Resep Jokowi Rebut Simpati Saat Kampanye

Calon Presiden RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengatakan partainya melakukan pendekatan kampanye yang berbeda untuk memenangkan pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Menurut dia, metode kampanye pengumpulan massa tidak menjadi prioritas partai.
"Meski masih ada satu-dua kampanye dengan pengumpulan massa, masak kami masih kampanye seperti itu. Jadi macet dan merugikan orang lain. Kami ingin beda, ada diferensiasi," katanya di sela-sela blusukan di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Rhoma Buka Peluang Berpasangan dengan Jokowi

Kandidat calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa Rhoma Irama mengaku siap berpasangan dengan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), belum jelas posisi yang diinginkan mengingat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menetapkan sebagai harga mati bahwa Rhoma Irama untuk posisi presiden bukan sebagai cawapres. Harga mati untuk capres besutan PKB juga diberlakukan ketiga kandidatnya, yaitu Rhoma Irama, Jusuf Kalla dan Mahfud MD.

Ahok Tak Tahu Apa-apa Tentang Perjanjian Batu Tulis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang juga merupakan politisi Partai Gerindra mengaku tidak mengerti soal Perjanjian Batu Tulis yang disepakati oleh partainya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 2009. "Aku enggak begitu ngertilah Perjanjian Batu Tulis," katanya, Selasa (18/3/2014).

Sok Pede. Ical Minta Jokowi Jadi Wakilnya

Calon Presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai tidak pantas menyebut Joko Widodo bisa dijadikan wakilnya. Sebab, secara popularitas dan elektabilitas capres dari PDI Perjuangan itu jauh di atas Ical.
"Sudah tidak mungkin, kurang ngaca. Ical lagi ngelawak," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens, Selasa (18/3/2014) malam.

Jadi Capres, Jokowi Rajai Percakapan di Twitter

Pencalonan Jokowi sebagai presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat sambutan positif. Hal itu terlihat dari percakapan seputar Jokowi di dunia maya yang mengalami lonjakan drastis ketimbang sebelum pengumuman tersebut. “”Dalam waktu singkat, pengumuman itu menimbulkan kegaduhan di media sosial, khususnya Twitter,” ujar Jose Rizal, pendiri PoliticaWave, melalui keterangan resminya, Selasa (18/3/2014).
PoliticaWave merupakan lembaga riset yang memantau percakapan yang terjadi di media sosial berkaitan dengan berbagai isu politik nasional maupun regional.

Ini Alasan Mega tak Bacakan Langsung Mandat Pencapresan Jokowi

Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri telah menggunakan haknya dalam menentukan calon presiden (capres) PDIP. Sebagaimana diketahui pada 14 Maret 2014, Megawati telah memandatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDIP.
Mandat terhadap Jokowi sendiri tidak disampaikan langsung oleh Megawati melainkan melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Puan Maharani. Kenapa begitu? "Mega ingin memunculkan tokoh-tokoh muda ke kancah nasional. Keputusan yang Mega ambil tidak selalu mesti dia yang sampaikan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, AP Batubara kepada ROL di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Puan: PDIP Bertekad Menangkan Pileg dan Jokowi

Salah satu juru kampanye nasional PDIP, Puan Maharani, meminta seluruh kader di Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara bekerja keras.
“Sekarang PDIP sudah punya capres yakni Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta). Sudah saatnya PDIP memenangkan pilres nanti," ujarnya dalam orasi di hadapan ribuan kader, di lapangan pacuan kuda, Siborongborong, Selasa (18/3/2014).
Puan didampingi pengurus DPP PDIP di antaranya, Sukur Nababan, Trimedya Panjaitan, Jumiran Girsang, Ketua DPD PDIP Sumut Panda Nababan dan Bupati Taput terpilih Nikson Nababan.

Ini Kriteria Cawapres Versi Jokowi

Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo, rupanya memiliki kriteria tersendiri untuk calon wakil presidennya. Bagi Jokowi, syarat terpenting yang harus dimiliki pendampingnya nanti yaitu harus menguasai medan makro.
"Yang penting itu menguasai medan makro. Ya makro politik, makro geopolitik, makro ekonomi. Hal-hal seperti itu," kata dia di depan pagar Balai Kota, Selasa (18/3/2014).
Menurut Jokowi, internal partai saat ini masih mengkaji kriteria apa saja yang diinginkan PDIP untuk seorang cawapres.

