Masalah Listrik Sering Sebabkan Kebakaran, Jokowi Minta PLN Audit Kabel

Masalah instalasi listrik sering menjadi penyebab kebakaran di wilayah Jakarta. Termasuk kebakaran yang melanda gedung Setneg tadi sore, diduga karena korsleting listrik.

Agar tingkat kasus kebakaran dapat ditekan, Gubernur DKI Joko Widodo meminta PLN untuk mengaudit jaringan listrik di Jakarta.

"Memang dari PLN harus ada audit kabel dan bangunan yang bersifat kelistrikan," ujar Jokowi saat meninjau langsung gedung Setneg di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Jokowi mengaku Pemprov DKI sudah mengirimkan surat ke PLN terkait masalah tersebut, khususnya untuk kawasan perkantoran dan perumahan padat yang rawan kebakaran.

"Iya nanti akan ada audit. Sudah saya sampaikan nanti akan ada audit bangunan. Yang ini sudah berjalan juga untuk masalah banjir dan kebakaran," tuturnya.

Dalam penanganan kebakaran yang terjadi di Jakarta, menurut Jokowi, seringkali terkendala oleh situasi lalu lintas di Ibukota yang macet. Sementara untuk jumlah unit damkar di tiap wilayah di DKI sudah mencukupi.

"Iya kalau sebetulnya dari segi sarana dan prasarana kita ini ada dan komplit tapi tergantung banyak faktor, misalnya ke kawasan padat, nggak masuk. Problemnya di situ. Kemudian gedung-gedung yang besar memang harus ada sistemnya di gedung itu sendiri," ucapnya.

"Problemnya adalah menuju ke tempat kebakaran itu kan lewat jalan, di jalan itu yang sering terlambat sampai lokasi karena macet dan yang lainnya. Tapi tadi 5 menit sudah mulai masuk (ke lokasi kebakaran di Setneg)," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Cegah Kebakaran, Jokowi Akan Audit Bangunan dan Kelistrikan"

Datang Sendiri, Jokowi Tinjau Lokasi Kebakaran di Setneg

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi lokasi kebakaran di gedung Sekretariat Negara (Setneg) di kompleks Istana. Jokowi datang seorang diri ke Setneg dan belum bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pantuan detikcom, Jokowi datang sekitar pukul 20.00 WIB. Ia datang dengan mengenakan baju lengan panjang berwarna putih dan langsung ditemui oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Subejo.

"Baru dapat kabar sekitar 30 menit lalu dan bergegas ke sini untuk memastikan saja," ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (21/3/2013).

Suami dari Iriana ini memastikan kondisi sudah aman pasca kebakaran yang menghanguskan lantai 3 gedung Setneg. "Sekarang di lokasi sudah aman," ucapnya.

Dirinya menyatakan belum bertemu dengan Presiden SBY setelah terjadinya kebakaran itu. "Belum ketemu Pak SBY. Tidak ada pesan khusus," terangnya.

Sementara itu, di lokasi kebakaran juga terlihat anggota Puslabfor Polda Metro Jaya. Gedung Setneg di lantai 3 juga telah diberikan garis polisi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siap Buat SK Wajibkan Pelaku Usaha Dagang Produk Nusantara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyanggupi permintaan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Putri K Wardani untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang mengharuskan pelaku usaha pariwisata mengadopsi produk industri berbasis budaya.

"Saya sudah perintahkan langsung ke kepala dinas," ujar Joko Widodo di Aula Sasono Suko, Pabrik Mustika Ratu Tbk di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2013).

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan, dirinya tak akan lama-lama untuk menerbitkan SK tersebut. Mantan Walikota Surakarta ini menegaskan akan menerbitkan dalam waktu 2 minggu.

"Kalau saya itu kan tinggal tanda tangan. Yang lama itu buatnya," ucap Jokowi.

Sementara, Putri K Wardani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi yang langsung merespon permintaannya. Ia pun mendukung langkah Gubernur DKI yang ingin menampilkan corak budaya Betawi dan lainnya semua gedung di Ibukota.

