Jokowi Enggan Pemprov DKI Dituding Malas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan disebut malas, seperti yang dikatakan DPRD, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2017, siang tadi.
"Kerja saja belum. Nanti dilihat lah bagaimana," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi menuturkan, ucapan Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN-PKB AR Yasin soal malasnya Pemprov DKI, tidak lah benar. Sebab, sebelum APBD keluar pun, pihaknya sudah berjibaku mengatasi banjir.
"APBD belum keluar saja sudah keruk Waduk Pluit. Parkir sudah dibersihkan," kata Jokowi.
Tudingan yang dilontarkan bahwa anggaran yang diajukan Pemprov DKI terkait program penanggulangan banjir yang terlalu besar, juga ditampik Jokowi.
"Jadi, secara makro ada desainnya. Untuk yang non-struktur pun kami garap, misalnya sumur resapan. Itu akan pengaruh nanti," jelas mantan Wali Kota Surakarta.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Jokowi: Perlu Koordinasi Semua Pihak untuk Atasi Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan perlunya koordinasi semua pihak untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Ia mengatakan, tugas menanggulangi banjir di Ibu Kota bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sekali lagi, masalah banjir bukan urusannya Jakarta sebagai hilir, tapi juga hulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain berkoordinasi dengan pemerintah wilayah daerah hulu, seperti Pemprov Jawa Barat, harus ada pula koordinasi yang baik antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menampik anggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menyebutkan bahwa program-program penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Ya, enggaklah, kan kita secara makro desainnya ada. Yang nonstruktur kan juga kita garap. Sumur resapan juga kita garap," kata Jokowi.
Dalam penyampaian pemandangan DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Ketua Fraksi PAN-PKB Hidayat AR Yasin mengatakan, Pemprov DKI cenderung malas mencari solusi dan terobosan baru menanggulangi banjir. Selain itu, dalam salah satu dari sembilan program prioritas Jokowi, terdapat langkah-langkah antisipasi banjir, rob, dan genangan. Hal itu dilakukan dengan memfokuskan pada pengefektifan masterplan pengendalian banjir, salah satunya melalui pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy, yang di dalamnya terdapat proyek pembangunan giant sea wall dan akan dilaksanakan pada 2014.
Hidayat mempertanyakan apakah proyek giant sea wall tersebut sudah dipelajari secara terukur dan terarah. "Jangan sampai proyek ini membebani rakyat," kata Hidayat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2013 (APBD DKI 2013) telah ada beberapa program unggulan menanggulangi banjir, seperti pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Program penanggulangan banjir juga telah disampaikan Jokowi dalam penyampaian program prioritas RPJMD 2013-2017, Selasa (5/3/2013) lalu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Buat Pergub untuk Semua Program Unggulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum atas program-program unggulannya di tahun 2013. Tiga program yang mendesak untuk diberi payung hukum adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP), program penataan kampung, dan hibah pengadaan bus sedang.
"Nanti diberilah, terutama untuk siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas (program) itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi mengatakan, ia telah memerintahkan Biro Hukum DKI untuk segera membuat dan mengurusi payung hukum program-program unggulan tersebut. Hal ini diupayakan agar semua program dapat dilaksanakan secara baik dan lancar. Jokowi pun tak bisa menjalankan programnya sebelum ada landasan hukumnya.
"Semuanya dibuatkan pergub agar payung hukumnya jelas," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat dasar hukum untuk sejumlah program unggulan yang diusung oleh Jokowi. Tiga program unggulan yang mendesak untuk dibuatkan payung hukumnya adalah Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan hibah pengadaan bus sedang. "Dasar hukum atau pergub untuk ketiga program itu harus segera dibuat," kata pria yang akrab disapa Sani itu.
Tahun ini Jokowi merencanakan 20 program unggulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program itu meliputi pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Di bidang transportasi, Jokowi menekankan program pembangunan fly over dan underpass, optimalisasi jalan, pembangunan Terminal Bus Pulogebang, peningkatan pengelolaan busway, pembangunan mass rapid transit (MRT), penataan trayek, dan peremajaan angkutan umum.
Program unggulan lainnya adalah pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana prasarana olahraga dan pemuda dalam rangka pelaksanaan pembangunan Stadion BMW.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kalah Menang Urusan Figurnya

