Jokowi, Wajah Pas-pasan Tapi Ngetop di Jepang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia ternyata juga sampai ke Tokyo Jepang. Tidak sedikit mempertanyakan siapa sih Jokowi dan mengapa Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Setidaknya jawaban itu kini telah diberikan oleh Pendiri Markplus Inc. Hermawan Kartajaya, Senin (29/7/2013) malam di Forum Marketing Marunouchi dalam paparannya di hadapan sekitar 30 orang selama 90 menit.
"Jokowi itu tidak ganteng tapi kok bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mendapat dukungan sangat besar dari masyarakat Indonesia?" tanyanya kepada para hadirin semua orang Jepang yang terdiri dari para eksekutif berbagai perusahaan Jepang, khususnya bergerak di bidang marketing dan atau sales.
Pertanyaannya membuat hadirin tambah penasaran dan menunggu terus jawaban Hermawan sambil terus berceramah menggunakan bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Ketua Marunouchi Brand Forum, Hotaka Katahira ke dalam bahasa Jepang, diliput langsung Tribunnews.com di Tokyo.
"Jawabannya gampang saja. Jokowi itu yang tak punya KTP Jakarta tapi menjadi Gubernur Jakarta menganut filosofi marketing horisontal bukan vertikal. Merasa setara dengan masyarakat biasa, sederhana, tak merasa sebagai orang besar orang tinggi. Semua dikembalikan kepada komunitas, masyarakat sekitar yang menentukan, tidak eksklusif tetapi inklusif, berada di tengah masyarakat dan bersama masyarakat serta sama derajat dengan setiap anggota masyarakat sehingga dia berhasil didukung penuh oleh masyarakat. Sebagian besar kerjanya kini banyak blusukan ke masyarakat karena memang merasa dirinya bagian dari masyarakat, bukan hebat sendiri (bukan individual) mentang-mentang Gubernur, tetapi lebih kepada konsep Sosial. Itulah yang membuat Jokowi berhasil, bukan karena mukanya yang ganteng, tetapi kesederhanaannya," papar Hermawan yang di dengar sangat serius oleh sekitar 30 orang hadirin tersebut, 15 persen di antaranya wanita.
Hermawan juga memperkenalkan manajemen 3.0 yang bertopang kepada  humanisme, kemanusiaan, human spirit, menekankan kepada karakter.
Selain itu Hermawan juga menekankan pentingnya tiga hal yang mempengaruhi bisnis di Indonesia yaitu kalangan muda, wanita yang banyak mengambil peran saat ini dalam kehidupan di Indonesia, serta komunikasi internet yang jauh semakin besar dari 25 persen (2011) menjadi 45 persen (2012) masyarakat Indonesia tersambung ke internet setiap hari minimal 3 jam.
Hermawan juga mengajak segera para eksekutif Jepang untuk datang ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia karena kesempatan bisnis sangat besar di Indonesia di tengah berkembang pesatnya perekonomian Indonesia dewasa ini. Sebelum memberikan ceramah di Tokyo, Hermawan menyempatkan diri mengajar di Seoul. Selasa (30/7/2013) besok, ia akan terbang ke Hawaii, Amerika Serikat (AS).

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Tunjuk BUMD Bangun Rusun Kewajiban Pengembang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menugaskan badan usaha milik daerah di bidang properti, PT Jakarta Propertindo, untuk membangun rumah susun yang menjadi kewajiban pengembang properti terhadap Pemerintah Provinsi DKI. Pembiayaan pembangunan rusun itu menjadi tanggungan perusahaan pengembang yang masih memiliki kewajiban sebesar 20 persen kepada Pemprov DKI untuk membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum.
"Kita tentukan PT Jakpro untuk membangun rusun dari kewajiban pengembang. Jadi, kewajiban swasta itu dikerjakan oleh PT Jakpro," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Jokowi menambahkan, apabila PT Jakpro yang membangun rusun, BUMD itu juga akan bertindak sebagai pengendali. Jokowi memberikan contoh, apabila pengembang memiliki kewajiban untuk membangun rusun, maka PT Jakpro akan membangunnya dan modalnya didapatkan dari pengembang tersebut.
"Awalnya, PT Jakpro membangun pada posisi yang di bawah. Tengah dan atas itu biarkan swasta yang membangun," kata Jokowi.
Ada beberapa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru yang dibiayai dari kewajiban pengembang. Rusun itu berada di Pulogebang (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Muara Baru (Jakarta Utara).
Rusunawa Pulogebang merupakan pemenuhan kewajiban dari pengembang-pengembang kecil yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI). Rusunawa Daan Mogot merupakan pemenuhan kewajiban PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group) dan PT Warawisesa (Agung Podomoro Group). Adapun pengembang yang membangun Rusunawa Muara Baru adalah PT Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Group) dan PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group).
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tiap pengembang properti wajib membangun fasos-fasum sebesar 40 persen dari luas lahan yang dibangun. Kewajiban itu dikuatkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 540 Tahun 1990, di mana penguasaan lahan di atas 5.000 meter persegi dikenakan kewajiban 20 persen dari total lahannya untuk dipakai membangun rumah susun.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Miing Sang Kuda Hitam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Deddy “Miing” Gumelar-Suratno Abubakar di Balai Kota DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Jokowi banyak memberikan masukkan kepada pasangan yang diusung dari koalisi PDI Perjuangan dan PAN ini.
Menurut Jokowi, pasangan Miing-Ratno (MR) memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa memenangkan kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang. “Pak Miing dan Pak Ratno kini jadi sang kuda hitam yang layak diperhitungkan,” kata Jokowi, Senin (29/7/2013).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan mengakui kalau Miing merupakan sosok yang cerdas walaupun pendidikan formalnya tidak tinggi. “Kata orang Miing itu cerdas, hari ini saya berdialog dan membuktikan langsung kalau dia benar-benar smart,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai permasalahan kota yang dihadapi Tangerang dan Jakarta. Sehingga ke depan, bila pasangan MR menang maka sinergi akan lebih mudah. “Saya akan bersinergi dengan Pak Jokowi kalau saya menang. Masalah kota tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri, perlu melibatkan pemimpin di wilayah lain,” kata Miing menjelaskan.
Miing ingin menjadikan Tangerang sebagai kota wisata kelas dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Kota Tangerang tak memiliki sumber daya alam melimpah. Sebab, tidak ada hutan, gunung, tambang, kebun, dan laut.
Sehingga, menurut Miing, Tangerang harus memaksimalkan industri jasa dan wisata. “Konsepnya city tourism,” ujarnya.
Kota Wisata dalam gambaran Miing adalah menggunakan potensi Sungai Cisadane sebagai objek wisata. Ia mencontohkan kota-kota Eropa yang maju selalu dibelah oleh sungai di tengah kota. “Saya bayangkan ada kapal pesiar, kegiatan seni, tempat makan di Cisadane,” katanya.
Selain Cisadane, Tangerang juga memiliki jumlah situ yang potensial. “Ada 40-an situ yang belum dimaksimalkan.” Situ-situ yang ada di Tangerang nantinya ada jogging track, wisata air, jet ski, kereta gantung, dan wahana rekreasi lainnya. “Warga Tangerang masih kesulitan wisata di daerah sendiri,” ujarnya.
Potensi Tangerang sebagai Kota Wisata, kata dia, ditunjang bandara terbesar Indonesia yang berada di wilayah itu.