"Sebenarnya pelaku usaha mendukung langkah Gunbernur untuk memajukan kota Jakarta sebagai Ibukota dan juga sebagai pintui masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia," kata Putri.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi akan Tinjau Lokasi Kebakaran di Gedung Setneg

Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo akan meninjau lokasi kebakaran di Gedung Kementerian Sekertariat Negara. Pria yang akrab disapa Jokowi ini berencana meninjau langsung pada pukul 19.00 WIB.

Salah seorang ajudan Jokowi, memastikan kalau Gubernur akan datang pada pukul 19.00 WIB. "Bapak akan ke Setneg pukul 19.00 WIB," jelas David, ajudan Jokowi kepada wartawan, Kamis (21/3/2013).

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama belum diketahui akan mengunjungi lokasi atau tidak. Saat ini, pria yang biasa dipanggil Ahok itu masih berada di ruangannya.

Seperti diketahui kebakaran di Gedung Setneg terjadi sekitar pukul 17.20 WIB. Tidak sampai 60 menit, api yang berkobar langsung dipadamklan oleh petugas pemadam kebakaran.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, menyebut tidak ada korban dalam peristiwa itu. "Sejauh ini tidak ada korban karena sudah berhasil dievakuasi oleh pemadam kebakaran. Saat ini presiden sedang rapat sekarang dengan menteri," terangnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Tinjau Kebakaran Setneg"

Jokowi: Pembangunan MRT Masih Sesuai Target

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin bahwa pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) masih sesuai target meski saat ini tengah terjadi kekosongan direksi.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, awalnya pembangunan MRT akan dimulai pada 2019. Tetapi ia meminta dimajukan beberapa tahun menjadi 2017. "Masih sesuai target. Nanti ke direksi saya perintahkan lagi, kalau bisa lebih maju, ya maju," kata Jokowi, Kamis (21/3/2013) di Balaikota Jakarta.
Dua direksi PT MRT Jakarta, yaitu Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo dan Direktur Perencanaan, Operasi, dan Pemeliharaan Rachmadi, telah diberhentikan dari jabatannya. Sebelumnya, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Wishnu Subagio Jusuf juga telah mengundurkan diri pada Oktober 2012. Setelah direksi tersebut berhenti, kini hanya tersisa Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Erlan Hidayat.
Jokowi baru akan mengambil keputusan pembangunan MRT setelah ada rekomendasi calon direktur baru dari rapat umum pemegang saham (RUPS) PR MRT Jakarta. Ia mendesak agar RUPS tersebut segera digelar sehingga keputusan mengenai kelanjutan MRT pun dapat segera ditentukan.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Jokowi telah mengantongi nama-nama calon direksi baru PT MRT Jakarta. Semua nama calon itu, kata Basuki, sudah pasti. Ia mengatakan, ada empat calon yang akan menduduki jabatan direksi PT MRT, yakni satu direktur utama dan tiga direktur. Mereka semua telah melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Jokowi. Basuki memastikan bahwa ke empat calon tersebut merupakan kaum profesional dari kalangan luar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, Basuki merahasiakan nama-nama calon direksi tersebut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Jokowi: Proyek MRT Baru Jalan Setelah Direksi Baru Terpilih"

Jokowi Disuguhi Wanita Cantik Berbalut Batik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Sarasehan Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Kamis (21/3/2013).
Pantauan Tribunnews.com, Jokowi yang mengenakan kemeja putih, tiba di Aula Sasono Suko, Pabrik Mustika Ratu Tbk di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur.
Jokowi langsung disambut Lenggang Betawi, sebuah tarian Betawi. Kemudian, Jokowi melihat pameran kosmetik dari Mustika Ratu.
Setelah melihat pameran, Jokowi memasuki Aula Sasono Suko, dan disambut tanjidor sebagai tanda selamat datang untuk Gubernur.
Kemudian, mantan Wali Kota Surakarta disajikan fashion show yang menampilkan wanita-wanita cantik yang berbalut busana batik.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Kunjungi Mustika Ratu, Jokowi Seruput Jamu Gendong & Jajan Kerak Telor"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Diminta Dukung Industri Berbasis Budaya"

