Pelayanan Publik DKI Dinilai Cukup, Jokowi: Segitu ya Mayan

Kementerian PAN memberikan nilai CC alias cukup untuk DKI dalam hal pelayanan publik tahun 2012. Merasa belum lama bekerja, penilaian itu dinilai oleh Gubernur DKI Joko Widodo cukup lumayan.

"Nantilah, semuanya diperbaiki. Kalau sudah dinilai seperti itu ya 'mayan'. Hehehe," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (27/3/2013).

Sebenarnya, Jokowi mengaku cukup kaget karena dengan nilai cukup dia mendapat penghargaan. Namun dia menekankan, kerja pemerintahannya belum dimulai. Masih banyak hal yang masih dalam tahap perencanaan.

"Dimulai saja belum. Dimulai kan baru pajak online, ticketing, KJS, itu kan pelayanan publik," terangnya.

"Baru sehari dua hari masa sudah memuaskan," sambungnya.

KemenPAN sebelumnya melansir informasi bahwa DKI masuk dalam peringkat 10 besar daerah dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Namun kategorinya masih CC alias cukup. Peringkat terbaik dipegang oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- metro.sindonews.com : "Jokowi bingung, kinerja belum jelas dapat penghargaan"

Cek Alih Layanan Bus, Jokowi Kunjungi Terminal Grogol

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sore ini berkunjung ke Terminal Grogol. Jokowi ingin mengecek langsung peralihan terminal Grogol yang kini hanya melayani penumpang bus dengan rute dalam kota dari semula antar kota antar provinsi (AKAP).

"Saya mau ke Terminal Grogol mau ngecek, itu kan terminalnya dulunya dipakai antar kota sekarang dipakai untuk dalam kota," kata Jokowi sebelum berangkat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (27/3/2013).

Setibanya di Terminal Grogol, Jalan Kyai Tapa, Jakbar sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi langsung disambut warga, pedagang termasuk perwakilan Perusahaan Otobus (PO). Kepada Jokowi mereka mengeluhkan keadaan terminal yang kini sepi.

"Dengan kondisi seperti ini, banyak sekali terminal bayangan dan ketika hari libur sepi penumpang," kata perwakilan pedagang dan PO, Ahmudin kepada Jokowi di terminal.

Ahmudin berharap Terminal Grogol kembali melayani penumpang untuk bus AKAP. "Ini demi kepentingan umum dan juga mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan," ujarnya memberi alasan.

Jokowi juga meminta penjelasan Kepala Terminal Grogol, Dominggus terkait perubahan layanan bus. Dominggus menegaskan Terminal Grogol kini hanya difungsikan untuk layanan bus dalam kota sejak keluarnya peraturan Dinas Perhubungan tahun 2011.

"Dalam surat kadis itu harus dikembalikan kepada fungsinya masing-masing. Saya hanya menjalankan apa yang diputuskan," jelas Dominggus.

Dia menampik adanya keluhan masyarakat dengan alih layanan Terminal Grogol. "Sebenarnya dengan situasi yang seperti ini, tidak ada keluhan dari masyarakat," tuturnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Datangi Terminal 'Mati Suri' Grogol" 
- merdeka.com : "Kunjungi Terminal Grogol, Jokowi dengar keluhan pedagang"
- metro.news.viva.co.id : "Datangi Terminal Grogol, Jokowi Dihujani Keluhan" 

