Jokowi: Yang Malas Pecat Saja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru saja memberikan pesan kepada 250 warga di Rusun Marunda yang akan mulai bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pesan yang diberikan cukup tegas, meminta warga untuk disiplin dalam bekerja dan mengancam sanksi serius untuk warga yang bekerja mengecewakan.
"Misalnya kalau masuk jam 08.00 WIB, jam 07.30 WIB itu sudah harus ada di tempat. Perintah atasan ikutin, kalau enggak disiplin dipecat saja enggak apa-apa," kata Jokowi disambut riuh warga Rusun Marunda, Rabu (6/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu lalu menjelaskan maksudnya memberi ancaman serius pada warga yang tak disiplin. Baginya, para warga sudah waktunya diberi pelecut untuk berpikir maju guna mendapatkan taraf hidup yang lebih baik.
Sebanyank 250 warga Rusun Marunda yang akan mulai bekerja pada esok hari ini bakal dipecah ke dua lokasi KBN. Sebanyak 100 warga disalurkan bekerja di KBN Cakung, dan 150 warga lainnya akan dipekerjakan di KBN Marunda.
Setiap hari, delapan bus siap mengantar jemput warga Rusun Marunda yang bekerja di KBN. Tiga bus untuk mereka yang bekerja di KBN Marunda, dan lima bus untuk mereka yang bekerja di KBN Cakung.
Penghasilan yang dijanjikan juga cukup lumayan. Dengan profesi sebagai cleaning service, para warga Rusun Marunda akan diberi upah Rp 79.000 per hari. Bila dikali 25 hari kerja mencapai Rp 2.054.000, hampir menyentuh UMP DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Untuk tahap awal, 250 warga rusun Marunda akan diberi kontrak kerja selama tiga bulan. Setelah itu akan ada penilaian yang menjadi acuan perusahaan untuk melakukan promosi, mempertahankan, atau memutus kontrak kerjanya.
"Gajinya gede, dan kalau kerjanya bagus akan ada peningkatan. Tapi kalau disiplinnya enggak ada ya pecat saja, bener lho, nanti jangan demo ke saya," ujar Jokowi.
Seperti biasanya, setelah menemui warga Jokowi langsung membagikan aneka bantuan berupa beras dan peralatan sekolah. Ia juga menyempatkan diri meninjau puskesmas dan beberapa kamar di Rusun Marunda.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Dicarikan pekerjaan, enak atau anak?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merayu 250 warga penghuni rumah susun Marunda untuk disiplin. Jokowi mengatakan apa yang diberikan ke warga Muara Baru yang tinggal di Rusun Marunda, merupakan hal terenak. Sebab, telah diberikan tempat tinggal dengan fasilitas lengkap dan juga pekerjaan.

"Dicarikan pekerjaan, enak atau anak? Kawasan ini akan menjadi kawasan yang baik, Dirut KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Pak Satar nanti akan dibangun kawasan industri kira-kira bisa menyerap 20 ribu pekerja yang berada di sini, nanti semuanya bisa bekerja, kurang apa coba," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (5/3).

Hari ini Jokowi meresmikan Rusun Marunda. Rencananya, pembagian rusun dilakukan dua tahap. Yakni 100 untuk tahap pertama, tahap kedua 150 orang.

Jokowi berpesan kepada warga agar disiplin dalam bekerja. Kalau tidak disiplin, Jokowi menyarankan kepada perusahaan untuk tidak segan memecat.

"Tapi saya titip diberi peluang ini yang bekerja oleh dirut KBN, saya titip bekerja di KBN harus disiplin, kalau masuk jam delapan, jam setengah delapan harus sampai di tempat. Kalau enggak disiplin ya sudah pecat saja," tegasnya.

Dia menjelaskan jika sudah diberi rusun, warga tidak boleh lagi bermalasan. Saat bekerja, Jokowi minta warga mengikuti aturan perusahaan. Sebab dalam bekerja itu terdapat aturan, dan tidak bisa seenaknya sendiri.

"Di situ ada pengawas dan apa pun ikuti yang di perintah-perintah sulit untuk diatur. Yang namanya bekerja itu harus ada aturannya, tidak seenaknya itu enggak bisa," ucapnya.

Dengan gaji sebesar Rp 79 ribu per hari, dinilai sudah tinggi. Namun, nantinya gaji akan tetap naik jika diikuti oleh prestasi dari kinerja.