Jokowi Tunjuk Dirut PT MRT Setelah RUPS

Kosongnya posisi Direktur Utama PT MRT Jakarta memberi imbas pada rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku baru akan mengambil putusan lanjutan setelah ada rekomendasi calon direktur baru dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Nanti (keputusan) setelah RUPS. Semua akan ditarget. Saya bekerja selalu dengan ukuran yang telah saya tentukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Sejalan dengan itu, Jokowi juga mengaku belum bisa melanjutkan proses tender mega proyek tersebut. Ia berjanji, akan meneruskan proses tender setelah RUPS digelar dan membawa hasil. Namun begitu, Jokowi mengaku belum tahu kapan RUPS itu akan digelar.
"Kalau sudah rampung, organisasinya jelas, sampai ke meja saya, ya saya putuskan," ujarnya.
Untuk diketahui, Jokowi tak memperpanjang masa kerja Tribudi Rahardjo dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta. Tidak diperpanjangnya Tribudi dilandasi dua hal, masa jabatan yang berakhir, dan kinerja yang dianggap jeblok.
Jabatan Tribudi sebagai Dirut PT MRT sudah berakhir sejak 19 Februari 2013 lalu. Dari alasan yang dilontarkan Jokowi, tersirat rasa kecewa menjadi acuannya tidak memperpanjang jabatan Tribudi di ujung tanduk keluarnya putusan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT).
Ia menyampaikan, di bawah kepemimpinan Tribudi, mega proyek MRT belum menunjukkan kemajuan signifikan, ditambah ancaman kerugian yang selalu membayangi BUMD tersebut. "Kita kan melihat performa, MRT bertahun-tahun mandek, masa mau diteruskan. Kalau rugi masa diteruskan," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Larang Ada Kawat Berduri di Balaikota

Pagar berduri terpasang di depan Balaikota DKI Jakarta untuk menghalau pedagang stasiun yang berdemo. Namun saat menemui pendemo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pagar berduri itu dicopot.
"Tolong dibuka pintunya, nanti dihilangkan ya (pagar kawat berduri)," kata Jokowi pada seorang ajudannya, Kamis (21/3/2013).
Kesediaan Jokowi menemui pendemo dilakukan sebelum dia melakukan kunjungan ke Ciracas. Tentu saja para pedagang itu menunjukkan wajah sumringah bisa bertemu langsung dengan gubernurnya.
Jokowi juga menyalami dan berdialog dengan mereka. Mantan Wali Kota Surakarta ini juga sempat meminta seorang anak yang ikut berdemo untuk menghampirinya. Setelah mendekat, ia langsung memberikan beberapa buku pada anak tersebut.
"Saya sudah tahu permasalahannya, tadi sudah diberitahu sama perwakilan yang menemui saya," kata Jokowi kepada para pendemo.
Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, seorang warga langsung menyampaikan keluh kesahnya pada Jokowi. Ia berharap Jokowi bisa mencari solusi terbaik, sehingga lapak mereka berdagang tidak sampai digusur.
"Kami enggak mau digusur, Pak," kata seorang pendemo.
Sebelumnya, ratusan massa yang mengatasnamakan pedagang kios di stasiun Kereta Api se-DKI Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota Jakarta. Kedatangan mereka untuk menuntut janji Jokowi memediasi pedagang dengan PT KAI dalam melakukan penataan stasiun.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Temui Pedagang yang Demo di Balai Kota"
 

- merdeka.com : "Temui demonstran, Jokowi bagi-bagikan buku tulis"
- metrotvnews.com : "Solusi PKL Stasiun, Jokowi akan Temui PT KAI"