Jokowi: Tabrak Peraturan, Nanti Malah Saya yang Digantung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi permintaan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang meminta supaya kesejahteraan para dokter ditingkatkan demi memberikan layanan kesehatan dikala melonjaknya jumlah pasien akibat diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Kami juga tidak tutup mata bahwa dokter dan tenaga perawat kewalahan," ujar Joko Widodo ketika menggelar Public Hearing terkait KJS yang digelar di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/3/2013).
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini juga tak ingin menyalahkan dan berharap warga tidak menuding tenaga medis yang tak mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap membeludaknya pasien.
"Jadi jangan sampai ada yang salahin dokter karena beliau sudah mati-matian kerja untuk masyarakat. Yang dulu kerja mungkin sepuluh menjadi 20, 100 sampai 200. Kerja capek gitu masih saja disemprot," ucap Jokowi.
Namun, peningkatan upah terhadap tenaga medis menurut mantan Walikota Surakarta ini tidak bisa serta-merta langsung diberikan. Sebab, harus sesuai dengan aturan yang ada.
"Kami bekerja ini dibatasi oleh aturan. Kami tidak ingin kasih tunjangan sesuatu kalau kata bPK malah keliru, malah merugikan negara. Saya nanti yang digantung," tutur Jokowi.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "DKR: Kalau Sopir TransJakarta Sejahtera, Kenapa Dokter Tidak"

90 Perusahaan hengkang dari Jakarta hanya isapan jempol

90 Perusahaan siap meninggalkan Jakarta sebagai lahan usaha karena penangguhan kenaikan UMP tidak dikabulkan. Namun, kabar itu hanyalah isapan jempol. Sehingga wajar jika Gubernur Jokowi mempersilakan bagi perusahaan yang ingin hengkang dari Kota Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, HR Dedet Sukandar mengaku hingga saat ini belum ada nama daftar perusahaan yang berencana pindah ke luar Jakarta.

"Sampai saat ini ternyata belum ada yang daftar ke sudin, ke saya mau hengkang," ungkap Dedet di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/3).

Dedet menegaskan jika pihaknya telah menelusuri secara detail akan kabar rencana pindahnya sejumlah perusahaan. Namun, tidak dijumpai rencana pindahnya perusahaan tersebut.

Untuk pindah, perusahaan harus memberikan laporan kepada dinas tenaga kerja setempat. Diakui Dedet, memang ada perusahaan yang berencana pindah ke wilayah Jawa Tengah, namun rencana itu sudah sejak lama.

"Saya tanya detail di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), di KBN bukan ada bukan karena UMP. Ada 3 perusahaan relokasi ke Jateng. Bukan karena UMP tapi pindah ke Semarang, itu perusahaan garment yang mau pindah," jelas Dedet.

"Tenaga kerjanya bukan seluruhnya orang Jakarta. Itu orang-orang dari Sukabumi, Indramayu, Jawa Tengah, Kebumen, bukan murni penduduk sini," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jokowi menampik jika Jakarta dikatakan sebagai kota yang tidak ramah terhadap iklim investasi. Menurutnya, Jakarta saat ini justru sedang memperbaiki layanan perizinan yang belum maksimal.

"Nanti semua pelayanan perizinan, pelayanan untuk bisnis dipercepat, infrastruktur sudah komplit, kita nggak perlu promosi banyak-banyak. Yang paling penting memperbaiki produk pelayanan," jelasnya.

Dia kembali menegaskan Jakarta adalah kota perdagangan. Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang bergerak di bidang industri menyatakan akan keluar dari Jakarta, itu silakan saja.

"Memang kita dari dulu visi kota memang seperti itu, kalau kita mau masuk ke sebagai kota industri, ya beda soal, arah kota tuh kita harus tahu," tegas Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Cium Aroma Kepentingan di Balik Kritik Program KJS

Gubernur DKI Joko Widodo masih percaya jika program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan sangat dibutuhkan warga Jakarta. Jika ada pihak-pihak yang menilai itu tidak berhasil, pasti ada kepentingan di balik pernyataan itu.

"Kemudian ada suara-suara yang saya tangkap minta KJS diputus, dihentikan. Ada suara-suara seperti itu. Ya memang ada kepentingan, saya tahu itu. Selama ini program Kartu Jakarta Sehat ini ada yang membelokkan. Dibilang KJS tidak berhasil," kata Jokowi saat bertemu dengan perwakilan warga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

"Saya masih meyakini, saya tiap hari ke masyarakat, saya tahu kebutuhan di masyarakat, keinginan mereka. Kalau di rakyat di masyarakat tidak ada yang minta KJS diputus. Jadi jangan teriak-teriak seperti itu," sambungnya.