"Kemudian dijemput dibawa ke lokasi kerja, enak banget, saya pindah ke Marunda saja kalau begitu." canda Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi belum terima dokumen kelengkapan MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum menerima kelengkapan dokumen untuk pembangunan moda transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT).

"Dokumennya belum saya terima sampai hari ini," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Dokumen-dokumen yang belum diserahkan oleh PT MRT Jakarta selaku pembangun antara lain dokumen kontrak serta kalkulasi-kalkulasi sosial dan ekonomi.

"Dokumennya banyak, kontrak sama kalkulasi sosial ekonominya," kata Jokowi yang memberikan tenggat waktu penyerahan kelengkapan dokumen hingga Maret ini.

"Kalau Monorel Maret, MRT juga Maret," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya belum bisa memberikan keputusan perihal pembangunan transportasi berbiaya Rp15 triliun karena PT MRT Jakarta belum menyerahkan kelengkapan dokumen yang berisi kajian lingkungan serta sosial. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Beri Arahan kepada Warga Rusun Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mendatangi Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Rabu (6/3/2013). Kali ini Jokowi datang khusus untuk memberikan arahan kepada 250 warga Rusun Marunda yang akan bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 16.10 WIB. Setibanya di sana, ratusan warga telah menunggu di pelataran rusun. Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT KBN HM Sattar Taba. Ia menyambut baik penyaluran tenaga kerja dari Rusun Marunda ini.
"Ini sangat baik, 100 orang akan kita tempatkan di Marunda dan 150 di Cakung," kata Sattar dalam sambutannya.
Selanjutnya, giliran Jokowi yang ambil bagian. Semua warga dengan tertib mendengarkan arahan mantan Wali Kota Surakarta itu. Jokowi memulai arahannya dengan kilas balik ke awal relokasi warga saat masih menjadi korban banjir pada medio Januari 2013.
"Ingat enggak, dulu waktu banjir mau direlokasi pada menolak. Setelah dikasih lemari, dikasih kasur, baru mau. Sekarang diberi pekerjaan juga, enak enggak?" kata Jokowi. Jokowi juga meminta warga yang disalurkan bekerja di PT KBN untuk disiplin.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan acara masih berlangsung. "Kalau masuk jam 07.30, datang sebelumnya, tepat waktu, jangan malas," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Yakin Warga Tergiur Transportasi Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin masyarakat akan semakin tergiur meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Apalagi, berbagai sarana tranportasi terus diperbaiki dan dilengkapi.
Dari hasil perbincangannya dengan beberapa warga yang menggunakan angkutan perbatasan terintegrsi busway (APTB), mantan Wali Kota Surakarta ini kemudian mendapat tanggapan yang positif. Karena menurut dia, tarif Rp 12.000 yang dipatok dalam APTB jurusan Bogor-Rawamangun terbilang murah, selain unit bus yang masih baru dan terintegrasi dengan busway.
"Jadi (busnya) bisa masuk ke jalur busway dan (penumpang) bisa pindah ke busway tanpa dipungut biaya lagi. Ini fasilitas yang mereka inginkan, artinya pindah APTB ke busway itu tidak bayar," kata Jokowi di Rawamangun, Senin siang.
APTB Bogor-Rawamangun memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor empat (Pulogadung-Dukuh Atas) serta koridor sembilan (Pinangranti-Pluit). Saat ini, ada 10 bus APTB yang siap mengangkut 5.300 penumpang per hari di jalur tersebut.
Rute APTB akan dimulai dari terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad - Tol Jagorawi - Halte Busway Cawang UKI - Halte Cawang Sutoyo - Halte Penas Kalimalang - Halte Cipinang Kebon Nanas - Halte Pedati Prumpung - Halte Stasiun Jatinegara - Halte Ahmad Yani Bea Cukai - Halte Utan Kayu Rawamangun - Halte Pemuda Pramuka - Halte UNJ - Halte Sunan Giri - Halte Velodrome - Jalan Paus - Jalan Penggambiran - Terminal Rawamangun.
Sebelumnya, sudah ada empat APTB yang telah beroperasi bekerja sama dengan pihak swasta. Bus APTB tersebut berjumlah 43 unit dengan kapasitas angkut 85 orang per unit bus, yang terbagi ke Jurusan Pulo Gadung-Bekasi (15 unit), Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD. Jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dan dioperasikan oleh PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong-Grogol berjumlah 10 unit bus yang di kelola oleh PT Mayasari Bakti.
"Semua armada itu merupakan hibah dari pihak swasta. Sebagai gantinya mereka hanya ingin meminta izin untuk melewati jalur busway selama beroperasi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi resmikan JPO bereskalator

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan kaki tangga jembatan penyebrangan orang (JPO) bereskalator di halte Transjakarta St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

"Kaki tangga JPO bereskalator siang hari ini akan diresmikan," kata Jokowi sambil menekan tombol peresmian di Jakarta, Rabu.

