Soal Kans Jadi Cawapres, Abraham Samad: Biar Tuhan yang Menentukan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad enggan berbicara soal politik termasuk soal kansnya menjadi cawapres. Samad menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan.
"Biar Tuhan saja menentukan," kata Samad di Ballroom Djakarta Teather, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Samad menampik elektabilitasnya mencuat pasca penahanan Ketua BPK Hadi Poernomo sore tadi pada kasus pajak Bank BCA. "Ah itu spekulasi saja," ucapnya singkat.
Samad menegaskan dirinya tidak ingin berbicara politik dan memilih berbicara soal kasus yang ditangani oleh KPK saat ini.

Jokowi Tegaskan Dirinya Tak Meminta-minta Untuk Dicapreskan Mega

Joko Widodo (Jokowi) tak pernah meminta-minta untuk dicapreskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan, dirinya hanya disuruh bersiap di hari pendeklarasian dirinya sebagai capres.
"Sampai detik terakhir saya dicalonkan oleh Ketum PDIP, saya tidak pernah namanya lobi-lobi. Saya tidak pernah meminta-minta untuk jadi capres. Saya tidak pernah mendorong-dorong diri saya supaya dipilih capres," kata Jokowi saat peresmian Rumah Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Mooryati Sudibyo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014) malam.

Jokowi: Jangan Takut-takuti Saya dengan Demo!

Calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) mengakui pasca pendeklarasian capres, dirinya sering didemo. Jokowi menegaskan, dirinya tak takut didemo dengan apa yang sudah diputuskannya.
"Sekarang, setiap hari, mulai setelah ada pencapresan, setiap hari ada demo. Buat saya biasa-biasa saja. Demo di luar 10 ribu, 3 ribu saya temui. Buat saya itu biasa," kata Jokowi usai peresmian Rumah Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Mooryati Sudibyo di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Jokowi: Masalah Kota Kecil, Kota Besar dan Negara Itu Sama

Bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, persoalan dalam sebuah negara menurutnya sama dengan permasalahan di kota kecil dan besar. Bedanya hanyalah sebuah manajemennya.
"Masalah di kota kecil seperti Solo, di kota besar DKI dan yang lebih besar, negara saya kira sama. Persamaan yang dimaksud ini masalah manajemen," ujar Jokowi usai meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Mooryati Soedibyo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Di Rumah Mooryati, Jokowi Cerita Soal Keberaniannya Menata Tanah Abang

Calon presiden yang diusung PDIP Joko Widodo (Jokowi) malam ini meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Mooryati Soedibyo, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan soal 'keberaniannya' membenahi dan menertibkan PKL liar di Tanah Abang.
Jokowi mengatakan, pada saat dia ingin membenahi kawasan PKL di Tanah Abang, dirinya sering diingatkan tentang betapa menakutkannya lokasi Tanah Abang.

Jokowi Sebut Komunikasi dengan PKB Makin Mesra

PDIP baru berkoalisi dengan NasDem untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Bukan tidak mungkin bakal tambah satu partai lagi yakni PKB dalam barisan pengusung Jokowi.
"Makin deket. Makin mesra," kata Jokowi saat ditanya soal perkembangan koalisi dengan PKB.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Semesra apa memangnya hubungan PDIP-PKB saat ini? Soal hal ini Jokowi malah berkelakar.

Jokowi Resmikan Rumah Indonesia Hebat di Rumah Mooryati Soedibyo

Calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) malam ini meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Acara itu dilaksanakan di kediaman milik Mooryati Soedibyo.
Jokowi meresmikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat pukul 20.00 WIB, Senin (21/4/2014). Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang dan didampingi pemilik rumah Mooryati Soedibyo.
"Dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahim, Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada malam ini saya nyatakan diresmikan," ujar Jokowi yang kemudian membuka tirai kain bermotof kotak-kotak.

JK Tunggu 'Pinangan' Jokowi

Jusuf Kalla (JK) diisukan sudah diminta oleh PDIP untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres 9 Juli nanti. Namun, JK mengaku belum ada pinangan dari PDIP soal hal tersebut.
"Bukan soal Jokowi-JK. Kita tunggu saja," kata Jusuf Kalla saat menghadiri Malam Penganugerahan Tokoh Perubahan 2014 di Ballroom Djakarta Teather, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
JK memilih untuk irit bicara soal duetnya dengan Jokowi. Ia pun mengaku belum ada pertemuan antara dirinya dengan pihak PDIP.

