Jokowi Didesak Bubarkan Swastanisasi Pengelolaan Sampah

Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) M Taufik menilai, selama ini pengelolaan sampah di Jakarta melewati beberapa tahap. Mulai dari penyapuan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, dan pengolahan terakhir.
Taufik menegaskan, selama ini pengelolaan sampah diserahkan ke sejumlah perusahaan swasta. Sehingga berdampak pada besarnya anggaran yang dialokasikan.
"Sekitar ada 34 perusahaan yang melakukan swastanisasi sampah di DKI Jakarta. Sudah saatnya kita menolong masyarakat dengan sistem padat karya. Masyarakat bisa diedukasi untuk menjaga sampah lebih teratur kemudian dibayar oleh pemerintah daerah," ujar Taufik di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Untuk tahap penyapuan sampah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan menganggarkan Rp 2.777 per meter. Kemudian untuk pengangkutan dari penampungan sementara ke tempat penampungan terakhir mengeluarkan anggaran dengan dua tipe.
"Pengangkutan dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393/ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343/ton. Sesampai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Pemprov DKI Jakarta juga harus membayar Rp 114.000/ton. Kalau dihitung dari penyapuan hingga TPA total anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 300.000," jelas Taufik.
Dirinya menyarankan, agar Jokowi-Ahok menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan model padat karya. Dengan padat karya, menurut Taufik, dapat melahirkan 5.000 lowongan kerja untuk masyarakat Jakarta.
"Kami mengusulkan swastanisasi sampah dibubarkan, kita kasihkan ke masyarakat sekitar. Kita ingin Pak Jokowi-Ahok supaya padat karya. Sampah tugasnya dinas kebersihan, mobil ada, kalau kurang ya beli," tegas Taufik.
"Kalau padat karya, sampah ini bisa dihemat 200-300 milyar per tahun dalam penanganan sampah. Kalau perlu saya menyarankan untuk diaudit, ini sudah triliunan biayanya," tandasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terlihat pusing dan pasrah terhadap masalah sampah yang ada di Jakarta.
"Kita udah hitung per hari rata-rata ada 6.500 ton sampah per hari di Jakarta. Sebagian dari jumlah itu ngalir di Ciliwung," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Sumber :
merdeka.com

Wapres Cek Jokowi Soal Monorel dan MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melaporkan kepada Wakil Presiden Boediono terkait perkembangan proyek Mass Rapit Transit (MRT). Dalam pertemuan itu, Wapres ingatkan soal pembangunan MRT dan monorel.
"Rapat mengenai penyelenggaraan transportasi di jakarta. Teman-teman tentu masih ingat beberapa waktu lalu Wapres mengoordinasikan tentang kemacetan dan kali ini mulai dicek kembali," kata juru bicara Wapres Yopie Hidayat usai pertemuan di Kantor Wapres, Rabu (26/6/2013).
Yopie mengingatkan, Wapres Boediono adalah ketua tim satgas penanganan kemacetan di Jakarta. Ia merekomendasikan 17 solusi penanganan macet Jakarta, didalamnya ada soal pembangunan MRT dan monorel.
Salah satu dari 17 rekomendasi yang dikeluarkan Wapres Boediono sebagai solusi menangani kemacetan adalah penambahan armada bus Transjakarta. Jokowi dinilai sudah mengalami kemajuan dengan menambah 600 armada dan 400 dari pihak swasta.
Jokowi mengakui memberikan laporan perkembangan penanganan transportasi dan kemacetan di Jakarta. "Tadi kami melaporkan mengenai yang berkaitan dengan transportasi. Kami melaporkan mengenai MRT," aku Jokowi.
Meski begitu, menurut Yopie, Wapres mengritisi permasalahan MRT. Persoalan kesiapan dan masalah skim pinjaman antara Jepang dengan DKI. "Masalah lebih pada administrasi penyaluran pinjaman. Ini menyangkut berbagai skim di antara Jepang dki, pusat hibah dan sebagainya," kata Yopie.
Dipaparkan Yopie, salah satu permasalahan yang diminta untuk dipercepat adalah ruislag (tukar guling) antara pusat pendidikan kementerian luar negeri dengan kantor walikota Jakarta Selatan. Wapres ingatkan agar proses ruislag ini jangan sampai terlambat atau dampaknya akan membuat yang lain ikut terlambat.
"Lokasi pusat pendidikan itu, yang berada di pojokan dekat senayan itu, akan menjadi stasiun dan di-ruislag dengan kantor Wali Kota jakarta selatan. Nah, proses ini yang tadi dikoordinasikan supaya berjalan lebih cepat lagi. Kalau itu tertunda jadwal pelaksanaannya juga tertunda," papar Yopie.
Dalam kesempatan itu, Yopie menyebut pembangunan MRT akan dimulai para Juli 2013 dan selesai 2017. Tahap satu pembangunan di Dukuh Atas Bundaran HI.
Jokowi mengakui masih ada permasalahan dalam kesiapan MRT. Namun, Jokowi menyebut masalah itu adalah masalah kecil yang dapat segera diselesaikan.
"Hanya masalah kecil mengenai dokumen-dokumen untuk kesiapan dana dan tidak ada masalah juga. Tadi juga kita laporkan mengenai monorel diteruskan," papar Jokowi.
Ditanyakan soal masalah MRT seperti yang disebut Yopie, Jokowi justru menyebut tidak ada masalah yang berarti. "Nanti tanya ke dirut aja yang jelas sudah tidak ada masalah. Tadi juga kita sampaikan kapan fisiknya, mengenai sinyalnya kapan dimulai relnya kapan dimulai untuk tes operasinya, itu nanti di dirut."