Menurut Jokowi, segala kekurangan dari program ini haruslah segera dibenahi, bukan justru jadi harus dibatalkan. Seperti penambahan alat serta ruangan di rumah sakit.

"Tapi kalau kita buka memang ada problem di lapangan. Seperti ruangan penuh, ICU penuh, IGD juga penuh. Tapi sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan. Keputusan di lapangan klas II jadi klas III, tapi belum juga cukup. Iniah problem yang kita hadapi," lanjut mantan wali kota Solo ini.

Jokowi sendiri mengakui jika kekurangan program KJS masih ada di sejumlah tahap. Namun jika program ini terus ditunda, banyak warga yang bakal rugi.

"Memang masih banyak kelemahan, kekurangan dalam KJS ini. Tapi paling tidak dengan adanya KJS ini, sekarang ada harapan mereka untuk disembuhkan di RS," tandasnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi: Saya Tahu Oknum yang Berniat KJS Dihapuskan"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Ada yang Ingin Membelokkan KJS" 

Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Menyalahkan Dokter

Melonjaknya pasien di rumah sakit pascadiberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat pihak rumah sakit kewalahan dan sering menerima keluhan, bahkan kemarahan pasien.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta warga Jakarta agar tidak lagi menyalahkan para dokter.
"Saya tidak mau ada lagi yang menyalahkan dokter. Beliau-beliau sudah bekerja keras menangani lonjakan pasien KJS yang sampai 500.000 orang. Sudah capek-capek, masih disemprot. Mereka sudah mati-matian," kata Jokowi saat dengar pendapat publik di Balai Agung, Rabu (27/3/2013).
Dalam dengar pendapat itu, muncul berbagai keluhan warga soal pelayanan rumah sakit yang lambat. Ruangan rawat yang selalu penuh juga menjadi sasaran keluhan warga.
Jokowi menambahkan, satu dokter saat ini menangani pasien dua kali lipat dari biasanya. "Biasanya 10 pasien sehari, sekarang 20 pasien. Biasanya 100 pasien jadi 200 pasien. Tentu mereka kewalahan. Kami sudah berupaya untuk terus menambah tenaga medis," ujarnya.
Jokowi mengatakan, semua itu memang konsekuensi pemberlakuan KJS. Dia meminta agar warga paham bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Pembenahan juga tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Datang, KemenPAN Harap Pelayanan Publik di DKI Gemilang

Gubernur DKI Joko Widodo memberi angin segar pada perbaikan layanan publik di DKI Jakarta. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yakin, peringkat DKI dalam ranking pelayanan publik akan membaik di tahun 2013.

Wiharso, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN mengatakan, DKI menduduki peringkat 10 besar provinsi terbaik dalam pelayanan publik tahun 2012. Nilai ibu kota Indonesia itu CC atau cukup.

"Akan tetapi, itu dirasa masih sangat kurang," kata Wiharso dalam acara konferensi pers tentang hasil penghargaan kinerja layanan publik 2012 di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Rabu (27/3/2013).

Nah, dengan hadirnya Jokowi sebagai gubernur, pelayanan itu semakin membaik. Terlebih lagi, bila program lelang jabatan sudah berjalan. Maka orang-orang terbaik akan menduduki posisi yang tepat.

"Orang terbaik untuk memimpin langsung bidang pelayanan publik sehingga kami optimis Jakarta akan mendapat peringkat B," jelasnya.

Wiharso berharap DKI mampu duduk sejajar dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah lebih dulu mendapat peringkat B. "Pada bulan Mei, kami akan memulai penilaian publik di seluruh wilayah di Indonesia," imbuhnya.

Sumber :
news.detik.com

Dialog soal KJS dengan Jokowi, Warga Berebut Bicara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai optimalisasi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sayangnya sempat terjadi kericuhan dari perwakilan warga gara-gara berebutan menyampaikan aspirasinya.