Turut hadir dalam peresmian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Walikota Jakarta Pusat Syaifullah, Dirlantas Polda Metro, Kementerian Perhubungan, serta Kepala Dinas Pertamanan Catarina Soeroyo.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan bahwa pembangunan ini untuk meningkatkan fasilitas pendukung sistem transportasi umum guna meningkatkan pelayanan.

"Serta menumbuhkan minat warga masyarakat menggunakan transportasi umum," kata Pristono.

Ia juga berharap setelah peresmian tangga jalan ini akan semakin banyak perusahaan atau pihak swasta yang ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan sarana prasarana transportasi umum lainnya.

"Diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain untuk ikut aktif berpartisipasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan juga meresmikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dengan rute Bogor-Rawamangun.

"APTB ini akan terintegrasi dengan koridor 4 dan 9," katanya.

Usai meresmikan JPO, Jokowi pun langsung menuju Terminal Rawamangun untuk mencoba APTB Rawamangun-Bogor. 


Sumber :
antaranews.com

Jokowi Ingin Pawang Geni Siaga di Pemukiman Padat

Pemukiman padat di Ibukota kerap jadi sasaran si Jago Merah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin ada alat pemadam kebakaran di kawasan kumuh sebagai pertolongan pertama jika terjadi kebakaran.

"Ini kita pengen itu kita ditata di kawasan kumuh. Itu ada alat pemadam kebakaran pertama yang dipakai pada saat api masih kecil karena banyak di kawasan padat itu yang tidak masuk. Kalau dalam rumah sakit ada P3K sebagai pertolongan pertama yang cepat dulu, misalnya apinya dari kompor mbledug baru dipadamkan dulu pakai itu," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi belum dapat mengevaluasi apakah pawang geni tersebut efektif atau tidak nantinya.

Menurut dia, permasalahan pemadaman api bukan lantaran hydran. Kata Jokowi, "hydran itu banyak sekali. Yang jadi permasalahan itu bukan pembagian hydrannya. Kalau ada hydran nggak ada airnya buat apa?"

Satu kelurahan ada berapa pawang geni, Pak? "Nggak tahu hitung-hitungannya saya juga belum tahu apakah itu efektif atau tidak. Masyarakat bisa gunain atau tidak. Kalau masyarakat tidak bisa gunain buat apa?" jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Kira-kira Ada 40 Kampung Sudah Ditata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggeber penataan kampung kumuh di Ibukota. Ia menyebut ada 40 kampung yang sudah ditata.

"Kira-kira nantinya ada 40 kampung yang sudah ditata. Nanti ada satu, dua yang kampung deret. Dua yang kampung tematik. Nanti ada satu, dua kampung yang penataan," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Untuk penataan Kampung Pulo, menurut Jokowi, masih belum diputuskan dan tengah dilakukan dialog dengan warga.

"(Dialog) Nunggu waktulah, ini kan masih banjir," ujar Jokowi.

Kayaknya susah banget disuruh pindah? "Nggak. Siapa bilang susah kalau dikasih solusi tidak," jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Sistem Ganjil-Genap Paling Efektif Pakai Kamera

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap paling efektif jika menggunakan kamera, ketimbang stiker. Namun, itu butuh dana besar.

"Ya tentu saja paling efektif kalau ada kamera tetapi karena kamera butuh uang yang banyak dan belum dianggarkan sehingga ini dipakai stiker. Kalau stiker dipandang nggak efektif, nggak usah pakai stiker. Lihat saja dari pelat nomornya misalnya 1 ganjil, 2 genap," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (6/3/2013). Rapat yang dihadiri sejumlah menteri itu membahas Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA).

