Hasil Negosiasi Makan Siang: Jokowi Pastikan Semua Warga Waduk Pluit Siap Direlokasi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengadakan makan siang bersama warga bantaran Waduk Pluit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013). Pada jamuan makan siang tersebut, yang dilakukan secara tertutup, ternyata Jokowi membicarakan masalah relokasi warga sekitar Waduk Pluit.
Dari hasil pembicaraan tersebut, Jokowi memastikan bahwa semua warga sekitar waduk Pluit bersedia dipindahkan ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah.
"Semuanya tidak ada masalah, semua warga sudah siap pindah. Namun rusunnya harus siap terlebih dahulu," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Kata Jokowi, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha untuk mempercepat pembangunan rumah susun untuk menampung warga Waduk Pluit itu. Diantaranya di Muara Baru, Jakarta Utara, di Marunda, Jakarta Utara, di Daan Mogot, Jakarta Barat dan di Luar Batang, Pasar Ikan, Jakarta Utara.
"Targetnya kira-kira  6-7 bulan warga Waduk Pluit sudah pindah semua. Nanti yang di Muara Baru ground breaking lagi," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, untuk pembangunan rumah susun di Luar Batang, Pasar Ikan, Jakarta Utara sendiri. Saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Kata dia, di Luar Batang itu akan dibangun rusun di atas tanah seluas 6,3 hektar.
"Di Luar Batang baru pembebasan tanah, belum rampung semuanya. Pokoknya kewajiban-kewajiban kami membangun rusun harus dibayar semua," ucap Jokowi.

Jokowi: Harga Tiket TransJ Jadi Rp 5.000,-

Rencana kenaikan tarif rupanya tak hanya terjadi bagi angkutan umum biasa. Sebab, kenaikan tarif juga akan terjadi pada Bus Transjakarta yang semula Rp 3.500 menjadi Rp 5.000.
Namun, kenaikan tarif Bus Transjakarta tersebut masih harus menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Untuk tarif bus Transjakarta menjadi Rp 5.000," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti rapat kenaikan tarif antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (25/6/2013).
Jokowi mengatakan, kenaikan tarif tersebut dipengaruhi oleh naiknya berbagai komponen-komponen lainnya diluar penggunaan bahan bakar.
"Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik," ujarnya.
Menurutnya, keputusan menaikkan tarif Bus Transjakarta merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat yang dilakukan sore ini.
"Itu adalah hasil dari pertemuan bersama. Organda berikan angka usulannya berapa, kemudian DTKJ, Dishub, setelah ketemu, kemudian hasil rapatnya seperti yang tadi saya utarakan," jelasnya.
Jokowi mengaku akan segera menyerahkan hasil kesepakatan kenaikan tarif tersebut ke DPRD untuk disetujui. "Ini besok pagi kita serahkan ke DPRD, bila telah disetujui, langsung akan kita akan putuskan tarif tersebut," katanya.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Jokowi: Tarif Bus Transjakarta akan naik menjadi Rp 5.000,-"
Versi kompas.com : "Jokowi: Angkot Rp 3.000, Transjakarta Rp 5.000"

