Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo

Deklarasi struktur permanen Koalisi Merah Putih (KMP) Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai kecaman terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Turunkan Jokowi,” teriak massa KMP dalam deklarasi yang berlangsung di Taman Hiburan Rakyat Purowisata, Yogyakarta, Kamis (20/11/2014).

Ahok Yakin Jokowi Tak Sembarangan Pilih Jaksa Agung Jadul

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk HM Prasetyo politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung yang baru. Keputusan Presiden Jokowi tersebut menjadi pertanyaan besar semua pihak. Mengapa?
Sebelumnya Seskab Andi Widjajanto pernah mengatakan Presiden Jokowi tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik.

Ahmad Dhani Dukung Kebijakan Jokowi

Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan tersebut dianggap tidak pro rakyat.
Namun tidak demikian dengan musisi Ahmad Dhani. Ayah empat orang anak tersebut justru mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prasetyo Jaksa Agung, Blunder Kedua Jokowi

Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menganggap pemilihan M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru merupakan blunder kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, Prasetyo adalah figur Partai NasDem yang rawan diintervensi dan integritasnya patut dipertanyakan.
"Blunder pertama Jokowi ketika memilih orang partai untuk mengisi posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly). Sekarang ia memilih orang partai lagi," kata Donal ketika diwawancarai Tempo di kantor ICW, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Apindo Bakal Kirim Surat ke Jokowi Terkait BPJS Kesehatan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pekan ini.
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pihaknya menginginkan pemerintah merevisi Perpres No.111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Surat yang akan dikirim oleh Apindo bakal menyinggung hal tersebut.

Jokowi Orang Indonesia Pertama Masuk Nominasi Tokoh Pilihan TIME

Pada 2014 ini, majalah Time bersiap memilih tokoh tahun ini. Nominasinya berasal dari tokoh-tokoh terkenal dunia, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden ketujuh Indonesia ini menjadi orang Indonesia pertama yang masuk nominasi tersebut. Dua kali sudah Jokowi masuk dalam nominasi, pertama kali adalah pada 2012.
Dia bersaing dengan beberapa tokoh penting dan terkenal lainnya seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, penyanyi Amerika Taylor Swift, penguasa Internet China Jack Ma, hingga pemimpin Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Abu Bakar al-Baghdadi.

Besok Jokowi ke Singapura Hadiri Wisuda Anaknya

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana akan bertolak ke Singapura besok, Jumat 21 November 2014. Dia akan ke Singapura untuk menghadiri wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Karena acaranya pribadi menghadiri wisuda putranya di Singapura," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 21 November 2014, saat menyampaikan alasan Jokowi naik pesawat komersial.
Menurut Andi, Jokowi tak akan membawa satu pun menterinya. Meski demikian, protokoler pengamanan Istana tetap mendampingi Jokowi dan keluarga.

Presiden Bahas Target Penerimaan Pajak 2015

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan dari jajaran pejabat Direktorat Pajak dan Bea Cukai untuk menentukan target kenaikan penerimaan pajak pada 2015 dan potensi hambatan di lapangan untuk mencapai itu.
"Saya ingin minta masukan dari kanwil-kanwil, persoalan-persoaln rill di lapangan apa yang harus kita lakukan untuk tahun yang akan datang. Data yg diberikan kepada saya, berpotensi kenaikan kira-kira, angkanya ada Rp1.200 triliun. Ada potensi sebesar itu. Sudah saya sampaikan ke Menkeu. Saya minta separuhnya saja. Tapi ditawar jadi Rp400 triliun. Tapi saya belum putuskan," kata Presiden sebelum memulai pengarahannya dengan para pejabat Direktorat Pajak dan Bea Cukai.

Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ke Kantor Presiden. Pemanggilan kedua pimpinan ini terkait bentrok Brimobda Polda Kepri dengan anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti di Mako Brimob, kemarin.
"Nanti Kapolri jam lima dipanggil presiden," ujar Irwasum Mabes Polri Komjen Dwi Priyatno, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Jaksa Agung Tua Pasti Tak Punya Taji Apalagi Nyali

Pengamat demokrasi dan perdamaian menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang buruk dan sebaiknya di kaji ulang.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi mengatakan calon dari internal Kejaksaan dipastikan sulit mempunyai nyali membidik pelanggaran HAM. Sementara calon eksternal sebaiknya memiliki rekam jejak pada isu HAM.

Akhirnya Prasetyo Sah Jadi Jaksa Agung

Sempat molor 1,5 jam lamanya, akhirnya politikus NasDem M Prasetyo resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Jaksa Agung. Prosesi pelantikan dilaksanakan pukul 15.30 WIB di Istana Negara.

Kubur Dalam-dalam Harapan Pembahauan Hukum di Era Jokowi

Penunjukan politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru pengganti Basrief Arief menuai banyak kritik.Menurut aktivis Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natomsal Oemar, penunjukan Prasetyo menjadi bukti nyata bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa diharapkan dalam pembaharuan hukum.
Kata dia, karir Prasetyo selama di korps Adhyaksa biasa-biasa saja, bahkan tak ada prestasi cemerlang dalam penegakan hukum.
"Yang pasti, kita tidak usah berharap terlalu banyak. Sampai sejauh ini tidak ada prestasi dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum. Apalagi posisinya yang sebagai politisi," kata Erwin kepada Okezone, Kamis (20/11/2014).