Jokowi mengatakan sistem stiker ganjil-genap tersebut masih dikalkulasi. Loket penggantian pelat nomor juga sudah ada.

"Kalkulasinya belum masuk di meja saya. Belum bisa ngomong kalau belum ada kalkulasi yang masuk di meja saya. Kalau mereka (Polda) bilang tidak efektif, tidak usah pakai stiker," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Jajal Angkutan Umum untuk Makan Siang di Rawamangun

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjajal angkutan umum di Jakarta. Usai meresmikan eskalator di Halte TransJ Salemba, Jakpus dia menjajal angkutan umum. Jokowi bermaksud makan siang di Rawamangun, Jaktim.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Rabu (6/3/2013), Jokowi menggunakan Kopaja AC menuju Terminal Rawamangun. Berbaju PNS cokelat, Jokowi ditemani Kadishub DKI Udar Pristono.

Kemudian, Jokowi menyambung dengan Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dari Terminal Rawamangun ke Halte UNJ. Masih ditemani Udar keduanya berbincang di kursi depan.

Di terik matahari Jakarta, Jokowi turun di Halte UNJ. Kemudian, rombongan bergerak ke sebuah restoran ayam goreng. Jarak dari halte sekitar 100 meter.

Di restoran itu bersama jajaran Dishub dan puluhan wartawan menikmati santap siang ayam goreng. Jokowi pun tampak lahap menikmati hidangan.

Sementara menurut Udar angkutan umum APTB ini melayani warga di sekitar Jakarta. APTB ada sejak Maret 2012. Ada sejumlah rute mulai dari Cibinong-Grogol, hingga Bekasi-Pulogadung.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Ingin Proyek Tanggul Raksasa Diprioritaskan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan mega proyek Giant Sea Wall dapat dipercepat pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Kalau kita ikuti schedule yang ada, 2020 baru dibangun. Kita minta dipercepat, studi dipercepat, sehingga 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi di kantor Kemeterian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mengklaim, banyak investor yang sudah mengajukan diri untuk membangun tanggul raksasa yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekira Rp200 triliun itu.

"Kita yang tunjuk jari banyak untuk mengerjakan di giant sea wall, tambahan reklamasi kira-kira mendapatkan 4.000 hektar lebih lahan tambahan di DKI. Sifatnya sisi perumahan dan nelayan di Jakarta Utara untuk ditata lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, selain membangun tanggul raksasa, dalam proyek peninggalan mantan Gubernur Fauzi Bowo itu juga membangun reklamasi pulau.

Terkai percepatan pembangunan itu, Jokowi mengaku telah mendapatkan persetujuan dari menteri Hatta Rajasa. "Jangan lama-lama lah, pak menko juga sudah setuju," tandasnya.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi ikuti Rapat Koordinasi di Kementrian Keuangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menghadiri Rapat Koordinasi Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA). Beberapa menteri dan pejabat daerah lainnya juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Informasi yang dihimpun detikcom, Jokowi tiba di gedung AA Maramis II, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013) pukul 07.00 WIB.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. Informasi yang dihimpun, rapat tersebut membahas rencana pembangunan transportasi massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), yang dipimpin langsung oleh Hatta Rajasa.

Hadir juga dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani juga hadir, disusul Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Wiriatmoko.

Sumber :
news.detik.com 

Jokowi Jurkam pilgub PDIP 2013

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi juru kampanye (jurkam) di dua ajang Pemilihan Gubernur berbeda. Dirinya menjadi jurkam untuk Rieke Dyah Pitaloka di Pilgub Jawa Barat dan Effendi Simbolon di Sumatera Utara. PDIP tidak menutup kemungkinan Jokowi akan menjadi Jurkam lagi dalam 13 pilgub tersisa tahun ini.

"Jokowi hanya akan menjadi jurkam jika ada penugasan DPP PDIP dan permintaan daerah. Namun, Jokowi sendiri bukan tipe yang suka roadshow-roadshow," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait ketika dihubungi detikcom, Rabu (6/3/2013).

Jokowi melakukan perjalanan ke luar Jakarta bukan semata-mata untuk jalan-jalan, melainkan ditugaskan oleh partainya, PDIP. Mantan Walikota Solo itu juga tidak meninggalkan tugas sebagai Gubernur DKI, karena dirinya hanya pergi menjadi jurkam saat hari libur, Sabtu dan Minggu.

