Soal Capres, PKB Tertarik Efek Besar Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum membahas tentang calon presiden dan wakil presiden. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, partainya masih melirik kandidat bakal calon presiden, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Jokowi ini menarik juga, dahsyat sekali ya efek Jokowi ini," katanya dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Senin (22/7/2013) malam.
Marwan mengatakan, partainya baru akan membahas tentang calon presiden setelah mengetahui hasil perolehan suara partai pada pemilihan umum anggota legislatif tahun depan. Ia menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang selama ini dikaitkan sebagai capres yang dekat dengan PKB tidak berarti bakal diajukan oleh partai tersebut.
"Kalau sekarang ada nama-nama (capres) itu, enggak tahu lah. Jangan pada kepedean," ujar anggota Komisi V DPR tersebut.
Marwan enggan mengungkapkan siapa tokoh yang dimaksudnya tersebut. Setidaknya ada dua tokoh yang menyatakan kedekatannya dengan partai dengan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) ini. Dua tokoh itu adalah "Raja Dangdut" Rhoma Irama dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Rhoma bahkan sudah sempat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa bulan lalu.
Menurut Marwan, komunikasi tersebut adalah hal yang lazim terjadi di dunia politik. "Yang terpentingnya apakah pertemuan itu ada deal apa enggak? Kan belum ada," kata Marwan.
Ia menyebutkan, PKB akan melakukan rapat kerja nasional (rakernas) sebelum menentukan capres yang mereka ajukan. Saat ini, Marwan menyebutkan PKB hanya melirik kandidat-kandidat yang ada. Selain Rhoma dan Mahfud, juga ada nama Jokowi Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menjelaskan, partainya akan menentukan capres dalam forum rapat kerja nasional yang akan digelar setelah pemilu legislatif.

Sumber :
kompas.com

DPRD: Jokowi Harus Evaluasi Anak Buahnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan menilai Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta belum bekerja maksimal. Hal tersebut mengacu pada banjir di sejumlah daerah Ibu Kota akibat hujan, Senin (22/7/2013).
“Jokowi harus evaluasi anak buahnya, khususnya Dinas PU, eksekusi di lapangan seperti apa? Jangan sampai banjir seperti awal 2013 terjadi lagi,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Ferial pun menyarankan Pemerintah Provinsi DKI untuk menertibkan permukiman di kawasan bantaran sungai. Menurutnya, hal itu harus menjadi prioritas Pemprov DKI.
Sementara itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merencanakan relokasi warga bantaran sungai. Menurut Jokowi, untuk merelokasi warga bantaran sungai, pihaknya menunggu Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) membangun 6.000 unit rumah susun.
Rumah susun itu akan dibangun di lokasi milik Pemprov DKI, yaitu Pasar Rumput dan Pasar Minggu. Rusun akan dibangun menggunakan APBD, dana dari Kemenpera, dan dana dari perusahaan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
“Tanah milik kita, Kemenpera yang membangun. Tahun ini mulai pembangunan, tahun depan rampung," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, pihaknya tengah mendata warga bantaran Ciliwung yang akan direlokasi ke rusun. Menurut Jokowi, biaya sewa rusun berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000.
Sementara itu, Menpera Djan Faridz mengatakan, pembangunan rusun di dua lokasi itu membutuhkan biaya Rp 1,9 triliun. Rusun-rusun itu akan dilengkapi fasilitas publik, antara lain pasar, puskesmas, sekolah, dan masjid.
"Di bawahnya untuk fasilitas publik, kemudian di atas baru untuk rusunawa. Masing-masing lokasi dibangun tiga blok," tambah Djan Faridz.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Selidiki Dugaan Suap Terhadap Wartawan

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menyelidiki kasus suap terhadap dua wartawan yang diduga dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat Toga Torop. Menurut Jokowi, Toga akan mendapatkan sanksi jika terbukti bersalah.
"Nanti kita cek dulu. Kalau benar diberi sanksi," ujarnya di Balaikota pada Senin (22/7/2013).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, I Made Karmayoga, mengatakan, "Apakah ada salahnya, kita belum mengeceknya. Tapi sebagai pelayan masyarakat, harusnya tak masalah dikritik. Kenapa mesti takut."
Toga diduga mencoba menyuap dua wartawan pada acara buka puasa bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Monumen Nasional, Jumat (19/7/2013) sore.
Ketika seorang petugas kebersihan tengah diwawancarai dua wartawan, Toga memotong sesi wawancara dan memarahi petugas kebersihan tersebut. Toga kemudian mengambil uang dari kantong celana dan memberikannya kepada dua wartawan itu dengan alasan, "Untuk beli kolak." Dua wartawan itu mengaku menolak menerima uang itu
Saat dimintai konfirmasi, Toga membantah berusaha menyuap wartawan. Menurutnya, saat itu ia ingin menjelaskan kepada dua wartawan  itu bahwa ada petugas kebersihan yang memanfaatkan media supaya gajinya dinaikkan dengan bercerita bahwa mereka bekerja selama 24 jam penuh.
"Nggak adalah kasih uang. Buat apa itu. Saya cuma mau meluruskan, petugas di lapangan tidak ada yang bekerja 24 jam," ujar Togo, Senin (22/7/2013). Ia pun meminta kejadian itu tidak dibesar-besarkan dan meminta maaf jika pernyataannya menyinggung pihak lain. 
"Jika salah ya saya minta maaf," ujar Toga.

Sumber :
kompas.com

Pengamat: PAN Untung Jika Usung Hatta-Jokowi

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (22/7), mengatakan secara logika dan kalkulasi politik, PAN akan lebih untung jika mengusung Hatta-Jokowi dibandingkan Hatta-Prabowo untuk pasangan capres-cawapres. Bila PAN memilih Jokowi, maka akan untung besar.
‎Memang dengan tingkat elektabilitasnya yang tinggi, kata Siti, Jokowi bisa memilih siapa pun sebagai pasangannya jika ingin ikut Pilpres 2014. Namun, apakah mungkin Jokowi seperti kader-kader PDIP lainnya yang menjelang pilkada keluar dan gabung ke partai lain dengan menerima pinangan dicalonkan?
Kalau itu yang terjadi, kata dia, maka pasangan capres-cawapres yang dibangun didasarkan atas individual, bukan intitusional. Tetapi, ujar Siti,  kalau koalisinya didasarkan atas kesepakatan partai, mestinya Jokowi tidak leluasa memilih. Soalnya, partai yang mempunyai otoritas menentukan pasangan.
Bila PDIP memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, terang Siti, bisa saja mereka akan mengusung pasangan capres-cawapres dari internalnya sendiri. PDIP bisa mengusung Megawati-Jokowi dalam pilpres.
"Kalau animo masyarakat masih kuat seperti ditunjukkan hasil survei saat ini, maka kemenangan pasangan ini tak terelakkan," terangnya.

Sumber :
republika.co.id

Ini Dia Larinya "Uang Blusukan" Jokowi-Ahok

Guna menjawab tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan pengeluaran dana operasional. Dia menyebut dana Rp 26,6 miliar digunakan lebih banyak untuk kebutuhan sosial.
Jumlah biaya operasional gubernur dan wakil gubernur adalah Rp 26,6 miliar. Duit sebanyak itu diambil dari 0,1 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Untuk Jokowi 60 persen, Ahok 40 persen.
"Sebetulnya di PP kita bisa pakai 0,15 persen, tapi kita pikir itu kegedean. Rp 26,6 miliar itu sudah kegedean," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Untuk apa saja dana itu digunakan selama ini? Ahok mengaku sudah melaporkan semua di situs pribadinya. Tak lupa, proses audit juga sudah berjalan. Yang jelas, dia menyebut anggaran itu 80 persen dipakai untuk kebutuhan sosial.
"Banyak anak sekolah terutama swasta yang bertahun-tahun ijazahnya ditahan. Itu kita kumpulin, kita bayar ke sekolahnya. Kita nggak bisa keluar pake KJP, akhirnya pakai itu (biaya operasional)," jelasnya.
Tak hanya itu, Ahok dan Jokowi juga memberi tambahan gaji bagi pegawai honorer, seperti petugas cleaning service dan lainnya. Tak lupa, kebutuhan operasional seperti makan staf dan acara-acara seremonial yang dihadiri keduanya juga dimasukkan.
"Lebih banyak buat yang sekolah, lebih dari 80 persen. Lainnya pakai makan," terang Ahok.
Biaya operasional itu, ditegaskan Ahok, tak berkaitan dengan gaji pribadi. Dia juga tak bisa menggunakannya untuk kepentingan keluarga atau kerabat.
"Itu nggak boleh, etikanya seperti itu," tegas Ahok.
Karena itu, Ahok memastikan program blusukan Jokowi tak bisa dihentikan. Sebab, langkah itu sudah jadi bagian hidup.
"Kalau gaya hidup? Haha saya aja enggak sanggup," imbuhnya.

