Rabu, 17 April 2013

Untuk Kesekian Kalinya, Jokowi: Saya mau fokus, nggak mikir survei, poling, konvensi

Dalam berbagai hasil survei, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin ciamik sebagai capres terfavorit. Jokowi bertengger di urutan teratas capres terfavorit mengungguli tokoh-tokoh nasional lainnya.

Lantas apa komentar Jokowi soal itu? "Ya menurut saya, jawaban saya ya sama saja, biar bosan orang. Saya kan orangnya konsisten jawaban saya nggak ada bedanya. Saya mau fokus nggak mikir survei, nggak mikir poling, nggak mikir konvensi, nggak mikir capres mencapres," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/4).

Jokowi mengaku lebih tertarik untuk bekerja mengurusi persoalan Jakarta. Sebab, saat ini Jokowi memiliki sejumlah program yang belum tuntas direalisasikan seperti soal area terbuka hijau, monorail, MRT, banjir dan kemacetan.

Jokowi juga enggan berkomentar lebih banyak saat ditanya kriteria capres 2014. "Jangan tanya ke saya (kriterianya). Tapi ya bisa cantik dan bisa ganteng, saya nggak tahu," jawab Jokowi sambil tertawa.


Sumber :
merdeka.com

Ikuti Saran Mega, Jokowi Tambah Porsi Makan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu ingat saran yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri kepadanya agar ia menjaga kondisi tubuh sehingga tidak terlalu kurus. Sekarang, Jokowi langsung menambah porsi dan waktu makan saban hari.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, selama ini ia hanya memiliki waktu makan dua kali sehari. Setelah Megawati mengingatkan, ia langsung menambah porsi dan waktu makan.
"Saran yang sangat baik. Sekarang makan jadi tiga kali, porsi nasi ditambah, lauk ditambah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Dalam berbagai kesempatan, Megawati kerap menyampaikan pesan tersebut kepada Jokowi. Megawati tersentuh oleh kondisi badan Jokowi, yang menurut dia, terlalu kurus untuk ukuran seorang pemimpin pemerintahan.
"Kalau saya ada pertemuan, apa yang saya bicarakan dengan dia? Saya hanya berpesan, 'Dik, jangan terlalu kuruslah'," ujar Megawati dalam deklarasi Gerakan Tani Nelayan Indonesia (Ganti) di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (13/4/2013).
Megawati mengatakan, ketika ia mengundang Jokowi untuk bertemu, tak banyak permasalahan yang dibicarakan. Mantan Presiden RI ini mengaku hanya ingin mentraktir Jokowi makan dan menambahkan porsi makanan untuk Jokowi.
"Saya tambahin tuh makanannya ke dia (Jokowi), enak to. Saya lihat kamu makin cungkring, makin kurus seperti orang kurang makan," kata Mega.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Disindir Mega Kurus, Jokowi: Saya Kini Makan 3 Kali, Lauknya Ditambah"

Jokowi Ingin Pulau Seribu dan Kota Tua Jadi Spot Wisata

Satu lagi rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang pariwisata, menjadikan wilayah Kepulauan Seribu menjadi pusat pariwisata. Dalam waktu dekat, Jokowi akan meninjau Pulau Seribu.

"Awal bulan depan kita akan lihat-lihat ke sana. Kita ingin merancang Kepulauan Seribu sebagai kawasan wisata. Konsep perencanaan harus mateng supaya bisa jadi panduan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

Selain Pulau Seribu, Jokowi juga akan lebih mematangkan kawasan Kota Tua sebagai tempat wisata. Bahkan nanti Kota Tua akan dijadikan sebagai kawasan khusus pariwisata di Jakarta.

"Perencanaan Kota Tua menjadi kawasan khusus di bidang pariwisata juga masih dalam proses. Penataan ini untuk menjadikan Kota Tua sebagai daya tarik dari Kota Jakarta. Kalau dikerjakan sekelas UPT (Unit Pelakasana Teknis) nggak bisa, kalau dari BUMN bisa, harus kuat. Jadi harus ada badan otoritas kuat untuk pariwisata," jelas Jokowi.

