Jokowi: Punya Mobil, Keluarlah dari Rusun

Peruntukan rusun saat ini dinilai tak sesuai taget, yakni warga terdampak banjir dari permukiman kumuh. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengimbau penghuni rumah susun (rusun) yang tergolong mampu secara finansial untuk keluar dari rusun dan berpindah ke hunian lain dengan biaya sendiri.
"Mestinya kalau sudah di situ dan sudah punya mobil, ya keluarlah. Artinya beri kesempatan bagi saudara-saudara kita yang masih belum mampu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).
Namun begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini tak bisa berbuat lebih selain memberikan imbauan. Dia lebih memilih untuk berpikir positif bahwa pada awalnya semua penghuni rusun memang masuk dalam kategori ekonomi lemah.
Ia berharap, setelah warga direlokasi ke rusun, kehidupannya jauh lebih membaik, secara sosial dan secara ekonomi.
Begitu juga saat ditanya rencana membuat aturan khusus untuk penghuni rusun yang memiliki mobil. Jokowi menyampaikan belum memiliki rencana pasti, kecuali ide untuk kewajiban biaya parkir atau membuat pembatas untuk kendaraan.
"Itu hanya beberapa orang mampu yang enggak malu. Tapi, kalau mau ya enggak apa-apa, asal jangan disewain lagi," ujarnya.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Hujan Deras Guyur Jakarta, Jokowi-Ahok Rapat Dadakan

Hujan deras mengguyur Jakarta, akibatnya sejumlah kawasan di Ibu Kota kebanjiran. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) langsung menggelar rapat mendadak di rumah dinas Gubernur di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 17.30 WIB Ahok terlihat keluar ruangannya dengan terburu-buru. Saat ditanya akan kemana dia hanya menjawab singkat.

"Enggak usah tahu, nanti kalian ikut," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dengan mobil Land Cruiser hitam B 1966 RFR Ahok pergi meninggalkan Balai Kota. Informasi yang dihimpun detikcom, Ahok pergi ke rumah dinas Jokowi untuk mengadakan rapat dadakan.

"Mau ke rumah Jokowi, rapat bahas banjir kayaknya," kata salah satu petugas Pemprov DKI.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan meninjau lokasi di Jalan MH Thamrin dan kawasan bundaran HI.

"Saya mau muter-muter HI saja ngecek, kan hujan seperti ini jangan sampai diam di dalam saja," kata Jokowi dengan terburu-buru.

Sumber :
http://news.detik.com

Kantor Jokowi Kebanjiran Lagi

Hujan lebat kembali mengguyur Ibu Kota mulai siang hingga sore ini. Hujan dengan intensitas lebat itu menyebabkan Balai Kota Jakarta terendam hingga mata kaki orang dewasa. Pada Januari lalu, Balai Kota juga tak luput dari banjir.

Berdasarkan pantauan Tempo, banjir mulai terjadi pada pukul 16.00 WIB. banjir itu membuat PNS yang berkantor di bagian belakang Balaikota harus melepas sepatunya. Genangan makin tinggi lantaran luapan air dari gedung DPRD DKI Jakarta yang posisinya lebih tinggi mengalir deras ke kantor Jokowi.

Pemprov DKI pun mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air. Sejumlah pekerja juga tampak berupaya mengalirkan air ke sistem drainase Balai Kota.

Gubernur Jokowi sendiri tampak meninggalkan Balai Kota sesaat sebelum kantornya mulai terndam. Dia mengatakan akan mengecek kondisi Jakarta yang diguyur hujan lebat. "Saya mau kontrol ke Bunderan HI, jangan sampai hujan lebat seperti ini diam saja di kantor," ujarnya.

