Penyadapan Terkait Pilpres? Jokowi: Haduh, Apa Lagi

Rumah dinas Gubernur DKI Jokowi disadap. Jokowi tak mau berspekulasi soal kepentingan si penyadap.
Jokowi tak mau berprasangka penyadapan itu terkait lonjakan elektabilitasnya mendekati Pilpres 2014. "Haduh...apa lagi..," kata Jokowi saat ditanya apakah penyadapan ini terkait pencapresannya di 2014, Kamis (20/2/2014).
Jokowi juga tak mau ngeri dengan sadapan tersebut. "Ngeri-ngeri sadap ya Pak?" tanya wartawan.
"Walah, siapa yang ngomong," katanya seraya tertawa.

SBY dan Jokowi Dukung Risma

Sosok perempuan yang menjabat Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini kini menjadi perhatian banyak orang. Dari rakyat biasa, anggota DPR, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Semua berusaha menenangkan dan menyemangati Risma agar mengurungkan niat mundur dari kursi jabatannya.
Menurut Risma, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneleponnya untuk mengetahui seluk-beluk permasalahan yang dihadapinya sehingga mengancam mundur dari jabatan yang diembannya sejak 28 September 2010. "Kok tahu ya (saya ditelepon SBY)?" kata Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Ini Cara Kerja Penyadapan di Rumah Dinas Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah disadap di ruang privat dan ruang kerjanya. Hal ini diketahui sejak akhir tahun lalu setelah dilakukan pembersihan. Pelakunya terdeteksi adalah warga Indonesia dan warga asing.
”Sebenarnya Gubernur sudah merasa ada penyadapan sejak Juni 2013. Lalu, akhir tahun 2013, atas permintaan Gubernur, ada pembersihan alat sadap di rumah dinas dan kantor di Balaikota Jakarta. Saya tidak tahu kepentingan mereka, tetapi pelaku sudah kami deteksi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru B Hartono, Kamis (20/2/2014).

Penyadap Rumah Jokowi Diidentifikasi Warga Asing dan Pribumi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah disadap di ruang privat dan ruang kerjanya. Hal ini diketahui sejak akhir tahun lalu setelah dilakukan pembersihan. Pelakunya terdeteksi adalah warga Indonesia dan warga asing.
”Sebenarnya Gubernur sudah merasa ada penyadapan sejak Juni 2013. Lalu, akhir tahun 2013, atas permintaan Gubernur, ada pembersihan alat sadap di rumah dinas dan kantor di Balaikota Jakarta. Saya tidak tahu kepentingan mereka, tetapi pelaku sudah kami deteksi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru B Hartono, Kamis (20/2/2014).

Kejanggalan Kasus Penyadapan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku kini sedang diteror. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin tiba-tiba mengatakan teror itu ditujukan untuk Megawati dan Gubernur DKI Joko Widodo.
"Kemarin kita operasi, terdapat tiga penyadap di rumah Pak Jokowi," kata Tjahjo dalam dalam diskusi di Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Alat penyadap itu ditemukan sekitar dua minggu lalu. Tjahjo menyebut ada sejumlah pihak yang sedang ingin menjatuhkan citra Jokowi. Tim ini bahkan sudah bergerak ke Solo. Mencari kesalahan Jokowi di masa lalu.

Jokowi Pemimpin Yang Melayani

Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro Jokowi (Projo) saat ini semakin melebarkan sayap dukungan menjelang pemilihan umum 2014. Mereka semakin gencar untuk menyuarakan Gubernur DKI Jakarta diusung menjadi calon presiden pada pemilihan umum 2014.
Koordinator Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pro Jokowi (projo), Budi Arie Setiadi menilai Jokowi merupakan role model baru pemimpin di Indonesia. Gaya kepemimpinannya tak dimiliki oleh pemimpin masa lalu.

Mengapa PDIP Tak Laporkan Kasus Penyadapan ke Polisi?

