Ada Tangan Jokowi di Balik Proyek Jalur Kereta Lingkar Layang Jakarta

Proyek jalur kereta lingkar layang atau elevated circle line di Jakarta yang sempat tertunda pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Kini proyek itu kembali dibangkitkan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Jika proyek ini sukses, maka kawasan jantung Jakarta pada tahun 2018 akan dilingkari rel kereta layang sepanjang 25,4 Km. Jokowi memiliki andil terhadap kelanjutan proyek Rp 700 miliar ini.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna mengatakan proyek sudah diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011, PT KAI (Persero) sebagai pelaksananya.
"Itu kan proyeknya sebetulnya sudah ada Perpres-nya No 83 kepada PT KAI tahun 2011," ungkapnya saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Namun ada beberapa alasan yang membuat proyek tersebut tidak jalan antaralain soal saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan PT KAI.
"Tapi sampai hari ini nggak jalan. Karena saling klaim. Kalau KAI bilang tetap tidak akan capai 1,2 juta penumpang karena ada 35 pelintasan sebidang. Jadi harus ada flyover dan underpass. Jadi kalau ada pelintasan sebidang kan susah," jelasnya.
Pada bulan Mei 2013, Gubernur DKI Jokowi mengirimkan surat kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan.
"Sehingga Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) sekarang ngirim surat ke Bappenas dan Kemenhub. Gubernurnya cerita kan punya keterbatasan dana. Jadi satu flyover itu biayanya Rp 300 miliar. Jadi diminta untuk dibiayain pemerintah pusat saja," ujar Dedi
Ia menuturkan Jokowi juga meyempurnakan konsep yang ada. Kemudian pemerintah pusat juga melihat kebutuhan proyek ini harus segera dimulai.
"Gubernur bilang itu bagian barat sudah banyak jalan tol. Jadi yang dimungkinkan bagian timur saja. Kita langsung rapatkan ke Wapres (wakil presiden), jadi Bappenas, Kemenhub dan DKI Jakarta untuk kaji elevated ini," jawabnya.
"Akhirnya kita kaji, tangal 31 Juli, kajian dikirim ke Pak Wapres, kalau bisa hanya timur saja dari Pak Gubernur, tapi akhirnya di rekomendasikan seluruhnya (melingkar)," sambung Dedi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Pastikan Penambahan Armada TranJ Sekitar Bulan November 2013

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan armada TransJakarta (TranJ) akan ditambah karena penurunan kualitas Bus TranJ yang ada sekarang diprediksi akan menurunkan jumlah penumpang.
Dijadwalkan dalam 3 bulan menjatang, bus-bus baru TranJ akan siap beroperasi.
"November-Desember (2013) nanti datang yang baru. Sama bus sedang, yaitu Metro Mini dan Kopaja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).
Jokowi juga menyoroti banyaknya pengguna jalan yang menerobos jalur TransJ. Menurutnya aturan tetaplah aturan, semua harus dikenakan sangsi jika melanggar peraturan yang ada.
"Penegakan aturan saja lah. Siapapun yang masuk (jalur TransJ) ditindak," kata Jokowi.
Koalisi Warga untuk Transportasi (Kawat) mengungkapkan penumpang Transjakarta mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan jumlah penumpang itu disebabkan karena semakin parahnya kondisi bus TranJ dan jalur TranJ yang sulit disterilkan.
“Tahun lalu kan bisa mencapai 400 ribu penumpang, sekarang ini kalau dilihat terjadi penurunan, angkanya paling-paling hanya sekitar 300 ribuan per hari. Karena memang jalurnya itu lebih parah sekarang, tidak sterilnya lebih parah,” jelas Ketua Kawat Azaz Tigor Nainggolan saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/8/2013).

Sumber :
detik.com

Jokowi Berharap Akhir 2013 Semua PKL Pindah ke Lokasi Binaan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pada akhir tahun 2013 ini para PKL diharapkan bisa berhasil dipindahkan ke lokasi binaan. Dengan masuknya para PKL ke lokasi binaan, diharapkan akan mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi.
"Akhir Desember, setelah itu rampung dong," kata Jokowi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Menurut Jokowi, DKI Jakarta memiliki 23 lokasi binaan untuk merelokasi PKL yang berjualan di badan jalan maupun di trotoar. Namun Jokowi mengaku belum hapal di mana saja tempat-tempat tersebut.
PKL di sekitar Pasar Tanah Abang yang telah mendaftar ke Pemprov DKI Jakarta, dipastikan akan direlokasi ke Blok G. Menurut Jokowi relokasi PKL ditempat lainnya juga akan menggunakan cara yang sama dengan yang dilakukan di Pasar Tanah Abang.
"Kurang lebih (sama seperti di Tanah Abang). Ya PKL yang berada di kanan kiri tempat itu. Sudah didaftar, nanti verifikasi lagi," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Tak Tanggung-Tanggung, Tahun Ini Jokowi Akan Bangun 12 Underpass dan Flyover