Sumber :
republika.co.id

Amien Rais: Hatta Rajasa Cocok Jadi Cawapres Jokowi atau Prabowo

Kader PAN selama ini menjagokan Ketua Umumnya, Hatta Rajasa, sebagai capres di Pemilu 2014. Namun pendiri PAN Amien Rais memiliki pandangan berbeda. Bapak reformasi ini menilai Hatta Rajasa lebih cocok menjadi cawapres, namun kali ini bukan cawapres Jokowi saja, tetapi juga cawapres Prabowo.
"PAN tahu diri, jika tidak bisa mendongkrak perolehannya sampai belasan persen, kemungkinan Mas Hatta cawapres. PAN realistis," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini di DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2013).
Amien menyatakan hal ini di sela-sela acara buka bersama PAN. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan beberapa petinggi PAN hadir dalam acara ini.
Jokowi dan Prabowo yang merupakan tokoh dari etnis Jawa dinilai sesuai untuk menjadi capres. Hatta, menurut Amien, cocok dipasangkan dengan salah satu di antaranya.
"Dengan Pak Jokowi boleh, Pak Prabowo boleh," ujarnya.
Mantan Ketua MPR ini menilai kombinasi Jawa dan non Jawa merupakan pasangan konvensional yang terbukti bisa mengakomodasi aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke.
"Kita sudah diberi pelajaran oleh Soekarno-Hatta, Soeharto-Adam Malik, dan SBY-JK. Jadi pulau-pulau luar Jawa bisa merasa punya representasi," paparnya.
Meski demikian, PAN akan terus berusaha mendorong agar bisa mencapai perolehan suara hingga belasan persen. Jika perolehan suara mencapai target, maka Hatta akan dicapreskan.
"Hatta kualifikasinya sudah memenuhi syarat. Dari kecerdasan, pengalaman politik nasional dan internasional, serta akseptabilitasnya makin bagus. Sebenarnya Mas Hatta bisa capres maupun cawapres," jelasnya.
"Kalau memang ada panggilan itu, ya saya siap. Karena saya merasa sudah menempuh semua izin," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Keliling Pasar Minggu, Satpol PP Cuek dan Biarkan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2013) sore. Di saat yang sama, para polisi pamong praja di sana hanya melihatnya dan membiarkan pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan.
Jokowi awalnya hendak blusukan untuk mengecek keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Minggu dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kendati demikian, ia akhirnya hanya berkeliling Pasar Minggu tanpa turun dari mobil dinasnya.
Menerobos kemacetan Kuningan, Pancoran, dan Pejaten, Jokowi tiba di Pasar Minggu sekitar pukul 15.30. Mobil bersama rombongan pengawal dan mobil media pun memperlambat laju kendaraan setibanya di depan pasar.
Keadaan Pasar Minggu yang selama ini disebut-sebut sudah tertib dan PKL sudah mau direlokasi, ternyata tidak benar. Berdasarkan pantauan Kompas.com, PKL masih berdagang di sepanjang jalan sekitar Pasar Minggu. Para pedagang itu berjualan buah-buahan, sayur-mayur, sepatu, baju, kue khas Lebaran, dan sebagainya.
Ironisnya, di sepanjang Pasar Minggu itu ada tiga mobil Satpol PP yang diparkir di beberapa tempat. Para personel satpol PP tampak duduk di bangku mobil terbuka. Mereka seolah tidak tahu bahwa Jokowi sedang mengecek keberadaan PKL tersebut. Padahal, ada motor besar Dishub DKI yang memang digunakan untuk mengawal Jokowi.
Ketika Jokowi melintas di tempat itu, para petugas satpol PP itu sempat melayangkan pandangan mereka ke arah Jokowi. Setelah itu, mereka kembali bercengkerama dengan personel lain dan membiarkan PKL tetap berjualan di sisi Pasar Minggu.
Seorang wartawan bertanya kepada personel satpol PP, apakah ia mengetahui bahwa Jokowi sedang meninjau daerahnya. "Ya, tahu. Itu di depan ada Pak Jokowi," kata personel Satpol PP di Pasar Minggu, Senin (29/7/2013).
Personel satpol PP itu kembali duduk di mobil terbuka dan bercanda dengan personel lain. PKL pun dengan leluasa berjualan barang dagangan mereka, tanpa takut ada satpol PP yang mengawasinya.
Saat dikonfirmasi kepada Jokowi, ia mengaku akan segera mengumpulkan Kepala Satpol PP bersama Suku Dinas Satpol PP untuk duduk bersama dan mendiskusikan permasalahan tersebut. "Ya, besok tak kumpulin Satpol dan Sudin-nya," kata Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Gus Sholah: Jokowi dan Rhoma Irama Sebaiknya Wapres Saja

Meskipun dapat diartikan mengingkari kenyataan, Gus Sholah angkat bicara soal dinamika politik terkait Pilpres 2014. Dua tokoh yang cukup fenomenal yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Rhoma Irama cocoknya jadi cawapres saja.
"Rhoma Irama kalau jadi wapres malah mungkin ya," ucap pria bernama asli Salahuddin Wahid ini usai ikut menyimak sidang kasus sengketa Pilgub Jatim di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Tak hanya Rhoma yang dinilai tak cocok jadi capres. Jokowi yang selalu memuncaki survei capres juga menurutnya sebaiknya jadi cawapres saja.
"Sebaiknya wapres," ucap adik Gus Dur ini dengan ringan saat ditanyai pendapatnya mengenai prospek Jokowi.
Gus Sholah menyatakan sejumlah nama capres memang sudah beredar. Dirinya menyebut nama Jusuf Kalla dan Mahfud MD.
"Saya pikir banyak yang layak. Ini kepagian ya kalau membicarakan sekarang," sambungnya.

