Berharap Monorel Tak "Mati Suri" Lagi...

Proyek monorel Jakarta tidak semulus yang diharapkan warga Jakarta. Setelah bangun dari mati surinya selama tujuh tahun, proyek itu seperti akan tertidur lagi.
Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groudbreaking kelanjutan proyek monorel pada 16 Oktober 2013, dia berharap monorel akan menjadi lifestyle moda transportasi di Jakarta. Namun, boro-boro menjadi lifestyle, kelanjutan proyeknya saja masih tanda tanya.

Jokowi Isyaratkan Tak Mau Jadi Cawapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tak mau jadi cawapres. Jokowi memilih menutup jalan berlubang biar halus mulus. Apa makna kalimat 'kode' Jokowi ini?
"Cawapres apa toh? Mendingan sekarang ikut saya saja halusin jalan yang berlubang," kata Jokowi saat ditanya apakah dirinya bersedia jadi cawapres di Pemilu 2014.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).

Nama Anas Effendi Belum Sampai ke Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama Anas Effendi baru menjadi kandidat untuk Wali Kota Jakarta Barat. Menurut dia, nama tersebut belum datang ke mejanya. "Jadi kandidat," kata Jokowi di Balai Kota Senin (17/2/2014). Dia mengaku belum mengetahui proses pemilihannya sudah sampai mana. "Saya enggak tahu urut-urutannya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengatakan bahwa Anas Effendi akan dipromosikan untuk menjadi Walikota Jakarta Barat.

Belum Puas, Jokowi Masih Akan Mutasi Pejabat

Setahun empat bulan menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum percaya penuh terhadap kinerja aparatnya. Mutasipun akan terus dilakukan untuk menemukan formulasi yang tepat untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dirancangnya.
“Mutasi akan terus dilakukan sampai saya mendapatkan orang tepat dan mampu mengikuti ritme kerja saya,” tandas Jokowi di Balaikota, Senin (17/2/2014).
Menurut orang nomor satu di ibukota ini saat ini dirinya membutuhkan orang yang bekerja dan bekerja. Sedangkan untuk kemampuan dikatakannya adalah urusan nomor dua.

Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi

Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.
Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

Kata Agus Pambagio, Jokowi Bodoh Jika Pilih Anas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menganggap Anas Effendi tidak layak menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Menurut dia, kegagalan memimpin Jakarta Selatan membuat rekam jejak Anas dianggap tidak kompeten. “Menurut saya rencana itu tidak tepat (karena rekam jejaknya buruk),” katanya saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" menyatakan akan segera menunjuk Wali Kota Jakarta Barat yang baru. Nama Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan yang dicopot usai banjir besar 2013 lalu, disebut sudah diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Rakyat Menunggu Kepastian Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014.
"Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya.

PDIP Tegaskan Tak Ada Organisasi Bernama Projo

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menegaskan kelompok Pro Jokowi (Projo) bukan bagian dari internal.
"Tidak ada organisasi Projo di dalam PDIP. Seperti inisiatif-inisiatif yang lain misal seknas, sekber, KIB, Gong yang sama-sama mengusulkan Jokowi maka Projo merupakan pelembagaan aspirasi," kata Eva , Senin (17/2/2014).
Menurutnya, jika Projo mengklaim bagian dari internal merupakan hal yang wajar. Sebagian kader juga memiliki aspirasi yang sama dengan Projo menginginkan Jokowi menjadi capres.

Jokowi Minta Pejabat Masuk TGUPP Tidak Diam Saja

Tujuh pejabat yang masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jangan diam saja. Mereka harus segera mengevaluasi seluruh kepala dinas (kadis) yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota, Senin (17/2/2014). “Tim tujuh harus segera bekerja. Mereka merupakan orang berpengalaman, sehingga bisa mengevaluasi kerja seluruh kepala dinas yang ada,” ucapnya.
Semuan anggota TGUPP adalah mantan pejabat eselon dua yang baru saja dicopot Jokowi.

