PDI Perjuangan menggandeng Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan
Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jawa Tengah. Popularitas
Jokowi yang tengah naik daun diyakini dapat mendongkrak suara jago PDIP
di kandangnya sendiri.
Seberapa besarkah efek popularitas Jokowi (Jokowi Effect) dalam Pilgub Jateng?
"PDIP
ini kan menjadikan Jokowi sebagai salah satu sarana pendulang suara
bagi cagub Ganjar Pranowo. Karena popularitas Ganjar yang masih rendah.
Namun berdasarkan survei kami, ternyata efek Jokowi itu hanya sekitar 1
persen," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun dalam
keterangan persnya, Senin (8/4/2013).
Menurut Rico, kekalahan
pasangan cagub yang diusung dalam dua pilgub sebelumnya, yakni Jabar dan
Sumut, di mana Jokowi menjadi jurkamnya, berdampak kepada pilihan calon
pemilih di Jateng. Berdasarkan survei yang dilakukannya pada
pertengahan 26 Maret-3 April lalu, mayoritas publik Jawa Tengah memilih
cagub tidak berdasarkan poluparitas, melainkan faktor kedekatan dengan
warga, hasil kerja, kapabilitas, dan kejujuran.
"Kita bertanya
kepada responden, mereka bebas menjawab apa faktor-faktor yang
menyebabkan Anda memilih seorang kandidat dalam pilkada Jateng ini. Ini
untuk mengukur kekuatan figur dan mesin politik, juga ciri-ciri image
psikologis seperti apa seseorang itu memilih kandidat. Hasilnya, sedikit
yang memilih karena Jokowi," jelasnya.
Dengan fakta survei
tersebut, lanjut pengamat politik dari Universitas Paramadina ini, hal
itu menunjukkan endorsement Jokowi tidak begitu terasa di Jateng.
Mungkin karena kesalahan PDIP menempatkan Jokowi sebagai timses di
pilgub sebelumnya sehingga berefek ke Jateng.
Hal lain yang tak
kalah pentingnya, kata Rico, adalah peta politik basis PDIP. Keputusan
PDIP mengusung Ganjar yang notabene kurang dikenal masyarakat Jateng
berdampak pada krisis dan polarisasi dukungan basis PDIP.
"Kalau
kita lihat perpecahan di tubuh PDIP menurut saya sangat kronis. Data
survei menyatakan publik merasa elit PDIP tidak memperlakukan
Rutriningsih secara adil," ungkapnya.
Sementara Ganjar yang
rendah popularitas, hingga kini Rutriningsih belum memutuskan akan
mengarahkan pendukungnya ke siapa. Basis PDIP terpecah.
Hasil
survei Median dan beberapa lembaga survei lainnya, menurutnya,
menunjukkan cagub petahana Bibit Waluyo masih unggul, disusul kader PDIP
lainnya yang diusung 6 parpol yakni Don Murdono yang mendampingi Hadi
Prabowo.
"Kalau kita bicara angka dari Pemilu 1999 hingga 2009,
terjadi penurunan signifikan PDIP hampir 8 persen. Terkahir PDIP hanya
di kisaran 15 persen. Untuk Jateng, itu saja sudah terbagi ke Bibit,
Don, dan Rutriningsih. Meski Bibit sudah pindah ke Demokrat, tapi publik
masih mempersepsikan dia tokoh PDIP," pungkas dosen pada Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.
Sumber :
news.detik.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Senin, 08 April 2013
Jokowi Akan Umumkan Pemenang Tender MRT 2 Minggu Lagi
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengungkapkan, Gubernur Joko Widodo akan mengumumkan pemenang tender pengerjaan mass rapid transit (MRT) dua pekan lagi.
"Pekan ketiga bulan ini. Sekarang pengumuman pemenang dulu, entar setelah itu silakan tanya groundbreaking-nya," ujar Handayani di Balaikota Jakarta, Senin, 8 April 2013.
Saat ini Pemerintah Jakarta tengah merampungkan proses perizinan administrasi pemenang tender tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). "Dalam waktu dekat pak Gubernur bersama direksi MRT segera mengumumkan," kata Handayani.
Namun, Handayani memprediksi perusahaan pemenang tender adalah nominator yang sudah berjalan sejak awal. Namun dia enggan menyebutkannya. "Masih dua konsorsium itu," kata dia. Selama ini, konsorsium yang berminat di proyek moda transportasi bawah tanah berbasis rel adalah Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation dan Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture.
