Soal Monorel, Dahlan Ketemu Jokowi Dua Kali

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku sudah bertemu Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk membahas megaproyek monorel lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) senilai Rp 7 triliun.
"Saya sudah dua kali ketemu Pak Jokowi," kata Dahlan, Senin 6 Mei 2013. Selain Gubernur Jakarta, mantan Dirut PLN ini juga telah berkoordinasi dengan Bupati Bogor Rachmat Yasin.
Proyek monorel Jabodetabek akan dikerjakan oleh BUMN konstruksi, PT Adhi Karya. "Ini perusahaan yang kompeten dalam konstruksi beton," katanya.
Sebagai dasar hukum pembangunan monorel, kata Dahlan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). "Perpres akan memudahkan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah daerah setempat karena monorel ini lintas wilayah mulai Jakarta, Bekasi, dan Bogor," kata Dahlan. Pengadaan monorel Jabodetabek ini diharapkan akan mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.
Bank Mandiri mengatakan pihaknya siap  membantu pendanaan megaproyek monorel ini.
Monorel Jabodetabek direncanakan melalui jalur Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Kuningan.

Sumber :
tempo.co

Giliran Menteri Linda marahi Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengunjungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jokowi langsung bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk menjalin kesepakatan terkait perlindungan perempuan dan beberapa program yang akan dicanangkan pada 2013 ini.
Pertemuan itu berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Jokowi menceritakan bahwa ia sempat ditegur oleh Menteri Linda.
"Dan tadi ada juga teguran dari Bu Menteri mengenai penduduk kita yang tidak ber-KTP sehingga larinya kepada anak yang tidak punya akta kelahiran, lari lagi ke anak yang ga bisa sekolah karena ga ada akta kelahiran," kata Jokowi, Senin (6/5/2013).
Menteri Linda juga mengeluhkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh wanita di DKI. Untuk mengatasinya, Jokowi telah menyiapkan strategi.
"Penanganan KDRT yang berbasis komunitas. Saya rasa dua hal ini yang kita akan mulai kita fokuskan," ujarnya.
Jokowi menambahkan, ia akan membuat pembentukan forum-forum anak, pembangunan public space untuk anak dan pembangunan nantinya ada di kampung-kampung kumuh, ada ruang terbuka hijau. Tempat-tempat itu akan dibangun juga perpustakaan kecil untuk anak.
"Ada ruang komputer ruang bermain untuk anak, saya kira di Jakarta memang butuh public-public space seperti itu. Dan tahun ini kita sediakan tiga, di Pusat, Selatan, dan Utara‬," ujarnya.
Sementara Menteri Linda mengatakan, kedatangan Jokowi memang untuk menjalin kerjasama. "Tadi memang kedatangan Pak Gubernur DKI Jakarta ke KPP dan PA adalah salah satu yang menjadi tugas KPP dan PA melakukan koordinasi advokasi mengenai masalah-masalah terkait pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. Ini sudah kami lakukan di berbagai provinsi," kata Linda.
Sebelumnya, bukan hanya Menteri Linda yang pernah menegur Jokowi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga juga kerap menegur Jokowi. Mantan wali kota Solo itu ditegur soal APBD DKI, soal blusukan, dan izin kampanye.

Sumber :
merdeka.com

Kota Layak Anak, Jakarta Timur Belum Jadi Fokus Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Senin (6/5/2013) salah satunya membahas mengenai kota Jakarta yang layak terhadap anak.
"Jadi konsepnya pembentukan forum anak, ruang publik anak, ruang terbuka hijau yang ramah anak, perpustakaan dan ruang bermain untuk anak," kata Joko Widodo di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin.
Joko Widodo yang baru saja dinobatkan menjadi duta perlindungan anak ini mengatakan, tahun ini pihaknya fokus untuk membangun konsep tersebut di tiga wilayah di Jakarta.
"Tahun ini di tiga wilayah, yaitu Pusat, Selatan dan Utara," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Namun, Jokowi tidak menyebut Jakarta Timur sebagai wilayah yang diprioritaskan untuk tahun ini. Padahal, kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di Jakarta Timur yang kasusnya mulai marak sejak awal tahun 2013.
Mantan Walikota Surakarta ini menegaskan, pertimbangan tidak memasukkan Jakarta Timur lantaran faktor kesiapan. Namun nantinya semua wilayah di Jakarta akan dijadikannya kota yang ramah terhadap anak.
"Ya ini masalah kesiapan, nantinya juga semuanya," kata Jokowi.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Tolak Urus Masalah Lurah Warakas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan Lurah Warakas, Mulyadi, mengikuti ujian susulan lelang jabatan. Menurut dia, tes susulan itu tidak hanya bagi Lurah Warakas, tapi juga lurah dan camat lain yang tidak ikut tes tahap pertama pada pekan lalu.
"Yang lain yang tidak ikut tes karena sakit dan keperluan lain itu mau ujian susulan tidak apa-apa," kata Jokowi, Senin, 6 Mei 2013, di Balai Kota.
Mengenai kepemilikan Mulyadi atas satuan hunian di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jokowi menyatakan itu bukan urusannya. Dia menyerahkan kasus itu sepenuhnya menjadi urusan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Jokowi juga tidak mau ambil pusing tentang alasan yang diajukan Mulyadi bahwa penolakan hanya terhadap istilah lelang jabatan, bukan praktek seleksi terbuka itu. "Sudah terlanjur ngetopnya lelang jabatan, ya sudah pakai saja," kata Jokowi.
Lurah Warakas Mulyadi sebelumnya menolak dan melayangkan protes pada proses pelelangan jabatan. Menurut dia, proses itu melecehkan surat keputusan yang diterimanya ketika dilantik sebagai lurah beberapa tahun lalu.

