"Ya pasti ada masalah. Tapi kita lebih bermasalah kalau menggaji orang di bawah KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Itu perbudakan juga gitu lho. Lagian juga kalau di bawah KHL, mereka sudah tidak cocok buka usaha di sini," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (25/3).
Sementara itu, di kesempatan yang sama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui tak memusingkan dampak sosial yang terjadi. "Kalau terjadi seperti itu gimana. Ya, kita sedang mempersiapkan investasi lain," tandasnya.
Di dunia usaha manapun, lanjut Jokowi, itu sama saja, dimana sebuah wilayah, daerah maupun negara yang membutuhkan perusahaan tersebut, maka mereka akan lari ke sana. "Kita sudah berusaha dia untuk tidak pergi, tapi kita tidak bisa memaksa dong. Masa kita pegang-pegang tangannya," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) perwakilan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, akibat kenaikan UMP 2013 yang sangat memukul dunia usaha khususnya sektor padat karya, perusahaan garmen dan tekstil di Kawasan Berikat Nusantara. Banyak perusahaan sudah mulai melakukan rasionalisasi dengan melakukan pengurangan karyawan secara bertahap dengan cara tidak memperpanjang kontak kerja sebagaimana lazimnya dilakukan setiap tahun.
Sampai dengan bulan Maret 2013 jumlah pekerja yang tidak lagi diperpanjang kontrak kerjanya sudah mencapai 3.447 orang dan akan bertambah setiap bulan. Bahkan para perusahaan di sana sudah akan berencana merelokasi pabriknya keluar Jakarta seperti ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan ada yang relokasi di Vietnam.
"Data yang kami dapat dari 41 Perusahaan di sana mempekerjakan 42.015 karyawan, tentu nasib mereka akan sangat terancam tahun ini, karena perusahaan sudah berencana merelokasi pabrik ke luar Jakarta," kata Sarman.
Sumber :
merdeka.com