Handayani enggan mengungkapkan kapan peletakan batu pertama proyek senilai 4,5 triliun tersebut. "Nggak bakal sama, yang penting pengumuman dulu. Setelah itu barulah mungkin groundbreaking pada Mei," ujarnya.
Dia beralasan, berlarut-larutnya pengumuman pemenang tender akibat alotnya negosiasi antara Pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat soal besaran anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut. "Kan Pak Gubernur nego awalnya 42:58, sekarang menjadi 49:51. Pemprov sekitar 51 persen, jadi pemprov bakal banyak dibantu pusat."
MRT Jakarta akan membentang sekitar 110,8 kilometer, meliputi dua koridor utama, yaitu koridor selatan-utara yang jadi prioritas saat ini. MRT koridor selatan-utara akan menghubungkan Lebak Bulus-Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer. Adapun koridor Timur-Barat (Jakarta Timur-Balaraja) sepanjang 87 kilometer masih tahap kajian.
Sumber :
www.tempo.co
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Umumkan Pemenang Tender MRT Akhir Bulan Ini"
"Pekan ketiga bulan ini. Sekarang pengumuman pemenang dulu, entar setelah itu silakan tanya groundbreaking-nya," ujar Handayani di Balaikota Jakarta, Senin, 8 April 2013.
Saat ini Pemerintah Jakarta tengah merampungkan proses perizinan administrasi pemenang tender tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). "Dalam waktu dekat pak Gubernur bersama direksi MRT segera mengumumkan," kata Handayani.
Namun, Handayani memprediksi perusahaan pemenang tender adalah nominator yang sudah berjalan sejak awal. Namun dia enggan menyebutkannya. "Masih dua konsorsium itu," kata dia. Selama ini, konsorsium yang berminat di proyek moda transportasi bawah tanah berbasis rel adalah Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation dan Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture.
Handayani enggan mengungkapkan kapan peletakan batu pertama proyek senilai 4,5 triliun tersebut. "Nggak bakal sama, yang penting pengumuman dulu. Setelah itu barulah mungkin groundbreaking pada Mei," ujarnya.
Dia beralasan, berlarut-larutnya pengumuman pemenang tender akibat alotnya negosiasi antara Pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat soal besaran anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut. "Kan Pak Gubernur nego awalnya 42:58, sekarang menjadi 49:51. Pemprov sekitar 51 persen, jadi pemprov bakal banyak dibantu pusat."
MRT Jakarta akan membentang sekitar 110,8 kilometer, meliputi dua koridor utama, yaitu koridor selatan-utara yang jadi prioritas saat ini. MRT koridor selatan-utara akan menghubungkan Lebak Bulus-Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer. Adapun koridor Timur-Barat (Jakarta Timur-Balaraja) sepanjang 87 kilometer masih tahap kajian.
Sumber :
www.tempo.co
Berita Serupa :
- liputan6.com : "Jokowi Umumkan Pemenang Tender MRT Akhir Bulan Ini"
KPK Minta Bantuan Jokowi
Tanah dengan luas sekitar 8.000 meter persegi yang berada di Jalan
Gembira, Guntur, Jakarta Selatan, akan dikosongkan dengan bantuan Satpol
PP Pemprov DKI Jakarta pada Selasa (9/4). Tanah itu ditujukan untuk
gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK juga meminta Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi untuk melakukan pendekatan kepada warga yang menempati lahan tersebut. "Kita sudah minta bantuan ke DKI Jakarta. Oke bisa kita pikirkan untuk itu (minta bantuan langsung ke Jokowi)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Annies Said Basalamah, di kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).
Said menambahkan KPK sudah dalam persiapan untuk perencanaan gedung baru KPK dengan anggaran tahun jamak atau multiyears di lahan seluas 8.294 meter persegi di Jalan Gembira, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini lahan tersebut diduduki sebanyak 81 kepala keluarga secara ilegal.
Menurutnya KPK telah melakukan upaya negosiasi dengan warga tersebut sejak Maret 2011. Ia memaparkan kronologisnya diawali dari KPK yang mengirimkan surat kepada Lurah Guntur untuk mengosongkan lahan tersebut pada 14 Maret 2011. kemudian Lurah Guntur mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lahan pada 17 Juni 2011. Pada 22 Juni 2011, perwakilan warga ilegal tersebut mengajukan surat penundaan agar pengosongan ditunda sampai setelah Idul Fitri 2011.
