Warga Waduk Pluit: Jokowi "Gentle"

Warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, merasa senang karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah mau menemui beberapa tokoh warga. Warga menyebutkan Jokowi seorang pemimpin yang berani.
"Ya bagus itu, dia berani menemui warga, berarti dia gentle, tidak ngomong doang," kata Bambang Jatmiko, warga Muara Baru RT 16/RW 19, ketika ditemui di kediamannya, Rabu (22/5/2013).
Bambang mengharapkan, dengan adanya dialog tersebut, nasib warga yang akan digusur segera mendapatkan kejelasaan. Pria 47 tahun ini menginginkan Jokowi tetap mengadakan komunikasi dengan warga agar solusi atas permasalahan di Waduk Pluit dapat memuaskan seluruh pihak.
"Kalau begini kan jelas, jadinya kami tahu semua mau ke mana. Kalau saya sih inginnya diganti rugi, biar bisa ngontrak rumah," kata Bambang.
Senada dengan Bambang, Sutin juga senang dengan adanya pertemuan tersebut. Sutin berharap Jokowi segera menyelesaikan permasalahan ini dan tidak semena-mena terhadap warga dalam melakukan penggusuran. Akan tetapi, ia mengaku belum puas jika belum bertemu langsung dengan Jokowi. Ia ingin mendapat penjelasan langsung dari Jokowi tentang rencana relokasi warga.
"Harusnya dia (Jokowi) datang ke sini. Jadi, kan semuanya bisa dengar," kata wanita yang tinggal di RT 17/RW 19, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Jokowi menjamu perwakilan warga bantaran Waduk Pluit dalam sebuah acara makan siang di Balaikota Jakarta, Selasa (21/5/2013). Mereka membicarakan seputar permasalahan yang memanas soal lahan di Waduk Pluit. Dialog yang diawali dengan makan siang bersama ini juga dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara dan Camat Penjaringan.

Sumber :
kompas.com

Ahmad Husein Alaydrus: KPK Segera Periksa Jokowi!

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus meminta agar program Kartu Jakarta Sehat (KJS) didata ulang. Pasalnya, dari total penerima KJS sebanyak 4,7 juta warga, diduga kuat sebanyak 3,5 juta menggunakan KTP palsu, orang-orang kaya hingga KTP non Jakarta.
Menurut anggota komisi yang membidangi anggaran ini, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pendataan ulang, maka anggaran KJS sebesar Rp 1,2 triliun bakal jebol.
"Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," ujar Alaydrus di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Alaydrus mendesak Jokowi agar melakukan pendataan ulang terhadap penerima KJS. Apalagi dia mendengar Jokowi bakal membagikan sebanyak 1,7 juta kartu KJS tahap kedua pada Minggu ini.
Pendataan ulang, dinilai Alaydrus sangatlah penting dan hal ini untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang telah disediakan. Jika Jokowi tidak melakukan pendataan ulang penerima KJS, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan mengusutnya.
"Kalau gak mau data ulang, KPK harus periksa ini, masak orang kaya pakai KJS," tegas Alaydrus.
"Karena penerima KJS sebanyak 3,5 juta ini banyak orang mampu, KTP palsu, KTP non Jakarta. Maka harus didata ulang," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Soal Kisruh Warga di Pulogadung: Yang Gusur Pengadilan, Bukan Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar eksekusi tanah di Kompleks Srikandi, Pulogadung, Jakarta Timur. Ia berpendapat langkah itu merupakan keputusan pengadilan.
"Nggak tahu (soal eksekusi tanah di Pulogadung). Itu pada dasarnya bukan wilayah (wewenang) kita, itu putusan pengadilan eksekusi. Jangan kita ini dibawa, kelihatannya keputusan kita, bukan. Itu keputusan pengadilan yang harus dieksekusi. Saya nggak tahu," kata Jokowi.
Menurut dia, eksekusi itu bukan atas perintahnya. "Ini adalah keputusan pengadilan, yang gusur bukan saya. Saya selalu sampaikan kalau bukan kita, ya nggak ada," ujar Jokowi.
Tetapi ada Satpol PP di sana, Pak? "Lihat saja. Kalau bukan kita ya mestinya nggak ada. Itu kan keputusan dari pengadilan," jawab Jokowi.
Eksekusi tanah itu sempat mendapat perlawanan dari warga. Warga sempat melawan, namun eksekusi tetap berlangsung. Warga juga berencana mengadukan kasus ini ke Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Musuh Saja Harus Diobati Apalagi Rakyat Sendiri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengibaratkan kerja rumah sakit (RS) seperti di medan perang. Jika ada yang sakit walaupun itu dari pihak musuh, sudah menjadi kewajiban RS untuk merawat dan menyembuhkannya.
Hal ini diungkapkan Jokowi menyikapi mundurnya 16 RS dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, tidak patut jika RS hanya mengejar keuntungan semata.
"Itu pun dengan catatan. Bahwa rumah sakit, dokter, itu ada sisi sosial kemanusian. Misal ada perang, musuh dalam perang saja, yang sakit harus wajib disembuhkan. Artinya apa, ini sosial kemasyarakatan yang saya angkat, ini rakyat kita yang sakit. Tidak langsung mundar-mundur seperti itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Jokowi mengaku tidak habis pikir terhadap sikap RS swasta yang tiba-tiba mundur dari program KJS.
"Kalau ada masalah silakan datang kita selesaikan baik-baik. Enggak langsung mundar-mundur gitu," keluh Jokowi.
"Ini (KJS) pekerjaan besar. Akan dipakai nasional oleh kementerian, kalau kita tentukan akan terlalu mahal. Kalau hitung-hitungannya enggak nutup, malah jadi masalah," sambungnya.
Mantan Wali Kota Solo itu tetap bersikeras dan ogah menaikkan premi KJS dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu per bulan. Pihaknya optimis jika premi yang diberikan selama ini sudah lebih dari cukup.
"Jangan dibandingin profit oriented, jalan kok premi Rp 23 ribu, jalan," tandasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati mengatakan, dari 16 RS tersebut, 14 RS di antaranya tak jadi mundur dari KJS. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada kesalahpahaman administrasi di internal rumah sakit.
"Kemarin dia komunikasi saja nggak nyambung antara administrasi dan instalasi gawat darurat. Tapi ada yang stafnya ke Jamkesda, yang mengatakan nggak menerima dan direktur nggak tahu. Itu urusan mereka lah," ujar Dien Emawati usai rapat bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Siap Muter Bagikan 1,7 Juta KJS yang Dilengkapi Chip