Pria asal Solo ini mengatakan, untuk merealisasikan program ini harus didukung dengan prencanaan dan kemampuan finasial yang matang.

"Baru rapat dua kali, jadi belum tahu. Matangkan dulu, kan pemrakarsa ini harus mempunyai kemampuan fiansial, harus punya pengalaman dan punya organisasi juga, harus bisa memback up," kata Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Pak Jokowi Jangan Jadi Capres Ya ...

Bahasan peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres rupanya sampai ke telinga Sukedris. Tak ingin gubernurnya maju di Pilpres 2014, Sukedris datang ke Balai Kota.

Rapi mengenakan kemeja safari berwarna biru, Sukedris memberanikan diri mendekati Jokowi yang tengah "dihadang" wartawan untuk wawancara.

Mulanya Sukedris menyalami mantan Wali Kota Solo itu dan kemudian minta difoto bersama. Tapi Jokowi tak meladeninya. Baru setelah wawancara rampung, Jokowi menghampiri Sukedris.

"Ayo foto," kata Jokowi ke Sukedris di halaman Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

Tapi rupanya sesi foto bareng itu tidak cukup. Sukedris nyerocos minta 'curhat'-nya didengarkan orang nomor 1 di Jakarta itu.

"Saya dengar dari PDIP katanya Jokowi mau dijadikan presiden tapi saya nggak setuju, saya nggak bolehin," kata Sukedris dengan mimik serius.

Sukedris yang mengaku pernah bertemu dengan Jokowi di Solo ini, meminta Jokowi fokus mengurusi Jakarta dengan segudang permasalahannya.

"Untuk sekarang jadi presiden nggak usah. Jangan Bapak mau kalau dicalonin PDIP, Prabowo, Gerindra," tutur Sukedris berusaha meyakinkan suami dari Iriana ini.

Soal pencapresan, Jokowi kembali menegaskan komitmennya menjadi gubernur Jakarta. "Saya mau fokus nggak mau mikir survei, polling, nggak mau mikir konvensi, nggak mikir capres mencapres. Saya mau kerja urus taman, rusun, MRT dan lain-lain," jawab Jokowi ke wartawan.

Jokowi pun mengeluarkan tawa khasnya ketika terus didesak wartawan untuk menjawab kriteria capres versinya. "Hahaha...bisa cantik bisa ganteng hahaha... saya nggak tahu," elak Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Pria Ini Memohon Jokowi Tak Jadi Capres 2014"

Jika Jokowi Jadi Presiden, Basuki Tak Siap Jadi DKI 1

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bingung saat ditanyakan wartawan Jika Joko Widodo  nantinya mencalonkan diri sebagai presiden. Dia mengaku tak siap untuk menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Bener bingung aku. Tidak siap aku jadi DKI 1, enggak mudah lho menjadi DKI 1," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Basuki mengaku dalam menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, tidak akan lancar apabila tanpa arahan dari Jokowi. Apabila Basuki kerap berbicara tentang kebijakan-kebijakan Pemprov DKI, hal itu karena Jokowi yang terlebih dahulu sudah ke lapangan dan memberikan arahan kepadanya.
"Enggak mudah itu tanpa Pak Jokowi. Saya ini kan hanya administrator. Tapi, mungkin beliau mau ajak saya jadi menteri. Hahaha," kata Basuki seraya tertawa.
Saat ditanya kemungkinan Basuki mencalonkan diri sebagai wakil presiden, mantan Bupati Belitung Timur itu merendah. "Enggaklah, enggak laku. Siapa yang mau nyalonin saya. Hahaha," ujar dia.
Dari beberapa hasil survei, nama Jokowi selalu masuk jajaran tiga besar capres favorit bersama tokoh-tokoh nasional. Yang terbaru, Pol-Tracking Institute melakukan media monitoring partai politik dan calon presiden selama 1 Februari-31 Maret 2013, nama Jokowi berada di urutan teratas sebagai tokoh paling banyak diberitakan dalam media untuk Capres 2014.
Jokowi pun berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Namun, ia selalu mengikuti pemberitaan hasil survei dan menyadari bahwa dia merupakan capres primadona.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ahok: Jika Jokowi nyapres, bingung aku"
- jakarta.tribunnews.com : "Jika Jokowi Presiden, Ahok Tak Mampu Pimpin DKI" 