Namun usai Idul Fitri 2011, para warga mengingkari dan malah menolak untuk mengosongkan lahan. Surat untuk membongkar bangunannya sendiri pun dilayangkan Lurah Guntur pada 25 Agustus 2011. Para warga pun meminta agar KPK melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Usai dua kali sosialisasi, para warga tetap melanggar janjinya dan malah mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM.
Sumber :
republika.co.id
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "KPK Minta Bantuan Jokowi Bebaskan Tanah Guntur"
KPK juga meminta Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi untuk melakukan pendekatan kepada warga yang menempati lahan tersebut. "Kita sudah minta bantuan ke DKI Jakarta. Oke bisa kita pikirkan untuk itu (minta bantuan langsung ke Jokowi)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Annies Said Basalamah, di kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).
Said menambahkan KPK sudah dalam persiapan untuk perencanaan gedung baru KPK dengan anggaran tahun jamak atau multiyears di lahan seluas 8.294 meter persegi di Jalan Gembira, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini lahan tersebut diduduki sebanyak 81 kepala keluarga secara ilegal.
Menurutnya KPK telah melakukan upaya negosiasi dengan warga tersebut sejak Maret 2011. Ia memaparkan kronologisnya diawali dari KPK yang mengirimkan surat kepada Lurah Guntur untuk mengosongkan lahan tersebut pada 14 Maret 2011. kemudian Lurah Guntur mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lahan pada 17 Juni 2011. Pada 22 Juni 2011, perwakilan warga ilegal tersebut mengajukan surat penundaan agar pengosongan ditunda sampai setelah Idul Fitri 2011.
Namun usai Idul Fitri 2011, para warga mengingkari dan malah menolak untuk mengosongkan lahan. Surat untuk membongkar bangunannya sendiri pun dilayangkan Lurah Guntur pada 25 Agustus 2011. Para warga pun meminta agar KPK melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Usai dua kali sosialisasi, para warga tetap melanggar janjinya dan malah mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM.
Sumber :
republika.co.id
Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "KPK Minta Bantuan Jokowi Bebaskan Tanah Guntur"
Jokowi dan KPUD Sepakat Bebaskan Jakarta dari 'Hutan' Alat Kampanye
Gubernur DKI Joko Widodo dan Ketua KPUD DKI Dahliah Umar bertemu. Mereka
membahas tahapan Pemilu Legislatif 2014 di Ibu Kota, khususnya mengenai
pemasangan alat peraga kampanye. Jakarta jangan jadi 'hutan belantara'
poster dan stiker.
Dahliah dan Jokowi berjumpa di Balai Kota DKI, Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (8/4/2013). Mereka bertemu selama hampir satu jam. Sejumlah masalah dibahas, mulai dari pendaftaran Pemilu hingga kampanye.
"Untuk kampanye kita juga perlu berkoordinasi dengan pemprov terkait dengan penataan alat peraga karena kalau sejarah pemilu legislatif kemarin di Jakarta itu sudah jadi hutan belantaranya alat peraga," kata Dahliah.
Keduanya sepakat, alat peraga tidak dijadikan satu-satunya media untuk penyampaian visi dan misi. Sebab, ada faktor lain yang lebih penting yakni kelestarian lingkungan.
"Saya kira visi dan misi kami sama dengan Pak Gub. Bagaimana Jakarta itu tetap menjadi kota yang nyaman bersih," jelasnya.
Saat ini, KPUD sudah melakukan rapat terbatas untuk mengatur masalah ini. Dalam pelaksanaannya nanti, alat peraga kampanye akan diatur sesuai dengan wilayah, jarak dan bentuk medianya.
Bila masih ada pelanggaran, sanksinya tetap berlaku. Mulai dari pembersihan alat peraga hingga larangan kampanye.
"Jadi hukumannya adalah kehilangan sejumlah hari kampanye. Itu sudah diatur di peraturan KPU, ini disepakati agar tidak ada pelanggaran," tegasnya.
Terkait pendaftaran calon DPRD DKI Jakarta, tanggal 9 April 2013 besok akan mulai dibuka. Ada total 106 kursi yang diperebutkan dengan komposisi yang berbeda di tiap daerahnya.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "'Atribut partai buat Jakarta seperti hutan belantara'"
- jakarta.tribunnews.com : "KPUD Jakarta Minta Jokowi Antisipasi 'Hutan Belantara' Atribut Partai"
Dahliah dan Jokowi berjumpa di Balai Kota DKI, Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (8/4/2013). Mereka bertemu selama hampir satu jam. Sejumlah masalah dibahas, mulai dari pendaftaran Pemilu hingga kampanye.