Ini Hasil "Meeting" Dadakan Jokowi dan 2 Menteri

Meeting dadakan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz  dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo di ruangan Wagub Basuki Tjahaja Purnama berlangsung tertutup. Namun usai rapat, akhirnya mereka buka-bukaan.
Djan Faridz yang keluar pertama mengaku pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk buruh, serta reklamasi pantai dan giant sea wall (GSW).
"Kita berbicara soal rusun, soal tiang pancang dengan Pak Gubernur (Jokowi). Nanti tanya ke Pak Gubernur saja ya," kata Djan Faridz seusai bertemu Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Jokowi yang juga ditemui usai rapat membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dibahas mengenai pemasangan tiang pancang untuk rusun. Baik untuk rusun di Rawa Bebek, Daan Mogot, Cakung dan Marunda.
"Waktunya belum diputusin, kan kita hanya menyediakan lahannya saja," kata Jokowi.
Sementara untuk memulai pembangunan GSW, mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku perlu berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Salah satunya adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Lho, iya dong. Kan kita enggak bisa asal beri izin saja, perlu koordinasi," ujarnya.
Sementara Menteri Perikanan dan Kelautan Cicip Sutarjo menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk mencocokkan konsep Pemprov DKI dengan regulasi yang ada. Pasalnya, sesuai dengan Undang-undang 27/2007 yang diperkuat Peraturan Presiden pada 2012 lalu, semua aktivitas di laut harus melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Tukar pikiran mengenai reklamasi, mengenai GSW jangan sampai konsepnya saling bertabrakan," ujar Cicip.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi, Cicip & Djan Bahas Giant Sea World dan Rusun Buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo dan Menpera Djan Faridz. Mereka mencocokkan konsep Giant Sea Wall dan rusun buruh.

Pertemuan digelar di ruang kerja Wagub DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama (Ahok) di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Jokowi didampingi Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit.

Cicip mengatakan pertemuan tadi mencocokkan konsep-konsep antara Pemprov DKI Jakarta dengan UU di Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk UU nomor 27 tahun 2007 yang Perpresnya baru keluar tahun lalu.

"Yang mengatakan bahwa reklamasi semua yang ada aktivitas di laut harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tukar pikiran mengenai pulau yang sudah diberikan izin pada tahun 2012 lalu," kata Cicip usai pertemuan.

Selain itu, kata politisi Golkar ini, pertemuan membahas Giant Sea Wall.

"Di mana aktivitas di Pelabuhan Muara Baru, jangan sampai nanti konsepnya saling tidak mendukung dengan aturan atau UU Perpers yang ada di saya," ujarnya.

Apakah ini terkait rencana Gubernur ingin membangun pantai baru, Pak? "Justru yang sudah ada dulu kita beresin. Baru Giant ini yang baru tadi kita bicarakan untuk bisa sesuai dengan peran-peran yang ada di antara kita," jawab Cicip.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan pertemuan membahas masalah reklamasi pantai dan Giant Sea Wall.

"Pak Menteri sampaikan ke kami bahwa kita harus hati-hati karena izin seperti itu harus ada lampu hijau dari Menteri Kelautan dan Perikanan, tidak langsung izin ke luar jadi ini perlu kami konsultasikan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, tidak ada perdebatan dalam pertemuan tersebut. "Nggak ada. Ini masalah Giant, Pak Menteri sampaikan supaya ada buka tutup Pelabuhan Muara Baru sehingga tidak mengganggu aktivitas di sana," ujar dia.

Jokowi menambahkan pertemuan juga membahas rencana pembangunan rusun buruh.

"Ada izin kementerian, UU baru mengenai pancang pertama kapan. Belum ketemu (waktunya). Syaratnya tanya ke Kemenpera, kita hanya menyediakan lahan," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Yakin Perusahaan Hengkang Tak Akan Picu Pengangguran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak khawatir dengan ancaman puluhan perusahaan yang akan mengalihkan investasinya ke daerah lain. Menurutnya, kalaupun puluhan perusahaan tersebut hengkang, Jokowi yakin hal itu tak akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Ibu Kota.
"Enggak, enggak, belum tentu (pengangguran meningkat)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu tak merasa kaget dengan rencana hengkangnya 90 perusahaan dari wilayah Jakarta. Menurutnya, semua perusahaan pasti akan bergeser dan bertahan di tempat-tempat yang dianggap menguntungkan. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, rencana hengkang itu dipicu oleh upah minimum provinsi (UMP) DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta dan ini dianggap memberatkan pengusaha.
Jokowi menyatakan, ia tak dapat menahan para pengusaha untuk tetap bertahan di Jakarta. Sebagai gubernur, tugasnya adalah memberitahukan kenaikan UMP dan selanjutnya menjadi wewenang masing-masing pengusaha.
"Jakarta ini kan bukan kota industri, tapi kota perdagangan dan jasa. Kalau kita ingin bergeser jadi kota industri, itu beda soal," ujarnya.
Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus memproses permohonan penangguhan UMP dari sejumlah perusahaan. Jokowi mengatakan, ada sekitar 80 perusahaan yang telah disetujui untuk menangguhkan UMP.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- metro.sindonews.com : "90 pabrik ancam tutup, Jokowi tak takut"
- metrotvnews.com : "Jokowi tidak Takut Ancaman Pengusaha"