PDI Perjuangan menyatakan, aktivitas komunikasi sejumlah kadernya disadap. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan timnya menemukan alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Begitu juga Jokowi, saat kita investigasi rumah dinasnya ditemukan tiga alat penyadap, di tempat tidur, ruang makan, dan kamar mandi," katanya.
Menurut pengamat Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, isu penyadapan yang diembuskan PDI Perjuangan merupakan upaya partai tersebut untuk meraup simpati masyarakat.

Jika Benar Disadap, Jokowi Bakal Banjir Dukungan

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network, Toto Izul Fatah, menilai isu penyadapan terhadap Gubernur DKI, Jakarta Joko Widodo (Jokowi), bisa berdampak positif bagi dia. Syaratnya, isu tersebut benar-benar terjadi dan bukan sekedar sensasi.
"Kalau terbukti elektoral Jokowi akan positif. Dukungan akan mengalir karena Jokowi benar-benar dikuntit untuk dicari kelemahannya," kata Toto saat berbincang dengan VIVAnews.

Kewalahan Kasus Risma, PDIP Gulirkan Penyadapan Jokowi

Niat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mundur dari jabatannya menjadi isu tak sedap bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apalagi, mundurnya Risma terkait ketidakcocokannya dengan pendamping barunya, Wisnu Sakti Buana.
Di tengah isu mundurnya Risma, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo malah membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, yakni penyadapan. Tindakan intelijen, menurutnya, itu ditujukan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Joko Widodo.

Lumrah Jokowi Disadap karena Populer

Tiga alat sadap ditemukan terpasang di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Tiga alat spionase itu ditemukan di tiga tempat berbeda. Belum diketahui siapa dan motif apa meletakkan alat penyadap di rumah Jokowi.
Tapi setidaknya, Jokowi merupakan salah satu kader potensial PDIP. Dalam sejumlah survei, ia menduduki posisi puncak calon presiden yang paling diinginkan rakyat.
Pengamat Intelijen dari Universitas Padjajaran, Bandung, Muradi, mengaku tidak terkejut dengan ditemukannya alat sadap di rumah dinas Jokowi.

PDIP Harus Buktikan Bahwa Penyadapan Itu Benar-benar Terjadi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa partainya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Tjahjo mengatakan alat sadap berada di tiga ruang berbeda yaitu, kamar tidur, ruang makan dan kamar mandi. Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network, Toto Izul Fatah, mengatakan Tjahjo harus membuktikan ucapannya tersebut. Hal itu agar publik tidak hilang kepercayaan terhadap Jokowi.
"Baik Tjahjo dan Jokowi wajib meyakinkan publik bahwa penyadapan benar-benar terjadi dengan bukti-bukti yang terang benderang," kata Toto, Kamis (20/2/2014).

KPK: Apa Kepentingan Kami Sadap Jokowi?

Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah melakukan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan memasang alat sadap di sejumlah ruangan rumah dinas milik mantan wali kota Surakarta itu.
"Apa kepentingan menyadap Jokowi? Kami tidak memiliki kepentingan untuk melakukan itu," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Meski begitu, Johan enggan memberitahukan metode KPK dalam melakukan penyadapan menilik komisi antigratifikasi itu memiliki teknologi canggih untuk mencuri dengar percakapan melalui telepon seluler.

Alat Sadap Jokowi Buatan Luar Negeri

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan buatan luar negeri. Ketika ditanya jenis dan bentuk alat sadap tersebut, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR itu tak mau berbicara.
"Pokoknya alatnya dari luar, tapi pemasangnya dari dalam negeri," kata Tubagus kepada wartawan di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Projo: Jokowi Siap Jadi Capres Demi Penuhi Panggilan Ibu Pertiwi

Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro Jokowi (PDIP Projo) saat ini semakin melebarkan sayap dukungan menjelang pemilihan umum 2014.
Mereka tetap menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diusung PDIP sebagai calon presiden.
Koordinator Nasional PDIP Proko Budi Arie Setiadi meyakini, Jokowi akan siap menerima panggilan negara jika ditugaskan partainya sebagai capres.