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Makin Mesra Dengan Paman Sam

Pesona Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) seakan menyihir ratusan juta penduduk Indonesia dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan lebih mendekatkan diri pada rakyat kecil.
Dalam beberapa survei pun nama pria yang akrab disapa Jokowi ini berada dalam posisi teratas calon presiden (capres) yang paling diidolakan rakyat.
Pesona Jokowi tidak hanya mengundang decak kagum rakyat biasa. Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel juga mengidolakan Jokowi.
Scot pun penasaran dengan blusukan ala Jokowi, bahkan dia rela berpanas-panasan mendampingi Jokowi dalam sosialisasi Kampung Deret di Kampung Muara Bahari Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Scot pun ingin memberikan bantuan kepada Jokowi terkait program-programnya dalam membangun Jakarta, namun Jokowi dengan tegas menolak bantuan dari negeri Paman Sam tersebut.
"Terima kasih gubernur sudah diizinkan untuk menemani. Ini adalah program gubernur. Kami akan sangat senang jika bisa membantu apapun yang bisa dilakukan," ujar Scot di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/6/2013).
Ia mengatakan, keikutsertaan mendatangi kampung yang terletak di pinggir rel ini adalah bagian dari pekerjaannya untuk mengetahui apa yang terjadi Indonesia. Scot yang mengenakan kemeja batik warna krem ini mengaku sangat tertarik pekerjaan Jokowi.
"Sangat menyenangkan melihat jalannya demokrasi yang sesungguhnya di jalanan seperti ini," ucapnya.
Tidak hanya Dubes AS yang terpikat dengan Jokowi, para pengusaha dari Amerika pun datang menemuinya. Mereka berniat menanamkan modalnya di Jakarta.
Kepala delegasi para pengusaha AS Evan Greenberg memuji kinerja Jokowi ini. Kepemimpinan Jokowi dinilai akan membuat Jakarta makin maju.
"Sehingga kami semakin percaya diri untuk mengajak Jakarta bekerja sama dengan negara kami," kata Evan Greenberg usai bertemu Jokowi, Selasa (25/6/2013).
Greenberg juga mengaku pertemuan dengan Jokowi merupakan hal yang produktif. Kemungkinan para pengusaha AS ini akan berinvestasi di bidang jasa dan properti.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Belum Terima Hasil Uji Kompetensi Sekretaris Daerah

