokowi, evaluasi quick count dengan Ketum (Megawati Soekarnoputri) pada tanggal 9 April malam itu tidak dihadiri PM (Puan Maharani) maupun Mas Prananda," kata Eva dalam keterangannya, Minggu (13/4/2014).
Bahkan Eva telah menghubungi Jokowi untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Hasilnya, Jokowi belum bertemu Puan.

PDIP: Berita Puan Usir Jokowi Tidak Sesuai Fakta

PDI Perjuangan mengaku kaget dan menyesalkan adanya informasi Puan Maharani yang mengusir Joko Widodo (Jokowi). Informasi tersebut bersumber dari pemberitaan di harian The Jakarta Post, Sabtu (12/4/2014) yang berisi Ketua BP Pemilu PDIP Puan Maharani memarahi calon presiden Jokowi  memintanya meninggalkan rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar usai pemilu legislatif, Rabu (9/4/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa informasi itu sama sekali tidak benar dan tak sesuai fakta.

Keuntungan Koalisi PDIP-NasDem (Jokowi-Paloh)

Partai pemenang Pemilu 2014, PDI Perjuangan bergerilya mencari sekutu untuk mengusung Joko Widodo (Jokowi) maju dalam Pilpres. Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi partai pertama yang menyatakan koalisi dan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kami sepakat merapatkan barisan kedua partai, untuk saling mendukung. Kami NasDem mendukung sepenuhnya, calon Presiden PDIP adalah sama dengan calon Presiden NasDem," tegas Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Pembuktian Kedigdayaan Jokowi vs Prabowo

Rivalitas antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 ini cukup santer. Sama-sama menjadi partai politik yang mengajukan bakal calon presiden (capres), persaingan pun kian sengit.
Bisa jadi pemilu presiden (pilpres) yang tinggal hitungan hari, menjadi pembuktian antara keduanya, siapa partai yang pantas berkuasa. Apakah PDIP dengan fenomena Jokowi-nya ataukah Gerindra bersama Prabowo Subianto?