Acara berlangsung di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta Pusat, dimulai sejak pukul 10.00 WIB, Rabu (27/3/2013). Perwakilan warga yang hadir, bahkan ada yang membentangkan spanduk ukuran 1x2 meter, bertuliskan 'KJS Harga Mati'. Beberapa warga pun berusaha untuk mengambil microphone agar bisa berbicara.

Kejadian tersebut terjadi tepat disamping kanan tempat duduk Jokowi. Melihat aksi tersebut, beberapa orang pengawal Jokowi dan polisi berseragam langsung bertindak untuk menenangkan warga. Akhirnya mereka pun diberikan kesempatan untuk bicara.

Menurut Rizal, salah seorang perwakilan warga, dia meminta agar Jokowi memberikan sanksi tegas bagi rumah sakityang tidak mau bekerjasama mendukung program KJS tersebut.

"Masukan sudah ada, ucapan terima kasih sudah ada, kritikan juga sudah ada. Yang mau saya tanyakan adalah, sanksi apa yang Pak Jokowi berani berikan untuk rumah sakit yang tidak mendukung KJS? Kenapa tidak dicabut saja ijinnya Pak?" gugat warga yang bernama Rizal.

Senada dengan Rizal, menurut Eni, salah seorang pendamping pasien di RS Tarakan, Jakarta Pusat, meminta Jokowi untuk menindak tegas rumah sakit swasta yang menolak KJS. Dia pun memberikan masukan agar seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan sistem kelas untuk rawat inap.

"Tindak tegas rumah sakit, terutama yang swasta yang menolak KJS. Jangan kembali lagi ke surat keterangan miskin. Kemudian, kenapa tidak setiap rumah sakit dibuat tanpa kelas, terutama yang daerah?" ujar Eni.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Dialog dengan Warga Soal KJS

Untuk lebih mengoptimalkan progrm Kartu Jakarta Sehat (KJS), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengar pendapat publik. Acara diikuti oleh perwakilan warga DKI Jakarta dari berbagai wilayah.

Rapat dengar pendapat yang digelar ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.00 WIB, Rabu (24/3/2013). Di dalam kesempatan ini Jokowi didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emawati.

Prosedur penggunaan KJS untuk rawat inap dan rawat jalan, merupakan salah satu yang ditanyakan karena sering menjadi masalah di lapangan. Seperti yang ditanyakan Mardiana, warga Tanah Tinggi, Jakpus.

"Orang tua saya sakit jantung. Kemudian dilarikan ke rumah, lalu meninggal. Nah yang saya tanyakan, kalau yang meninggal itu masuknya rawat jalan atau tidak? Karena waktu itu saya dikenakan biaya sebesar Rp 1,4 juta," ujar Mardiana.

Jokowi pun konsentrasi mendengarkan pertanyaan tersebut. Sementara Kepala Dinas Kesehatan terkihat sibuk mencatat sambil mendengarkan pertanyaan tersebut.

Hingga pukul 10.30 WIB, rapat dengar pendapat publik terkait KJS ini mh berlangsung. Ruangan rapat pun tampak diramaikan oleh beberapa perwakilan masyarakat. Kepala Jamkesda DKI Yudhita, dan asisten pemerintahan DKI Jakarta.

Sumber :
news.detik.com

JK: Belum Ada Bukti Jokowi Sukses

oko Widodo selalu digadang-gadang sebagai sosok yang pantas maju sebagai calon presiden (capres). Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, pria yang biasa disapa Jokowi itu belum pantas diusung jadi capres.

Dia menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. "Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan," kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini.

Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. "Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses," tegasnya.

Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Mesir, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi Teheran. 

"Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi," ujarnya.

Mantan menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, jika Jokowi terpengaruh dengan desakan untuk jadi calon presiden, maka ketika tidak berhasil mantan walikota Solo itu akan merasakan sakit luar biasa. "Jadi sabar untuk membuktikan," ungkapnya.

"Saya yang mengajak Jokowi ke Jakarta. Saya punya harapan pada dia, kalau dia terlalu cepat bergeser banyak orang yang kecewa, nanti orang menyalahkan saya," tambahnya seraya tersenyum.