Sumber :
detik.com

Gerindra: Prabowo Belum Berencana Temui Mega untuk 'Meminang' Jokowi

Keinginan Partai Gerindra untuk menyandingkan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) disambut Jokowi dengan mempersilakan yang berkepentingan langsung bicara dengan Megawati Soekarnoputri, selaku Ketum PDIP. Namun sambutan itu belum akan ditanggapi oleh Gerindra dalam waktu dekat.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, memaparkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa komunikasi personal antara Prabowo dengan Jokowi sejauh ini sudah berjalan sangat baik dan produktif. Hal serupa juga dilakukan Prabowo terhadap tokoh-tokoh pilitik yang lainnya maupun dengan partai politik lain.
"Komunikasi dengan PDIP sangat bagus, dengan juga dengan Bu Mega. Cuma memang pembicaraan tentang kepemimpinan nasional tahun 2014 sejauh ini belum dibicarakan. Semua partai saya kira sedang konsentrasi menghadapi Pemilu Legislatif. Jadi saya kira semua paham dan sama-sama saling mengerti," ujar Ahmad Muzani kepada wartawan di Solo, Senin (22/7/2013).
Karena kenyataan itu, lanjut Muzani, sejauh ini baik Prabowo maupun Gerindra memang masih lebih mengutamakan pendekatan atau komunikasi personal dengan semua tokoh maupun parpol lain. Pendekatan personal itu tetap akan dijalin hingga waktunya nanti ada pendekatan institusional untuk membicarakan tentang Pilpres.
"Pendekatan personal terus dijalin, secara institusional memang belum. Tapi jika pendekatan personal bagus maka pendekatan institusional juga akan berjalan mudah untuk mengikutinya," kata Muzani.
Muzani juga mengakui sejauh ini ada beberapa nama yang sedang ditimbang-timbang untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres. Dia mengatakan ada dua syarat mutlak untuk menjadi pendamping Prabowo, yaitu mampu memenangi tahapan Pilpres dan bisa bekerja sama dengan Prabowo.
Namun ketika ditanya dua nama penting yang selama ini sering disebut-sebut sebagai kandidat pendamping Prabowo, yaitu Jokowi dan Hatta Rajasa, Muzani enggan memberikan jawaban tegas. Dia hanya mengatakan siapapun harus memenuhi dua syarat. Ketika didesak mana yang lebih berat, Muzani menjawab diplomatis, "Belum ditimbang."
Lebih lanjut, Muzani menepis penilaian umum bahwa Prabowo telah memelihara anak macan dengan mendongkrak mantan Wali Kota Surakarta tersebut ke pentas politik nasional. Dia yakin kehadiran Jokowi dalam konstelasi politik nasional tidak akan mengganggu ataupun mengganjal popularitas Prabowo sebagai capres paling potensial pada 2014 mendatang.
"Tidak akan mengganggu. Saya yakin itu. Persoalan Jokowi itu hanya karena saat ini ada kekaguman orang Jakarta kepada sosok Jokowi. Tapi tidak akan mengganjal (Prabowo)," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Mau Ajak Jokowi "Nyapres"? Izin Dulu ke Megawati

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jika ada sejumlah nama yang ingin menggandengnya dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2014, maka harus meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kalau soal 2014 itu, itu urusannya ngomongnya sama ke ketua umum lah. Misalnya, Pak Hatta atau Pak Prabowo bicara, urusan dengan Ibu Ketum," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (22/7/2013).
Jokowi mengakui pernah bertemu dengan kedua tokoh tersebut. Ia mengatakan, hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu tidak berhubungan dengan rencana pencalonannya menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Saya bertemu Prabowo itu setelah pelantikan (gubernur). Diucapkan selamat dan bicara problematika urusan di Jakarta," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam sejumlah survei oleh lembaga-lembaga survei independen, nama Jokowi selalu berada di urutan atas daftar calon presiden RI. Mantan Wali Kota Solo itu mengalahkan nama kondang lain, seperti Prabowo, Aburizal Bakrie, dan bahkan Megawati sekalipun.
Terkait hasil survei itu, Jokowi selalu menanggapinya dengan mengatakan, "Enggak mikir". Meski tak pernah menjawab tidak atau ya secara tegas, Jokowi menyatakan ingin mengurus problematika di DKI terlebih dahulu.

Sumber :
kompas.com

Banyak Politisi Tidak Pede Tanpa Jokowi

Elite partai politik tidak memiliki kepercayaan diri untuk maju sebagai pemimpin di Pemilu 2014. Mereka berusaha mengatrol ketidakpercayaan dirinya dengan cara menyambangi Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki elektabilitas tinggi.
"Mereka tidak percaya diri. Mereka tidak berkualitas," kata Guru Besar ilmu politik Universitas Indonesia, Ibramsjah, Senin (22/7/2013).
Ibramsjah mengatakan kebanyakan elite politik mendatangi Jokowi karena terpengaruh dengan hasil survei yang menempatkan elektabilitas Jokowi di puncak teratas. Padahal menurutnya metodologi survey yang digunakan tidak jelas parameternya.
"Mereka terpengaruh lembaga survei," ujar Ibramsjah.
Saat ini menurut Ibramsjah banyak lembaga survei menyesatkan masyarakat. Dia mengatakan sampai saat ini Jokowi belum menunjukan kinerja yang memuaskan selama memimpin DKI Jakarta.
"Jokowi tidak laik jadi presiden. Tunjukan dulu kemampuannya atasi macet, banjir, PKL di Jakarta," kata Ibramsjah.
Ia mengatakan fenomena politisi mendekati Jokowi mencerminkan lemahnya mentalitas para politisi. Mereka tidak laik menjadi pemimpin karena tidak memiliki kinerja dan gagasan yang membuat rakyat percaya.

Sumber :
republika.co.id

Forum CSR Menunggu Surat Keputusan Jokowi

Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai penguat dasar hukum keberadaan mereka.
“Saya dapat informasi SK sedang dalam tahap pembahasan verbal di Balai Kota,” ujar Sarman, Senin (22/7/2013). Forum CSR dibentuk pada Februari 2013 lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012.
Dengan terbentuknya Forum CSR, diharapkan dana CSR dapat digunakan dengan baik dan dikembalikan sesuai fungsinya. Sarman mengakui, penggunaan dana CSR selama ini tidak transparan. “Hanya menyerahkan ke pemerintah, setelah itu tidak tahu uangnya ke mana. Uang CSR hanya tampak saat banjir,” ujar Sarman.
Setelah SK Gubernur terbit, dia menambahkan, Forum CSR DKI akan mulai membuat program. “Kami butuh legalisasi sebelum bikin program.” Forum ini menjadi wadah komunikasi pengusaha dengan pemerintah, dan akademisi. “Jumlah pengurusnya 30 orang,” kata Sarman.
Sarman mengaku belum tahu persis total jumlah pengusaha yang menjadi anggota forum, karena belum ada pendataan yang jelas. Soal ini lagi-lagi terkait belum adanya SK. Dia hanya bisa memperkirakan ada 40 Badan Usaha Milik Daerah, belum lagi Badan Usaha Milik Negara, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Begitu pula soal mekanisme. “Kami akan minta arahan dulu ke Gubernur,” kata Sarman. Namun, dia memberi perbandingan sebelum dan sesudah adanya Forum CSR. Kalau sekarang masih diarahkan pemprov, nantinya akan ada komunikasi antara pemprov dan pengusaha. Pengusaha akan melihat program pemprov yang berkaitan dengan pembangunan sosial masyarakat. Lalu, program menyesuaikan core business perusahaan. “Misalnya Indocement bisa kita minta membangun WC umum.”

Sumber :
tempo.co

Demokrat Tak Takut Jika Jokowi Nyapres

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menegaskan partainya tak takut jika nantinya Joko Widodo (Jokowi) maju pada Pilpres 2014 mendatang.
Sebab, Nurhayati berpendapat, saat ini pemilu masih jauh dan modal utama untuk menang dalam pilpres 2014 adalah perjuangan dan semangat yang pantang menyerah.
Meskipun berdasarkan survei elektabilitas Jokowi paling tinggi, Nurhayati yakin survei bukan penentu segalanya. Demokrat, katanya, sudah memiliki pengalaman panjang dalam berbagi pemilu seperti pilkada, pileg, itu menjadi salah satu modal untuk memenangkan Pilpres 2014.
Namun, sebagai partai yang besar, Demokrat juga terbuka dan mau mendengarkan masukan sebagai bahan pertimbangan. "Kami sudah makan garam dalam berbagai pemilu, jadi tidak khawatir dengan elektabilitas Jokowi," katanya.
Dikatakan Nurhayati, Demokrat optimistis memenangkan Pilpres 2014. "Kami juga yakin mampu mengusung capres sendiri," ujarnya.
Ketika ditanya, seandainya Jokowi mau ikut konvensi Demokrat, Nurhayati menegaskan, partainya membebaskan siapa saja ikut konvensi, asalkan memiliki hak pilih dan hak dipilih. "Namun harus memahami aturan konvensi, sebelum ikut konvensi," katanya.
Kalau wartawan mau ikut konvensi, ujar Nurhayati, silakan saja, asal ada yang mengusungnya. Konvensi ini terbuka bagi siapa saja yang berminat asal taat dengan aturan konvensi.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi: 2014, Warga Ciliwung Bisa Huni Rusunawa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan warga di bantaran kali Ciliwung akan mendapat rumah susun sewa paling lambat akhir tahun 2014. Alasannya, akhir tahun ini akan dilaksanakan pembangunan rusunawa di atas Pasar Minggu dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
"Pembangunan dua rusun ini menggunakan dana Kementerian Perumahan Rakyat," kata Jokowi, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Senin (22/7/2013). Rusun yang dalam perkiraan Jokowi sewanya antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu ini diperuntukan bagi warga Ciliwung karena akan ada normalisasi kali.
Jokowi mengatakan, hingga saat ini lahan yang sudah siap adalah di Pasar Minggu. Sedangkan di Pasar Rumput masih dalam proses negosiasi dengan para pedagang. Pemerintah memang tidak perlu melakukan pembebasan, karena lahan yang masing-masing luasnya dua hektar tersebut aset DKI.
Menurut Jokowi, pembangunan rusunawa di atas pasar tidak akan menggusur pedagang. Justru mereka akan ditata di lantai paling bawah dari bangunan setinggi 26 lantai tersebut. Sehingga, pedagang tidak perlu khawatir.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, anggaran untuk kedua rusunawa yang masing-masing tiga tower tersebut sekitar Rp 1,9 triliun. Konsepnya, Djan melanjutkan, lantai paling bawah untuk pasar, kemudian di atasnya fasilitas umum dan sosial, seperti Puskesmas baru rusun.
Bedanya, Rusun Pasar Minggu akan dilengkapi terminal di bagian paling bawahnya. Hal ini sekaligus dilakukan untuk mengurangi arus lalu lintas angkutan umum di sekitar kawasan ini. Kedua rusun ini masing-masing terdiri dari 3.600 unit hunian.

