Banyak Dikeluhkan, Jokowi Hapus Dinas P2B

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta dihapus.
Dalih Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghapus dinas yang selama ini kerap dikeluhkan  warga yang mengurus izin mendirikan bangunan antara lain demi perampingan.
Dinas ini dilebur  dengan Dinas Tata Ruang dan menjelma menjadi Dinas Penataan Kota.
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Lasro Marbun, mengatakan  Jokowi sudah menyetujui penggabungan tersebut. “Saat ini sedang dibahas dengan DPRD,” katanya di Balaikota, Senin (23/12/2013).

Program Normalisasi Jokowi Terkendala Pembebasan Lahan

Program normalisasi dan penyodetan kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta terkendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkendala pembebasan lahan karena tidak ada tempat untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sepanjang kali Ciliwung.
Sementara rumah susu di Pasar Rumput yang hendak digunakan sebagai tempat permukiman warga eks pinggir kali gusuran normalisasi dan sodetan, sampai kini belum jadi.

Dimulai, Proyek Sodetan di Kali Ciliwung

Banjir yang menggenangi Kampung Pulo dan sekitarnya diharapkan sebentar lagi akan hilang.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (23/12/2013) meresmikan program normalisasi Kali Ciliwung dan pembuatan terowongan air menuju Kanal Banjir Timur yang akan rampung 2016 mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, mengatakan, normalisasi Ciliwung ini untuk mengatasi banjir yang selama ini melanda kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu dan daerah sekitarnya.
Normalisasi ini akan memakan waktu mulai dari Desember 2013 hingga tahun 2016 mendatang dengan anggaran 1,18T.

PDIP Tegaskan: PDIP PROJO Tidak Resmi

PDI Perjuangan mengaku tidak turut campur atas pendirian relawan Joko Widodo (Jokowi) yang bernama Projo (PDI Perjuangan Pro Jokowi). Namun, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengakui bahwa organisasi tersebut dibuat oleh beberapa kader partai atau relawan yang memakai nama PDIP.
"Secara resmi tak ada. Kalau relawan Jokowi pengen Jokowi jadi presiden ya pastilah. Tapi kalau PDIP semuua tegak lurus, semua serahkan pada ketua umum," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Prabowo Tak Sudi Jadi Cawapres Jokowi

PDIP Pro Jokowi menyebut 4 nama cawapres untuk disandingkan dengan Jokowi untuk 2014. Salah satunya, yakni Ketua DPP Gerindra, Prabowo Subianto. Namun hal ini ditolak oleh Prabowo.
"Ndak, saya kira Ndak," kata Prabowo usai meresmikan Media Center Gerindra di kantor DPP, Jalan Harsono, Jaksel, Senin (23/12/2013).
Tekadnya sudah bulat untuk maju sebagai capres Gerindra untuk 2014. Ia berdalih bahwa pencalonannya sudah amanah dari partai.
"Itu sudah keputusan partai soalnya," lanjutnya.

Jokowi Bingung Habiskan 50T APBD DKI

Lambannya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh daya serap anggaran pemerintah yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan tak maksimal.
Gemarnya pemerintah tak maksimal menyerap anggaran turut dialami oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengakui masih banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mengendap di perbankan.

Jokowi Desak Angkutan Umum Bebas Pajak Seperti Mobil Murah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyentil pemerintah pusat yang hingga saat ini belum memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk angkutan umum seperti yang didatangkan saat ini.
Jokowi membandingkan sikap pemerintah yang hanya menganakemaskan produk industri otomotif, yakni mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Kendaraan dijual di bawah 100J itu tidak dikenai PPnBM.

12 Bus Transjakarta Datang Dari China

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, meninjau langsung kedatangan 12 bus Transjakarta di Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (23/12/2013).
Kandaraan yang didatangkan dari Negeri China ini merupakan bagian dari 656 kendaraan bus sedang dan besar, yang akan digunakan untuk menambah angkutan umum seperti Transjakarta, Angkutan Penumpang Terintegrasi Busway (APBTB) serta Kopaja.
Hingga akhir Desember ini, ditargetkan sebanyak 310 bus Transjakarta dari total 656 kendaraan yang diimpor akan tiba di Jakarta. Sebelumnya, 86 unit bus Transjakarta yang dimpor dalam keadaan utuh (CBU) sudah didatangkan.

