Kamis, 07 November 2013

Majalah Jerman sebut Jokowi Mirip Harun Al-Rasyid, Nelson Mandela & Mick Jagger

Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini sebuah majalah berpengaruh Jerman, Spiegel menurunkan laporan tentang sepak terjang Jokowi.
Laporan tentang Jokowi secara khusus diulas oleh Erich Follath, Kamis (7/11/2013). Jokowi dianggap tokoh penting yang akan menghiasi politik Asia.
Erich mengandaikan, perilaku Jokowi terkadang mirip khalifah Harun Al-Rashid yang kerap blusukan. Harun kerap keluar dari Istananya di Baghdad untuk berbaur dengan rakyatnya. Terkadang Harun menyamar menjadi orang biasa untuk mendengarkan keinginan rakyatnya.

Hanya Tampung 280 PKL di Kota Tua, Jokowi Pasti Diprotes

Revitalisasi kawasan Kota Tua di Jakarta Barat  hingga Jakarta Utara yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan dimulai tahun 2014 mendatang oleh Pemprov DKI, BUMN dan pihak swasta dipastikan mendapat protes keras dari para pedagang kaki lima (PKL) kawasan tersebut. Sebab, revitalisasi kawasan seluas 518 hektar tersebut diketahui hanya mengakomodir 280 PKL saja.

Ini Kesalahan Jokowi soal PKL

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwana Yoga, menilai, satu-satunya kesalahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal penataan pedagang kaki lima adalah tidak adanya data pasti mengenai berapa sebenarnya jumlah PKL di Ibu Kota. Menurutnya, kesalahan ini berimbas pada sulitnya Jokowi menata keberadaan PKL kawasan-kawasan tertentu.
"Pemda DKI dan Asosiasi PKL harusnya punya peta PKL masing-masing wilayah. Ini yang tidak dilakukan dan jadi kesalahannya," ujar Nirwana kepada Kompas, Kamis (7/11/2013) malam.

Butuh 20 Tahun Untuk Menata Kawasan Kota Tua

Tidak mudah menata kawasan Kota Tua menjadi salah satu tujuan wisata bertaraf internasional seperti yang diinginkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Bukan hanya biaya yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama dibutuhkan untuk menyulap kawasan ini.
Konsultan dan Peneliti LAPI ITB, Ririn Woerjantari Soedarsono, mengungkapkan untuk penataannya akan selesai dalam waktu 20 tahun ke depan. Alasannya pembangunan Kota Tua berbeda dengan gedung modern saat ini, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Presiden KSPI: Saya Diserang Fans Jokowi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menduga dirinya telah diserang oleh fans dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Berbagai informasi negatif yang tersebar melalui media sosial mengenai dirinya dan KSPI, menurutnya adalah ulah fans Jokowi yang tidak senang kepada dirinya. Dia juga menegaskan bahwa berbagai informasi tersebut adalah hoax dan tidak dapat dipercaya.
“Akhir-akhir ini banyak informasi miring yang menyebar di Facebook dan lain-lain. Itu tidak benar. Mungkin ulah fans Jokowi,” ujar Said dalam Konferensi Pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Setelah Menang di PTUN, Buruh Segera Layangkan Gugatan ke-2

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan KSPI tetap menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,4J dan meminta Pemprov DKI Jakarta segera merevisi besaran upah minimum tersebut.
Said menjelaskan KSPI melihat besaran upah yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta terlihat janggal maka dari itu pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat ini.

Pakai Topeng Monyet, Buruh Kembali Demo Jokowi


Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuntut Upah Minimum Provinsi DKI sebesar 3,7J. Dengan mengenakan topeng monyet, para buruh mendorong motor dari Jl Medan Merdeka Selatan menuju Balaikota, Jakarta.Kamis (7/11/2013).

Tanggapan Jokowi Atas Kekalahannya di PTUN

Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan buruh yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait izin penangguhan pelaksanaan UMP 2013 di perusahaan tempat mereka bekerja. Jokowi mengatakan akan melaksanakan putusan pengadilan itu.
"Kalau memang sudah diputuskan ya harus dilaksanakan dong, tapi saya belum tahu. Kan sudah keputusan pengadilan ya dilihat juga perusahaannya seperti apa. Kalau sudah diputuskan seharusnya dilaksanakan," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013).