Sumber :
tempo.co

Segera... Jokowi Harus Bangun Apartemen Murah 50 Lantai!

Direktur Eksekutif Jakarta Studi Center (JSC) Ali Sadikin mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus berani bikin gebrakan dengan membangun apartemen murah sebagai solusi agar orang miskin bisa tetap hidup layak. Semakin mahalnya harga tanah membuat masyarakat miskin atau kelas menengah bawah makin tersingkir.
"Kalau didiamkan mereka akan sulit punya rumah layak huni. Rumah tinggal layak huni seperti apartemen adalah salah satu cara efektif untuk orang miskin yang saat ini mulai tergerus," kata Ali di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Ali mengatakan, apartemen murah atau rumah susun (rusun) bukan hanya bisa menyediakan hunian layak huni. Konsep vertical housing murah ini juga dapat meredam kemacetan. Misalnya, seperti di Singapura, Hongkong dan kota besar lain di dunia, apartemen dibangun di tengah kota dan dilengkapi dengan perkantoran, pusat belanja serta hiburan keluarga.
"Tanpa perlu batasan ketinggian lantainya, misalnya dibangun 50 lantai di tengah kota. Dengan begitu, kalau mau berangkat kerja dan belanja tinggal jalan. Kalau ini terwujud, kemacetan DKI bisa berkurang sampai 40 persen," ungkapnya.
Ali mengatakan, jika Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki dana bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini swasta. Namun, program apartemen murah ini tidak akan terwujud jika DPRD sebagai mitra Jokowi-Ahok tidak mendukung secara total.
"Dinas serta walikotanya juga harus mendukung kebijakan pro rakyat seperti ini," tukasnya.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama pernah menyatakan berencana membangun apartemen untuk kelas menengah ke bawah dan mengefisienkan penggunaan gedung kantor aset pemerintah untuk kepentingan rakyat. Wagub akrab disapa Ahok ini menegaskan bahwa inti pemecahan masalah kemacetan adalah sebanyak mungkin membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dekat dengan tempat kerja karyawan.
"Lalu, di bawahnya ada pasar tradisional. Hal ini akan membatasi pergerakan manusia dengan menggunakan kendaraan bermotor," ujar Ahok.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ashraf Ali mengaku dewan akan mendukung penuh kebijakan Jokowi-Ahok jika memang pro rakyat. Namun, agar tidak salah sasaran Pemprov DKI harus membuat payung hukum yang jelas agar tidak ada masalah.
"Juga, harus didasari perhitungan matang. Jangan sampai aparteman murah itu malah diborong oleh orang kaya," tukasnya.
Anggota Komisi E DPRD ini mencontohkan, saat ini banyak rusun yang seharusnya dihuni orang miskin malah orang kaya yang menikmati. Banyak rusun yang penghuninya memiliki mobil.
"Untuk itulah harus ada aturan atau payung hukum jika memang akan dibangun di tengah kota," tukasnya.

Batas ketinggian
Secara terpisah pengamat perkotaan Adilsyah Lubis mengatakan, apartemen murah atau rusun sudah menjadi keharusan. Karena, jika ingin Jakarta mau disejajarkan dengan kota-kota di dunia, Jakarta harus mampu mengkonsep apartemen yang serba ada.
"Apartemen itu wujudnya disatukan dengan pasar, perkantoran, restoran dan pusat belanja. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan kendaraan saat jam kantor," ujarnya.
Ia sepakat dengan konsep apartemen murah di tengah kota bisa mengurai kemacetan.
"Kalau orang ke kantor dan belanja tinggal jalan tentunya mereka tidak butuh lagi mobil," tambahnya.
Hanya, ia mengingatkan Jokowi agar program apartemen murah itu bisa dibangun secara layak huni. Tahap awal harus dilakukan adalah segera menghapus aturan batas ketinggian bangunan.
"Karena, kalau digabung dengan pasar dan perkantoran akan memakan lahan juga. Jadi, model bangunannya nanti vertikal dan kalau perlu tidak terbatas," ucapnya.

Sumber :
kompas.com

Gerindra: Duet Bapak dan Anak Angkat, Prabowo-Jokowi Sangat Dahsyat

Di internal Gerindra Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) diibaratkan bapak dengan anak angkatnya. Duet 'keluarga politik' di Pilpres 2014 diprediksi internal Gerindra cukup dahsyat.
"Bapak-anak Jokowi dan Prabowo ini kan satu paham yang sama. Kalau ada target politik bersama di 2014 kan tinggal atur aja. Dan itu sangat dahsyat," kata Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa, Senin (22/7/2013).
Kedekatan Prabowo dan Jokowi, menurut Desmon, tak perlu diragukan lagi. Namun Pilpres masih cukup jauh, saat ini Jokowi bisa fokus mengurus Jakarta terlebih dahulu.
"Kalau bicara dekat, memang sudah dekat. Persoalannya Jokowi kan ingin membenahi Jakarta dan itu juga keinginan Pak Prabowo. Jadi biarlah Jokowi beresin Jakarta dulu nanti setelah Pileg tinggal diatur," katanya.
Posisinya sudah jelas, menurut Desmon, Prabowo capres dan Jokowi cawapresnya. "Tinggal diatur Pak Prabowo nomor 1 Pak Jokowi nomor 2, itu kan gampang. Dan kami melihatnya akan sangat dahsyat," tegasnya.
Jokowi sendiri menyarakankan Prabowo memulai pembicaraan soal Pilpres 2014 dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena sebagai kader, Jokowi tak punya wewenang mengambil keputusan strategis selevel penetapan capres.
"Kalau soal 2014 itu, itu urusannya ngomongnya sama ke ketua umumlah. Misalnya Pak Hatta atau Pak Prabowo bicara masalah itu, urusannya dengan Ibu Ketum," kata Jokowi secara terpisah.

Sumber :
detik.com

Ahok Jelaskan Perbedaan Anggaran 'Blusukan' Jokowi dan Foke

Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) membandingkan anggaran operasional Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan gubernur sebelumnya Fauzi Bowo (Foke). Mereka menilai Jokowi lebih boros dari Foke soal blusukan. Benarkah?
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi penjelasan. Khusus untuk biaya operasional, memang terjadi perbedaan, sebab ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kan PAD kita naik, tahun depan juga bakal naik lagi kan?" kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Anggaran operasional Jokowi-Ahok tahun ini adalah Rp 26,6 miliar. Itu adalah 0,1 persen dari PAD DKI Jakarta. Jumlah tersebut kemudian dibagi 60 persen untuk Jokowi, sisanya adalah biaya operasional Ahok.
Sedangkan Foke, menurut FITRA, menggunakan anggaran sebesar Rp 17,6 miliar pada tahun 2012. Belum jelas apakah itu dana operasional milik Foke sendiri atau dibagi dengan wakilnya Prijanto. Yang pasti, Ahok sempat menyebut pembagian biaya operasional pada periode sebelumnya 75 persen Foke, dan sisanya Prijanto.
"Jadi semakin banyak Anda dapat, uang operasional tambah banyak," terangnya.
Soal data FITRA tersebut, Ahok punya pendapat sendiri. Dengan menggunakan istilah 'temuan', menurut mantan Bupati Belitung Timur ini sudah sangat tendensius. Sebab data yang dilansir FITRA, tak lain bersumber darinya.
"Temuan apa? Semua kita buka di website kok. Terus dibandingkan dengan Pak Foke. Dulu kamu tahu nggak operasional? Istilah itu kalian tidak tahu dulu," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Blusukan Tetaplah Sepanjang Masih Punya Kaki

Semangat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) blusukan pantang surut meski dikritik memboroskan anggaran. Jokowi bertekad terus blusukan dengan bermodal jalan kaki.
"Ya tetaplah (blusukan) sepanjang masih punya kaki," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Menurut dia, 'ritual' blusukan yang dilakoninya bukan suatu bentuk pemborosan anggaran.
"Boros apa? Blusukan nggak pernah pakai anggaran. Blusukan itu modalnya hanya jalan kaki, nggak ada yang lain," ujar Jokowi yang mengenakan seragam dinas warna hijau itu.
Jokowi menjelaskan anggaran Rp 26,6 miliar per tahun guna biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang dikoordinasikan untuk penanganan masalah sosial, seperti santunan kebakaran dan antisipasi terjadinya gesekan massa.
"Itu dana taktis, dana operasional yang digunakan untuk koordinasi masalah-masalah sosial, masalah keamanan, kebakaran. Kita bantu pakai uang itu. Misalnya ada gesekan antar warga, dana taktisnya untuk konsumsi aparat. Dana blusukan nggak ada," ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat perkotaan Andrinof Chaniago berpendapat dana operasional tersebut bukan suatu langkah pemborosan sepanjang dibuktikan melalui kinerja yang baik.
"Kalau boros ukurannya apa? Kalau dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, itu belum bisa dibilang pemborosan. Bisa orang alihkan prioritas, tidak hanya kegiatan tapi cara kerja. Kegiatan lapangan itu memang memakan tambahan biaya," ujar Andrinof saat dihubungi detikcom.
Andrinof menilai langkah Jokowi melakukan blusukan sudah efektif sehingga bisa lebih detail mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat.
"Itu hanya proyek murah. Faktanya anggaran itu besar, tapi efektif. Fitra harusnya lihat secara keseluruhan, nilai penghemat terhadap pemborosan jumlahnya sudah triliunan, jelas bahwa Jokowi-Ahok melakukan upaya perbaikan tata keuangan. Fitra hanya lihat hitungan kecil yang jumlahnya sekian miliar, kalau boros, apa bentuk borosnya," kata Andrinof.