Sumber :
tempo.co

Ini Bass Metallica Milik Jokowi Saat Dibawa ke KPK

Gubernur DKI Joko Widodo menepati janji untuk melaporkan bass yang diberikan oleh personel band rock asal Amerika, Metallica kepada KPK. Sambil dibungkus tas, bass itu pun diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi KPK.
Bass ini dibawa oleh staf gubernur DKI, Heru Budi yang ditemani oleh seorang pria lagi. Heru yang mengenakan batik coklat muda ini tiba sekitar pukul 14.05 WIB, Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (6/5/2013).
Bass itu dibungkus di dalam sebuah tas khusus gitar. Satpam KPK pun sempat meminta agar tas itu dibuka untuk dicek dalamnya.
"Kan boleh diwakilkan, nanti Pak Jokowi akan memberikan keterangan di kantor," kata Heru menjelaskan alasan Jokowi tidak ikut hadir.
Setelah itu, Heru lebih banyak diam. Ia pun menunggu giliran untuk dipanggil oleh Direktorat Gratifikasi KPK.
"Intinya serahkan saja (bass) ke KPK," kata Heru mengutip permintaan Jokowi.
Beberapa waktu lalu Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun dari salah seorang personel band rock asal Amerika, Metallica. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonathan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi.
Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sumber :
news.detik.com

Diminta Jokowi Gesit Bersih-bersih, Camat Minta Anggaran Cair Cepat

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meminta para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari lurah, camat hingga dinas bergerak gesit bersih-bersih lingkungan. Atas hal itu, camat meminta agar ada anggaran yang cairnya cepat.
Permintaan ini disampaikan seorang camat dari Cipayung dalam pertemuan antara jajaran SKPD DKI dengan Jokowi di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
"Perlu ada sistem kami di wilayah bisa langsung mengerjakan apa perintah Bapak. Salah satu poin, kami memerlukan anggaran sewaktu-waktu. Apapun perintah, bisa menjadikan kami superhero. Hari ini perintah, besok kita kerjakan," kata camat itu.
"Yang jadi masalah, kita tak ada anggaran. Kalau ada anggaran sewaktu-waktu, saya yakin bisa segera direalisasikan," pinta sang camat.
Jokowi pun setuju-setuju saja. Asal besar anggaran yang bisa cair cepat itu rasional.
"Bisa. Kalau saya setuju-setuju saja. Ada problem, nggak usah saya perintah. Duit adalah, kalau aturan boleh, kalau saya boleh saja. Berapa sih kira-kira? Jangan digede-gedein," jawab Jokowi.
"Satu tahun, Rp 2 miliar. Anggaran asmas (aspirasi masyarakat) dari Musrenbang bisa dilempar ke kami, itu bisa kami cepat laksanakan. Jalan lubang-lubang kita tambal, nggak jatuh korban," timpal sang camat.
"Rp 2 miliar per tahun. Nggak kegedean? Ya nanti dihitung," respons Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Cuma Tiga Orang yang Tolak MRT

Joko Widodo menanggapi santai penolakan warga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, terkaitpembangunan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) layang di sepanjang jalan tersebut. Menurutnya, tak semua warga Fatmawati menolak program itu.
"Hanya tiga orang (yang menolak)," ujar Gubernur DKI Jakarta itu usai menghadiri acara diskusi di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013) siang.
Jokowi mengaku penolakan warga dalam setiap proyek besar merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, lanjut Jokowi, dirinya akan tetap melakukan pendekatan dengan warga yang menolak pembangunan program yang digadang-gadang dapat mengurai kemacetan tersebut.
Jokowi melanjutkan, berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempatnya yang tertutup.
"Kan katanya kalau di atas, di bawah jadi kumuh, tiang-tiangnya menutupi toko. Sebetulnya kalau itu disampaikan, teknisnya bisa diperbaiki. Kita akan cari referensi ke negara lain," ujarnya.
Jokowi menegaskan, pembangunan MRT yang telah diluncurkan Kamis, 2 Mei 2013 lalu itu, telah final. Jokowi tidak akan mengubah struktur MRT elevated hanya karena mendapat protes dari warga. Pasalnya, jika MRT tersebut dipindah menjadi di bawah tanah, akan berimbas pada efisiensi dan efektivitas operasional MRT.
Sebelumnya, jalur layang yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja tersebut menuai protes warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim dan membuka usaha di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete. Warga memrotes pembangunan MRT lantaran Jokowi tidak menepati janjinya membentuk tim kajian yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI, PT MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan warga. Janji tersebut diucapkan sang gubernur dalam acara public hearing beberapa waktu lalu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

"Pak Jokowi Sih Enak, Blusukan Diliput Media"

Joko Widodo berharap para bawahannya meniru kebiasaannya blusukan untuk menengok masalah warga. Menurut Lurah Gandaria Utara Lukmansyah, sebelum ada arahan dari Gubernur, sejumlah lurah dan camat telah aktif melakukan hal tersebut.
"Pak Jokowi sih enak, blusukan selalu diliput media, jadinya orang banyak tahu. Nah kalau kita, mana ada?" kata Lukmansyah sambil tersenyum saat ditemui di kantornya, Senin (6/5/2013).
Lukmansyah mengaku, jika melakukan kunjungan-kunjungan ke warga, dia lebih senang menggunakan sepeda motor daripada menggunakan mobil dinas yang telah disediakan. Menurutnya, apa yang dia lakukan mencontoh Jokowi saat dulu melakukan kampanye.
Dengan menggunakan sepeda motor, akan lebih cepat dan leluasa dalam bergerak tanpa terjebak kemacetan. Dan, karena itu pula, saat ini untuk menghadiri rapat-rapat dia lebih senang menggunakan sepeda motor daripada mobil dinas.
"Dulu bener tuh, Jokowi pas kampanye naik motor. Emang Jakarta lebih enakan naik motor sih. Sekarang saya ke mana-mana, pergi rapat ke kecamatan atau wali kota lebih senang naik motor," ujarnya.
Kebiasaan melakukan blusukan telah menjadi kebiasaan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dengan melakukan blusukan, menurut Jokowi, seorang pemimpin akan melihat langsung dan mengetahui lebih rinci segala permasalahan yang dialami warganya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