Jokowi Harus Buat Estate Manajeman untuk Penghuni Rusun

Yayat Supriatna, Pengamat dari Trisakti melihat kepemimimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat berbeda. Keduanya bergerak secara cepat dan tidak terbentur aturan yang mengikat dalam menjalankan programnya termasuk mengenai pembangunan rumah susun.
Yayat menyoroti, dalam pembangunan rumah susun, Jokowi belum memiliki estate manajemen yang mengatur pemilik dan penghuni rusun. "Untuk estate manajemen, harus dibuat satuan yang mengatur pemilik dan penghuni rusun," kata Yayat di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Inilah Parameter Megawati Dukung Jokowi Capres

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri bakal merestui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2014. Namun, ada beberapa parameternya.
Menurut pengamat politik Indobarometer, M. Qodari, beberapa faktor yang harus dipenuhi Jokowi adalah terkait kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kontras: Jokowi Dilarang Innocent

Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2014 sebesar 2,4J diambil secara tergesa-gesa. Kritik disampaikannya kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
"Jokowi sebagai Gubernur tak boleh innocent mengambil kebijakan. Kalau wajah sih boleh innocent," kata Haris dalam konferensi pers mengenai kekerasan terhadap unjuk rasa buruh, di kantornya, Kamis (7/11/2013).

Tidak Dirawat, Bangunan di Kota Tua Akan Dibeli Jokowi

Ada dua proyek baru di Pemprov DKI Jakarta yang akan dimulai pembangunannya tahun depan. Proyek tersebut adalah tata tuang bawah tanah Monas dan revitalisasi Kota Tua.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jika penghuni bangunan di Kota Tua tidak mau menyelaraskan dan memperbaiki bangunan tua miliknya, Pemprov DKI akan mengambil alih rumah atau bangunan tersebut dengan cara dibeli.

Jokowi akan Berikan Penghargaan untuk Lingkungan Bersih

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat senantiasa menjaga lingkungan, agar tetap bersih dari sampah.
Jokowi pun berjanji memberikan reward bagi lingkungan yang bebas sampah.
"Ya nanti ada reward-nya (untuk lingkungan bersih)," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (7/11/2013).
Jokowi menuturkan, reward akan diberikan dalam berbagai bentuk.
"Bisa diberikan dalam bentuk program, insentif, atau budget," ujarnya.

Jokowi Pastikan Jakarta Lebih Keren daripada Singapura

Pemprov DKI terus berbenah tata kota Jakarta menjadi lebih modern dan rapi. Menurut Gubenrnur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), salah agendanya adalah pembuatan tata ruang bawah tanah di Monas.
"Pelaksanaan tahun depan, masih dimatangkan lagi tata ruang bawah tanah. Dana dari APBD," kata Jokowi di Balai Agung, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Tak tanggung-tanggung demi mempercepat realisasi tata ruang bawah tanah Monas, Jokowi membuat payung hukum proyek tersebut sesingkat-singkatnya.

Melani Leimena Tak Takut di-bully Pendukung Jokowi

Banyak politisi Partai Demokrat yang melontarkan kritikan keras terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari anggota DPRD Jakarta Alaydrus, Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, hingga pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yuidhoyono (SBY).
Kritikan tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai upaya penjegalan Jokowi yang namanya kian melejit sebagai capres 2014. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung pemimpin terpilih.

Jokowi Tak Tahu Kaitan Sengketa Taman BMW dengan Foke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, untuk melaporkan persoalan sengketa lahan Taman Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu buntut dari sejumlah tokoh masyarakat, yang menyerahkan bukti sengketa lahan tersebut kepada KPK.

Buruh Kanvaskan Jokowi

Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan buruh yang menggugat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait izin penangguhan pelaksanaan UMP 2013 di perusahaan tempat mereka bekerja. Para buruh langsung bersorak begitu majelis hakim mengabulkan permohonan mereka.
Sebelum sidang dimulai para buruh yang kebanyakan wanita ini sudah memenuhi ruangan sidang PTUN yang ada di Jl Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur. Saking penuhnya, banyak buruh yang tidak kebagian tempat duduk.