Jokowi mengatakan hendak memeriksa kondisi gorong-gorong dan sumur resapan yang ada di Ibu Kota. "Nanti akan saya sampaikan hasilnya," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan tidak akan memerintahkan kepala dinas terkait atau jajaran lurah dan camat untuk turun langsung mengatasi banjir. Soalnya, beberapa jam sebelumnya Jokowi baru saja memberikan arahan kepada seluruh perangkat kerja Pemprov DKI untuk tanggap dalam bekerja. "Tadi kan sudah diberikan instruksi, masak harus saya perintahkan lagi?" katanya.

Sumber :
http://www.tempo.co

Terobos Hujan Deras, Jokowi Muter-Muter Bundaran HI

Hujan deras mengguyur Ibu Kota, Rabu (6/2/2013) sore. Trauma dengan banjir besar yang melumpuhkan Jalan MH Thamrin beberapa pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung meluncur meninjau situasi Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Jokowi mengaku ingin mengelilingi bundaran HI untuk mengecek kondisi gorong-gorong dan lainnya di sekitar jalan MH Thamrin-Sudirman.

"Saya mau muter-muter HI saja ngecek kan hujan seperti ini jangan sampai diam di dalam saja," katanya sebelum berangkat dari Balai Kota DKI Jakarta.

Kendati melihat kondisi di lapangan, Jokowi yang berangkat dari Balai Kota sekira pukul 16.20 WIB dengan mengenakan jas hitam berdasi ini mengaku tidak akan turun dari mobil Toyota Innova warna hitam yang dinaikinya.

"Saya enggak akan turun, masak pakai jas gini turun. Ini cuma sebentar saja nanti balik lagi," tuturnya.

Sumber :
http://jakarta.okezone.com

Jokowi akan segera panggil Dinas Tenaga Kerja DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan segera memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Deded Sukandar untuk membahas perihal pengawasan penerapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,2 juta.

"Ya nanti akan panggil Disnakertrans," kata Jokowi usai menemui perwakilan demonstran dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Perwakilan demonstran tersebut menyerahkan daftar beberapa perusahaan di kawasan industri wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang dianggap perlu pengawasan.

"Ya terutama industri yang banyak kan di situ (Jakarta utara dan timur). Minta mereka itu diawasi," kata Jokowi.

Jokowi berjanji akan langsung memeriksa laporan yang sudah diberikan oleh pihak buruh. "Nanti cek lapangan juga," katanya.

Gubernur mengatakan, bahwa dia sama sekali belum menerima surat penangguhan pelaksanaan UMP. "Sampai sekarang saya belum terima surat permintaan penangguhan di meja saya," katanya.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan UMP akan menerima sangsi. "Tapi kan ada tahapannya kalau mau minta penangguhan," katanya.

Sementara itu, ribuan massa demonstran FSPMI melakukan long march mulai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Istana. Mereka menuntut pengawasan serta kontrol terhadap pelaksanaan UMP serta jaminan kesehatan.

Sumber :
http://www.antaranews.com

Jokowi Terima Somasi Buruh Terkait UMP

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima sepuluh perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di ruang kerjanya, Balai Agung, Kompleks Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013). Dalam kesempatan itu, Jokowi menerima surat somasi yang disampaikan buruh terkait upah minimum provinsi (UMP).
"Ngajuin surat somasi. Minta agar masalah UMP dikontrol dan diawasi sampai ke pabrik," kata Jokowi.
Selanjutnya, kata Jokowi, dia akan mempelajari surat somasi yang diajukan para buruh. Selain itu, dia juga akan segera mengagendakan pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membahas permasalahan buruh.
Saat ditanya mengenai jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan penetapan UMP, mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku belum mengetahuinya. Ia menegaskan, belum ada satu pun berkas permohonan penangguhan yang diterimanya.
"Belum satu pun sampai ke meja saya. Ya habis ini, secepatnya kami bahas, kan di surat ada soal penangguhan UMP," ujarnya.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan buruh FSPMI bertahan di depan Balaikota Jakarta selama pertemuan berlangsung. Tak berselang lama setelah pertemuan usai, pada pukul 15.00, para buruh akhirnya membubarkan diri. Dalam aksinya, FSPMI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan perpres tentang jaminan kesehatan dan penerima bantuan iuran (PBI).
Sebelum ke Balaikota, para buruh juga berdemonstrasi di Istana Negara dan di Bundaran Hotel Indonesia. Buruh FSPMI juga menuntut menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014, bukan 1 Januari 2019. Iuran kepesertaan untuk buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. PBI diberikan untuk rakyat miskin dan buruh yang berpenghasilan di bawah upah minimum.
Tuntutan kedua adalah menjalankan jaminan pensiun 1 Juli 2015. Menerbitkan RPP dan perpres tentang jaminan pensiun paling lambat 1 September 2013. Demo juga serempak dilakukan ribuan buruh di beberapa kota, antara lain Bandung, Semarang, Medan, Aceh, Batam, dan Surabaya. Mereka memprotes pemerintah yang memberikan kemudahan kepada pengusaha terkait penangguhan pembayaran UMP tahun 2013.