Jokowi dan Hatta Rajasa Naik Bus TransJakarta ke Priok

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Hatta Rajasa bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sore ini, Senin (23/12/2013) berencana melihat langsung ratusan bus yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut pantauan, Jokowi terlebih dahulu menjemput Hatta Rajasa di kantornya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Pejambon, Jakarta Pusat. Jokowi langsung masuk ke dalam kantor untuk menemui Hatta.

Jokowi Jemput Hatta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini datang ke kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Senin, 23 Desember 2013. Jokowi datang ke kantor Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk mengajaknya melihat puluhan bus trans Jakarta yang baru datang dari Cina itu di Tanjung Priok.
Karena kedatangan Jokowi itu, Hatta membatalkan rapat koordinasi tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan dihadiri menteri-menteri terkait. Rapat yang dijadwalkan akan dimulai pada 14.30 WIB hari ini itu pun dibatalkan dan diundur Selasa besok. Jokowi datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih.

Prabowo: Saya Bisa Keluarkan 15 Survei Semua Capres Nomor 1

Prabowo tak lagi memuncaki survei capres setelah kemunculan Jokowi. Namun Prabowo tak ambil pusing, baginya semua survei hanyalah propaganda politik.
"Saya bisa mengeluarkan 15 survei yang saya nomor 1. Itu bagian dari taktik politik. Lain survei, lain hasilnya," kata Prabowo saat jumpa pers peresmian Media Center Gerindra di jalan Harsono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Diserang Lewat Internet, Jokowi: Enggak Usah Diurus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak ambil pusing dengan kampanye hitam terhadap dirinya belakangan ini. Dia mengatakan, mengurus Jakarta lebih penting ketimbang menanggapi serangan-serangan tersebut. "Ngapain? Enggak usah diurus," katanya usai menghadiri diskusi di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (23/12/2013).
Jokowi meminta kampanye yang dilancarkan beberapa pihak kepada dirinya di dunia maya dibiarkan saja. Kendati aktif di media sosial seperti Twitter, Jokowi mengaku tak menggubris kampanye hitam terhadap dirinya itu.

Jadi Capres Idaman, Jokowi: Lihat Mata Saya, Merah Nggak?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memuncaki survei capres. Yang terkini, Jokowi menjadi capres idaman versi Charta Politika, namun Jokowi sendiri masih sibuk mengurus hal lainnya.
"Wilayah politik, tanya ke Ibu Mega. Ngurus pekerjaan di akhir tahun saja, lihat mata saya, merah ndak? Sampai saat ini saya masih bekerja sebagai gubernur DKI," kata Jokowi saat ditanya tentang tingginya elektabilitas usai menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).
Jokowi juga tak mau ambil pusing soal munculnya PDIP Pro Jokowi. "Ah, biasa aja," kata Jokowi.

Jokowi Akui Temukan Bukti Kecurangan Lelang Kepsek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menemukan beberapa bukti kecurangan dalam lelang jabatan kepala sekolah. Meski demikian, ia belum mau mengungkapnya karena proses investigasi masih terus berlangsung.
"Beberapa sudah ketemu, tapi belum final. Jadi saya belum bisa sampaikan," kata pria berusia 52 tahun tersebut di Balai Kota, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan, meski investigasi masih berlangsung, proses lelang jabatan tetap berjalan. Namun demikian, kata dia, ada kemungkinan proses lelang jabatan diulang dari awal apabila tim investigasi menemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat.

Menkum HAM minta birokrat contoh Jokowi dan Risma

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menyelenggarakan acara dialog bertema "Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Anti Korupsi". Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem negara yang bebas dari korupsi.
Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Dirut PT KAI Ignatius Jonan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani serta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Deklarator PDIP PROJO Dulu Timses Foke

Sejumlah kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo). Mereka rata-rata pernah menjabat struktur PDIP, termasuk mensukseskan Fauzi Bowo (Foke) pada Pilgub DKI 2007.
Sekretaris Koordinator Nasional Projo Budi Arie Setiadi pernah menjabat Ketua Bappilu PDIP DKI. Di tahun 2007, dia menjadi salah satu tim pemenangan Foke. Namun bukan tanpa alasan yang tak jelas Budi mendukung Foke.

Ini Perbedaan Jokowi dengan Capres Lainnya

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan ada perbedaan yang diperlihatkan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ketika banyak calon presiden yang muncul dengan berbagai embel-embel. Namun, Jokowi muncul dengan lebih menyentuh secara emosional dibanding capres lainnya.
“Kita dapat melihat lewat survei maupun kita telah bagaimana penampilan Jokowi ketika muncul baik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI maupun dalam wacana sebagai capres ada diferensiasi yang Jokowi perlihatkan ketika masyarakat melihat banyak capres yang tampil sebagai sosok elit, ketua umum, sengaja membuat partai demi ambisi politik, terlihat pintar dan bahkan sudah lama memiliki sepak terjang yang tinggi di dunia politik.

