Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) bereaksi keras terkait
pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien
Rais yang dinilai telah merendahkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Salah satu anggota Bara JP, Daryanto Bended, menuding Amien Rais hanya meracau akibat iri dengan popularitas Jokowi.
“Amien
yang merasa dirinya hebat, tak disebut sebagai kandidat capres.
Kompensasinya, Amien frustrasi lalu mengingau,” kata Daryanto dalam
pernyataan pers yang diterima Rabu (25/9/2013).
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 25 September 2013
Prabowo Gandeng Tim Sukses Jokowi
Prabowo Subianto memutuskan menggandeng tim sukses Joko Widodo (Jokowi) sebagai Koordinator Media Center Prabowo Subianto Djojohadikusumo.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk mantan Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki dalam Pemilu Kada DKI Jakarta lalu yakni Budi Purnomo Karjodihardjo.
"Dengan kehadiran Budi, kami mengharapkan hubungan antara media dengan kami akan menjadi lebih baik lagi," kata Prabowo, setelah pertemuan dengan lebih dari 150 jurnalis asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk mantan Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki dalam Pemilu Kada DKI Jakarta lalu yakni Budi Purnomo Karjodihardjo.
"Dengan kehadiran Budi, kami mengharapkan hubungan antara media dengan kami akan menjadi lebih baik lagi," kata Prabowo, setelah pertemuan dengan lebih dari 150 jurnalis asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Harus Ada Ijin SBY Sebelum Jokowi Nyapres
Banyak yang mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) maju sebagai calon
presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Namun untuk maju sebagai capres
bukanlah hal mudah bagi Jokowi. Selain meminta restu dari Ketua Umum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ada serangkaian alur rumit yang harus dilalui Jokowi.
Sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Jokowi juga harus mendapatkan persetujuan dari Presiden SBY selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Jokowi juga harus mendapatkan persetujuan dari Presiden SBY selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Jokowi Belikan Baju Istri Rp 130 Ribu di Blok G Tanah Abang
Antisipasi sepinya pembeli di Blok G Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para istri wali kota dan SKPD untuk
membeli pakaian di sana. Sejak diresmikan 2 September 2013 yang lalu, pengunjung
Blok G masih sepi.
"Tiap Jumat akan saya bawa ke sini, istri-istri wali kota, dinas-dinas," ujar Jokowi saat meninjau Blok G, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
"Tiap Jumat akan saya bawa ke sini, istri-istri wali kota, dinas-dinas," ujar Jokowi saat meninjau Blok G, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Jokowi Kembali Ke Blok G
Usai menghadiri rapat paripurna bersama Dewan di Gedung DPRD DKI
Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung melesat ke Pasar Blok
G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Seperti biasa, Joko Widodo menanggalkan pakaian formalnya, berupa setelan jas hitam dan pecinya dengan mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam serta sepatu cokelatnya ketika memantau lokasi.
Seperti biasa, Joko Widodo menanggalkan pakaian formalnya, berupa setelan jas hitam dan pecinya dengan mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam serta sepatu cokelatnya ketika memantau lokasi.
Jokowi tegaskan parkir liar akan ditindak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya akan terus
melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir liar atau tidak pada
tempat yang telah disediakan.
Ia juga mengingatkan juru parkir agar tidak menyediakan pentil ban dan pompa bagi kendaraan yang ditertibkan.
"Kalau mau menyediakan pentil ban dan pompa itu kan bagus, artinya memberi servis bagi pelanggan, yang namanya pelanggan kan memang harus diutamakan, tapi kalau masalah aturan, itu persoalan kami nanti," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ia juga mengingatkan juru parkir agar tidak menyediakan pentil ban dan pompa bagi kendaraan yang ditertibkan.
"Kalau mau menyediakan pentil ban dan pompa itu kan bagus, artinya memberi servis bagi pelanggan, yang namanya pelanggan kan memang harus diutamakan, tapi kalau masalah aturan, itu persoalan kami nanti," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Jokowi Lega Pembangunan MRT Sudah Bisa Dilaksanakan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kelegaannya lantaran mega proyek Mass Rapid Transit akhirnya dapat dilaksanakan. Hal itu ditandai persetujuan pembentukan PT MRT Jakarta menjadi BUMD dan penyertaan modal daerah kepada PT. MRT Jakarta.