KPK: Gitar Metallica Jadi Milik Jokowi Bila Tak Ada Konflik Kepentingan

KPK masih mengidentifikasi gitar pemberian personel band Metallica milik Gubernur DKI Joko Widodo. Bila dalam waktu 30 hari tak ditemukan unsur konflik kepentingan di balik pemberian gitar itu, maka Jokowi boleh memilikinya.
Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, dalam UU tentang Pemberantasan Tipikor, tercantum tata cara pelaporan gratifikasi. Setiap pemberian hadiah kepada penyelenggara negara wajib dilaporkan ke KPK maksimal 30 hari setelah penerimaan.
"Baru diklrifikasi apakah bernilai conflict of interest apa nggak. Baru maksimal 30 hari diputuskan apakah penerimaan itu bisa diterima atau diserahkan kepada negara," kata Johan di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (6/5/2013).
Apakah KPK sudah menerima gitar itu? "Tadi pagi saya cek belum ada. Sekarang kan sudah nggak pagi lagi. Nanti saya cek," jawab Johan.
Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun dari salah seorang personel band rock asal Amerika, Metallica. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5/2013) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonathan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi.
Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Pagi tadi, Jokowi mengaku sudah melaporkan gitar itu ke KPK. Namun dia tak habis pikir kenapa barang itu dipersoalkan, padahal hanya kenang-kenangan.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Tindak Tegas Pelajar Corat-Coret Tembok

Aduan tentang banyaknya coretan di sejumlah sudut Ibu Kota oleh pelajar membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo gerah. Ia menegaskan agar para pelajar yang tertangkap melakukan aksi corat-coret di dinding, dikenakan tindak pidana ringan.
Dalam acara pengarahan Gubernur DKI Jakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan para camat dari wilayah se-Ibu Kota di Balai Agung, gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013) pagi, aduan itu datang dari Camat Johar Baru, Suryanto. Menurutnya, soal corat-coret yang dilakukan para pelajar telah menyebabkan lingkungan tak sedap dipandang.
"Banyak aduan dari masyarakat, adanya corat-coret, padahal itu termasuk tipiring (tindak pidana ringan), harus dipertegas pak," kata Suryanto.
Jokowi pun sepakat dengan pernyataan sang camat. Dia menyadari, meski pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui Dinas Pendidikan, aksi corat-coret yang dilakukan oleh pelajar di muka umum tetap saja terjadi. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar mereka yang tertangkap aksi corat-coret, dikenakan tindak pidana ringan.
"Harus diberi peringatan keras jangan sampai setelah kita cat, dicorat-coret lagi, beri tindak pidana ringan agar tidak sembarangan," ujarnya.
Instruksi yang disampaikan Jokowi kepada Satuan Polisi Pamong Praja itu memiliki tenggat waktu mulai Juni 2013. Ia menginstruksikan semua sudut Ibu Kota harus bersih dari corat-coret dan mulai memberlakukan tindak pidana ringan bagi para pelaku itu mulai bulan depan.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Minta Gepeng Juga Diperhatikan

Tak hanya permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), kebersihan, dan coret-coretan liar juga menjadi perhatian Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau kerap disebut Gepeng, juga diperhatikan.
"Gepeng ini semakin banyak. Tolong perhatikan penangannya bagaimana. Kalau tidak rutin diawasi, justru akan semakin tambah dan banyak bermunculan PMKS lainnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Menurutnya, perlu adanya terobosan untuk menangani keberadaan PMKS. Oleh karena itu, ia meminta lurah, camat, dan Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan PMKS yang semakin menjamur di Ibu Kota.
Ia juga mengimbau kepada Dinas Sosial DKI agar panti sosial untuk anak jalanan lebih dihidupkan kembali. Sehingga, mereka dapat dibina sebagaimana layaknya dan mendapat kesejahteraan kehidupan yang lebih baik.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI harus dapat mengatasi terminal bayangan yang juga semakin menjamur di Jakarta, seperti contohnya terminal bayangan di tol Kebon Jeruk. Karena, melalui terminal bayangan itu, akan menciptakan PMKS baru dan PKL di tempat yang tidak semestinya.
"Dengan terminal bayangan, pasti akan menimbulkan titik kemacetan baru juga. Masalah teknis ini perlu keseriusan dari Dishub DKI dan Satpol PP DKI," kata Jokowi.
Dalam pengarahannya itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret-potret yang ia dapatkan selama ia blusukan. Potret-potret itu selain menggambarkan kondisi PMKS dan terminal bayangan, juga menggambarkan banyaknya coretan liar, tiang-tiang flyover dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.
Jokowi mengimbau seluruh lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota.
Hadir di pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, Wali Kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan Kepala Dinas DKI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Minta Camat dan Dinas Mengecat Fasilitas Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat untuk mengecat fasilitas publik. Dalam acara itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret mengenai coretan liar, tiang-tiang flyover dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, serta kekumuhan Jakarta lainnya.
"Untuk camat dan dinas terkait, jembatan ini habis dicat, terus dicat lagi, dan cat lagi. Karena habis di cat ditunggu sebulan, dua hari sudah dicoret lagi," kata Jokowi di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Jokowi memberi target pengecatan flyover dan jembatan di Ibu Kota selesai pada Juni sebelum HUT DKI Jakarta ke-486 tahun. Sambil menunjukkan gambar presentasi, Jokowi mengarahkan bahwa coret-coretan yang berada di sudut Jakarta merupakan tanggung jawab Pemprov DKI dan pemilik jalan tol.
Jokowi mengimbau kepada seluruh lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota. Sebenarnya, geliat membenahi dan menata kota telah mulai tampak di seluruh wilayah Jakarta.
Jokowi kemudian memberikan contoh keadaan jembatan Semanggi sebelum dan sesudah dicat. Potret sebelumnya tampak jembatan Semanggi yang penuh dengan coretan liar, stiker, dan coretan mural, kini tampak bersih dari tempelan stiker karena sudah dicat putih.
Namun, tugas besar berikutnya adalah pemeliharaan serta penjagaan agar semuanya tetap bersih dan terawat. Oleh karena itu, ia menugaskan Satpol PP untuk membersihkan dan menjaga fasilitas publik agar bebas dari segala coretan dan stiker liar.
"Saya beri target hingga Juni. Kalau di jembatan Semanggi itu mestinya disemen saja, supaya lebih natural dan di Flyover Tubagus Angke, saya tugaskan personel Satpol PP untuk terus menunggu agar tidak dicoret-coret lagi," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Hadir di pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, wali kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan Kepala Dinas DKI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Puji SKPD, Minta Kerja Lebih Gesit Bersih-bersih Lingkungan