Surva-surve Indikator: Apapun Simulasinya, Sudah "Takdir" Jokowi Harus Kalahkan Prabowo

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa nama calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mendapat dukungan terbesar jika pemilihan presiden dilakukan saat ini.

Survei ini dilakukan pada 2.050 responden di seluruh Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka dalam kurun waktu 18 Januari-2 Februari 2014. Margin of error survei ini sekitar 2,4 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Dalam jawaban spontan atau sukarela, dukungan terhadap Jokowi 22,4 persen. Kemudian Prabowo 12 persen, Wiranto 5,9 persen, Aburizal Bakrie 4,9 persen, dan nama lainnya kurang dari 3 persen," ujar Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Kenapa Jokowi dan PDIP Pilih Kampanye Lewat Cara Mengunjungi Situs Bersejarah?

Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perbedaan kampanye yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan partai politik lainnya, yaitu melakukan kunjungan ke beberapa situs sejarah dan budaya Indonesia.
"Semuanya kalau itu diikuti menjadi sebuah pembelajaran yang kita ini sering lupa. Bahwa negara ini adalah negara besar. Mempunyai jejak-jejak sejarah yang jelas dan itu diperjuangkan, perjuangkan, bukan didapatkan dengan enak," kata Jokowi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014).

Dibilang "Presiden Boneka", ini bantahan Jokowi

Kandidat Calon presiden (kancapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) menilai masyarakat saat ini sudah pandai memilih, sehingga kampanye dengan cara saling menjelekkan tidak akan efektif.
"Masyarakat tidak bodoh. Mereka sudah pintar, sudah bisa memilah-milah," kata Jokowi usai makan di daerah Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014).

Dituding Ingkar Janji, Ini Kata Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaklumi apabila muncul pro kontra atas pendeklarasian dirinya menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, pro kontra tersebut sudah biasa terjadi di ranah politik.
"Ini kan demokrasi, bolehlah, mendukung silakan, tidak mendukung silakan," ujar Jokowi di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014).
Jokowi enggan menanggapi banyaknya pernyataan para politisi yang menuding bahwa dia ingkar terhadap janjinya untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun.

Surva-surve Indikator: Banjir Lebih Parah Saat Dipimpin Jokowi, Tapi 55,4% Warga Cukup Puas dengan Jokowi

Survei Nasional Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan kondisi banjir di Ibu Kota Jakarta lebih parah masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hasil survei dengan tema "Pro-kontra seputar pencalonan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dimata Pemilih" yang dipaparkan Direktur Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Selasa (18/3) di Jakarta, mencatat 6,0 persen responden menyatakan banjir Jakarta jauh lebih parah saat survei dilakukan 18 Januari-2 Februari 2014 dibanding tahun sebelumnya.

Abraham Samad Maju Pilpres Lemahkan KPK

Keberadaan Abraham Samad dalam bursa pemilihan presiden hanya merupakan perlawanan terhadap popularitas Jokowi yang diwacanakan berpaketan dengan Jusuf Kalla. Hal itu terungkap dalam forum Dosen Tribun, Selasa (18/3/2014). Forum dosen yang terdiri dari seluruh perguruan tinggi di Makassar itu juga beranggapan bahwa Ketua KPK, Abraham Samad layaknya hanya memimpin KPK saja dan tidak maju di Pilpres.
"Abraham di Pilpres bisa jadi modus baru melemahkan KPK. Jangan sampai itu modus para koruptor karena inti KPK ada pada Abraham," kata Dosen UIN Makassar Qasim Mathar.

Jokowi Emoh Tanggapi Gugatan Jakarta Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) emoh menanggapi gugatan yang dilayangkan anak buah Prabowo yang tergabung dalam tim advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pencapresannya. Jokowi, begitu sang gubernur disapa, lagi-lagi mengatasnamakan demokrasi terhadap pihak yang menentangnya maju sebagai calon presiden dari partai pengusungnya, PDI Perjuangan.

