Tolak Lelang Jabatan, Lurah Warakas Gugat Jokowi ke MK

Lurah Warakas Mulyadi berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menanggapi santai rencana Mulyadi itu, karena program tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).
"Tanya kemenPAN lah, itu kan aturan regulasinya sudah ada, di sini sudah ada kok ditanyakan lagi," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Politisi PDIP ini mengaku aturan mengenai persyaratan sistem itu telah menjadi aturan Pemprov DKI. "Aturan seperti itu yang mengatur kan kita. Tapi kan di top manajemennya kan, gampang. Itu perkara-perkara kecil. Artinya, biasa dalam sebuah perubahan atau perombakan besar seperti ini pasti ada yang tenang ada yang tidak," jelasnya.
Jokowi menilai jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes.
Sebelumnya, Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia bahkan menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.
Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nantinya dia dan PNS yang lain berniat mengadukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber :
merdeka.com

SPN: Jokowi Tak Bisa DIpercaya

SPN (Serikat Pekerja Nasional) menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menjadi alasan mereka melakukan upaya hukum atas dikabulkannya permohonan penundaan pelaksaan UMP 2013 sejumlah perusahaan.
"Yang lalu juga sudah digugat, sekarang ini babak dua. Terus bergulir kekhawatiran kitam bahwa awalnya berpihak ke buruh, tapi kali ini kami sudah hilang kepercayaan ke Jokowi. Maka kita lakukan upaya hukum," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta Timur, Cakung, (29/4/2013)
Bahrain mengatakan kehawatiran ini semakin berlanjut karena saat ini sudah ada 15 SK penangguhan UMP buruh perusahaan yang baru dikeluarkan dari 68 yang diputuskan. Ditambahkan oleh Ramidi ketua DPD SPN, ia menilai adanya intervensi dari pihak luar dalam proses verifikasi perusahaan untuk penangguhan UMP.
"Perlu diketahui sebenarnya tim verifikasi merekomendasi untuk ditolak karena tim verikasi terdapat perwakilan buruh, tetapi saat verifikasi kami menilai ada Indikasi intervensi asing oleh ketenaga kerjaan Korea garmen asosiasi," kata Ramidi.
Ramidi mengatakan dalam proses verifikasi perusahaaan ada upaya sistematis oleh perusahaan untuk membuat upah buruh rendah.
"Intervensi mengakibatkan kita tidak dilibatkan dalam verifikasi perusahaaan, sehingga membuat upah buruh menjadi tetap rendah," tandasnya.

Sumber :
news.detik.com

Buruh Tuding Perusahaan Tipu Jokowi

Para buruh menilai proses penangguhan Upah Minimum Regional (UMP) pada tujuh perusahaan yang dikabulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo penuh rekayasa yang terstruktur, masif dan sistematis. Bahkan, sang gubernur dikatakan telah ditipu, baik oleh perusahan atau tim verifikasi tersebut.
Ramidi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) menjelaskan, setelah Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP pada November 2012 silam, banyak perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMP. Pemprov DKI pun membentuk tim verifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta demi memilih mana perusahaan yang layak ditangguhkan, mana yang tidak.
"Saat proses itu berjalan, perusahaan ini semua ditolak permohonan penangguhan UMP-nya. Tapi, muncul tim verifikasi lagi untuk menelaah kembali kenapa mereka bisa ditolak. Setelah itu ternyata dikabulkan permohonannya, ada apa ini?" ujar Ramidi setelah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin (29/4/2013) siang.
Selain itu, kata Ramidi, ada indikasi kecurangan waktu dan kecurangan persyaratan administrasi dalam penerbitan penangguhan pelaksanaan UMP di tujuh perusahaan tergugat. Seharusnya pengajuan penangguhan upah sudah ditutup 10 hari sebelum pelaksanaan. Nyatanya, hingga menjelang Maret, pengajuan penangguhan UMP masih terbuka lebar oleh Disnaker DKI.
Ramidi melanjutkan, atas dasar itulah para buruh menduga ada bentuk manipulasi sistematis yang dibuat oleh pihak perusahaan dan tim verifikasi agar sejumlah perusahaan tetap memberlakukan upah yang di bawah standar pada para buruh.
Sementara Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yakin pihaknya tak salah alamat dalam melayangkan gugatan terhadap gubernur. Menurutnya, ada dua syarat penangguhan penetapan UMP bisa dikabulkan, pertama perusahan harus merugi dua tahun berturut-turut. Kedua, harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan buruhnya masing-masing.
Seharusnya, lanjut Bahrain, Jokowi selaku pimpinan tertinggi melakukan kroscek kembali terhadap perusahaan yang memohon agar penetapan UMP kepada buruh ditangguhkan. "Gubernur kan tahunya langsung nandatangani saja. Dia tidak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Artinya, apa yang diserahkan ke Jokowi, itu yang dimanipulasi," ujar Bahrain.
Bahrain melanjutkan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur telah melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
Atas dasar itulah, buruh di delapan perusahaan yang tergabung dalam KOGA (Korean Garment Association) tersebut menggugat Joko Widodo mellaui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut membatalkan keputusannya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