"Untuk kampanye kita juga perlu berkoordinasi dengan pemprov terkait dengan penataan alat peraga karena kalau sejarah pemilu legislatif kemarin di Jakarta itu sudah jadi hutan belantaranya alat peraga," kata Dahliah.
Keduanya sepakat, alat peraga tidak dijadikan satu-satunya media untuk penyampaian visi dan misi. Sebab, ada faktor lain yang lebih penting yakni kelestarian lingkungan.
"Saya kira visi dan misi kami sama dengan Pak Gub. Bagaimana Jakarta itu tetap menjadi kota yang nyaman bersih," jelasnya.
Saat ini, KPUD sudah melakukan rapat terbatas untuk mengatur masalah ini. Dalam pelaksanaannya nanti, alat peraga kampanye akan diatur sesuai dengan wilayah, jarak dan bentuk medianya.
Bila masih ada pelanggaran, sanksinya tetap berlaku. Mulai dari pembersihan alat peraga hingga larangan kampanye.
"Jadi hukumannya adalah kehilangan sejumlah hari kampanye. Itu sudah diatur di peraturan KPU, ini disepakati agar tidak ada pelanggaran," tegasnya.
Terkait pendaftaran calon DPRD DKI Jakarta, tanggal 9 April 2013 besok akan mulai dibuka. Ada total 106 kursi yang diperebutkan dengan komposisi yang berbeda di tiap daerahnya.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "'Atribut partai buat Jakarta seperti hutan belantara'"
- jakarta.tribunnews.com : "KPUD Jakarta Minta Jokowi Antisipasi 'Hutan Belantara' Atribut Partai"
Jokowi Berikan Penjelasan Tentang Lelang Jabatan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hari ini memberikan penjelasan tentang Lelang Jabatan, dalam acara Prime Time News di Metro TV.
Jokowi bantah ada pengusaha hengkang dari Jakarta
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengaku bahwa tidak ada pengusaha yang hengkang dari
DKI Jakarta karena naiknya Upah Minimum Provinsi.
"Ndak, ndak itu. Itu kata siapa. Saya sudah cek satu-satu," kata Jokowi di Kuningan, Jakarta, Senin.
Menurut Jokowi, pengusaha tersebut tidak melakukan relokasi perusahaan, namun ekspansi atau memperluas jaringan perusahaannya di wilayah Indonesia selain Jakarta.
"Kalau ekspansi iya, kalau relokasi kan harus pindahin pabrik dan kantornya," katanya.
Meski begitu, Jokowi mengaku ada beberapa perusahaan yang mengajukan penangguhan karena merasa tidak sanggup membayar upah sesuai dengan UMP Jakarta.
"Tapi saya lupa ada berapa perusahaan yang mengajukan penangguhan itu," katanya.
Jokowi mengaku bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta yang semula Rp1,8 juta menjadi Rp2,2 juta merupakan hasil kesepatan antara tiga pihak yakni pengusaha, sarikat pekerja dengan pemerintah.
"Bukan saya yang menentukan (besaran UMP)," kata Jokowi.
Namun pada saat penentuan UMP pada bulan November lalu, unsur pengusaha yang diwakilii Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan aksi walk out atau tidak ikut melanjutkan rapat.
Sumber :
antaranews.com
Berita Serupa :
- jpnn.com : "Jokowi: Tak Ada Relokasi karena UMP Tinggi"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pengusaha Hengkang, Tunjukkan Mana? Siapa?"
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Bantah 90 Perusahaan Hengkang dari Jakarta"
"Ndak, ndak itu. Itu kata siapa. Saya sudah cek satu-satu," kata Jokowi di Kuningan, Jakarta, Senin.
Menurut Jokowi, pengusaha tersebut tidak melakukan relokasi perusahaan, namun ekspansi atau memperluas jaringan perusahaannya di wilayah Indonesia selain Jakarta.
"Kalau ekspansi iya, kalau relokasi kan harus pindahin pabrik dan kantornya," katanya.
Meski begitu, Jokowi mengaku ada beberapa perusahaan yang mengajukan penangguhan karena merasa tidak sanggup membayar upah sesuai dengan UMP Jakarta.
