Operator Dinilai Amburadul, Jokowi Diminta Mengontrol

Pembangunan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sudah di depan mata. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini memastikan pengerjaannya akan dimulai Oktober mendatang, dengan membangun terminal di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Namun sejauh ini segudang persoalan masih terus membelit proyek bernilai triliunan rupiah ini. Setumpuk masalah itu di antaranya diungkapkan Dewan Transportasi Kota Jakarta.

Ada Apa Dibalik Pencabutan SK Uang Kerahiman oleh Jokowi?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang pedoman penggantian uang kerahiman oleh penggarap bangunan di atas lahan negara. Pencabutan SK Gubernur itu dilakukan Jokowi itu pada bulan lalu.
"Sudah dicabut dan disetujui pak gubernur, kira-kira satu bulan yang lalu," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Sri Rahayu, di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Dia menjelaskan, Jokowi mencabut SK itu setelah mendapat masukan dari wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan dicabutnya SK tersebut, maka warga yang digusur karena menempati lahan negara jangan berharap lagi mendapat kompensasi berupa uang kerahiman.

Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta

Ketua Real Estate Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut moratorium atau penangguhan pembangunan mal dan pusat belanja di Ibu Kota.
“Moratorium bisa diganti dengan peraturan yang lebih luwes, bukan melarang membangun mal,” kata Wakil Ketua REI DPD DKI Jakarta, Thomas Sulistyo, Selasa (17/9/2013).
Meskipun demikian, dia menyetujui jika pemerintah melarang pembangunan mal di tengah kota. Namun, jika ada mal yang dibangun di pinggir kota, sebaiknya tak dilarang.

Telusur Kompas Tentang Penghentian Pembangunan Mal

Setelah sempat hanya menjadi wacana selama Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta, moratorium alias penghentian sementara untuk pembangunan mal kini mulai dijalankan di masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Ruang terbuka hijau di Jakarta selama ini tergerus deretan mal yang terus dibangun. Bagaimana respons publik?
"Jakarta sudah saatnya menyeimbangkan diri," kata Turseena Amelia Yahya (24), menyambut gembira moratorium mal tersebut. Lulusan universitas ternama

Hatta Tanggapi Keluhan Jokowi

Pemerintah akhirnya mengizinkan mobil murah atau yang biasa disebut LCGC berjalan mulus di jalan raya. Atas hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengeluhkan mengapa program LCGC bisa jalan. Keluhan Jokowi pun dimengerti oleh Hatta Rajasa, Menko Perekonomian. Sebagai Gubernur, Hatta mengakui kalau tugas Jokowi memang sangat berat.
"Pak jokowi memberikan masukan itu didengarkan, tentu ada sisi baiknya. Sebagai gubernur dia capek ngurusin jalan yang macet luar biasa seperti ini. Yah kan, Menteri perindustrian berpikirnya tidak cuma di jakarta, dia berpikir orang Papua juga pengen punya mobil," kata Hatta di Kantor Presiden, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Meragukan Kemampuan Jokowi

Ketangguhan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikam berbagai masalah dengan sangat cepat, rupanya masih juga ada yang meragukan kemampuan Jokowi menahkodai negeri bobrok ini.
Adalah Bursah Zarnubi, Pegiat Politik dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan  (DPP PGK), dalam Diskusi Politik bertema "Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia, Antara Problematika dan Harapan" yang diadakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Selasa (17/9/2013), menilai kemampuan Jokowi belum cukup menggambarkan kapasitas untuk menjadikannya pemimpin nasional. Bahkan, kinerjanya dinilai belum satu pun yang benar-benar memperlihatkan hasil bagus.

Hari Sabtu dan Minggu Jokowi Yang Dipermasalahkan

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bebas kapan saja menggunakan hak cutinya. Ia juga tidak memiliki batasan untuk mengambil cuti.
"Cuti gubernur itu kapan saja beliau menggunakan haknya. Tidak ada batasan, selama beliau mengajukan," kata Chaidir, di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Beraninya Jokowi Tuding Kepemimpinan Nasional

Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kepemimpinan nasional Indonesia hari ini. Menurutnya karut maruk kondisi sosial ekonomi Indonesia karena para pemangku kebijakan melupakan ajaran Bung Karno.
"Kalau gagasan Bung Karno dilaksanakan secara konsisten kita tidak akan seperti ini," kata Jokowi saat mengunjungi kantor Republika di Pejaten, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Jokowi Mengaku Angkat Tangan Soal Tuntutan Buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku angkat tangan soal demo buruh yang menentang upah murah. Parahnya buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

Jokowi mengaku tidak berhak ikut campur dalam merancang standar kebutuhan hidup layak (KHL) dan UMP buruh. Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini minta agar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) segera menemui serikat buruh guna menyelesaikan masalah ini.

