Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi
warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak
ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak
warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
"Kita mungkin
akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot,"
kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota
Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang
tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama
sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua,
orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah
diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun
Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar
itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada
oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada
listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang
Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di
Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta
telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti
kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring,
peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19
inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan
pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada
bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan,
terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama,
Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga
Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa
yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa
yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman
baru.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Senin, 28 Januari 2013
Jokowi Pergi, Pagar Besi Muncul Lagi
Pandangan mata terasa lega saat melintasi Jalan Sudirman di kawasan titik Nol Kilometer Kota Surakarta. Para pejalan kaki kini leluasa menikmati pemandangan gedung megah di kawasan itu tanpa terhalang tembok masif. Kesan luas jalan di pusat kota itu pun sangat terasa.
Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.
Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.
Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.
Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.
Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.
Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.
Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan
rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian
yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar
setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tandatangani Penetapan APBD 2013
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangai Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta senilai Rp 49,9 triliun
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI
Jakarta.
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
Jokowi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadiri Rapat Paripurna DPRD
Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan berita acara persetujuan dan
pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda APBD Tahun 2013 di R.Rapat
Paripurna DPRD DKI Jakarta
Jokowi Belum Pecat Oknum Calo Rusun Marunda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sudah mengetahui adanya
oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga menjadi calo dalam
penempatan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara.
Namun, ia belum bertemu dengan oknum yang bersangkutan.
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)