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji berkeliling membagikan 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS). 'Kartu sakti' Jokowi itu dibagikan ke sejumlah puskesmas di Ibukota.
"Minggu ini, nanti saya akan bagikan di puskesmas. Saya akan muter," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan KJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat. "Iya maju terus. Yang ini ada chip-nya, ada barcode-nya. Ini yang nanti dibagi," ujar Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam ini.
Menurut dia, premi Rp 23 ribu per orang per bulan tetap berlaku.
"Kalau ada masalah, kita bicarakan," kata Jokowi.

 Sumber :
detik.com

Jokowi Berdoa: Mudah-mudahan 2 RS yang Mundur Layani KJS Cepat Sadar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kabar gembira. Kata Jokowi, 14 rumah sakit batal mundur dari program pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hanya ada 2 RS lainnya yang mundur dengan catatan.
"Jadi, 16 rumah sakit yang kemarin mau mundur nggak jadi. Hanya ada 2 (rumah sakit yang mundur) itu pun dengan catatan. Moga-moga yang dua itu nanti juga sadar bahwa rumah sakit, dokter, itu ada sisi kemanusiaan. Misalnya, ada perang musuh yang sakit itu wajib kita sembuhkan apalagi rakyat sendiri. Ini sisi kemanusiaan. Itu yang mau saya angkat," papar Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013). Namun, sarjana Kehutanan UGM ini tidak menyebut 14 nama rumah sakit yang batal mundur maupun yang tetap hengkang dari pelayanan KJS tersebut.
Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam itu menyarankan pihak rumah sakit mendiskusikan segala permasalahan yang dialami.
"Kalau ada masalah-masalah silakan datang. Kita selesaikan baik-baik, tidak langsung mondar-mundur...mondar-mundur seperti itu," ujar dia.
Menurut Jokowi, KJS merupakan pekerjaan besar dan akan dipakai sebagai acuan nasional oleh Kementerian Kesehatan.
"Jadi kita tidak bisa menyelesaikan sendiri sekarang. Kalau hitung-hitungan nasional tidak nutup, juga jadi masalah nanti sehingga kita dengan Kemenkes menyelesaikan masalah di DKI," kata Jokowi.
Pada Minggu kemarin dan Senin ini, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan mengkaji kenaikan premi KJS dari Rp 23 ribu/orang/bulan menjadi Rp 50 ribu/orang/bulan.
Padahal nilai premi Rp 23 ribu ini lebih tinggi dari premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebesar Rp 22.800 dan lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Menkeu) Rp 15.700/orang/bulan.

