Mulai Selasa (15/1/2013) pekan depan, bus Kopaja dengan trayek P20
jurusan Lebak Bulus-Senen dan S13 jurusan Ragunan-Grogol akan mulai
diuji coba melintas di jalur busway. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menyatakan, uji coba itu akan mulai dilakukan pada koridor I dengan rute
Blok M-Kota.
"Kita coba dulu satu koridor seperti apa karena memang kita pengin jalur busway itu produktif," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Jalur yang produktif itu, lanjut Jokowi, berarti jarak waktu (headway)
antara satu bus dan bus di belakangnya menjadi lebih singkat, yakni
tiga sampai lima menit, dan selalu ada kendaraannya. Jika hal itu dapat
dilakukan, jumlah penumpang yang menunggu di halte atau shelter busway
tidak terlalu banyak. Penumpang juga tak perlu menunggu angkutan selama
setengah jam atau bahkan satu jam.
Selain itu, Jokowi berjanji
bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyediakan 102 bus
transjakarta tambahan. Pada Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan
kembali menambah jumlah bus transjakarta sebanyak 450 unit. Dinas
Perhubungan DKI Jakarta juga akan menambah seribu unit Kopaja dan
metromini.
"Kalau sudah maksimal, baru kita masuk ke mass rapid transit
(MRT), monorel, kereta rel listrik, kereta api, semuanya, kemudian
diintegrasikan dengan satu tiket. Tapi, akhir tahun ini, paling enggak
kita sudah menyiapkan yang kereta api sampai Dukuh Atas, masuk ke busway
satu tiket. Kemungkinan kalau siap masuk ke bus sedang itu satu tiket,"
ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, dalam uji coba pekan depan,
jalur busway yang terintegrasi dengan Kopaja AC berada di sepanjang
Jalan Sudiman hingga Thamrin. Kopaja yang dapat masuk ke jalur busway
Koridor I itu adalah Kopaja trayek S13 (Ragunan-Grogol) dan P20 (Lebak
Bulus-Senen). Kopaja dua trayek itu telah dilengkapi dengan fasilitas
AC, Wi-Fi gratis, dan global positioning system (GPS). Tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.000.
Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Dishub DKI
mulai mengubah bentuk pelayanan angkutan umum di Jakarta dengan
mengintegrasikan angkutan umum reguler dengan bus transjakarta. "Saat
ini baru dua Kopaja yang sudah memiliki kesiapan ke arah itu. Operator
bus tersebut telah memiliki 20 unit bus baru untuk masing-masing trayek
yang akan masuk busway," kata Pristono.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kamis, 10 Januari 2013
Jokowi Setujui Uji Jalan Layang Antasari-Blok M
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau jalan Layang non-tol di Jalan Antasari didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi, Kamis 10 Januari 2013. Jokowi menyetujui untuk membuka salah satu lajur di jalan layang tersebut pada 15 Januari 2013 mendatang.
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
Setujui Jalan Tol, Sikap Jokowi Dinilai Kontraproduktif
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah
menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang
ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Yoga: Jokowi Harus Fokus ke Transportasi Umum
Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menyayangkan disetujuinya proyek enam ruas tol dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Yoga menilai bahwa enam ruas tol ini tidak akan menyelesaikan kemacetan.
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
ICW Puas terhadap Kepemimpinan Jokowi-Basuki
Indonesia Corruption Watch (ICW) cukup puas terhadap kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama. Hal itu berkaitan dengan jaminan keterbukaan informasi dan
transparansi pengelolaan anggaran, termasuk di seluruh sekolah di
Jakarta.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Ingin Tahun Pertama Habis-habisan Garap Banjir
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya akan
melakukan pengerukan dasar kali pada tahun ini dalam rangka mengurangi
dampak banjir di Jakarta.
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Alasan Jokowi setuju bangun enam ruas tol
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengungkapkan alasannya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota, yaitu kecilnya rasio jalan di DKI Jakarta,
hanya 6,2 persen.
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
DPRD DKI "Serang" Kartu Jakarta Sehat Jokowi
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan payung hukum
dan anggaran program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 10 November lalu.
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Keputusan Jokowi Menuai Kritik
Keputusan Jokowi mengenai persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol
menuai kritik. Keputusan ini bertentangan dengan program pemerintah
tentang penghematan bahan bakar minyak. Persetujuan pembangunan enam
ruas jalan tol ini justru semakin mendorong orang menggunakan mobil.
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Andrinof: Enam Ruas Tol Itu Bukan Kebijakan Jokowi
Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai kebijakan enam ruas
jalan tol bukan merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Menurut dia, kebijakan itu merupakan "warisan" dari kepemimpinan
sebelumnya yang dipaksakan untuk berjalan di era Jokowi.
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Bangun Deep Tunnel, Jokowi Lihat Malaysia, Menteri PU Jepang
Untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi kemacetan, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membuat deep tunnel. Awal ide itu
tercipta saat Jokowi melihat SMART, terowongan raksasa milik Malaysia.
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
5 Tamu Asing dan pujian untuk Gubernur Jokowi
Beberapa di antara para duta besar ini mengagumi sosok Jokowi sebagai pejabat yang bisa dijadikan teladan. Beberapa di antaranya menawarkan kerja sama antara negara mereka dengan DKI Jakarta. Reputasi Jokowi sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para duta negara sahabat. Berikut ini tamu penting Jokowi dalam beberapa hari terakhir.
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Jokowi Wali Kota Terbaik Ketiga Dunia
Gubernur terpilih DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo alias Jokowi,
tercatat sebagai wali kota terbaik ketiga dunia dalam penghargaan World
Mayor Prize 2012.
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Langganan:
Postingan (Atom)