Hatta Mengaku Sering Temui Jokowi

Ketum PAN Hatta Rajasa mengaku menjalin komunikasi intens dengan Gerindra dan Partai Demokrat. Namun di sisi lain, ternyata dia juga masih sering bertemu capres PDIP Joko Widodo.
"Pertemuan itu cukup sering, saya tidak menutupi itu," kata Hatta saat menghadiri acara Penghargaan Tokoh Perubahan yang dihelat Republika di Djakarta Theater, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Hatta mengatakan penjajakan koalisi yang dijalaninya masih cair dan belum ada ikatan. Namun dia mengisyaratkan ingin PAN berada dalam koalisi yang besar.
"10 Partai ini kan tidak terlalu besar perbedaannya. Kebersamaan di parlemen itu jadi penting.

Ahok Setuju Jokowi tak Persoalkan Mark-up Anggaran Disdik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung pernyataan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlalu mempersoalkan penggelembungan (mark-up) anggaran sebesar Rp700 miliar di Dinas Pendidikan DKI. Pendapat yang mengatakan Pemprov DKI harus membawanya ke ranah hukum, tidak bisa dilakukan.
Ahok menyebutkan, mark-up dan duplikasi item anggaran tak bisa dibawa ke ranah hukum karena belum ada kerugian negara yang tercipta atau terindikasi praktik korupsi.

Jokowi Dinilai Tak Becus Kelola Anggaran DKI

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakkir yang juga merupakan kader PKS, mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi terkait duplikasi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurutnya, duplikasi terjadi karena gubernur yang akrab disapa Jokowi itu tidak bisa mengontrol anggaran.
"Jika terjadi duplikasi, jelas manajemen anggaran sangat buruk. Pimpinan yang bertanggung jawab tidak profesional," kata Mudzakkir melalui siaran pers di Jakarta, Senin (21/4/2014).
Sikap tidak profesional Jokowi semakin terlihat ketika calon presiden (capres) dari PDIP itu tidak memberi sanksi kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab.

Elektabilitas Cawapres Jokowi Harus Tinggi

Elektabilitas calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), berdasarkan sejumlah survei, selalu berada di posisi nomor satu di antara calon presiden lain. Masalahnya, bila dipasangkan dengan nama yang beredar sebagai calon wakil presiden, elektabilitas pasangan ini justru turun. Karena itu, PDI Perjuangan dan tim pemenangan Jokowi masih menimbang-nimbang calon pendamping yang paling pas.
"Kita butuh partai untuk pilpres, wakil Jokowi juga harus punya elektabilitas tinggi," kata juru bicara Jokowi for President (JKW4P), Teten Masduki, dalam fokus majalah detik edisi 125.

Ical Tak Laku, Lebih Baik Golkar Evaluasi Pencapresan

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai figur Aburizal Bakrie alias Ical tidak laku dijual untuk pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang. Menurut Boni, daya tawar Golkar yang kuat di pentas politik nasional justru bisa tergerus jika tetap mengusung Ical sebagai capres.

Jokowi Akan Perketat Izin Buat Sekolah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperketat izin penyelenggaraan sekolah.
"Seluruh perizinan terkait pendidikan, seperti penyelenggaraan sekolah-sekolah itu seharusnya lebih diperketat," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan terkait Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International School (JIS) yang diketahui tidak memiliki izin.
Ia mengatakan jumlah sekolah di Jakarta sangat banyak, sehingga izin yang diberikan pun harus ekstra ketat.

Pengamat: PKB Tak Akan Tertarik Koalisi Ramping Tanpa Bagi-bagi Kursi

Meski sudah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan (PDIP), namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan koalisi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.
PKB dinilai tidak tertarik dengan koalisi ramping yang ditawarkan Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi). Koalisi yang akan dibentuknya tidak bagi-bagi kursi menteri.Direktur Eksekutif Indostrategi Research and Consulting Andar Nubowo menilai, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tampaknya tidak tertarik dengan format koalisi yang ditawarkan Jokowi.