Sumber :
detik.com

Tanah Digusur di Pulogadung, Warga akan Mengadu ke Jokowi

Petugas melakukan eksekusi tanah di Komplek Srikandi, Pulogadung, Jakarta Timur. Warga sempat melawan, namun eksekusi tetap berlangsung. Rencananya warga akan mengadukan kasus ini ke Gubernur Jokowi.
"Kami akan laporkan ke Jokowi dan Komnas HAM," ujar salah seorang warga Suhadi di lokasi penggusuran yang tak jauh dari Kecamatan Pulogadung, Jakart Timur, Rabu (22/5/2013).
Suhadi mengatakan saat ekskusi panitera dan juru sita berencana akan mengekskusi pukul 09.00 WIB. Namun ekskusi tersebut terjadi pukul 06.00 WIB. "Dieksekusi dengan alat besar. Ini ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Saya tanya warga juga tidak ada yang tahu bahwa eksekusi ini sudah dilaksanakan," kata Suhadi sebelum diamankan petugas.
Hal senada juga dikatakan Pramono (39), menurutnya ekskusi kali ini seperti serangan fajar. Pasalnya saat itu anak-anak dan ibu-ibu dikagetkan dengan kedatangan ribuan petugas. "Kami tidak siap, tiba-tiba langsung diserang pakai gas air mata. Ibu-ibu lagi aktifitas biasa langsung diserang. Dari pagi kami hanya bertahan, dan tidak melawan," kata Pramono.
Pramono mengatakan saat petugas mulai merangsek masuk ke pemukiman warga. Ada yang melempar batu. "Dua warga terkena lemparan batu, terus banyak anak kecil yang terkena gas air mata," tuturnya
Hingga saat ini kondisi sudah kondusif. Sementara itu warga mulai mengamankan barang-barang miliknya. Aparat kepolisian dan anggota Satpol PP sudah mulai mundur.
Sementara Kasatpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi mengaku sempat terjadi gesekan antara petugas dan warga. Namun, sekitar pukul 09.00 WIB, warga yang mulai menyadari, merelakan bangunannya dieksekusi petugas. "Kami di sini hanya minta diminta tolong untuk membantu eksekusi," kata Kukuh.
Ia membantah kalau ada anggotanya yang menganiaya. Justru pihaknya menolong dan membantu warga. "Saya akan tempeleng sendiri kalau ada anggota yang menyakiti warga," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bersikeras dan Ogah Naikkan Premi Untuk KJS

Salah satu yang menjadi penyebab mundurnya rumah sakit swasta dalam melayani program KJS adalah terlalu kecilnya besaran premi, yakni Rp 23 ribu per bulan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersikeras menolak menaikkan besaran premi sebesar Rp 50 ribu dalam setiap bulannya.
Selain berdampak pada pembengkakan APBD 2013, menurut Jokowi, besaran premi juga terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat.
"Kita masih itung-itungan, KJS ini akan dipakai sebagai acuan jaminan nasional. Kalau ini terlalu tinggi rupiahnya, preminya, nasional juga akan ikut, ini saling kait mengkait, ini Rp 23 ribu itu sudah di atas nasional, itungan Kemenkes," jelas Jokowi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Pemprov DKI akan pasang badan jika menyangkut kebijakan-kebijakan yang dinilai pro rakyat. Termasuk program layanan kesehatan melalui KJS.
"Ini untuk kepentingan masyarakat akan saya lakukan apapun," tegasnya.
Dirinya menampik jika banyaknya kritikan-kritikan terhadap KJS karena belum siapnya sistem. Jokowi beranggapan, membludaknya pasien-pasien rumah sakit dan Puskesmas saat ini karena layanan kesehatan melalui KJS betul-betul dinanti oleh masyarakat.
"Kalau sistemnya gak jelas, gak mungkin rakyatnya bludak seperti itu," kata Jokowi membela.
Dibandingkan dengan sistem Jamkesda dan Gakin (Keluarga Miskin), Jokowi menilai jika sistem program yang dulu amatlah rumit dan membingungkan warga.
"Itu cara-cara ruwet yang masyarakat gak bisa akses, cara-cara ruwet yang masyarakat untuk dapetinnya aja bingung," kata Jokowi.
"Ini sistem mudah. Kita mau agar masyarakat dapat pelayanan kesehatan secara mudah. Dan itu terbukti membludak tadi, namun memang ada kekurangan, dan itu yang harus dibenahi," tandasnya.
Soal premi ini pun Jokowi dan wakilnya Ahok masih berbeda pendapat. Jika Jokowi menolak menaikkan premi, maka Ahok justru mendukung premi dinaikkan agar tidak membebani rumah sakit.
"Kita akan minta ke DPR dan Menteri Keuangan. Menteri Kesehatan akan minta naikkan nilainya. Kalau tidak, tidak akan berjalan BPJS nasionalnya. Rp 23.000 saja pada mengeluh rugi," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/5) lalu.
Ahok mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan dari DPRD terkait besaran premi yang diajukan senilai Rp 50.000 per kepala. Dia yakin DPR juga sepakat dengan jumlah besaran premi itu.
"Kalau DPR setuju saja. Kalau Rp 50.000 tidak apalah DPRD kita," terang Ahok.