UMP 2013 Ditangguhkan, Buruh: Jokowi Tak Tahu Kondisi di Lapangan

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai Gubernur Joko Widodo tidak tahu kondiri di lapangan sehingga mengabulkan permohonan penangguhan UMP 2013 yang diajukan beberapa perusahaan. Para buruh mengaku mendapatkan intimidasi dari pengusaha yang bersangkutan untuk melengkapi berkas permohonan penangguhan UMP 2013.
"Gubernur tidak tahu di lapangan seperti apa. Buruh dipaksa menandatangin sebagai syarat penangguhan," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan penangguhan UMP Jokowi jilid dua, di PTUN Jakarta Timur, Cakung, Senin (29/4/2013).
Bahrain mengatakan ada intimidasi yang dirasakan buruh atau serikat pekerja di lapangan, mereka diancam akan di PHK kalau tidak tanda tangan.
"Selain itu mengenai audit, kita khawatirkan perusahaan harus alami kerugian dalam 2 tahun, tapi kenyataanya penambahan aset terus menerus. Artinya Apa yg diserahkan ke Jokowi, ada yang memanipulasi terhadap data-data itu,"kata Bahrain.
Bahrain beralasan pihaknya hanya menggugat pelaku pengesahan SK penangguhan UMP dikarenakan hanya Gubernur DKI Jakarta yang menandatangi SK tersebut. Menurut dia sudah seharusnya Gubernur harus melaksankan UMP.
"Kita berharap dilaksanakan apa yang jadi UMP. Ada anggaran yang dibatasi. Kalau ini ditangguhkan Tidak berjalan upah minimum," tuturnya.
Ditambahkan oleh Ramidi Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) pihaknya telah mempertanyakan adanya SK penangguhan UMP, namun pihaknya hanya mendapat penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan bukan oleh gubernur selaku pengesah SK tersebut.
"Ada jawaban dari dinas tidak sepantasnya ini tetapi Gub tdk menjawab. Sk gub bunyi seperti begitu Dipemanaker tidak ada syarat minimal, tetapi indikasi pemerintah provinsi mengkebiri serikat pekerja. Serikat pekerja diabaikan," kata Ramidi.