"Tapi saya lupa ada berapa perusahaan yang mengajukan penangguhan itu," katanya.
Jokowi mengaku bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta yang semula Rp1,8 juta menjadi Rp2,2 juta merupakan hasil kesepatan antara tiga pihak yakni pengusaha, sarikat pekerja dengan pemerintah.
"Bukan saya yang menentukan (besaran UMP)," kata Jokowi.
Namun pada saat penentuan UMP pada bulan November lalu, unsur pengusaha yang diwakilii Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan aksi walk out atau tidak ikut melanjutkan rapat.
Sumber :
antaranews.com
Berita Serupa :
- jpnn.com : "Jokowi: Tak Ada Relokasi karena UMP Tinggi"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pengusaha Hengkang, Tunjukkan Mana? Siapa?"
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Bantah 90 Perusahaan Hengkang dari Jakarta"
Semangat Jokowi Lawan Asing Menjadi Inspirasi Kepala Daerah Lain
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyatakan semangat Gubernur
DKI Jakarta untuk menghentikan upaya pihak asing mengontrol dan
mengintervensi kebijakan di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta
dapat dicontoh kepala daerah lain.
"Harusnya kepala daerah lainnya di Indonesia dapat mengikuti langkah Jokowi tersebut," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Ray menuturkan, langkah Jokowi tersebut merupakan upaya menegakkan kemandirian bangsa bagi kemakmuran rakyat dengan cara menolak intervensi asing melalui penyaluran utang luar negeri dan menghentikan dominasi modal asing dalam pengelolaan ekonomi di daerah.
"Karena itu, sikap yang ditunjukkan Jokowi harus menjadi momentum rakyat Indonesia untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan rakyat," kata Ray.
Seperti diketahui, Jokowi membatalkan proyek utang Bank Dunia senilai Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Iniative (JEDI) yang digagas gubernur sebelumnya. Bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi yang menggiurkan.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Jokowi Diacungi Jempol jika Tolak Bantuan Bank Dunia"
"Harusnya kepala daerah lainnya di Indonesia dapat mengikuti langkah Jokowi tersebut," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Ray menuturkan, langkah Jokowi tersebut merupakan upaya menegakkan kemandirian bangsa bagi kemakmuran rakyat dengan cara menolak intervensi asing melalui penyaluran utang luar negeri dan menghentikan dominasi modal asing dalam pengelolaan ekonomi di daerah.
"Karena itu, sikap yang ditunjukkan Jokowi harus menjadi momentum rakyat Indonesia untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan rakyat," kata Ray.
Seperti diketahui, Jokowi membatalkan proyek utang Bank Dunia senilai Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Iniative (JEDI) yang digagas gubernur sebelumnya. Bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi yang menggiurkan.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Jokowi Diacungi Jempol jika Tolak Bantuan Bank Dunia"
Jokowi ingin ambil alih perusahaan air minum Palyja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rupanya sangat berminat mengambil alih Perusahaan penyedia air minum daerah PT Palyja, yang saat ini dikuasai perusahaan asal Perancis, Lyonaisse Suez Enviromental.
Meski demikian, Gubernur Joko Widodo belum nominal kompensasi untuk mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan yang bekerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta itu.
Jokowi mengaku proses pengambilalihan sedang dirancang. Yang jelas, dia memastikan rencana itu akan serius dijalankan oleh pemprov. "Iya (mau diambil alih). Masih jalan ini semuanya, masih proses," ujarnya di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Alasan utama DKI ngebet merebut kepemilikan atas perusahaan itu karena ingin penyediaan air bersih laik minum benar-benar menguntungkan masyarakat. Sejak bulan lalu, warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedang menggugat Palyja ke PTUN karena mahalnya biaya air di ibu kota.
Rata-rata biaya bulanan langganan air bersih di Jakarta melalui Palyja sebesar Rp 7.000 per meter kubik. Padahal sebagai perbandingan, di Singapura, warga cukup membayar sekitar Rp 3.000 per meter kubik air dan itupun bisa langsung diminum. Di Ibu Kota, air bersih belum bisa dikonsumsi warga langsung dari keran.
"Kita ingin memang pengelolaan air bersih di Jakarta ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ungkap Jokowi saat menjelaskan alasan pemprov mengambilalih Palyja.