Sumber :
merdeka.com

Tak Ada Izin, Jokowi Keberatan Film "Jokowi"

Merasa tak pernah bertemu dengan produser film Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa keberatan dengan adanya film yang dibintangi oleh Prisia Nasution tersebut.
"Enggak tahu, saya belum bertemu sama yang buat. Di depan, saya ngomong kalau saya tidak mau," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Menurut Jokowi, peredaran film yang tanpa permohonan izin darinya dapat merugikan mantan Wali Kota Surakarta itu. Ia merasa kisah pribadinya belum pantas untuk didokumentasikan.
Oleh karena itu, ia berencana untuk bertemu dengan produser film "Jokowi" itu. "Saya mau ketemu, tapi enggak tahulah, wong belum mengerti. Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil-kecilan," kata Jokowi.
Seperti diketahui, film itu disebut-sebut berisi kisah perjuangan Jokowi mulai dari masa kecilnya hingga lulus kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rencananya, film tersebut dirilis pada 20 Juni 2013, sehari menjelang ulang tahun Jokowi dan dua hari sebelum ulang tahun Jakarta.
Pengambilan gambar film yang diproduseri oleh KK Dheeraj itu dilakukan di Kota Solo dan Yogyakarta. Film itu disutradarai Azhar Kinoi Lubis.
Jokowi diperankan Teuku Rifku Wikana, sedangkan Iriana, saat itu masih kekasih Jokowi, diperankan Prisia Nasution. Sementara ibunda Jokowi diperankan Ayu Diah Pasha, dan saksi hidup perjalanan Jokowi, Tarti, diperankan Ratna Riantiarno.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Kalau Sistem KJS Tak Jelas, RS Tak Membeludak

Mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dianggap Joko Widodo bukan karena kesalahan dalam sistem pelaksanaan program KJS. Menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut, sistem KJS telah benar.
"Kalau sistemnya enggak jelas, enggak mungkin rakyatnya membeludak seperti itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Namun, tutur Jokowi, memang KJS ini membutuhkan dukungan dari pihak RS, yang harusnya memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Selain itu, memang RS masih memerlukan ruangan-ruangan kelas III agar semua pengguna KJS dapat terlayani dengan baik.
Seharusnya, RS menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada DKI dan Kementerian Kesehatan terlebih dahulu dan tidak langsung menggemborkan kepada media kalau KJS merugikan.
"Bicarakan saja lebih dulu, menyampaikan apa keinginan meraka. Kemudian, fakta rill yang mungkin berkaitan dengan sistem ekonomi mereka, apakah untung atau rugi," ujar Jokowi.
Yang terpenting, menurut dia, adalah KJS itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cara apa pun, Jokowi akan tetap memperjuangkan program agar tetap berjalan.
Kebutuhan masyarakat akan KJS dibuktikan dengan melonjaknya permintaan program itu hingga 50.000 lebih masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebanyak 16 rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS itu menyatakan keberatan dengan tarif harga INA-CBG's yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Saya gak seperti itu, film Jokowi bisa rugikan saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku baru sekali bertemu dengan KK Dheeraj, seorang produser film yang memproduksi film tentang dirinya. Sebenarnya, Jokowi bersikeras tidak mau jika dirinya dijadikan sebagai tokoh utama dalam film tersebut lantaran bisa merugikan citranya bilamana alur dan perwatakan tidak sesuai.
"Lah iya, karena itu (bisa merugikan), saya gak mau. Karena saya ngerasa gak seperti itu," tegas Jokowi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Jokowi sejak awal tetap bersikukuh dirinya tidak mau dijadikan tokoh utama sebuah film. Jokowi berpendapat, dirinya merasa tidak layak karena hanya seorang tokoh kecil. Apalagi film tersebut dilihat dan dipertontonkan ke seluruh Indonesia.
"Di depan saya ngomong, saya tidak mau, karena saya tidak seperti itu. Saya baru kemarin dibicarakan," kata Jokowi.
"Tokoh, ndak saya bukan tokoh, hanya tokoh kecil-kecilan," tandasnya.
Seperti diketahui, melalui film bertajuk JOKOWI, KK Dheeraj ingin membuktikan bahwa sebagai produser, ia juga bisa membuat film yang layak tonton.
Seperti judulnya, film yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis ini memang mengangkat perjalanan orang nomor satu di Jakarta yakni Jokowi alias Joko Widodo. Pengambilan gambarnya sendiri sudah dilakukan sejak 23 Maret lalu di Solo dan beberapa lokasi lain selama 20 hari.
JOKOWI dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana sebagai Jokowi dan Prisia Nasution sebagai Iriana, istri Jokowi. Selain itu ada penampilan dari Ayu Diah Pasha, Ratna Riantiarno dan Landung Simatupang.
Melalui rumah produksi K2K Pictures, KK Dheeraj akan merilis filmnya pada 20 Juni 2013.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Tolak KJS Balik ke Jamkesda: Ruwet, Pasien Mati Duluan Nanti