Sumber :
news.detik.com

Kolaborasi YLBHI - Buruh Hantam Jokowi

Setelah digugat buruh dari delapan perusahaan atas pengabulan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) pada 22 April 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat atas perkara yang sama, Senin (29/4/2013). Kali ini gugatan datang dari buruh di tujuh perusahaan garmen.
Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, para buruh penggugat Jokowi itu berasal dari tujuh perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Perusahaan itu adalah PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Good Guys Indonesia, PT Misung Indonesia, PT Myusung Indonesia, PT Kyungseuyng Trading Indonesia, PT Star Camtex, dan PT Yeon Heung Mega Sari.
Sama seperti buruh di delapan perusahaan sebelumnya, para buruh kali ini menggugat Jokowi karena Jokowi mengabulkan permohonan tujuh perusahaan tersebut untuk menangguhkan UMP buruh sebesar Rp 2,2 juta. Buruh menilai proses penangguhan UMP tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi yang sistematis.
"Pertama, buruh diintimidasi, diancam, jika tak menandatangani, buruh akan di-PHK. Kedua, perusahaan harus merugi dua tahun bertuturut-turut, tapi ini perusahaan ekspansi terus, tak merugi sama sekali," ujar Bahrain seusai melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin siang.
Bahrain mengatakan, poin-poin itu menunjukkan bahwa Jokowi melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
"Terjadi kecurangan dalam proses penangguhan karena adanya kelalaian Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang dengan begitu saja memercayai informasi dari Disnakertrans tanpa check dan recheck terlebih dahulu," kata Bahrain.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Ramidi menyebutkan, pihaknya tidak turut bergabung dalam gugatan pertama. Hal itu dikarenakan kedua gugatan itu didasarkan pada surat keputusan (SK) yang berbeda dari Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan SK pengabulan penangguhan UMP untuk delapan perusahaan sebelumnya pada Maret 2013, sedangkan SK untuk tujuh perusahaan keluar pada 5 April 2013.
"Jadi bukan hal yang prinsipil. Ini hanya masalah teknis. Kami mensinyalir jika ada perusahaan lain yang ditanggungkan UMP-nya, buruh-buruhnya pasti juga akan menggugat," kata Ramidi.

Sumber :
megappolitan.kompas.com

Jokowi: Audit berlangsung, flyover Casablanca jalan terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang akan terus berjalan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sudah mulai berjalan. Hasil audit nanti keluar sekira 20 Mei. Tapi ini kerjain terus, itu rekomendasi dari BPK," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi beserta Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta BPK untuk mengaudit dana proyek tersebut. Ahok mencurigai terjadi wanprestasi pada pengerjaan proyek tersebut karena anggaran Rp 840 miliar yang digelontorkan tak sejalan dengan penyelesaiannya.
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, PT Istaka Karya (Persero) siap diaudit ulang guna mengetahui sisa pembayaran dan kekurangan proyek pembangunan Jalan Casablanca agar dapat segera di kucurkan.
Dahlan mengklaim, tidak ada indikasi main-main yang dilakukan oleh Istaka Karya dalam pelaksanaan pembangunan proyek Jalan Casablanca.

Jokowi Pusing Kerja DPRD Lambat

Entah sudah berapa kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tentang sulitnya memimpin Jakarta. Saat ingin melangkah cepat membenahi Jakarta, ia sering merasa terhambat dengan rumitnya birokrasi dan regulasi yang ada.
Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya. Mulai dari pembahasan dan pengesahan APBD, dan perumusan serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.
Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana, dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel, dan giant sea wall.
Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan tentang apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan, dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.
"Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT)," kata Jokowi.
Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa dipenuhi cepat. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.
Ia mengambil sebuah contoh, terkait rencana pembangunan deep tunnel, atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.
"Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kan Setiap Orang Punya Cara Sendiri

Kebiasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan dengan waktu yang serba mendadak menuai kritik pedas. Meski begitu, Jokowi tetap percaya diri dengan gaya kerjanya, menyelesaikan masalah yang diawali dengan memetakan persoalan langsung dari akarnya.
Jokowi menyampaikan, dalam memimpin Jakarta, dirinya merasa lebih pas mengombinasikan pekerjaan di dalam ruang kerja dengan hasil tinjauan lapangan. Dua hal itu yang dianggapnya jitu dalam menyelesaikan kompleksitas masalah Ibu Kota.
"Saya kira keduanya diperlukan. Kalau mau tangkap keinginan masyarakat, ya, harus turun ke bawah, dengar suara rakyat. Kalau cuma rapat, bagaimana mau mengerti? Saya merasa sudah kebanyakan rapat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Pernyataan Jokowi itu dilontarkan sekaligus untuk menjawab kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Saat membuka seminar Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, hari ini, Gamawan mengeluarkan sindiran yang diduga kuat ditujukan untuk Jokowi.
Dalam sambutannnya di depan puluhan bupati dan wali kota, Gamawan mengatakan agar semua pejabat tidak terlalu sering blusukan. Kalaupun harus turun ke bawah, hal itu mesti teragenda sebelumnya supaya jelas dan tak mengganggu hal lain yang sifatnya lebih penting.
Menanggapi itu, Jokowi malah menyerang balik. Baginya, terlalu banyak di dalam ruang rapat juga tak akan membawa hasil lebih baik. Selebihnya, ada hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh wakil gubernur atau sekretaris daerah.
"Saya (rapat) seminggu sekali saja sudah kebanyakan. Kami desain strateginya saja, sisanya bisa dijalankan oleh wagub atau sekda. Kalau saya, sih, begitu. Setiap orang, kan, punya cara sendiri-sendiri," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tak Pusing Pelaksanaan ISG Dipindah ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada persoalan apabila Islamic Solidarity Games (ISG) Ke-III yang diikuti lebih dari 50 negara anggota organisasi negara-negara Islam (OKI). "Ya oke saja lah," ujar Joko Widodo Senin (29/4/2013).
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan, secara umum pelaksanaan ISG yang dipindah dari Riau ke Jakarta tidak ada persoalan yang merumitkan.
Sebab, menurutnya semua venue yang kemungkinan akan digunakan untuk menggelar ISG di Jakarta semuanya dalam keadaan siap.
"Venue-venue sudah siap semuanya dan ini hanya masalah pengorganisasian saja," kata Jokowi.
Namun Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk mendiskusikan kesiapan penyelenggaraan ISG di Jakarta.
"Tetapi saya tidak akan komentar banyak karena belum bertemu dengan Pak Menpora," kata Jokowi.