Jokowi: Bu Dokter Serius Gak Sih Daftar Jadi Camat?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara dengar pendapat (public hearing) untuk seleksi dan promosi terbuka lurah dan camat yang lolos tahap manajerial. Salah satu peserta yang hadir adalah Kepala Puskesmas Grogol, Jakarta Barat, Dr Novita.
Di acara tersebut, perempuan yang mendaftarkan diri menjadi camat itu dipanggil untuk maju ke depan Jokowi. Dia lantas mendapat sejumlah pertanyaan dari Jokowi.
"Bu dokter, serius nggak sih? Kenapa kok pengen jadi camat?, jawab dengan jujur," tanya Jokowi saat public hearing di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/6).
Novita kemudian bercerita jika di lingkungan Puskesmas yang dipimpinnya manajemen pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Pihaknya mendapatkan ISO dan tingkat kedisiplinan anak buahnya di Puskesmas terbilang bagus absensinya.
"Saya ingin tingkatkan karier, tingkatkan pelayanan Puskesmas. Disiplin pegawai perlu, karena pas kerja itu nilai tambah, seperti yang sudah saya lakukan di Puskesmas. Saya pakai retina mata untuk absensi. Ternyata, ketahuan siapa yang telat," ujar Novita.
"Kalau Puskesmas saya saja dapat ISO, mengapa di kelurahan dan camat tidak bisa? Saya akan berjuang dan ikut mendaftar sebagai camat," sambungnya.
Mendengar jawaban tersebut, Jokowi lantas menanyakan kepada para undangan, apakah selama ini sudah ada camat atau lurah yang berangkat dari kalangan dokter. Para undangan lantas menjawab secara serentak belum ada dan kebanyakan dari lulusan IPDN.
"Sekarang ada camat dari dokter gak, lurah dari dokter gak? Mungkin tahun ini ada," kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Camat Tambora Pantas Jadi Walikota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara dengar pendapat (public hearing) untuk seleksi dan promosi terbuka lurah dan camat yang lolos tahap manajerial. Namun, uji publik ini tidak mempengaruhi gugurnya calon, tetapi menentukan di mana akan ditempatkan.
Salah satu yang dipanggil untuk maju ke depan Jokowi adalah Camat Tambora, Jakarta Barat. Jokowi turut serta memberikan pertanyaan kepada camat yang membawahi 11 kelurahan tersebut.
"Saya ikut ngetes, saya yang pertama. Urusan dengan KTP, IMB, izin-izin, akta dan lainnya, mestinya Pak Camat ini punya ukuran. Masyarakat sudah puas atau belum? Ukurannya apa?," tanya Jokowi di acara public hearing di Balai Agung, Jakarta, Selasa (26/5/2013).
Dengan tegas, Camat Tambora mengatakan kalau masyarakat di wilayahnya belum puas. "Belum ada parameter pelayanan publik dari Pemprov yang jelas," tegas Camat Tambora seraya disambut riuh tepuk tangan.
Mendengar jawaban tersebut, Jokowi lantas mengangguk-anggukan kepala. Jokowi lantas berkelakar bahwa Camat Tambora tersebut pantas menjadi wali kota.
"Kalau saya lihat, Pak Camat ini sudah bisa jadi wali kota. Sayangnya saya nggak ada walikota yang kosong," kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sumber :
merdeka.com

Versi detik : "Jokowi Tes Langsung 3 Calon Camat"

Jokowi Berharap Lelang Camat dan Lurah Jadi Contoh di Indonesia

Hari ini hasil seleksi tahap I dan II lelang jabatan camat dan lurah DKI Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan seleksi ini jadi contoh manajemen ideal birokrasi di Indonesia.
"Semoga ini berhasil, jadi model manajemen ideal bisa seperti di Jakarta," kata Jokowi sesaat sebelum jamuannya dimulai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013)
Hal ini disampaikan Jokowi dalam public hearing hasil seleksi terbuka camat dan lurah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013. Dalam acara ini turut hadir tim assessment centre serta calon camat dan lurah yang mengikuti seleksi tersebut.
"Manajemen perubahan ini dimulai dengan lurah camat kita ingin mencari model ideal. Paling tidak kita sebagai ibukota, Jakarta bisa menularkan yang baik ke daerah-daerah lain," lanjut
Dalam paparannya, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI, I Made Karmayoga memaparkan, dari dari 282 kandidat hanya 5 orang atau sekitar 11,72% kandidat camat yang memiliki kompetensi layak menjadi camat. Sedangkan yang tidak memiliki kompetensi sebesar 169 orang atau 59,93%.
"Sedangkan hanya 3 orang dari camat definitif yang masuk kategori sangat memenuhi syarat sebagai camat," terang Made.
Hingga pukul 15.30 WIB acara public hearing masih berlangsung.

Sumber :
detik.com

Mau Investasi di Jakarta, Pengusaha Amerika Mulai Dekati Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didatangi oleh para pengusaha besar asal Amerika Serikat siang tadi. Para chief executive officer (CEO) ini berniat investasi di Jakarta dalam bidang properti dan jasa.
"Ya intinya, ini Dubes serta para CEO Amerika datang ingin tahu info tentang Jakarta. Investasi-investasi apa saja yang bisa dimasuki, terutama yang berkaitan dengan properti, dengan IT, dan dengan usaha-usaha jasa yang ada di sini," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Jokowi tadi menerangkan langkah Pemprov DKI untuk meningkatkan pelayanan publik. Misalnya MRT, monorel dan proyek lain.
"Mereka jadi punya bayangan prospek Jakarta ke depan ini sangat bagus. Dan mereka tadi sudah kita terangkan, bahwa mereka ini sangat yakin bahwa kita memang mempunyai prospek ekonomi ke depan yang sangat baik. Itu saja," jelas Jokowi.
Jokowi mengakui investasi di bidang properti masih terbuka lebar Namun, Pemprov akan menata agar lokasinya tak hanya di pusat kota, tetapi bisa merata.
Jokowi menegaskan, walau AS yang berinvestasi. Tetap pengendalian dipegang oleh Pemprov DKI dan pemerintah. Aturan itu harus dipegang, tak bisa seenaknya.
"Itu saja yang paling penting," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Kagumi Jokowi, pengusaha AS makin yakin investasi di Jakarta" 