Aksi pengambilalihan yang kemungkinan menghabiskan biaya triliunan itu, belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Jokowi mengaku masih perlu menghitung ulang karena biaya akuisisi cukup menggerus APBD. Alasan lain, pemprov masih menunggu proses persidangan yang sedang dijalankan Palyja sampai berkekuatan hukum tetap.
"Iya dong (menunggu dulu hasil pengadilan). Kita tahu di pengadilan masih ada LBH, kita nunggu itu, tapi kita tetap ingin memproses (pengambilalihan)," katanya.
Pengelolaan air bersih di Ibu Kota, dilakukan bersama oleh PT PAM selaku BUMD dengan PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Jika kontrak perusahaan asing itu tidak diambil alih pemprov di tengah jalan, sebetulnya pengelolaan air bersih DKI oleh manajemen Palyja berlangsung hingga 2023.
Sejak digugat, sebetulnya Palyja sudah mengajak warga menempuh mediasi. Namun pembicaraan masyarakat Jakarta diwakili LBH dengan perusahaan asing itu pekan lalu gagal sehingga proses peradilan harus diteruskan ke meja hijau.
Sumber :
merdeka.com
Meski demikian, Gubernur Joko Widodo belum nominal kompensasi untuk mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan yang bekerja sama dengan PT Aetra Air Jakarta itu.
Jokowi mengaku proses pengambilalihan sedang dirancang. Yang jelas, dia memastikan rencana itu akan serius dijalankan oleh pemprov. "Iya (mau diambil alih). Masih jalan ini semuanya, masih proses," ujarnya di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Alasan utama DKI ngebet merebut kepemilikan atas perusahaan itu karena ingin penyediaan air bersih laik minum benar-benar menguntungkan masyarakat. Sejak bulan lalu, warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedang menggugat Palyja ke PTUN karena mahalnya biaya air di ibu kota.
Rata-rata biaya bulanan langganan air bersih di Jakarta melalui Palyja sebesar Rp 7.000 per meter kubik. Padahal sebagai perbandingan, di Singapura, warga cukup membayar sekitar Rp 3.000 per meter kubik air dan itupun bisa langsung diminum. Di Ibu Kota, air bersih belum bisa dikonsumsi warga langsung dari keran.
"Kita ingin memang pengelolaan air bersih di Jakarta ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ungkap Jokowi saat menjelaskan alasan pemprov mengambilalih Palyja.
Aksi pengambilalihan yang kemungkinan menghabiskan biaya triliunan itu, belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Jokowi mengaku masih perlu menghitung ulang karena biaya akuisisi cukup menggerus APBD. Alasan lain, pemprov masih menunggu proses persidangan yang sedang dijalankan Palyja sampai berkekuatan hukum tetap.
"Iya dong (menunggu dulu hasil pengadilan). Kita tahu di pengadilan masih ada LBH, kita nunggu itu, tapi kita tetap ingin memproses (pengambilalihan)," katanya.
Pengelolaan air bersih di Ibu Kota, dilakukan bersama oleh PT PAM selaku BUMD dengan PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Jika kontrak perusahaan asing itu tidak diambil alih pemprov di tengah jalan, sebetulnya pengelolaan air bersih DKI oleh manajemen Palyja berlangsung hingga 2023.
Sejak digugat, sebetulnya Palyja sudah mengajak warga menempuh mediasi. Namun pembicaraan masyarakat Jakarta diwakili LBH dengan perusahaan asing itu pekan lalu gagal sehingga proses peradilan harus diteruskan ke meja hijau.
Sumber :
merdeka.com
Sambut Hari Buruh, Jokowi: Nggak Boleh Sweeping-sweeping
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap bertanggung jawab
mengamankan perayaan Hari Buruh di Ibukota 1 Mei mendatang. Ia melarang
adanya aksi sweeping.
"Dipikir kita nggak tanggung jawab? Kita dengan Pak Pangdam, Kapolsek, selalu bicara itu," kata Jokowi ketika dimintai komentar soal Presiden SBY yang meminta semua gubernur bertanggung jawab apabila terjadi aksi buruh anarkis.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Jokowi mendukung penuh keinginan Presiden SBY agar aksi kekerasan dihindari saat Hari Buruh.
"Nggak bolehlah sweeping-sweeping," ujar pria asli Solo ini.
Presiden SBY berharap aksi sweeping atau unjuk rasa dengan kekerasan yang dilakukan oleh buruh sudah tidak akan terjadi lagi pada tahun 2013 ini.
Ia menegaskan, aksi perusakan tidak dapat dibenarkan karena merugikan dunia usaha dan melanggar hukum.