Jokowi: Pendidikan Tidak Hanya Sekolah Gratis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendidikan di Indonesia, khususnya sekolah tidak bisa hanya sebatas gratis biaya sekolah saja. Menurut dia, 20 persen anggaran negara itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah siswa.
"Seperti seragam, sepatu, tas, buku," kata Jokowi, begitu sang gubernur biasa disapa, Selasa (18/3/2014). "Hal-hal seperti itu yang tidak dilihat di lapangan, kelihatannya seperti tidak memahami dunia pendidikan."
Jokowi mengatakan dengan datangnya dia ke SMP 223, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan juga mengunjungi SDN Gedong 05 Jakarta Timur, untuk mengecek sejauh mana penerapan Kartu Jakarta Pintar.

Komarudin: Jokowi Jadi Gubernur Lain Tak Etis, Kalau Presiden Dibenarkan Etika

Tudingan pihak-pihak yang menganggap tindakan Joko Widodo (Jokowi) yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) merupakan tindakan yang tidak beretika, adalah tidak tepat.
"Kalau Jokowi pindah jabatan jadi gubernur wilayah lain, itu tidak etis. Tapi kalau dengan dia menjadi presiden, dan membuat Jakarta jadi lebih baik, maka dari segi etika itu dibenarkan," kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Rano Karno: Kalau Cinta Jokowi, ya Harus Dukung

Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyatakan dukungannya terkait pencapresan Jokowi. Sebagai kader partai, dia mendukung kebijakan PDI-P mencalonkan Jokowi.
"Keputusan ketua umum mencapreskan Jokowi, kita dukung. Sebagai kader partai, kita harus mendukung itu," kata Rano Karno di Gedung Kanwil Ditjen Pajak Banten, Serang, Selasa (18/3/2014).

Relawan Jokowi di Batam Lesehan Relakan Rumah dan Kios Jadi Posko

Hanya berawal dari besarnya tekad orang per orang, Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (BaraJP) Kota Batam kini benar-benar berwujud. Tidak kurang dari sertusan orang yang mengaku tergugah untuk perubahan, mereka akhirnya memantapkan tekadnya untuk bergabung dalam komunits tersebut.
Para relawan yang selama ini tergabung dalam komunitas BaraJP Kota Batam pada Selasa (18/3/2014) malam tadi berkumpul.

PAN: Jokowi Tak Mungkin Menang Satu Putaran

Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 dinilai tidak akan berlangsung satu putaran. Meskipun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden (capres).
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J. Rachbini dalam diskusi bertema "Nasib Jakarta, Pasca Jokowi", di Jakarta, Selasa (18/3/2014).
"Tampaknya pilpres tidak satu putaran. Walaupun PDI-P usung Jokowi, akan sulit menang satu putaran," kata Didik.

Idrus Marham Serang Jokowi Dengan Macet dan Banjir

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham ikut memberikan pidato politik sekitar 10 menit dalam kampanye terbuka di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014), sore. Kampanye terbuka menghadirkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias ARB.
Secara bersemangat, Idrus bertanya kepada ribuan simpatisan Golkar yang hadir dalam kampanye itu. Pertanyaan Idrus merujuk pada permasalahan klasik ibukota yang terus terjadi, antara lain soal banjir dan macet Jakarta.
"Apa Jakarta masih macet? Saya ulangi lagi. Apa masih macet?" tanya Idrus.
"Masih..." dijawab serempak beberapa simpatisan Golkar yang hadir.

Kalau Jokowi Jadi Presiden Bisa Sinergi dengan Ahok

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada pemilu tahun ini. Namun, pencalonan Jokowi itu menuai kritikan dan kecaman dari berbagai pihak.
Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, kecaman dan kritikan yang dilayangkan terhadap Jokowi merupakan penjegalan politik.

Polda Metro Beri Pengamanan Khusus Pada Keluarga Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya penambahan pasukan khusus yang diberikan kepolisian untuk keluarga yang ada di Jakarta dan Solo. Penambahan pasukan tersebut terkait dengan deklarasi Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.
"Ada pengamanan khusus. Setelah deklarasi," ujar Jokowi di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014).
Jokowi menegaskan, dirinya dan PDIP tidak meminta adanya pengamanan khusus.