Ini Instruksi Jokowi kepada Lurah se Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh Lurah di Jakarta untuk mengajak warganya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, peran Lurah sangat penting dalam menggerakan masyarakat dalam merawat dan memelihara kota.
"Kepada Lurah saya sampaikan bahwa mereka harus bisa membangun partisipasi masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (7/11/2013).
Jokowi mengatakan, Lurah lebih mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam menjaga kebersihan.

Bantu Jokowi, Dahlan berambisi Kota Tua Jakarta Diakui UNESCO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan baru saja menemui tim independen yang mendukung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercantik kawasan Kota Tua, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dahlan mengaku akan mendukung penuh melalui perusahaan BUMN yang memiliki lahan di Kota Tua.
"Orang ini sudah menghadap Pak Jokowi. Nanti program BUMN ini di sinkronisasikan dengan Pemda.

Pencatut Nama Jokowi Diskors!

Dimas, pegawai honorer yang diduga meminta sejumlah uang kepada Rumah Sakit Jakarta yang hendak mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), diskors selama sepekan.
"Saya minta yang bersangkutan istirahat dulu sepekan karena kelihatan terguncang," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Kamis (7/11/2013).
Menurut Heru, saat pesan berantai ini muncul Dimas, yang menjadi juru ketik Jokowi, langsung dimintai keterangan.

Tugas Presiden Memang Mengingatkan Kita

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyinggung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal kemacetan di Jakarta, SBY sampai bingung menjelaskan kepada pemimpin negara sahabat soal peliknya macet Jakarta. Jokowi menilai memang sudah tugas Presiden menegur dirinya.
"Kalau beliau mengingatkan memberikan dorongan, memang sudah tugas beliau mendorong kita, memotivasi memberikan peringatan, memberikan teguran," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013).

Jakarta 'Sambut' Musim Hujan, 50 Saluran Penghubung Sungai Dikeruk

Menghadapi musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya. Menurut Gubenrnur DKI Jakarta Joko WIdodo (Jokowi) salah satu yang dilakukan Pemprov DKI adalah melakukan pengerukan di 50 saluran penghubung antar sungai dan kanal di seluruh penjuru Jakarta agar berfungsi maksimal menampung luapan air akibat hujan.
"Pengerukan sudah dimulai di beberapa titik. Tapi hampir 90 persen perannya ada di masyarakat. Kita hanya memotivasi agar kebersihan dilakukan oleh masyarakat," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013).

Jokowi: Banjir masih mengancam Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menjamin ibu kota akan bebas banjir tahun ini. Apalagi banyak program penanggulangan banjir di Jakarta belum selesai.
"Banjir masih mengancam Jakarta. Ini upaya maksimal yang bisa kita lakukan, sudah empat kan normalisasi sungai tapi masih ada masalah pembebasan tanah, ganti rugi ada di kita," kata Jokowi di Balai Agung, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Jokowi: Percuma Sungai Dilebarkan Jika Warga Buang Sampah Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta warga ibu kota aktif menjaga kebersihan lingkungan, untuk menghindari banjir.
Menurutnya, kebersihan lingkungan tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya peran dari masyarakat sekitar.
"Percuma kami lebarin sungai, selokan, sedangkan sampah di got kecil tidak dilaksanakan (oleh masyarakat). 90 persen perannya (kebersihan lingkungan) ada di masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (7/11/2013).

Tolak Revitalisasi Pasar Benhil, Ratusan Pedagang Demo Jokowi

Ratusan pedagang Pasar Bendungan Hilir (Benhil) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis, (7/11/2013). Mereka menolak upaya revitalisasi Pasar Benhil, Karet, Jakarta Pusat, oleh PD Pasar Jaya.
Menurut koordinator demonstran, Walman Arwan, PD Pasar Jaya tidak melakukan sosialisasi sebelum melakukan pembongkaran pasar.

Soal Macet Jakarta, Pengamat Bela Jokowi

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan persoalan kemacetan di DKI Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi semata. Sebagai ibukota negara, pemerintah pusat pun perlu turun serta. "Pemerintah pusat harus bantu," kata Tigor, Kamis (7/11/2013).
Menurut Tigor, antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta. "Bukan kerjaan provinsi saja," kata dia.