Tapi JK yakin jika Jokowi tidak akan tergoda dengan hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan jika elektabilitas pria bertubuh kurus itu tinggi. "Saya tidak yakin dia tergoda," pungkasnya.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Kali Pakin, Proyek Normalisasi Sungai yang Sukses di Mata Jokowi

Program normalisasi kali Pakin di Jakarta Utara kini bisa berjalan dengan cepat. Bangunan di bantaran kali yang sebelumnya mengganggu, kini sudah tak ada. Gubernur DKI Joko Widodo pun bangga.

Saat didatangi Jokowi pada Kamis (14/3) lalu, terlihat upaya penggusuran bangunan di bantaran kali yang berhasil tanpa insiden. Kini, sejauh mata memandang, tak ada lagi bangunan tersisa.

"Saya ke sini supaya masyarakat juga tahu, tidak hanya yang kecil kita robohin, yang besar-besar juga. Ada showroom ada ruko ada warung-warung, kita robohin," kata Jokowi di lokasi.

Sebelumnya, di lokasi tersebut banyak bangunan yang menjorok ke sungai. Upaya Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi dan pengerukan pun terganggu.

Namun, kini semuanya sudah berubah. Di sepanjang aliran sungai, tak ada lagi bangunan. Pekerjaan pun jadi lebih mudah.

"Ini kita perintah tolong untuk dicontoh. Normalisasi pengerukan yang benar itu seperti begini," ujar Jokowi.

Kali Pakin tersebut akan dikeruk hingga kedalamannya menjadi 5 meter. Ini bertujuan agar air yang melewati sungai tersebut bisa mengalir lancar hingga ke waduk Pluit. Ini. Bertujuan agar peristiwa banjir di sekitar Waduk Pluit Januari lalu tidak terulang kembali.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Harus Berani Memulai dan Mengevaluasi Kebijakannya

Jokowi seakan menjadi harapan baru warga Jakarta, setiap kebijakannya selalu menjadi sorotan. Agar tidak mencederai kepercayaan publik, sebaiknya Jokowi berani memulai setiap kebijakan yang dianggap mampu memperbaiki Jakarta dan berani melakukan evaluasi setelahnya.

"Coba saja dulu lah. Baru setelah itu ada evaluasi. Berani memulai dan berani evaluasi. Pak Jokowi harus berani mengambil sikap. Dia harus memberikan alasan misal yang ini kurang tepat, dan ada yang lebih tepat," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, saat berbincang, Selasa (26/3/2013) malam.

Hal terbaru terkait penerapan kebijakan plat nomor ganjil genap. Kemungkinan Jokowi menunda penerapannya dan bahkan menggantinya dengan sistem jalan berbayar elektronik atau eletronic road pricing (ERP).

"Kalau jumlah busnya belum siap ya tidak benar juga kalau kita paksakan. Jadi kelihatannya setelah mengkaji, beliau memutuskan untuk langsung ke ERP," kata Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (26/3).

Yayat menilai, Jokowi tidak langsung menunda bahkan membatalkan setiap kebijakan yang telah ia katakan pada publik. Untuk kasus ganjil genap, sebaiknya dimulai dengan sehari-dua hari. Setelah berjalan tiga bulan, baru dievaluasi.

"Jangan cepat-cepat dibatalkan. Memang tingkat efektivitasnya masih dipertanyakan, bagaimana tahu kalau tidak dicoba. Misalkan diberlakukan tiap hari Rabu Kamis, Rabu ganjil atau sebaliknya. Berjalan beberapa waktu masyarakat akan merasakan dampaknya. Disitulah dilakukan evaluasi," jelasnya.

Menurut Yayat, jika suatu kebijakan belum memiliki landasan kuat untuk diberlakukan, sebaiknya Jokowi tidak buru-buru menyampaikannya kepada publik.

"Jangan sampai dikasih jebakan-jebakan yang sebenarnya belum siap untuk di realisasikan. Itu hanya membuat dampak psikologis pada masyarakat. Bisa mencederai kebijakan pak Jokowi," lanjutnya.