Jokowi: 3 Bulan Lagi Rumah Deret di Tanah Tinggi Rampung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mulai menggeber bedah kampung di Jakarta. Rumah deret percontohan di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ditargetkan kelar dalam tempo 3 bulan.
"3 Bulan (rumah deret di Tanah Tinggi rampung). Yang lainnya baru dimulai mungkin November," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, kampung deret di 38 lokasi lainnya masih dalam proses lelang dan persiapan administrasi.
"Kemudian setiap lokasi itu total 20.000 rumah di semuanya," ujar dia.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Belum Bisa Jual Jakarta

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka acar Jakarta Marketing Week. Di acara itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini mengungkapkan Jakarta belum layak menjadi kota yang dipasarkan ke negara-negara lain karena sejumlah masalah masih menumpuk.
"Makanya kita belum ingin gencar me-marketing-kan Jakarta, karena belum dibenahi dan mesti banyak yang diperbaiki. Tapi dengan Jakarta marketing week ini sangat penting, Pemprov DKI mendukung acara ini," ungkap Jokowi yang ditemui di pusat perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Dalam kesempatan terpisah, Jokowi yang sebelumnya menerima Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Hotel Bidakara menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III. ISG rencananya akan dilangsungkan pada 22 September-1 Oktober mendatang dan diikuti atlet dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"Siap-siap sajalah. Venue-venue siap semuanya. Ini hanya mengorganisasi saja. Tapi saya nggak akan komentar karena belum dapat dari Pak Menpora," ujar Jokowi di Bidakara.
Dana penyelenggaraan ISG III yang mencapai Rp 200 miliar akan dibiayai pemerintah pusat. Awalnya, kegiatan ini akan dilakukan di Riau. Tapi karena status Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal menjadi korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON), membuat pemerintah memutuskan pelaksanaan ISG III ke Jakarta.

Sumber :
merdeka.com

Ajaib: Jokowi Blusukan ke Mal

Kesempatan yang amat langka saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke pusat perbelanjaan modern, atau mal. Jika biasanya dia datang ke tempat padat, panas, dan semrawut, kini suasananya berbeda jauh. Kondisi di mal jelas lebih memikat ketimbang lokasi-lokasi yang sering menjadi tujuan Jokowi blusukan.
Siang hari ini, Senin (29/4/2013), Jokowi datang ke mal Kota Kasablanka. Kedatangannya ke tempat ini untuk membuka "Jakarta Marketing Week" sekaligus soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013. Hadir juga bersama Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama istri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budiman, artis Titi Kamal, dan lainnya.
Sesaat sebelum Jokowi membuka acara secara resmi, Wamenparekraf Sapta Nirwandar memberikan sambutannya. Di depan seluruh tamu undangan dan pengunjung mal, dia sedikit mengeluarkan canda mengapa dirinya ikut hadir dalam acara tersebut. Selain terkait dengan kejuaraan maraton internasional yang akan digelar Oktober tahun ini, sosok Jokowi adalah daya tarik lainnya, terlebih hari ini dia blusukan ke tempat yang jauh lebih "bersahabat".
"Pak Jokowi ini biasanya ke kampung kumuh, sekarang ke mal, makanya saya ikut, banyak yang manis-manis," kata Sapta saat memberikan sambutan dari atas panggung.
Mendengar itu, Jokowi, dan tamu undangan yang duduk di sofa di bawah panggung hanya senyum-senyum kecil.
Roy Suryo yang duduk di sebelah Jokowi juga ikut melempar senyum, sambil terus menggunakan gadget-nya. Selang beberapa saat kemudian, Jokowi secara resmi membuka "Jakarta Marketing Week" dan soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013 dengan menabuh gong. Dari situ, mantan Wali Kota Surakarta ini sempat meninjau stan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk sosialisasi aman berkendara. Setelah itu, Jokowi meninggalkan lokasi untuk kembali ke kantornya di Balaikota Jakarta.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Resmikan Jakarta Marketing Week & Jakarta Maraton 2013