Gubernur DKI Jakarta Jokowi memuji kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mulai menampakkan hasil. Jokowi meminta SKPD bekerja lebih gesit untuk membersihkan lingkungannya. Dari membersihkan coretan vandalisme, mengecat fasilitas umum hingga kantor, merapikan taman hingga penataan pasar.
"Saya berharap kegiatan di Mei, lebih cepat. Masyarakat merasakan kita hadir dan kita bergerak. Tiap hari saya muter seluruh wilayah. Saya lihat sudah ada perubahan secara fisik yang digerakkan camat, dinas, SKPD. Dengan anggaran kita yang besar, menurut saya pergerakan harus segera dikerjakan. Jangan sampai kegiatan di November masih kita kerjakan di tahun ini," papar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013). Jokowi meminta SKPD gigih mengatasi masalah lingkungan kambuhan di wilayah kerjanya masing-masing.
"Saya minta Dinas dan camat, gini cat, ginikan lagi, cat lagi. Habis dicat tungguin lah sebulan, Pak Satpol. Kalau perlu diambillah, harus diberi pelajaran. Harus tegas, untuk problem-problem riil di lapangan. Dinas Kebersihan sampai di daerah Senen, Terminal Grogol, tempelan spanduk liar,
tempelan-tempelan, sedot WC, sampai hapal saya, di semua tempat. Ini bagian Satpol PP. Di protokol-protokol sudah mulai lagi, bersihkan lagi. Ini kuat-kuatan kok," jelas Jokowi sambil presentasi.
Jokowi juga meminta kecamatan dan kelurahan membuat tempat khusus spanduk atau media beriklan khusus. Hal itu agar warga tak lagi menempel iklan liar di fasilitas umum yang tidak pada tempatnya. Pengemis kambuhan di halte busway dan di masjid juga perlu diperhatikan karena kalau dibiarkan, semakin banyak dan bertambah. Masalah terminal bayangan pun tak luput pengamatan.
"Terminal bayangan di Kampung Rambutan, sudah berpuluh tahun didiamkan saja, kemacetan berkilo-kilo. Masalah teknis perlu keseriusan Dishub, Satpol PP. Di kebon jeruk juga. Harus didorong dengan jelas, Pasar Rebo juga," jelas Jokowi.
Pengecatan fly over dan pembatas jalan, diharapkan mulai bulan Mei 2013 sudah bisa dikerjakan. Jokowi mencontohkan seperti pembatas jalan di Pasar Genjing, Jalan Raya Bogor, Jalan Tubagus Angke, Jalan Senen Raya bila tidak mampu mengecat, ditutup saja dengan tanaman.
"Saya lihat di beberapa tempat sudah selesai. Ini 10-15 tahun nggak diapa-apain, item semua, corat-coret. Ini sbagian kita yang kecil-kecil, kita kerja detail, kita tutup aja pakai tanaman rambat yang ijo, murah. Pandangan kita jadi ijo. Nggak dicat nggak apa-apa, dikasih pot, tanaman rambat Ini kesannya keras, dari sisi keramahan kotanya nggak kita tayangkan," imbau dia.
Begitupun penataan pasar. Jokowi meminta para SKPD menata lokasi binaan pedagang agar suatu hari tak bau dan becek. Pedagang juga jangan dibebani biaya sewa yang mahal.
Taman-taman kota yang kecil ditata, kemudian ditunggui Satpol PP.
"Beberapa taman sudah ditanami, tapi saya kira belum padat tanamannya. Ngecatnnya selesai, taman masuk, lalu Satpol nunggu, ini kerja terintegrasi. Dalam sebulan-dua bulan sudah mulai selesai. Udah keliatan kota ini akan dirawat. Taman di sekitar Kramat Jati, camat sudah gerak, bagus sekali. Hal-hal kecil tidak harus dinas. Kita ingin kerja detail," papar Jokowi.
"Kan beda, pemerintah hadir, merawat, memelihara atau tidak kan kelihatan. Ini sudah dimulai kampung deret di Tanah Tinggi. Saya harap 3 bulan sudah selesai," harap Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Bereskan terminal bayangan di Kampung Rambutan!

Keberadaan terminal bayangan kerap kali menimbulkan kemacetan. Sebabnya, banyak bus, angkutan umum malah mangkal mencari penumpang. Tentu saja kondisi seperti itu harus segera ditertibkan.
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) juga gerah dengan adanya terminal bayangan. Dia mencontohkan di Terminal Kampung Rambutan yang sudah bertahun-tahun namun didiamkan. Untuk itu, Jokowi berjanji akan segera mengambil tindakan.
"Di Kampung Rambutan itu sudah bertahun-tahun dan didiamkan saja. Macet di situ berkilo-kilo kalau dilihat," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Senin (6/5/2013).
Jokowi juga meminta agar Dinas Perhubungan, Satpol PP dan SKPD serius menangani masalah ini. "Kalau enggak itu akan terus-terusan seperti ini," tuturnya.
Jokowi juga khawatir makin lama tak hanya angkutan, pedagang kaki lima juga akan tumpah ruah di terminal bayangan. Belum hal itu terjadi, mantan wali kota Solo itu ingin segera diambil tindakan.
"Ini juga menyangkut yang lain-lain. Nanti PKL juga ikut," katanya.
Mengenai joki 3 in 1 yang marak di Jakarta, Jokowi juga ingin menertibkannya. "Ini tolong dicari jalan keluar. Khusus joki dan pengemis," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Sebut Sudah Kasih Bass Metallica, KPK Ngaku Belum Terima