Caleg Gerindra Nilai Jokowi Tak Berprestasi

Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra HM Tahir Mahmud mengatakan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) tak berprestasi selama ini.
"Jokowi baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai warga Jakarta saya merasa dia belum banyak berprestasi, baru dua tahun menjabat gubernur sekarang malah ingin jadi calon presiden," kata caleg dari daerah pemilihan Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri tersebut.

Aktivis 98 Dukung Jokowi Gantikan SBY

Sejumlah aktivis 98 menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi alias Joko Widodo menjadi calon presiden (capres) menggantikan posisi Presiden SBY yang akan berakhir masa kepemimpinannya tahun ini.
Mereka menilai Jokowi layak menjadi orang nomor satu di negara ini dan mereka pun siap menyukseskan Jokowi untuk mencapai kursi kepresidenan.
Aktivis yang pernah merontokan tirani Soeharto yang mendukung Jokowi ini tergabung dalam Generasi 98 (Gen 98).
"Republik ini harus dipimpin oleh figur yang mengusung cita-cita kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian. Dan Jokowi adalah jawabannya, " kata Ismed Matahari, perwakilan Generasi 98 dalam keterangan persnya, Selasa (18/3/2014).

Lagi, Ahok Minta Jokowi Jangan Mundur Jadi Gubernur

Dalam menghadapi pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) minta agar Jokowi jangan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Saya, sih minta jangan mundur, ya. Tapi Pak Jokowi nggak jawab juga. Ngapain mundur. Lebih baik tunggu dilantik jadi presiden dulu, baru mundur,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Dengan tidak mundurnya Jokowi sebagai Gubernur DKI, diyakini Ahok tidak akan membatasi ruang gerak Jokowi ketika mengkampanyekan visi misinya.

Kalau Jadi Presiden Jokowi Diminta Tetap Urus Jakarta

Perjalanan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta belum genap dua tahun. Kelak, jika terpilih sebagai presiden, Jokowi harus memberikan kompensasi tetap mengurus Jakarta dengan kewenangannya yang lebih luas.
Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menilai pencapresan Jokowi mendapat dukungan besar karena diharapkan membawa masalahat bersama bukan saja Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia.
"Persoalan itu jadi pekerjaan rumah Jokowi kalau terpilih sebagai presiden. Tapi, dia harus juga juga bertanggungjawab pada persoalan Jakarta. Dia harus memberi kompensasi untuk memperhatikan bangun Jakarta," ujar Yudi, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Inilah Surat Cacian AM Fatwa Sebelum Minta Posisi Cawapres untuk Hatta

PDI Perjuangan mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden 2014. Keputusan ini mendapat banyak dukungan. Tapi tidak sedikit yang mengkritik.
Kritikan itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN), AM Fatwa. Mantan Wakil Ketua MPR itu menilai, Jokowi belum layak memimpin Indonesia. Apalagi jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta belum berakhir sebagaimana janjinya akan menuntaskan masa jabatan selama lima tahun.

Setelah PAN Caci-maki Jokowi, Ujung-ujung Minta Cawapres

Majunya Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon presiden berimbas besar terhadap peta politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, kini membuka kemungkinan menjadikan ketua umumnya, Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden, bukan lagi calon presiden.
Belum dingin telinga mendengar caki-maki dua kader PAN, AM Fatwa dan Didik J Rachbini., tiba-tiba saja,
"Pak Hatta itu secara formal sudah didorong. Secara politik kan tidak harus presiden, kalau kita di bawah 10 persen, bisa saja jadi wakil presiden," ucap politikus PAN, Didik J Rachbini di Wisma Kodel, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).