Sumber :
news.detik.com

Warga Bantaran Ciliwung Menanti Kepastian Normalisasi Sungai dari Jokowi

Pemprov DKI Jakarta akan menormalisi sungai-sungai sebagai upaya solusi atasi banjir. Gubernur Jokowi sendiri pernah berujar akan melaksanakan normalisasi usai musim penghujan. Kini penduduk Sungai Ciliwung masih harap-harap cemas.

"Kalau rumah saya digusur ya cari kontrakan lain, atau pulang kampung ke Brebes (Jawa Tengah)," kata Nuri (37) kepada detikcom, Selasa (26/3/2013).

Nuri adalah penduduk bantaran Sungai Ciliwung, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, RT 02/ RW 03. Dirinya merupakan salah satu pendatang yang mengais rezeki di ibu kota.

Sambil membakar sampah di tengah terik mentari Jakarta, Nuri menunjuk sebuah gubuk di atas sedimentasi tanah sungai dan sampah yang telah mengeras, "Itu rumah saya."

Nuri memang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga gerobak-gerobak sampah milik RW setempat. Nuri merupakan petugas kebersihan yang digaji Rp 400 ribu per bulan oleh pihak RW.

Nuri hanya bisa berharap, bila Ciliwung dinormalisasi, Gubernur Joko Widodo bisa memikirkan nasib kaum urban kelas bawah seperti dirinya. Meskipun begitu, Nuri sadar, dirinya bukan warga DKI. "Ya, moga aja dipikirkan," harapnya.

"Saya dulu di depan pinggir kali ini tiga bulan yang lalu (sekitar 15 meter lebih dekat ke bibir sungai dari rumah saat ini-red). Tapi nggak boleh, suruh geser. Akhirnya saya geser mundur sedikit," kata Nuri di depan rumah semi permanennya.

Ayah dua anak ini mengatakan, seluruh sedimentasi tanah di sungai akan dikeruk. "Itu yang buat main layangan bocah-bocah di sana juga bakal dikeruk habis," tuturnya.

Selain Nuri yang warga pendatang, ada pula Sulaiman (42) yang memandang pesimistis normalisasi Ciliwung di Tebet akan dilakukan tahun ini. Sulaiman tinggal di bantaran sungai RT 09/ RW 11.

"Masih lama normalisasinya, bukan tahun ini. Kelurahan bilang tahun 2017," tutur Sulaiman tenang.

Jika harus digusur dari rumahnya, Sulaiman berharap Pemprov DKI memberi ganti rugi yang cukup.

"Katanya pelebaran sampai 35 meter dari bibir sungai. Ini tanah Rp 3 juta per meter, tapi sampai sekarang belum pernah diadakan pembicaraan. Kan harus ada kesepakatan warga," imbuhnya sambil menerawang sepanjang Ciliwung.

Sumber :
news.detik.com

Hari Ini Jokowi Gelar "Public Hearing" KJS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggelar public hearing program Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada hari ini, Rabu (27/3/2013), di Balai Agung, kompleks Balaikota Jakarta. Public hearing ini dilakukan terkait rencana evaluasi selama KJS diselenggarakan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memimpin langsung jalannya public hearing tersebut mulai pukul 10.00 WIB. Bila sesuai rencana, public hearing akan melibatkan semua pihak terkait. Mulai dari dewan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainnya.
Perlu diketahui, APBD DKI 2013 menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menopang program ini. KJS diluncurkan oleh Jokowi pertama kali pada 10 November 2012. Dengan kartu ini, seluruh warga ber-KTP DKI bisa mendapat layanan kesehatan gratis di puskesmas, dan rujukan rawat inap di kelas III rumah sakit yang bekerja sama. Targetnya, 4,7 juta warga DKI yang masuk dalam kategori miskin.
Namun, di tengah berjalannya program ini, KJS memicu lonjakan jumlah pasien di rumah sakit sampai 70 persen. Buntutnya, ruang-ruang rawat inap menjadi penuh dan banyak warga tak tertampung. Menurut Jokowi, lonjakan pasien di rumah sakit dipicu perilaku masyarakat yang meloncati mekanisme program KJS, terlebih kondisi puskesmas dan rumah sakit yang masih serba terbatas.
Berulang kali Jokowi mengimbau bahwa warga pemegang KJS baru dapat merujuk ke rumah sakit setelah memiliki surat rujukan dari puskesmas. Namun, hal itu tak diindahkan. Masyarakat mencari cara untuk langsung mendapatkan layanan rumah sakit tanpa membawa surat rujukan dengan cara datang malam hari dan memberi alasan puskesmas sudah tutup.
"Seharusnya evaluasi itu setelah enam bulan, tapi ini baru (empat bulan) langsung kami evaluasi, enggak apa-apa," kata Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Normalisasi Kali Pesanggrahan, Jokowi Gerus Makam