Pesona Jokowi belum mampu membuat pasangan cagub-cawagub yang diusung PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, unggul dalam penghitungan cepat. Menurut Jokowi, kalah menang dalam Pilgub hanya ditentukan oleh figur yang maju dalam pemilihan itu.
"Kalah menang kan urusan figurnya. Saya kan datang cuma diundang saja," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013) malam.
Berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Gatot-Erry unggul dengan perolehan suara 32,93 persen suara. Adapun pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman mendapat 19,21 persen, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi 26 persen, Chairuman Harahap-Fadly Nurzal 8,67 persen, dan Amri Tambunan-RE Nainggolan 12,89 persen.
Jokowi sempat ke ke Medan untuk menjadi juru kampanye calon Gubernur pasangan Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi pada Minggu (3/3/2013) lalu. Meski bisa mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut, namun Jokowi menolak bila hal itu dikait-kaitkan dengan hadirnya ia sebagai jurkamnya.
"Soal elektabilitas? Ya enggak tahu, kalau saya itu apa sih," ujarnya.
Selain menjadi jurkam di Sumatera Utara, beberapa pekan sebelumnya Jokowi juga terjun di Jawa Barat sebagai jurkam calon Gubernur pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Hasilnya tak jauh berbeda, KPU Jawa Barat memutuskan hasil perolehan suara pasangan Rieke-Teten jauh tertinggal oleh pasangan petahana Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Percepat Proses Serah Terima Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan mempercepat proses pemberian rumah susun Cakung di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada warga. Langkah itu akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum agar cepat terealisasi.
Ditemui saat meninjau Rusun Cakung Barat, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan akan mengedepankan proses pemberian unit rusun kepada warga. Dengan tegas ia menyatakan, proses administrasi bisa dilakukan menyusul demi memangkas waktu penyerahannya.
"Saya sudah bilang ke Pak Menteri (Pekerjaan Umum), kita minta langsung diisi, proses administrsi nanti bisa nyusul," kata Jokowi, Kamis (7/3/2013) sore.
Kunjungan Jokowi ke Rusun Cakung Barat itu dimaksudkan untuk menengok warga dan kondisi rusun tersebut. Selama di lokasi rusun, Jokowi menyempatkan diri meninjau beberapa unit rusun yang kosong. Seperti biasa, ia mengakhiri kunjungannya dengan membagikan aneka bantuan sembako serta peralatan sekolah yang dimuat dengan satu unit truk Satpol PP.
Pembangunan rusun Cakung Barat dimulai pada 2005 dan selesai sekitar 2007. Namun, baru beberapa tahun ini rusun tersebut bisa mulai ditinggali. Kondisinya memprihatinkan. Dinding rusun tampak kotor, sementara unit yang belum dihuni dipenuhi debu tebal di lantainya. Di sejumlah tempat tampak genangan air di lantai rusun. Genangan besar seperti kolam ikan juga terlihat di halaman rusun. Rumput ilalang pun tumbuh subur di sekitar rusun.
Di Rusun Cakung Barat ini ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesainya proses serah terima dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Provinsi DKI kepada warga calon penghuni.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Ngurus Macet Saja Pusingnya Kayak Gitu, Mau Ngurus yang Itu

Sejumlah partai politik belakangan terang-terangan melirik Jokowi untuk dijadikan capres atau cawapres di Pemilu 2014 nanti. Sementara partai Jokowi yakni PDIP telah tegas tidak akan mengusung pria asal Solo ini untuk maju di periode tersebut. Lalu, apa tanggapan Jokowi?

"Dicatut (partai) kenapa? Saya ngurus Rusun Marunda, ngurus kebakaran, ngurus banjir, ngurus macet saja pusingnya kayak gitu, mau ngurus yang itu," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/3/2013).

Jokowi juga mengaku tak peduli dengan hasil-hasil survei yang selama ini menempatkan namanya di peringkat teratas. Sekali lagi, dia menegaskan bahwa dirinya sedang fokus memecahkan masalah-masalah ibu kota.

"Berarti menolak?" tanya wartawan.

"Saya nggak mikir kok dibilang menolak. Saya mikirnya rusun, penataan kampung, pemukiman kumuh, banjir, macet, ganjil genap, monorel, MRT," jawab Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak merasa dirugikan ketika namanya disebut-sebut oleh beberapa partai. "Nggak (merasa rugi). Mau dipakai, nggak apa-apa," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Angkutan Massa ya Berbasis Rel

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan bahwa memang pola perjalanan masyarakat yang paling memungkinkan yakni memaksimalkan jalur rel.

"Kalau mau angkutan massal ya rel," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini menegaskan, program-program yang tengah digarap Pemprov DKI Jakarta terkait transportasi massal ini memang mayoritas berbasis rel sebagai jalurnya, seperti Mass Rapid Transit, Monorel dan Kereta Api.

Namun demikian, Jokowi mengatakan dengan mayoritas pola perjalanan masyarakat dengan jalur rel tersebut melupakan pola dengan jalur darat, seperti peremajaan busway dan integrasi bus kota masuk ke jalur busway.

"Nantinya larinya bisa ke feeder kalau diperlukan, kalau masih dipelukannya busway. Jalankan terus busway bahwa rel iya," ucap Jokowi.