Hasil Sampingan Survei Charta Politika

Lembaga survei nasional Charta Politika Indonesia melakukan survei jelang Pemilu 2014. Salah satu temuan survei ini adalah menguatnya gejala tokoh partai bisa mempengaruhi tingkat keterpilihan partai politik.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menjelaskan, partai politik cenderung hanya menjadi fans club para figur partai. Hal ini dikhawatirkan akan memperlemah penguatan kelembagaan partai politik.
Yunarto menambahkan, tokoh yang paling berpengaruh dan berdampak pada pemilih partai yakni, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 55,4 persen. Pemilih tertarik memilih Gerindra karena sosok Prabowo.

PDIP Tempati Peringkat Teratas karena Faktor Jokowi

PDI Perjuangan menempati posisi pertama pada Pemilu 2014 hasil survei Charta Politica. Publik memilih PDIP disebabkan tertarik dengan figur Joko Widodo (Jokowi).
"Kita Belum tahu kenapa, tapi pergeseran epicentrum di PDIP, faktanya Jokowi jadi magnet," kata Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/12/2013).
PDI Perjuangan berhasil menempati posisi teratas dengan angka elektabilitas sebesar 15,8 persen. Disusul Golkar 12,6 persen; Gerindra 7,8 persen; Demokrat 7,4 persen; PKB 5,9 persen; PAN 4,4 persen; Hanura 4,1 persen; NasDem 3,9 persen; PKS 3,8 persen; PPP 3,8 persen; PBB 0,4 persen; PKPI 0,3 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 29,7 persen.

Survei Charta Politika: Jokowi Teratas, Mega Terjun Bebas

Lagi-lagi survei capres menempatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai juara. Untuk kelas cawapres, Jusuf Kalla menjadi yang terdepan.
Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas kandidat capres-cawapres dan partai. Rilis hasil survei bertajuk Meneropong Pemilu 2014 Berdasarkan Survei ini digelar di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Survei skala nasional ini digelar pada 28 November - 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Responden adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun.
Jumlah sampel pada survei ini sebesar 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jokowi: Ini Beda Saya dan Pak Ahok

Dalam sebuah forum diskusi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perbedaan dirinya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan rekannya dalam memimpin Jakarta. Menurut Jokowi, perbedaan tersebut terletak pada gaya saat akan memecat jabatan seseorang.
"Pak Ahok itu kalau mau copot orang dimarahi dulu tiga jam. Kalau saya tidak pernah marah. Tapi besok langsung hilang jabatannya," ujar gubernur yang hobi blusukan tersebut sambil terkekeh.

Diskusi di Kemenkum HAM, Jokowi Diledek Nyapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tentang pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Pada sesi tanya jawab, salah seorang peserta diskusi mengajukan pertanyaan, apa benar Jokowi ingin nyapres?
"Apa benar Pak Jokowi mau nyapres?" tanya Sulastri di gedung Kemenkum, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Jokowi Sindir Pemerintah Pusat Soal Pemerataan Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam diskusi Media 'Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi' menyindir Pemerintah Pusat mengenai pemerataan ekonomi di daerah.
"Urusan itu saya rasa harusnya diurus Pemerintah Pusat, peredaran uang tidak hanya di Jakarta, harusnya Pemerintah Pusat mendorong semua ke daerah," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dalam acara yang digelar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Senin (23/12/2013).
Menurut Jokowi, akibat tidak adanya pemerataan ekonomi di daerah menebabkan Jakarta selalu menjadi tujuan paling utama masyarakat untuk mengadu nasib mencari nafkah.

PDIP Pecah Gara-Gara Jokowi?

Polemik soal calon presiden dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memunculkan selisih paham di internal partai berlambang banteng gemuk tersebut.
Isu masih akan tampilnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilres 2014 membuat sejumlah kelompok yang mengaku kader PDIP pendukung Joko Widodo (Jokowi) gerah. Mereka pada 21 Desember 2013 mendeklarasikan diri dengan membentuk PDIP Pro Jokowi (PDIP Projo).