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai siang hari ini mengaku belum menerima laporan dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi soal kado gitar bass dari personil Band Metallica, Daniel Trujillo. Bila tidak melapor, Jokowi bisa disangkakan pasal gratifikasi.
"Tadi pagi saya cek ke bagian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara belum ada. Nanti saya cek lagi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P., dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (6/5).
Menurut Johan, dalam undang-undang nomor usai pejabat atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, mereka wajib melaporkannya ke KPK dalam tenggang waktu 30 hari. Nantinya, pemberian itu akan diteliti apakah mengandung unsur konflik kepentingan.
"Kalau setelah diteliti ternyata ada unsur konflik kepentingan, maka pemberian itu wajib diserahkan kepada negara. Jika tidak, maka bisa disimpan penerima gratifikasi," ujar Johan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengaku mengembalikan gitar bass kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya suruh antar ke sana (KPK)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta.
Jokowi tak ingin hanya karena masalah gitar bass menjadi polemik. Apalagi terjerat masalah gratifikasi.
"Ya sudah toh. Yang penting sudah pernah saya pegang. Jangan sampai gini loh, gara-gara masalah gitar dibilang gratifikasi," ujar Jokowi.

Sumber :
merdeka,com

Ini Aturan yang Haruskan Jokowi Lapor Gitar Metallica ke KPK

Gubernur DKI Joko Widodo sudah menyerahkan gitar bass bertanda tangan personel band Metallica, Robert Trujillo ke KPK karena dianggap gratifikasi. Ini aturan yang mengharuskan Jokowi terpaksa melaporkan hadiah tersebut ke KPK.
Di dalam situs resminya, Senin (6/5/2013), KPK menerangkan pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Lantas siapa-siapa saja yang wajib melaporkan setiap pemberian hadiah itu? Jika mengikuti UU No 29/1999, orang yang diwajibkan adalah pejabat negara, panitia proyek hingga pimpinan perguruan tinggi.
Gratifikasi itu wajib dilaporkan KPK paling lambat 30 hari kerja sejak barang tesebut diterima. Laporan diberikan secara tertulis dengan melalui formulir KPK.
KPK sendiri memberi sejumlah contoh barang-barang apa saja yang bisa dikategorikan gratifikasi. Mulai dari pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat dan pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
"Seluruh pemberian tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut," tulis situs KPK.
Beberapa waktu lalu Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun dari salah seorang personel band rock asal Amerika, Metallica. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonathan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi.
Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Bingung Mau Dikemanakan Bas Pemberian Metallica

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bingung akan dikemanakan bas merek Ibanez pemberian Robert Trujillo, pemain bas (basis) band Metallica, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, bas berwarna coklat itu menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga merupakan bentuk gratifikasi.
"Kalau KPK memang menyampaikan enggak boleh ya sudah, akan ke mana ya, hmmm," ujar Jokowi kepada wartawan seusai memberikan pengarahan kepada camat di Balai Agung, Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Kebingungan Jokowi itu pun sempat ditanggapi sebagai candaan oleh para wartawan. "Buat saya saja, Pak, kalau boleh," ujar salah seorang wartawan media masa cetak.
Sang Gubernur pun langsung menyambutnya hanya dengan senyum. Mantan Wali Kota Surakarta itu pun meyakini, bas berwarna coklat pemberian basis band beraliran heavy metal asal California tersebut bukanlah gratifikasi. Selayaknya seorang tokoh datang ke suatu daerah, pemberian suvenir semacam itu adalah sesuatu yang wajar adanya.
Meski demikian, Jokowi menegaskan, dirinya tetap patuh hukum. Senin pagi ini, dirinya telah mengutus stafnya untuk bertemu dengan KPK membicarakan pemberian bas tersebut. Jokowi mengaku menyerahkan sepenuhnya pada KPK.
"Nanti aturannya di KPK yang ngerti. Karena sekecil apa pun pemberian harus ditanyakan supaya enggak dikategorikan sebagai gratifikasi," ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mendapat sebuah gitar bas merek Ibanez pemberian Robert Trujillo, basis band Metallica, beberapa waktu lalu. KPK pun menilai pemberian tersebut harus dilaporkan untuk mencegah gratifikasi.
KPK wajib memverifikasi apakah ada konflik kepentingan dari pemberian bas tersebut. Sesuai Pasal 16 Undang-Undang KPK dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pejabat atau penyelenggara negara tak boleh menerima hadiah apa pun terkait jabatannya. Pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tersebut harus melaporkan pada KPK.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Lurah Warakas Ikut Tes Jabatan Susulan, Jokowi: Ya Nggak Apa-apa

Lurah Warakas Mulyadi sempat 'mangkir' dari uji kompetensi jabatan calon lurah dan camat minggu lalu. Besok, dikabarkan Mulyadi bersedia mengikuti uji kompetensi susulan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak mempersoalkan jika lurah yang bersuara keras terhadap kebijakannya itu akan ikut tes kompetensi susulan.
"Itu kalau mau ujian susulan nggak apa-apa," ujar Jokowi di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Jokowi mengatakan uji kompetensi susulan bukan hanya khusus untuk Mulyadi, tapi juga terbuka untuk lurah dan camat yang berhalangan hadir pada uji kompetensi pertama.
"Tes susulan itu nggak hanya untuk Lurah Warakas, karena ada lurah yang lain, camat yang lain yang tidak ikut tes juga karena sakit, karena keperluan yang lain," ujarnya.
Soal Mulyadi yang memiliki unit di Rusun Marunda, Jokowi enggan berkomentar panjang. Menurutnya, hal itu menjadi urusan inspektorat Pemprov DKI dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.
Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengungkapkan keinginan Mulyadi untuk ikut uji kompetensi susulan.
"Kemarin Jumat, Pak Mulyadi menghubungi saya, katanya mau ikut ujian kompetensi susulan besok Selasa," kata Karmayoga sebelumnya.
Karmayoga mengatakan bila Mulyadi ingin mengikuti ujian kompetensi susulan, sebelum pukul 17.00 WIB, dia harus menyerahkan alasan logis dan tertulis kenapa dia tidak mengikuti ujian kompetensi pada kesempatan sebelumnya.
"Ujian kompetensi susulan akan dilaksanakan besok, akan dibarengkan dengan ujian manajerial, tempatnya di Mabes Polri Trunojoyo," tuturnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Bicara MRT: Minta Dukungan SKPD hingga Penolakan Warga Fatmawati