Cegah Tawuran, Jokowi Akan Kumpulkan Siswa SMA di GOR Bulungan Usai UN

Dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2013 tingkat SMA di DKI kali ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan kunjungan. Namun, Jokowi nanti akan mengumpulkan para peserta ujian, terutama SMA 6 dan SMA 70 di GOR Bulungan, Jakarta selatan.

"Gubernur minta, nanti akan ada acara di GOR Bulungan, untuk mempertemukan peserta ujian antara SMA 6 dan SMA 70. Gubernur akan memberikan pengarahan bagi smua peserta ujian," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

Taufik mengatakan, pengarahan tersebut seputar masa transisi pasca ujian, yang rawan dengan aksi tawuran antar pelajar. Sehingga Jokowi ingin memberikan masukan dan motivasi yang positif usai UN.

"Kita juga harus memahami, habis ujian itu mereka butuh masa transisi, masa refresh. Jadi diminta untuk berkumpul dengan Pak Gubernur. Gubernur peduli terhadap peserta ujian. Sudah ada edaran informasi," kata Taufik.

Selain itu, Taufik juga menegaskan, usai UN nanti seluruh peserta dilarang untuk mmelakukan konvoi dan aksi coret-coret yang biasa dilakukan para siswa. Melainkan nanti akan diadakan acara syukuran bersama di sekolahan masing-masing.

"Boleh saja mereka senang karena sudah selesai. Kami minta terus termonitor di sekolahnya. Tidak langsung lepas, tapi adakan syukuran bersama. Kita larang konvoi, dan coret-coret. Di sekolah juga tidak boleh (core-coret)," jelas taufik.


Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Minta Bertemu Siswa SMAN 6 dan SMAN 70"

Jokowi pertanyakan kinerja gubernur DKI terdahulu

Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama enam bulan. Namun, Jokowi membantah jika ia dan Ahok belum melakukan apa-apa selama menjabat.

Jokowi mengklaim program-program yang dibuatnya sudah membuat sejumlah perubahan di Jakarta. Namun, soal masalah banjir dan macet Jakarta, Jokowi mengakui membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya.

"Belum ada gimana, KJS, KJP, apa lagi monorail, MRT sebentar lagi mau apa lagi. Macet banjir butuh proses," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/4).

Jokowi mengatakan, membutuhkan waktu untuk mengatasi segala persoalan yang ada di Jakarta. Jokowi justru menanyakan kinerja gubernur DKI Jakarta sebelum-sebelumnya yang telah menjabat lima hingga 10 tahun tapi tak terlihat kinerjanya.

Namun demikian, Jokowi enggan menjelaskan siapa gubernur DKI Jakarta yang dimaksudnya itu.

"Masa enam bulan ditanya yang aneh-aneh gitu. Perlu waktu, yang lima tahun yang 10 tahun saja nggak kamu tanya," kilahnya.

Sementara, soal jabatan Sekda DKI Jakarta, Jokowi mengaku hingga kini belum mengusulkan nama calon Sekda yang baru.