Hasil Sementara Polling Tribunnews.com: Jokowi 61,95 % dan Prabowo 32,84 %

Hasil sementara polling calon presiden (Capres) yang dilakukan Tribunnews.com menunjukkan Joko Widodo alias Jokowi unggul jauh dari capres lainnya.
Hingga Senin (21/4/2014) pukul 16.45 WIB, Jokowi semakin berkibar dengan perolehan suara mencapai 61,95 persen. Urutan kedua diraih Prabowo Subianto dengan 32,84 persen.
Aburizal Bakrie yang sudah jauh-jauh hari menyatakan diri menjadi capres, hanya memperoleh 0,40 persen. Kalah dibandingkan dengan capres lainnya yang mendapat 4,81 persen.

Demi Salami Jokowi, Perempuan Biarkan Anak Menangis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (21/4/2014), memantau pembangunan jalan inspeksi Kali Sentiong di Sunter, Jakarta Utara.
Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini tiba sekitar pukul 15.10 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja putihnya ini menyusuri jalan inspeksi dengan berjalan kaki.
Saat berjalan menyusuri jalan inspeksi, warga yang berada di lokasi langsung menyambut Jokowi.

Kunjungannya ke ITB Disambut Demo, Jokowi: Ndak Kaget

Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke kampus ITB disambut aksi penolakan sejumlah mahasiswa yang mencurigasinya berkampanye. Sang bakal capres dari PDIP ini pun menegaskan dia ke ITB karena diundang.
"Kemarin saya datang untuk perpanjangan MoU dan diundang untuk berikan kuliah umum. Kalau diundang, ya saya datang," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Ahok Kembali Bela Jokowi Masalah dengan ITB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyesalkan penolakan ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan ITB terkait smart city.
Menurut Ahok, penolakan tersebut berbau politis. Padahal, seluruh jajaran akademisi ITB menerima Jokowi dengan tangan terbuka.

Komentar NasDem dan PDIP Tentang Erry Riyana Hardjapamekas

Ekonom Faisal Basri mendorong mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas jadi cawapres Jokowi. Usulan ini akan dipertimbangkan oleh PDIP.
"Dia orang baik," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Senin (21/4/2014).

DPRD Maklumi Laporan Jokowi

DPRD DKI Jakarta menilai Laporan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 sudah cukup wajar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, setelah LKPJ diterima, DPRD bakal mempelajari di komisi-komisi yang ada. "Saya kira laporan yang disampaikan oleh pak Gubernur tadi wajar dan sesuai dengan perkembangan yang ada selama tahun 2013 lalu," ujarnya usai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, , Senin (21/4).
Ia mengatakan, pimpinan DPRD akan mendorong anggota DPRD di lima komisi untuk memberikan pendapatnya.

Survei: Dari 5 Jenderal, Pramono Edhie Paling Cocok Dampingi Jokowi

Nama peserta konvensi capres Partai Demokrat Pramono Edhie meramaikan bursa cawapres untuk capres PDIP Jokowi. Dari lima jenderal, Pramono disurvei paling mumpuni.
Dari survei Indikator Politik yang diterima detikcom dari timses Pramono Edhie, Senin (21/4/2014), diperoleh hasil Pramono Edhie unggul dari lima jenderal lainnya yang masuk survei. Pramono mengungguli KASAD Jenderal Budiman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, dan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Ahok Kembali Bela Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menunjukkan keperkasaannya dalam melindungi Joko Widodo (Jokowi) dengan menyangkal anggapan bahwa Jokowi mulai tidak fokus bertugas sebagai gubernur DKI sejak dia menjadi calon presiden.
"Siapa bilang enggak fokus? Tadi pagi masih kasih pengarahan ke saya, untuk pastikan PTSP dan segala macamnya. Pak Jokowi masih fokus kok, tadi pagi enggak ada ngomong soal wapres atau soal apa. Enggak ada singgung apa pun," kata Ahok di Balaikota, Senin (21/4/2014).

Jokowi Minta Semua Pihak Tak Buat Rusuh Saat Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kondisi kondusif bisa dijaga hingga pemilihan umum presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Jokowi menyebut pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) di Jakarta berjalan cukup kondusif. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas.
"Terimakasih kepada ulama, anggota dewan, pimpinan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), LSM, generasi muda, insan pers, lapisan masyarakat atas, serta lainnya yang berpartisipasi aktif menjaga stabilitas ibu kota saat pemilihan legislatif," kata Jokowi saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (21/4/2014).