"Bagus, artinya pembangunan MRT sudah bisa gerak," ujar Jokowi seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Atas persetujuan tersebut, lanjut Jokowi, pihaknya kini dapat melaksanakan pengerukan dan pengeboran yang akan dimulai dari Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada bulan Oktober 2013 mendatang.
"Jadi tinggal dikerjakan. Nanti awal bulan Oktober sudah bisa dilaksanakan," kata Jokowi.
"Bagus, artinya pembangunan MRT sudah bisa gerak," ujar Jokowi seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Atas persetujuan tersebut, lanjut Jokowi, pihaknya kini dapat melaksanakan pengerukan dan pengeboran yang akan dimulai dari Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada bulan Oktober 2013 mendatang.
"Jadi tinggal dikerjakan. Nanti awal bulan Oktober sudah bisa dilaksanakan," kata Jokowi.
PDI-P Minta Jokowi Pertahankan Lurah Cantik Susan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Demikian dikatakan oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, Rabu (25/9/2013).
Tjahjo mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keanekaragaman bangsa. Para pendiri bangsa dengan sangat baik meletakkan prinsip kebangsaan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua.
Tjahjo mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keanekaragaman bangsa. Para pendiri bangsa dengan sangat baik meletakkan prinsip kebangsaan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua.
Jokowi Yakin Pemprov DKI Dapat Mengakusisi Palyja Akhir 2013
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) resmi
dimiliki Pemerintah Provinsi DKI akhir tahun 2013 ini. Dengan demikian,
permasalahan ketersediaan air baku di Jakarta dapat diatasi langsung.
"Sampai saat ini masih dalam negosiasi, pokoknya akhir tahun rampungnya," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Jika perusahaan pengelolaan air baku tersebut telah resmi dimiliki Pemprov DKI, Jokowi pun akan merestrukturisasi Palyja. Dengan demikian, dia yakin semua persoalan soal ketersediaan air baku di Jakarta bisa diatasi langsung, cepat dan tepat.
"Sampai saat ini masih dalam negosiasi, pokoknya akhir tahun rampungnya," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Jika perusahaan pengelolaan air baku tersebut telah resmi dimiliki Pemprov DKI, Jokowi pun akan merestrukturisasi Palyja. Dengan demikian, dia yakin semua persoalan soal ketersediaan air baku di Jakarta bisa diatasi langsung, cepat dan tepat.
Jokowi Sindir Tukang Parkir Liar yang Sediakan Pentil
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyindir tukang parkir liar yang akan
menyediakan pentil ban cadangan dan pompa cadangan pada pengemudi
kendaraan roda dua dan empat yang parkir liar. Menurut Jokowi, langkah
tukang parkir itu memberikan pelayanan yang baik.
"Itu namanya servis yang baik. Hehehe.. Iya kan? Servis yang baik kan memang pelanggan harus diberi servis dan dilayani yang baik," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
"Itu namanya servis yang baik. Hehehe.. Iya kan? Servis yang baik kan memang pelanggan harus diberi servis dan dilayani yang baik," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Jokowi Miliki Syarat Ideal Jadi Capres
Pengamat politik I Gede Janamijaya mengatakan Indonesia ke depannya
memerlukan presiden yang jujur dan berintegritas supaya bisa membawa
bangsa ke arah yang lebih baik.
Jana berpendapat, sejauh ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki beberapa persyaratan ideal sebagai capres. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk rakyat juga cukup berani dan popularitasnya cukup tinggi berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.
"Oleh karena itu, jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) benar-benar menginginkan bisa memenangkan pemilu, partai ini harus bisa mengambil keputusan mengusung Jokowi. Hanya masalahnya, Megawati terlihat belum berani melepas politik dinastinya. Belum tentu menang juga jika capres yang diusung PDI-P masih menyandang nama Soekarno," ujarnya.
Jana berpendapat, sejauh ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki beberapa persyaratan ideal sebagai capres. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk rakyat juga cukup berani dan popularitasnya cukup tinggi berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.