Sumber :
detik.com

Ahok Bicara Kedekatan Prabowo-Jokowi: Nggak Mungkin Ngajak Jadi Wapres

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) buka-bukaan soal kedekatan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan bos Gerindra Prabowo Subianto. Politisi Gerindra ini tak memungkiri keduanya sangat akrab.
"Baik-baik saja. Kita makan-makan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (22/7/2013)
Lalu apakah dalam pertemuan tersebut menyinggung rencana duet mereka? Ahok tak yakin Prabowo akan meminang Jokowi menjadi cawapres ke Pilpres 2014.
"Nggak tahu saya, nggak pernah ngomongin soal begituan. Pak Prabowo tugaskan kita ngurus DKI, mana mungkin dia ngajak jadi wapres. Nggak ada," tegas Ahok.
Lalu bagaimana pandangan Ahok sebagai wakil gubernur DKI setelah Jokowi terus memuncari survei capres? Ahok menjawab diplomatis, dia hanya ingin fokus membenahi Jakarta.
"Tanya sama Pak Jokowi deh, tak pernah bicara itu kami berdua. Aku kader Gerindra ditugaskan unutk jadi wagub dengan baik. Kan begitu," katanya sembari tersenyum.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Dinilai Jelek, Silakan...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak menggubris tudingan Akademisi Universitas Indonesia Iberamsjah, bahwa masa pemerintahannya belum menunjukkan kerja nyata. Menurutnya, yang menilai keberhasilan kerjanya bukanlah siapa-siapa, melainkan rakyat sendiri.
"Ya, enggak apa-apa. Dinilai jelek silakan. Yang menilai kan rakyat sendiri. Saya bekerja kan atas amanah masyarakat, toh," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat pada Senin (22/7/2013).
Jokowi mengatakan, dirinya tidak memikirkan tudingan-tudingan semacam itu, terlebih bahwa dirinya melakukan pencitraan. Jokowi mengaku fokus bagaimana mewujudkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Diakui Jokowi, mewujudkan sejumlah program tersebut membutuhkan waktu yang panjang. "Soal KJP, KJS, Kampung Deret, kan semuanya proses. Apalagi yang namanya macet dan banjir, kan jangka tengah dan jangka panjang," ujarnya.
Sementara, terkait sejumlah programnya kini merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, Jokowi membenarkannya. Hanya saja Jokowi mengatakan perbedaannya program tersebut berada di pemerintahan masa lalu dan pemerintahannya. Yakni pada keberanian pengambilan keputusan.
Orang yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut lalu mencontohkan 2 megaproyek yang akan dibangun secepatnya di Kota Jakarta, yakni MRT (Mass Rapid Transit) kereta berbasis rel dan Monorail.
"Kalau enggak buat MRT, saya buat apa? Pesawat antar kampung. Hahaha. Monorail juga begitu. 24 tahun yang lalu baru kita jalankan. Kuncinya memang di situ kok. Ada-ada saja," seloroh Jokowi.
Sebelumnya,akademisi Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menilai, sejak Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, belum ada realisasi kerja nyata yang ditunjukkannya. Beberapa hal yang dikritisinya adalah KJS, KJP, bertambahnya titik banjir, titik kemacetan, pencitraan, pembayaran petugas pintu air dan sebagainya.

Sumber :
kompas.com

Bela Jokowi Soal Blusukan, Ahok: Itu Cuma Jalan Kaki Doang!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan soal blusukan karena dianggap sudah tak relevan. Namun tak semua setuju dengan pendapat itu. Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang paling keras membelanya.
"Blusukan mana ada dana. Blusukan cuma jalan kaki doang," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2013).
Ahok menegaskan, tak ada kaitan blusukan dengan pengeluaran Jokowi. Anggaran operasional sang gubernur lebih banyak dikeluarkan untuk membantu warga secara dadakan dan biaya sehari-hari.
"Yang nggak boleh itu kamu beli mobil buat pribadi, terus masukin buat dompet sendiri," tegasnya.
Kritik datang dari pengamat perkotaan Yayat Supriyatna dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Keduanya menyebut acara blusukan Jokowi sudah tak efektif.
Blusukan Jokowi selama ini kadang tak banyak menggunakan protokoler. Bahkan, tak jarang aksi blusukan itu tanpa pengawalan voorijder.
Bagi Jokowi, blusukan itu dilakukan untuk fungsi kontrol di lapangan. Aspirasi masyarakat juga bisa diserap lewat kunjungan langsung.

Sumber :
detik.com

Jokowi Cari Tahu Kasudin yang Coba Sogok Wartawan

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, Togo Torap sempat menawarkan sejumlah uang kepada dua orang wartawan untuk 'membeli kolak'. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan sikap tersebut dan akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti.
"Nanti kita cek dulu lah, kalau benar diberi sanksi," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, peristiwa itu merupakan hal yang menyangkut norma kesopanan seorang PNS. Dia pun akan mencari tahu permasalahan tersebut.
"Itu masalah kesantunan. Apakah ada salahnya, saya belum tahu. Tapi sebagai pelayan masyarakat harusnya mau dikritik, kenapa mesti takut dikritik?" kata Made saat dihubungi.
Peristiwa tersebut terjadi pada saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan acara buka puasa bersama dengan ribuan tukang sapu jalanan se-DKI Jakarta pada Jumat (19/7) kemarin. Usai acara, sejumlah wartawan melakukan wawancara dengan salah seorang tukang sapu jalanan. Saat wawancara berlangsung, tiba-tiba Togo Torap datang menghampiri dan membentak tukang sapu tersebut.
Setelah tukang sapu tersebut pergi, Togo menawarkan sejumlah uang kepada dua orang wartawan untuk 'membeli kolak', namun tawaran tersebut ditolak. Toga juga menawarkan kepada dua orang wartawan tersebut untuk menghubungi dirinya jelang lebaran nanti. Entah apa maksdunya.
Saat dikonfirmasi, Togo membantah hal tersebut. Dia mengaku tidak bermaksud untuk menyogok wartawan.
"Nggak ada lah kasih uang, buat apa itu. Itu kemarin saya cuma mau meluruskan ke wartawan, kalau petugas kita di lapangan tidak ada yang bekerja hingga 24 jam. Kemudian saya hanya bilang, mainlah ke kantor, mungkin untuk pemberitaan atau data," katanya kepada detikcom.
Togo mengatakan, dirinya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Jika dinilai salah, dia pun meminta maaf.
"Jika salah ya saya minta maaf," katanya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Jadi Rebutan, Kuncinya di Tangan Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jadi rebutan sejumlah capres potensial. Namun Jokowi tak bisa melangkah tanpa restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kuncinya cuma ada 1, Megawati Soekarnoputri," kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Senin (22/7/2013).
Saat ini setidaknya ada 3 partai ingin menduetkan Jokowi dengan capres mereka. Gerindra megidam-idamkan duet Prabowo-Jokowi, Golkar memimpikan duet Ical-Jokowi, dan PAN yang mencoba menduetkan Hatta-Jokowi. Namun sayangnya pilihan bukan berada di Jokowi.
"Tidak akan Pak Jokowi melangkah sendiri tanpa koordinasi sama partai dan khususnya Ibu Ketua Umum," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi terpisah.
Jokowi pun sudah memberikan kata kunci. Jika para capres ingin bicara soal Pilpres 2014, menurutnya, bisa langsung bicara kepada Megawati.
"Kalau soal 2014 itu, itu urusannya ngomongnya sama ke ketua umumlah. Misalnya Pak Hatta atau Pak Prabowo bicara masalah itu, urusannya dengan Ibu Ketum," kata Jokowi mempersilakan.