Sumber :
detik.com

Jangan Dikira Jokowi Tak Mau Pidanakan PKL

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pernah memidanakan empat orang pedagang kaki lima yang bandel. Langkah ini diambil saat dia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
"Cuma dipidana ringan, tiga bulan kurungan," kata Jokowi, sapaan akrab mantan Wali Kota Solo ini di Balai Kota, Senin (29/7/2013). Menurut Jokowi, meski hukuman tadi terbilang ringan, itu cukup membuat jera.
Jokowi mengatakan tidak menutup kemungkinan di Jakarta bisa dilakukan hal serupa. Alasannya, sudah diatur dalam undang-undang tentang penggunaan jalan dan peraturan daerah soal ketertiban umum.
Hanya saja, Jokowi mengisyaratkan akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan telebih dahulu. "Tujuannya agar tertib," katanya.
Ultinatum tersirat ini sejatinya ditujukan kepada pedagang bandel di Tanah Abang. Pemerintah DKI memberi tenggat kepada mereka untuk menata diri hingga Lebaran usai.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku sudah membicarakan masalah ini dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Akan kami lihat setelah Lebaran nanti," katanya.

Sumber :
tempo.co

Sebagian Kantor Pelayanan Warga Tetap Buka saat Lebaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, beberapa kantor pelayanan masyarakat akan tetap buka selama hari raya Idul Fitri. Hal itu diupayakan agar warga tetap mendapatkan pelayanan penting selama Lebaran nanti.
"Beberapa tempat akan kita tentukan, mana saja yang akan tetap buka agar tetap melayani," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/6/2013).
Pelayanan publik yang akan tetap buka di hari Lebaran itu antara lain puskesmas dan rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pelayanan kesehatan di puskesmas kecamatan maupun rumah sakit akan tetap berjalan seperti biasa. Khusus untuk pelayanan kesehatan di puskesmas kelurahan, pelayanan akan diliburkan selama dua hari pada 8-9 Agustus 2013.
Dien menyebutkan, jumlah tenaga medis yang berjaga akan disesuaikan dengan keadaan. Untuk tenaga medis muslim akan diberi kelonggaran saat hari raya Idul Fitri nanti. Begitupun dengan pegawai non-muslim yang akan diberi kelonggaran saat merayakan hari besar keagamaanya.
"Yang muslim akan diatur jam masuknya. Namun, lebih banyak non-muslim yang masuk saat hari Lebaran karena kita juga memberikan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri," kata Dien.
Mengenai persiapan mudik, Dinkes DKI akan menyiagakan 53 posko kesehatan yang akan membantu pelayanan kesehatan selama berlangsungnya arus mudik dan arus balik. Berdasarkan ketetapan pemerintah pusat, pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan jatah libur Lebaran selama tujuh hari, yakni pada 5-11 Agustus 2013. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilarang untuk menambah cuti Lebaran.