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (jokowi) berencana membangun 12 underpass di Jakarta. Salah satu target pembangunan underpass adalah meminimalisasi kecelakaan khususnya di perlintasan kereta api.
"Underpass ada (dibangun) tahun ini 12," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Jokowi juga menjanjikan akan membangun flyover di atas perlintasan KA. Anggaran pembangunan underpass dan flyover tersebut berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, tak ada bantuan dari pemerintah pusat.
"(Dananya) APBD tahun ini. Sudah ada kajiannya," kata Jokowi.
Jokowi belum merinci di mana saja lokasi pembangunan underpass dan flyover tersebut. Namun fokusnya di persimpangan kereta api yang ada di DKI Jakarta.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Yang Penting CSR Tepat Sasaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku dana Corporate Social Responsibility (CSR) harus dikelola secara khusus. Namun, yang terpenting, penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran agar tidak timbul masalah.
"Kalau ada yang mengelola khususnya, lebih baik, dibuat forum kalau enggak tepat sasaran, jadi enggak percaya orang-orang," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta pada Kamis (15/8/2013).
Jokowi mengakui, selama ini, CSR yang diserahkan kepada targetnya bukan berupa uang, melainkan berupa barang. Itu pun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberi panduan kepada perusahaan yang hendak memberikan dana CSR-nya.
"Kita beri panduan, kita tunjukkan barangnya sehingga percaya. Itu pun sesuai dengan rencana CSR si perusahaan yang ada, bukan kita," lanjutnya.
Jokowi mengaku pemerintahannya telah tepat dalam mengelola dana CSR, yakni dengan menyerahkannya kepada dinas yang terkait program CSR. Jokowi mencontohkan, jika program CSR berhubungan dengan pendidikan, itu diserahkan ke dinas pendidikan. Jika program CSR berhubungan dengan kesehatan, itu diserahkan ke dinas kesehatan. Demikian juga dengan dinas dan program lain.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun berjanji akan tetap transparan dalam pengelolaan dana tangung jawab sosial dari perusahaan. "Bisa kita publikasi, nanti jika rampung," ujarnya.

Sumber :
kompas.com

Jangan Khawatir, Jokowi Pasti Prioritaskan PKL Tanah Abang

Pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang diminta tidak khawatir tak kebagian kios di Blok G. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah meminta tim verifikasi untuk memprioritaskan PKL Tanah Abang.
"Enggak usah ditanyakan, prioritas pedagang Tanah Abang. Kalau sisa, baru yang di luar," kata Jokowi itu di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).
Berdasarkan pendataan saat menjelang Ramadhan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta bersama pihak terkait, PKL yang berdagang di Tanah Abang tercatat berjumlah 764 nama. Sebanyak 313 di antaranya ber-KTP non-DKI Jakarta.
Saat ini, sejumlah PKL yang telah belasan bahkan puluhan tahun berdagang di Tanah Abang khawatir jika tim tidak mempertimbangkan data awal tersebut. Saminem dan Wati misalnya. Kedua pedagang itu mengatakan tak menemukan nama mereka dalam daftar verifikasi. Padahal, kata mereka, jika yang hendak ditata adalah PKL Tanah Abang, maka yang diutamakan adalah pedagang di Tanah Abang.
Menanggapi itu, Jokowi yakin jika perhitunganya tak meleset. Menurutnya, semua PKL Tanah Abang tertampung dalam Blok G. Jika ada pedagang Tanah Abang yang tak tertampung, ia curiga ada permainan dalam verifikasi.
"Dilihat dululah, cukup atau ndak. Kalau hitungan kita, cukup. Kalau enggak cukup, berarti ada apa-apanya," ujar Jokowi.
Saat kembali menengok perbaikan Pasar Tanah Abang, Kamis siang ini, Jokowi menegaskan bahwa proses verifikasi belum rampung. Masih ada kesempatan bagi PKL Tanah Abang, baik yang ber-KTP DKI maupun tidak, untuk mendapatkan kios di Blok G.
"Yang kita urus adalah yang daftar ulang. Kan baru 360-an," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Miing Ajak Jokowi Kampanye Malam Hari