Sumber :
detik.com

Selain Rhoma Irama, PKB Juga Incar Jokowi Jadi Capres

Meski menyebut Rhoma Irama sebagai kandidat kuat calon presiden, namun PKB juga rupanya kepincut untuk mencapreskan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2014. Gubernur DKI Jakarta itu sangat berpeluang menang jika diusung sebagai capres 2014.
"Ada nama lain (kandidat capres PKB), Mahfud MD dan Jokowi, itu juga sering muncul dalam perbincangan informal di PKB," kata Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain, saat dihubungi, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, Jokowi sang 'master survei capres' itu tentu tak diragukan lagi akan memenangi Pilpres jika diusung oleh parpol manapun, hanya saja PKB masih perlu menginventarisi beberapa nama lain.
"Konteksnya PKB masih menseleksi, melirik menginventisir beberapa nama," ucapnya.
"Belum resmi didukung bahkan belum dibicarakan dalam forum, artinya lebih masih pada pembicaraan informal," imbuh Malik.
PKB baru akan memastikan diri mengusung tokoh yang tepat sebagai calon presiden setelah Pemilu Legislatif (Pileg)." Serius nggaknya itu di foum setelah Pileg," ujar Malikm
"Makanya PKB tidak gegabah menetapkan seseorang sebagai capres. Bahwa aspirasi muncul itu biasa, perlu ditampung dalam forum resmi," imbuh anggota komisi II itu.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Preman Tanah Abang, Tunggu Tanggal Mainnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah bertemu oknum yang menjual lapak bagi pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Secepat mungkin, ia akan menertibkan pedagang sekaligus oknum di baliknya.
"Sudah ketemu premannya siapa, orang RW-nya siapa, sudah semua. Lihat saja tanggal mainnya," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (22/7/2013).
Oleh sebab itu, Jokowi yakin permasalahan keruwetan yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang pun akan rampung. Meski begitu, diakui Jokowi, hal itu memerlukan waktu sekaligus tenaga yang cukup.
"Nanti rampung, pasti rampung. Pokoknya semua jalan yang ada di situ digunakan. Enggak mungkin kan jalan digunakan berjualan," cetus Jokowi.
Jokowi melanjutkan, pihaknya telah mengabulkan permintaan PKL untuk membuat jembatan penghubung antara Blok G dan Blok F agar para PKL bersedia dipindahkan ke Blok G. Ia berjanji akan melaksanakan pembangunan jembatan secepatnya.
Mulai Senin ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang menggunakan sistem push and pull. Menarik PKL masuk ke te mpat yang sudah disediakan dan mendorong angkot untuk tidak mengetem sembarangan.
Adapun penataan dilakukan dengan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Karet atau Sudirman ke Jalan Kebon Jati dan Jati Bunder. Sementara pengunjung Blok A dan Blok B Tanah Abang bisa masuk lewat pintu utara. Lintasan jalan untuk masuk ke Blok A dan B dari arah Karet dan Sudirman menjadi lebih panjang.
Tujuan pengalihan arus kendaraan ini ialah untuk mengurangi beban kendaraan di Jalan KH Mas Mansyur. Tidak hanya itu, penataan ini dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini menempati badan jalan. Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat PKL di Blok G yang selama ini kosong.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Jelaskan Dana "Blusukan" Rp 26,6 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan ada anggaran sebesar Rp 26,6 miliar. Namun, ia menampik jika dana itu digunakan untuk blusukan. Menurutnya, dana itu adalah dana taktis yang bisa dikeluarkan cepat.
Jokowi mengatakan, dana itu digunakan untuk koordinasi masalah yang mendesak, misalnya keamanan, kebakaran, logistik, dan sebagainya. Itu pun, kata Jokowi, tak digunakan seluruhnya.
"Blusukan kan modal cuma jalan kaki kok. Itu kan masalah anggaran, bukan soal penggunaan. Kalau realisasinya, separuh juga belum tentu," ujarnya ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (22/7/2013).
Jokowi juga membenarkan anggaran taktis itu naik ketimbang tahun pemerintahan sebelumnya. Namun, Jokowi menampik seringnya blusukan menjadi penyebab naiknya anggaran tersebut. Ada penyesuaian anggaran dari tahun ke tahun yang menyebabkan anggaran tersebut menjadi naik.
"Anggaran itu persentase dari pendapatan. Karena pendapatan masyarakat DKI meloncat 25 persen, jadi anggaran itu naik juga," lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan, isu negatif yang menerpa dirinya tersebut tak membuatnya berhenti blusukan. Jokowi mengaku lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang menumpuk di Kota Jakarta ini.
Sebelumnya, diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah itu ternyata lebih banyak dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo-Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar. 

Sumber :
kompas.com

Tanggapan PDIP Tentang "Anak Angkat Prabowo"

Oleh sejumlah elite Gerindra, Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai anak angkat Prabowo. PDIP tak keberatan dengan hal ini.
"Soal anak angkat kan nggak ada hubungan sama partai," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Senin (22/7/2013).
Tjahjo enggan mengomentari kedekatan Prabowo dan Jokowi. Menurut sejumlah elite Gerindra, keduanya sangat dekat dan sering dinner bareng.
"Ya tanya Prabowo dan Jokowi yang lebih tahu kalau serasa jadi anak angkatnya hehe," kata Tjahjo.
Sebelumnya diberitakan, di internal Gerindra Jokowi dikenal sebagai anak angkat Prabowo karena Jokowi dibawa dari Solo ke Jakarta oleh Prabowo.
"Keduanya memang sering komunikasi. Pak Prabowo itu sudah seperti bapak angkatnya Jokowi. Yang ngangkat Jokowi ke Jakarta kan Pak Prabowo," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Minggu (21/7/2013).
Sanusi memandang keakraban Prabowo dan Jokowi sebagai hal yang wajar. Sebab memang Prabowo yang mengusulkan pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada PDIP. "Orang pertama yang mengusulkan Jokowi kan Pak Prabowo," ujarnya.
Jokowi sendiri tidak masalah dengan anggapan tersebut. Namun dia telah menegaskan dirinya kader PDIP tulen.

Sumber :
detik.com

Jokowi Sindir FITRA Tak Pintar Baca Anggaran

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyindir FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tidak pintar membaca anggaran. Apalagi sampai menyebut aktivitas blusukan Jokowi menggunakan anggaran APBD mencapai Rp26,6 miliar.
"Kalau baca enggak ngerti, harus tanya dulu. Kalau langsung buat gitu, ya repot," ujar Jokowi di Balai kota, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Jokowi menegaskan, pihaknya mengedepankan transparansi anggaran. Salah satu indikatornya dengan menempelkan poster penggunaan APBD DKI Jakarta di setiap kelurahan kecamatan. Jika ada pihak yang ingin bertanya kejelasan informasi itu, kata Jokowi, ada instansi yang tepat.
"Jangan buat asumsi sendiri. Kalau ada yang masih ragu, tanya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kan ada jalur-jalur yang tepat," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi tak akan melakukan langkah hukum kepada lembaga swadaya masyarakat, FITRA. Menurutnya, tudingan-tudingan semacam itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengerti. Jokowi mengaku lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang menumpuk di Kota Jakarta itu.
Sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah itu ternyata lebih mahal dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya Fauzi Bowo-Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.

Sumber :
kompas.com

Jokowi "Ngaku" Sudah Bertemu Preman Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu dengan preman Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, Jokowi tidak menjelaskan siapa preman yang dimaksud, di mana, dan kapan pertemuan itu digelar.
Pada pertemuan itu, Pemprov ingin memberi tahu program penataan di kawasan Tanah Abang. "Setelah itu, kami akan ambil tindakan. Proses penataan itu butuh waktu, insya Allah akan rampung,” kata Jokowi kepada jurnalis di Balaikota Jakarta, Senin (22/7/2013).
Gubernur mengingatkan kepada semua pihak agar berhati-hati meenggunakan fasilitas negara. Semua pihak tidak boleh menggunakan jalan di luar peruntukannya.
Jokowi yakin penataan kawasan Tanah Abang bisa rampung. Pemprov DKI Jakarta ingin memaksimalkan fungsi jalan di kawasan itu.
Konsepnya push and pull, menekan pedagang di jalan dan mendorong mereka masuk ke tempat yang disediakan. "Tidak mungkin jalan kendaraan itu dipakai untuk berjualan," katanya.
Di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI, penataan kawasan Tanah Abang berlangsung mulai Senin (22/7/2013). Penataan dilakukan dengan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Karet atau Sudirman ke Jalan Kebon Jati dan Jati Bunder.
Sementara pengunjung Blok A dan Blok B Tanah Abang bisa masuk lewat pintu utara. Lintasan jalan untuk masuk ke Blok A dan B dari arah Karet dan Sudirman menjadi lebih panjang.
Tujuan pengalihan arus kendaraan ini ialah untuk mengurangi beban kendaraan di Jalan KH Mas Mansyur. Tidak hanya itu, penataan ini dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini menempati badan jalan. Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat PKL di Blok G yang selama ini kosong.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Siapkan Dua Rusun untuk Warga Bantaran Ciliwung

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat membangun rumah susun sewa sederhana bagi ribuan keluarga yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Kemenpera telah menentukan dua titik yang akn dibangun rusunawa, yakni Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta di Pasar Rumput, Jakarta Pusat.
"Yang bangun Kemenpera. Kita hanya hanya masalah izin dan pembebasan lahannya," ujar Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Menpera Djan Faridz di Balaikota, Jakarta Senin (22/7/2013).
Jokowi menjelaskan, dari dua lokasi tersebut, baru Pasar Minggu yang lahannya telah dibebaskan dan siap dilakukan pembangunan. Sementara di Pasar Rumput, baru tahap akhir pembebasan.
Jokowi memastikan peletakan batu pertama akan dilakukan tahun 2013 ini. Sementara, pembangunan rusunawa itu ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2014 yang akan datang.
Proses komunikasi dengan warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung pun terus dilaksanakannya. "Warga yang mau pindah juga sudah diinventarisir. Enggak ada masalah, (komunikasi) jalan terus," lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Jokowi menjelaskan, rusunawa di dua titik itu memiliki kapasitas 6.400 unit. Jumlah itu terdiri dari 3.200 di rusunawa Pasar Minggu sebanyak tiga tower dan 3.200 di rusunawa Pasar Rumput sebanyak tiga tower juga.
Soal tarif sewa, Jokowi belum berani memastikan besarannya. Namun, ia memperkirakan akan berada di kisaran Rp 120. 000 hingga Rp 200.000 per bulan.

Sumber :
kompas.com

Ada Apa Jokowi-Djan Faridz Lakukan Pertemuan Empat Mata?