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) sudah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada pekan lalu. Jokowi mendorong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung agar proyek MRT lancar hingga merespon penolakan warga Fatmawati.
"Saya ingin bicara MRT yang sudah kita putuskan, tentang kontraktor yang sudah ada, saya minta semua wilayah yang dilewati, dinas yang berkaitan harus bergerak, baik di Lebak Bulus, Fatmawati. Besok kalau kntraktor mau mulai, lapangan sudah mulai," jelas Jokowi.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam pertemuan dengan SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Jokowi mencontohkan mengenai masalah di Terminal Lebak Bulus mengenai penolakan sopir angkutan kota. Itu adalah masalah komunikasi dengan masyarakat.
"Ini masalah komunikasi masyarakat, ada penolakan supir angkot atau yang lain, pendekatan harus dimulai. Beri penjelasan. Kalau ada problem besar, yang perlu saya dan wagub perlu masuk. Ndak apa-apa, saya akan masuk. Ini pekerjaan besar," jelas dia.
Jokowi juga menjelaskan, persiapan pengalihan arus lalu lintas karena proyek MRT juga sudah disiapkan. Termasuk mendelegasikan wewenang pengalihan arus pada Dinas Perhubungan, juga pada lurah dan camat setempat.
"Dishub sudah siap untuk pengalihan arus. Masalah teknis, pendelegasian kita serahkan ke Pak Camat. Jangan sampai ada yang nggak ikut, semua harus ikut. Baik di Fatmawati, harus bergerak karena ada sedikit penolakan," jelas mantan Wali Kota Solo ini.
Penolakan warga Fatmawati, Jokowi yakin sejatinya hanya segelintir saja. Masih banyak warga Fatmawati yang setuju atas pembangunan MRT ini.
"Di Fatmawati, yang menolak di pinggir jalan, dicek aja yang di dalam. Saya yakin semuanya setuju. Jangan sampai gara-gara penolakan seperti itu karena nggak semua Dinas, SKPD, camat, lurah nggak keroyok masalah itu, masalah nggak selesai-selesai. Semua SKPD harus beri dukungan pada proyek ini," tegas Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Mosok Diberi Gitar Bas Metallica Gratifikasi ?

Setelah menjadi polemik, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melaporkan gitar bas pemberian personel grup band Metallica, Robert Trujillo, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, Jokowi tak ingin melaporkan gitar bas itu karena ia pikir tidak masuk kategori gratifikasi.
"Saya sih seneng-seneng saja diberi gitar sama (Robert) Trujillo itu dan mosok itu gratifikasi. Menurut saya endak itu," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Jokowi mengatakan, pemberian gitar itu bukan sebagai suap, melainkan hanya sebuah hadiah. "Itu kan kenang-kenangan," ujarnya.
Lalu Jokowi mencontohkan hal lain. "Misal negara lain memberikan suvenir, tapi pasti saya ikuti," katanya.
Namun, setelah melalui pertimbangan Jokowi akhirnya melaporkan gitar bas itu ke KPK. Ia tidak ingin gara-gara gitar bisa tersangkut masalah gratifikasi.
"Ya sudah toh. Yang penting sudah pernah saya pegang. Jangan sampai gini loh, gara-gara masalah gitar dibilang gratifikasi," ujar Jokowi.
Pekan lalu, KPK mengimbau kepada Jokowi agar melaporkan gitar bass pemberian dari personel Metallica tersebut. Sebab, Jokowi adalah penyelenggara negara.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam UU Tindak Pidana Korupsi No. 13 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya. Nanti setelah dilaporkan, lanjut Johan, akan dilihat apakah motif dari pemberian tersebut.
"Nah baru nanti diputuskan itu bisa diterima oleh PN (penyelenggara negara) atau tidak. Dilihat ada conflict of interest-nya enggak," jelas Johan.
Jokowi mendapat kiriman gitar milik Robert Trujillo, anggota band rock Metallica. Awalnya, seorang promotor bernama Jonathan Liu berkunjung ke Amerika Serikat. Tujuannya ingin mendatangkan grup band rock itu ke Indonesia.
Kemudian Jonathan Liu menyampaikan kalau Jokowi sangat menyukai Metallica. "Terus dia bilang Gubernurnya seneng metal, benar seneng serius, akhirnya diberi gitar ini," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Diberi Gitar Metallica, Jokowi: Kalau yang Konser Bagus Saya Lancarkan

Gubernur DKI Joko Widodo sudah diberi kenang-kenangan gitar bass dari anggota band Metallica, Robert Trujillo. Diberi gitar atau tidak, Jokowi siap melancarkan konsernya karena band itu sudah bagus.
"Ya kalau yang mau konser bagus-bagus saya lancarkan semuanya," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun itu diperoleh melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallica yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak.
Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi. Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Kini, gitar bertandatangan personel Metallica Robert Trujillo itu sudah dilaporkan ke KPK. Namun Jokowi menganggap barang itu bukan gratifikasi, namun hanya kenang-kenangan.
"Saya sih seneng-seneng aja diberi gitar sama Trujillo itu dan mosok itu gratifikasi. Menurut saya ndak itu," katanya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi di Depan Camat & Lurah: Kenapa Kok pada Takut Lelang Jabatan?