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum menerima laporan sementara hasil Uji Kompetensi pemilihan sekretaris daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta.
"Sampai detik ini saya belum laporan hasil tesnya," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2013).
Ia percaya pada hasil tes kompetensi yang diujikan dapat menghasilkan sekda yang berkualitas.
"Ini mau dillihat dulu. Tapi bahwa sistem seleksi dan promsi terbuka seperti ini sangat bagus," ucapnya.
Ia pun tidak mempermasalahkan mengenai usia dari calon sekdanya.
"Kalau segar tapi kecut? Saya kira hasil tes itu akan kelihatan. Janganlah ngomong yang muda. Setengah tua atau muda," lanjut suami Iriana ini.
Saat ini masih ada 9 nama pejabat eselon II yang mengikut tes kompetensi seleksi sekda Jakarta. Mereka mengikuti seleksi internal tersebut di hotel Sahid Jaya pada tanggal 12-13 Juni 2013.
Seleksi ini untuk menggantikan posisi Fadjar Pandjaitan yang mengundurkan diri sejak 9 April lalu.

Berikut daftar kesembilan orang tersebut :

1. Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Wiriyatmoko.
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Sylviana Murni.
3. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Administrasi, Hasan Basri Saleh.
4. Inspektur Provinsi, Franky Mangatas Panjaitan.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi, Catur Laswanto.
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), DKI Mochammad Tauchid Tjakraamidjaja.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Taufik Yudi Mulyanto.
8. Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah.
9. Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono.

Jokowi: Lurah dan Camat Terpilih Diumumkan Besok di Website BKD

Seleksi camat dan lurah memasuki babak akhir. Rencananya, para pejabat yang terpilih akan diumumkan Kamis (27/6) besok.
"Besok (diumumkan)," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balaikota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Pengumumannya secara resmi dapat dilihat di website resmi BKD DKI Jakarta, bkddki.jakarta.go.id. Namun mengenai waktu pelantikannya, Jokowi masih belum mau memberi informasi.
"Ya bisa saja (Jumat) pelantikannya. Besok pengumuman dan langsung dilantik juga bisa," jawabnya sambil tersenyum.
Ditemui secara terpisah, Kepala BKD DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan jika nama camat dan lurah terpilih telah ada di tangannya. Para calon lurah dan camat itupun akan dikabari kelulusannya melalui surat resmi dari BKD.
"Dengan lurah camatnya kita kirimkan surat. Sore ini sedang kita distribusikan," Kata Made.
Sebelumnya, bertempat di Balai Agung, Balaikota telah dilakukan public hearing untuk hasil lelang jabatan camat dan lurah DKI Jakarta. Sayangnya, dari 282 orang kandidat camat, hanya 11,61% camat yang memenuhi kriteria camat ideal.
Sekitar 267 posisi lurah dan 44 kursi camat yang diperebutkan dalam lelang ini. Camat dan lurah definitif pun diharuskan mengikuti lelang tesebut.