Lagi, Jokowi Jamu 18 Warga Waduk Pluit Makan Siang di Balai Kota

Pada acara penanaman pohon di sisi Waduk Pluit, Jokowi pernah mengundang 18 warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hari ini Jokowi memenuhi janjinya menjamu warga tersebut di Balai Kota. Jokowi ingin mengeratkan silaturahmi warga dan pemerintah agar tidak ada bias informasi pada masyarakat.
Salah satu ruang rapat Gubernur kembali disulap sebagai menjadi ruang makan. Dengan nuansa merah, Jokowi siang ini didampingi Camat Penjaringan, Rusdianto dan Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menjamu warga yang khusus datang untuk makan siang bersama.
"Ke depan hubungan ini harus terus terjalin. Supaya tidak ada berita yang tidak benar yang masuk ke warga," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sesaat sebelum jamuannya dimulai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013)
Jokowi ingin agar tidak ada bias informasi di tengah masyarakat mengenai relokasi warga ke rusun yang sedang disiapkan pemprov DKI. Warga tampak begitu mempersiapkan diri untuk jamuan tersebut. Terlihat para wanita yang hadir terlihat berdandan dengan memakai baju yang cerah. Begitupun para lelaki yang menggunakan kemeja rapi.
"Antara warga dan pemerintah tidak boleh terlihat ada gesekan. Sehingga kita bersama-sama bisa membangun Jakarta," lanjut Jokowi disambut anggukan warga.
Jokowi mengatakan pembangunan Jakarta saat ini dipusatkan pada pinggiran Jakarta. Ia pun meminta agar warga yang datang dapat membantu menyosialisasikan kepada warga Waduk Pluit lainnya bahwa rusun untuk mereka sedang disiapkan.
"Dan infokan tetangga-tetangga rusunnya sudah dikerjakan, November rusunnya jadi," lanjutnya.
Kesempatan ini juga tidak disia-siakan oleh warga. Salah satunya Tamrah. Warga Wadu Pluit ini menyampaikan aspirasinya.
"Yang terlantar di daerah Gamas sampai saat ini terlantar 50 orang. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah setempat," kata Tamrah yang mengenakan kemeja berwarna hitam.
Aspirasi ini pun langsung dijawab Jokowi dengan meminta nama orang-orang tersebut. Sambil tetap mengingatkan prosedur yang harus dipenuhi.
"Iya, asal dengan catatan penduduk di situ asli dan tinggal di situ," jawab Jokowi.
Tamrah pun langsung terlihat bersemangat mendengar jawaban Gubenurnya tersebut.
Sayangnya, wartawan tidak diperbolehkan meliput jamuan tersebut. Saat para pelayan mulai menyajikan sup, para wartawan lalu dipersilahkan keluar ruangan.

Sumber :
detik.com

Versi merdeka.com : "Jokowi makan siang bareng perwakilan warga Waduk Pluit"

Jokowi: Tarif Angkot Mandeg

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum juga memutuskan besaran kenaikan tarif angkutan umum Jakarta. Keterlambatan itu karena Organda masih rapat pleno membahas kenaikan tarif.
"Tarif (angkot) sampai detik ini belum ketemu (mandeg)," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).
Jokowi menyatakan, rapat pleno Organda mengenai tarif angkot belum selesai juga. Jika sudah selesai, usulan tarif tersebut akan dibahas di Dinas Perhubungan DKI dan Dewan Transportasi Kota Jakarta.
"Kita ingin secepatnya," lanjut mantan Walikota Solo ini.
Jokowi juga menyesalkan adanya kenaikan tarif secara sepihak. Ia berjanji akan secepatnya mengeluarkan SK Gubernur jika sudah ada kesepakatan harga.
"Kalau (rapat) selesai malam, (SK Gubernur) besok dikeluarkan," lanjut Jokowi yang mengenakan jas hitam dan dasi merah ini.
Sebelumnya, Ketua Organda DKI Jakarta Sudirman mengatakan Organda mengusulkan menaikkan tarif angkot sebesar Rp 1.000 dan meminta subsidi pemerintah sebesar Rp 2.200/penumpang. Subsidi tersebut dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang akan dikeluarkan para pemilik angkutan.
Sedang di lapangan, sopir kendaraan umum telah menaikkan tarif Rp 500 - Rp 1.000. Sementara, aparat Dishub melakukan razia terhadap angkutan umum yang menaikkan tarif secara ilegal di terminal Kampung Rambutan. Puluhan angkutan umum kena razia.