Meski pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih karut marut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap mempertahankannya. Ia menolak kembali ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Keluarga Miskin (Gakin).
"Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak bisa akses, cara-cara ruwet yang masyarakat untuk dapetinnya saja bingung," kata Jokowi saat ditanya usulan agar kembali ke Jamkesda dan Gakin.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas yang bersebelahan dengan Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).
Menurut dia, KJS adalah sistem yang mudah bagi warga Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"(Pasien KJS) Itu terbukti membeludak, namun memang ada kekurangan, dan itu yang harus dibenahi. Urus RT, ke Kelurahan, mati duluan nanti. Kita masih itung-itungan," ujar dia.
Jokowi menegaskan KJS ini akan dipakai sebagai acuan jaminan nasional.
"Kalau ini terlalu tinggi, rupiahnya, preminya, nasional juga akan ikut, ini saling kait mengkait. Ini Rp 23 ribu (premi per orang dan per bulan) itu udah di atas nasional, itungan Kemenkes. Kita lakukan ini dari Kemenkes lakukan pendampingan untuk menuju jaminan nasional. Ini untuk kepentingan masyarakat akan saya lakukan apapun," kata Jokowi.
Pada hari Minggu 19 Mei 2013, Kadinkes DKI Jakarta Dien Emmawati menyebutkan belasan RS itu mundur dari KJS karena tidak mau rugi. Pasalnya, nilai klaim yang diganti Pemprov DKI dinilai terlalu kecil. Sementara itu, Pemprov DKI berancang-ancang akan menaikkan premi KJS dari Rp 23 ribu/orang/bulan menjadi Rp 50 ribu.
Lalu apa beda Jamkesda dan KJS? Jokowi pernah membeberkannya tahun lalu.

Sumber :
detik.com

Jokowi sambil tertawa: Masa wajah mirip harus izin saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya tersenyum dan tertawa ketika dimintai tanggapan terkait dua orang yang mirip akan dirinya. Jokowi tidak mempermasalahkan orang yang mirip dengannya menjadi bintang iklan demi mendapatkan pundi-pundi uang.
"Sebetulnya orang mirip saya, jadi bintang iklan gak apa-apa, itu rejeki mereka," ujar Jokowi di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Dengan nada canda, munculnya dua orang yang mirip dengan dirinya, Jokowi mengakui ada saingan. Namun, dirinya pesan supaya tidak merugikan orang lainnya.
"Memang mereka lebih ganteng dari saya gak apa-apa. Gak apa-apa tapi sekali lagi jangan merugikan yang lain," pinta Jokowi.
Saat ditanya apakah mereka izin kepada dirinya, Jokowi mengaku jika sudah ketemu dan ngobrol-ngobrol panjang lebar.
"Izin, masa izin mirip saya. Udah ketemu dengan saya. Masa wajah mirip saya harus minta izin," kata Jokowi.
"Masa saya minta royalti, lebih lucu lagi. Gak tau," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Syafrudin atau biasa disapa Jokodin, pria kelahiran Pontianak 6 Oktober 1987 ini mendapat berkah lantaran wajahnya mirip Jokowi. Meski tak mirip banget, Jokodin kini tampil di antv sebagai pemeran utama komedi sitkom berjudul RT Sukowi.
Pria yang aktif di acara stand up comedy di Pontianak ini pernah diundang menjadi bintang tamu di acara Apa Kabar Indonesia Pagi (tvOne), BBM (Indosiar), Pas Mantab, dan Show Imah (Trans 7).
Tak cuma Jokodin yang mendapatkan berkah Jokowi. Reza Srimulyadi (39) juga bernasib mujur seperti Jokodin. Wajahnya yang sangat mirip dengan Jokowi membuat salah satu biro iklan menjadikan Reza sebagai model untuk iklan sebuah lembaga pendidikan.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ogah Dibawa-bawa Soal Penggusuran di Pulogadung