Sumber :
detik.com

Pilpres 2014 Gersang Jika Tidak Ada Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa ikut serta maju sebagai kandidat presiden pada pemilu tahun 2014 mendatang. Kehadirannya dianggap mampu membuat suasana menjadi tidak gersang lagi.
"Gersang. Nggak ada dinamika. Karena figur lama yang bermain,"kata Pengamat Politik Boni Hargens dalam pernyataannya, Rabu(26/6/2013).
Menurut Boni, Jokowi muncul sebagai figur yang kekuatannya terletak pada figuritas, bukan branding atau mobilisasi partai. Jokowi juga mampu menelanjangi partai-partai politik di Indonesia yang cenderung oligarkis.
"Ia menelanjangi partai-partai kita yang cenderung oligarkis,"ujar Boni.
Dosen Universitas Indonesia ini menambahkan sosok Jokowi diakuinya memang sungguh fenomenal. Keberadaannya saat ini membuat beberapa nama figur calon presiden yang sebelumnya mempunyai elektabilitas kinclong mulai meredup, bahkan tenggelam.
"Jokowi itu menghapus semua nama besar dari partai. Kehadirannya membuat peta pertarungan 2014 jadi sederhana, tidak rumit lagi. Jokowi Vs yang lain," ujarnya.
Meski begitu, Boni tak menampik bahwa sejauh ini Jokowi belum mengungkapkan kesiapan untuk 'nyapres'. Begitu juga PDI Perjuangan belum menyatakan dukungan.
"Yah itu soal konteks. Kalau pertarungan makin susah, PDIP tak punya jalan lain untuk mendongkrak elektabilitas selain mendorong Jokowi," jelasnya.
Sementara Jokowi, sambung Boni, akan ikut apapun keputusan yang diambil Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Sebagai orang Jawa, nggak mungkin dia mbalelo," katanya.
Sebelumnya, Board of Advisor CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jeffrie Geovanie sudah menyatakan keyakinannya bahwa Pilpres 2014 mendatang adalah momentum untuk generasi baru atau tokoh muda bertarung merebut kursi RI 1. Dua di antara tokoh muda itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Gita Wirjawan bisa maju sebagai capres tak lepas dari terobosan SBY yang menerapkan metode konvensi untuk menjaring calon presiden. Sedangkan Jokowi akan didukung PDIP. Pasalnya, elektabilitas Jokowi kian moncer.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Menghadap Boediono Minta Percepatan Tukar Guling Kantor Walikota dan Deplu

Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Boediono. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu salah satunya soal tukar guling (ruislag) antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan beberapa proyek.
"Salah satu yang perlu dipercepat adalah bagaimana ruislag antara pusat pendidikan Kementerian Luar Negeri dengan kantor wali kota Jakarta Selatan (di Prapanca)," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengurai harapan Jokowi dari pertemuan ini. Pernyataan itu dia sampaikan di Kantor Wapres, Jl Veteran III, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Tukar guling gedung pendidikan milik Kementerian Luar Negeri di Senayan dilakukan seiring dengan rencana pembangunan salah satu stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang membutuhkan lahan tersebut. Sebagai gantinya, Jokowi akan menukar kantor wali kota Jakarta Selatan.
"Lokasi pusat pendidikan itu, yang berada di pojokan dekat Senayan itu, akan menjadi stasiun dan diruislag dengan kantor wali kota Jakarta Selatan," tambahnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin mengkoordinasikan rencana perlintasan rel kereta api yang akan dibuat tidak sejajar dengan jalan umum. Langkah itu perlu dilakukan karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat tugas untuk menambah volume perjalanan KA. Jika rel tetap dibuat sejajar, maka akan menimbulkan masalah kemacetan baru di area perlintasan.
"Kalau perlintasan sering dibuka tutup akan menimbulkan kemacetan baru. Jadi bagaimana mengatasinya, yakni dengan membangun lintasan yang tidak sebidang," jelas Yopie.
Atas ide dan permintaan Jokowi itu, lanjut Yopie, Wapres Boediono menyampaikan apresisasinya pada mantan wali kota Solo itu. Boediono salut dengan berbagai upaya Jokowi untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.
"Wapres menyampaikan apresiasi yang sangat baik kepada bapak gubernur Jakarta. Dari yang dapat kita lihat, ada beberapa kegiatan atau kemajuan yang sudah cukup riil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta," tambahnya.
Boediono juga mendukung keseriusan Jokowi dalam meningkatkan pelayanan Transjakarta, seperti menambah armada bus Transjakarta hingga 1.000 unit dan usaha merevitalisasi Kopaja dan Metromini.
"Artinya, langkah-langkah pak gubernur untuk memprioritaskan memperbaiki pelayanan angkutan publik ini sangat kami apresiasi," pungkas Yopie.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Monorail Dipamerkan Agar Warga Tahu Cara Bayar Tiket