Sumber :
kompas.com

Misteri Restu Megawati untuk Jokowi

Hingga bulan Juli ini, Jokowi telah merajai 17 hasil survei sepanjang akhir tahun 2012-2013. Yang terbaru adalah survei yang justru disinyalir dilakukan oleh internal PDI Perjuangan dan tersebar secara bawah tanah berjudul Trajektori Politik 2014. Dalam statistik politik tersebut Jokowi mengalahkan Mega dalam sebuah formulasi permodelan. Namun begitu, akankah Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan merestui Jokowi nyapres?
Dalam dokumen laporan Trajektori tersebut disebar oleh sumber yang mengaku orang dekat Jokowi. Survei dilakukan dari 3-15 Mei 2013 dengan jumlah responden 1.500 di 33 provinsi. Beberapa model skenario dalam survei tersebut cukup menarik. Skenario pertama, PDI Perjuangan menyodorkan Megawati sebagai calon Presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla, hasilnya justru pasangan Prabowo-Hatta Rajasa unggul dengan 35,2 persen. Megawati sendiri dalam skenario pertama hanya meraup 25,3 persen. Sedangkan pasangan Aburizal Bakrie-Mahfud MD menyusul dengan 18,3 persen.
Skenario kedua, jika Jokowi maju dengan calon yang belum terkenal yaitu Pramono Edhie, hasilnya tetap menang. Mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dan Aburizal-Mahfud. Skenario ketiga menarik, jika Jokowi maju sebagai cawapres hasilnya justru jeblok. Mesti dia mendampingi Megawati, apalagi jika dengan Puan Maharani, hasilnya sangat tidak memuaskan.
Saya justru tertarik memandang skenario keempat sebagai yang paling menarik, di mana jika Jokowi keluar dari PDI Perjuangan dan bertarung melawan Megawati, walaupun dia dipasangkan dengan Pramono Edhie, Jokowi akan keluar sebagai pemenang dengan cukup memuaskan. Pasangan Jokowi-Pramono Edhie akan menang (36,1) persen, disusul Prabowo-Hatta (30,5) dan Megawati-Jusuf Kalla di peringkat buncit dengan (15,2) persen.
Walaupun laporan survei tersebut dirilis secara bawah tanah, namun saya melihat metodologi dan penyajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya, sang sumber tidak berkenan disebutkan, hanya mengatakan ini survei internal PDI Perjuangan atas Jokowi. Jika demikian, mungkinkah sebenarnya PDI Perjuangan telah serius mempersiapkan Jokowi dan tinggal menunggu momentum pemberian restu diikuti dengan deklarasi capres.
Namun kenapa hingga saat ini, Megawati terkesan enggan merestui Jokowi untuk menjadi capres. Restu dari Megawati tersebut hingga saat ini masih menjadi misteri yang mungkin, hanya Mega dan Tuhan saja yang tahu. Tapi saya coba menebak apa kira-kira yang menjadi alasan Megawati sebagai 'King Maker' PDI Perjuangan dalam pergulatan politik nasional ke depan.
Pertama, adalah pertimbanga ideologi. Di mana pertimbangan koalisi dengan partai lain tentunya akan menjadi kebutuhan. Pencapresan Jokowi tidak serta merta langsung bisa menang, tetapi butuh mesti koalisi. Partai yang kemudian ideologisasinya hampir mirip sebenarnya adalah Gerindra, sayangnya hubungan kedua partai tersebut sudah retak pasca Pilgub DKI Jakarta, di mana Megawati merasa ada penumpang gelap pasca mereka koalisi dan menang.
Pertimbangan mencari partner koalisi tersebut sebenarnya tidak terlalu meresahkan. PDI Perjuangan tetap partai yang masih menjadi partai yang diperhitungkan, andai Pemilu dilakukan saat ini misalnya, pertengahan 2013 saya pikir PDI Perjuangan justru yang akan menang, hal ini berdasarkan dari trend lima Pilkada Gubernur terakhir yaitu, Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Utara, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan.
Kemenangan di Jakarta dan Jawa Tengah, serta sisanya menduduki runner up menunjukkan bukti PDI Perjuangan mempunyai basis massa yang cukup kuat di Nusantara. Selain itu, guncangan kasus korupsi juga dapat dilokalisir dengan mudah oleh PDI Perjuangan, kasus Emir Moeis misalnya. Berbeda jika kasus korupsi menyangkut struktur partai, hasilnya akan buruk untuk elektabilitas, seperti yang dirasakan Demokrat dan PKS saat ini.
Kedua, bagaimana dengan politik dinasti. Diakui atau tidak jika Megawati merestui Jokowi, tentu dampak bagi internal partai adalah pertama kali PDI Perjuangan mengusung capres yang bukan darah biru dari dinasti Soekarno. Ini berarti, perubahan kultural dan organisasional partai juga akan berubah di mana kekuatan PDI Perjuangan dari keluarga Megawati akan berganti.
Jalan tengahnya mungkin secepat mungkin menaikkan Puan untuk mendampingi Jokowi. Namun, secara eksternal dan dalam konteks partai modern sebenarnya justru malah perlu diapresiasi, dimana PDI Perjuangan bertranformasi menjadi partai terbuka dan inklusif, bukan partai dinasti. Jika ini dilakukan dapat menentang arus membangun politik dinasti SBY juga di Demokrat yang saat ini terjadi.
Ketiga, mungkin saja Megawati telah berpikir untuk merestui Jokowi, dengan pertimbangan elektabilitas dari hasil survei dan Jokowi telah dikenal di beberapa daerah karena keikutsertaan menjadi juru kampanye di beberapa provinsi. Hanya saja, mungkin restu itu tidak dikeluarkan saat ini, dimana Jokowi belum genap satu tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika hal tersebut dipaksakan, mungkin akan berdampak pada citra Jokowi yang terkesan oportunis dan lari dari tanggungjawab memimpin Jakarta sehingga akan berdampak pada elektabilitas saat Pemilu nanti. Dan tentunya, ini akan menjadi titik yang terus diserang oleh lawan politik PDI Perjuangan.
Beberapa pertimbangan di atas saya kira yang menjadi perdebatan, syarat atau perhitungan seksama Megawati sebagai king maker dalam mengeluarkan izin restu untuk Jokowi. Tentu jika Megawati tidak berniat nyapres sendiri dan tidak menghitung untung rugi secara politik nasional.
Di lain sisi, mungkin Jokowi saat ini sedang dalam posisi, malu-malu tapi sebenarnya mau karena desakan publik yang begitu kuat. Namun, selaku kader yang mendapat keberuntungan di Jakarta, Jokowi pasti akan mengunggu apa keputusan Megawati untuk Pemilu 2014 nanti. Saat ini yang paling penting adalah sikap dari Megawati akankah terus 'menggantung' Jokowi, atau merestui dengan catatan dan pertimbangan tetap berkontribusi terhadap DKI Jakarta.
Mungkin perlu belajar dari partai Demokrat Amerika dan Obama, di mana konon ceritanya, awal tahun 2000-an Obama bukan siapa-siapa, hanya aktivis Lembaga Bantuan Hukum di Harvard University. Namun karena berpotensi, Obama direkrut dan dipoles, dikader menjadi pemimpin yang mumpuni oleh petinggi Demokrat. Visi dan ideologi partai menjadi prinsip yang dipegang Obama dari partai untuk perubahan bangsanya setelah menjadi Presiden USA.
Lebih jauh, dari sisi survei politik dan kinerja yang telah berhasil menghilangkan sekat antara pemimpin dan rakyatknya, Jokowi dinilai masyarakat layak menjadi capres. Berbagai komunitas akar rumput di Nusantara, seperti Jakarta, Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah, Solo bahkan sudah terbuka menyampaikan dukungan dan meminta restu Megawati. Apalagi jika dikaitkan dengan stok lama capres yang produktivitas dan semangatnya tidak lagi akan memberi harapan. Kini bukan hanya Jokowi yang menunggu restu Mega, tapi juga masyarakat yang rindu sosok merakyat seperti Jokowi memimpin negeri.
Namun, kapan dan akankah Megawati legowo merestui Jokowi? Kita tunggu saja sebagai sebuah teka-teki misteri hingga 2014 nanti.

Sumber :
detik.com

Lebaran, Jokowi yang Datangi Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melaksanakan open house pada hari pertama Idul Fitri 1434 Hijriah. Namun, bukan masyarakat yang menemuinya, tapi dia yang mendatangi rumah warga.
"Jadi, open house-nya untuk rakyat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Di hari pertama Idul Fitri, Jokowi berencana bershalat Ied bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Masjid Istiqlal. Kemudian, menggelar halal bihalal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota.
Selanjutnya, baru ia akan melaksanakan hobinya, yaitu blusukan ke masyarakat. "Saya yang ke masyarakat lho ya, bukan saya yang menunggu mereka di sini. Open house-nya di masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi pun mengaku berencana pulang ke kampung halamannya, ke Solo, Jawa Tengah, pada Lebaran hari kedua untuk bersilaturahim dengan orangtuanya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Mungkin Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku masih mengkaji penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran tahun ini. Menurut dia, dalam dua hari ini, ia akan memutuskan bagaimana kebijakannya.
"Belum, dalam dua hari ini akan kita putuskan. Ya, mungkin boleh, tapi dengan aturan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Sekadar informasi, pada tahun-tahun sebelumnya, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik telah diumumkan oleh pemerintah daerah sejak jauh-jauh hari. Pelarangan tersebut didasari karena mobil dinas merupakan fasilitas negara dan hanya boleh digunakan untuk operasional penunjang jabatan dan tugas serta ditujukan untuk melayani masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Terlebih, pengadaan dan perawatan mobil dinas berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mobil dinas yang dimaksud, yakni mobil atau kendaraan dengan pelat nomor berwarna merah atau dengan nomor polisi yang berakhiran huruf khusus seperti RFN, RFS, dan PQA. Mobil-mobil tersebut biasanya digunakan oleh pejabat untuk menunjang operasionalnya dalam bekerja.