AM Fatwa Minta Jokowi Dididik Etika Moral Berpolitik

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa, menyindir Gubernur Joko Widodo tidak memiliki etika politik dengan memutuskan maju sebagai calon presiden 2014.
"Saya menagih dan perlu dididik etika moral berpolitik (Jokowi) supaya masyarakat tidak menganggap Jokowi menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan. Itu harus dikritisi," kata Fatwa di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

PDI-P dan Jokowi Jangan Monopoli Semua Jabatan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jika berhasil memenangkan pemilu 2014 harus berkoalisi. Koalisi tersebut untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).
“PDI-P dan Jokowi (calon presiden yang diusung PDI-P, Joko Widodo) jangan monopoli semuanya, termasuk posisi cawapres (calon wakil presiden). Jangan karena partai dan figurnya besar, maka usung capres dan cawapres sendiri, haruslah berbagi,” kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa dalam diskusi bertema “Nasib Jakarta, Pasca Jokowi”, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Ada Kelompok yang Melindungi Popularitas Jokowi

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J. Rachbini mengaku sempat di "bully" di twitter oleh para pendukung fanatik Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, gara-gara kicauannya yang mengkritik kebijakan Jokowi.
Ditemui usai diskusi "Jakarta pascaJokowi" di Wisma Kodel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014), ia mengaku dituding macam-macam oleh para pendukung fanatik Jokowi. Bahkan ada yang menyebut Didik dendam dengan Jokowi karena pasangan Hidayat Nur Wahid - Didik kalah dari pasangan Jokowi - Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu.

AM Fatwa: Risma Lebih Baik ketimbang Jokowi

Mantan Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, menilai kinerja yang ditunjukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini lebih baik daripada Jokowi. Menurutnya, Jokowi hanya bekerja demi pencitraan semata.
"Risma lebih konkrit di lapangan dan dia tidak membangun citra. Jadi kerjaannya yang konkrit itu, menimbulkan citra bagi dia. Nah kalau Jokowi citra lebih dulu tapi orang mempertanyakan tindak lanjut citra itu," kata Fatwa di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Padahal, kata Fatwa, kota Surabaya jauh lebih besar daripada Jakarta yang dipimpin oleh Jokowi.

Jokowi Usulkan Kartu Jakarta Pintar Jadi Program Nasional

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah berpikir untuk menjadikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai program nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika mengunjungi SMPN 223 Jakarta dan SDN 05 Pagi Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Saya kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen. Bisa dilakukan karena apa, kita lihat baik di SMP dan SD sangat dibutuhkan sekali," kata Jokowi di lokasi, Selasa (18/3/2014).

Jokowi Peluk dan Cium Siswa Penyandang Disabilitas

Usai memantau Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMPN 223 Pasar Rebo, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghampiri dua siswa penyandang disabilitas di sekolah tersebut. Tak hanya menghampiri, Jokowi juga mencium dan memeluk siswa tersebut.
Siswa tersebut mengalami kelainan down syndrome dan kekurangan fisik lainnya. Setelah memeluk, Jokowi memberikan nasihat untuk selalu rajin belajar agar mampu meraih cita-cita yang ingin dicapai.
Kepada siswa, Jokowi juga bercerita dia selalu belajar setiap malam. "Saya dulu itu belajar sampai malam. Sekarang paling satu, dua jam. Habis itu kalian nonton YKS ya?" ujar Jokowi disambut tawa di lokasi, Selasa (18/3/2014).

Pengamat: Pencapresan Jokowi Memperjelas Kutub Politik

Pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden lewat mandat yang diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, membuat ketegangan baru, dan memiliki efek positif, sekaligus negatif.
Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menilai, ketegangan politik mungkin tak bakal seramai ini ketika Jokowi dicapreskan pascapemilu legislatif 9 April 2014. Tapi, karena disahkan lebih awal sebelum pileg, durasi ketegangan lebih terasa.
"Setelah Jokowi dicalonkan, memang memunculkan kutub-kutub, dan pembentukan poros-poros koalisi mulai menemukan tracknya. Dan itu memberi efek positif dan negatif," ungkap Yudi kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Pengamat: Jokowi Berpeluang Dipasangkan Pramono Edhie

Teka-teki siapa pendamping Gubernur DKI Jakarta Jokowi alias Joko Widodo sebagai calon presiden masih menuai tanda tanya. Banyak yang menduga apakah Jokowi bakal dipasangkan sosok dari sipil juga atau malah pilihannya dari militer.
Pengamat politik senior Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo, menuturkan Jokowi adalah figur yang memiliki daya magnet yang luar biasa, apabila dipasangkan dengan tokoh manapun maupun pasangan sipil-militer akan tetap menjadi unggul bila dibandingkan capres lainnya.