Sumber :
news.detik.com
"Dipikir kita nggak tanggung jawab? Kita dengan Pak Pangdam, Kapolsek, selalu bicara itu," kata Jokowi ketika dimintai komentar soal Presiden SBY yang meminta semua gubernur bertanggung jawab apabila terjadi aksi buruh anarkis.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Jokowi mendukung penuh keinginan Presiden SBY agar aksi kekerasan dihindari saat Hari Buruh.
"Nggak bolehlah sweeping-sweeping," ujar pria asli Solo ini.
Presiden SBY berharap aksi sweeping atau unjuk rasa dengan kekerasan yang dilakukan oleh buruh sudah tidak akan terjadi lagi pada tahun 2013 ini.
Ia menegaskan, aksi perusakan tidak dapat dibenarkan karena merugikan dunia usaha dan melanggar hukum.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi: Gubernur itu hanya tanda tangan soal UMP
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik pengusaha di Jakarta
menjadi kelabakan setelah upah minimun provinsi (UMP) ditetapkan dengan
besaran Rp 2,2 juta per bulan. Menurutnya, besaran UMP itu telah
disepakati oleh semua pihak.
"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri Munas Apindo IX di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Politisi PDIP itu menegaskan jika penetapan UMP merupakan kesepakatan di antara pengusaha, serikat pekerja dan pihak terkait. Mereka musyawarah dalam satu ruangan atau kamar sebelum besaran UMP Rp 2,2 juta diketok.
"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kilah Jokowi seraya tersenyum.
Mantan wali kota Solo itu kembali menampik jika ada perusahaan yang relokasi dan meninggalkan Jakarta karena besaran UMP yang telah ditetapkan.
"Apakah memang keuangannya enggak punya kemampuan, karena prospek perusahaannya juga sudah berat. Tetapi yang perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi juga dari KBN. enggak ada," tegas Jokowi.
"Jangan ada yang bilang gitu lagi. Enggak ada, saya cek satu per satu, tidak ada, itu penting. Kalau perusahaan itu sudah punya di sini, dia ekspansi di tempat lain, iya. Tapi tidak relokasi, kalau relokasi memindahkan pabriknya ke sana. Itu loh," tandasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Sumber :
merdeka.com
"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri Munas Apindo IX di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Politisi PDIP itu menegaskan jika penetapan UMP merupakan kesepakatan di antara pengusaha, serikat pekerja dan pihak terkait. Mereka musyawarah dalam satu ruangan atau kamar sebelum besaran UMP Rp 2,2 juta diketok.
"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kilah Jokowi seraya tersenyum.
Mantan wali kota Solo itu kembali menampik jika ada perusahaan yang relokasi dan meninggalkan Jakarta karena besaran UMP yang telah ditetapkan.
"Apakah memang keuangannya enggak punya kemampuan, karena prospek perusahaannya juga sudah berat. Tetapi yang perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi juga dari KBN. enggak ada," tegas Jokowi.
"Jangan ada yang bilang gitu lagi. Enggak ada, saya cek satu per satu, tidak ada, itu penting. Kalau perusahaan itu sudah punya di sini, dia ekspansi di tempat lain, iya. Tapi tidak relokasi, kalau relokasi memindahkan pabriknya ke sana. Itu loh," tandasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Ogah Ikut Konvensi Capres PD
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara seputar terbuka
peluang baginya ikut konvensi capres Partai Demokrat (PD). Bolak-balik
ditanya soal capres, jawaban Jokowi tetap sama.
"Aduuuh....itu lagi. Saya itu mau fokus kerja, ngurus rusun, bebasin banjir, macet, kampung deret. Jadi mau tanya itu jawabannya tetep itu saja terus," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Ketika ditanya apakah dia tetap konsisten 5 tahun menjadi gubernur, Jokowi malah melontarkan kelakar.
"Nama orangnya konsisten?" ujar Jokowi sambil tertawa hahaha...!
"Jadi konsisten 5 tahun ke depan menjadi gubernur, Pak?" cecar wartawan lagi.
Jokowi lagi-lagi tertawa. "Hahaha. Itu masih harus cari jawaban dulu. Pada meragukan...hahaha," jawab Jokowi mengenakan baju batik warna coklat.
Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengatakan konvensi Partai Demokrat bakal digelar terbuka.