Jokowi Stop Mal Tanpa Pergub

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, moratorium mal di Ibu Kota dapat dilakukan dengan menahan permohonan izin pembangunan pusat perbelanjaan. Tidak ada peraturan khusus untuk memayungi kebijakan tersebut. "Ya sudah, kalau izin ke kita, enggak diberi izin. Kan mau apa?" ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Jokowi tidak menjelaskan alasannya tidak menerbitkan peraturan gubernur mengenai penghentian pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Ia hanya memberikan sinyal bahwa dirinya tidak suka dengan hal-hal yang berbau prosedural. "Jadi, ya, begitu saja. Seringnya kok tanya-tanya masalah (prosedural) kayak gitu sih," kata Jokowi.

Ruhut Tak Takut Jokowi

Politikus Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul mengatakan partainya tak takut dengan elektabilitas Jokowi Widodo (Jokowi), yang masih mentereng di banyak lembaga survei.
"Kami tidak takut sama Jokowi, kami hanya takut sama Tuhan," kata Ruhut sebelum menjadi pembicara dalam diskusi di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Menurutnya, rasa tidak takut kepada Jokowi didasarkan pada hasil pemilu kepala daerah di sejumlah daerah, yang justru banyak dimenangi oleh calon yang diusung PD.

DPRD DKI Pangkas Jumlah Bus Transjakarta yang Diajukan Jokowi

"Kita yang mengajukan, tapi hak budgeting di DPRD. Ya, disetujuinya segitu," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Selasa (17/9/2013).
Jokowi menampik pengurangan tersebut terjadi karena fluktuatifnya kurs rupiah terhadap dollar. Dia menegaskan, dalam klausul tender, tercatat nominal pembelian barang menggunakan kurs rupiah saat perjanjian tender tersebut dilakukan.
"Ndak, kan tendernya sudah dari dulu," kata Jokowi.

Jokowi Tak Ambil Pusing Ucapan Ruhut

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut Jakarta lebih enak kala era Fauzi Bowo menjadi Gubernur. Enggan ambil pusing, Joko Widodo (Jokowi) menyebut ucapan Ruhut itu ada benarnya.
"Ya, benar, mungkin ada benarnya kalau menurut Bang Ruhut begitu," ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing dengan penilaian pihak luar terhadap kinerjanya. Ia pun tetap percaya diri bahwa apa yang dikerjakannya bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku tetap membutuhkan kritik membangun.

Komentar Jokowi Tentang "Keberatan Ahok Jika Jokowi Cuti di Hari Libur"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengomentari pernyataan Ahok tentang keberatan Ahok pada saat Jokowi Cuti di hari libur. Menurut Jokowi, dia mengambil libur jika membutuhkan waktu untuk keluarga.
"Hari libur itu bisa saya gunakan untuk liburan ya kan. Untuk dengan keluarga ya kan. Atau kalau ada keperluan lain bisa saya gunakan yang lain. Masa yang lain boleh libur kalau saya yang libur ditanyain," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (17/9/2013).

Kesal Dibanjiri Mobil Murah, Jokowi Surati Wapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyiasati 'banjir mobil murah' yang tak lama lagi akan datang dengan peraturan daerah. Perda ini mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap, Electronic Road Pricing (ERP) sampai berkirim surat ke Wakil Presiden Boediono.
"Nanti dihajar dengan ganjil-genap dan ERP, termasuk dengan pajak parkir yang tinggi," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Gubernur Bangkok Singgung Macet Jakarta di Depan Jokowi

Terkait kemacetan, Bangkok dan Jakarta mempunyai masalah yang sama. Saat Gubernur Bangkok MR Sukhumbhand Paribatra menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), dia mengaku teringat kemacetan di Bangkok.
"Saya sering ke Jakarta. Saya cinta kota ini. Tapi Jakarta mengingatkan saya akan kemacetan di Bangkok," ujar Sukhumbhand di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Golkar Hormati "Saya Kan PDI-P" nya Jokowi

Partai Golkar melempar wacana menduetkan Aburizal Bakrie (Ical) dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung, menilai hal itu tak mungkin karena Jokowi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
"Kita ketahui Jokowi itu kader PDI-P, karena itu kita hormati mekanisme PDI-P dan pencapresannya," kata Akbar Tanjung di kediamannya Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (17/9/2013).

Jokowi Keluarkan Pergub Anti Rayap

Karena banyak gedung milik Pemerintah Provinsi DKI yang cepat rusak, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penanggulangan bahaya rayap pada gedung milik Pemprov DKI.
Pergub Nomor 35 tahun 2013 tersebut mewajibkan semua gedung milik DKI, mulai dari kantor-kantor, sekolah, sarana olahraga, sarana social, sarana kesehatan, dan lainnya menerapkan pencegahan rayap.

Gubernur Bangkok Puji Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kedatangan tamu Gubernur Bangkok, Sukhumband, Selasa (17/9/2013). Sukhumband dan Gubernur-Gubernur Ibukota negara anggota ASEAN akan menggelar pertemuan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, besok 18-19 September 2013 di Jakarta.
Gubernur Bangkok, Sukhumband mengatakan kedatangannya lebih awal ke Jakarta karena memang ingin meluangkan waktu khusus untuk bertemu dengan Jokowi. "Kagum dengan inisiatifnya mengumpulkan gubernur-gubernur di ASEAN untuk saling kumpul, bekerja sama, tukar pengalaman, dan tukar pikiran," kata dia di Balaikota, Selasa, (17/9/ 2013).