Sumber :
kompas.com

Rahasia Jokowi untuk Ahok

Selama ini masyarakat selalu melihat sosok Joko Widodo (Jokowi) yang kalem dan adem, sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu ngegas dan bersuara keras. Namun, siapa sangka, ternyata Jokowi lebih tegas dari Ahok.
Selama ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku heran dengan kesabaran Jokowi berhadapan dengan para PKL. Menurutnya, PKL ingin dibuat menjadi lebih rapi dan tertata, namun malah melunjak. Dia pun menanyakan rahasia Jokowi menaklukkan PKL.
"Ada suatu rahasia Pak Jokowi. Tadi saya tanya beliau, pak, bapak terkenal baik sama PKL, negosiasi terus sampai berhasil. Saya enggak percaya, namanya orang dibaik-baikin terus, nih ngelunjak," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (29/7/2013).
"Sambil senyum-senyum dia (Jokowi) bilang begini, saya waktu jadi Wali Kota Solo baru enam bulan, saya pidanain empat orang PKL," lanjut Ahok.
Ahok pun kaget saat mengetahui ternyata Jokowi bisa bersikap tegas. Selama ini, tidak pernah didengarnya lewat media manapun bahwa ternyata dia pernah memidanakan empat orang PKL di enam bulan pertamanya menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Walaupun itu tipiring, tindakan pidana ringan, ya tiga bulan lumayan kata beliau. Kan tiga bulan juga bikin kapok," lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sosialisasi yang selama ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan Tanah Abang, lanjut Ahok, sudah sangat manusiawi. Mereka pun tak asal diusir, namun diberikan ruang usaha.
Tak hanya itu, mereka dibebaskan dari cicilan dana bangunan selama enam bulan pertama. Pemprov DKI Jakarta juga akan membangunkan jembatan penghubung agar semua blok di Tanah Abang bisa lebih mudah diakses para penggila belanja.
"Tapi kamu bukan berarti boleh nginjek hukum. Anda salah, ya salah. Jangan nglunjak," imbuh Ahok. "Makanya dulu saya marah kan, kita kasih rusun enggak mau, maunya rumah tingkat dua. Ini juga sama, lama-lama minta di mal aja dagangannya," pungkasnya.

Sumber :
- kompas.com
- detik.com

Jokowi: 300 PKL Siap Masuk ke Blok G Tanah Abang

Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi PKL liar yang ada di Tanah Abang mulai ada titik terang. Sebanyak 300 PKL telah mendaftar untuk masuk ke gedung Blok G Tanah Abang.
"PKL Tanah Abang saya sudah bilang rampung sesudah Lebaran. Nanti dilihat, karena saat ini sudah ada 300-an pedagang yang mendaftar ke Blok G, kan itu tinggal separuhnya," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Jokowi mengatakan, jumlah kios yang ada di dalam Blok G cukup untuk menampung para PKL liar tersebut. Tercatat ada 1.100 kios yang ada di Blok G, sedang jumlah PKL sekitar 500-700.
"Blok G sudah kita hitung detail, lebih dari cukup untuk memasukan yang diluar ke dalam. Tadi pagi sudah ada laporan," ujarnya.
Pemindahan tersebut nanti akan dilaksanakan setelah lebaran. Kini pihak Pemprov akan merampungkan renovasi gedung Blok G dan pembuatan jembatan penghubung di lokasi tersebut.
Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan keterlibatan para preman yang membekingi PKL liar tersebut, Jokowi mengatakan akan mengajak dialog. Namun jika tetap ngeyel, maka Jokowi akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak polisi.
"Yang paling penting gini, kalau bisa baik-baik kita akan baik. Tapi kalau tidak baik yah kita juga tidak baik. Yah selama ini masih baik-baik," kata Jokowi.

Sumbeer :
- detik.com
- kompas.com

Duet Serasi Jokowi-Ahok Bisa Jadi Contoh

Cuaca siang hari pada Kamis, 4 Juli lalu di Serang, Banten, cukup terik. Selesai acara di tempat yang tidak terlalu jauh, Tubagus Dedi Suwandi Gumelar alias Miing langsung menuju kantor rekan separtainya yang menjadi Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Politikus PDI Perjuangan itu berjanji ingin mampir dan ngobrol dengan sahabatnya itu.
Bermaksud ngobrol ingin mengajak Rano untuk ikut mendukung dirinya dalam kampanye calon Wali Kota Tangerang, malah Miing mendapat curhatan hati dari Rano. Ia mengaku terkejut ketika Rano mengaku kurang mendapat tugas proporsional sebagai Wakil Gubernur Banten. Menurut Miing, Rano merasa tidak optimal menjadi Wagub Banten dan terlintas ingin mundur dari jabatannya.
Meski tidak memperlihatkan wajah terpukul, ia tahu perasaan sahabatnya itu. “Saya tanya Ji, bagaimana Banten, kok ente jarang ada beritanya. Dia malah cerita seperti itu. Lha, saya kan mau ngobrol dan ajak dia kampanye soal Wali Kota Tangerang,” kata Miing kepada detikcom pekan lalu.
Anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat ini melihat ada yang janggal dengan hubungan orang nomor satu dan nomor dua di Banten itu. Padahal, katanya, pasangan ini baru setahun. Miing menilai tidak ada kekompakan dan pembagian proporsional antara tugas gubernur dan wakilnya. “Seharusnya saling melengkapi, ini malah didominasi satu saja,” ujar bekas komedian ini menyesalkan.
Pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah mewarnai duet kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wakilnya, Rano Karno. Ketidakharmonisan hubungan semestinya tidak terjadi seperti pada kasus pengunduran diri Wakil Bupati Garut Dicky Chandra beberapa waktu lalu.
Bagi Miing sendiri seharusnya tugas antara gubernur dan wakilnya itu seperti Joko Widodo (Jokowi) dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memimpin DKI Jakarta. Ia membandingkan duet ini saling melengkapi dan meringankan tugas secara bersama. “Saya enggak ada motif apa-apa. Ini spontanitas dan manusiawi saja. Jangan terlihat adem ayem tapi bermasalah. Kalau seperti ini kan rakyat yang kasihan,” ujar Miing menambahkan.
Adapun Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menganggap pengakuan Rano yang menyebut tak mendapat pembagian peran dan fungsi, sebagai hal yang lazim terjadi baik pada yang berpasangan dengan artis maupun tidak. “Seingat saya memang tidak ada wakil diberikan wewenang khusus, jadi memang fungsinya dia kalau ketua berhalangan dia yang menggantikan. Jadi enggak bisa dituntut secara hukum karena tidak ada dasar hukum tertulis,” Qodari kepada detikcom pagi tadi.
Berkaca pada pembagian peran antara Gubernur DKI Jokowi dan wakilnya Ahok, Qodari mengatakan hal itu tergantung pada keikhlasan masing-masing kepala daerah. “Jadi kalau artis terjun ke wilayah politik, dia harus sadar bahwa politik itu ada faktor formalnya dan juga nonformal seperti keikhlasan pribadi kepala atau manuver politik yang dia lakukan.”
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menekankan
semestinya sebelum maju sebagai pasangan, kedua calon harus membuat kontrak politik untuk pemisahan tugas, tanggung jawab dan peran sebagai kepala daerah dan wakilnya. Jika pembagian peran tidak jelas, akibatnya di tengah jalan akan terjadi keretakan dan cekcok karena satu pihak merasa tidak diperankan sama sekali, atau sebaliknya perannya dinilai terlalu besar. “Pembagian peran itu mestinya mutlak dilakukan,” kata dia Minggu (28/7/2013). “Kalau sudah ada (pembagian) tapi mereka tetap retak, maka kemungkinan ada masalah lain, seperti persoalan pribadi.”
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelumnya sudah mengingatkan bahwa pembagian tugas dan kewenangan antara kepala dan wakil kepala daerah sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bekas Gubernur Sumatera Barat ini menekankan dalam UU tersebut semuanya sudah diatur termasuk soal anggaran operasionalnya.