Surya Paloh Ikut Tentukan Cawapres Jokowi

Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada dua tokoh penting yang ikut menentukan kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk dirinya. Dua orang itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh. "Ketua umum-ketua umum ikut menentukan. Hanya terakhir saya yang pilih," ujar pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut, Senin (21/4/2014).

Pasrah Soal Cawapres, PKB Masuk Koalisi PDIP

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempersoalan siapapun calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) apabila mereka jadi melakukan kerjasama politik dengan PDIP.
PKB tidak keberatan meskipun posisi calon wakil presiden (cawapres) diisi tokoh eksternal PKB. "PKB tidak persoalkan siapa cawapresnya," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, Senin (21/4).
Karding mengatakan PKB berharap cawapres Jokowi bisa diajak bekerjasama.

Faisal Basri: Erry Riyana Cocok Jadi Cawapres Jokowi

Jokowi masih menggodok cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 9 Juli mendatang. Ekonom Faisal Basri menilai Jokowi butuh pendamping yang memiliki konsep yang jelas dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi seperti Erry Riyana Hardjapamekas, tokoh kelahiran Bandung berusia 64 tahun.

Internal PDIP Masih Beda Pendapat Soal Deklarasi Cawapres Jokowi

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, mengungkapkan bahwa nama calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo sudah mengerucut ketiga nama. Nama Cawapres tersebut akan diumumkan sekitar 5 Mei 2014.
"Di internal PDIP kewenangan ini ada di Bu Mega dan Jokowi untuk memutuskan siapa yang akan menjadi cawapres. Jadi sekarang ini hitung-hitungannya adalah mengerucutkan nama-nama yang sudah ada. Tiga nama itu mudah-mudahan dalam waktu dekat diumumkan," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Sekali Lagi Ahok Minta Jokowi Tak Mundur dari DKI-1

Berbeda dengan pengusungnya, Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lagi-lagi meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mengundurkan diri setelah resmi menjadi Capres PDIP. Ia menyarankan Jokowi untuk mengambil cuti agar tetap bisa berdiskusi membahas segala permasalahan Jakarta.
"Saya tadi malahan minta Jokowi nggak usah mundur. Cuti ya pasti," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Ahok beralasan masih membutuhkan sosok Jokowi untuk berdiskusi membenahi Ibukota.

Ditanya Soal Cawapres, Jokowi: Sipil, Militer dan Politikus

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih menggodok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2014. Meski nama-nama cawapres itu sudah mengerucut menjadi tiga, Jokowi masih enggan menyebut nama-nama mereka.
"Sipil, militer, politikus. Saya enggak mau sebut nama, belum ada nama," ujar pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Jokowi-Ahok Rapat Bahas MRT hingga Kampung Deret

Selepas izin kerja karena sakit, aktivitas Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cukup padat. Bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ahok menghadiri rapat membahas sejumlah agenda mulai dari proyek Mass Rapid Trans (MRT) hingga kampung deret.
Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi Jakarta. Jokowi dan Ahok serta Plt Sekda Wirijatmoko akan meminta penjelasan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Kominfo, Pendidikan, Perumahan, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Bappeda, dan BPKD.

Kasus Sodomi JIS, Jokowi Salahkan Pengawas Tak Pernah Blusukan

Kasus sodomi oleh petugas kebersihan di Jakarta International School (JIS), Cilandak, Jakarta Selatan membuat Gubernur DKI Jakarta kecewa. Dia akan mengevaluasi pemberian izin untuk pendirian sekolah.
"Oleh sebab itu pemberian izinnya harus ketat, kontroling dan pengawasannya harus rutin dan ketat. Kerjasama lebih memperketat perizinan-perizinan yang berkaitan dengaan pendidikan.

Jokowi Harusnya Beri Sanksi Pengguna Anggaran Disdik DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya memberikan sanksi pada pengguna anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, setelah ditemukan adanya duplikasi anggaran sebesar Rp 700 miliar dan mark up anggaran sebesar Rp 500 miliar.
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menjelaskan indikasi korupsi pada kasus di Disdik DKI perlu diperjelas. Jika terjadi duplikasi anggaran, maka menurutnya manajemen anggaran sangat buruk.