Penurunan Tanah, Jokowi Siapkan Pergub Sumur Resapan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Pergub Sumur Resapan guna mengatasi penurunan muka tanah di Ibukota. Lewat pergub ini, gedung-gedung di Jakarta dipaksa membuat sumur resapan.

"Sudah kita anggarkan sumur resapan dalam, dangkal, Pergub untuk sumur resapan. Itu saja karena memang turunnya selalu disedot. Karena air baku kita harusnya 100% ngambil air baku yang ada di Waduk Jatiluhur, Waduk Karya tapi ini belum siap, sehingga ngejarnya di situ, nggak ada yang lain," kata Jokowi saat dimintai komentar soal penurunan muka tanah DKI 2,8 centimeter per tahun.

Hal ini disampaikan Jokowi di gedung Kemenkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Menurut dia, semua gedung diminta untuk membuat sumur resapan dalam dan dangkal. Selain itu, akan disiapkan air baku dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karya.

"Artinya apa? Yang di dalam tanah itu untuk cadangan, di negara mana pun seperti itu konsepnya. Lah kita ini nggak punya cadangan diambilin terus, ya gogrok (ambles)," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan diperlukan waktu dan proses untuk menyiapkan cadangan itu. "Kalau di tempat lain perlu waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mestinya kita juga bisa lakukan itu. Air kita melimpah hanya nggak dikelola dan di-manage dengan baik sejak awal," kata dia.

Sumber :
news.detik.com

Tiba-Tiba Jokowi dan Dua Menteri Datangi Basuki

Tiba-tiba, kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didatangi Gubernur DKI Joko Widodo dan dua orang menteri. Mereka yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo.
Kedatangan Jokowi dan dua menteri tersebut pada Kamis (21/3/2013) ini tidak terjadwal. Ketika datang, ketiganya sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Djan Faridz hanya melempar senyuman kepada wartawan yang bertugas meliput Basuki.
Hingga pukul 13.00 WIB, pembicaraan tertutup itu masih berlangsung di dalam ruang kerja Basuki. Dari agenda kerja Wagub, Basuki berkunjung ke Kementerian Kehutanan untuk membicarakan hutan kota.
Agenda Basuki lainnya yang terjadwal adalah bertemu dengan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Budi Karya, bertemu dengan Anggota Dewan Sumber Daya Air DKI, dan mewakili Gubernur untuk menerima Duta Besar Swedia Dan Wollwnberg.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribun.com : "Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Cocokkan Konsep Giant Sea Wall"

Jokowi Masih Tunggu Kalkulasi Ganjil-Genap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu kalkulasi terkait kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan pribadi.

Sebab, masih ada sejumlah kekurangan transportasi massal untuk mengimbangi kebijakan tersebut.

"Mesti tunggu misalnya dilakukan sekarang ganjil-genap, tapi busnya belum siap. 43 persen mobil pribadi yang hilang itu mau naik apa?" ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Joko Widodo menjelaskan, pihaknya tak lagi menargetkan dalam hitungan bulan atau tahun. Apabila kalkulasi sudah diperoleh, hasilnya positif dan angkutan massalnya mampu mengimbangi kebijakan itu, maka secepatnya segera dilaksanakan.

"Tidak tahu kalau busnya datang bulan Juni kalau busnya datang bulan Mei. Bisa saja Juni diputuskan," kata pria yang akrab disapa Jokowi.

Jokowi mengatakan, apabila tidak dilakukan kalkulasi yang akurat dan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, maka yang ia terima justru rasa kecewa dari warga DKI.