Ratusan rumah di Kampung Srikandi RT 07 RW 03, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, digusur petugas. Sebab, lahan yang mereka tempati adalah tanah milik PT Buana Estate setelah PN Jakarta Timur menurunkan putusan perkara.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait penggusuran tersebut. Menurutnya, penggusuran warga Kampung Srikandi adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Gak tahu, itu wilayah atau putusan pengadilan. Jangan kita ini dibawa, bukan itu, keputusan pengadilan yang eksekusi," kata Jokowi di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Jokowi enggan dibawa-bawa atau dikaitkan dengan soal penggusuran. Jokowi menegaskan, penggusuran tersebut adalah murni putusan PN Jakarta Timur.
"Ini adalah keputusan pengadilan, yang gusur bukan saya. Saya selalu sampaikan kalau bukan kita, ya nggak ada," tegasnya.
Saat penggusuran berlangsung, petugas Satpol PP dan polisi diterjunkan ke lokasi. Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan seharusnya jika bukan Pemprov DKI yang menggusur, petugas Satpol PP harusnya tak dilibatkan.
"(Satpol PP) Lihat saja, kalau bukan kita (yang gusur) ya mestinya gak ada," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

RS Mundur dari KJS, Jokowi: Jangan Ada yang Coba-coba Menghambat!

Aksi belasan rumah sakit swasta mundur dari pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kehilangan kata-kata. Ia berharap pihak rumah sakit duduk bersama mencari solusi terbaik.
Jokowi berharap rumah sakit lebih mengedepankan tanggung jawab kemanusiaan.
"Jadi hanya gara-gara masalah yang berkaitan sama untung dan rugi tahu-thau mundur, mestinya bicarakan terlebih dahulu, menyampaikan riil apa keinginan mereka, kemudian fakta riil yang mungkin berkaitan dengan sistem ekonomi untung-rugi. Kalau punya rasa sosial kemanusiaan terhadap masyarakat tak mampu, tapi caranya gini saya nggak bisa komentar," papar Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas yang bersebelahan dengan Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).
Jokowi berpendapat KJS sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta. Sarjana Kehutanan UGM ini bertekad terus menjalankan program tersebut.
"Terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan itu. Jadi jangan ada coba-coba menghambat dengan cara-cara yang...," ujar Jokowi tidak melanjutkan ucapannya tersebut.
Menurut dia, sebaiknya kisruh KJS diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana. "Kita punya cara-cara yang baiklah, bicara bisa, ketemu saya bisa," kata suami Iriana ini.
Ada pihak yang bilang sistemnya salah, Pak? "Sistemnya ini sudah benar tapi dukungan dari rumah sakit-rumah sakit yang memang perlu ruangan-ruangan ini yang perlu dikejar. Kalau sistemnya nggak jelas, nggak mungkin rakyatnya membeludak seperti itu," jawab Jokowi tegas.
Pada hari Minggu 19 Mei 2013, Kadinkes DKI Jakarta Dien Emmawati menyebutkan belasan RS itu mundur dari KJS karena tidak mau rugi. Pasalnya, nilai klaim yang diganti Pemprov DKI dinilai terlalu kecil. Sementara itu, Pemprov DKI berancang-ancang akan menaikkan premi KJS dari Rp 23 ribu/orang/bulan menjadi Rp 50 ribu.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Rakyat Butuh KJS, RS Jangan Coba-coba Menghambat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kecewa atas mundurnya 16 rumah sakit (RS) dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi geram dan menilai mundurnya 16 RS tersebut hanya mementingkan keuntungan semata.
"Semua RS punya itu punya tanggung jawab sosial kemanusiaan, jadi hanya gara-gara masalah, berkaitan untung dan rugi tahu-tahu muncul. Mestinya bicarakan lebih dulu, menyampaikan riil apa keinginan mereka, kemudian fakta riil yang mungkin berkaitan dengan sistem ekonomi untung rugi," jelas Jokowi di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, jumlah pasien di RS dan Puskesmas meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut.
"Yang paling penting menurut saya KJS sangat dibutuhkan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat, dan dengan cara apapun akan saya lakukan agar ini tetap berjalan. Karena dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada coba-coba menghambat," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, seharusnya rumah sakit-rumah sakit mendialogkan permasalahan layanan KJS sebelum memutuskan untuk mundur. "Tapi caranya gini saya gak bisa komentar," katanya.
Terkait adanya pihak yang menyalahkan sistem KJS, Jokowi menampiknya. Menurutnya, sistem KJS perlu didukung oleh semua RS yang ada di Jakarta.
"Sistemnya ini sudah benar, tapi dukungan dari rumah sakit yang memang perlu, ruangan-ruangan ini yang perlu dikejar. Kalau sistemnya gak jelas, gak mungkin rakyatnya bludak seperti itu," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Pesan Jokowi Soal Miss Earth: Lebih Baik Tidak Berbikinilah