Gubernur DKI Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Balaikota, Jakarta, Senin (22/7/2013) pagi. Namun, Djan sama sekali tak membawa deputi Kementerian Perumahan Rakyat bersamanya.
Pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung sekitar satu setengah jam. Usai pertemuan, Djan tidak bersedia berkomentar saat ditanya sengketa Blok A Pasar Tanah Abang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Primanaya Djan Internasional, perusahaan milik Djan Faridz.
"Jangan saya, tidak, tidak, tanya pak gubernur saja," ujar Djan sambil tergesa-gesa masuk ke dalam mobilnya.
Sementara, Jokowi yang ditanyakan perihal masalah tersebut pun menampiknya. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah membicarakan kerja sama Pemprov DKI dan Kemenpera RI dalam hal pembangunan rumah susun sewa sederhana di dua titik, yakni di Pasar Minggu dan Pasar Rumput Jakarta.
"Ndak, wong cuma masalah pembangunan rusunawa Pasar Rumput sama Pasar Minggu kok," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Seperti diketahui, persoalan hukum yang timbul antara PT Primanaya Djan Internasional (dahulu dimiliki oleh menteri perumahan, Djan Faridz) melawan PD Pasar Jaya, dilatarbelakangi adanya perjanjian membangun Blok A Tanah Abang, Jakarta, yang sebelumnya terbakar pada tahun 2003. Perjanjian ini semestinya berlangsung selama 5 tahun. Tapi karena ada klausul yang menyatakan perjanjian akan diperpanjang satu tahun apabila penjualan unit belum mencapai 95%, maka perjanjian ini sempat diperpanjang 1 tahun tahun 2008.
Setelah diperpanjang, Direktur Utama PD  Pasar Jaya saat ini yang menjabat sejak tahun 2009, meminta BPKP melakukan audit. Karena audit Badan Pemeriksa Keuangan Pusat tersebut menunjukkan adanya potensi kerugian maka PD Pasar Jaya menyatakan tidak dapat memperpanjang lagi perjanjian tersebut.
Selain audit, PD Pasar Jaya juga menemukan adanya pelanggaran perjanjian ketika PT Primanaya Djan Indonesia ternyata tidak hanya memasarkan dan menjual unit, tetapi juga menyewakan. Padahal, tidak ada kewenangan PT Priyamanaya untuk melakukan penyewaan. Karena dengan adanya penyewaan, akan membuat target penjualan unit hingga 95% sulit tercapai, sehingga dapat saja PT Priyamanaya berdalih untuk terus meminta perpanjangan perjanjian hingga waktu yang tak dapat terukur.
Karena PD Pasar Jaya tak mau memperpanjang perjanjian, maka PT Priyamanaya mengajukan gugatan dengan menyatakan PD Pasar Jaya wanprestasi. Sementara, PD Pasar Jaya bertahan karena ingin menyelamatkan aset daerah dan keuangan provinsi DKI dari kerugian. Kini, kedua belah pihak sudah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Kantongi Nama 'Pemalak' PKL di Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menghentikan praktek penarikan uang sewa lapak ilegal terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Ia telah mengantongi identitas para oknum 'pemalak' itu.
"Kita sedang identifikasi, siapa-siapa yang terlibat di situ. Entah premannya, RW-nya atau yang lain," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Jokowi memastikan ada penarikan uang sewa lapak yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Dia pun berharap agar 'pemalakan' ini bisa segera dihentikan.
"Saya pastikan itu (penarikan liar) ada. Nah, siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati. Ini betul-betul kita cek. Kita lihat. Hati-hati itu. Ini penggunaan jalan, aset negara," tegas Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan masalah relokasi PKL, mantan Wali Kota Solo itu yakin bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini. Terlebih hal itu menyangkut arus lalu lintas yang berkenaan dengan harta hidup orang banyak. Rencananya, para PKL liar itu akan dipindahkan ke dalam gedung Blok G Pasar Tanah Abang, namun PKL tersebut masih enggan.
"Tanah Abang itu rampung nanti. PKL-nya akan rampung. Jadi semua jalan yang ada di situ dipergunakan, artinya nggak mungkin jalan itu untuk berjualan," katanya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya Sering Bertemu Hatta dan Ical

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjalin hubungan baik dengan sejumlah tokoh termasuk Ketum PAN Hatta Rajasa dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Adakah pembicaraan soal Pilpres 2014?
"(Bertemu) Dengan Pak Hatta sering. Dengan Pak Menko (Menko Perekonomian-red) sering di Istana, di kantornya Pak Menko sering tapi itu urusan pemerintahan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2013).
Waketum PAN Dradjad Wibowo juga telah membenarkan intensitas pertemuan Jokowi dan Hatta. Keduanya bahkan disebutkan Dradjad pernah bersama-sama menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Setelah mengungkap pertemuan dengan Hatta, Jokowi lantas menjawab pertanyaan wartawan soal intensitas pertemuannya dengan capres Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan dengan Ical, menurut pria kurus ini, sama seringnya dengan Hatta.
"Ya ngomong masalah Jakarta, sering, entah di kawinan, atau di mana saja," tegasnya.
Jokowi saat ini sedang jadi rebutan capres potensial. Golkar bermimpi bisa menggandeng PDIP menduetkan Ical-Jokowi, sementara Gerindra juga menginginkan duet Prabowo-Jokowi. Namun Jokowi sampai saat ini selalu menjawab dengan kalimat 'nggak mikir'.

Sumber :
detik.com

Dianggap Anak Angkat Prabowo, Jokowi: Saya Kader PDIP

Kader Gerindra menyebut Prabowo sebagai bapak angkat Joko Widodo (Jokowi). Apakah Jokowi merasa jadi anak angkat Prabowo?
"Ya nggak apa-apa anak angkat Pak Prabowo, ya dianggap ya tidak apa-apa," kata Jokowi saat ditanya apakah dia terima dianggap sebagai anak angkat Prabowo, oleh wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Namun Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bukan kader Gerindra. "Perlu diketahui saya ini kader PDIP," tegas Jokowi.
Gerindra selama ini terus menyuarakan kedekatan Prabowo-Jokowi. Maklum mereka sedang menggadang-gadang duet Prabowo-Jokowi ke Pilpres 2014. Elite Gerindra juga menyebut Jokowi dan Prabowo sering bertemu dalam acara dinner, namun hal tersebut dibantah Jokowi.
"Nggak ada tuh, itu pertemuan bulan Desember sudah lama. Nah yang sering itu Pak Wagub (Basuki Tjahaja Purnama)," katanya.
Sebelumnya diberitakan, di internal Gerindra Jokowi dikenal sebagai anak angkat Prabowo karena Jokowi dibawa dari Solo ke Jakarta oleh Prabowo.
"Keduanya memang sering komunikasi. Pak Prabowo itu sudah seperti bapak angkatnya Jokowi. Yang ngangkat Jokowi ke Jakarta kan Pak Prabowo," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (21/7/2013).
Sanusi memandang keakraban Prabowo dan Jokowi sebagai hal yang wajar. Sebab memang Prabowo yang mengusulkan pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada PDIP. "Orang pertama yang mengusulkan Jokowi kan Pak Prabowo," ujarnya.

Sumber :
detik.com

Penyapu Jalan: Sejak Jokowi, Gaji Saya Jadi Rp 1,7 Juta

Sutekno sangat bersyukur nasibnya sedikit ada perubahan sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Upah penyapu jalan di kawasan Lebak bulus II hingga Bona Indah, Jakarta Selatan, itu langsung naik.
"Dulu sebelum Jokowi naik, gaji saya cuma Rp 800.000. Itu juga berdua sama istri saya. Apalagi kalau saya telat absen, itu gaji dipotong Rp 5.000. Sekarang, sejak Maret, gaji saya udah Rp 1,7 juta," ujar Sutekno yang ditemui Kompas.com sedang menjalankan tugasnya, Senin (22/7/2013).
Sutekno, yang sudah menjadi penyapu jalan sejak 1995, saat ini tinggal di area kontrakan yang kebanyakan dihuni pemulung di bilangan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Harga kontrakannya Rp 200.000/bulan. Ia tinggal di kontrakan bersama istri dan dua anaknya.
Ketika disampaikan para penyapu jalan mendapat kesempatan menghuni Rusun Marunda atau Rusun Pulo Gebang, Sutekno malah bingung. Dia mengaku tidak tahu letak dua rusun tersebut.
"Di mana ya Rusun Marunda itu? Karena saya sejak 1995 di sini terus enggak pindah-pindah, jarang keluar juga, jadi saya enggak tahu," ujar Sutekno.
Setelah mengetahui rusun tersebut berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dia merasa lokasi rusun tersebut jauh dari tempat kerjanya. "Aduh, saya enggak tahu jalan, apalagi kalau di Jakarta Utara. Seneng sih kalau dikasih rusun, tapi saya susah kerjanya," ujarnya.
Penyapu jalan yang tidak memiliki rumah adalah sasaran dari rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan unit di rusun sehingga ketika sudah memiliki rumah dan mendapatkan KJS dan KJP, mereka bisa bekerja lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan wilayah Kota DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

"Semoga Jokowi-Ahok Gunakan Dana CSR Tepat Guna"