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan Jakarta Marketing Week 2013. Ia sekaligus membuka pendaftaran dan sosialisasi acara Jakarta Maraton yang bakal digelar pada 27 Oktober mendatang.
Jokowi tiba di Mal Kota Casablanca, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 11.00 WIB.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tersebut ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, dan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini acara Jakarta Marketing Week 2013 dengan ini saya resmikan dan juga Jakarta Maraton 2013 juga kita nyatakan dibuka," ujar Jokowi di atas panggung dan langsung memukul gong.
Tentang Jakarta Marketing Week 2013, Jokowi mengibaratkan Jakarta bagaikan sebuah produk. "Saya kira kota itu sama dengan sebuah produk, perlu di marketingi. Baik dalam education, promosi yang lain itu diperlukan. Tapi Jakarta memang banyak sekali produk yang masih perlu dibenahi dan disiapkan. Jakarta marketing week ini sangat penting sekali. Ini awal dari sebuah proses, dan Pempov DKI sangat mendukung," papar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Terima Anugerah Pangripta Nusantara 2013

Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat Terbaik II Anugerah Pangripta Nusantara Pratama tingkat Provinsi dalam kelompok B. Penghargaan itu diterima oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menghadiri acara penganugerahan Pangripta Nusantara tahun 2013 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 di Hotel Bidakara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 10.00 WIB.
Ia mengenakan batik cokelat. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Dinasrysah Tuo.
Posisi Pemprov DKI dalam hal ini berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi terbaik I. Sedangkan posisi terbaik III ditempati oleh Provinsi Bali.
Jokowi menegaskan pentingnya mengikutsertakan peran masyarakat dalam menyusun perencanaan.
"Apapun yang namanya perencanaan, itu nanti yang bagus kalau di planning lewat partisipasi masyarakat, dibangun dari bawah. Bottom up. Walau sudah ada perencanaan yang bagus, kalau saya tidak turun ya tidak bagus, tidak benar," ujar Jokowi.
Menurut dia, Pemprov DKI akan memperbaiki lagi kinerja dan mematangkan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPKD) Pemprov DKI agar tahun depan bisa mengungguli provinsi yang lain.
"Ya semuanya diperbaikilah, perencanaan itu penting," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Memyoal Gugatan Buruh, Jokowi: Menang Kalah Biasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap menghadapi Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang penangguhan upah minimum provinsi (UMP). Bagi dia, menang atau kalah di persidangan hal biasa.
"Ya nggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Nggak apa-apa. Tetapi yang jelas, penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditanda tangan," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Jokowi siap menghadapi gugatan itu. "Wong namanya digugat bisa menang, bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa," ujar Jokowi.
Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bagaimana, Pak? "Ya kebijakan apapun nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi seperti itu wajar," jawab Jokowi.
SPN akan menggugat Jokowi ke PTUN atas keputusan persetujuan Jokowi mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.