Kontes kecantikan Miss Earth Indonesia 2013 menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Ia berpesan agar ajang itu disesuaikan dengan kesantunan dan budaya Indonesia.
"Jadi itu harus sesuai dengan budaya kita," kata Jokowi saat dimintai komentar seputar kontes Miss Earth Indonesia 2013.
Pesan itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).
Ayah 3 anak ini juga menyarankan para kontestan tidak berpose menggunakan bikini. "Saya kira lebih baik tidak berbikinilah," ujar Jokowi.
Kontes Miss Earth Indonesia 2013 akan digelar Agustus mendatang. Pemenangnya akan berlaga di ajang Miss Earth International 2013.

Sumber :
detik.com

Ketika Jokowi Asli Merasa Tersaingi Reza 'Jokowi'

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak masalah wajahnya mirip dengan orang kebanyakan, termasuk dengan Reza 'Jokowi' Srimulyadi. Tetapi diam-diam, pria asli Solo itu rupanya merasa tersaingi 'sang kembaran'.
"Ya tersaingi dong karena mereka lebih ganteng dari saya," kata Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).
Meski merasa tersaingi, Jokowi tidak mempersoalkan pria yang mirip dengannya itu menjadi bintang iklan kampus BSI.
"Sebetulnya orang mirip saya jadi bintang iklan ya nggak apalah, rezeki mereka. Saya nggak apa tetapi jangan merugikan yang lain. Itu pesan saya. Itu saja ya nggak apa. Tetapi memang mereka lebih ganteng dari saya," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku sudah bertemu dengan Reza yang biasa dipanggil dengan sebutan 'Jokowow' itu.
"Yang si Reza sudah ketemu saya. Masa izin ke saya. Masa wajahnya mirip saya harus minta izin ke saya. Masa saya harus minta royalti," kata Jokowi sambil tertawa. Hehehe!
Selain itu, Jokowi menyentil penulis buku tentang kisah hidupnya tanpa izin darinya. "Yang nyetak buku lebih dari 50 buku. Saya nggak ngerti yang nulis siapa. Padahal yang izin ke saya cuma 3," kata Jokowi.
Sudah bukan rahasia buku tentang Jokowi banyak tersebar di toko buku. Hingga kini buku-buku itu masih laris dan diletakkan di rak yang mencolok.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya Nggak Mau, Tahu-tahu Filmnya Jadi