Sumber :
detik.com

Miing: Jokowi Capres Sangat Potensial

Lonjakan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) jadi perbincangan di internal PDI Perjuangan. Anggota DPR RI dari PDIP, Dedi 'Miing' Gumelar, tak sungkan menyebut Jokowi sebagai capres potensial.
"Kalau dilihat dari surveinya sangat potensial sekali," kata Miing usai menemui Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Namun Miing enggan bicara soal kemungkinan PDIP mencapreskan Jokowi. Termasuk rumor duet Jokowi-Puan disiapkan PDIP.
"Itu di luar kapasitas saya," katanya.
Terkait konvensi capres yang akan diselenggarakan PD, menurut Miing, Jokowi tak akan ambil bagian. Karena sampai saat ini Jokowi masih kader PDIP loyal.
"Tampaknya tidak. Pak Jokowi itu kan tidak memiliki ambisi yang sangat seperti yang lain. Kalau Pak Jokowi ikut konvensi, berarti beliau sangat ambisi dong. Tapi ini kan tidak," kata Miing.
"Beliau sangat taat pada partai dan taat asas. Dan keputusan Pak Jokowi menjadi capres atau tidak itu tergantung dari keputusan ketua umum partai, karena beliau kader. Dan Pak Jokowi taat itu," tegas Miing.
Lalu bagaimana dengan lonjakan dukungan ke PDIP, apakah akan menjadi referensi PDIP dalam menentukan capres?
"Saya kira itu beralasan. Karena berdasarkan survei, tatanan ilmiahnya kan seperti itu. Kan tidak mungkin juga partai mengusung dengan rating yang rendah. Kalau dari awal survei saja secara ilmiah sudah diyakinkan itu akan bagus, saya kira itu tidak ada masalah," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Balas Budi, Jokowi Siap Jadi Jurkam Miing-Ratno

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik permintaan Calon Wali Kota Tangerang Dedi Gumelar (Miing) bersama Suratno Abu Bakar yang memintanya menjadi juru kampanye. Menurut Jokowi, saat ia masih menjadi calon Gubernur, Miing berperan besar dalam pemenangan Jokowi-Basuki.
"Dulu waktu saya pemilihan Gubernur di sini, beliau ini salah satu orang yang setiap hari bersama saya. Artinya, kalau diminta, ya saya akan membantu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Ia pun mendukung Miing-Ratno untuk dapat menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Tangerang. Pasalnya, menurut dia, akan lebih mudah merealisasikan program apabila memiliki partner yang sudah satu visi.
Selain membahas mengenai juru kampanye pemenangan Miing-Ratno, Jokowi mengaku kalau mereka juga mendiskusikan mengenai rencana ke depan kota Tangerang dan Jakarta.
"Saya kira senang ya, kalau beliau berdua ini jadi Wali Kota dan Wakil. Karena kita pengen punya partner yang memiliki kesamaan visi. Beliau berdua juga mengerti betul, Tangerang akan dijadikan apa dan dengan Jakarta itu akan ngapain selanjutnya," kata Jokowi.
Saat wartawan bertanya terkait keberpihakannya kepada pasangan Miing-Ratno dibanding dengan pasangan calon lainnya, Jokowi menampiknya. Menurut dia, pintu kantornya selalu terbuka untuk pasangan calon manapun yang akan maju, baik sebagai Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur. Ia hanya mengharapkan semua kota yang ada di sekitar Jakarta dapat menjadi partner yang baik, terutama sesama kota Jabotabekjur (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur).
"Artinya, kayak kemarin kedatangan Pak Wali Kota Bekasi, kita membutuhkan, dia membutuhkan, dan ini juga sama, merasa seperti itu jauh lebih enak. Namanya, partner enggak ada yang lebih tinggi," kata Jokowi.

Sumber :

kompas.com

Jokowi Ikut Konvensi? Demokrat: Tidak Ingat

Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengaku tidak ingat apakah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam konvensi calon presiden partainya pada 1 Agustus mendatang. "Saya tidak ingat nama-namanya," kata Syariefuddin, Senin (29/7/2013).
Namun, menurut dia, Demokrat sudah menghubungi lebih dari 10 tokoh yang sudah dikenal publik untuk mengikuti konvensi calon presiden yang dimulai September nanti. Syariefuddin menyebutkan tokoh-tokoh itu ada yang sudah menyatakan berminat dan ada juga yang masih menganalisis dulu.
Nama-nama itu, kata Syariefuddin, belum pasti menjadi peserta konvensi. Nama-nama yang disebut-sebut akan diundang dalam konvensi seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.
Bakal calon peserta konvensi juga ada yang berasal dari internal partai, seperti anggota Dewan Pembina sekaligus mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo yang juga kerabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; anggota Dewan Pembina yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie; dan politikus senior yang juga anggota Komisi Informasi DPR, Hayono Isman. Ada juga yang berasal dari partai lain, namun Syariefuddin tidak ingat namanya.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan pemenang konvensi calon presiden dari partainya akan sangat bergantung pada keputusan Majelis Tinggi partai. Menurut dia, komite konvensi hanya akan mengusulkan nama calon presiden berdasarkan hasil polling dan survei yang merupakan ujung proses seleksi kandidat dalam konvensi.
Dalam konteks konvensi yang bergantung pada hasil survei para kandidat calon presiden, Jero menyatakan, "Keputusan tertinggi di tangan Majelis Tinggi, tapi base on hasil survei." Peserta konvensi baru akan diumumkan awal September mendatang. Pemenangnya bakal diumumkan bulan Mei 2014.