Program Jokowi Pimpin Jakarta Dinilai Banyak Pencitraan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa pernah menjadi pendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, Fatwa ingin mencari figur yang tepat meneruskan karya Ali Sadikin. Seperti diketahui, Ali merupakan gubernur yang berjasa mengembangkan Jakarta sebagai kota metropolitan pada 1966-1977.
“Dulu waktu saya dukung Jokowi pada pilkada (pemilihan kepala daerah) 2012 banyak yang kaget. Waktu itu saya bersama Sutiyoso (mantan Gubernur DKI) cari sosok yang bisa bangun karya-karya Ali Sadikin. Tiba-tiba muncul Jokowi,” kata Fatwa dalam diskusi bertema “Nasib Jakarta, Pasca Jokowi”, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Soal Monorel, Jokowi Masih Kaji Dua Aspek PT JM

Nasib kelanjutan pembangunan transportasi berbasis light rel transit (LRT), monorel masih berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi masih mengkaji dua aspek yang selama ini dinilai belum dimiliki oleh PT Jakarta Monorel (JM) selaku investor dan pengembang mega proyek tersebut.
Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh mengatakan soal kelanjutan monorel, Gubernur DKI masih melihat dua hal yang belum terjawab dari pihak PT JM. Dua aspek itu adalah realistis dan suistanable.
“Soal monorel, Gubernur masih melihat dua hal, yaitu realistis dan suistanability dari PT JM. Jangan sampai nanti pembangunan monorel berhenti begitu saja di tengah-tengah. Atau sesudah berjalan, tiba-tiba berhenti beroperasi dalam waktu lima tahun saja,” kata Hasan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Ada Apa di Balik Peristiwa Marunda Soal Pengumuman Jokowi Dapat Mandat Mencapres?

Pengumuman deklarasi mandat dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai masih menyisakan tanda tanya.
Pengamat dan Pakar Politik dari Universitas Paramadhina, Hendri Satrio mengatakan peristiwa itu merupakan momen penting yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tetapi, jelas Hendri, Megawati justru tidak menghadirkan Jokowi sebagai tokoh pentingnya saat mengumumkan.
Diketahui, kata Hendri, Megawati justru didampingi Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Di hari yang sama di rumah si Pitung, Jokowi secara sendiri mengumumkan sudah mendapat mandat dari Megawati untuk menjadi Capres dari PDIP. 

Surva-surve Indikator: Ini Alasan Jokowi Layak Jadi Calon Presiden

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden 2014. Nama Jokowi diyakini dapat menarik kelompok pemilih sukarela yang belum menentukan pilihannya
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Selasa (18/3/2014), sebanyak 22,4 persen pemilih sukarela akan memberikan suaranya kepada Jokowi. Disusul Prabowo Subianto 12 persen, Wiranto 5,9 persen, dan Aburizal Bakrie 4,9 persen.
"Sebanyak 43,4 persen pemilih belum menentukan pilihannya," ujar Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta.

Di SMP 233, Jokowi Diminta Tidak Nyapres

Putri Anggraeni, siswi SMP Negeri 223 Pasar Rebo, Jakarta Timur, tiba-tiba menghampiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di tengah kerumunan siswa yang ingin bersalaman dengan mantan wali kota Solo itu. Saat itu, Jokowi tengah memantau penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMP tersebut.
Putri menyampaikan aspirasinya agar Jokowi tidak maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun ini.

Jokowi Urus Ciliwung Saja Tidak Bisa, Apalagi 17 Ribu Pulau

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Namun, majunya pria yang akrab disapa Jokowi ini masih menyisakan sejumlah PR besar untuk Jakarta.
"Berkali-kali survei yang kita lakukan, tiga kali, enam kali, sepuluh kali yang ketemu selalu masalah ini, macet, banjir, ekonomi atau pengangguran," ungkap peneliti Pusat Data Bersatu Didik J Rachbini di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Adolf Hitler Ngamuk karena Jokowi Jadi Nyapres

Pemimpin Partai Nazi Jerman yang terkenal bengis, Adolf Hitler, ternyata ikut ngamuk saat mengetahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden.
Namun, amukannya tersebut hanyalah bentuk parodi yang dibuat oleh seseorang dari film tentang Hitller yang berjudul "Downfall".