Merasa bukan tokoh besar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah menolak kisah hidupnya difilmkan oleh rumah produksi K2K Production asuhan KK Dheeraj. Apa boleh dikata, film 'Jokowi' itu tahu-tahu sudah jadi.
Film 'Jokowi' garapan sutradara Azhar Kinoi Lubis bahkan siap tayang di bioskop pada 20 Juni 2013 mendatang. Film ini akan mengangkat kisah masa kecil, dan masa muda Jokowi hingga meraih kesuksesan sebagai pengusaha tanpa mengangkat soal politik.
"Ya gitu, saya cuma ketemu sekali. Terus saya bilang, saya nggak mau karena saya bukan tokoh tetapi tikih, kecil-kecilan. Oleh karena itu, saya tidak mau karena saya tidak merasa seperti itu," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).
Jokowi berencana memanggil sang produser film 'Jokowi'. "Baru kemarin kita undang untuk bicara, tetapi kita belum ketemu. Saya belum ketemu yang buat. Mestinya tidak seperti itu. Saya kan nggak ngerti filmnya seperti apa," ujar Jokowi.
Suami Iriana ini mengaku tidak tahu para artis pemeran film 'Jokowi'. "Saya ini bukan siapa-siapa. Padahal itu sudah ketemu, saya nggak mau tahu-tahu jadi. Nah ini kita mau ketemu nanti," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi hadiri pelantikan Kasad dan terima Dubes Iran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan ikut menghadiri pelantikan Letjen TNI Moeldoko menjadi Kepala Staf TNI AD. Letjen Moeldoko menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang akan memasuki masa pensiun.
"Pak Gubernur akan menghadiri acara pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) oleh Presiden RI di Istana Negara pukul 15.30 WIB," demikian informasi dari Humas dan Protokoler DKI Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Sebelumnya Jokowi dijadwalkan menerima kunjungan Duta Besar Iran Mahmoud Farazandeh di Ruang Tamu Balaikota DKI. Jokowi dan Mahmoud telah saling mengenal semasa Jokowi menjabat wali kota Solo. Mahmoud bahkan menyebut Jokowi sebagai sosok spektakuler. Pertemuan keduanya dijadwalkan pukul 10.00 WIB.
Jokowi juga akan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Badan PTSP, Raperda Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta siang ini.

Sumber :
merdeka.com

Kisruh Kartu Jakarta Sehat Salah Jokowi-Ahok ?

Semenjak diluncurkan beberapa bulan lalu, sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih bisa dibilang belum maksimal. Belum setahun, terdapat beberapa masalah yang mebuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus memutar otak untuk mencari solusinya.
Mulai dari membludaknya antrean, banyaknya pendaftar KJS yang fiktif, kini ada 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS tersebut. Selain itu, nilai premi yang dibayarkan pemprov DKI dinilai masih terlalu rendah yaitu hanya sebesar Rp 23.000, walaupun Ahok berencana menaikan premi tersebut sebesar Rp 50.000.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai pengunduran diri 16 rumah sakit karena Jokowi-Ahok terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Oleh karenanya, Igo meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pembayaran jasa rumah sakit yang diterapkan berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan melalui sistem Indonesian Case Basic Groups (INA-CBGs) yang mengatur penggunaan obat.
"Kita minta Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan sistem pembayaran klaim kesehatan. Sistem baru yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak menyelesaikan masalah malah menambah PR (Pekerjaan Rumah). Ini kan sebetulnya program lama tapi berubah sistem saja," kata Igo dengan nada sumbir.
Prinsip rumah sakit yang mengedepankan aspek komersil juga menjadi masalah tersendiri, hal ini bisa terlihat dari tuntutan kenaikan premi dan juga para dokter berusaha menjual obat-obat tertentu yang harus dibeli oleh pasien.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) menilai wajar jika 16 RS tersebut mundur. Menurutnya sangat tidak bijak jika langsung menyalahkan ke-16 rumah sakit yang menolak sistem KJS tersebut. Dia pun meminta pihak pemprov untuk segera menyelesaikan masalah ini.
"Sebagai rumah sakit swasta, wajar apabila mereka memikirkan keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu," imbuh Noriyu.
Ahok pun tidak memungkiri bahwa mayoritas rumah sakit hanya mengedepankan aspek untung-rugi dibanding menolong rakyat miskin yang seharusnya mendapat bantuan.
"Kamu ke dokter gigi, kumur pake air biasa atau obat khusus. Apa perlu pakai obat khusus. Nah obat khusus nya itu dicharge sama kamu. Itu karena dokter memasarkan produk itu," kata Ahok.
Hal seperti ini yang membuat rumah sakit pelaksana KJS merugi. Masih banyak temuan lain yang melibatkan para dokter saat memberi pelayanan, di mana sebenarnya dokter itu sendiri mencari keuntungan dari penjualan obat.
Kisruh KJS ini bahkan membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan bereaksi. Sistem KJS yang bekerja sama dengan Askes ini akan dikaji lagi oleh Dahlan dan akan memeriksa kebenaran mundurnya 16 rumah sakit itu.
Menurut Dahlan, memang program belum berjalan lancar karena masyarakat langsung berbondong-bondong ke rumah sakit sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan. Program ini juga merupakan program persiapan Askes menjadi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
"Kecenderungan sekarang ke rumah sakit semua, sehingga terjadi overload di rumah sakit. Askes hari ini akan ke Kementerian Kesehatan. Karena ini program bersama Pak Jokowi," ucap Dahlan.

Sumber :
merdeka.com