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani kesepakatan dengan PT Jakarta Monorail di Monas, melanjutkan proyek monorail yang sempat tertunda lama.
Di lokasi sama, Jokowi menyempatkan diri meninjau kereta monorail. Dia mengatakan pameran monorail juga untuk pembelajaran warga Jakarta, seperti tata cara pemembelian tiket Monorail.
"Ini kenapa monorail dipamerkan, agar masyarakat tahu cara membayar tiket di mana, jalurnya di mana saja," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Monorail Dimulai Tahun 2014
Proyek monorail akan dimulai tahun depan, dan diprediksi selesai tahun 2017. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 8 triliun. Kemudian Jokowi melanjutkan mengerjakan proyek MRT selama lima tahun, diprediksi selesai tahun 2022.
"Proyek ini bekerjasama dengan pihak swasta dengan menyiapkan dana delapan triliun rupiah. Monorail jangka waktunya dimulai tahun depan proyeknya, selesai 2014," lanjutnya.
Jokowi mengaku masih kesulitan untuk pengembangan proyek monorail ke luar daerah Jakarta. Sebab, membutuhkan perizinan yang melibatkan pemerintahan pusat.
"Mengenai yang di luar daerah, butuh Perpres (Peraturan Presiden), dan itu tidak mudah. Tapi dengan semangat yang sama, insya Allah akan terealisasi. semua akan dibereskan," ungkapnya.
Terkait penertiban pedagang kaki lima di sejumlah kawasan, Jokowi mengaku sudah beres. Dia mencontohkan di depan Stasiun Jatinegara, para pedagang sudah ditertibkan dan lalu lintas di sekitar lokasi juga sudah normal.
"Begitu di daerah lain juga begitu. itu kan untuk pejalan kaki, harus ditertibkan Tahun ini kita sudah siapkan 23 lokasi untuk pedagang," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Usulan Tarif Angkot Rp 5.300,- Langsung Ditolak Jokowi

Saat rapat pembahasan tarif baru angkutan kota beberapa waktu lalu dengan Pemprov DKI Jakarta dan Organda, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sempat mengusulkan kenaikan sebesar Rp 5.300. Namun, usul itu langsung ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan, usulan itu ialah dengan kalkulasi Rp 2.500 tarif baru, sementara sisanya dari insentif Pemprov DKI Jakarta. Jokowi memilih menaikkan tarif. Karena itu, pihaknya meminta Pemprov DKI memberikan insentif kepada para operator angkutan kota.
"Pemprov DKI jangan latah naikkin tarif. Kalau cuma naikkin tarif, penumpangnya enggak ada. Kita juga harus memperbaiki pelayanan," ujar Tigor saat dihubungi, Rabu (26/6/2013) pagi.
Ia pun mengatakan, setidaknya ada beberapa bentuk insentif yang diberikan kepada operator angkutan agar pelayanannya kepada pengguna transportasi kian memuaskan. Bentuk insentifnya pun tidak melulu anggaran.
"Misalnya peremajaan. Pemprov bisa melobi bank. Operator bisa meminjam bank melakukan peremajaan, bunganya bukan operator yang bayar, tetapi Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.
Pemprov DKI, kata Tigor, bisa melobi pemerintah pusat untuk menurunkan pajak mobil kendaraan umum yang dianggap besar, yakni 7,5 persen. Selain itu, perbaikan pelayanan angkot juga bisa dilakukan dengan menyesuaikan rute angkutan kota dengan peta pengguna angkutan.
Menurut Tigor, perbaikan pelayanan harus dilakukan oleh seluruh pihak, baik Pemprov DKI maupun operator angkutan kota. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif baru angkutan kota sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan perbandingan kalkulasi di antara Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan DTKJ, diusulkan tarif bagi bus kecil ialah Rp 3.000,- bus sedang Rp 3.000,- dan bus besar Rp 3.000,-
Draf usulan tarif baru itu kemudian diserahkan kepada DPRD DKI untuk disetujui. Ia berharap wakil rakyat Jakarta tersebut segera menyetujui usulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat diumumkan kepada operator angkutan kota dan kepada masyarakat umum.