"Nanti malah saya dengar bunyi-bunyian yang datang ke saya," tutur Jokowi.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi mau semua bajaj di Jakarta pakai BBG

Pemprov DKI Jakarta terus mematangkan rencana revitalisasi bajaj. Ke depan, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menginginkan bajaj di Jakarta semua berganti warna dari merah ke biru dan menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Saya buka sopir bajaj, hehehe. Semuanya harus gas, arahnya ke gas itu yang akan kita laksanakan," tegas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis, (21/3).

Untuk mengalihkan bajaj ke bahan bakar gas, tentunya harus didukung infrastruktur berupa Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG). Jokowi mengaku terus menyiapkan SPBG.

"Itu yang saya kejar terus, kalau nggak ada yang buka, saya buka sendiri nanti," jelas Jokowi sambil tersenyum.

Terkait bajaj elektrik, menurut Jokowi itu bagian dari inovasi transportasi yang harus diapresiasi. "Bagus itu, pokoknya yang biru itu bagus, gas listrik bagus," tutupnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Bukan Sekolah Gratis yang Dihilangkan

Ada kekhawatiran rencanan penghapusan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) membuat sekolah di Jakarta tidak lagi gratis. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan menghilangkan sekolah gratis.
"Hanya mengubah sistemnya saja, diperbaiki, bukan dihapus. Bukan sekolah gratis yang dihilangkan" kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menyampaikan bahwa seluruh siswa, baik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta maupun negeri, diharuskan membayar uang sekolah. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, rencana penghapusan dilakukan dengan pertimbangan agar DKI dapat bertindak lebih adil.
Pemprov DKI Jakarta akan membuat semua siswa untuk membayar penuh biaya sekolah. Bagi siswa yang tidak mampu, kata dia, Pemprov DKI akan menanggungnya melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"BOP-nya kami cabut, jadi bayarnya melalui KJP. Siswa yang tidak mampu, akan kami berikan KJP untuk bayar, ini baru adil kan. Sekarang ini lagi kami kaji," kata Basuki.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- metro.news.viva.co.id : "Penjelasan Jokowi Soal Penghapusan Sekolah Gratis"

Jokowi Jadi Saksi SBY dan Boediono Serahkan SPT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi saksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono saat menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) orang pribadi tahun pajak 2012 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Menurut jadwal, Presiden dan Wakil Presiden akan menyampaikan SPT ke dalam drop box pada pukul 11.00 WIB. Joko Widodo alias Jokowi yang mengenakan batik cokelat, meluncur dari Balaikota Jakarta sekitar pukul 10.10 WIB dan tiba di Gedung Kemenkeu 10 menit kemudian.
Menurut informasi dari pihak Kemenkeu, selain Presiden dan Wakil Presiden, sebagian menteri serta pejabat tinggi negara lainnya juga akan melaporkan SPT. Setelah itu, rencananya Presiden akan memberikan keterangan kepada media.
Di lantai II Gedung Djuanda I Kemenkeu sudah disediakan sembilan drop box untuk mewadahi SPT para petinggi negara. Penyampaian SPT ini bisa dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak, Pojok Pajak, Mobil Pajak dan drop box.
Jika tidak menemukan tempat-tempat tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan SPT melalui pos, jasa ekspedisi, dan internet dengan e-filling. Dari pantauan Kompas.com di lokasi, hadir juga Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kepala BIN Marciano Norman, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkumham Amir Syamsudin, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Nonton Presiden dan Jajarannya Serahkan SPT"

Jokowi: Sistem BOP yang Diperbaiki, Bukan Dihilangkan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar masa depan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Ia menegaskan sistem BOP hanya diperbaiki, bukan dihilangkan.

"Itu hanya mengubah sistem saja. Sistemnya saja yang diperbaiki, yang dibenahi, bukan dihilangkan," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Menurut Jokowi, sekolah gratis di Jakarta tetap ada. "Bukan sekolah gratis hilang. Bukan BOP yang hilang. Yang nulis saja itu," ujar Jokowi.

Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar dana BOP hanya dinikmati sekolah-sekolah negeri. Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bantuan justru hanya mendapat alokasi BOP sebesar 20 sampai 30 persen saja.