Sumber :
tempo.co

Miing Minta Jokowi Jadi Jurkamnya dalam Pilwalkot Tangerang

Calon Wali Kota Tangerang dari PDI-Perjuangan Dedi Gumelar (Miing) menyambangi Balaikota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kunjungannya itu untuk meminta Jokowi menjadi juru kampanyenya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Agustus mendatang.
Miing tiba di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Senin (29/7/2013), pukul 10.15 WIB. 
Datang bersama pasangannya, Suratno Abu Bakar, keduanya tampak kompak mengenakan baju kemeja putih kombinasi merah biru dan bertuliskan MR. "Saya ke sini untuk meminta beliau agar bisa turun berkampanye bersama nanti," kata Miing di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Selain meminta Jokowi untuk menjadi jurkam pemenangannya, kedatangan Miing bermaksud untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi oleh dua kota tetangga, yaitu Jakarta dan Tangerang. Miing menginginkan standar masyarakat Jakarta dengan Tangerang menjadi lebih berbudaya dan beradab.
"Nanti akan ada konteks Tangerang dengan Jakarta akan sama. Misalnya untuk mengatasi banjir, kota ini tidak bisa berdiri sendiri begitu, karena alirannya dari Bogor," kata Miing.
Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, bersama Gubernur Banten tidak bisa tinggal diam. Menurutnya, semua pihak itu harus duduk bersama Wali Kota Tangerang, karena arus muara terakhir sungai itu di wilayah Tangerang.
Selain telah meminta dukungan Jokowi menjadi juru kampanyenya, Miing mengaku juga telah meminta dukungan Gubernur Jawa Tengah Terpilih Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno.
"Nanti akan dijadwalkan kampanyenya. Karena kampanye itu bergiliran. Pak Ganjar sendiri mintanya sebelum tanggal 26 Agustus sudah kampanye," kata anggota Komisi X DPR itu.

Sumber :
- detik.com
- kompas.com

MRT dan Monorel Jalan, Jokowi Baru Bangun Enam Ruas Tol Dalam Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap membangun megaproyek enam ruas tol dalam kota. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito mengatakan, sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pelaksanaan pembangunan enam ruas tol akan dilaksanakan seusai megaproyek transportasi massal berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel dimulai.
"Pak Gubernur sudah bilang MRT dan Monorel jalan dulu. Setelah dua proyek itu dimulai, Insya Allah-lah kita jalan," kata Frans, saat ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).
Frans menjelaskan kalau megaproyek senilai Rp 42 triliun itu telah dikomunikasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Artinya, kata dia, pembangunan enam ruas tol dalam kota tak ada hambatan lagi.
Selain itu, Frans juga menjelaskan kalau proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017.
"Mestinya sih sudah masuk RPJMD ya. Karena proyek ini juga sudah ditetapkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) nya," kata Frans.
Pembangunan megaproyek ini pun tak sedikit mendapat kecaman dari berbagai pihak karena ditengarai akan merusak tata kota Jakarta. Jokowi pun telah menggelar public hearing proyek itu dengan mengundang Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, para akademisi, dan pengamat perkotaan. Saat kampanye dan masih menjadi Calon Gubernur DKI, Jokowi menentang keras pembangunan enam ruas tol tersebut.
Megaproyek yang telah digagas sejak masa kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Sutiyoso, dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Pada tahap pertama akan dibangun ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Pada tahap kedua, dilakukan pembangunan ruas Tol Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga meliputi pembangunan ruas tol koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.
Pada tahap terakhir akan dibangun ruas tol Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT JTD, tetapi tarifnya akan terpisah dari tol lingkar luar.

Sumber :
kompas.com

Perlu Sabar Meniti Karier Politik, Jokowi Idealnya Nyapres di 2019

Sosok Joko Widodo (Jokowi) agaknya masih paling diminati dan cukup memiliki prospek cerah untuk bersaing memperebutkan kursi RI 1 pada Pilpres 2014 mendatang.
Namun, Jokowi yang hingga kini belum mendapat lampu hijau dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkesan masih malu-malu untuk maju.
Analis Politik Charta Politika, Arya Fernandez mengatakan, bila melihat hasil polling oleh sejumlah lembaga survei, Jokowi hampir dominan mengungguli sederet nama calon presiden seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, maupun Wiranto.
Hal itu kata dia merupakan tren positif, meski pencalonan Jokowi sendiri bisa dikatakan terlalu prematur.
"Saya kira Jokowi sebaiknya bersabar dalam meniti karier politiknya. Dia saat ini kan sedang mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebaiknya rampungkan dulu tugasnya menangani berbagai persoalan Ibu Kota," ujar Arya, di Jakarta, Senin (29/7/2013).
Arya melanjutkan, tren positif yang diraih Jokowi lewat berbagai survei tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap mantan Wali Kota Solo itu. Namun, jika Jokowi mau bermanuver sendiri tanpa harus mengantongi restu Mega, hal itu sah-sah saja.
"Kalau dia mau bermanuver sendiri, saya kira tiket RI 1 sudah ada ditangan. Kalau dia mau nyapres silakan saja, tidak masalah. Banyak orang melihat dia merupakan sosok yang fenomenal dan dianggap punya reputasi baik untuk menjadi seorang pemimpin," urainya.
Kendati demikian, Arya menyarankan agar Jokowi saat ini fokus untuk mengurus Jakarta dengan segenap persoalannya. Kinerja Jokowi dalam memimpin Ibu Kota nantinya juga bakal memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kader PDIP itu.
"Idealnya itu Jokowi nyapres 2019. Saat ini bekerjalah dulu urus Jakarta. Masih banyak persoalan Jakarta yang harus dia benahi. Kalau dia berhasil menangani persoalan-persoalan itu, maka masyarakat pun akan positif menilai dan bersimpati kepadanya," tukas Arya.