Mahfud: Jokowi-Prabowo Tak Mungkin

Pasangan Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Jokowi tidak akan mungkin terjadi karena kedua kubu sudah mendeklarasikan perbedaan dan situasi politik sekarang sudah panas.
Demikian diungkapkan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, khusus kepada Tribunnews.com, akhir pekan lalu.
"Tak mungkin Prabowo menjadi Wakil Presiden nya Jokowi karena situasi politik sekarang sudah panas dan Gerindra pun sudah mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden.

3 Kandidat Cawapres Jokowi, JK Berpotensi Tenggelamkan Jokowi

Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengakui calon Presiden (Capres) Joko Widodo alias Jokowi mulai mengerecut kepada tiga orang tokoh nasional.
"Ada 3 nama yang sudah beredar dan kita berharap mudah-mudahan publik meresponnya," kata Pramono di gedung DPR RI Jakarta, Senin (21/4/2014).

Asal Melalui Prosedur Jelas, Rhoma Rela PKB Usung Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut akan maju mengikuti pertarungan menuju RI 2 atau calon wakil presiden. Manuver tersebut tentu berbanding terbalik lantaran sedari awal PKB telah mengusung 3 nama untuk RI 1, salah satunya Rhoma Irama.
Terkait hal tersebut, juru bicara Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri), Debby Rhoma menuturkan pihaknya akan menerima keputusan itu selama jelas prosedurnya.

Ibu-ibu Tak Mengerti Apa-apa Disuruh Demo Bawa Roti Buaya

Sekitar 30 ibu-ibu menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak meninggalkan ibu kota untuk nyapres. Dalam aksinya itu, mereka bernyanyi lagu ciptaan sendiri yang isinya meminta Jokowi tidak meninggalkan Jakarta.

Soal Monorail, Biarkan Saja Jokowi-Ahok 'Berkelahi'

Pembangunan Monorail yang dilakukan PT Jakarta Monorel (JM) masih belum berjalan hingga kini. Sementara sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi hal ini juga berbeda.
Jokowi masih yakin pembangunan monorail akan dapat terlaksana. Sedangkan Ahok menyatakan pesimis dengan pembangunan proyek yang telah mangkrak sejak 2007 itu.

Bila Anis Matta dan Hatta Datang Awal Mei ini, KM ITB Jamin Akan Bergerak

Keluarga Mahasiswa Islam ITB (Gamais) mengundang Presiden PKS Anis Matta dan Ketum PAN Hatta Rajasa. Kedua tokoh politik yang sama-sama diusung partainya menjadi capres akan berbicara dalam Islamic Leadership Festival. Nah, bila kedua tokoh itu datang, KM ITB menjamin akan bergerak seperti yang mereka lakukan pada Jokowi.
"Aksi gerakan akan tetap dilakukan," kata Ketua KM ITB Mohammad Jeffry Giranza saat dikonfirmas detikcom, Senin (21/4/2014).
Anis dan Hatta akan berbicara dalam talkshow dengan tema "Sosok Kepemimpinan Ideal" bersama Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Din Syamsuddin dan dua orang lainnya. Rangkaian festival ini diselenggarakan pada 10-11 Mei 2014 di Lapangan Segitiga Sabuga ITB.

Selama Izin Sakit, Ahok Masih Kerja Via BBM dan Berantas Calo

Selama terbaring sakit, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap 'bekerja' dan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan permasalahan Ibukota. Ia selalu memastikan tidak ada program-programnya yang tertunda, terutama realisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Saya takut sistem PTSP kita gagal," kata Ahok saat ditanya wartawan seputar kekhawatirannya selama dirinya tidak masuk bekerja di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).
Menurut dia, sistem PTSP dimaksudkan untuk memberantas praktik percaloan di Jakarta yang kian menjamur.

Ahok: Tidak Ada Program Yang Terabaikan Walau Ahok Sakit dan Jokowi Nyapres

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, absen selama satu pekan tidak berkantor karena sakit. Senin ini adalah hari pertamanya dia bertugas setelah sakit.
Ahok, sapaan Basuki, memastikan, meski dia tak hadir di kantor dan Gubernur Jokowi sibuk dengan agenda politiknya sebagai calon presiden, segala urusan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bisa diatasi oleh staf dan anak buah.