Versi detik.com : "Jokowi: Tarif Angkot Sampai Detik Ini Belum Ketemu"
Versi merdeka.com "Jokowi belum bertemu Organda, tarif angkutan belum bisa diputus"

Besok Jokowi Tentukan Nasib Proyek Monorail

Kelanjutan proyek pembangunan monorail akan diumumkan besok oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Pengumuman tersebut akan menentukan nasib dari transportasi massal berbasis rail itu.
"Monorail besok mungkin diumumkan, besok siang," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6).
Pengumuman tersebut akan dilakukan di Monas pukul 12.00 WIB. "Ya besok diumumkan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, tempat di sana nah Monas jam 12.00 WIB," terangnya.
Untuk diketahui, Sabtu (22/6) lalu Jokowi bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat mengunjungi pameran monorail yang digarap pemerintah pusat. Untuk DKI, rencananya proyek monorail akan dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM).
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua jalurnya pembangunan monorail yakni Jalur Hijau (green line) yang merupakan jalur berputar sepanjang 14,275 km dengan 16 stasiun mulai dari Komdak - Kusuma Candra - BEJ - Stadion Utama - Plaza Senayan - TVRI - Taman Ria Senayan - Gedung MPR/DPR - Pejompongan - Karet - Sudirman - Setiabudi Utara - Kuningan Sentral - Taman Rasuna - Casablanca - Grand Melia - Satria Mandala. Awalnya, Green line ditargetkan selesai pada tahun 2007.
Jalur lainnya adalah Jalur Biru (blue line) yang merupakan jalur memanjang sepanjang 9,725 km dengan 11 stasiun mulai dari Kampung Melayu - Tebet - Dr Sahardjo - Menteng Dalam - Casablanca - Ambassador - Dharmala Sakti - Menara Batavia - Karet - Kebon Kacang - Tanah Abang - Cideng - Roxy yang seharusnya selesai dibangun akhir 2008.

Sumber :
merdeka.com

Versi detik.com : "Rabu, Jokowi Umumkan Nasib Monorel di Monas"
Versi kompas.com : "Jokowi: Monorel Jadi atau Tidak, Diputuskan Besok"
Versi viva.co.id : "Jokowi Putuskan Kelanjutan Proyek Monorel Besok"