Ahok sempat mengungkapkan tentang masa depan BOP di Jakarta. "Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Ahok.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto telah mengkaji keberadaan dan kemungkinan penghapusan BOP. Menurut Taufik, BOP akan disinergikan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi : BOP Tidak Akan Dihapuskan, Tapi Perubahan Sistem"

Jokowi belum Terima Dokumen Pembayaran Jakarta Monorail

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sarana transportasi masal monorel di Ibu Kota akan dibangun jika seluruh dokumen yang diperlukan sudah lengkap.

"Kalau pihak-pihak terkait dapat menyerahkan dokumen lengkap kepada saya, proyek pembangunan monorel bisa dilanjutkan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Menurut Jokowi, pihaknya masih menunggu dokumen pembayaran PT Jakarta Monorail (JM) kepada PT Adhi Karya atas tiang pancang dan pondasi yang telah terpasang.

"Urusan antara PT JM dan PT Adhi Karya sudah selesai, PT JM bersedia membayar tiang pancang dan pondasi kepada PT Adhi Karya. Namun, sampai saat ini, saya belum menerima dokumen pembayarannya," ujar Jokowi.

Sementara itu, Juru Bicara PT JM Boovanantoo mengungkapkan angka yang telah disepakati bersama PT Adhi Karya atas harga tiang pancang dan pondasi tersebut adalah sebesar Rp190 miliar.

"Bersama dengan PT Adhi Karya, kita sepakati angka Rp190 miliar untuk pembayaran sebanyak 90 unit tiang pancang, pondasi dalam tanah, sekaligus desain," ungkap Boovanantoo.

Selanjutnya, Boovanantoo menuturkan PT JM akan segera menyerahkan dokumen pembayaran kepada Jokowi, sehingga pembangunan monorel dapat segera dimulai.

Di lain tempat, Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan selain harga tiang pancang dan pondasi, ada dua kesepakatan lain yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan pertama, lanjut Kiswo, yaitu integrasi jalur monorel yang berada di pinggiran ibukota, seperti Bekasi dan Cibubur akan dikerjakan PT Adhi Karya.

"Ini merupakan kesepakatan integrasi. Jadi, kita akan bangun jalur dari Bekasi, Cibubur serta mulai dari Bandara Soekarno Hatta sampai Harmoni. Sehingga, rute-rute monorel saling terintegrasi," kata Kiswo.

Kesepakatan kedua, tambah Kiswo, yakni terkait tambahan tenaga ahli dan manajemen. Akan tetapi, kata dia, kesepakatan tersebut masih berupa penawaran dan pihaknya masih menunggu persetujuan dari PT JM.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi: Jakarta Kota Perdagangan, Bukan Industri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin kalau pengusaha akan mencari tempat investasi yang lebih menguntungkan. Meski pun tempat itu bukan Jakarta. Karena Ibu Kota akan difokuskan untuk kota jasa perdagangan. "Kalau di sebuah daerah dianggap UMP-nya sudah berat bagi penguasaha, mereka akan bergeser ke daerah yang masih murah di sisi pekerja, dunia usaha biasa seperti itu," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/3).
Menurutnya, pemprov memiliki kewajiban untuk mencegah pergi setiap perusahaan yang hendak hengkang dari DKI Jakarta. Namun, kalau tidak bisa dicegah, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Jokowi menampik adanya perusahaan asal Korea Selatan yang akan hengkang. Ia hanya mengatakan kalau ada sekitar 80 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP. "Artinya perusahaan yang berbasis padat karya memang kita berikan penangguhan," ujarnya.
Ia pun meminta agar setiap orang mengerti arah Jakarta sebagai kota perdagangan, bukan kota industri. Karenanya, wajar jika tak ada iklim investasi di Jakarta. Ini lantaran jika investasi berbasis padat orang, maka beban untuk biaya tenaga kerja akan tinggi. Sehingga, ini akan memberatkan para pengusaha.
"Jakarta ini bukan mau dibuat sebuah kota industri, ini kota jasa perdagangan, jadi makronya kita harus mengerti semua," katanya.


Sumber :
republika.co.id