Sumber :
okezone.com

Politisi Pendompleng Popularitas Jokowi Tak Punya Harga Diri

Hampir tak ada yang meragukan popularitas Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2014-2019. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, pria yang akrab disapa Jokowi ini mampu bersaing, bahkan merajai hasil jajak pendapat calon presiden yang dilakukan berbagai lembaga survei dengan sejumlah tokoh kaliber nasional.
Popularitas Jokowi yang tinggi itu tak jarang dimanfaatkan oleh tokoh lain. Sebab, bersanding dengan Jokowi dianggap mampu mendongkrak popularitas tokoh yang berada di sebelahnya. Namun begitu, anggapan tersebut tak berlaku untuk Iberamsjah.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia ini, popularitas Jokowi hanya bersifat pendek dan tak ada dasar kuat yang dapat membenarkan seorang tokoh mendompleng popularitas tersebut. Iberamsjah mengatakan, tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden sebaiknya tak berharap tuah populer dari Jokowi. Pasalnya, hal itu hanya akan menunjukkan tokoh tersebut tak percaya diri, tak percaya pada kemampuannya, dan tak memiliki modal sebagai pemimpin nasional.
"Figur yang mendompleng popularitas dari jokowi itu tak punya harga diri, menyedihkan dan sangat tidak bagus," kata Iberamsjah saat dihubungi pada Minggu (28/7/2013) malam.
Segendang sepenarian, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari juga memiliki anggapan yang sama. Menurutnya, para tokoh politik nasional tak perlu mendewakan Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang. Hajriyanto menjelaskan, bobot politik Jokowi terus menanjak dan semakin tinggi karena terbentuk oleh keterpukauan tokoh politik nasional.
Baginya, hal ini menunjukkan bahwa tokoh politik nasional tidak memiliki paradigma politik yang kokoh karena subyektif mendewakan Jokowi. "Akhirnya Jokowi menjadi magnet politik yang justru dibentuk oleh keterpukauan mereka sendiri," kata Hajriyanto.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh dan partai politik terus berusaha mendekati Jokowi dengan caranya masing-masing. Ada yang terang-terangan menyatakan minatnya, ada yang diam-diam, ada juga yang mengklaim. Beberapa partai yang sempat menyiratkan minatnya kepada Jokowi adalah Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara untuk tokoh, salah satu contohnya adalah Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang mengaku pernah berbicara dengan Jokowi untuk berpasangan dalam bursa calon presiden di 2014 walau pembicaraan itu belum mencapai titik temu karena Jokowi belum berbicara dengan internal PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Jokowi menjadi bagian yang dipertimbangkan terkait pengusungan calon presiden di 2014. Hanya, hingga saat ini, Jokowi belum memberi keputusan terkait maju dalam pemilihan presiden. Berkali-kali dia menegaskan bahwa konsentrasinya saat ini adalah memperbaiki Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Sumber :
kompas.com

Wiranto Mengaum Di Kandang Banteng Jokowi

Calon presiden (Capres)  dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, mengaku tak merasa terancam dengan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang digadang-gadang menjadi pesaingnya di pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Dia menilai sejumlah hasil survei yang mengunggulkan Jokowi belum dapat menjadi gambaran riil persaingan menuju kursi presiden tahun 2014 yang akan datang.
“Silakan saja survei bilang seperti apa. Itu hak mereka,” ujarnya saat ditemui wartawan seusai buka bersama dengan yatim piatu dan kaum marginal di Joglo Sriwedari, Minggu (28/7/2013) petang.
Menurut mantan Menteri Pertahanan ini, tak hanya Jokowi yang diuntungkan dengan survei politik belakangan. Partai yang dipimpinnya, Hanura, pun memiliki modal positif lantaran disebut sejumlah lembaga survei sebagai parpol yang bersih dari korupsi. Citra itu akan digunakannya untuk meraih popularitas Wiranto di 2014.
“Bersih dari korupsi adalah modal utama. Kami akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya,”  kata Wiranto.
Wiranto siap menggelontor dana miliaran rupiah untuk mengemas kekuatan itu lewat iklan di media nasional. Lelaki yang berpasangan dengan Hary Tanoesoedibjo dalam pilpres ini menyebut idealnya iklan harus muncul minimal 10 kali per hari.  “Tak cukup satu stasiun, tapi lima stasiun sekaligus. Kalau biaya iklan rata-rata Rp60 juta per 30 detik, maka setidaknya butuh dana Rp3 miliar sehari,” ungkapnya.
Untuk Solo, pihaknya optimistis menjadi pesaing serius PDI Perjuangan (PDIP) dalam merebut hati masyarakat. Wiranto tak mempersoalkan Jateng yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng Jokowi.  “Target kami bisa mengantongi cukup suara dalam pemilu legislatif, sehingga bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.” kata Wiranto.
Selain buka bersama dengan kaum miskin, hari itu Wiranto menggelar konsolidasi bersama seribuan kader dan caleg Hanura di Diamond. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kelanjutan Safari Ramadan Hanura setelah Batam, Malang, Banten dan kota lain.

Sumber :
solopos.com

Prabowo Perkasa Jika Tak Ada Jokowi

Pertengahan bulan ini, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto bersama seluruh pengurus partai mengumumkan enam program untuk meraih dukungan rakyat. Cara itu sebagai langkah buat memenangkan pemilihan umum legislatif.
Tanpa menang dalam pemilu parlemen, jalan Prabowo untuk menjadi presiden bakal terhambat. Prabowo tidak ingin lagi sekadar menjadi calon wakil presiden. Di berbagai kesempatan dia menegaskan siap bertarung dalam pemilihan presiden tahun depan.
"Gerindra memberikan kepada rakyat Indonesia program aksi hasil pemikiran mendalam dari tim pakar bekerja kurang lebih satu tahun," kata Prabowo saat peluncuran enam program itu di Hotel Sahid, Jakarta. "Sehingga Partai Gerindra bisa memperjuangkan dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa lima tahun ke depan."  lanjut Prabowo.
Dalam berbagai survei, Prabowo selalu menjadi nomor wahid jika tidak mengikutsertakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Elektabilitas Prabowo terus meningkat, tetapi tingkat keterpilihan partainya masih di bawah 20 persen. Artinya, Gerindra tidak bisa sendirian mengusung Prabowo sebagai calon presiden.
BErikut Kajian beberapa survei,
Pusat Data Bersatu (PDB) bentukan Didik J. Rachbini awal bulan ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golongan Karya berbagi tempat teratas dengan elektabilitas 14 persen. Disusul Demokrat (9,4 persen), dan Gerinda (8,89 persen).
Tetapi dalam survei calon presiden versi PDB, Prabowo memimpin dibandingkan calon dari partai lain. Elektabilitasnya 19,89 persen per Juni, naik dari 17, 1 persen ketimbang Januari lalu.
Mantan Komadan jenderal Kopassus (Komando Pasukan Khusus) ini dinilai menjadi calon presiden paling sering disebut oleh publik dengan persentase 37,4 persen.
Lembaga Survei Nasional (LSN) juga menempatkan Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas calon presiden di posisi pertama, yakni 22,7 persen.
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), juga mengkonfirmasi hal tersebut dengan hasil serupa (25,8 persen).
Dalam survei dirilis awal Juli lalu, basis suara Prabowo berada di Jawa (28,4 persen); Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (28,1 persen); serta Sulawesi (25,9 persen). "Kami hanya berjuang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Jangan terlalu tergiur oleh survei," kata Prabowo.
Ketua Umum Gerindra Suhardi menegaskan pihaknya tidak tinggal diam untuk menggolkan Prabowo menjadi presiden. "Dari survei kami sudah mengalahkan Demokrat, saat ini nomor tiga. Masih banyak yang belum menentukan pilihan," kata Suhardi.

Sumber :
merdeka.com