Pemberian dana Corporate Social Respinsibility (CSR) kepada dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta dinilai sebagai kesalahan. Meski begitu, diharapkan dana tersebut tidak sampai jadi bancakan korupsi.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, perusahaan swasta sudah pasti mengerti bahwa dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan swasta tidak perlu menyalurkan CSR ke masyarakat dengan memberikannya ke pemerintah. Sehingga cara pemberian dana CSR ini jelas melanggar UU tersebut.
Dia pun mengatakan sudah dipastikan ada deal-deal tertentu yang dibicarakan antara penentu kebijakan di Jakarta dan perusahaan swasta.
"Biasanya perusahaan tidak mau karena di UU, tidak ada kewajiban perusahaan menyerahkan dana untuk masuk APBD. Pasti ada hasil negosiasi, nanti saya kasih ini deh, kasih fasilitas ini. Bisa saja, kan? Tidak ada orang yang tahu kecuali mereka. Itu sudah biasa di bisnis," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/7/2013).
Agus menjelaskan, CSR dari sebuah perusahaan swasta adalah kebijakan yang ditentukan sendiri oleh perusahaan itu. Akan digunakan dalam bidang apa CSR tersebut, perusahaanlah yang berhak. Oleh sebab itu, tidak ada alasan dana CSR harus dikelola terlebih dahulu oleh pemerintah.
"Karena jika masuk APBD, jangan-jangan alokasinya bukan untuk kegiatan ke masyarakat, tapi misalnya untuk SPJ atau tambahan beli baju, kan repot. Karena jika sudah masuk APBD bisa digunakan untuk apa saja," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Agus, walaupun CSR di Jakarta disalurkan dengan cara yang salah, dia berharap tidak ada penyelewengan dana. Menurutnya, semoga saja dana CSR dapat tepat sasaran dan tidak ada kebijakan Pemprov DKI yang ditentukan oleh kepentingan perusahaan maupun untuk hal-hal yang lain.
"Semoga Jokowi-Ahok tidak menggunakan dana-dana itu untuk kegiatan tidak berguna lalu dikorupsi," harapnya.
Untuk diketahui, sejauh ini ada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diketahui menggunakan dana CSR untuk kegiatan mereka, yaitu Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Ketujuh dinas itu telah melaporkan dana CSR yang mereka gunakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Sumber :
kompas.com

PAN: Apa Jokowi Mau Mengkhianati Megawati?

Partai Amanat Nasional mulai serius menjajaki calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berduet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Salah satu yang dilirik adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hatta pun sudah bertemu dengan Jokowi. Namun, PAN masih menunggu sinyal dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Iya betul (sudah bertemu). Soal isi pembicaraan, tentu menyangkut pembangunan di DKI seperti MRT, monorel, dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok. Kalau pun ada pembicaraan lain-lain, ya wajarlah karena mereka berdua kan tokoh politik," ujar Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo, saat dihubungi Senin, (22/7/2013).
Menurut Dradjad,  pertemuan itu baru sebatas menjalin komunikasi. Ia mengatakan, belum saatnya menjodohkan para kandidat karena partai-partai masih menunggu hasil pemilihan legislatif. 
"Jadi semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil Pileg," katanya.
Selain Jokowi, kata Dradjad, PAN juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia tak setuju dengan wacana yang mendesak PDI Perjuangan sebaiknya mencalonkan Jokowi sebagai capres, bukan Megawati.
"Bu Mega itu Ketua Umum parpol. Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina berhak maju. Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDI-P. Masak berkhianat? Saya pastikan belum ada pembicaraan final soal Pilpres," ujar Dradjad.

Jokowi kalahkan Megawati
Sebelumnya, dalam berbagai survei, elektabilitas Jolowi melesat tinggi meninggalkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei elektabilitas capres PDI Perjuangan yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), Jokowi mendapatkan 68,1 persen dan Megawati 14,9 persen.
Setelah Jokowi dan Megawati, publik menginginkan Puan Maharani (1,5 persen), Rano Karno (1,4 persen), Rieke Diah Pitaloka (1,4 persen), Ganjar Pranowo (1,1 persen), Budiman Sudjatmiko (0,9 persen), Maruarar Sirait (0,4 persen), Teras Narang (0,2 persen), dan Tjahjo Kumolo (0,2 persen). 

Sumber :
kompas.com

Rilis FITRA Bisa Dimanfaatkan Lawan Politik Jokowi

Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago mencium adanya pemanfaatan yang dilakukan beberapa pihak untuk menjatuhkan karir politik Gubernur DKI Joko Widodo atas data yang dikeluarkan LSM Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) terkait anggaran blusukan Jokowi yang mencapai Rp26 miliar per tahun.
"Saya rasa, rilis Fitra ini jelas dimanfaatkan lawan politik Jokowi yang kalah pada jaman Pilkada DKI lalu atau mereka yang berkepentingan pada 2014 nanti. Karena kita tahu elektabilitas Jokowi tinggi dalam berbagai survei," kata Andrinof saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Kendati begitu, Andrinof tetap mengaanggap FITRA sebagai LSM yang tidak tergiur akan 'titipan' dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan bagi kelompoknya. "Saya enggak berani menuduh (titipan) itu. Yang jelas saya bilang, kali ini FITRA ceroboh dalam menyajikan data," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, kendati mendapat penilaian positif terkait aksi blusukannya dari masyarakat, LSM FITRA memberikan pandangan berbeda atas kinerja Gubernur Jokowi dalam memimpin Ibu Kota. Pasalnya, sampai saat ini DKI masih menduduki peringkat empat provinsi terkorup di Indonesia.
"Jokowi fokus pada dirinya sendiri, anggaran blusukan Jokowi atau dana opersional itu mencapai Rp26 miliar per tahun, jadi per bulan Rp2,2 miliar, kalau dibagi 30 hari, per hari Rp70 juta, dibagi dua Jokowi dan Ahok, jadi mereka dapat Rp34 juta per hari," ungkap Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jumat 19 Juli lalu.
Jumlah anggaran operasional tersebut, jauh lebih besar dari pendahulunya Fauzi Bowo yang hanya menerima Rp17,6 miliar per tahun. Dan apa yang dilakukan orang nomor satu di Jakarta itu, dinilai Uchok hanya sekedar narsis belaka. "Jokowi terlalu narsis, sehingga pemberantasan korupsi di DKI jalan di tempat," tegasnya.

Sumber :
okezone.com

"Jokowi Jangan Terlalu Bermimpi Jadi Presiden"

Hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai jawara calon presiden, tak serta merta memuluskan jalan Jokowi menuju pertarungan Pemilihan Presiden 2014. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, Jokowi harus berhitung.
"Sekarang jangan bermimpi dulu. Jangan terlalu mimpi dulu mau jadi presiden, karena ada syarat yang harus dipenuhi," kata Arbi, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Ia mengungkapkan, elektabilitas bukan satu-satunya elemen yang memuluskan jalan seseorang menjadi kandidat presiden. Ada faktor lain yang menentukan dan harus dipenuhi, di antaranya, dukungan partai dan dukungan elite. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai tempat Jokowi bernaung pun, enggan merespons lebih jauh mengenai kesempatan Jokowi "nyapres" pada 2014.
"Walaupun dia punya elektabilitas 100 persen. Kalau tidak ada dukungan partai, masyarakat, elite, dan bukti kemampuannya, seberapa pun hebatnya dia tidak bisa," kata Arbi.
Meski demikian, kegiatan blusukan yang identik dengan Jokowi, harus terus dilakukan. Menurutnya, hobi blusukan Jokowi itu menunjukkan tak adanya jarak antara pemimpin dengan rakyat. Walau ada yang menudingnya sebagai pencitraan, menurut Arbi, saat ini pemimpin yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mau dekat dengan masyarakatnya. Masyarakat tak lagi melihat program, namun melihat ketokohan.
"Tidak ada yang salah dengan blusukan. Berarti, dia bukan pemimpin yang sekedar di balik meja," kata Arbi.

Sumber :
kompas.com

Pengamat: Kinerja Jokowi, Jangan Ditanya Lagi, Masih Berantakan...

Akademisi asal Universitas Indonesia Iberamsjah menilai sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, belum ada realisasi kerja nyata yang ditunjukkan olehnya. Menurutnya, apabila Jokowi berhasil maju sebagai calon presiden 2014, itu karena hanya ia unggul di pemberitaan media massa setiap harinya.
"Yang membuat elektabilitas Jokowi di survei itu naik dan maju menjadi capres itu kan karena pemberitaan pers media. Kalau kinerja, jangan ditanya lagi, masih berantakan," kata Iberamsjah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Program-program yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan seleksi jabatan terbuka pun masih banyak menemui persoalan. Menurutnya, program-program itu, ia paksa untuk berjalan cepat. Padahal, sistem dan regulasi yang digunakan masih belum sempurna.
Untuk membayar klaim rumah sakit atas KJS, menurut dia, semakin dipersulit. Hal itulah yang menyebabkan beberapa rumah sakit enggan bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan KJS.
Selain itu, mangkraknya gaji petugas kebersihan menunjukkan Jokowi tak pandai dalam mengatur tugas staf dan bawahannya. Seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, menurutnya, telah menabrak aturan dan semakin menyingkirkan lulusan-lulusan IPDN, yang memang dididik untuk menjadi aparat Pemprov DKI, seperti lurah dan camat.
"Birokrasi DKI itu semakin rusak. Di lelang jabatan itu ada sistem senioritasnya. Saya tahu persis, karena saya itu mengajar soal pemerintahan," kata Iberamsjah.
Kinerja Jokowi untuk mengatasi kemacetan pun, menurutnya, hingga saat ini belum kelihatan. Bahkan, Iberamsjah mengatakan kalau Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Basuki justru semakin macet dan lalu lintas semakin tidak teratur.
Titik banjir, yang pada tahun 2007 hanya sekitar di sembilan kecamatan, kata dia, di bawah kepemimpinan Jokowi, titik banjir justru semakin bertambah. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa banjir yang menerpa Jakarta di awal tahun 2013 lalu. Selain titik banjir yang semakin bertambah, permukiman kumuh juga semakin bertambah.
Janji Jokowi untuk tidak menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), menurutnya juga diingkari oleh Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan penataan PKL di Tanah Abang, Jatinegara, dan Pasar Minggu.
"Jadi, intinya Jokowi itu tidak usah memikirkan elektabilitas untuk menjadi presiden. Konsentrasi saja urusi Jakarta sesuai dengan janji-janji kampanye. Masak kemarin Solo ditinggal dan membuat warga Solo kecewa, sekarang Jakarta mau ditinggal juga," tegasnya.
Aksi blusukan yang kerap dilakukan Jokowi pun dianggap sebagai upaya pencitraan. Mulai dari aksinya masuk ke gorong-gorong, hingga melihat tumpukkan sampah di pinggir pintu air Manggarai. Dari hasil blusukannya itu, menurutnya tak ada realisasi seusai ia blusukan.
Contohnya saja Dinas Pekerjaan Umum DKI yang hingga kini tidak melebarkan diameter gorong-gorong Bundaran Hotel Indonesia. Menurutnya, ada saja wacana baru yang terlontar dari Jokowi-Basuki, sehingga menutup isu lama yang seharusnya dikerjakan oleh mereka.
Selanjutnya, Jokowi pun diimbau untuk memiliki master plan yang jelas agar ia dapat mengetahui akan dibawa kemana Jakarta ke depannya. Melalui master plan itu, ia bersama pejabat Pemprov DKI lainnya dapat merealisasikan program unggulan dengan jelas dan terencana.
Kembali, Iberamsjah menuding kalau program-program unggulan yang dimiliki Jokowi hanyalah program lama atau program pemerintah sebelumnya yang hanya ia teruskan dan ia ganti namanya.

