Jokowi: Pemprov Butuh Lahan Sangat Banyak Sekali

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan lahan yang sangat banyak. Lahan itu antara lain dipergunakan untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan rumah susun (rusun).
"Sekarang ini, kita butuh lahan yang sangat banyak sekali untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bertekad mengejar perusahaan pengembang properti yang memiliki tanggungan membangun rusun untuk umum. Tanggungan itu diperkirakan setara dengan 680 rusun.
Mengenai rencana mengubah rumah dinas camat dan lurah serta bangunan lain menjadi taman pedagang kaki lima, Jokowi mengatakan masih akan mengecek keberadaan rumah dinas tersebut. Menurutnya, bangunan milik Pemprov DKI yang sudah tidak berfungsi lagi pada akhirnya harus dibongkar. Penggunaan atas aset pemerintah itu harus diarahkan ke hal yang lebih produktif, seperti rusun atau taman PKL.
Jokowi mengatakan, ia belum mengecek apakah rumah dinas lurah dan camat tersebut sudah tidak produktif. "Saya terus terang ngomong apa adanya dan saya belum mengeceknya," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Pemprov DKI Jakarta akan membongkar rumah dinas camat dan lurah untuk kemudian diganti menjadi taman PKL. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, camat dan lurah di Jakarta sudah cukup mampu sehingga tidak membutuhkan rumah dinas. Untuk itu, rumah-rumah yang sudah jelek akan dicabut izinnya dan diubah menjadi taman PKL supaya PKL tidak berjualan di tempat-tempat umum.
"Dia punya rumah sendiri. Ini DKI, camat lurahnya punya duit itu," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, taman PKL ini nantinya akan bisa dibuat sebagai tempat berjualan pedagang-pedagang kaki lima. Hal ini tidak menyalahi aturan karena gaji pegawai tingkat camat dan lurah di Jakarta sudah cukup besar. Setiap bulan, paling sedikit mereka dapat menerima upah sebesar Rp 7 juta.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Yakin Sertifikat Lahan Stadion BMW Cepat Rampung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin dapat menyelesaikan permasalahan sertifikat lahan untuk pembangunan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Ia menargetkan pembuatan sertifikat itu sudah selesai pada September atau Oktober tahun ini sehingga pembangunan Stadion BMW cepat terlaksana.
"Taman BMW baru diproses sertifikat dan selesai nanti kira-kira September-Oktober sudah enggak ada masalah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Jokowi menargetkan pembangunan Stadion BMW rampung pada pertengahan tahun 2015. Stadion itu akan menjadi sebuah stadion bertaraf internasional dengan kapasitas ribuan penonton. Stadion tersebut akan dikelilingi dengan ruang terbuka hijau (RTH) dan terdapat danau di kompleks olahraga tersebut.
Sementara itu, mengenai pembebasan lahan milik warga di daerah itu, Jokowi menyatakan telah memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono untuk intensif mengajak warganya berkomunikasi. "Wali Kota sudah mengajak bicara warga. Semoga tidak ada masalah," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Proyek ini akan berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun dengan total nilai anggaran Rp 1,05 triliun. Tahun ini, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran pembangunan Stadion BMW sebesar Rp 37 miliar. Dana tersebut untuk persiapan pembangunan awal stadion.
Sertifikat lahan BMW sampai sekarang belum rampung. Lahan itu merupakan kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang disediakan tujuh perusahaan yang diketuai PT Agung Podomoro Land Tbk.
Taman BMW yang terletak di Jalan RE Martadinata itu sudah dicanangkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2010. Taman itu nantinya akan dibangun dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti stadion sepak bola yang dilengkapi trek atletik di bagian dalamnya. Di luar stadion akan dibangun dua lapangan sepak bola untuk latihan. Selain itu, ada dua lapangan sepak bola pantai, voli, dan olahraga air. Sisanya akan dibuat waduk dan situ. Stadion yang memakan anggaran lebih dari Rp 1 triliun itu bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion termegah di Asia dengan kapasitas penonton 50.000 orang.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pantau Pesta Pakaian Adat Kelulusan UN SMA