Calon wali kota Tangerang Tubagus Dedi Gumelar atau Miing akan mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk berkampanye pada malam hari. Hal itu disebabkan jadwal kampanye Miing jatuh pada hari kerja.
Berdasarkan jadwal yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang, Miing dan calon wakil wali kota pasangannya, Suratno Abu Bakar, mendapat giliran kampanye pada Jumat (16/8/2013) besok dan Rabu (21/8/2013) pekan depan. Karena kampanye itu pada hari kerja, Miing akan mengupayakan agar Jokowi tetap tampil sebagai juru kampanye (jurkam). "Kita akan kampanye malam hari juga, kalau malam beliau (Jokowi) bisa, kok. Kalaupun siang, harus izin Mendagri dulu," kata Miing seusai deklarasi kampanye damai di Kantor KPUD Tangerang, Kamis (15/8/2013).

Pada akhir Juli lalu, Miing menemui Jokowi untuk memintanya sebagai jurkam. Karena sama-sama dari PDI Perjuangan, Jokowi pun menyetujui permintaan Miing itu. Lagi pula, kata Jokowi, Miing berperan besar saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Dulu waktu saya pemilihan gubernur di sini, beliau ini salah satu orang yang setiap hari bersama saya. Artinya, kalau diminta, ya saya akan membantu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Selain itu, Jokowi mendukung Miing-Ratno menjadi kepala daerah di Kota Tangerang karena, menurutnya, hal itu akan memudahkan realisasi program pembangunan Jakarta dan Tangerang.
"Saya kira senang ya, kalau beliau berdua ini jadi wali kota dan wakil karena kita pengin punya partner yang memiliki kesamaan visi. Beliau berdua juga mengerti betul Tangerang akan dijadikan apa dan dengan Jakarta itu akan ngapain selanjutnya," katanya.
Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi beberapa kali hadir menjadi jurkam calon-calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung. Jokowi pernah menjadi jurkam pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki pada Pilkada Jawa Barat, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi pada Pilkada Sumatera Utara, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan di Pilkada Bali, dan terakhir di Jawa Tengah dengan mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.
Pada empat pilkada tersebut, Jokowi menjadi jurkam saat kampanye dilaksanakan akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Menurut Jokowi, menjadi jurkam tidak menjadi suatu masalah asalkan dilakukan di hari libur. Hal itu tidak akan mengganggu jadwal kerjanya sebagai DKI-1.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Kembali Tinjau Pembuatan Gerbang Utama Pasar Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali mendatangi Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Jokowi untuk memantau perbaikan gerbang utama di pasar tersebut.
Jokowi tiba di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013), sekitar pukul 13.15 WIB. Tiba di lokasi Jokowi langsung menuju tukang yang sedang memperbaiki gerbang utama.
"Paling sore ini selesai," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Selain itu Jokowi juga meninjau pembuatan saluran air di lantai dasar Blok G. Saluran air selebar kira-kira setengah meter. Ia juga tampak mengobrol bersama staf dari Dinas PU tentang pelebaran jalan di sekitar Blok G.
Kedatangan Jokowi ke Blok G tak lebih dari 20 menit, kemudian Jokowi kembali ke Balai Kota.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tegaskan Tak Ada Peran Ahok Center Dalam Pengumpulan CSR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik jika Ahok Center berperan lebih dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta di rumah susun Marunda.
"Enggak ada itu. Semua lewat dinas," tegasnya di Balaikota, Jakarta pada Kamis (15/8/2013).
Jokowi menjelaskan, Ahok Center merupakan institusi yang menghubungkan antara perusahaan penyumbang CSR melalui Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, baru sang Wagub menyampaikannya kepada dinas yang terkait.
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut membantah Ahok Center sebagai mediator atau pihak penghimpun CSR. "Saya enggak ngertilah istilahnya apa kalau bgitu, " lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Sebelumnya, dalam rilis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta merilis empat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ahok Center menjadi mitra mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR.
Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan Ahok Center itu dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, tidak benar jika Ahok Center turut terlibat dalam pengelolaan kontrbusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut.