Namun demikian, Maruarar menyatakan Jokowi tidak sembarangan mendampingi calon pemimpin daerah di kampanye-kampanye. Ada syarat yang harus dipunyai calon pemimpin daerah jika ingin dibantu Jokowi.

"Jokowi juga tidak sembarangan mengkampanyekan orang. Orangnya harus punya komitmen kepada rakyat," lanjut Maruarar di ujung telepon.

Maruarar menyatakan pesona Jokowi bisa mendongkrak calon gubernur yang didukungnya. Meskipun demikian, anggota Komisi XI DPR RI ini belum bisa memastikan apakah Jokowi akan terus diberdayakan untuk menjadi jurkam di pilgub-pilgub selanjutnya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas, Mas Jokowi tidak mau mengabaikan tugasnya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Sesudah Jabar dan Sumut, 13 provinsi lainnya akan menyusul menggelar pemilukada tahun 2013. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Yakin Pembangunan Deep Tunnel Bisa Direkayasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimis pengerjaan deep tunnel bisa dilakukan. Untuk itu, ia mencantumkan mega proyek itu dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, dan telah disampaikan kepada legislatif pada Selasa (5/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, proses pengerjaan deep tunnel bersifat penting. Kalaupun ada kajian yang mengatakan tak bisa dilakukan karena kondisi tanah di Jakarta relatif lembek, maka ia menyerahkan semuanya pada bantuan teknologi canggih.
"Kalau tanahnya lembek kan ada teknologi. Artinya di zaman seperti ini semua bisa direka," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (5/3/2013) malam.
Mengenai biaya, kata Jokowi, pengerjaannya dilakukan tanpa menggunakan APBD. Seluruhnya diserahkan pada pihak swasta yang ingin berinvestasi. Pembangunan baru dilakukan ketika kalkulasi selesai dilaksanakan.
"Soal harga, hitungan tanah, kalau hitungannya masuk ya masuk. Mau harga Rp 4 triliun atau Rp 6 triliun, itu swasta, kemarin yang datang dari China. Kalau investornya berani, ya masuk," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan terowongan raksasa di dalam tanah atau disebut dengan deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah. Kebutuhan ini dinilai mendesak sebab banjir dan macet semakin mengganggu aktivitas warga.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi. Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Sampai saat ini belum ada investor pasti untuk mendanai proyek yang diperkirakan mencapai Rp 16 triliun itu. Namun, Jokowi percaya diri nantinya akan banyak yang berminat mendanai proyek tersebut.
Kepercayaan diri Jokowi dilandasi karena ia berpikir bahwa deep tunnel tidak hanya berfungsi untuk pencegahan banjir, tetapi juga multifungsi untuk jalur kabel optik, kabel listrik, dan saluran air limbah. Jokowi pun memastikan ingin memulai pembangunan ini secepat-cepatnya dengan target selesai sekitar empat sampai lima tahun ke depan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Akan Resmikan JPO Bereskalator Pertama di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menghadiri acara serah terima sekaligus peresmian fasilitas eskalator untuk jembatan penyeberangan orang (JPO) dan selter transjakarta Salemba-Carolus, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013). Fasilitas publik tersebut merupakan sumbangan korporasi The Capitol Group.
"Sudah ada konfirmasi, Jokowi akan hadir sekitar pukul 10.55 WIB, selanjutnya acara serah terima dan peresmian," kata Vennie Arief, staf The Capital Group, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/2/2013) malam.
Fasilitas kaki tangga JPO bereskalator merupakan yang pertama di Jakarta. Untuk selanjutnya, eskalator tersebut bisa digunakan warga yang ingin menyeberang di Jalan Salemba Raya atau bagi penumpang transjakarta yang melintasi selter Salemba-Carolus.
Eskalator pengganti tangga itu merupakan sumbangan dari The Capitol Park Residence yang memiliki kantor pemasaran beberapa meter dari JPO, tepatnya di Jalan Salemba Raya Nomor 16, Jakarta Pusat. "Sumbangan itu merupakan perwujudan CSR The Capitol," imbuh Vennie.
Meskipun belum difungsikan, warga telah melintasi fasilitas eskalator yang masih ditutupi plastik. Menurut rencana, selain meresmikan eskalator, Jokowi juga akan meresmikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) yang melayani rute Rawamangun-Bogor pada kesempatan yang sama.

Sumber :
megapolitan.kompas.com