"Oleh karena itu, jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) benar-benar menginginkan bisa memenangkan pemilu, partai ini harus bisa mengambil keputusan mengusung Jokowi. Hanya masalahnya, Megawati terlihat belum berani melepas politik dinastinya. Belum tentu menang juga jika capres yang diusung PDI-P masih menyandang nama Soekarno," ujarnya.
Jokowi Tak Sendiri
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata tak sendirian menolak kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
Kepala daerah lainnya juga memiliki persepsi yang sama dengan Jokowi.
Mereka menolak kebijakan mobil murah karena menganggap akan memperparah
kemacetan.
Jokowi mengatakan kepala daerah yang menyampaikan keberatan tersebut merasakan hal yang sama dengannya. "Kita ini khawatir, kotanya sudah macet, ada tambahan mobil-mobil murah jadi tambah macet," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (25/9/2013).
Jokowi mengatakan kepala daerah yang menyampaikan keberatan tersebut merasakan hal yang sama dengannya. "Kita ini khawatir, kotanya sudah macet, ada tambahan mobil-mobil murah jadi tambah macet," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (25/9/2013).
Jokowi: Saya Lebih Ganteng Daripada Estrada
Pada hari Selasa (24/9/2013), dari Universitas Diponegoro (Undip), Amien Rais membandingkan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina, Joseph Estrada dan mengajak semua orang untuk tidak memilih Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jika kelak mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2014.
Menanggapi perbadingan antara Jokowi dan Joseph Estrada, Jokowi mengomentari,
"Saya tidak mengerti maksudnya. Kalau dibandingan siapa tadi? Estrada? Ya, saya lebih ganteng," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Menanggapi perbadingan antara Jokowi dan Joseph Estrada, Jokowi mengomentari,
"Saya tidak mengerti maksudnya. Kalau dibandingan siapa tadi? Estrada? Ya, saya lebih ganteng," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Tanggapan PDI-P Tentang Duet Jokowi-JK
Hasil analisa PoliticaWave.com merilis duet pasangan Pilpres 2014 paling
ramai diperbicangkan di situs jejaring sosial adalah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf
Kalla (JK). Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo menyatakan akan mencermati perkembangan
survei selanjutnya.
Jika Ortu Tak Mempan, Jokowi Minta Satpol PP Awasi Jam Belajar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan Satuan Polisi Pamong Praja
tetap berperan dalam pengawasan jam wajib belajar anak di Jakarta.
Namun, penurunan Satpol PP adalah pilihan terakhir jika pengawasan yang
dilakukan orangtua, RT, dan RW dianggap gagal.
"Satpol PP itu cara terakhir, jika orangtua, RT, RW enggak bisa mengawasi. Tetap kita libatkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
"Satpol PP itu cara terakhir, jika orangtua, RT, RW enggak bisa mengawasi. Tetap kita libatkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Jokowi Tak Akan Menggalang Dukungan Kepala Daerah Lain Untuk Tolak Mobil Murah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak merasa perlu menggalang
dukungan dari para kepala daerah untuk menolak Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan.
"Menggalang untuk apa? Saya belum berpikir ke arah sana," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013) siang.
Jokowi yakin penolakan sejumlah kepala daerah terhadap kebijakan tentang low cost green car (LCGC) itu didasarkan pada permasalahan yang sama, yakni persoalan kemacetan dan persoalan lingkungan. Terlebih, infrastruktur tiap daerah tak merata.
"Menggalang untuk apa? Saya belum berpikir ke arah sana," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013) siang.
Jokowi yakin penolakan sejumlah kepala daerah terhadap kebijakan tentang low cost green car (LCGC) itu didasarkan pada permasalahan yang sama, yakni persoalan kemacetan dan persoalan lingkungan. Terlebih, infrastruktur tiap daerah tak merata.
Jokowi Undang 4 Negara Untuk Tampil di Jakipa 2013
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menggelar pentas kesenian yang diberi nama Jakarta Performing Arts (Jakipa) tahun 2013, yang akan menghadirkan kesenian dari empat negara di dunia.