Hasil Ujian Nasional (UN) 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan setingkatnya akan diumumkan besok. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bagi para siswa di Jakarta diharapkan mengenakan pakaian adat nusantara saat pengumuman nanti.
"Ya, besok dilihat. Kita sudah umumkan untuk pakai baju daerah, baju adat. Nanti dilihat lah. Kalau masih ada satu dua nanti dipantau. Jadi sudah disampaikan semua, ke dinas, ke sekolah, sudah semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).
Seringkali, pada saat pengumuman kelulusan UN, banyak para siswa yang melakuan aksi coret-coret seragam sekolah, bahkan ada saja peristiwa tawuran antar pelajar. Jika hal itu terjadi, Jokowi pun meminta agar pihak sekolah terkait melakukan tindakan tegas.
"Itu urusan sekolah," katanya.
Seperti diketahui, besok, Rabu (24/5)adalah hari pengumuman kelulusan UN 2013 untuk SMA dan setingkatnya. Pengumuman tersebut akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengumumkan, sebanyak 99,48 persen atau sebanyak 1.573.036 siswa SMA dan SMK se Indonesia dinyatakan lulus.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Lahan Mulai Diukur, Stadion BMW Dibangun Tahun Ini

Pembangunan Stadion Bersih, Manusiawi, dan Wibawa (BMW), Jakarta Utara, segera dilaksanakan. Saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengukur lahan seluas 26 hektar tersebut dan merampungkan sertifikatnya.
"Sudah diukur, baru proses sertifikat. Selesai nanti baru akan proses pelaksanaan kira-kira September, Oktober (2013). Jadi sudah nggak ada masalah," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balaikota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).
Jokowi mengatakan, pembangunan stadion tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2015. Stadion tersebut juga direncanakan untuk menjadi tempat wisata yang ramah lingkungan.
"Nanti akan jadi stadion yang besar sekali. Kemudian kanan kirinya kayak hutan, trus danau juga dibenahi, diperbaiki semua," jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan masalah masih ada warga yang enggan untuk direlokasi dari lahan tersebut, Jokowi mengatakan pihaknya melalui Walikota Jakarta Utara sudah melakukan pendekatan dan dialog dengan warga. Diharapkan warga mendukung penuh rencana Pemprov DKI ini untuk mewujudkan stadion yang dikatakan akan menjadi kandang bagi klub sepakbola Persija.
"Walikota sudah ngajak bicara," kata Jokowi.
Untuk diketahui, biaya pembangunan stadion ini dianggarkan sebesar Rp1,05 triliun secara multi years atau tahun jamak. Selain stadion, nantinya di lokasi tersebut juga akan dibuat dua lapangan sepakbola untuk latihan dan fasilitas olahraga air.

Sumber :
detik.com

Jokowi Rencanakan Buat Titian Layang dengan Dana Investor

Satu lagi ide yang terlontar dari Pemprov DKI Jakarta: membuat pedestrian (titian) layang! Rencananya, pembangunan pedestrian layang ini tak menggunakan APBD, melainkan dana dari investor.
"Ini baru dalam proses. Itu fungsinya nanti bisa memacu orang untuk jalan kaki, terus (bisa dilihat) dari estetika juga. Semuanya dalam proses. Itu nantinya akan memakai dana yang besar sekali," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).
Jokowi menambahkan, saat itu pihaknya melontarkan ide yang ditanggapi oleh investor.
"Kita perlu buat titian layang. Di negara lain ada. Tapi apakah kita memerlukan itu? Pokoknya intinya titian layang itu bisa menarik orang untuk berjalan di atas titian. Dananya sepenuhnya itu dari investor," jelas Jokowi.
Jokowi tak menjelaskan besaran dana maupun wilayah mana saja yang akan dibangun titian layang. Yang jelas, titian layang itu akan dibangun di atas jalur busway.