Gerindra Bantah Pecah Suara Dukungan Kepada Jokowi

Partai Gerindra membantah sedang memecah suara dukungan kepada Gubernur DKI Joko Widodo. Diketahui, Jokowi yang merupakan kader PDIP merajai hasil survei elektabilitas calon presiden.
"Sekarang kan, sebelum pileg kan relatif sulit untuk memastikan siapa yang menjadi pasangan wapresnya Prabowo. Harus sesudah Pileg," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Penyebab Jokowi Belum Bisa Perbaiki Rusun Komarudin

Rusunawa Komarudin di Pulogebang, Jakarta Timur, yang kondisinya dikeluhkan penghuninya, belum bisa direnovasi segera. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, anggarannya belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau yang namanya memperbaiki itu perlu anggaran. Anggarannya sudah keluar belum dari Kemendagri? Kalau belum berarti tidak bisa menggunakan anggaran," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014).

Relokasi Bantaran Kali, Jokowi Utamakan Segi Kemanusiaan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tetap  mengutamakan segi kemanusiaan dalam penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Pemindahan ke rusun adalah salah satu solusi yang paling tepat dan saling menguntungkan bagi banyak pihak.
Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi rencana relokasi warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jaktim, ke Rusunawa Komarudin.

Jokowi Minta Inspektorat DKI Tak Lelet Periksa Kasus Bus Karatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta terkait dengan bus baru Transjakarta dan BKTB. Bus-bus baru didatangkan dari China itu sebelumnya ditemukan ada beberapa komponen yang rusak.
"Belum tahu saya, belum dapat laporan. Kalau sudah dapat laporan, ada angkanya berapa, problemnya apa, baru saya akan ngomong," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2/2014).

Jokowi Mau Blok G dan Stasiun Tenabang Terhubung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa PT Kereta Api Indonesia akan membangun jembatan penghubung dari Stasiun Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang.
"Kata KAI ada tahun ini untuk jembatan penghubung," kata Jokowi di Balaikota Senin (17/2/2014). Ditambah lagi, kata dia, akan mulai dibangun pula eskalator di blok tersebut. "Tangga penghubung ke blok A dan blok B juga mau dibuat."
Jokowi meminta pedagang juga dapat melakukan hal kreatif untuk menarik pembeli meski pemerintah provinsi DKI Jakarta telah berniat membangun sedemikian rupa,

Projo Pastikan Berisi Kader PDIP Berkualitas

Kelompok Simpatisan dan Kader PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) membantah anggapan mereka bukan kader partai berlambang banteng moncong putih itu seperti diungkapkan sejumlah elite PDIP. Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan para aktivis Projo memiliki Kartu Tanda Anggota PDIP. Bahkan, sebagian pernah menerima penugasan partai baik sebagai pengurus maupun calon legislatif.

Jokowi: Sore Ini Kita Copot Baliho Caleg dan Capres yang Langgar Aturan

Sejumlah alat peraga kampanye seperti baliho, poster dan lainnya yang bertebaran di sejumlah titik di ibukota, dipertanyakan anggota Komisi II DPR dalam sesi pertemuan dengan Gubernur dan Wagub DKI di Balaikota DKI. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sore ini pihaknya akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye 'bandel' tersebut.
"Yang baliho dan alat peraga lainnya, yang sudah terpasang nanti sore, mulai sore ini langsung kita tertibkan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014)
Nanti sore, lanjut Jokowi, pembersihan alat peraga kampanye itu akan dilakukan langsung oleh Satpol PP dan Bawaslu DKI. "Jadi nanti Satpol dan Bawaslu sore ini juga akan langsung diselesaikan," katanya.

Dukungan ke Jokowi Hal Wajar

Sesepuh PDI Perjuangan Sabam Sirait, menilai maraknya bermunculan posko dukungan pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), belakangan ini, sebagai hal yang wajar.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi bagian dari hak masyarakat dalam berekspresi. Sabam berpendapat, pendeklarasian atau pembentukan pos-pos relawan Pro-Jokowi tersebut umumnya lebih merupakan inisiatif yang muncul dari masyarakat sendiri.

Jokowi: Saya Tegaskan, PNS DKI Netral dalam Pemilu

Gubernur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini menerima kunjungan Komisi II DPR RI membahas kesiapan DKI dalam menghadapi Pemilu 2014. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa seluruh PNS DKI akan bersikap netral dalam Pemilu nanti.
"Saya tegaskan aparat kita, PNS kita netral. Kami semua netral dan tidak akan memberikan dukungan pada siapapun," kata Jokowi saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014).