Sumber :
http://id.berita.yahoo.com

Feeder Busway Dicegat Ormas di Bogor, Jokowi: Itu Hanya Soal Teknis

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan jurusan Bogor-Rawamangun kemarin. Namun baru diluncurkan, bus itu dicegat sebuah ormas di terminal Bogor. Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai peristiwa itu hanya soal teknis.

"Itu urusan teknis, itu mestinya urusannya dengan Dishub. Kalau saya itu berpikirnya bahwa itu memang untuk masyarakat. Kalau bicara teknis masa harus saya, itu nanti diselesaikan di Dishub DKI dengan di Bogor," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Jokowi meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan karena menjadi urusan Dishub DKI dengan Dishub Bogor.

Untuk mensukseskan kebijakan APTB ini, Jokowi juga mengatakan Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.

"Ya memang, apa pun setiap hal yang baru, apalagi masuk wilayah yang lain, itu harus ketuk pintu. Urusannya saya ketuk pintu Gubernur Jawa barat, tok tok tok, sekarang dibawahnya juga harus ketuk pintu," kata Jokowi.

Sebelumnya, feeder busway Bogor-Rawamangun diresmikan penggunaannya sejak Rabu (6/3) kemarin. Namun tak lama diresmikan, APTB itu dihentikan ormas. Ormas tersebut mencegat armada di hari pertama operasional dan tidak diketahui motifnya.

"Kemarin itu siang hari baru saja diresmikan sudah dihadang. Hari ini sudah normal. Itu bukan masyarakat transportasi seperti sopir angkot, (tapi) ada ormas di situ yang tidak membolehkan dan menghalang-halangi busnya. Nggak tahu ada kepentingan apa di belakang," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi disambut riuh ketika blusukan ke Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga di rumah susun (rusun) Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (7/3/2013). Seperti biasa, kedatangannya selalu disambut tepuk tangan dan riuh warga di lokasi.Dengan mengenakan batik coklat, mantan Wali Kota Surakarta itu tiba di Rusun Cakung Barat sekitar pukul 16.50 WIB. Ia juga membawa satu unit mobil Satpol PP yang memuat aneka bantuan, seperti sembako dan peralatan sekolah.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menilik kondisi beberapa unit rusun. Setelah itu, ia menyapa ratusan warga sekitar dan langsung disibukkan dengan pembagian bantuan.
Di rusun Cakung Barat ini, ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesai proses serah terima antara pemerintah Provinsi DKI dengan warga calon penghuni. Tampak juga di lokasi tersebut Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih sibuk membagikan bantuan untuk warga setempat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih Rahasiakan Jabatan yang Dilelang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih merahasiakan jabatan camat dan lurah.

Lelang jabatan ini dilakukan untuk mencari pemimpin yang inovatif dan mampu mengatasi masalah warga di wilayah mereka.

"Banyak sekali (jabatannya)," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu ketika ditanya wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan lembaga yang kredibel untuk penyelenggaraan lelang jabatan tersebut.

Lembaga inilah yang akan melakukan seleksi dan tahapan hingga akhirnya Jokowi serta wakilnya, Basuki Tjahja Purnama yang mewawancarai sang calon.

Pemprov juga belum menetapkan kapan lelang itu akan digelar. Walaupun, lanjutnya, sudah banyak bakal calon yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanya-tanya juga," kata dia.

 Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Persilakan PNS Luar Jakarta Ikut Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk ikut dalam lelang jabatan lurah dan camat di Jakarta.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta Kamis (7/3/2013).

Kendati, Jokowi menjelaskan, hingga kini program lelang jabatan ini belum diputuskan kapan akan dijalankan. "Masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," ujar Jokowi.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah menyiapkan peraturan dan mekanisme pelaksanaan program ini.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," tuturnya.

Jokowi menambahkan, meski jadwal pelaksanaan lelang jabatan ini masih belum dipastikan, program ini sudah menarik perhatian para PNS. "Banyak sekali yang mau. Bahkan yang dari luar daerah ada yang nanyain juga," tutup Jokowi.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi: Lelang Jabatan Masih Tunggu Lembaga Kredibel

Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melelang jabatan lurah dan camat masih belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih mencari lembaga kredibel untuk memfasilitasi rencana ini.

"Ya ini (lelang jabatan) belum, masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Namun mantan Walikota Solo ini tidak menjelaskan lembaga kredibel yang dimaksud. Meskipun begitu, mekanisme dan aturan yang mendukung kebijakan ini telah ditangani Badan Kepegawaian Daerah.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD, tinggal jalan saja. Hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitulah," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan kebijakan ini telah mendapat respons cukup baik dari banyak pihak. Dia mencontohkan ada peminat yang datang dari luar Jakarta.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga ada," kata Jokowi.

Apakah peserta lelang nanti yang berasal dari luar provinsi DKI Jakarta bisa mengikuti juga? "Ya ndak apa-apa, silakan saja," tutupnya.

