Ini Perintah Pertama Presiden Jokowi Pada Paspampres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa keinginannya kepada tiga kolonel dari satuan Paspampres yang menemuinya di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jumat (22/8/2014) malam.
Kepada ketiga kolonel itu, Jokowi memastikan blusukan tetap menjadi karakter kerja dirinya selaku presiden terpilih dan Presiden RI nantinya.

Persetujuan Pengunduran Diri Jokowi Adalah Awal Kematian Ambisi Prabowo untuk Menguasai Negeri

Setelah Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan Prabowo, Joko Widodo (Jokowi) tidak otomatis dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Jokowi terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya sekarang, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Namun, mekanisme pengunduran diri tersebut harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, dimana pengaruh baik PDIP maupun Jokowi di DPRD DKI Jakarta terbilang miskin  ditambah lagi hasutan Prabowo untuk menggagalkan pelantikan presiden RI ke-7 sangatlah masif dilakukan.

Enggan Naikkan BBM, Ini Alternatif Untuk Jokowi

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo hanya punya satu cara cepat untuk membuat ruang fiskal, yaitu memangkas subsidi bahan bakar minyak. Namun jika Jokowi enggan melakukan hal tersebut, David menyebut dua cara yang bisa dilakukan. "Efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan," kata David saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).

Mata Najwa - Selamat Datang Presiden Ke - 7

Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ada hal yang berbeda setelah ia dipastikan menjadi Presiden ke7 RI. Pria yang dikenal sebagai sosok sederhana itu memastikan dirinya tidak akan berubah saat resmi menjabat sebagai presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono.

Paspampres Punya Teknis Amankan Blusukan Jokowi

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mengaku sudah siap mengamankan dan mengawal seluruh kegiatan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, termasuk blusukan. Mereka cepat menyesuaikan diri dengan kegiatan Jokowi.
Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel (Inf) A Budi Handoyo mengaku dalam setiap kondisi apapun, pengamanan presiden tetap harus berstandar maksimum dengan tetap menjaga kenyamanan.

Tuding Jokowi Korupsi, Ngabalin Akan Menginap di KPK

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Kubu Prabowo menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8/2014) kemarin. Namun dia tetap tak terima jika Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) jadi presiden. Dia yakin bahwa tuhan tidak tidur dan melihat ketidakadilan di Indonesia.

Panggilan dari Hutan Papua

Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk segera datang ke Tanah Cendrawasih sebelum dilantik menjadi presiden 20 Oktober mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya. Menurutnya, rakyat Papua berterima kasih atas pelaksanaan Pemilu yang berjalan aman dan lancar.
"Ucapan terima kasih Pemerintah Papua, TNI/Polri dan KPU khususnya di Papua. Disana masyarakat khawatir, apa yang akan terjadi saat Pilpres.

Jokowi Hadiri Halal Bihalal NasDem dengan Relawan Jokowi

Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan halal bihalal bersama antara relawan dengan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Kegiatan yang digelar sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 ini dihadiri ribuan orang relawan dari berbagai daerah dan para petinggi parpol pendukung.
Sekjen Partai NasDem, Rio Patrice Capella menegaskan kegiatan halal bihalal merupakan agenda tahunan NasDem. Bila tahun ini waktunya tepat sehari setelah putusan MK, maka itu adalah sebuah kebetulan.

KPU Resmi Serahkan Nyawa Jokowi Pada Paspampres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan pengamanan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK kepada Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). KPU telah menandatangani peralihan pengamanan dari pihak kepolisian kepada pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Sebagai pasangan terpilih mendapatkan hak pengamanan dan pengawasan, yang sebelumnya dari Kepolisian menjadi TNI yang secara operasional dilakukan Paspampres, dengan demikian Paspampres akan menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pengawasan sampai seterusnya, itu yang kita lakukan hari ini," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai acara serah terima pengamanan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Jokowi Minta Program Unggulannya Masuk RAPBN 2015

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku bakal segera melakukan penyesuaian terhadap RAPBN 2015 yang sudah disampaikan ke DPR. Namun Jokowi tidak menyebutkan penyesuaian yang bakal dilakukan.
"Ya tentu saja secepatnya kita akan masuk tapi bisa saja seperti yang saya sampaikan ya itu secepatnya kita bisa masuk ke kementerian (struktur kabinet)," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Jokowi Bisa Jembatani Megawati dengan SBY

Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto menilai nantinya presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, bisa menjembatani keretakan hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi dalam masa transisi perpindahan kekuasaan.
"Jokowi disiapkan sebagai presiden dan pemimpin yang tidak terkait dengan masalah sebelumnya," kata Hasto di Rumah Transisi, Jumat (22/8/2014).