"Belum, belum-belum, kalau saya ngomong belum yah belum, soalnya banyak persoalan yang harus saya selesaikan konsentrasi untuk MRT dan monorail biar segera masuk penataan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Janji Jokowi Pada Warga Petukangan Selatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan meninjau lokasi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekan depan. Janji itu dia lontarkan setelah ratusan warga Petukangan Selatan menggeruduk gedung Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Joko Widodo segera menggelar audiensi terkait pembebasan lahan di lokasi tersebut.
Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mendampingi warga, Ahmad Baihaqi, membenarkan adanya janji Jokowi tersebut. Pada pekan depan, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mengintervensi dan langsung melihat kondisi di lapangan.
"Kami harap ini bukan sekadar janji atau angin segar. Pak Gubernur harus lebih proaktif, dan berkinerja sesuai dengan janji-janjinya," kata Baihaqi sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di ruang kerja gubernur, Rabu (17/4/2013).
Setelah bertemu dengan perwakilan warga, Jokowi menyempatkan diri menyapa langsung ratusan warga yang telah berunjuk rasa sejak pagi tadi. Selain menyapa, dia juga berjanji bakal datang ke lokasi pada pekan depan.
"Ini proyek dari 2010. Saya ndak tahu lapangannya seperti apa. Nanti kami cek dulu," ujar Jokowi.
Koordinator aksi sekaligus warga Petukangan Selatan, Munasik (48) mengungkapkan, pihaknya menginginkan Jokowi mempercepat digelarnya audiensi pembebasan lahan dengan warga pemilik tanah, agar setelahnya dapat tercapai mufakat antara Pemerintah Provinsi DKI dengan warga.
"Kami ingin audiensi untuk menggiring Gubernur bermusyawarah dengan warga petukangan, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol," kata Munasik.
Untuk diketahui, musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya gugatan warga Petukangan Selatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1907/2010 tentang perubahan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Pada 28 Maret 2013, Mahkamah Agung telah mengeluarkan salinan resmi yang pokoknya berisi menolak permohonan yang diajukan oleh Gubernur DKI. Oleh karena itu, para warga meminta Joko Widodo mencabut SK tersebut dan bisa merealisasikan harga ganti rugi yang layak.
"Pembangunan JORR bersifat komersial, maka itu harus melibatkaan warga," ujar Munasik.
Jokowi sempat menyatakan bahwa tol JORR West 2 akan selesai pada Desember 2013, dan tahun depan sudah mulai dioperasikan. Namun sampai saat ini warga di lokasi tersebut belum pernah sekalipun diajak bermusyawarah.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Datang, Demonstran: Ini Baru Gubernur Kita!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghampiri ratusan warga Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013) siang. Kehadiran Jokowi langsung membuat warga semringah. Warga pun melontarkan pujian mereka.
"Ini baru Gubernur kita," kata salah seorang warga melalui pengeras suara.
Sebelumnya, Jokowi baru saja menyelesaikan beberapa agenda kerja bersama sejumlah tamu, termasuk menerima perwakilan warga Petukangan yang berunjuk rasa itu. Sekitar pukul 12.00, dengan mengenakan pakaian dinas yang dibalut jaket hitam, Jokowi keluar dari ruang kerjanya untuk blusukan.
Sesaat sebelum meninggalkan Balaikota, kendaraan dinasnya berhenti dan mundur persis ke titik unjuk rasa warga. Sesaat kemudian, Jokowi telah berhadap-hadapan dengan warga, bersalaman, dan sedikit mengeluarkan guyonan. "Iya... iya, tadi perwakilannya sudah ketemu, minggu depan saya ke sana. Sudah sekarang pulang ya, minggu depan saya ke sana," ujar Jokowi disambut tepuk riuh warga yang berunjuk rasa.
Sejak pagi hari, ratusan warga Kelurahan Petukangan Selatan mendatangi gedung Balaikota Jakarta. Mereka meminta Jokowi menggelar audiensi terkait pembebasan lahan warga untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Temui Warga Petukangan yang Demo, Jokowi: Sudah Sana Pulang"

 

Warga minta Jokowi bayar Rp 2 juta per meter lahan JORR

Ratusan warga dari Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W 2 mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Unjuk rasa dilakukan adanya persoalan pembebasan lahan.