Temui Jokowi Sambil Tidur

Di saat rekan-rekan sejawatnya terlibat diskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, anggota Komisi II DPR RI, Herman Kadir, justru tertidur pulas. Ia baru bangun ketika terdengar suara tepuk tangan.
Dalam kunjungan kerja di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014) siang, para anggota Komisi II menyampaikan pandangan mereka terkait penertiban alat peraga kampanye kepada Jokowi dan Basuki. Pantauan Kompas.com, Herman tampak tertidur dalam kondisi duduk di kursi barisan depan. Ia duduk berhadapan langsung dengan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI, termasuk Jokowi dan Basuki.

Komisi II DPR Temui Jokowi-Ahok

Sejumlah anggota Komisi II DPR mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedatangan mereka langsung disambut Jokowi dan Ahok.
Ahok mengatakan tujuan kedatangan para wakil rakyat itu dalam rangka melakukan koordinasi tentang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Menurutnya, mereka akan mensosialisasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini menjadi tanggung jawab mereka untuk mensosialisasikannya termasuk ke Pemprov DKI.

Akibat Kemendagri Belum Sahkan APBD, Jokowi Belum Bisa Perbaiki Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui kondisi Rumah Susun Komarudin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur masih belum layak untuk dihuni. Rencana Pemprov DKI untuk memperbaiki rusun tersebut terhambat lantaran lambannya pengesahan APBD DKI tahun 2014.
"Rusunawa Komarudin itu kan bangunan lama, yang kita perbaiki ada 21 blok. Ada yang sudah selesai dan belum. Karena kemarin mendesak ya kita masukin dulu kayak kemarin di Marunda," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/2/2014).

Jokowi Menjawab Ancaman Pedagang Blok G

Para pedagang di lantai tiga Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengancam akan turun kembali menjadi pedagang kaki lima. Mereka melakukan itu karena lokasi baru yang disediakan sepi pembeli. Kali ini para pedagang memilih berjualan di kawasan Monumen Nasional karena dianggap lebih ramai.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengusahakan membuat eskalator dan tangga langsung yang menuju ke lantai tiga Blok G.

Kata Sri Bebassari, Jokowi Cuma Urus Sampah Orang Kaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak lagi mengurusi sampah di pemukiman-pemukiman elit dan mewah di Jakarta. Pasalnya, dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan kawasan khusus seperti industri, mall, apartemen, hotel, hingga pemukiman mewah mengurus sampahnya sendiri. 
Pengamat persampahan dari Indonesia Solid Waste Asosiation (INSWA), Sri Bebassari menilai pengelolaan sampah swasta dengan swasta atau B to B seharusnya terus dikembangkan agar anggaran Pemerintah bisa digunakan untuk yang lain.
“Jadi pak Jokowi hanya urusi sampah kawasan pemukiman menengah bawah, pemukiman elit harus bawa sampahnya sendiri ke Bantargebang,” ujarnya, di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jokowi: Perjanjian Kerjasama Proyek Monorel Belum Ditandatangani

Sejak dimulainya lagi proyek pembangunan Monorel pada 16 Oktober 2013 lalu hingga kini belum tampak perubahan berarti. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beralasan proyek itu terhambat karena ada perjanjian kerjasama yang belum ditandatangani.
Jokowi mengatakan ada tiga dokumen yang belum diserahkan oleh PT Jakarta Monorail (JM) kepadanya, yaitu menyangkut financial crossing, kajian teknis dan legal aspek.

Jokowi Cuekin Kritikan Haji Lulung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah telah salah memilih mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun menjadi kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ketimbang Wakil Kepala Dinas Pendidikan Agus Suradika yang diangkat menjadi kepala bagian perpustakaan dan arsip DKI Jakarta. Menurut Jokowi, Lasro telah berhasil melakukan manajemen organisasi di Ortala, tak heran jika ia dipilih untuk menjadi Kadisdik DKI Jakarta menggantikan Taufik Yudi Mulyanto.
"Tidak apa-apa, wali kota di Arsip juga bisa, apalagi profesor. Jadi, pengangkatannya sudah tepat," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Lulung Kritik Jokowi atas Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menunjuk mantan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI.

Jokowi Tak Tahu Harga Bus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berjuluk Jokowi, mengaku belum tahu harga bus baru yang sebagian komponennya berkarat maupun rusak. Bus yang dibuat di China itu dinilai terlalu mahal.
Jokowi mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima laporan dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pemeriksaan terhadap masalah tersebut. Proses penyelidikan oleh Inspektorat masih berlangsung.
"Kalau sudah dapat laporan, ada angkanya berapa, problemnya apa, baru saya akan ngomong," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014).