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjelaskan kembali mengenai lelang jabatan di depan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk lurah dan camat. Jokowi pun gusar mengapa banyak yang mengkhawatirkan lelang jabatan ini.
"Pak Camat dan Bu Camat, ada masalah? Misalnya lelang?" kata Jokowi yang disambut tawa jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
"Kok ketawa? Gini lho, logikanya, yang sudah menjabat, dua langkah menang daripada yang baru. Sudah menguasai medan kok nggak menang. Artinya, yang diisi yang baru," imbuh Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan para jajaran SKPD. Plok plok plok!
"Kenapa tepuk tangan? Seneng ya? Kalau ada yang tergeser (lurah dan camat lama, red) ya kebangetan. Kenapa kok pada takut, kenapa?" tanya Jokowi.
Seperti diketahui sebelumnya, ada seorang lurah, Lurah Warakas Mulyadi yang menentang lelang jabatan ini. Mulyadi menentang sistem lelang jabatan ini karena tidak terima bahwa jabatan dilelang bak barang. Sistem ini, dinilai Mulyadi bisa mengobrak-abrik sistem jenjang karir yang ada selama ini. Mulyadi sempat menegaskan akan melaporkan Jokowi ke DPR, Mendagri hingga ke MK.
Belakangan, Mulyadi menarik semua perkataannya. Wali Kota Jakarta Utara (Jakut) Bambang Sugiyono memanggil Mulyadi. Di hadapan sang Wali Kota, Mulyadi mengaku khilaf memprotes kebijakan lelang jabatan.
Mulyadi juga diisukan memiliki unit rusun di Marunda, Jakarta Utara dan disewakan. Mulyadi membantahnya. Ia berpendapat isu kepemilikan rusun di kampung Si Pitung itu dilontarkan oleh oknum provokator.
Namun, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Jati Waluyo membenarkan ada rusun atas nama Mulyadi yang lurah.
"Ada 3 unit yang namanya Mulyadi. Tetapi hanya satu unit yang Mulyadi Lurah Warakas. Dua lainnya, Mulyadi yang lain," kata Jati saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/5/2013).
Setelah ditelusuri, rusun milik Mulyadi dibenarkan oleh para tetangga penghuni rusun. Rusun yang biaya sewanya Rp 159 ribu per bulan, ternyata disewakan kembali kepada pihak ketiga, Rp 1,25 juta. Atas fakta ini, Mulyadi belum bisa dikonfirmasi. Telepon selularnya mati tak bisa dihubungi.

Sumber :
news.detik.com

Camat Cipayung Minta Rp 2 Miliar ke Jokowi

Camat Cipayung, Jakarta Timur, Ali Murthado meminta anggaran tak terduga senilai Rp 2 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam acara pengarahan Gubernur DKI Jakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan para camat dari wilayah se-Ibu Kota.
"Dalam satu tahun anggaran, kita minta Rp 2 miliar. Kami butuh anggaran sewaktu-waktu untuk bisa melaksanakan program yang segera," ujarnya dalam acara di Balai Agung, Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Menurut Ali, sejumlah dana tersebut harus berada di jajaran camat dan lurah, bukan wali kota dan jajaran Suku Dinas seperti yang selama ini dilaksanakan. Hal itu diperlukan demi menyelesaikan sejumlah masalah di lapangan, baik infrastruktur, atau laporan masyarakat langsung yang terjadi di tiap-tiap wilayah.
"Jadi misalnya ada laporan dari masyarakat ada jalanan berlubang, atau laporan-laporan yang lain, bisa langsung kita tutup, enggak perlu nunggu dinas yang turun," ujar Ali.
Menanggapi permintaan camat itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi secara positif. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu, apakah sistem semacam itu melanggar aturan atau tidak.
Jokowi ingin semua masalah bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. "Kita kaji dulu, kalau duit ada-lah. Masalahnya aturan ini diperbolehkan apa enggak. Karena di wilayah ada masalah-masalah yang belum dianggarkan," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Hebat! Jokowi Laporkan Gitar Metallica ke KPK

Terkait dengan gitar bass pemberian dari personel grup band Metallica, Robert Trujillo, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi melaporkannya tadi pagi.
"Udah (lapor) ke KPK tadi pagi," ujar Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Namun belum diketahui pasti apakah gitar tersebut dilaporkan langsung oleh Jokowi atau anak buahnya.
"Yang penting kan sudah megang," kata Jokwoi sambil tersenyum.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mendapat kado istimewa, sebuah gitar bass dari salah seorang personel grup band rock Metallica, Robert Trujillo. Jokowi pun diminta untuk segera melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.
Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, setiap pemberian yang diterima oleh pejabat negara harus dilaporkan ke KPK. Selanjutnya, KPK yang akan menentukan apakah gitar tersebut layak untuk diterima atau menjadi hak milik negara.
"Menurut undang-undang, hadiah tersebut wajib dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterima," ujar Giri Suprapdiono.
Gitar bass tersebut bermerek Ibanez warna merah marun yang diberikan Trujillo melalui rekan Jokowi yang juga seorang promotor acara musik, Jonathan Liu. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.

Sumber :
news.detik.com

Para Camat Tertawa Dengar Sindiran Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan para camat dari wilayah Ibu Kota. Kesempatan itu digunakan Jokowi untuk bertanya terkait tanggapan mereka soal lelang jabatan.
"Bapak Camat, Ibu Camat ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang bermasalah dengan lelang jabatan?" tanya Jokowi di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Sontak para peserta yang menghadiri pengarahan itu langsung tertawa. Sindiran ini terkait dengan program unggulan yang dilaksanakan Jokowi untuk mengadakan seleksi terbuka camat dan lurah.
Pekan lalu, program ini menjadi heboh karena ada lurah yang enggan mengikuti proses seleksi jabatan, yaitu Lurah Warakas. Seharusnya, kata Jokowi, bagi lurah dan camat definitif yang masih menjabat tidak perlu khawatir karena  mereka berada dua langkah lebih maju dari mereka yang tak menjabat sebagai lurah ataupun camat.
"Logikanya begini, yang sudah menjabat sekarang itu sebenarnya dua langkah lebih maju dari yang baru-baru. Karena anda semua sudah menguasai medan, jadi 99,9 persen sudah enggak ada masalah. Karena yang kosong itu yang diprioritaskan," kata Jokowi.
Pada pengarahan itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan terkait permasalahan Ibu Kota, seperti taman yang rusak, coretan liar di dinding, dan pedagang kaki lima yang menjamur di tempat tak seharusnya. Dia meminta semua memiliki rasa tanggung jawab dan tak saling melemparnya.
Hadir pula di pengarahan tersebut yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, wali kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan Kepala Dinas DKI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Bisa Jadi Contoh Jika Laporkan Gitar Bass Metallica ke KPK