Kalah Lawan Jokowi Adalah Hal Yang Biasa Bagi Prabowo

Nama Joko Widodo (Jokowi) terus melesat dalam survei kandidat calon presiden di 2014 meninggalkan nama Prabowo dan Megawati sekalipun. Prabowo menanggapi ini sebagai hal yang biasa dalam sistem demokrasi.
"Itu demokrasi, sebanyak mungkin capres tak masalah," kata Prabowo saat jumpa pers di kantor DPP Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Jokowi Banggakan Bisa Isi Kas DKI 300T

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumbar janji bisa meraup uang lebih dari 300T buat dimasukkan dalam kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengklaim duit sejumlah itu bisa didapat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan pembayaran pajak secara elektronik dan dalam jaringan (online).
"Bayangkan kalau saya lima tahun megang Jakarta. Rata-rata pemasukan kas daerah 65T, total bisa lebih dari 300T. Saya yakin itu," kata Jokowi dalam acara diskusi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Jokowi Klaim KJS dan KJP Atasi Masalah Layanan Publik di DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mengklaim kebijakannya menerbitkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) mampu mengurai masalah pelayanan publik.
Jokowi mengklaim, sampai kini kebijakan menerbitkan dua kartu itu sudah mengurai masalah kesehatan dan pendidikan warga Jakarta.
"Mana sekarang buktinya kan baik-baik saja. Tidak ada keluhan. Awalnya memang banyak masalah. Karena sistemnya tidak dibangun," kata Jokowi dalam acara diskusi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Prabowo Tolak Bahas Jokowi-Ahok-Mega

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mau mengomentari acara makan siang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnawa (Ahok) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Ya sudah, banyak ceritanya, saya tidak terlalu tertarik berita-berita seperti itu, kan Anda baru dengar-dengar dari orang," ujar Prabowo dalam acara peresmian Gerindra Media Center di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Catatan Ketua DPRD DKI Tahun 2013 untuk Jokowi

Tahun 2013 segera berganti. Banyak gebrakan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang berjuluk Jokowi. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan punya beberapa catatan dan penilaian atas program kerja mantan wali kota Solo itu.
"Banyak yang dilakukan gubernur, untuk mengatasi banjir yang dilakukan secara sporadis," ujar Ferrial kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan, upaya mengatasi banjir seperti dibuatnya seribu sumur resapan yang tersebar di seluruh titik wilayah Jakarta.

Megawati Harus Bijak Dengar Suara Kader yang Ingin Jokowi Capres

Internal PDIP begejolak menghadapi masih kuatnya ambisi ketua umum Megawati Soekarnoputri menjadi capres, di tengah tingginya elektabilitas Jokowi. Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, menilai mestinya keputusan capres disepakati dalam sebuah konsesus.
"Di dalam internal partai belum ada kebijakan partai yang mengurus kepemimpinan nasional, bagaimana mengusung capres belum ada aturan main. Akibatnya tidak ada kepastian. Padahal memimpin partai berbeda dengan memimpin republik," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam diskusi di Kantor Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Jakpus, Senin (23/12/2013).

Lelang Kepsek Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jakarta tetap dilanjutkan. Padahal proses itu diduga diwarnai kecurangan.
Menurut Jokowi, Pemprov DKI sudah melakukan investigasi terkait adanya kecurangan itu. Juga sudah ditemukan beberapa hal berbau kecurangan. Tapi dia yakin itu tidak akan mengganggu pelaksanaan lelang jabatan tersebut.
"Pelaksanaanya tetap berjalan. Tapi bisa saja kalau ada masalah diulang. Beberapa sudah ketemu masalahnya. Tapi belum final. Jadi saya belum bisa menyampaikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan saat ini pelaksanaan lelang jabatan sudah memasuki tahap kedua.

Jokowi Prihatin Penyerapan APBD Masih 71 Persen

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 baru terserap sebesar 71 persen, masih jauh dari target yang ditentukan.
"Ini masih 71 persen. Tapi nanti saya kira akhir tahun akan kelihatan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengatakan, masih belum terserapnya anggaran sesuai target, yakni 97 persen lantaran masih ditemukan beberapa masalah di lapangan, yang paling besar yakni masalah pembebasan lahan.

Cawpres Jokowi Versi PDIP PROJO

Simpatisan PDIP yang menolak skenario Mega-Jokowi menggulirkan PDIP Pro Jokowi. Mereka juga punya 4 kandidat cawapres yang dinilai pas untuk mendampingi Jokowi. Siapa saja?
"Ada beberapa nama yang pantas seperti Jokowi-Puan, Jokowi-Prananda, Jokowi-Prabowo, dan Jokowi-CT," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional Projo, Senin (23/12/2013).
Menurut Arie, empat tokoh itu yang paling pantas mendampingi Jokowi. Keempatnya dinilai mampu mendampingi Jokowi membereskan berbagai persoalan bangsa.