Polisi Sarankan Jokowi Laporkan Penyadapan Yang Dialaminya

Sosok orang nomer satu di Jakarta seperti Joko Widodo (Jokowi) mungkin 'layak' untuk disadap. Banyak orang yang ingin tahu segala hal yang dilakukan oleh politikus PDIP itu. Lalu bagaimana sikap polisi?
"Kalau ada orang merasa dirugikan, melapor, ya kita tindak lanjuti," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dihubungi detikcom, Kamis (20/2/2014).
Rikwanto mengaku polisi sampai dengan saat ini belum menerima laporan terkait penemuan alat sadap di rumah dinas yang terletak di Jl Taman Suropati, Jakarta Pusat, itu. Jokowi pun juga mengatakan tidak akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib.

Jokowi: Mau Diremajakan, Metromini Malah Hilang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) heran Metromini yang hendak diremajakan malah berkurang di jalanan. Umur Metromini itu sudah mencapai 20 atau 30 tahun.
"Metromini mau diremajakan malah Metromininya hilang. Kopaja seperti apa," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Jokowi mengatakan hal itu saat ditanya soal pengelolaan Metromini dan Kopaja. Jokowi juga menjelaskan, dia menelurkan bus sedang seperti Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) tujuannya agar memberi contoh pada Metromini dan Kopaja.

Surva-surve INES: Parbowo#1, Jokowi#6

Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei terbaru soal calon presiden, Kamis (20/2/2014). Berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga sebelumnya, yang menempatkan Jokowi di urutan pertama, dalam survei yang digelar 1-14 Februari itu, Prabowo Subianto bertengger di urutan teratas, mengungguli tokoh lainnya.
“Prabowo Subianto menjadi tokoh yang kuat secara elektoral dengan perolehan suara 40,8 persen,” kata Direktur Eksekutif INES, Irwan Suhanto, dalam paparan survei capres di Cikini, Jakarta.

KPK Didesak Segera Panggil Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terkait soal bus oplosan dari China. Pemanggilan ini dipandang penting untuk mengetahui dengan jelas soal adanya dugaan penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan bus oplosan untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
“Ada kesan Gubernur DKI Jakarta lepas tangan dalam soal pengadaan bus oplosan tersebut. Untuk meluruskan hal tersebut, KPK harus memanggil beliau untuk menjelaskan duduk persoalannya dengan baik,” kata Muhammad Faizin, Koordinator Solusi Pemuda Indonesa (SPI) di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

PDIP Tidak akan Lapor Polisi Masalah Penyadapan Terhadap Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan mengambil sikap hukum terhadap pelaku penyadapan di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak lah," ujar politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Lebih lanjut dikatakan Hasanuddin, sangat sulit mendeteksi alat penyadapat karena alat tersebut bisa didapatkan dengan mudah. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR itu menduga pelaku kuat penyadap tersebut bukanlah pihak asing.

Wajar Jokowi Disadap karena Banyak yang Berkepentingan

Direktur Konsultan Politik Indikator, Burhanuddin Muhtadi menduga penyadapan yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, bisa dilakukan terhadap banyak pihak.
Burhanudin mengatakan Jokowi hingga kini digadang-gadang menjadi Presiden, dan Indonesia adalah negara yang berpengaruh, jadi pihak asing juga sangat mungkin diduga melakukan penyadapan itu.
"Yang punya kepentingan (terhadap) PDIP dan Jokowi kan besar, baik kawan maupun lawan, asing, domestik, wajar itu," katanya di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis(20/2/2014).

Projo: Intelijen Harus Melindungi Jokowi

Inisiator kader dan simpatisan PDI Perjuangan Projo Fahmi Habsyi menilai harusnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak untuk disadap. Fahmi meminta agar intelijen menjaga dan mengamankan Jokowi.
"Intelijen bernegara berkepentingan menjaga dan mengamankan Jokowi," kata Fahmi kepada Tribunnews.com, Kamis (20/2/2014).
Fahmi mengatakan, Jokowi itu bukan musuh negara yang harus dibuntuti intelijen. Menurutnya intelijen seharusnya akan melawan musuh negara bukannya aset negara.

