DPRD DKI Desak Jokowi Respons "Bau Busuk" PD Dharma Jaya

"Bau busuk" di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD), PD Dharma Jaya, direspons oleh DPRD DKI Jakarta. Para wakil rakyat itu pun mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI yang mensinyalir adanya pengeluaran anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan oleh PD Dharma Jaya. 
"Gubernur dan inspektorat harusnya melakukan tindak lanjut. Mereka harus cari tahu, mengapa ada dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmuda saat dihubungi Kompas, Senin (7/10/2013).

Ketimbang Memajaki, Jokowi Pilih Beri Warteg Insentif

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan usaha kecil seperti warung tegal (warteg) tidak perlu dijadikan objek pajak. Malahan, menurutnya, usaha kecil semacam itu harusnya diberi pembinaan dan insentif agar terus berkembang. "Warteg mau dipajaki apanya. Kayak kita kekurangan objek pajak saja. Yang gede-gede kita kan banyak," ujar Jokowi, Senin (7/10/2013).
"Malah harus diberi pembinaan, insentif, pengarahan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) kita punya," kata Jokowi.

Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo

Warteg Warmo di Tebet, Jakarta Selatan terkenal bukan kepalang. Hampir setiap orang tahu di mana letaknya, meski tak ada plang besar yang menandakan identitas warung khas Tegal itu. Letaknya memang strategis, di pojok jalan simpang Tebet Raya dan Tebet Timur. Maka itu warung ini dinamai Warmo, Warung Mojok. Buka setiap hari selama 24 jam, warung ini tak pernah sepi. 20 pekerja yang dibagi dua shift siap melayani. "Yang siang ada 12 orang, yang malam 8 orang," ujar pengelola Warung, Thoriqin, 45 tahun, Senin, 7 Oktober 2013.

Efek Jokowi di Berbagai Pesta Rakyat

Ratusan ribu warga menyemut di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Mereka berjubel di bawah sengatan panas matahari dalam rangka ulang tahun DKI Jakarta ke-486 Juni lalu. Tokoh utama acara ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi, sapaan akrabnya, mengikuti acara bertema "Pawai Ondel-Ondel" dengan mengenakan baju khas kaisar Negeri Cina yang terbuat dari rotan. Beberapa hari kemudian, pesta rakyat pada malam hari kembali digelar. Ratusan ribu masyarakat tumpah di jalanan.
Jokowi kembali menjadi "magnet" dalam Kaki Lima Night Market Sabtu (5/10/2013). Kader terbaik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini diyakini menjadi daya tarik pengunjung di arena pasar malam. Ratusan PKL tumpah di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

Jokowi dalam Pusaran Calon Presiden di Lembaga Survei

Fenomena Joko Widodo (Jokowi) dan Anti-tesa Prabowo Subianto menempati urutan teratas pada presentase elektabilitas para capres diantara beberapa lembaga survei di Indonesia.
Kristiadi menuturkan beberapa alasan tentang Jokowi. Penampilan Jokowi dinilai sesuai dengan sentimen publik. Bukan hanya karena penampilannya yang lugu dan polos, tetapi dia juga mengeksekusi banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur lain.
"Jokowi itu antitesa dari semua calon presiden yang ada," tuturnya kepada Media Indonesia (7/10/2013).

Jokowi Akui PD Dharma Jaya "Enggak Keruan"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kekacauan di tubuh PD Dharma Jaya terkait pengelolaan keuangan. Jokowi mengistilahkan situasi di BUMD yang mengelola peredaran daging sapi di DKI itu dengan "enggak keruan". Jokowi sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi DKI tentang PD Dharma Jaya. Jika sebelumnya ia mengatakan belum mendapatkan hasil audit, dia mengakui audit telah diterima.

Jokowi Canangkan Transaksi dalam Mata Uang Rupiah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencanangkan setiap transaksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggunakan nominal rupiah.
"Jadi jangan sampai bertransaksi dengan mata uang asing atau dolar. Sebaiknya gunakan rupiah," ujar Jokowi usai jumpa pers yang digelar di kantor BPK RI, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Menurut Joko Widodo, maksud menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi keuangan yaitu dalam rangka menjaga stabilitas Rupiah. Sebab, apabila bertransaksi dengan mata uang asing, akan merepotkan Bank Indonesia (BI).

Jokowi dan BPK Tindaklanjuti Transaksi Non Cash

Untuk memudahkan proses lelang dengan sistem online, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jalur lelang online tersebut akan berlangsung realtime.
Ketua BPK RI, Hadi Purnomo menjelaskan, kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin memaparkan mengenai sistem transaksi non tunai yang akan diperbaiki di Pemprov DKI.