Sumber :
kompas.com

Ahmad Husein Alaydrus: Katanya Pro Rakyat, Kok Naikkan Tarif Angkutan?

Anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus berpendapat, kenaikan tarif angkutan umum sebesar 50 persen adalah sangat tinggi dan memberatkan rakyat. Dia mengusulkan agar kenaikan tarif angkutan umum maksimal hanya 15 persen dari tarif sebelumnya.
"Saya bingung sama Gubernur Joko Widodo, katanya pro-rakyat, kok naikin tarif angkutan sampai 50 persen gitu. Kan tinggi sekali. Kalau pun harus naik ya maksimal 15 persen lah," tegas Alaydrus saat dihubungi, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Politisi yang membidangi anggaran ini menyayangkan kebijakan kenaikan tarif angkutan umum yang tidak tepat waktunya. Yakni menjelang tahun ajaran baru, bulan Ramadan dan hari raya Lebaran.
"Apalagi dengan dinaikkan tarif angkutan, maka makin melambung tinggi saja harga-harga kebutuhan pokok. Kalau mau naik jangan sekarang, situasinya tidak tepat," jelas Politisi Demokrat ini.
"Saya juga minta, tarif busway dipertahankan tetap Rp 3.500. Ini akan mendukung warga beralih ke TransJakarta karena tidak mampu membeli BBM," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil rapat dengan Organda, Dewan Transportasi Jakarta dan Dinas Perhubungan terkait usulan kenaikan tarif angkutan umum. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif untuk bus kecil, bus sedang dan bus besar sebesar Rp 3 ribu.
"Jadi sebetulnya dari Organda sudah memberikan angka, sekarang hari apa, Selasa. Kemarin sudah Dewan Transportasi Jakarta, Dishub juga sudah. Tetapi kita ini belum ketemu, setelah ketemu, hasil rapatnya (hening) adalah saya akan bacakan rupiahnya saja ya, bus kecil Rp 3 ribu, bus sedang Rp 3 ribu, bus besar reguler Rp 3 ribu. Dan ini nanti besok akan langsung kita ajukan ke DPRD terlebih dahulu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013). Tarif lama bus kecil dan bus sedang Rp 2 ribu.
Sementara untuk tarif bus Transjakarta, Jokowi tetap mempertahankan sebesar Rp 3.500,-

Sumber :
merdeka.com

Sekali Lagi, Ahok Selamatkan Jokowi Dari Kesalahan Pembuatan Keputusan

Seperti kita ketahui bahwa kemarin, Selasa (25/6/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merencanakan kenaikan tarif TransJakarta dari harga Rp 3.500,- menjadi Rp 5.000,-  Pagi ini, Rabu (26/6/2013), Jokowi membatalkan kenaikan tarif TransJakarta. Jokowi berdalih langkah itu diambil agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sementara untuk mengatasi naiknya biaya operasional Transjakarta akibat efek kenaikan BBM, Jokowi meminta agar Transjakarta melakukan efisiensi.
"Kemarin sudah mendorong itu, pokoknya intinya efisien. Saya sudah ngomong ke mereka agar efisien," kata Jokowi.

Semalam, Selasa (25/6/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menentang keras rencana Jokowi untuk menaikkan tarif Bus Transjakarta. Hal itu diungkapkan Ahok sesaat setelah Jokowi mengumumkan rencana kenaikan tarif Bus Transjakarta,.
"Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.
Ahok mengatakan, e-tiketing belum berjalan normal untuk bus Transjakarta. Untuk itu, Ahok mengaku akan menemui Jokowi untuk membahas e-tiketing.
"Itu yang belum jadi, karena e-tiketingnya belum berjalan normal kan. Besok saya ketemu Pak Gubernur," katanya.
Meski demikian, Ahok mengakui adanya rencana untuk menaikkan tarif Transjakarta. Namun, menurut Ahok situasi saat ini tidak tepat. Sebab, masyarakat tengah merasakan kesulitan akibat kenaikan harga BBM.
"Jadi diusulkan kalau situasi ini Pak Gubernur jangan naikkan," tandasnya.

