Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap membiarkan munculnya gangguan terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tengah mengusut Komisaris Jenderal
Budi Gunawan. Setelah Markas Besar Kepolisian mengajukan gugatan
praperadilan atas penetapan tersangka Budi, calon Kepala Polri ini
mengerahkan pengacara untuk memperkarakan KPK ke Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Rabu, 21 Januari 2015
Lowongan Kerja: Juru Bicara Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai punya gaya komunikasi yang buruk. Dari hasil survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol Indonesia) mantan Gubernur DKI Jakarta itu diminta untuk menggunakan juru bicara.
"Dari segi gaya komunikasi Presiden Jokowi, mendapat angka 5,76 dari skala 1-10. Artinya harus diperbaiki komunikasi. Saya mengusulkan presiden perlu juru bicara," kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubaedillah Badrun di sela-sela diskusi hasil survei terhadap Jokowi-JK selama tiga bulan kepemimpinannya di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (21/1/2015).
"Dari segi gaya komunikasi Presiden Jokowi, mendapat angka 5,76 dari skala 1-10. Artinya harus diperbaiki komunikasi. Saya mengusulkan presiden perlu juru bicara," kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubaedillah Badrun di sela-sela diskusi hasil survei terhadap Jokowi-JK selama tiga bulan kepemimpinannya di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (21/1/2015).
Jelang 100 Hari Jokowi-JK Masih Urai Kekusutan Politik Internal
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Mauladi, menyatakan, menjelang 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih sibuk mengurai kekusutan politik di internalnya sehingga belum optimal bekerja.
"Seharusnya Presiden Jokowi harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kelompok," sebut Mauladi, di Jakarta, Rabu (21/1/2015).
"Seharusnya Presiden Jokowi harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kelompok," sebut Mauladi, di Jakarta, Rabu (21/1/2015).
PDIP: Mega "Tak Pernah" Ikut Campur Pemerintahan Jokowi
Isu santer dominasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggu
pemerintahan Presiden Jokowi dibantah oleh elite PDIP. PDIP yakin Mega
tak ikut campur mengurus pemerintahan.
"Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).
"Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).
Tak Sabar Menunggu Kedatangan Jokowi, Ternyata ...
Dentuman musik tanjidor sudah mulai dimainkan di antara ribuan masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah berkumpul memadati lokasi yang direncanakan menjadi lokasi kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Tebas Kuala, Rabu (21/1/2015).
Begitu pula para tamu undangan sudah memenuhi tenda-tenda yang di siapkan panitia di sekitar dermaga penyeberangan Tebas Kuala.
Begitu pula para tamu undangan sudah memenuhi tenda-tenda yang di siapkan panitia di sekitar dermaga penyeberangan Tebas Kuala.
Presiden Siap Bangun Jalan 4 Jalur di Perbatasan RI-Malaysia
Pemerintah segera menata kawasan perbatasan Indonesia
dengan negara tetangga. Penataan dimulai di kawasan perbatasan Indonesia
dan Malaysia, wilayah Entikong, Kalimantan Barat, Maret 2015.
"Semuanya (permasalahan) tetap akan diselesaikan, satu per satu dulu. Kebetulan yang di Entikong akan dikerjakan dalam waktu dekat ini," kata Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Entikong, Rabu (21/1/2015).
"Semuanya (permasalahan) tetap akan diselesaikan, satu per satu dulu. Kebetulan yang di Entikong akan dikerjakan dalam waktu dekat ini," kata Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Entikong, Rabu (21/1/2015).
Pemerintah benahi perbatasan Entikong mulai Maret
Pemerintah akan membenahi kawasan perbatasan Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) pada Maret 2015 mulai dari sisi pelayanan hingga fisik.
"Maret sudah dimulai, kita harapkan Desember ke sini lagi kita lihat nanti, sistemnya mengikuti, begitu fisik selesai pengerjaannya pelayanan juga berubah. Nanti Desember kita lihat lagi ke sini berubah tidak?," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau kawasan perbatasan Entikong, Kalbar, Rabu (21/1/2015).
"Maret sudah dimulai, kita harapkan Desember ke sini lagi kita lihat nanti, sistemnya mengikuti, begitu fisik selesai pengerjaannya pelayanan juga berubah. Nanti Desember kita lihat lagi ke sini berubah tidak?," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau kawasan perbatasan Entikong, Kalbar, Rabu (21/1/2015).
Jokowi Dinilai Tak Berdaya Hadapi Tekanan Partai
Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Presiden
Joko Widodo lupa dengan janji-janji yang dibuatnya saat kampanye tempo
lalu. Saat itu, Jokowi berjanji akan memperkuat penegakan hukum.
"Tindakan Jokowi akhir-akhir ini tak mencerminkan penguatan penegak
hukum," ujar Emerson ketika dihubungi, Rabu 21 Januari 2015.
Ini Komentar Fadjroel dan Sutarman Tentang Kapolri Pilihan Jokowi
Pengamat Politik Fadjroel Rachman menuturkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, setiap pejabat publik yang sudah menjadi tersangka akan dikeluarkan dari jabatannya.
Menurutnya, jika Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Kapolri, standar politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi lebih rendah dari pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, jika Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Kapolri, standar politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi lebih rendah dari pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi Malu Pos Perbatasan Indonesia Kalah Bagus dari Malaysia
Dalam kunjungan ke kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resah karena merasa malu. Apa pasal?
Jokowi melihat secara langsung kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Entikong. Presiden merasa pos milik RI kalah bagus dari punya Malaysia. Jokowi kemudian geram dan malu.
"Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).
Jokowi melihat secara langsung kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Entikong. Presiden merasa pos milik RI kalah bagus dari punya Malaysia. Jokowi kemudian geram dan malu.
"Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).
Presiden Jokowi Kunjungi Etikong
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan pagi ini melanjutkan kunjungan ke Entikong yaitu suatu dareah yang merupakan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi dan rombongan diantar menuju lokasi kunjungan dengan mengunakan Helikopter milik TNI AU, Rabu (21/1/2015).
Jokowi Ancam Pejabat Daerah 'Penghasil Asap'
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk menekan jumlah
titik api di empat provinsi “penghasil asap” karena kebakaran hutan.
Jika tidak berhasil, Presiden Jokowi akan menjatuhkan sanksi.
Daerah-daerah itu adalah "Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan
Barat," katanya di Pontianak sebelum kunjungan ke tiga titik perbatasan,
Rabu 21 Januari 2015.
Langganan:
Postingan (Atom)