"Nanti ada kesenian dari negara lain. Nanti bisa dibandingkan dengan kebudayaan DKI," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Empat kesenian dari negara-negara yang akan hadir meramaikan Jakipa 2013 yakni pertunjukan Suong Som dari Arabesque Dance Company dan Tuan Le (Vietnam), Duo Gorodji (Belarusia), Die Artistokraten (Jerman), Craig Burton (USA)
"Nanti ada kesenian dari negara lain. Nanti bisa dibandingkan dengan kebudayaan DKI," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Empat kesenian dari negara-negara yang akan hadir meramaikan Jakipa 2013 yakni pertunjukan Suong Som dari Arabesque Dance Company dan Tuan Le (Vietnam), Duo Gorodji (Belarusia), Die Artistokraten (Jerman), Craig Burton (USA)
Jokowi Tak Usah Bingung
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) khawatir program mobil murah akan
membuat parah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Tapi sebetulnya ada cara
yang sebetulnya bisa Jokowi terapkan untuk membenahi masalah tersebut,
yaitu menerapkan segera sistem Electronic Road Pricing.
"Jokowi enggak perlu bingung-bingung, terapkan ERP. Begitu masuk Jalan MH Thamrin, bayar Rp 100 ribu, nah kalau sudah kayak gitu kan orang juga mikir," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
"Jokowi enggak perlu bingung-bingung, terapkan ERP. Begitu masuk Jalan MH Thamrin, bayar Rp 100 ribu, nah kalau sudah kayak gitu kan orang juga mikir," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
PDI-P: Jokowi Tak Membangkang dari Pemerintah Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) tak membangkang dari kebijakan pemerintah pusat terkait
mobil murah. Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, Jokowi
hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kebijakan itu.
"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," kata Ara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ara menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI-P mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.
"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," kata Ara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ara menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI-P mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.
Nggak Pake Lama, Jokowi Langsung Temui Warga Waduk Rio Rio
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menemui warga waduk Ria Rio
yang masih menolak meninggalkan lahan yang hendak dipulihkan fungsinya
sebagai daerah resapan banjir. Di dalam pertemuan pagi ini, dirinya
mengulangi ajakan untuk pindah ke rumah susun.
"Tadi dari sana. Saya hanya mengajak warga untuk bisa pindah ke Pinus Elok," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Jokowi mengatakan, tidak ada masalah antara warga Waduk Ria Rio dengan dirinya. Dia pun meminta waktu untuk meluruskan persoalan waga Ria Rio ini.
"Ini masalah komunikasi saja. Beri saya waktu," kata Jokowi.
"Tadi dari sana. Saya hanya mengajak warga untuk bisa pindah ke Pinus Elok," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Jokowi mengatakan, tidak ada masalah antara warga Waduk Ria Rio dengan dirinya. Dia pun meminta waktu untuk meluruskan persoalan waga Ria Rio ini.
"Ini masalah komunikasi saja. Beri saya waktu," kata Jokowi.
Lurah Cantik Kembali Didemo "Warga Lenteng Agung"
Pendemo datang dengan membawa keranda mayat dan bendera kuning simbol kematian. Pendemo berkonvoi di jalan di kawasan Lenteng Agung, akibatnya macet tak terhindarkan.
Jokowi Harus Persiapkan Uji Coba Jam Wajib Belajar dengan Matang!
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus menyiapkan secara matang
rencana uji coba peraturan jam wajib belajar bagi pelajar di 10 lokasi
di Jakarta.
Demikian disampaikan Ketua Satgas Perlindungan Anak, M Ihsan, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 25/9/2013).
"Perencanaan, pelaksanaan, peran dan partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, pengawasan masyarakat harus disiapkan matang sehingga publik dapat menilai mengamati progres dan tingkat keberhasilan penerapan perda jam belajar tersebut," tegas Ihsan.
Menurut Ihsan, ujung tombak pelaksanaan jam belajar adalah orang tua, dan diawasi oleh lingkungan, khususnya RT/RW.
Demikian disampaikan Ketua Satgas Perlindungan Anak, M Ihsan, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 25/9/2013).
"Perencanaan, pelaksanaan, peran dan partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi, pengawasan masyarakat harus disiapkan matang sehingga publik dapat menilai mengamati progres dan tingkat keberhasilan penerapan perda jam belajar tersebut," tegas Ihsan.
Menurut Ihsan, ujung tombak pelaksanaan jam belajar adalah orang tua, dan diawasi oleh lingkungan, khususnya RT/RW.
Langganan:
Postingan (Atom)