Berkat masukan dari Ahok inilah Jokowi membatalkan kenaikan tarif TransJakarta, suatu langkah penyelamat dari keputusan salah Jokowi.

Jokowi: TransJakarta Tetap, Yang Lain Naik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membatalkan rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000. Jokowi memastikan tarif Transjakarta tidak akan dinaikan.
"Setelah kemarin kita kalkulasi, kita hitung Transjakarta tidak naik, berdasarkan keputusan. Jadi yang nanti diusulkan ke Dewan, Transjakarta tidak naik, tetap Rp 3.500,-" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Menurutnya, keputusan itu diambil dalam rapat tadi malam atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah, agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.
"Mendorong masyarakat untuk naik transportasi massal dan jangan sampai mereka tetap menggunakan kendaraan pribadinya. Untuk itu kenapa saya tidak menaikkan harga tiket Transjakarta dan masih banyak pertimbangan lainnya dan tentunya juga elemen yang terkait juga agar lebih efisien," tandasnya.
Jokowi meminta agar Transjakarta melakukan efisiensi untuk biaya perawatan dan operasional. Dia juga membantah akan menaikkan subsidi Transjakarta.
"Penting itu, kemarin kan naik karena ada biaya langsung? Itu saya minta untuk Transjakarta semua titik biaya, komponen cost yang ada diefisiensikan, tidak dinaikan. Jadi itu penghitungan berdasarkan kemarin malam. Subsidi tidak. Kita ingin mendorong agar Transjakarta efisien. Kemarin sudah mendorong itu, pokoknya intinya efisien. Saya sudah ngomong ke mereka agar efisien," katanya.
Kemarin, Jokowi mengumumkan rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500,- menjadi Rp 5.000,- Namun, kenaikan tarif Bus Transjakarta tersebut diakui Jokowi masih harus menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
Jokowi berdalih, kenaikan tarif tersebut dipengaruhi oleh naiknya berbagai komponen-komponen lainnya di luar penggunaan bahan bakar.
"Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik," ujarnya.
Namun, keputusan tersebut ditentang oleh Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikkan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Di sisi lain, Jokowi memutuskan kenaikan tarif angkutan umum Jakarta. Kenaikan rata-rata Rp 500,- s/d Rp 1.000,-
"Dalam rangka penyesuaian tarif angkutan umum di DKI, telah dilaksanakan rapat (25/6/2013) membahas penyesuaian tarif angkutan," ujar Kadishub Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2013).
Menurut Pristono, rapat dihadiri unsur dari Pemprov DKI Jakarta, Dewan Transportasi Kota dan Organda DKI.
Sementara untuk bus Transjakarta, untuk saat ini belum naik. Hal itu berdasarkan perintah Jokowi.
"Sesuai petunjuk Bapak Gubernur untuk tarif Transjakarta tidak diusulkan saat ini ke DPRD. Akan diusulkan ke DPRD apabila jumlah busnya telah memadai," terangnya.

Berikut tabel tarif untuk diusulkan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta:

1. Bus kecil semula Rp 2.500,- menjadi Rp 3.000,-
2. Bus Sedang semula Rp 2.000,- menjadi Rp 3.000,-
3. Bus Besar Reguler/Patas semula Rp 2.000,- menjadi Rp 3.000,-
4. TransJakarta tetap Rp. 3.500,-

Referensi :
Versi detik.com :
- "Ini Daftar Lengkap Tarif Baru Angkot di Jakarta"
- "Ini Alasan Jokowi Batalkan Kenaikan Tarif Bus TransJ"
Versi merdeka.com :
- "Jokowi batalkan rencana kenaikan tarif Transjakarta"