PDIP PROJO Tak Berniat Gulingkan Mega

Simpatisan PDIP yang menolak skenario Mega-Jokowi menggulirkan PDIP Pro Jokowi. Namun tak ada target menggulingkan kepemimpinan Mega, atau pun membuat partai baru.
"Nggak sampai sejauh itu. Musuh kita bukan Ibu Mega. Ibu Mega kami hormati sebagai ibu bangsa," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) kepada awak media, Senin (23/12/2013).

Sutiyoso Puji Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Dirinya Saat Memimpin DKI

Kinerja pemerintahan Jokowi-Ahok mendapat apresiasi dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Menurut Sutiyoso apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok sudah bagus karena mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pendahulunya.
"Saya senang, proyek Transjakarta dan monorel yang dulu dimulai pada masa saya menjabat, dilanjutkan oleh Jokowi," kata Sutiyoso saat menghadiri dialog kebangsaan di Universitas Negeri Yogyakarta, senin (23/12/2013).

Jokowi: Penutupan Gerbang Tol Membuat Jalan Arteri Sangat Macet

Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta sempat melakukan uji coba penutupan 3 gerbang keluar tol dan 1 gerbang masuk tol di sepanjang Jl Gatot Subroto selama 3 hari. Akibatnya, jalan arteri menjadi sangat macet.
"Ini belum kesimpulan. Iya penutupan itu menyebabkan di arteri menjadi sangat macet," kata Gubernur DKI Jokowi ketika ditanya tentang hasil evaluasi penutupan gerbang tol.

LSI: Jika Sama-sama Nyapres, Jokowi Dipastikan Akan Kalahkan Mega

Jika Megawati dan Jokowi maju jadi capres dari PDI-P, survei LSI menunjukkan Jokowi akan mengungguli Mega.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Rully Akbar, mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jauh lebih unggul jika head-to-head dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Menkumham Minta Jokowi Ajari Bagaimana Perbaiki Pelayanan Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (23/12/2013) menghadiri acara diskusi Media bertajuk 'Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi' di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Menurut pantauan Jokowi masuk ke dalam auditorium Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Dirut PT. KAI, Ignatius Jonan dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharani.

Jokowi dan Risma Bicara Pelayanan Publik di Kemenkum HAM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali tampil di publik berbarengan. Kedua kepala daerah ini menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Kementerian Hukum dan HAM.
Selain keduanya, hadir pula Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Dirut PT KAI Ignatius Jonan dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwianto.
Sedangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin akan menjadi keynote speaker dalam diskusi bertemakan Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).

PDIP Sedang Uji 'Jiwa Korsa' Jokowi

Ketua PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden. Jokowi, ujarnya, masih menjalani ujian terkait loyalitas kepada partai.
"Sebagai pemimpin, wajar Jokowi diuji di tingkat internal partai," kata Maruarar di kompleks parlemen, Senayan.
Desakan agar Jokowi maju dalam pemilihan presidenmenguat belakangan ini. Jokowi dalam survei terakhir disebut menjadi raja di dunia maya.

Adu Kuat Pro Jokowi vs Pro Mega

Bila di Jakarta ada Pro Jokowi untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden, di Blitar sejumlah massa yang menamakan diri Barisan Pro-Mega mendeklarasikan dukungan kepada Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2014. Mereka berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski Jokowi memiliki popularitas sangat tinggi.

Wasekjen PDIP: Wajar Muncul PDIP Pro Jokowi

PDIP tak mempermasalahkan kemunculan PDIP Pro Jokowi (Projo). Namun sekali lagi ditegaskan keputusan capres PDIP ada di tangan Ketum Megawati Soekarnoputri.
"Menurut kami siapa pun di alam demokrasi wajar-wajar saja berpendapat siapa pun yang ingin atau diinginkan menjadi calon presidennya, apalagi itu anggota atau simpatisan PDIP," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Seluruh aspirasi yang berkembang akan menjadi masukan bagi PDIP. Namun sesuai kesepakatan Kongres ke-3 PDIP, masalah pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Megawati.