Kata Ara, Jokowi Semakin Dipertimbangkan Dicapreskan

Puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berjuluk Jokowi dicapreskan. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Ara) menyebut kemungkinan Jokowi dicapreskan.
"Bisa saja Mbak Mega selaku Ketua Umum mengumumkan capres sebelum pemilu legislatif. Tentunya dengan ini Mas Jokowi juga semakin dipertimbangkan oleh Mbak Mega," kata Ara di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jokowi Perbaiki Jalan Agar Jalan Kesananya Mulus!

Wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi perbincangan hangat. Bila sebelumnya selalu mengelak bila ditanya rencananya untuk nyapres, kini Jokowi mulai menyampaikan jawaban yang mengisyaratkan dirinya sedang 'dalam perjalanan' menuju RI1.
Isyarat itu, disampaikannya melalui analogi perbaikan jalan lantaran hujan sudah tidak mengguyur Ibu Kota. Jokowi ditemui wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jelang Pilpres, Jokowi Dibajak Partai Lain?

PDI Perjuangan (PDIP) menengarai adanya upaya menciptakan skenario hitam dalam Pemilu 2014. Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan skenario hitam terkait "pembajakan" kepala daerah berprestasi untuk pindah partai.
Tjahjo mengatakan pembajakan semacam ini bertentangan dengan semangat menciptakan demokrasi yang sehat. "DPP Partai sangat menyayangkan adanya pihak tertentu yang cenderung menempuh jalan pintas dan lebih memilih merekrut mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah," kata Tjahjo, Senin (17/2/2014).

Jokowi Didaulat Nyapres oleh Perwakilan 26 Provinsi, Ini Reaksi PDIP

Puluhan orang yang menamakan dirinya Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendaulat Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. PDIP sebagai partai yang menaungi Gubernur DKI itu pun bereaksi.
"Setiap komponen masyarakat mempunyai pendapat dan disampaikan dalam bentuk bersama-sama termasuk sah-sah saja dan dilindungi Undang-undang," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga saat dihubungi, Senin (17/2/2014).

Haji Lulung Ungkap Alasan PPP Usung Jokowi Nyapres

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan enam nama calon presiden selain Suryadharma Ali. Nama-nama yang diusung PPP adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawangsa.

ProJo: Ibu Mega yang Kami Sayangi, PDIP akan Menang Besar

Pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,  bahwa partai yang dipimpinnya tidak boleh sekedar menang pada pileg   tapi harus mendapatkan kemenangan yang besar dan memukau agar dapat mengawal Trisakti,diamini oleh K.S PDI Perjuangan Projo Fahmi Habsyi. 
Fahmi menegaskan, hal tersebut adalah harga mati yang harus diperjuangkan dengan segenap tekad.

Ahok: Pak Jokowi Resmiin Bus, Besok Sudah Enggak Jalan

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta tak ingin buru-buru membeli bus Transjakarta. Pemprov tak ingin mendapatkan lagi bus-bus baru tapi dengan kondisi berkarat.
"Lebih baik telat tidak ada bus, toh punya bus juga percuma. Pak Jokowi resmiin, besok udah nggak jalan juga. Itu masalahnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berjuluk Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).

PROJO Terus Desak Mega

Desakan pencapresan Joko Widodo (Jokowi) kian menguat. Pendukung Jokowi di internal PDIP (Pro Jokowi) terus mendesak Ketum Megawati lekas mendeklarasikan pencapresan Jokowi sebelum Pileg.
Skenario-skenario siapa capres PDI Perjuangan masih banyak menimbulkan pertanyaan. Terutama masyarakat awam yang masih menanti-nantikan, apa yang akan menjadi keputusan PDI Perjuangan.
"PDIP akan menghadapi bencana politik tak terperikan, bila tidak mengumumkan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg.

Gerindra Berusaha Memecah Perhatian Publik dari Jokowi

Partai Gerindra dinilai sedang berusaha memecah dukungan publik pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang dalam beragam survei mendapatkan dukungan melimpah untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dugaan itu mencuat seiring langkah Gerindra memunculkan nama-nama tokoh muda yang disebut layak mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nama Jokowi tak ada dalam daftar tokoh muda yang digandeng Gerindra itu.