Berkunjung ke RSUD Pasar Rebo, Jokowi Didukung Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan sebagai presiden oleh seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Dukungan tersebut berawal dari keluhan seorang pasien yang bernama Asih (54). Ia mengeluh lantaran proses pengambilan obat dengan BPJS terlalu lama ketimbang menggunakan KJS.
"Pak, saya ambil obat Jantung mesti sebulan tiga kali bolak balik pak? Kok bisa pak?," kata Asih bertanya kepada Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini.

Ada Faktor Tuhan dalam Popularitas Jokowi

Didik J Rachbini pernah mendampingi mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid, bersaing melawan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Namun masangan Didik dan Hidayat kalah di putaran pertama.
Didik mengaku mendapat pelajaran penting dari persaingannya melawan Jokowi. "Sulit untuk menandingi popularitas Jokowi. Ada faktor Tuhan," katanya usai diskusi "Jakarta pascaJokowi" di wisma Kodel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).

Didik J Rachbini: Jokowi Gagal Total

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat mandat sebagai calon presiden (capres) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Peluang Jokowi terpilih sebagai presiden dinilai cukup besar.
Tetapi Jokowi mendapat kritik terkait pencapresan tersebut. Kompetensi Jokowi dalam memimpin Ibu Kota diragukan.
“Pemerintah daerah DKI di bawah pimpinan Jokowi tidak berhasil,” kata kader PAN Didik J Rachbini dalam diskusi bertema “Nasib Jakarta, Pasca Jokowi”, di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Warga Pademangan Anggap Pencapresan Jokowi Lucu dan Ingkar Janji

Warga Pademangan Timur, Jakarta Utara menganggap bahwa pencapresan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah hal yang lucu dan ingkar janji. Mereka kecewa dan tetap menuntut Jokowi untuk konsisten merealisasikan janji-janjinya dalam membereskan Jakarta selama lima tahun ke depan.
Caroline (31), warga Pademangan Timur, berharap agar Jokowi tidak mencalonkan diri menjadi presiden. Menurutnya, Jokowi harus memenuhi janjinya dulu untuk membenahi Jakarta hingga habis masa jabatannya sebagai gubernur.

Surva-surve Indikator: 69% Warga DKI Dukung Jokowi Nyapres

Joko Widodo (Jokowi) resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2014. Pencapresan Jokowi menuai kontroversi seputar etis tidaknya dia maju dalam pemilihan presiden, sebab Jokowi baru menjabat kursi Gubernur DKI Jakarta selama 1,5 tahun.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (18/3/2014), menunjukkan ada 69 persen warga DKI Jakarta yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Sementara di tingkat nasional, ada 76 persen warga yang mendukung pencapresan Jokowi.

Mahasiswa HMI Desak KPK Periksa Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius mengusut kasus proyek pengadaan Bus Transjakarta. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Raya mendesak KPK segera mengambil langkah kongkret dengan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Kami meminta KPK segera memeriksa Jokowi dan kroni-kroninya. Tapi kenapa sampai saat ini KPK belum juga memanggil dan memeriksa Jokowi," kata kordinator aksi Raden Hidayatullah di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).

Bank Dunia Anggap Pencapresan Jokowi Beri Kepastian Investor

Bank Dunia sepakat dengan asumsi bahwa kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penguatan Rupiah akhir pekan lalu didorong berita kesediaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop melihat, kabar itu mengakhiri spekulasi yang sejak lama jadi kasak-kusuk.
"Reaksi pasar dapat diinterpretasikan sebagai akhir dari ketidakpastian selama ini. Kita tahu, investor sudah lama penasaran, apakah Jokowi akan dinominasikan sebagai calon presiden. Ketika kabar itu muncul, respon mereka positif," saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/3/2014).