Lembaga Kebudayaan Betawi kritik Jokowi gelar PRJ di Monas

Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Tatang Hidayat meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mengorbankan event Jakarta Fair di Kemayoran, jika membuat pesta rakyat seperti Pekan Raya Jakarta di Monas. Menurut Tatang, PRJ Kemayoran sudah menjadi ikon Jakarta dan Indonesia.
"Jujur Jakarta Fair di Kemayoran sudah menjadi kebanggaan warga Jakarta di bidang pameran," ujar Tatang di Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Tatang mengaku senang dengan PRJ di Monas kemarin. Meski diakui acara tersebut mendatangkan masalah baru berupa sampah, namun Tatang menyambut positif.
"Dengan dibuat pameran di Monas kemarin, terus-terang saya merasa sayang, merasa prihatin juga, karena Monas jadi acak-acakan seperti itu. Monas ini ikon Indonesia, jadi jangan dirusak juga," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Jokowi membuat pesta rakyat jangan di Monas. Tetapi tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu.
"Kalau Jokowi benar-benar mau serius memberi hiburan kepada masyarakat Jakarta, maka bikin saja pesta rakyat di lima wilayah Jakarta, termasuk Pulau Seribu. Silakan dibikin, orang dia punya kewenangan kok, enggak usah kebanyakan berpolemik, kerjakan saja," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Hibah PPD Masih Tunggu Keputusan Jokowi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tapi sampai saat ini wacana tersebut belum terealisasi.
Menurut Direktur Utama PPD, Parlindungan Situmorang, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang berisi tentang hibah murni dari BUMN ke Pemprov DKI.
"Jadi kami menunggu surat gubernur untuk membuat surat lagi yang isinya hibah murni. Karena kalau mengambil alih itu sama saja akuisisi sehingga akan ada kompensasi yang diberikan, bisa berupa uang atau barang," ujar Parlindungan saat dihubungi, Selasa (25/6/2013).
Parlindungan menuturkan, pada rapat terakhir antara BUMN, Kementerian Keuangan dan PPD pada awal bulan Juni 2013 lalu, dibahas soal mengubah rencana pengambil alihan menjadi hibah murni.
"Kalau hibah murni, Pemprov harus membayar kewajiban-kewajiban PPD. Jumlahnya Rp100 miliar lebih. Terdiri dari utang rekening dana investasi, utang pajak, utang dagang atau bisnis," ucapnya.
Parlindungan menargetkan rencana hibah murni dari BUMN ke Pemprov DKI diselesaikan akhir tahun ini. Meski demikian, kata dia, masih banyak persetujuan-persetujuan yang harus disahkan oleh beberapa instansi.
"Hibah murni itu akhir tahun ini paling cepat. Ini butuh waktu agak lama karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 harus ada persetujuan dari instansi-instansi," kata dia.
Parlindungan menambahkan, untuk saat ini aset yang dimiliki oleh PPD adalah armada sekitar 300 - 350 bus, delapan depo, lahan kosong di Ciracas seluas 5 hektare, satu vila di Mega Mendung dan dua rumah dinas bekas karyawan di Depok.

Sumber :
viva.co.id

Opini: Dilema Jokowi, Presiden atau Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadapi dilema: apakah memenuhi permintaan banyak pihak untuk mencalonkan diri menjadi presiden, atau memenuhi janji kepada para pendukung untuk tetap memimpin Jakarta sampai tuntas. Dilema Jokowi ini bisa kita lihat dari jawaban atas pertanyaan wartawan tentang pencalonan presiden.
Semula Jokowi mengaku tidak peduli dengan permintaan beberapa kalangan agar dirinya maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 nanti. Jokowi juga tidak peduli dengan hasil survei yang menunjukkan namanya terus menduduki posisi teratas sebagai calon presiden yang dikehendaki rakyat, mengalahkan Prabowo dan Megawati.
Namun belakangan jawaban Jokowi mulai berubah. Dalam beberapa kesempatan dia bilang, tentang pencalonan presiden bukan urusannya, tapi urusan partai politik. Pekan lalu jawabannya berubah lagi. Katanya, soal pencalonan presiden adalah urusan Ketua Umum PDIP Megawati. Pernyataan ini bisa ditafsirkan, bahwa sebagai kader PDIP, Jokowi tunduk pada perintah ketua umum partainya.
Sampai saat ini belum ada kepastian, apakah Megawati akan mencalonkan diri kembali dalam pemilu presiden mendatang, atau tidak. Bagi PDIP semua itu tergantung pada keputusan Megawati seorang. Namun kiranya Megawati menyadari, bahwa kekalahan dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, adalah bukti rakyat tidak lagi menerimanya sebagai presiden.
Itu artinya, jika PDIP ingin menguasai pemerintahan nasional, mengajukan kembali Megawati adalah pilihan terakhir. Memang betul, Megawati masih menduduki posisi atas dalam survei calon presiden. Namun dalam setahun terakhir, namanya kalah dengan Prabowo. Bahkan dalam enam bulan terakhir namanya disalip Jokowi.
Oleh karena itu, pilihan paling rasional bagi PDIP adalah mencalonkan Jokowi. Memang ada Puan Maharani yang digadang gadang almarhum Taufiq Kiemas sebagai calon pemimpin masa depan. Tapi Puan hanya dikenal orang PDIP. Namanya tak pernah muncul dalam survei, demikian juga dengan nama Pramono Anung.
Kini tergantung pada Megawati: terus terobsesi menjadi presiden, atau mendorong Jokowi mencalonkan diri. Jika pilihan pertama diambil, kemungkinan memenangkan pemilihan presiden sangat tipis karena sudah dua kali kalah dan kalah juga dalam survei dengan Prabowo. Jika pilihan kedua yang ditempuh, peluangnya sangat besar karena saat ini rakyat di luar Jakarta juga ingin dipimpin Jokowi.
Sinyal bahwa Megawati tidak akan lagi maju sebagai calon presiden sebetulnya sudah mulai terlihat. Beberapa kali dia bilang agar Indonesia dipimpin oleh orang muda. Hal ini tidak hanya dinyatakan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk keputusan politik partai, yakni mengajukan calon-calon muda dalam pilkada. Apakah hal ini juga berlaku bagi calon PDIP dalam pemilu presiden nanti?
Jawabannya sangat mungkin. Pertama, terlihat dari jawaban Jokowi yang mulai berubah: dari tak peduli pencalonan presiden menjadi calon presiden PDIP urusan Megawati. Bagaimanapun sebagai kader yang baik, Jokowi tidak mungkin tidak mengikuti garis partai, atau lebih tepatnya tidak mungkin tidak mengikuti perintah Megawati.
Kedua, dalam beberapa kesempatan penting, Jokowi tampak bersama Megawati. Yang paling menonjol adalah sepulang dari pemakaman Taufiq Kiemas di Kalibata. Saat itu, ternyata Jokowi diminta masuk dalam mobil Megawati bersama keluarganya. Tentu ini tidak hanya dibaca bahwa Jokowi sudah dianggap keluarga Megawati. Lebih dari itu, Jokowi akan mendapat pesan khusus dari Megawati: bersiaplah menjadi calon presiden.
Nah, jika semakin hari semakin jelas, bahwa Megawati hendak mendorong Jokowi menjadi calon presiden, lalu bagaimana dengan posisinya sebagai gubernur Jakarta? Bukankah Jokowi berjanji menuntaskan jabatannya sebagai gubernur? Bukankah Jokowi belum mewujudkan janji-janjinya untuk membangun Jakarta baru yang lebih adil dan lebih sejahtera buat warganya?
Baru setahun memimpin Jakarta, memang sudah banyak yang dicapai Jokowi: memulai membangun MRT dan monorail, merehabilitasi waduk dan sungai, menerbitkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, membenahi birokrasi dengan lelang jabatan, menggelar pesta rakyat, dll. Tetapi semua itu jelas belum cukup untuk menciptakan Jakarta Baru sebagaimana Jokowi janjikan bersama Ahok.
Tetapi, kalau rakyat di luar Jakarta menghendaki agar dia jadi presiden, lalu Megawati dan PDIP memintanya maju dalam pemilu presiden mendatang, apakah Jokowi kuasa menolaknya? Apakah Jokowi bisa bersikap tidak peduli atas harapan rakyat untuk memiliki presiden berwajah dan berjiwa kerakyatan?