Jokowi Pastikan Penyusunan Kabinet Rampung Awal Oktober

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan susunan kabinetnya akan rampung awal Oktober mendatang sebelum dirinya dilantik sebagai presiden 20 Oktober mendatang.
"(Awal oktober kabinet sudah terbentuk), betul," sahut Jokowi saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Fraksi Gerindra Fasilitasi Pansus Penundaan Pelantikan Jokowi

Koalisi Pengacara Masyarakat mengajukan permohonan kepada DPR dan MPR untuk menunda pelantikan Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar DPR melakukan Pansus kecurangan Pilpres 2014.
Mereka mereka beralasan, Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata no: 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.

Jokowi: Masak Saya yang Diatur Paspampres?

Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara kontitusi telah sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih RI. Untuk itu, tidak lama lagi, mereka akan mendapat pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Namun, Jokowi merasa kurang setuju dengan arahan protokoler dan Paspampres yang begitu ketat. Sikap tersebut diambil lantaran akan membatasi ruang geraknya selama blusukan.

PPP Pertegas Keengganannya Gabung Jokowi

Ketua DPP PPP Dimyati Natakusuma menegaskan sikap partainya tak berubah meskipun MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. PPP tetap berada di koalisi merah putih sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK.
"PPP ya tetap harus konsisten di koalisi merah putih sebagai penyeimbang," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Jokowi Ngebet Ketemuan dengan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan tim transisi pemerintahan baru khususnya di bidang ekonomi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan melakukan kajian terkait program ekonomi ke depan.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Dedy S Priatna, Jumat 22 Agustus 2014, menyatakan pembahasan awal mengenai transisi tersebut akan dilakukan setelah presiden selesai melakukan kunjungan ke beberapa daerah.

Mendagri: Jokowi Sudah Bisa Mundur Sebagai Gubernur DKI

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Presiden terpilih, Joko Widodo sudah bisa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pengunduran diri itu sudah bisa dilakukan Jokowi setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

SK Pengangkatan Gubernur Ahok Akan Ditandatangani Presiden Jokowi

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan 'naik pangkat' jadi Gubernur DKI setelah Jokowi mengundurkan diri dari posisinya untuk menuju Istana. Ternyata, SK Pengangkatan Gubernur Ahok nantinya akan ditandatangani oleh Jokowi setelah dilantik jadi Presiden RI ke-7.
"Kalau dari timing waktu, pengangkatan (Ahok) di timing presiden baru. Itu SK dari Pak Jokowi, Mendagrinya bukan saya lagi," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai jumpa pers di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (22/8/2014).

Agung Laksono Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemenangan pasangan itu dalam pemilu presiden diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. "Saya mendukung Jokowi-JK," kata Agung di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (22/8/2014). Atas putusan MK yang mengukuhkan kemenangan Jokowi-JK, Agung mengucapkan selamat kepada pasangan itu meski partainya belum menyampaikan ucapan serupa pasca-putusan.

Hari Ini, Jokowi-JK Mulai Dikawal Paspampres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pengamanan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung diambil alih oleh TNI. Serah terima pengamanan akan dilakukan siang ini, Jumat (22/8/2014), di KPU pusat, Jakarta.

"Pengamanan VIP (Presiden dan Wakil Presiden Terpilih) dari Polisi diambil alih TNI. Siang ini akan serah terima," kata Moeldoko dalam konfrensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Jokowi Tak Tahu Siapa Pengirim Pesan Negatif ke SBY

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), mengaku hubungannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik-baik saja. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi kicauan SBY melalui akun twitter miliknya @SBYudhoyono yang diunggah Kamis malam, 21 Agustus 2014, tentang adanya pesan yang beredar agar SBY dan Partai Demokrat jangan merecoki Jokowi.

Apindo: Jokowi-JK Harus Naikkan BBM

Pemerintah baru yang dipimpin oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta segera memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah melambung tinggi. Apalagi, BBM subsidi ini sudah salah sasaran, yakni 70 persennya dinikmati pengguna kendaraan roda empat.
"Pemerintah harus berani menghemat dengan satu-satunya cara yakni menaikkan harga BBM subsidi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, saat dihubungi, Jumat (22/8/2014).

Jokowi Akan Intens Dekati PAN dan Demokrat

Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) makin kencang melobi sejumlah partai politik. Terutama Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Bahkan lobi mulai dilakukan secara intens. Jokowi ingin mengajak PAN dan Demokrat masuk dalam barisannya. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh di parlemen.
"Masih proses dan akan dipercepat," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/8/2014).