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mendapat hadiah istimewa berupa gitar bass dari grup band rock favoritnya, Metallica. Jika Jokowi segera melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), maka Jokowi bisa menjadi tauladan yang baik bagi pejabat publik lainnya.
"Sebetulnya soal pemberian itu kan tidak seberapa, dan kalau dikaitkan dengan suap juga agak terlalu jauh. Tapi jika Pak Jokowi melaporkan itu, maka menjadi sebuah standar pejabat publik, dan itu perlu dicontoh," ujar salah satu koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/5/2013).
Menurut Danang, pemberian tersebut menjadi penting untuk dilaporkan ke KPK, sebab Jokowi merupakan pejabat publik. Di dalam undang-undang, setiap pejabat atau penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apapun terkait jabatannya.
"Saya kira ini bisa menjadi penting jika Pak Jokowi lapor ke KPK. Artinya ini bisa menjadi contoh buat pejabat lainnya," kata Danang.
Sementara itu, koordinator ICW lainnya, Emerson mengatakan, jika sudah dilaporkan, maka KPK nanti yang akan menentukan apakah barang tersebut bisa diterima Jokowi atau menjadi hak milik negara.
"Jadi itu memang perlu disampaikan ke KPK. Harus segera dilaporkan ke KPK. Nanti di cek, kalau tidak ada kaitan pasti akan dikembalikan, karena barang itu bisa bernilai," kata Emerson.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mendapat kado istimewa, sebuah gitar bass dari salah seorang personel grup band rock Metallica, Robert Trujillo. Jokowi pun diminta untuk segera melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.
Gitar bass tersebut bermerek Ibanez warna merah marun yang diberikan Trujillo melalui rekan Jokowi yang juga seorang promotor acara musik, Jonathan Liu. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.

Sumber :
news.detik.com

Jika Tak Dilaporkan ke KPK, Gitar Metallica Jokowi Bisa Dikatakan Suap

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera melaporkan gitar pemberian dari personel band Metallica kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab jika lebih dari masa 30 hari setelah menerima pemberian tidak dilaporkan ke KPK, maka barang tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk suap.
"Iya, itu gratifikasi, dan gratifikasi itu sebetulnya masih abu-abu, bisa legal bisa juga ilegal. Namun, jika lebih dari 30 hari setelah diterima tidak dilaporkan ke KPK, maka itu bisa dikatakan sebagai suap. Meskipun itu hanya gitar bekas yang mungkin nilainya tidak lebih dari Rp 10 juta," ujar salah satu koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widyoko saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/5/2013).
Namun demikian, jika sudah dikategorikan sebagai suap, hal itu juga masih perlu pembuktian, apakah terkait dengan proyek tertentu atau suatu harapan yang berkaitan dengan jabatannya.
"Suap itu bisa diperiksa lagi apakah terkait dengan suatu harapan atau bagaimana. Jadi itu harus dilaporkan ke KPK dan KPK yang akan menentukan itu bisa diterima atau diambil oleh negara," terang Danang.
sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mendapat kado istimewa, sebuah gitar bass dari salah seorang personel grup band rock Metallica, Robert Trujillo. Jokowi pun diminta untuk segera melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.
Gitar bass tersebut bermerek Ibanez warna merah marun yang diberikan Trujillo melalui rekan Jokowi yang juga seorang promotor acara musik, Jonathan Liu. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5/2013) lalu di gedung Balaikota DKI.

Sumber :
news.detik.com

KPK Apresiasi Transparansi Jokowi yang Dapat Hadiah Gitar Bass Metallica

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mendapat kado istimewa berupa gitar bass dari salah seorang personel grup band rock, Metallica, Robert Trujillo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengapresiasi sikap Jokowi yang mau secara terbuka menyampaikan dan memperlihatkan pemberian tersebut kepada publik.
"Pak Jokowi telah memberikan contoh yang baik dengan transparansi atas pemberian gratifikasi tersebut dan tidak menyembunyikannya," ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiyono melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (5/6/2013) malam.
Meski demikian, Giri pun mengimbau kepada Jokowi untuk segera melaporkan pemberian tersebut kepada KPK. Dan nanti KPK akan memutuskan apakah Jokowi berhak untuk menerima hadiah tersebut atau barang tersebut menjadi milik negara.
"Menurut undang-undang, wajib dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut," ujar Direktur Gratifikasi KPK. Jadi, KPK nanti akan menetapkan status boleh diterima gratifikasi tersebut oleh Pak Jokowi atau menjadi milik negara dalam jangka waktu 30 hari oleh pimpinan KPK," terang Giri.
Giri menambahkan, kepatuhan kepala daerah untuk melaporkan setiap pemberian atau hadiah, dalam bentuk uang maupun barang lainnya kepada KPK masih terbilang rendah. Padahal, lanjut Giri, gaji dan tunjangan gubernur terbilang cukup besar.
"Kalau untuk gratifikasi acara pernikahan cukup baik (dilaporkan). Sayangnya keasadaran melaporkan gratifikasi dalam bentuk uang terima kasih dan pemberian lain terkait jabatan relatif rendah," terang Giri.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun dari salah seorang personel band rock asal Amerika, Metallica. Gitar tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
"Nih gitarnya, bagus sekali, ada tanda tangan Trujillo," kata Jokowi.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallcia yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak.
Rencana konser 'Kecak Rock' itu disambut antusias oleh Jokowi. Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan konser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sumber :
news.detik.com