Pramono Sebut Penyadap Jokowi Tak Dewasa dalam Politik

Politikus senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengaku tak kaget dengan ditemukannya alat sadap untuk menyasar aktivitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi. Terlebih, 2014 ini merupakan tahun politik dan nama Jokowi memang melejit sebagai salah satu kandidat calon presiden.
Meski demikian, Pramono menganggap temuan tentang alat sadap di ruang tamu, ruang makan dan kamar tidur Jokowi itu justru menunjukkan ada pihak-pihak yang tak dewasa dalam berpolitik sehingga melakukan aksi penyadapan.

Sebelum Disadap, Jokowi Tiap Hari Sudah Bersih-bersih Rumah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak ambil pusing rumah dinasnya menjadi korban penyadapan dari intelijen. Padahal menurut dia rumahnya selalu dibersihkan tiap hari.
"Yang jelas mengenai hal itu enggak saya pikir berat-berat lah. Tiap hari juga sudah saya bersih-bersih rumah," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Mantan wali kota Solo ini membeberkan jika rumahnya sudah disadap sejak Desember 2013 lalu. Namun menurutnya hal itu sama sekali tak mengganggu pekerjaannya.

Jokowi Sadar Dirinya Disadap Sejak Desember 2013

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata disadap. Jokowi tak tahu siapa yang menyadap dirinya itu, dia baru menyadari disadap sejak Desember 2013 yang lalu.
"Itu sudah Desember kok...," kata Jokowi saat ditanya soal penyadapan terhadap dirinya oleh wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Jokowi mengaku tak tahu siapa pihak yang memata-matainya. Tapi Jokowi langsung melaporkan adanya alat sadap ke PDIP kala itu.

Projo: Yang Penting Tidak Disadap KPK

PDI Perjuangan menemukan tiga buah alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Menteng, Jakarta Pusat sekitar dua minggu lalu. Terkait hal tersebut Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi mengatakan hal tersebut tidak perlu terlalu dipersoalkan.
"Iya, semua serba disadap. Yang peting tidak disadap KPK," kata Budi saat Livechat bareng Tribunnews.com, Kamis(20/2/2014).

Mega Gunakan Insting untuk Menentukan Capres

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan sudah realistis dan legowo bila Joko Widodo menjadi capres PDIP di Pilpres mendatang. Menurut politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, Mega sudah mempertimbangkan skenario politik berdasarkan intuisi, insting, nurani, dan kalkulasi politik.
"Yang begitu tanyakan ke ibu (Mega). Karena ibu menggabungkan intuisi dengan kalkulasi, insting dengan perhitungan dan nurani dengan matematika politik," kata Hendrawan saat dihubungi detikcom, Kamis (20/2/2014).

Jokowi: Risma Pantas Jadi Wali Kota Terbaik di Dunia

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapatkan gelar wali kota terbaik bulan Februari 2014 versi World Mayor Project. Risma memang sering mendapatkan penghargaan sebagai walikota terbaik. Terakhir, Risma mendapatkan penghargaan ini pada 2012 lalu.
Namun, pada tahun tersebut tidak hanya Risma yang menjadi wali kota terbaik dunia. Tetapi, ada juga nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dulu menjabat sebagai wali kota Solo.