Sumber :
kompas.com

Ahok: Ada Yang Ingin Jatuhkan Jokowi

Isu mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, terus bergulir. Pro dan kontra mewarnai kebijakan PKL yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menuding isu PKL yang digulirkan tak lepas dari usaha seseorang untuk menjatuhkan Jokowi .
"Mana mungkin beliau tidak pro PKL, orang makannya saja di PKL kok. Saya gak tau lah, situasi tambah memanas jelang (Pilpres) 2014. Ada yang jealous atau apa. Padahal beliau tidak pernah pikirin soal presiden atau apa. Ngapain dipikirin? Orang selalu pikir lebih baik beliau ke presiden," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/8).
Ahok lagi-lagi menegaskan, apa yang dilakukan Jokowi untuk kepentingan PKL sendiri. Pemprov DKI hanya berusaha untuk menertibkan, bukan untuk merugikan PKL.
"Orang mempersepsikan kita itu, seolah-anti (kami) anti-PKL. Itu tuh salah. Justru yang menopang ekonomi Jakarta itu yang UKM PKL ini. Makanya kita tidak ingin PKL membuat Jakarta rugi lebih besar karena kemacetan," lanjutnya.
Ahok mengaku sebal kerap kali dituding sebagai musuh PKL. PKL pun diprovokasi untuk membenci dirinya.
"Kita bukan anti-PKL. Cuma kan lawan kita, keluarnya ' Ahok Vs PKL' gitu kan. Terus bikin PKL benci sama kita," keluh dia.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Diundang Pada Pelantikan Gubernur Jateng

Pelantikan Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo dan Wakilnya, Heru Sudjatmoko digelar hari Jumat, 23 Agustus mendatang. Sejumlah undangan sudah disebar, termasuk kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua DPD PDIP Jateng Nunik Sriyuningsih mengatakan pihaknya sudah melayangkan undangan kepada Megawati dan Jokowi. Namun hingga saat belum ada konfirmasi dari pihak yang diundang.
"Semua diundang tapi belum ada konfirmasi. Beliau-beliau (Megawati dan Jokowi) juga diundang," kata Nunik, Kamis (15/8/2013).
Terpisah, Ganjar menambahkan dirinya tidak ada persiapan khusus menjelang pelantikan yang akan digelar di gedung Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.
"Kemarin sudah dikasih draft, dikasih jas, sepatu kekecilan. Ya itu, tidak ada persiapan lain," kata Ganjar usai upacara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-63 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang.
Sebelumnya, Plt Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi menyatakan pelantikan tersebut rencananya akan digelar di ruang rapat paripurna dengan kapasitas 800 orang dan di luar gedung dengan kapasitas sekitar 2.000-2.500 orang.
"Teman dari DPR RI saja segitu (banyak), teman-teman Gubernur, banyak sekali. Kalau tamu undangan tidak mencukupi kapasitas, ya bagaimana lagi. Kita kan tuan rumah, cari alternatif (di luar)," pungkas politisi dari PDIP itu beberapa waktu lalu.
Terkait jumlah tamu yang membludak tersebut, Ganjar mengaku kualahan karena banyak yang meminta undangan untuk menghadiri acara pelantikannya.
"Undangannya, kemarin teman dari Sekwan ketemu saya, yang minta (undangan) ke saya banyak sekali saya sudah tidak mampu," ujar Ganjar.
"Pelaksanaannya semoga tidak rumit," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Ahok: Jokowi Siapkan Bus Gratis untuk Keliling Lokasi PKL yang Baru

Pemerintah provinsi DKI memiliki rencana besar dalam penertiban PKL di Jakarta. Selain merelokasi PKL di jalan, sebuah ide menarik dicetuskan sehingga lokasi baru para PKL tidak sepi.
"Pak Gubernur juga lagi menyiapkan ada bus gratis keliling dari Monas. Orang makan siang semua mungkin bisa nongkrong ke Monas, makan ke taman yang mana. Makanya Pak Gubernur mulai dengan kursi-kursi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).
Maksud pria yang disapa Ahok ini adalah keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyiasati keluhan PKL yang direlokasi. Sehingga tak ada lagi istilah lokasi sepi pengunjung.
"Jadi disiapkan taman-taman untuk mereka jualan, tapi taman-taman harus bagus, pasti banyak orang mau nongkrong kan," kata Ahok.
Rencana ini dilakukan bertahap dengan jajaran wali kota di Jakarta sebagai ujung tombak. Selain taman, Ahok juga melirik jalan-jalan yang memungkinkan untuk digelar pasar malam.
"Ya ini kan kita bertahap, kita juga carikan solusi mereka mau kemana. Karena itu kita minta wali kota cari lokasi-lokasi yang malam jalan-jalan mana yang bisa dijadikan pasar malam. Karena ini kan PKL penggerak ekonomi kita kan. Harus cari lokasi juga, karena mereka juga mau hidup kan," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sumber :
detik.com