Ramalan: Dilihat dari Tulisan Tangan, Jokowi Ahok Pemimpin Mengerti Rakyat

Hari ini, tepat hari ke-253 pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin ibu kota Jakarta. Sejauh itu pula, mayoritas masyarakatnya kagum atas kerja keras kedua sosok pemimpin yang tegas dan bersahaja ini.
Sepertinya, kerja keras keduanya selama 8 bulan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik lagi perlahan-lahan kelihatan. Tampaknya masyarakat Jakarta tidak salah menjatuhkan pilihannya kepada keduanya.
Jika dilihat dari ilmu graphology, yang mempelajari dan menginterprestasi karakter manusia melalui tulisan tangan, Jokowi dan Ahok adalah pasangan yang sangat pas untuk menjadi sosok pemimpin di ibu kota Jakarta.
Setidaknya, itulah yang disampaikan Deborah Dewi, seorang ahli grapholgy, saat berbincang dengan Liputan6.com melalui Blackberry Messanger. Menurut Dewi, kedua sosok tersebut jago dalam hal diplomasi. Itu semua terlihat dari huruf 'M' yang ditulisnya.
"Dia bikin huruf 'M', kayak huruf 'W', dan bikin huruf 'N' kayak huruf 'U'. Itu namanya unsur Garland," terang Debo kepada Liputan6.com, yang ditulis Senin (24/6/2013)
Di mata Debo , Ahok adalah sosok yang piawai dalam menegakkan hukum. Sedangkan Jokowi, dinilai tidak setinggi Ahok standar yang dimilikinya. "Jadi, Ahok yang bikin standar, Jokowi yang 'ngelus-ngelus'," terangnya.
Seseorang yang memiliki unsur Garland di tulisannya, tambah Debo, sudah bisa dipastikan orang tersebut sangat piawai dalam diplomasi.
Sangking cocoknya keduanya sosok ini, apabila sampai dipisah, Debo beranggapan akan menjadi menyeramkan.
"Ahok bisa jadi 'musuh' bersama. Karena secara content, dia oke. Hanya 'packaging'-nya belum bisa meng-Indonesia (ngikutin karakteristik stereotype orang Indonesia, maksudnya)," jelas Debo.
Sedangkan untuk sosok Jokowi, dinilai rentan dan gegabah apabila dirinya tanpa didampingi Ahok. "Tapi memang ngeri apabila mereka dipisah," katanya.
Sewaktu ditanya, apakah Jakarta bakal menjadi kota yang amburadul jika Jokowi tanpa Ahok, meskipun Jokowi sangat sukses ketika memimpin Solo?
Debo pun menjawab, "Apa sih, image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Kalau saya bandingkan dengan tulisan tangan Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta) ya, Foke lebih kasar dan hanya akan menganggap orang yang mendukung dia saja," terangnya lagi.
Selain itu, tambah Debo, kira-kira apa image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Yaitu, arogan, kasar, kotor, korupsi, sok, dan lain-lain.
"Lupakan soal Solo atau Jakarta. Kelebihan Jokohok (Jokowi Ahok) adalah keduanya bukan dari background militer, tapi background sipil. Lebih membumi, kan?" tanya Debo.
Ketika Debo coba melihat karakter masing-masing lebih dekat, Debo menjelaskan bahwa secara karakter, Jokowi adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab needs dari rakyat untuk didengar, ditanggapi, dianggap, dan lain-lain.
"Why? Karena dia sensitif sebenarnya. Jadi, dia lebih peka (dilihat dari batang huruf 'D' yang ada jambulnya)," jelas Debo.
"Di sisi lain, Ahok adalah orang 'gila' yang demi tegaknya norma sosial yang benar, He will do anything. Why? Karena itu menyangkut pride beliau. Jadi, memang ada dorongan harus menegakkan norma sosial yang benar, atau dia akan merasa terhina (dilihat dari batang huruf 'D' yang tinggi banget). Ini juga menjawab needs rakyat untuk pemerintahan yang transparan," pungkasnya.

Sumber :
liputan6.com