Sumber :
news.detik.com

Linda Gumelar: Pak Jokowi, Jadikan Jakarta Child Friendly

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, berharap Gubernur Joko Widodo menjadikan Jakarta kota yang ramah dan layak untuk anak. Program child friendly city pernah Jokowi laksanakan saat memimpin Surakarta.
"Semoga dengan pindahnya Pak Jokowi ke sini (Jakarta), dapat membuat Jakarta menjadi kota layak anak," ujar Linda Gumelar di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Acara dihadiri oleh para istri anggota Polri. Turut hadir di antaranya adalah istri Wagub DKI Jakarta Ibu Veronica Tan, serta istri Wakapolri.
"Dulu pas Pak Jokowi pimpin Surakarta, membuat Surakarta menjadi kota layak anak. Tapi sekarang dia pindah ke Jakarta, justru saya harapkan agar Jakarta menjadi child friendly city," ungkapnya.
Linda mengungkapkan, keberhasilan Jokowi di Solo harus bisa diimplementasikan di Jakarta. Dia yakin bila Jakarta sukses menerapkan program tersebut, maka kota-kota lainnya akan mengikutinya.
"Sehingga apa yang terjadi di Jakarta pasti akan dicontoh. Ini yang kita harapkan pada Jokowi untuk menjadikan kota layak anak," terangnya.
Selain berharap pada Jokowi, Linda juga meminta kepada Polda Metro Jaya, untuk menyediakan unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) hingga tingkat Polsek. Selain itu, Linda menjelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap memberikan advokasi.
"Meneruskan aspirasi para pejuang anak, diharapkan UPPA bisa sampai polsek, Dan kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa memberikan advokasi. Semoga para ibu di sini bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya," harap Linda pada ibu-ibu Bhayangkari.
Program child friendly city diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2005 silam. Penerapannya berupa mempercepat realisasi konvensi hak-hak anak dalam strageti intervensi dan pembangunan.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siap Wawancara Lurah & Camat

Peserta lelang jabatan lurah dan camat juga akan menjalani tes wawancara. Mereka akan berhadapan langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di tahap akhir seleksi.
"Iya terakhir. Kalau dari 1.180 itu terseleksi dan tinggal tipis, baru saya lihat," kata Jokowi saat ditanya apakah peserta ada wawancara dengan Jokowi di tahap akhir. Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, lelang jabatan yang berlangsung sejak Sabtu 27 April itu tidak ada masalah. Proses seleksi tersebut juga dilakukan secara terbuka dan transparan.
"Nggak hadir biasa kan ada yang sakit atau mules-mules dulu sebelum tes. Ya biasa, nggak hadir biasa," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tak Gentar Hadapi Gugatan Buruh

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta masih belum memuaskan elemen buruh. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap digugat.
Sekadar diketahui, buruh mengajukan gugatan karena Jokowi terlalu cepat menyetujui penangguhan UMP yang diajukan para pengusaha.
"Ya enggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Enggak apa-apa, tapi yang jelas penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditandatangani," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Mantan wali kota Solo ini mengaku siap menerima apapun putusan pengadilan. Sebab, persoalan menggugat dan digugat sudah jadi asam garam buat Jokowi.
"Wong namanya digugat bisa menang bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa. Karena kebijakan apapun gak mungkin bisa membahagiakan semua orang, jadi seperti itu wajar," jelas Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi digugat oleh buruh karena mengabulkan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) kepada delapan perusahaan di DKI Jakarta. Delapan perusahaan tersebut di antaranya, PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Enterprise Indonesia, serta PT Winners Internasional.