Surva-surve INES: Publik Mulai Muak Dengan Janji & Blusukan Jokowi

Indonesia Network Election Survey (INES) mengatakan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengalami penurunan sejak awal tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan INES, pada tanggal 1 hingga 14 Februari lalu.
"Kekecewaan publik kepada Gubernur DKI Jakarta karena awal-awal kampanye publlik dijanjikan masalah anggaran yang transparan, namun setelah menjabat sebagai Gubernur anggaran-anggaran tersebut malah tidak menjawab permasalahan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Soal TransJ Berkarat, Jokowi Nilai Belum Perlu Lapor KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, dirinya belum perlu lapor ke KPK atas dugaan adanya indikasi mark up di balik pengadan TransJ berkarat. Jokowi akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nggak ada, belum. Katanya mau bareng sama BPKP. Ya sudah lebih baik," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Pramono Anung: Jangankan Jokowi, Saya dan Mbak Mega Juga Sering Disadap

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut bahwa di kediaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ditemukan alat sadap. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya pun sering merasa disadap.
"Jangankan Jokowi, saya setiap menelpon dengan Mbak Mega (Ketum PDIP) juga sering merasa disadap. Tadi pagi saya telpon Mbak Mega, saya bilang 'Mbak, jangan-jangan kita disadap', lalu Mbak Mega bilang 'disadap yo ben (biarkan)'.

KSAD: Silakan Cari Sendiri Siapa Pelaku Penyadapan di Rumah Jokowi

Kepala Staf TNI Angakatan Darat, Jenderal TNI Budiman, mengimbau agar siapa saja yang merasa disadap mencari tahu sendiri siapa pelakunya.
Hal tersebut disampaikan Budiman menjawab pertanyaan media tentang berita penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau perorangan dari yang tidak diketahui silahkan beliau-beliau mencari siapa yang mecari. Hanya yang perlu kita sadari bersama, seluruh komunikasi kalau tidak kita buat sendiri maka semuanya akan bisa mudah disadap," ujar Budiman di Aula A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Kredilitas Jokowi Dipertaruhkan Atas Mangkraknya Proyek Monorel

Kredibilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipertaruhkan atas mangkraknya kembali proyek monorel. Sejak awal proyek monorel sudah tak layak, namun tetap dipaksakan untuk dibangun.
"Apa yang diputuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait kelanjutan proyek monorel sudah tepat. Saya kira Fauzi Bowo tidak sembarang menghentikan proyek itu karena memang sudah melalui kajian mendalam," ujar Ketua Komite Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jokowi: Rasio Jalan di Jakarta Berbeda dengan di Surabaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan dibandingkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengambil keputusan soal pembangunan jalan tol. Menurut Jokowi, rasio jumlah jalan di Jakarta dan Surabaya sangat jauh berbeda.
"Setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Kalau memang rasio jalannya cukup, ngapain ditambah," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Kamis (20/2/2014).
Menurut Jokowi, apabila rasio jalan tidak sesuai dengan pertumbuhan kendaraan maka jalan-jalan di Jakarta harus ditambah sehingga rasio jalan dan kendaraan seimbang.
"Kalau rasio jalannya kurang, kenapa tidak ditambah, gampang aja. Ini soal angka, jangan dibanding-bandingi lah," kata Jokowi.

Jokowi: Risma Cocok Jadi Presiden

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut-sebut sebagai capres alternatif potensial tandingan Gubernur DKI Jokowi. Menurut Jokowi, sosok Risma cocok jadi presiden.
"Cocok...," kata Jokowi sembari tersenyum lebar, saat ditanya apakah Risma cocok jadi presiden.
Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Bertemu Jokowi, PGN Komitmen Kembangkan Gas Kota di DKI

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan khusus dengan Direksi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) di Balai Kota Jakarta pada Kamis, (20/2/2014). 

Kata Sitompul Pemasang Alat Sadap di Rumah Jokowi Bisa Saja PDIP Sendiri

Juru Bicara Ruhut Sitompul mengaku baru mendengar informasi kediaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dipasang alat sadap. Namun, Ruhut meminta PDI Perjuangan tidak menuding intelijen bermain di belakang pemasangan alat tersebut.
"Takutnya pasang sendiri, jangan mengambingkan intelijen," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Ruhut bahkan menduga alat tersebut dipasang oleh PDI Perjuangan sendiri karena hasil survei yang sedang tinggi.