Ahok Tak Pede Jadi Cawapres Jokowi

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin tidak akan mau jadi calon wakil presiden bagi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun namanya termasuk dalam nama-nama potensial mendampingi Jokowi.
"Ya itu logika itu, enggak ada orang berani ambil Ahok jadi cawapres. Karena akan menurunkan nilai," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4/2014).
Soal adanya rencana Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga akan mengusung namanya sebagai cawapres bagi Jokowi, Ahok menilai itu wajar-wajar saja.

Jika Terpilih Jadi Presiden Jokowi akan Bentuk Kabinet Ramping

PDI Perjuangan mulai merumuskan kabinet yang akan dibentuk calon presiden Joko Widodo bila terpilih pada Pemilu 2014. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kabinet gotong royong pada pemerintahan Jokowi akan dirumuskan.
"Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil, ramping," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (21/4/2014).
Tjahjo mengatakan salah satu mandat Jokowi sebagai calon presiden untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti.

Tolak Jokowi, KM ITB Tegaskan Tak Miliki Afiliasi dengan Partai Manapun Cuma Simpatisan PKS Saja

Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tak memiliki kaitan dengan partai politik manapun. Aksi mendemo Jokowi dilakukan murni urusan menolak politisasi kampus.
"Nggak ada afiliasi dengan partai manapun. Mahasiswa ITB ini sehat kok," jelas Ketua KM ITB Mohammad Jeffry Giranza saat dikonfirmas detikcom, Senin (21/4/2014).
Namun diakui Jeffry kalau beberapa aktivis KM ITB memang ada yang menjadi simpatisan partai (seperti PKS), tapi itu tak mengurangi idealisme mereka sebagai aktivis kampus.
"Ada beberapa yang simpatisan PKS, ada yang simpatisan partai lain. Tapi kita nggak ada afiliasi, gerakan kita murni karena menolak politisasi kampus," terang Jeffry.

Tiga Kandidat Cawapres Jokowi Kelebihan dan Kekurangannya

Siapa kandidat calon wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo alias Jokowi mulai terang benderang.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sudah ada tiga kandidat Cawapres yakni Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dan Mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu.

Manuver Giliran Ala Jokowi dan Prabowo

Usai hajatan demokrasi yang diikuti rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat, penghitungan cepat versi berbagai lembaga pun bersambut. PDIP yang mendapat suara terbanyak versi berbagai lembaga pun langsung bermanuver mencari dukungan politik.
Malam hari usai pemungutan suara pada Rabu 9 April 2014 pun capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) sudah keliling stasiun televisi. Malam itu juga Jokowi langsung diberi wejangan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Zuhro: Janji Jokowi Sangat Mungkin Terealisasi

Sejak Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo selalu menyebut kerja sama politik yang bakal dijalankan dengan parpol lain -jika terpilih jadi presiden- tidak berujung pada bagi-bagi kursi. Dengan kondisi politik Indonesia saat ini, mungkinkah itu terjadi?
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, janji Jokowi itu sangat mungkin terealisasi.

Koalisi Indonesia Raya Sikap Blunder Amien Rais

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menginisiasi pembentukan koalisi Indonesia Raya. Yakni koalisi yang didalamnya terdapat gabungan partai Islam dan nasionalis.
Namun, sosiolog UGM Arie Sujito menilai langkah tersebut blunder jika diterapkan di tengah kondisi politik kekinian karena konfigurasi politik yang sudah berubah.
"Didasari background partai politik yang sudah tercipta akan menjadi penghalang bagi koalisi Indonesia Raya.

Sidarto: Nantinya Menteri-menteri Jokowi Bukan ATM Parpol

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet yang akan dijalankan Joko Widodo nantinya jika terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDIP, Sidarto Danusubroto, menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.
"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol.

Abraham Samad Tegas, Bisa Jadi Cawapres Jokowi

Capres PDI Perjuangan Jokowi mengaku sudah mengantongi tiga nama yang bakal mendampinginya berlaga di Pilpres 2014. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, menilai sosok Abraham Samad bisa jadi pendamping Jokowi untuk jalankan roda pemerintahan ke depan.
Sementara menurut Indria, sosok Abraham diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih profesional. Hal ini karena Abraham dikenal tegas selama menjalankan roda organisasi hukum di KPK, terlebih lagi Abraham tidak terlahir dari partai sehingga tidak terikat dengan kepartaian bila kelak terpilih.