Koordinator Warga Petukangan Selatan, Ahmad Baihaqi mengatakan, warga hanya meminta untuk diajak bermusyawarah dalam menetapkan harga lahan yang akan dibebaskan. Sesuai dengan SK Walikota Jakarta Selatan harga yang ditentukan yakni sebesar Rp 920 ribu per meter persegi. Namun warga menolak dengan harga yang ditentukan.

Kemudian terbit kembali SK Gubernur DKI Jakarta dengan harga yang lebih tinggi yakni mencapai Rp 2 juta per meter persegi. "Warga tetap menolak dengan harga yang telah ditetapkan. Karena kami memang tidak diajak musyawarah," kata Ahmad di sela-sela aksi unjuk rasa, Rabu (17/4).

Lahan di Kelurahan Petukangan Selatan, yang terkena proyek jalan tol JORR W2 yakni seluas 2 hektar, yang terbagi menjadi 89 bidang lahan. Warga kemudian telah melayangkan ke gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga menang dalam gugatan tersebut. Kemudian Pemprov DKI Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak permohonan kasasi yang diajukan dalam putusan kasasi nomor 283 K/TUN/2012.

Dikatakan Ahmad, dengan tidak diajaknya warga bermusyawarah menyebabkan banyak penulisan dokumen yang tidak benar. "Masih ada penulisan salah, nama penggugat salah, karena itu tidak ada musyawarah. Kami takut laporan yang masuk itu adalah laporan palsu," ujarnya.

Hingga pukul 12.00 WIB, warga masih bertahan di depan Balai Kota. Mereka akan menunggu hingga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mau menemui. Warga yang melakukan aksi unjuk rasa didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Mereka membawa spanduk besar yang dibentangkan.


Sumber :
merdeka.com

Ibu-ibu Warga Petukangan Gruduk Kantor Jokowi

Seratusan ibu-ibu warga Petukangan, Jakarta Selatan, berunjuk rasa Balaikota DKI Jakarta. Mereka ingin menemui Gubernur Joko Widodo untuk membicarakan proses pembebasan lahan milihnya yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2(JORR W2).

Tidak sedikit dari ibu-ibu pengunjuk rasa ini yang membawa serta anak-anaknya. Mereka tiba di kantor Jokowi, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB, Rabu (17/3/2013). Beberapa di antaranya membawa spanduk bertuliskan 'Tanah Rakyat adalah Kedaulatan UUD 1945'.

"Kami meminta agar Jokowi mau bermusyawarah soal pembebasan lahan untuk Tol JORR W2 ini. Karena kami sebelumnya tidak pernah diajak musyawarah," ujar koordinator aksi, Munasik di gerbang Balaikota DKI Jakarta

"Yang terjadi, warga selalu berpanas-panasan dan berdemo untuk memperjuangkan ini. Meski demikian, kami tetap akan memperjuangkan nasib kami sampai dimenangkan oleh pengadilan," tambahnya.

Munasik mengatakan, permintaan musyawarah tersebut merupakan perintah dari Mahkamah Agung melalui Kasasi Nomor 283K/TUN/2012 tanggal 12 September. Putusan tersebut berisi bahwa menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menghormati putusan MA yang memerintahkan musyawarah.

"Jika Gubernur tidak mau musyawarah, itu namanya Gubernur tidak mentaati hukum. Jika tetap tidak mentaati hukum, maka kami siap untuk menjalankan hukum rimba," tegas Munasik.

Meski berdemo di depan Balaikota DKI, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Patung Kuda, tetap lancar. Aksi ini juga mendapat kawalan dari puluhan petugas kepolisian.


Sumber :
news.detik.com

Juru Bicara KPK Wawancara Jokowi di Balai Kota

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi datang ke Balai Kota untuk menemui Gubernur DKI Joko Widodo. Namun kedatangan Johan Budi tidak berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut KPK. Johan akan melakukan wawancara dengan Jokowi.