Sumber :
merdeaka.com

Jokowi: Kebijakan Sulit Bahagiakan Semua Orang

Joko Widodo menyadari konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambilnya. Bagi Gubernur DKI Jakarta ini, pro dan kontra merupakan hal lumrah yang selalu lahir setelah satu kebijakan diputuskan.
Hal itu ia katakan menyangkut tuntutan para buruh atas penangguhan penetapan upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah perusahaan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku enggan mengambil pusing, dan memilih menghadapi gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Ya, kebijakan apapun enggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi (gugatan) seperti itu wajar," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Untuk diketahui, Majelis Pekerja Buruh Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Gubernur DKI Jakarta karena mengabulkan penangguhan UMP 2013, yang diajukan delapan perusahaan. Delapan perusahaan dimaksud adalah PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Interprises Indonesia, dan PT Winners International.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Maruli Tua Rajaguguk, yang mendampingi para buruh, mengatakan, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/ Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum disebutkan, penangguhan upah minimum provinsi (UMP) harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu, antara lain, ada persetujuan dari buruh, perusahaan benar-benar merugi, dan harus membuat laporan audit.
Namun hingga saat ini, tidak ada sikap transparan tentang laporan keuangan dari perusahaan. Menurut buruh, perusahaan juga tidak membuat laporan audit, padahal perusahaan diwajibkan mengaudit keuangannya.
Atas dasar itu, keputusan Jokowi yang mengabulkan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi dinilai cacat hukum. Maruli mensinyalir proses penangguhan upah yang diajukan delapan perusahaan itu juga penuh dengan rekayasa, manipulasi, bahkan intimidasi. Buruh dipaksa menandatangani surat persetujuan penangguhan.
Menanggapo itu, Jokowi menegaskan telah memberikan putusan penangguhan UMP di delapan perusahaan sesuai prosedur. Selain itu, ia juga mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan dan keuangan perusahaan terkait.
"Namanya digugat, menang kalah itu biasa. Tapi penangguhan telah sesuai prosedur, semua syarat sudah terpenuhi, masuk ke meja saya pasti ditandatangani," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.cm

Jokowi mulai bahas serius proyek deep tunnel

Seperti biasanya, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) selalu punya segudang agenda di awal pekan. Hari ini, beberapa kegiatan akan dia lakukan mulai pagi hingga sore hari.
Berdasarkan agenda yang didapat dari Humas Pemprov DKI Jakarta, pagi tadi Jokowi telah mengawali kegiatannya dengan mengadakan rapat gabungan bersama dewan guru serta murid SMA 6 dan SMA 70. Rapat itu membahas rencana kegiatan gabungan yang akan digelar dua sekolah itu secara bersama. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti dua sekolah yang kerap tawuran ini, bisa duduk bersama dan melakukan hal positif.
Setelah itu Jokowi akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadakan rapat rutin bersama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah. Siang hari ini, Jokowi akan memaparkan konsep pembangunan Deep Tunnel dan kelanjutan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau bendungan raksasa ke DPRD DKI.
Sore harinya, sebelum pulang bekerja Jokowi menerima tamu, pelawak kawakan Azis Gagap dan Nunung. Mereka akan syuting bersama untuk acara yang dibawakan dua pelawak itu. Ada empat lokasi syuting seperti di Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari, Kawasan Kota Tua.
Khusus dalam pemaparan Deep Tunnel dan bendungan raksasa, Jokowi akan menjelaskan tentang pembiayaan kedua proyek dan tujuan ke depannya.
"Kita hanya menjelaskan apa sih Giant Sea Wall, Deep Tunnel ke depannya seperti apa, pembiayaannya gimana," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Senin (29/4).
Secara garis besar, lanjut Jokowi, sistem pembiayaan kedua proyek ini akan menggunakan sistem investasi. Sehingga, tidak mengganggu keuangan APBD.
"Gampang, semua orang mau tunjuk jari untuk jadi investor di situ dan pola investasi di situ. Kita juga berusaha agar investornya dari nasional dulu," terangnya.
Namun, pembangunan tersebut akan berjalan atau tidak tergantung persetujuan DPRD. "Terserah nanti dari dewan. Kalau gak disetujui gimana, proyek triliunan seperti itu,"tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Agenda Jokowi Hari Ini

Menurut informasi Humas dan Protokoler Pemprov DKI, berikut agenda gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hari ini Senin (29/4/2013).
Pukul 07:30 WIB menerima perwakilan OSIS SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Kedua sekolah yang sering terlibat tawuran itu akan menggelar acara bersama.
Pukul 08.00 WIB, Jokowi akan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta. Disambung menghadiri acara Pemberian Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran.
Pukul 10:30 WIB dijadwalkan menghadiri acara Opening Jakarta Marketing Week sekaligus hadir dalam acara Soft Launching Jakarta Marathon 2013 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.
Pukul 12:00 WIB. Jokowi menghadiri diskusi rountable bersama Pimpinan DPRD terkait Deep Tunnel dan Giant Sea Wall di Balai Agung.
Pukul 14:00 WIB menerima Azis dan Nunung dalam program 'RAN (Rekreasi Azis Nunung)' di salah satu lapangan Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari atau Kawasan Kota Tua.