Sumber :
merdeka.com

Opini: Jokowi Sulit Jadikan Jakarta Sebagai Kota Layak Anak

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna pesimis jika DKI Jakarta bisa menjadi kota layak untuk anak. Menurut Yayat, banyak hal yang dapat menggugurkan kriteria ibu kota sebagai kota layak anak, salah satunya kepadatan penduduk, fasilitas umum yang tidak memadai.
"Jangankan kota layak anak, kota untuk hidup masyarakatnya saja sudah tidak layak," kata Yayat saat dihubungi, Selasa (25/6/2013).
Yayat menjelaskan, DKI Jakarta baru bisa disebut sebagai kota layak anak jika telah memiliki fasilitas bermain bagi anak-anak. "Terlebih saat ini di setiap kecamatan tidak memiliki fasilitas bermain bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak memiliki ruang bebas bergerak," kata pengamat dari Universitas Trisakti tersebut.
Dia menambahkan, untuk kelayakan kota layak anak, Pemprov DKI harus mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terlebih dahulu. Dalam RPJM 2013-2018 Jakarta, Yayat tidak melihat adanya program yang berkaitan dengan anak-anak.
"Kalau mau membuat kota layak anak, ya ubah dulu RPJM itu," tegasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membuat Jakarta sebagai kota yang layak untuk anak. Untuk memenuhi syarat itu, orang nomor satu Jakarta tersebut mengakui kota layak anak harus ada forum bagi anak. Sehingga, ruang-ruang publik untuk anak seperti perpustakaan, ruang IT harus dipenuhi di setiap kota.
"Kota yang ada forum anaknya, kota yang ada ruang-ruang publik untuk anak, kampung-kampung ada perpustakaan, ada ruang IT dan yang lain-lainnya," ujar Jokowi Di Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin.

Sumber :
merdeka.com