Jokowi Apresiasi Penegak Hukum Tahan PNS Terlibat Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penegak hukum yang telah menahan dua pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
"Itu bagus," ujar Joko Widodo seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Bangkok, Sukhumband Paribatra di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh mengenai kasus yang melibatkan dua pejabat tersebut. Menurutnya, perilaku anak buahnya itu sudah masuk ke ranah hukum.
"Itu sudah masuk ke ranah hukum. Serahkan saja ke penegak hukum," ucap Jokowi.

Jokowi Stop Mal, DPRD: Orang Kaya Jangan Dilupakan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menilai ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jika akan menjalankan moratorium pembangunan mal. Senin, (16/9/2013), Jokowi memang melontarkan moratorium izin baru mal dan berjanji fokus mengembangkan pedagang kaki lima.
"Pertama, Jokowi harus paham bahwa mal dan pasar rakyat punya segmen sendiri," kata anggota Komisi B yang membidangi penanaman modal, Taufik Azhar, ketika dihubungi pada Selasa, (17/9/2013), sehingga menurut Taufik, jika Jokowi ingin merealisasikan ide pasar rakyat untuk menggantikan mal, harus mengakomodasi kelas menengah atas juga.

Golkar Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, Ical atau Jokowi Capresnya?

Parpol mulai menjalin komunikasi mengarah ke koalisi di Pilpres 2014. Partai Golkar membuka peluang koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Yang jadi persoalan, siapa capresnya? Apakah Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), ataukah Joko Widodo (Jokowi) yang semakin santer didorong jadi capres PDI-P?
"Kalau partai seperti PDI-P, Demokrat, Nasdem, itu kan platform politiknya nasionalis jadi bukan masalah bagi Golkar untuk berkoalisi. Kita terbuka kok dengan partai mana pun, dengan partai Islam pun kita terbuka, karena kita ini kan partai tengah," kata jubir Partai Golkar, Tantowi Yahya, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Gubernur Bangkok Temui Jokowi

Pagi ini, Selasa (17/9/2013), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kedatangan Gubernur Bangkok, Sukhumband. Gubernur Bangkok  tiba di Balai Kota, Jakarta, pada pukul 10.30 WIB dan langsung menyapa awak media.
"Good morning," ujar Sukhumband yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan dasi berwarna ungu ini saat tiba di Balai Kota.
Sukhumband tidak banyak berkomentar ketika tiba di Balai Kota. Dirinya disambut oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan didampingi masuk ke dalam Pendopo Balai Kota untuk bertemu Jokowi.

PDI-P Tak Khawatir dengan "Curhat" Ahok Terkait Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengaku tak khawatir dengan curahan hati Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkait Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi dan Ahok merupakan pasangan klop yang dapat bekerja dan membagi tugas dengan baik.

Mampukan Jokowi Hentikan Mal?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan kembali ide moratorium pembangunan pusat perbelanjaan alias mal. Wacana ini sempat muncul di era kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2011 silam. Alasan Jokowi, ingin mengembangkan pasar tradisional di Jakarta. Sehingga, menurut Jokowi, akan ada pemerataan ekonomi hingga lapis paling bawah.
Hanya, niat Jokowi ini harus diikuti keinginan yang kuat. Sebab, menurut data yang dilansir Cushman and Wakefield, konsultan properti asal Amerika, pertumbuhan mal di Jakarta terus meningkat setiap tahun.

Ahli Jam Gagal Taksir Harga Jam Jokowi

Mempelajari berbagai jenis jam tangan, Amos Alik Wahyudi (43) sudah hafal semua jenis jam. Dengan melihat sekilas saja, dia sudah tahu jam apa yang melingkar di pergelangan tangan seseorang.
Menurut dia, jam merek terkenal dan mahal memiliki ciri khas dari bentuknya. Bahkan, dia bisa menebak harga jam para tokoh terkenal, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo, Hatta Rajasa, dan lainnya.
"Ahok menggunakan jam tangan merek Tag Heuer. Harganya kira-kira Rp 20 juta. Jam tangan seri lama yang dipakai Ahok itu," kata pria yang juga menjadi pengelola www. arlojiku.wordpress.com itu kepada Warta Kota.

Prestasi Jokowi Tak Diragukan Lagi (Bagian II)

Menjelang pemilu 2014, politisi lawan Joko Widodo (Jokowi) semuanya sibuk menghajar Jokowi dengan berbagai cara seakan mereka lupa bahwa meskipun hanya sekejab Jokowi telah menggenggam prestasi yang luar biasa yang tidak akan pernah hilang dari sejarah negeri ini. Tulisan berikut ini adalah salah satu contoh upaya yang telah dilakukan oleh kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk kesejahteraan wong cilik di ibukota negeri ini.