LKB Apresiasi Perhatian Jokowi pada Kesenian Betawi

Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) mengapresiasi perhatian yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap kesenian Betawi.
Menurut Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat, perhatian Jokowi pada kearifan lokal budaya Betawi ini perlu mendapat payung hukum yang kuat. Dikatakannya, payung hukum tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan Betawi.
"LKB sangat mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang sangat memperhatikan kesenian-kesenian kearifan lokal. Contohnya sepanjang tahun 2013, 200 lebih kesenian Betawi tampil di berbagai acara penting Pemprov DKI," ujar Tatang dalam keterangan persnya, Senin (23/12/2013).

Jokowi Tolak Tanggapi PDIP PROJO

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak bicara soal kemunculan gerakan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo). Mengelak bicara politik, Jokowi kembali bicara tugasnya di Jakarta.
"Ah...Ini musim hujan, urusan kita urusan banjir, kita saja masih pusing," jawab Jokowi ditanya soal gerakan Projo ketika tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (23/12/2013).

Tanggapan Tjahjo pada PDIP PROJO

Sejumlah kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan PDI Perjuangan Pro Jokowi (PDIP Projo). PDIP Projo ini mendeklarasikan dukungan nyapres untuk Jokowi. Namun Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan capres PDIP hanya akan dideklarasikan oleh DPP partai.
"Yang mendeklarasikan kan DPP partai, kalau calon presidennya dari PDI Perjuangan," kata Tjahjo saat dihubungi, Senin (23/12/2013).
Tjahjo ragu para deklarator PDIP Projo merupakan kader struktural partai.

Berantas Preman, Jokowi Minta Polisi Jaga Pasar-pasar Rawan

Jelang Pemilu 2014, Pemprov DKI Jakarta bakal meningkatkan keamanan di kawasan pasar-pasar yang tersebar di wilayah ibu kota. Menurut Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, pasar tempat rawan terjadinya gesekan sosial lantaran banyak preman-premannya.
"Pasar adalah tempat yang rawan terjadinya gesekan sosial. Dalam rangka menyambut 2014 yang di dalamnya ada pileg dan pilpres perlu ada kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum," ujar Djangga dalam sambutannya saat penandatanganan MoU dengan Polda Metro di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Sekuat Apa Jokowi Saat Ini?

Simpatisan PDIP yang kecewa dengan skenario Mega-Jokowi mendeklarasikan PDIP Pro Jokowi (Projo). Mereka langsung mendaulat Gubernur DKI itu menjadi capres 2014. Memangnya sekuat apa elektabilitas Jokowi saat ini?
Survei terkini yang dirilis Indo Barometer pada Minggu (22/12/2013) kemarin menunjukkan kekuatan Jokowi masih unggul dibandingkan capres lainnya. Termasuk capres PDIP yang semakin mengerucut ke sosok Mega.
"Joko Widodo bahkan berpeluang menang Pilpres satu putaran bila calonnya berjumlah 3 dan bila Prabowo Subianto tidak ikut menjadi calon presiden. Peluang yang belum tentu terjadi, jika PDIP mencalonkan Megawati Soekarnoputri," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Senin (23/12/2013).

Jokowi Jangan Jadi Gubernur PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kerap terlihat bersama Megawati Soekarnoputri. Fadli mengatakan, seharusnya seorang gubernur menjadi pemimpin bagi rakyatnya. "Bukan menjadi gubernur untuk partainya," ujarnya, saat ditemui di gedung BKKBN, Jakarta.
Itu tak berarti pemimpin daerah tidak boleh terlihat bersama pimpinan partai yang mendukungnya. Menurut Fadli, jika sesekali mereka terlihat bersama, tidak ada masalah.

Gerindra Cuek Jokowi Nyapres, Tapi Minta Agar Jokowi Jadi Gubernur s/d 2017

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan partainya tak terlalu hirau siapa yang akan dipilih PDI Perjuangan sebagai calon presiden, termasuk bila PDI Perjuangan menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, penetapan calon presiden adalah kuasa partai politik.
Terkait isu pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Fadli meminta pasangan Jokowi-Ahok menunaikan janjinya sebagai  gubernur dan wakil gubernur hingga masa jabatan selesai.

PDIP PROJO Daulat Jokowi Jadi Capres 2014

Simpatisan PDI Perjuangan yang kecewa dengan skenario Mega-Jokowi di Pilpres 2014 mulai bergerilnya. Mereka memunculkan PDIP Pro Jokowi (Projo) yang langsung mendaulat Gubernur DKI tersebut sebagai capres 2014.
"Kami membentuk PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi sebagai presiden RI 2014," kata Budi Arie Setiadi, Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO), dalam siaran pers, Senin (23/12/2013).