 Sumber :
news.detik.com

Jokowi persilakan warga luar DKI ikut lelang jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan lurah, camat, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi mengatakan program yang digadangnya itu masih dalam proses pematangan.

"Masih dalam proses, karena ini harus mengikutkan apa lembaga yang kredibel. Untuk itu tidak hanya kita saja," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3).

Jokowi mempersilakan orang dari luar DKI untuk mengikuti lelang jabatan. Namun, Jokowi menyatakan, orang itu harus mumpuni dan kredibel.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata dia.

Jokowi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi sistem tersebut.

Untuk peraturan dan mekanismenya, menurut Jokowi, saat ini telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini menambahkan, walau program tersebut belum ditentukan kapan pelaksanaannya, sudah banyak orang yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi akan Meriahkan Parade Ogoh-ogoh

Merayakan Hari Raya Nyepi pada Selasa (12/3/2013), DKI akan menyelenggarakan parade ogoh-ogoh yang juga akan dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Rencananya, parade ogoh-ogoh akan dilakukan pada Senin (11/3/2013) di Silang Monas, Jakarta Pusat.
"Parade ogoh-ogoh ini akan dilepas dan dihadiri oleh Pak Gubernur DKI Joko Widodo," kata Ketua Pelaksana Parade ogoh-ogoh I Putu Alit Ari Sudarsana di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sebanyak 16 ogoh-ogoh akan memeriahkan perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Cara 1935. Putu mengatakan, parade ogoh-ogoh kali ini lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan pada perayaan Nyepi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 14 ogoh-ogoh.
Selain ogoh-ogoh, parade itu juga akan diikuti oleh berbagai kesenian lainnya, seperti barongsai, ondel-ondel, tanjidor, marawis, serta reog Ponorogo. Pelepasan parade ogoh-ogoh akan dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB.
Putu juga memastikan saat parade berlangsung tidak akan ada penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Iring-iringan ogoh-ogoh hanya menggunakan satu lajur, sehingga pengendara tetap dapat melintas di jalan tersebut. Selain parade, ogoh-ogoh ini juga dilombakan untuk memperebutkan piala Gubernur DKI Jakarta.
"Ini juga akan dilombakan karena pembuatannya yang juga menghabiskan banyak biaya sampai sekitar Rp 40 juta dan waktu hingga dua bulan," ujarnya.
Agar tidak menimbulkan kemacetan, parade ogoh-ogoh hanya akan melalui rute pendek, mengingat acara tersebut diselenggarakan pada hari kerja. Rute yang dilintasi parade ogoh-ogoh, yakni sisi Barat Silang Monas-Jalan Medan Merdeka Selatan kemudian masuk kembali ke Monas melalui pintu depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Hanya rute pendek saja yang dilalui, memutar di Jalan Medan Merdeka Selatan," kata Putu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih gantung pengambilalihan Perum PPD

Sampai saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo perihal pengambilalihan Perum PPD.
Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah. Surat tersebut disampaikan pertengahan bulan lalu.
Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menuturkan, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belum membalas surat. Dengan begitu, pengambilalihan PPD masih menggantung.
"Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ucap Pandu di Kementerian BUMN, Kamis (7/2).
Pandu mengatakan jika memang Jokowi ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut aset negara.
"Kalaupun dia hibah nantinya itu harus ke Kementerian Keuangan. Tapi sampai sekarang belum ada surat dari Pak Jokowi," tutupnya singkat.
Sebelumnya, Pandu menjelaskan, dalam surat pertama Jokowi hanya mengatakan untuk mengambil alih Perum PPD. Namun skema pengambilan tidak dijelaskan dalam surat tersebut. Dia mempertanyakan skemanya apakah dengan hibah atau akuisisi.
"Kalau DKI mau due dilligence kita akan lakukan, dalam suratnya tidak ada hibah, pengambilalihan aja," ucap Pandu beberapa waktu lalu.

Sumber :
merdeka.com 

Jokowi kemungkinan tak hadiri rapat tanggapan RPJMD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), nampaknya tidak akan hadir dalam rapat tanggapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Informasi diperoleh dari Dian, petugas umum yang bertugas bagian absensi DRPD. Menurutnya, Gubernur Jokowi tidak akan menghadiri rapat hari ini. Saat di mintai keterangan lebih lanjut, Dian tidak dapat memastikan alasan ketidakhadiran Jokowi.
"Konfirmasi terakhir pak Jokowi tidak akan hadir," kata Dian, Petugas Umum DPRD, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sidang paripurna terkait tanggapan beberapa fraksi di DPRD Jakarta rencananya memang akan di hadiri Gubernur Jokowi. Namun terkait pembatalan Jokowi, pihak Pemprov DKI belum jelas siapa yang menggantikan, apakah tetap Jokowi, atau di gantikan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.