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Lantik Prasetyo Jadi Jaksa Agung tak Melanggar Undang-undang

Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menganggap, tak ada Undang-undang yang dilanggar oleh Presiden Jokowi melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru.
"Tidak ada Undang-undang  yang dilanggar Presiden Jokowi dalam melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Bahwa yang bersangkutan kini menjadi anggota DPR, dapat mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR sebelum dilantik," ujar Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/11/2014).

Prasetyo Akan Menjadi Pejabat Tertua di Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo akan melantik politisi Partai Nasional Demokrat Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Prasetyo akan memimpin Korps Adhyaksa saat usia sudah menginjak 67 tahun. Dia akan menjadi pejabat negara setara menteri tertua di pemerintahan Jokowi.
Sebelum Jokowi menunjuk Prasetyo, pejabat negara setara menteri adalah Menkes Nila Moeloek yang berusia 65 tahun.

PDIP Tantang KMP Jatuhkan Jokowi Jika Bisa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak gentar dengan ancaman politisi Koalisi Merah Putih di DPR RI yang akan menggunakan hak bertanya kepada pemerintah untuk menanyakan seputar alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Politisi PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin mengatakan bila upaya itu dilakukan, maka pemerintah juga akan memberikan jawaban.

ICW: Jokowi Tak Taat Hukum Bila Lantik Anggota DPR Jadi Jaksa Agung

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Presiden Jokowi. Semestinya Jokowi taat aturan dengan tidak melantik Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Prasetyo masih menjadi anggota DPR dan hal ini sudah dipastikan oleh Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat.
"Jokowi tak taat hukum bila melakukan pelantikan, pantas mendapat kartu kuning," terang pegiat ICW Emerson Yuntho, Kamis (20/11/2014).

Alasan Jokowi Angkat Politikus Nasdem Jadi Jaksa Agung

Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Apa yang menjadi alasan Jokowi memilih politikus Partai Nasdem itu menjadi orang nomor satu di Kejaksaan Agung?
"Beliau dapat masukan partai dan profesional. Kemudian prinsip beliau, orang yang punya loyalitas, bisa bekerja, punya kapabilitas, punya kredibiltas, itu saja," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 November 2014.

Pelantikan Prasetyo Jadi Jaksa Agung Terancam Batal Demi Hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Padahal di saat yang sama, Prasetyo masih mengantongi Keppres sebagai anggota DPR dari Partai NasDem.
"Jika belum berhenti sebagai anggta DPR tetapi kemudian dilantik jadi jaksa agung tentu melanggar pasal 22 ayat 1 huruf e UU Kejaksaan dan konsekuensinya pelantikannya adalah batal demi hukum," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (20/11/2014).

Bos Mayapada Temui Jokowi. Ada Apa?

Salah satu orang terkaya di Indonesia jadi pusat perhatian ketika datang di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya pemilik Tahir Foundation, yaitu Tahir.
Tahir datang ke Istana pukul 12.00 WIB dengan menggunakan batik cokelat lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam. "Ngomongin masalah sosial," singkat Tahir, Kamis (20/11/2014).
Tahir tidak datang sendirian, dirinya datang bersama kerabatnya. Pemilik Tahir Foundation ini hanya melemparkan senyuman dan tidak terlalu banyak bicara.

Jokowi Tunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung

Teka-teki siapa yang menjabat sebagai Jaksa Agung, akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk politisi partai Nasdem HM Prasetyo untuk menjadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Komplek Istana Presiden. "Sudah, sudah Pak HM Prasetyo," ucap Andi mantap.

Jokowi Perintahkan Menko Polhukam Selesaikan Konflik Aparat

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno untuk menyelesaikan konflik aparat TNI dan Polri di Batam yang sudah berkelanjutan sejak beberapa bulan terakhir. Jokowi memanggil Tedjo pagi ini untuk meminta penjelasan bentrok aparat tersebut.

Jokowi Kumpulkan Menteri Ekonomi Bahas Negatifnya Kinerja Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri kabinet kerja untuk pengarahan kepada Jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen Pajak dan Cukai di Istana Negara. Pasalnya, kedua lembaga ini menjadi ujung tombak penerimaan negara.
Pantauan Okezone, para menteri yang sudah berdatangan yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soermano serta jajaran pejabat Ditjen Pajak dan Cukai.

Mahasiswa UIN Janji Demo Jokowi Sampai Tua

Aksi penolakan kenaikan BBM di Bandung terus bergulir. Kamis (20/11) ratusan mahasiswa UIN SGD Bandung menggelar aksi. Mereka menuding hati nurani Presiden Jokowi sudah mati. Mereka pun membawa keranda yang bertuliskan kematianya nurani pemerintah.
Demo penolakan kenaikan BBM digelar pukul 09.00. Mereka rela meninggalkan bangku kuliah demi menyuarakan kegelisahan rakyat Imdpnesia. “ Kami mahasiswa UIN menolak kenaikan BBM,“ teriak seorang pendemo Asep Ahdiat.