LCGC SBY vs Bus Jokowi

Kebijakan low cost green car (LCGC) atau mobil murah yang cukup mendadak ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus berlari kencang untuk mendahului kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara meluas di Indonesia.
Strategi yang digunakan untuk mengantisipasi keberadaan mobil murah di Jakarta adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, menertibkan angkutan umum yang tidak layak jalan dan penambahan armada angkutan umum.

Jokowi Bertemu Ketua BPK Bicara Pencegahan Korupsi di DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pertemuannya dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Poernomo dalam rangka membicarakan langkah-langkah mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Bara JP Minta PDI-P Abaikan Koalisi Dengan Parpol Lain

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didorong untuk tidak membangun koalisi dalam memajukan Capres di Pemilu 2014 mendatang. Karena koalisi selalu berakhir dengan “aroma busuk” transaksi dagang sapi hingga pembagian kursi menteri.
“Jabatan menteri akhirnya diisi politisi yang belum tentu profesional. Maka hanya satu jalan agar PDI-P jangan koalisi, yaitu dengan memajukan Capres Jokowi sebelum Pemilihan Legistatif 2014,” tegas Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Sihol Manullang, di Jakarta Senin (7/10/2013).

Sekarang Saja Sudah Macet, Apalagi Waktu Pembangunan MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui keberadaan transportasi Mass Rapid Transportation (MRT) hanya akan membuat Jakarta tambah macet. Tapi Jokowi, tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
"Itu memang fakta. Belum dibangun saja sudah macet, apalagi akan membangun. Saya pastikan mengganggu lalu lintas. Tapi itu konsekuensi membangun MRT," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).

DPRD Ingatkan Jokowi Soal Revisi Perda Pajak Warteg

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran terkait usaha warung tegal alias warteg.
DPRD DKI sepakat terkait hal tersebut. Salah satunya anggota Komisi B Fraksi Gerindra S Andyka yang menyatakan revisi tersebut bisa membantu pengusaha warteg agar tidak dibebani pajak.

Jokowi Tanggung Biaya Pengobatan Korban Air Keras

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi 13 penumpang PPD 213 jurusan Kampung Melayu - Grogol. Mereka menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh pelajar berinisial RN alias Tompel.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa akan menanggung biaya pengobatan korban.
"Ya tidak ada masalah, kita urus biayanya," kata Jokowi di Balai Kota, Senin (7/10/2013).

Jokowi Belum Dapat Tempat Relokasi Korban Kebakaran Kelapa Gading

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga saat ini belum mendapatkan tempat relokasi bagi para warga korban kebakaran di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelapa Gading Barat atau Kampung Pulo Kandang. Jokowi masih bingung warganya mau direlokasi ke mana.
"Relokasi ke mana, tempatnya di mana," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (7/10).

Jokowi "Pending" PKL Night Market di Lima Wilayah DKI

Rencananya, setelah penyelenggaraan PKL Night Market di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, acara yang sama juga digelar di lima wilayah DKI Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau tergesa-gesa. Menurutnya, masih ada yang harus diperbaiki.
"Ini diperbaiki dulu. Nanti saat sudah benar, baru di lima wilayah kita buat lagi," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).

Jokowi Hanya Cari Muka Saja

Meskipun setiap kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu dengan tujuan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung, tetapi ada juga yang mencurigai langkah tersebut sebagai "cari muka" untuk memperoleh simpati jika Jokowi kemudian menjadi Capres pada Pilpres 2014. Padahal tanpa mencari muka dengan cara rendahan seperti itu, Jokowi telah mendapatkan dukungan yang lebih cukup dari seluruh rakyat Indonesia untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2014 yang akan datang.
Adalah pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai langkah Gubernur Jokowi, yang akan menghapus pajak warteg sebagai cara mendapat popularitas. "Mau populer. Jadi gubernur yang baik, kan, mau jadi presiden," kata Agus, Senin (7/10/2013).

Jokowi: Gaji RT dan RW terkendala adiministrasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui menemui kendala dalam mewujudkan janjinya menggaji dan memberikan asuransi kesehatan bagi ketua RT dan RW di DKI Jakarta.
"Kendalanya administrasi. Kayak ndak tau saja birokrasi kita kayak gimana," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).
Jokowi enggan menyebutkan lebih detil di mana kendalanya. Namun, dia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah cukup mengakomodir kesejahteraan ketua RT dan RW di Jakarta, yakni dengan menambah biaya operasional sehari-hari RT dan RW.

Jokowi Segera Revisi Pajak Warteg

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membicarakan wacana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011, dengan DPRD DKI Jakarta. Perda itu dia antaranya mengatur pajak restoran, termasuk Warung Tegal (Warteg).
"Nanti komunikasi politik, dikomunikasikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Ia menjelaskan, hingga kini pihaknya tengah menyiapkan poin-poin dalam perda pajak warteg yang akan direvisi.