Jokowi Bakal Gusur Posisi Polri

Presiden terpilih, Joko Widodo, berencana menggabungkan sejumlah badan dan kementerian menjadi satu departemen. Seperti Kementerian Keamanan Tanah Air yang menggabungkan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Jokowi Janji Angkat Guru Bantu jadi PNS

Kabar gembira untuk para guru bantu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengangkat mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi karena belum resmi menjadi Presiden RI, janji ini untuk sementara berlaku bagi guru bantu di wilayah DKI Jakarta.
Janji Jokowi ini disampaikan dalam silahturahmi guru bantu se-DKI Jakarta. Acara berlangsung di GOR Jaktim, Jl Otista Raya, Jakarta Timur, Rabu (3/9/2014).

Ini Cara Jokowi Agar Menterinya Tak Korupsi

Ada dua orang menteri aktif yang KPK tetapkan sebagai tersangka sebelum Menteri ESDM Jero Wacik. Agar anggota kabinet pemerintahannya tidak bernasib serupa, presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kualifikasi yang kuat terhadap para bakal calon menteri. 

Pemilih Jokowi Minta Ketentuan Gubernur Mundur Harus Izin DPRD Dibatalkan

Masyarakat pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla hari ini Rabu (3/9/2014) mengajukan judicial review (uji materi) atas pasal 29 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mereka meminta agar pasal tersebut yang mengatur tatacara pengunduran diri seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah dibatalkan.

Jokowi: Kembalikan dong Mobil Dinas

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengembalikan mobil dinas yang selama ini mereka gunakan. Sebab, dari 94 mobil milik pemerintah DKI Jakarta, ada 60 yang belum dikembalikan. "Ya kembalikan dong," kata Jokowi, Rabu (3/92014).

Saat Jokowi Memantau Seleksi Menteri dari Tabletnya

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membuka diri untuk menerima masukan dari siapa pun terkait struktur dan figur yang akan duduk di kabinetnya nanti. Selain nama-nama yang diusulkan ke Rumah Transisi di jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat pria ayang akrab disapa Jokowi itu juga memantau sejumlah media masa.
Salah satu yang dipantau mantan Wali Kota Surakarta itu adalah kanal Seleksi Menteri yang diluncurkan oleh detikcom. Rabu (3/9/2014) siang ini misalnya.

Jokowi Jenguk Korban KM Paus di RS Koja

Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengunjungi korban kapal terbakar KM Paus milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dengan pengawalan ketat Pasukan Pengawalan Presiden (Paspampres), Jokowi langsung diserbu pengunjung rumah sakit yang meminta berfoto bersama.
Jokowi tiba di RS Koja sekitar pukul 14.45 WIB, Jokowi langsung turun dari mobil Kijang Innova B 1154 BH dan masuk ke ruang IGD.

Hubungan Jokowi-Prabowo Sudah Dingin

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dua hari lalu telah melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan digelar di kediaman Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Jalan Permata Berlian R 20, Permata Hijau, Jakarta Barat, Senin (1/9/2014) yang lalu.

55,90 Persen DPD Ingin Golkar Di Luar Pemerintah

Lembaga riset Sinergi Data Indonesia melakukan telesurvei tentang sikap DPD Partai Golkar terhadap Munas dan opsi berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Hasilnya, mayoritas DPD Golkar lebih memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Peneliti Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu menjelaskan, pihaknya mengajukan pertanyaan kepada sejumlah ketua atau sekretaris DPD Golkar tentang opsi partai di dalam atau di luar pemerintahan.

Jokowi Ngaku Tak Gentar Hadapi Koalisi Merah Putih

Meski sibuk mencari tambahan kekuatan koalisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak takut di goyang di parlemen oleh partai oposisi dalam Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo yang jumlahnya sangat besar. Menurut Jokowi, sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem presidensial.

Cak Imin Manut Disuruh Apa Saja Oleh Jokowi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin enggan berspekulasi terkait peluang dirinya jika diminta menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-JK. Namun, kalau diminta Jokowi, dia mengaku siap.
"Ya belum tahu, pokoknya September dituntaskan soal kabinet. Ini kan pertengahan september baru dimulai. Kalau saya ditugaskan Jokowi apa saja siap," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Posisi Jokowi Terdesak

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang memastikan posisi Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan akan sangat sulit.
Pernyataan Koalisi Merah Putih yang mengakui kemenangan Jokowi-JK dan penyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menegaskan partainya tidak sudi berada di kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dinilai memojokkan posisi Jokowi. 

Meski Koalisi Jokowi Tanpa Syarat, Tapi Cak Imin Minta Jatah Menteri Agama ke Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)  masih merumuskan struktur kabinet yang akan dipimpinnya. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai koalisi mengingatkan jatah menteri agama.
"Pak Muhaimin deal sejak awal Menag dari PKB, lebih lanjut tanya Muhaimin," kata Anggota Dewan Syuro PKB Ali Maschan Musa di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Lukman Hakim Mundur dari Anggota DPR Terpilih, Ada Deal dengan Jokowi-JK?

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin memilih mundur dari penetapan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih 2014-2019. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu rela melepaskan jabatan sebagai anggota DPR yang akan dia pegang selama 5 tahun.
Dia memilih menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Agama yang tinggal 1 bulan 17 hari lagi, yakni sampai 20 Oktober yang akan datang.

Nikmatnya Menjilat Ludah Sendiri

Di jaman Orde Baru, tentang aturan rangkap jabatan boleh diacungi jempol, meskipun banyak yang mengolok-olok rezim ini, tapi sejaha mencatat bahwa di masa itu tak seorang menteripun boleh rangkap jabatan. Rangkap jabatan hanya boleh dilakukan oleh ABRI, itupun dengan alasan yang masuk akal, yaitu stabilitas negeri. Oleh karena itu presiden Soeharto tak punya menteri Ketum Parpol.
Di era reformasi, khususnya pada pemerintahan SBY KIB-II, Ketum Parpol bukan saja jadi menteri, tapi juga presiden.