Program normalisasi di Kali Pesanggrahan sudah berjalan. Proyek itu tampaknya bakal rampung tak lama lagi. Sejumlah lahan untuk pemukiman bahkan pemakaman sudah digusur demi kelancaran arus air.

"Iya tahun ini sudah kita mulai sudah kita laksanakan, namanya dilebarin ya kena (makam). Kena dikit aja kok, saya sudah lihat, makanya lihat di lapangan. Saya sudah bolak balik liat ke lapangan," kata Gubernur DKI Joko Widodo, Selasa (26/3/2013).

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sebelumnya mengatakan, ada 1.776 makam di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, yang dipindahkan. Makam-makam tersebut dipindahkan ke kawasan Tanah Kusir juga.

Saat detikcom menengok proyek tersebut, memang benar ada sejumlah makam yang digusur. Program normalisasi kali juga masih berjalan.

Ada tiga traktor sedang mengeruk tanah di pemakaman tersebut. Di pinggir-pinggir sudah terpasang beton pembatas antara kali Pesanggrahan dan makam-makam. Selain itu terlihat juga tumpukan-tumpukan bekas nisan usai direlokasi.

Lokasi proyek berada di aliran Kali Pesanggrahan. Panjangnya sekitar 500 meter, di sisi kanan dan kiri badan sungai terlihat ada pengurukan. Di sempadan kali terdapat tanggul beton setinggi kurang lebih 5 meter.

Sumber :
news.detik.com

Apa Kabar Program Normalisasi Sungai Jokowi?

Gubernur DKI Joko Widodo memang baru 163 hari bertugas. Namun sejumlah program sudah ada yang berjalan. Termasuk normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Sudah sejauh mana?

Ada sejumlah sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI. Di antaranya Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Pakin dan beberapa lokasi lainnya. Warga yang tinggal di bantaran kali akan diberi kompensasi. Sebagian lagi dipindahkan ke sejumlah lokasi, termasuk rumah susun.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pernah mengungkapkan, program normalisasi sungai diharapkan bakal selesai pada Agustus tahun 2014. Dana Rp 1 triliun sudah disiapkan untuk penggantian lahan bagi mereka yang benar-benar memiliki lokasi tersebut.

Jokowi bahkan sudah menunjukkan proyek percontohan normalisasi sungai yang lumayan berhasil. Program itu ada di kali Pakin, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan sudah digusur, termasuk show room mobil dan rumah.

"Saya ke sini supaya masyarakat juga tahu, tidak hanya yang kecil kita robohin, yang besar-besar juga. Ada showroom ada ruko ada warung-warung, kita robohin," kata Jokowi.

Pengerukan kali Pakin akan membantu kelancaran aliran air ke Waduk Pluit. Bila tetap lancar, maka banjir pun bisa diminimalisir.

"Kalau nggak lancar, nanti kejadian seperti kemarin. Ini yang kemaren tanahnya cuma setengah meter dari atas kita turunkan. Yang disini sudah lima meter ke bawah. Ini, ini kita perintah tolong untuk contoh," imbuh Jokowi.

Bagaimana dengan normalisasi sungai di lokasi lainnya ?

Sumber :
news.detik.com