Sumber :
detik.com

DPRD DKI galang interpelasi, ancam makzulkan Jokowi!

Anggota DPRD DKI Jakarta menggalang interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat. Saat ini sudah ada 30 anggota DPRD yang tanda tangan menggunakan hak interplasi terkait kasus pengunduran diri 16 rumah sakit dari peserta pelayanan KJS.
"Sebenarnya DPRD ini sudah menggulirkan hak interpelasi, sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di-impeachment," ujar anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD dengan Dinas Kesehatan dan 16 Rumah sakit di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5). Asraf Ali dikenal berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati dalam rapat mengatakan dalam waktu tiga minggu akan menyelesaikan perbaikan tarif. Sebab, kecilnya besaran tarif untuk paket pengobatan yang selama ini membuat resah 16 rumah sakit yang akan mundur.
"Tapi balik lagi tarif, tarifnya terlalu kecil. Mudah-mudahan dalam tiga minggu kita punya rumusan itu," kata Dien.
Selain itu, Dien mengatakan tarif merupakan kewenangan Pemda DKI. Hal ini diungkapkan saat ditanya oleh Komisi E DPRD sebenarnya penyusun tarif menjadi kewenangan siapa.
"Ini tarif adalah wewenang kita," ucapnya.

Sumber :
merdeka.com

Jadi Rebutan Partai, PDIP Bilang Jokowi Tidak Bodoh

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap santai rayuan partai lain kepada kadernya Joko Widodo (Jokowi). Gubernur DKI itu terus difavoritkan menjadi calon presiden dalam sejumlah survei.
Bahkan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak Jokowi untuk mengikuti konvensi calon presiden. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai Jokowi sudah memikirkan hal itu. Ia yakin Jokowi mengetahui apakah ajakan itu tulus atau hanya sekedar rayuan.
"Jokowi bukan orang bodoh. Mereka merayu ada yang tulus ada juga yang menjorokkan Jokowi," kata Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Ribka mengatakan penentuan Jokowi menjadi calon presiden merupakan kewenangan PDIP. Apalagi, Jokowi merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.
"Biarlah orang mau ngomong apa," katanya.
Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan menilai Jokowi dan Gita Gutawa pantas mengikuti konvensi partainya.
"Jokowi dari orang dan wajahnya serta penampilannya dia tidak akan pernah menyakiti rakyat. Dan Gita Wirjawan juga," kata Ramadhan.
Namun, Gita belum terekspos ke media. "Dua anak baik, dan dua orang yang jujur dan bisa diandalkan daripada yang sudah pernah maju itu," kata Ramadhan.

Sumber :
tribunnews.com

Dukung Jokowi, DPR Doakan 2 RS Penolak KJS Bertobat

Kini hanya ada dua Rumah Sakit (RS) swasta yang menolak ikut dalam program KJS yang diterapkan Gubernur DKI Joko Widodo. DPR RI berharap agar dua RS yang masih menolak KJS agar bisa menerima KJS.
"Mudah-mudahan dua RS itu cepat bertobat," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).
Ribka menyatakan RS yang menolak KJS berarti melanggar UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. Yang paling mendasar, penolakan terhadap pasien KJS berarti melanggar UUD 1945.
"Di Pasal 28 UUD 1945 sudah disebutkan setiap warga negara mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Di Pasal 34 juga disebutkan, negara/ pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat," kata politisi PDIP ini.
Rabu (22/5) kemarin, Jokowi menyatakan akan kembali membagikan 1,7 juta KJS, dalam minggu ini. KJS itu akan dibagikan ke sejumlah puskesmas di Ibukota. Ribka mendukung langkah Jokowi ini.
"Saya yakin. Pemimpin itu harus berani ambil risiko," kata Ribka.

Sumber :
detik.com