Hendropriyono Yakin BIN Tak Terlibat

Bekas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono memastikan, alat penyadap yang ditemukan di rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukan milik TNI maupun BIN. "Saya enggak percaya itu dari TNI. Saya jamin tidak," kata Hendro di sela acara silaturahim TNI AD-Pati Purnawirawan TNI AD di Markas Besar TNI AD Veteran, Jakarta, Kamis (20/2).
BIN tidak bermain dalam pusaran politik Pemilu 2014. Hendro yakin, pencurian informasi di rumah Jokowi ulah lawan politik sang DKI-1. Musababnya, sang lawan galau.

PT Jakarta Monorail Senang Berpesta? Jokowi: Enggak Ngurus!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mau ikut campur dengan urusan PT Jakarta Monorail yang dianggap senang berpesta. Padahal, proyek Monorel yang akan mereka bangun saja hingga kini belum ada kejelasan lantaran belum ada perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
"Memang itu uang siapa? Kan uang mereka. Untuk apa kita 'ngurusin," kata Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Setelah melakukan grounbdreaking pada 16 Oktober lalu, PT Jakarta Monorail menggelar acara mewah dalam rangka peluncuran logo baru di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Jokowi Disadap, PDIP Minta Jokowi Rajin Bersih-bersih Rumah

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyampaikan informasi cukup mengejutkan. Ada alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta. Entah siapa yang memasang, tapi PDIP sudah mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati.
"Detilnya silahkan tanya ke Pak Jokowi," jelas Tjahjo saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (20/2/2014).
Ada 3 alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI itu. Jokowi pun diminta untuk selalu melakukan pengecekan dan waspada.

Wamenhan: KemhanTidak Punya Kepentingan dengan Jokowi

Wakil Menteri Pertahanan, Letjen (purn) Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan institusi negara tidak terlibat terkait dengan berita penyapadan di rumah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Sjafrie, penyadapan dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan dilakukan dengan selektif dan untuk kepentingan praktis.
"Itu digunakan kepentingan-kepentingan besar saja, kepentingan kedaulatan. Jadi saya ingin memastikan institusi pertahanan tidak ada korelasinya dengan apa yang menjadi fenomena penyadapan itu.

Jokowi Kritik Kinerja Inspektorat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai inspektorat belum efektif mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah karena masih ada penyimpangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat.
"Yah kalau efektif tidak akan ada kekeliruan, kalau ada penyimpangan, masih ada korupsi yah berarti belum dong," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kasus Transjakarta karatan dan diduga ada penggelembungan anggaran bukan berarti Inspektorat kebobolan karena itu baru dicek. "Yah itu khan belum, baru dicek kok bobol, cuman artinya inspektorat itu mendampingi terus," ujar dia.

Kode 'Jalan Mulus' Pencapresan Jokowi

Kabarnya pencapresan Joko Widodo (Jokowi) lewat PDIP sudah final. Jokowi memang belum mau blak-blakan soal pencapresannya, demikian pula Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mau bicara terbuka. Namun sinyal itu semakin jelas, elite PDIP menyimpulkan deklarasi Jokowi tinggal menunggu waktu.
Namun Jokowi tak mau buru-buru bicara soal peluangnya di 2014. Jokowi memilih memainkan 'kode' jalan berlubang yang sedang dimuluskannya.
"Lho gimana, wong jalannya masih kita perbaiki kan," kata Jokowi saat ditanya apakah pencapresannya sudah final, di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Sudah Kantongi Restu Mega? Jokowi: Jalannya Masih Kita Perbaiki

Nama Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan semakin mulus melaju di kalangan petinggi PDIP untuk maju nyapres tahun ini. Menanggapi hal ini, sekali Jokowi menjawab dengan bahasanya sendiri.
"Lho gimana, wong jalannya masih kita perbaiki kan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Jokowi tak menjelaskan lagi lebih jauh tentang maksud jawabannya tersebut. Dia memilih berlalu dan masuk ke mobilnya.