Sumber :
kompas.com

Blusukan Jokowi Dikrtikik, Apa Kabar Anggaran Operasional Gubernur Lain?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Sosiolog Musni Umar menganggap dana sebesar itu bukanlah sesuatu yang sia-sia mengingat kegiatan blusukan Jokowi sangat diapresiasi masyarakat.
"Bagi sosiolog apa yang dilakukan Jokowi itu sangat disenangi masyarakat, dia juga pemimpin yang langsung menyapa masyarakat," kata Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, anggaran blusukan Jokowi diangap realistis. Hal ini juga sudah diperlihatkan oleh Jokowi sendiri yang hampir tiap hari blusukan ke kampung-kampung. Musnis menambahkan, tiap Gubernur mempunyai anggara operasional.
"Sekarang apa kabar operasional Gubernur daerah lain? Yang tidak blusukan seperti Jokowi, malahan ada yang tidak pernah terjun ke masyarakat," tuturnya.
Musni menjabarkan, APBD blusukan Jokowi juga tidak melanggar hukum. Alasannya, APBD Itu adalah anggaran resmi dari pemerintah.
"Kecuali kalau anggaran itu dikorupsi, itu baru salah," ucapnya.
Blusukan Jokowi selama ini memang tak banyak menggunakan protokoler. Bahkan, tak jarang aksi blusukan Jokowi tanpa pengawalan voorijder dan tak pernah dipromosikan ke media massa seperti pejabat lain.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: CSR Jadi Dana Siluman Jika Dikantongin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tak berpikir negatif soal dana Corporate Social Responsibility alias CSR. Dana itu, kata dia membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipercaya.
"Orang ada yang bantu kita, kan artinya dipercaya, kok malah ribut?" kata Jokowi di depan rumahnya di depan Taman Suropati, Minggu (21/7/2013).
Jokowi mengatakan Jokowi hanya menerima bantuan berupa barang jadi, bukan uang. Beberapa di antaranya adalah cat, perbaikan taman, dan kampung deret.
Dia juga keberatan jika itu dikatakan sebagai dana siluman. "Dana siluman itu kan kalau dikantongin," kata dia.
Sejumlah proyek di Jakarta memang menggunakan dana CSR. Sebut saja perbaikan taman-taman serta pembangunan rumah deret di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Sumber :
tempo.co

Jokowi dan Hatta Bahas Capres di 2014

Partai Amanat Nasional (PAN) membenarkan pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Hatta Rajasa, beberapa pekan lalu. Dalam pertemuan itu, PAN menyatakan Jokowi dan Hatta membahas Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menjelaskan, Jokowi dan Hatta sebenarnya membahas pembangunan perekonomian Jakarta. Ini terkait jabatan Hatta sebagai menteri koordinator perekonomian dan Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta.
Jokowi yang baru beberapa bulan menjabat sebagai gubernur DKI bercerita tentang tahapan awal pembangunan monorel kepada Hatta. “Tapi, karena kedua-duanya sama-sama tokoh politik, pembicaraan juga membahas kondisi politik terkini, termasuk pemilu,” ujar Dradjad, Ahad (21/7).
Pertemuan yang digelar di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, itu berlangsung santai. Megawati mengetahui pertemuan itu, namun Megawati tidak mengikuti jalannya pertemuan hingga usai.
Pertemuan lebih banyak dilakukan dengan pembicaraan panjang antara Jokowi dan Hatta. “Mereka bahas banyak hal, tapi bukan tentang pencapresan,” kata Dradjad.
Meski belum membahas pencapresan, Dradjad mengatakan, DPP PAN tidak menutup kemungkinan bila duet Jokowi dan Hatta bisa direalisasikan. Sebagai partai politik, PAN terus menjajaki kemungkinan koalisi dengan siapa saja.
Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan penjajakan ke Jokowi, tapi juga Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. “Karena, berdasarkan hasil survei sampai sejauh ini, kedua figur itu menempati polling tertinggi,” kata dia.
Hatta dan Prabowo juga sudah melakukan komunikasi politik untuk Pilpres 2014. Ada peluang keduanya bergandengan dengan Prabowo sebagai capresnya dan Hatta sebagai wapres. Pada sisi lain, Prabowo pun melakukan pertemuan-pertemuan dengan Jokowi membahas berbagai persoalan, terutama Pilpres 2014.
PAN, sesuai dengan keputusan Rakernas PAN 2011, telah menetapkan Hatta Rajasa sebagai calon presiden 2014. Figur Prabowo dan Jokowi tak bisa dimungkiri memiliki kekuatan yang laik diperhitungkan dalam bursa pencapresan.
Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Pada pekan lalu, lembaga survei Pusat Data Bersatu menempatkan nama Joko Widodo sebagai calon presiden yang paling disukai (77,90 persen), disusul Jusuf Kalla (59,29 persen), dan Prabowo Subianto (58,75 persen).
Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, koalisi tokoh PDI Perjuangan dengan partai lain sangat mungkin terjadi. Tetapi, sesuai amanat Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2010, Megawati yang akan menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres. “Bisa Ibu Mega, bisa Jokowi. Tapi, kalau sekarang, belum tepat waktunya,” ujar dia.
Bila terjadi manuver politik antartokoh partai lain, seperti Hatta Rajasa dan Jokowi, menurutnya, itu wajar saja. Karena, dalam aktivitas politik, pertemuan dengan siapa saja bisa dilakukan.
PDI Perjuangan tidak ingin mengumbar janji untuk menciptakan keragu-raguan di antara pemilihnya. Maruarar menegaskan, PDI Perjuangan akan menunggu Megawati mengambil keputusan, termasuk kepastian duet dengan tokoh dari partai lain. “Kami partai yang form, pada saatnya pasti diumumkan,” ujar dia.

Sumber :
republika.co.id

Pencitraan Jokowi Atau Pencitraan Uchok Sky Khadafi

Aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak melulu mendapat respons baik. Tindakan populis sang gubernur kini mulai dikritik karena diduga menghabiskan dana rakyat yang tidak sedikit.
Adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang merilis alokasi anggaran untuk kegiatan blusukan Jokowi sebesar Rp 26,6 miliar.
"Jumlah tersebut dibagi dua antara Jokowi dan Ahok," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7/2013).
Uchok memaparkan, dalam sekali blusukan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 74 juta. "Kalau dibagi dua, masing-masing dapat Rp 37 juta," katanya.
Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2013. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional selama setahun yang dibagi per hari.
Namun, uang Rp 37 juta tersebut tidak keluar apabila Jokowi atau Ahok hanya berada di kantor saja. "Makanya dikira Jokowi blusukan itu murah. Padahal mahal," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Socapua mengaku kaget ketika mendengar anggaran untuk blusukan Jokowi-Ahok mencapai Rp 26,6 miliar. Max menuding anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya untuk pencitraan semata.
"Saya kira itu justru di situ (Pencitraan 2014). Blusukan hanya sebuah pencitraan membentuk persepsi positif publik, itu blusukan itu pencitraan," jelas Max.
Setelah mendapatkan kritik bertubi-tubi, Jokowi pun angkat bicara. Menemui wartawan yang menunggu di depan rumah dinasnya, Menteng, Jakarta kemarin, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk kegiatan blusukan.
Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki. "Blusukan ga ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki aja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Fitra adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.
"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih.
"Dana itu untuk tujuan khusus, seperti gesekan antarwarga, itu kan perlu dana yang cepat," imbuhnya.
Dari paparan Uchok Sky Khadafi dan Jokowi, manakah yang mengambil untung, pencitraan Jokowi atau pencitraan Uchok Sky Khadafi? Rasanya semua orang telah faham, siapa Uchok dan siapa Jokowi, lebih jauh lagi, siapa yang tulus siapa yang cari fulus.

Sumber :
merdeka.com