Di Depan PTUN pun Buruk Cemooh Jokowi

Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) memadati halaman gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. Hari ini PTUN akan memutuskan gugatan terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013, Kamis (7/11/2013).
Menurut pengamatan, , ratusan buruh yang mayoritas perempuan ini berorasi di depan pintu masuk PTUN, Jl Sentra Timur, Cakung, Jakarta Timur, hingga memadati jalan.

Menanti Ancaman Buruh

Hari ini, Kamis 7 November 2013, buruh berencana  kembali berunjukrasa di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam orasinya kemarin, para pentolan buruh berjanji akan membawa massa yang lebih besar.
Husni Mubarok dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memastikan bahwa buruh akan kembali menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Sabam Buka Kartu Kedekatan Jokowi-Mega

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sabam Sirait menyebut Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal merestui pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sabam melihat keduanya punya kedekatan yang terjalin sejak lama.
"Hubungan mereka sangat baik, sejak Jokowi dari Wali Kota Solo sudah dekat dengan Mega, saya juga ikut juga kampanye untuk Jokowi," kata Sabam, Kamis (7/11/2013).

Jokowi Kalahkan Mega, PDI-P Tenang-tenang Saja

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat, TB Hasanunddin, mengatakan partainya saat ini hanya fokus untuk mendapatkan 27 persen suara pada pemilu legislatif, April 2014 mendatang. Ia membantah bahwa hasil riset adalah penghinaan terhadap Megawati karena hanya diletakkan di posisi ke 10 dalam riset yang dilakukan Tjipta Lesmana.

Jika Jokowi Salah, Cyber Troops Takkan Paksa Bela Jokowi

Pengamat Politik dari Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Gun Gun Heriyanto, menilai apa pun yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah bagian dari konstetasi (memanfaatkan peluang-red).Jokowi  menerapkan strategi-strategi dari berbagai aspek, baik dengan media maupun sosial media.
Menurut Gun Gun, sejauh ini Jokowi  berhasil dengan baik. Tapi ketika capres lainnya mencoba melakukan strategi sama, banyak tidak berhasil.

Sabam Sirait Kembali Tegaskan Bahwa Mega Restui Jokowi Nyapres

Dorongan pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) semakin kuat di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri diyakini bakal merestui pencapresan Jokowi.
Hal ini dikemukakan oleh politikus senior PDI-P Sabam Sirait.
"Saya kira Mega akan merestui," kata Sabam, Kamis (7/11/2013).
Menurut salah satu pendiri PDI-P itu, dukungan terhadap pencapresan Jokowi meluas.

Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi

Ari Dwipayana, pengamat politik Indonesia, menilai isu kemacetan Jakarta merupakan 'serangan' terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu. Menurut Ari, ini terkait tahun politik 2014.  "Cara yang paling efektif untuk menurunkan 'nilai' Jokowi di mata masyarakat yakni dengan cara membuat noises, atau hal-hal yang mengganggu," kata Ari, Kamis (7/11/2013).

Lewat Ali Ardiansyah, Jokowi Mimpi Superbike

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan menemui pembalap junior Ali Ardiansyah Rusmiputro hari ini, Kamis (7/11/2013). Pertemuan ini sebagai bentuk dukungan moril Jokowi kepada pembalap yang akan berlaga di ajang internasional itu.
Ali Rusmiputro adalah pembalap berusia 20 tahun yang sudah sering mengikuti ajang balap internasional. Sebelumnya, pada bulan April 2013 lalu, dia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di European Junior Cup 2013. Sebuah kompetisi pemula (entry class) menuju Kejuaraan Superbike Dunia FIM (Federasi Balap Sepeda Motor Internasional) yang seri pertamanya dilaksanakan di Sirkuit Aragon, Spanyol.

Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet

Pengamat politik Indonesia, Arbi Sanit, menilai 'penyerangan' terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah dendam para elit politik Partai Demokrat (PD) terhadap Jokowi karena menolak diajak konvensi bakal calon presiden. Menurut dia, alasannya sederhana, yakni di satu sisi tingkat elektabilitas Jokowi meroket. Sementara, tingkat elektabilitas PD itu turun drastis. "Jelas ini terkait tahun 2014 mendatang," ujar Arbi, Kamis (7/11/2013).