 
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Dubes Denmark Berbagi Cerita dengan Jokowi Soal Banjir

Duta Besar Denmark, Martin Bille Hermann, berkunjung ke  Balai Kota DKI Jakarta. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,  Jokowi-Ahok dia berbagi pengalaman tentang Ibu Kota Denmark, Kopenhagen dalam hal investasi atau pinjaman, dan teknik menghadapi perubahan iklim.
 
"Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur dan Wagub bertukar pengalaman dalam hal investasi, pinjaman dan teknik menghadapi perubahaan iklim," ujar Martin di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Martin bercerita, Kopenhagen pernah mengalami banjir dua tahun lalu. Banjir saat itu sam seperti yang dialami Jakarta pada Januari lalu. Menurutnya, tingginya curah hujan menjadi tantangan bagi Jakarta.

Di Kopenhagen dua tahun yang lalu curah hujannya juga sangat tinggi hingga terjadi banjir besar. Kejadian ini, tambahnya, menyebabkan kerugian properti yang besar, dan juga merugikan kehidupan penduduknya.

Untuk penanggulangan sejumlah kerugian, Kopenhagen bekerja sama dengan banyak stake holder untuk menyusun rencana strategi untuk mengatasi masalah perubahan cuaca dan peningkatan curah hujan.

Martin menambahkan selain bertukar pengalaman masalah yang pernah terjadi di negerinya, juga membahas investasi yang rencananya akan dimulai pada awal Maret, terutama untuk melihat bagaimana teknologi yang diterapkan di Jakarta, dalam sektor infrastruktur dan water management.

Sumber :
http://jakarta.okezone.com

Anak Buah Doyan Gosip, Jokowi Ngamuk

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap solid dan tidak bergunjing tentang isu-isu yang tidak jelas.

"Jangan lagi ada grup-grup. Saya tidak ingin dengar ada lagi itu gosip-gosip, ada rumor, itu membuat kita seolah tidak ada kerjaan saja," tegas Jokowi saat memberikan pengarahan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku kerap mendengar gunjingan dari perangkatnya soal pejabat tertentu yang akan dicopot dan gosip-gosip lain. "Ada yang gosipin wali kota mau diganti, camat, dan lainnya. Enggak usahlah digosipin. Itu kewenangan saya," tandasnya.

Jokowi khawatir, perilaku tersebut merusak kesolidan organisasi yang dipimpinnya. Terlebih bila gosip seperti itu berkembang kemana-mana. "Kalau enggak solid enggak mungkin kita sampai ke tujuan," tukasnya.

Terkait hal itu, Lurah Penjaringan, Jakarta Utara, Ronny Jarpiko, menilai arahan dari Gubernur sebagai sesuatu yang sudah semestinya dilakukan. Sebab diakuinya, sejauh ini kurang terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik di instansi yang dipimpinnya.

"Kami akan kasih arahan buat enggak ngegosip. Nanti dikasih tahu pas kasih briefing. Pokoknya yang penting kerja," ucap Ronny.

Sumber :
http://jakarta.okezone.com