Ahok: Feeder TransJakarta Tidak Sesuai Konsep Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai feeder bus TransJakarta yang telah ada saat ini tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Seharusnya feeder seperti bus Kopaja.
"Feeder itu ada kesalahan, dia ciptakan trayek baru. Makanya waktu kita masuk, Pak Gubernur punya konsep berbeda," kata Ahok ini di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).
Menurut Ahok, feeder yang diinginkan Jokowi adalah bus-bus yang sudah memiliki trayek. Sementara bus feeder besar yang ada saat ini menyinggung trayek bus-bus lain sehingga sepi penumpang.
"Harusnya feeder itu dari bus yang sudah ada trayeknya. Itu Kopami, Kopaja, Metromini," kata Ahok.
Namun Metromini memiliki rapor merah di Ahok sehingga hanya Kopaja yang saat ini berhasil memenuhi harapan Jokowi sebagai feeder TransJakarta.
"Tapi yang berhasil, yang mau masuk kan cuma Kopaja yang manajemennya lebih baik. Metromini kacau balau," ujar Ahok.
Ahok beserta jajaran Pemprov DKI berencana menambah feeder dengan menggaet PPD. Sasarannya bus sedang sebagai moda transportasi umum yang telah ada, bukan menambah trayek baru yang saling bersinggungan.
"Itu yang kita mau tambah dengan PPD. Jadi kita mau menjalani rute yang ada, tapi rute bus-bus sedang yang ada ini adalah feeder di busway. Kalau dulu, diciptakan trayek baru kan? Ya pasti sepi dong. Kita mesti ambil trayek yang sudah ada," tutup Ahok.

Sumber :
detik.com

Satu Lagi Prestasi Jokowi: Layanan di Kelurahan Menjadi Cepat

Hasil lelang jabatan Lurah dan Camat besutan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai berdampak positif bagi pelayanan masyarakat. Pelayanan pun menjadi lebih cepat dan mudah.

Berikut hasil investigasi Warta Kota:

Layanan Ga Pake Lama
Ramdoni (52), warga RT 03/01 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, mengaku mengurus perpanjangan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Bukit Duri hanya membutuhkan waktu 15 menit.
"Prosesnya cepat. Pertama lapor dulu sama dua orang peugas yang ada di depan lalu ditanya keperluannya. Terus dikasih berkas dan nunggu sekitar lima menit, berkas langsung dibawa ke ruangan dan dicap serta ditanda tangan langsung pak lurah," ceritanya saat ditemui Warta Kota, beberapa waktu lalu.
Dia mengakui percepatan proses pelayanan itu sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Pada pemerintahan sebelumnya, kata dia, untuk mengurus perpanjangan KK bisa memakan waktu hingga seminggu lebih.
Hal senada juga disampaikan Usman (42) warga RT 02/02 Tebet Barat, Jakarta Selatan. "Pelayanan di kelurahan sama kecamatan sekarang saya akui bagus, bukan cuma cepat. Kita juga dibimbing dan dikasih tahu tahapan-tahapan  pengurusannya. Kayak waktu saya ngurus KJP (Kartu Jakarta Pintar) buat anak kemarin. Petugas Kecamatan sampai bela-belain telepon kepala sekolahnya untuk tahapan yang sebenarnya," ungkap dia.

Kerja lebih pagi
Ahmad (56) warga Jalan Pegangsaan II RT 02/03 Kelurahan Pengsaan Dua, Jakarta Utara, mengatakan, pelayanan di Kelurahan Pegangsaan Dua kini lebih pagi.
"Kini melayani warga sejak pukul 07.30, sebelumnya melayani warga pukul 08.00 atau lebih," ujar Ahmad ditemui di kantor Kelurahan Pegangsaan Dua.
Hal senada juha diutarakan oleh Siti Patehatun (43) warga Bangun Cipta Sarana Gang L RT 05/05, Pegangsaan, Jakarta Utara. Dia sempat terkejut saat mengurus pembuatan KTP yang lebih cepat dari sebelumnya.
"Dulu ngurus KTP bisa satu minggu baru selesai. Sekarang, dua jam sudah bisa selesai. Pokoknya lebih cepat sekarang," puji Siti.
Lurah Pegangsaan Dua, Didit Mulyadi mengatakan, seluruh pegawai kelurahan setiap pagi selalu diingatkan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. "Saya kasih contoh ke staf. Misalnya, saya sampai kantor jam 06.30, pegawai yang telat pasti akan malu kalau pemimpinnya tiba di kantor duluan," ujar Didit.
Soal pelayanan KTP yang lebih cepat, ia beranggapan karena data yang masuk sekarang sduah terhubung ke catatan sipil secara online. "NIK-nya sudah tercatat di komputer secara online. Sebenarnya, asal prasyarat lengkap, proses satu jam selesai," ujar Didit seraya menambahkan per hari ada 15-25 permohonan KTP.

Sumber :
Warta Kota