"Jadi di KPK itu ada majalah internal, namanya Integrito. Nah, saya sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) majalah tersebut datang menemui Pak Jokowi untuk melakukan wawancara," ujar Johan Budi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).

Johan mengatakan, salah satu topik yang dibahas dengan Jokowi adalah mengenai masalah transparansi anggaran di DKI. Jokowi akan dijadikan sebagai narasumber dalam artikel di majalah tersebut.

"Jadi kita mau wawancara saja. Tidak ada kaitannya dengan KPK, tapi terkait dengan majalah," jelas Johan.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dalam kepemimpinan Jokowi membuat gebrakan baru dalam hal tranparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013. Transparansi tersebut berupa penempelan poster-poster anggaran di setiap keluarahan dan kecamatan serta masyarakat juga bisa mengakses informasi APBD tersebut lewat website www.jakarta.go.id

Sumber :
news.detik.com

Jokowi senang bila bawahannya berkembang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo senang bila bawahannya berkembang. Meski di sisi lain perkembangan itu harus ditandai dengan loncat ke tempat lain, mengundurkan diri, keluar dari roda kepemimpinan Joko Widodo.
Saat ini, empat jabatan eselon II di DKI Jakarta dalam posisi kosong. Kekosongan itu dikarenakan pejabat semula telah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, dan dipromosikan ke posisi lain. Keempat posisi jabatan yang kosong adalah Wali Kota Jakarta Barat karena Burhanuddin mengundurkan diri setelah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) 2014 DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerinda. Kemudian Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Sukarno yang telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 2013 lalu.
Selanjutnya adalah Wali Kota Jakarta Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Anas Effendi dan dimutasi sebagai Kepala Badan Perpustasaan dan Arsip Daerah. Terakhir adalah posisi Sekretaris Kota Jakarta Timur yang kosong setelah Husein Murad dipromosikan menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.
Di luar itu, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan juga telah undur diri untuk mencalonkan diri sebagai caleg 2014 DPR RI dari PDI Perjuangan. Bagi Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi, fenomena loncatnya beberapa bawahan menjadi caleg merupakan bentuk lain dari keinginan mengembangkan diri. Karena itu, ia enggan berpolemik setelahnya.
"Ya enggak apa-apa mengundurkan diri, bagus. Itu kan hak pribadi, mau mengundurkan diri silakan, tidak ada yang menghambat roda pemerintahan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013) pagi.
Mantan Wali Kota Surakarta ini yakin pengunduran diri sejumlah pejabat itu tak akan berdampak banyak pada jalannya pemerintaahan kota. Pengisian pejabat kosong telah dalam proses. Saat pengunduran diri itu dikaitkan dengan ketidakmampuan pejabat bersangkutan mengikuti ritme kerjanya, Jokowi enggan berpspekulasi. Jokowi mengaku akan tetap bekerja cepat, apapun kondisinya.
"Sekarang kecepatan kerjanya, ritmenya masih 40 kilometer per jam," ujar Jokowi sambil tersenyum.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ini Alasan Kopassus Siap Wujudkan Mimpi Jokowi

Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, siap untuk mewujudkan mimpi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam hal kebersihan Sungai Ciliwung. Salah satu bentuk dukungannya, yakni dengan melaksanakan program Green, Clean and Healty atau Jumat bersih, Sabtu hijau, Minggu sehat.
Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo mengungkapkan, program itu adalah bagian dari pembinaan prajurit teritorial korps Kopassus. Salah satu wujud program itu adalah membersihkan sepanjang lima kilometer Sungai Ciliwung yang melintas di area Kopassus, yakni di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Mimpinya Pak Jokowi kan Kali Ciliwung bersih, kami siap mewujudkan itu. Kebetulan Ciliwung itu sangat jorok, sudah dua tahun kami bersihkan," ujar Agus kepada wartawan usai menghadiri HUT ke-61 Kopassus, Selasa (16/4/2013) kemarin.
Bentuk membersihkan Sungai Ciliwung, kata Agus, telah dilakukan melalui dua hal. Pertama, pengangkatan sampah melalui jaring apung. Kedua, melakukan penghijauan di sepanjang sungai yang memiliki hulu di Bogor, Jawa Barat.
Agus mengatakan, sampah-sampah tersebut dipilah dengan melibatkan unsur masyarakat setempat. Sampah yang memiliki nilai ekonomis dipisahkan untuk didaur ulang. Sementara sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis, juga dipisahkan untuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir melalui truk angkut sampah bantuan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Agus mengakui, satu-satunya kendala program tersebut adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara khusus, dia pun meminta sang gubernur untuk mengadakan lebih banyak tempat sampah di area permukiman yang bersinggungan dengan Sungai Ciliwung agar sampah tak berceceran.
"Kalau sudah bersih, bahkan kita bisa membuat area ekowisata di sungai itu. Akan kami buat rest area bagi masyarakat. Nanti jika ada perlombaan air nasional bisa di situ, mudah-mudahan bisa. Maka kita perlu dukungan," kata Agus Sutomo.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Danjen Kopassus Ingin Wujudkan Mimpi Jokowi"

Jokowi Tidak Jalankan Etika Birokrasi

Kosongnya empat kursi pejabat Eselon II di Pemprov DKI Jakarta, menuai banyak pendapat miring, antara lain dari pensiunan pejabat DKI.
Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemprov Pendukung Jokowi (KP5J) Agusman Badarudin menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak menjalankan etika birokrasi dalam memimpin ibu kota.
“Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya memilih pejabat muda. Buktinya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti sudah masuk pensiun, juga Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin. Itu tandanya regenerasi tidak dijalankan,” ujar mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI.
Selain itu, lanjutnya, pemilihan pejabat juga tidak memiliki pola jenjang karier, serta cenderung mengherankan. Agusman mencontohkan, Sekretaris Dinas PU yang menjadi Kepala Biro Umum Kukuh Hadi Santoso yang baru menjabat dua bulan, langsung dipindah menjadi Kepala Satpol PP DKI.
“Kemudian juga pejabat-pejabat yang kurang sesuai latar belakangnya, seperti Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudi Siahaan. Dia orang Dinas Pendidikan, kok bisa memimpin PU? Harusnya kan orang yang mengerti teknis," paparnya.
Lalu, papar Agusman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Made Karmayoga, yang sebelumnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pariwisata.
"Kok bisa pegang kepegawaian? Ini tidak ada jenjang karier yang urut,” ucapnya.
Agusman memaparkan, semua jabatan memang kewenangan Gubernur DKI. Namun, seharusnya Jokowi lebih memerhatikan jenjang karier seseorang di dalam tubuh Pemprov.
Jika benar Jokowi mengecek rekam jejak, maka orang-orang tersebut dinilainya tidak cocok untuk jabatan tersebut.
“Ini malah menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan Pemprov DKI. Kami hanya mengingatkan Pak Jokowi, bukan mau mengintervensi. Sebab, keresahan PNS DKI sudah sangat besar, bahkan timbul persepsi transaksional dan intervensi partai. Kalau begini, tidak ada perubahan dong di DKI,” bebernya.
Pria yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian DKI berharap, Jokowi bisa membuka cara pemilihan kepala dinas dan wali kota. Sehingga, orang yang benar akan berada di tempat yang benar.
“Saya rasa, kalau sistem seleksi pejabat melalui Sekda, tidak akan begini. Pak Fadjar Panjaitan mungkin mundur juga karena alasan tertentu, bukan karena masuk partai, tapi dia sudah tidak dianggap, karena semua keputusan gubernur diambil tanpa pertimbangannya,” cetus Agusman.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Mantan Kadis Pajak: Kebijakan Jokowi Resahkan PNS DKI"