Jokowi Angkat 2 Jempol untuk Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terpilih sebagai Mayor of the Month versi City Mayor Foundation. Sesama kader PDIP, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun angkat dua jempol.
"Oooh ya, setuju-setuju," kata Jokowi sembari mengangkat dua jempol seraya tersenyum lebar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Jokowi punya penilaian sendiri tentang sosok Risma. Menurutnya Risma adalah sosok pekerja keras.

Hendropriyono: Alat Sadap di Rumah Jokowi Ulah Lawan Politik yang Tak Pede

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purnawirawan) Abdullah Makhmud Hendropriyono, menjamin tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan ulah intelijen negara atau TNI.
"Saya enggak percaya itu dari TNI. Saya jamin tidak," tegas kepala BIN pertama ini di sela acara silaturahmi KSAD dengan Purnawirawan TNI AD di Aula A.H. Nasution, Markas Besar AD, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

PDI-P Tahu Siapa Penyadap Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah mengetahui pelaku penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Tjahjo belum mau membeberkan lebih detail pelaku penyadapan tersebut.
"Kami tahu, tapi itu akan kami simpan sendiri," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).
Secara pribadi, Tjahjo mengecam adanya kegiatan intelijen yang menyasar sejumlah tokoh PDI-P. Menurutnya, kegiatan intelijensi pada partainya telah terjadi sejak lama dan berpotensi merusak etika demokrasi di Indonesia.

Tjahjo: Penyadap Rumah Jokowi Orang Kurangajar

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan  telah mengetahui pelaku penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Tjahjo belum mau membeberkan lebih detail pelaku penyadapan tersebut.
"Kami tahu, tapi itu akan kami simpan sendiri," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).

Tjahjo: Intel yang Ditangkap di Rumah Megawati Bilang Numpang Kencing

Selain di rumah dinas Joko Widodo, gerakan intelijen juga ditengarai mengarah ke Megawati Soekarnoputri. Demikian duikatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo Kamis (20/2/2014).
Tjahjo menyebutkan, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti oleh tim intelijen yang belum diketahui jelas asal-usulnya.
"Bu Mega diikuti intel, pernah tertangkap ada orang masuk rumah Bu Mega dengan alasan mau numpang kencing, kan konyol," ujarnya.

Ditemukan Alat Sadap di Ruang Tidur Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Tjahjo, hal ini merupakan indikasi kuat adanya teror yang mengarah pada partainya dari pihak eksternal.
"Di rumah Jokowi kita operasi ada tiga alat penyadap, di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Seakan-akan ada semacam teror," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).

Jokowi Beli Land Cruiser, Warganya Naik Bus Karatan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencium adanya kecurangan dalam pengadaan bus di Ibu Kota yang dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan dengan mendatangkan bus dari China. ?
Pasalnya, kualitas kendaraan untuk transpotasi massal jauh berbeda dengan mobil dinas pejabat di Pemprov DKI. Terlebih lagi, dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegerasi Busway (BKTB), sebagian komponen sudah karatan, padahal baru tiba di Jakarta.

Megawati Dibuntuti Intel, Jokowi Disadap

PDIP bisa membuktikan dugaan permainan intelijen menghancurkan internal partai agar tidak bisa menang di Pemilu 2014.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo bercerita ada intel masuk ke salah satu rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan alasan ingin buang air kecil.
"Kita itu diteror sampai Ibu Mega diikuti intel, bahkan sampai ada intel yang masuk ke rumah Bu Mega dengan alasan mau kencing, itu kan kurang ajar namanya," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jokowi Harus Contoh Konsistensi Risma soal Tol Dalam Kota

Konsistensi Tri Rismaharini menolak tol dalam kota di Surabaya mendapat ancungan jempol. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diminta meniru sikap Wali Kota Surabaya itu.
Pengamat transportasi Izzul Waro menilai, Jokowi dan Basuki tidak konsisten dengan ucapan mereka yang menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Saat kampanye mereka menolak, kini keduanya mendukung.