Semua pihak yang ingin maju capres bisa mendaftar ke PD pada waktu yang ditentukan nantinya. Tidak harus dari internal PD, dari parpol lain pun boleh ikut.
Tidak ada juga pembatasan baik sipil maupun militer, yang penting didukung rakyat. Keputusan capres pilihan nantinya ada di tangan Majelis Tinggi PD.
Sumber :
news.detik.com
"Aduuuh....itu lagi. Saya itu mau fokus kerja, ngurus rusun, bebasin banjir, macet, kampung deret. Jadi mau tanya itu jawabannya tetep itu saja terus," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).
Ketika ditanya apakah dia tetap konsisten 5 tahun menjadi gubernur, Jokowi malah melontarkan kelakar.
"Nama orangnya konsisten?" ujar Jokowi sambil tertawa hahaha...!
"Jadi konsisten 5 tahun ke depan menjadi gubernur, Pak?" cecar wartawan lagi.
Jokowi lagi-lagi tertawa. "Hahaha. Itu masih harus cari jawaban dulu. Pada meragukan...hahaha," jawab Jokowi mengenakan baju batik warna coklat.
Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengatakan konvensi Partai Demokrat bakal digelar terbuka.
Semua pihak yang ingin maju capres bisa mendaftar ke PD pada waktu yang ditentukan nantinya. Tidak harus dari internal PD, dari parpol lain pun boleh ikut.
Tidak ada juga pembatasan baik sipil maupun militer, yang penting didukung rakyat. Keputusan capres pilihan nantinya ada di tangan Majelis Tinggi PD.
Sumber :
news.detik.com
Apindo: Gara-gara Pak Jokowi kita semua pusing
Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan dan diteken oleh Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dengan UMP dengan besaran Rp 2,2 juta
per bulan, sejumlah pengusaha yang berada di Ibu Kota merasa keberatan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan seraya disambut tepuk tangan hadirin.
Hal ini dia sampaikan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4). Turut hadir di acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duta besar negara sahabat dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sofjan menambahkan, pihaknya berharap ada kebijakan yang berpihak dan mendukung kelangsungan pengusaha. Pasalnya, sebagian besar pengusaha yang ada di Indonesia berangkat dari usaha kecil dan menengah.
"Kita ini, kumpulan pengusaha yang 99 persen adalah kelompok UMKM," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Di Depan SBY, Ketum Apindo Sindir Jokowi"
- merdeka.com : "Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi"
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kelabakan dengan besaran UMP yang telah ditetapkan Jokowi. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Sofjan seraya disambut tepuk tangan hadirin.
Hal ini dia sampaikan dalam Musyawarah Nasional Apindo kesembilan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4). Turut hadir di acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duta besar negara sahabat dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sofjan menambahkan, pihaknya berharap ada kebijakan yang berpihak dan mendukung kelangsungan pengusaha. Pasalnya, sebagian besar pengusaha yang ada di Indonesia berangkat dari usaha kecil dan menengah.
"Kita ini, kumpulan pengusaha yang 99 persen adalah kelompok UMKM," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Di Depan SBY, Ketum Apindo Sindir Jokowi"
- merdeka.com : "Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi"
Penyerobot di Rusun Marunda Mengaku Dapat Unit dari Jokowi
Pengelola Rusun Marunda melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya, pengelola
menemukan 29 unit di Blok 11 Cluster B Rusun Marunda diserobot penghuni
tanpa izin. Mereka mengaku mendapatkan unit langsung dari Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo.
"Alibi mereka, mereka dapat (unit rusun) dari Pak Gubernur," kata pengelola Rusun Marunda Asri Hidayat di kantornya Jalan Marunda Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (8/4/2013).
Namun pihak pengelola tidak mempercayai begitu saja pengakuan para penghuni gelap ini. Hidayat dan rekan-rekannya lalu mengkonfirmasi pengakuan mereka ke Kepala UPT Rusun Wilayah I Jakarta Jati Waluyo.
"Kita konfirmasi ke Kepala UPT (Jati Waluyo) dan tidak ada (pemberian langsung unit rusun dari Jokowi) itu," ujar Hidayat.
Pengelola melakukan sidak lantaran penghuni resmi blok 11 menemukan unit mereka telah diisi orang yang mengaku warga Cilincing. Pihak pengelola pun tidak tahu keberadaan mereka di unit tersebut.
"Penyerobot ini kita nggak tahu dari mana, mereka langsung menempati unit tanpa izin ke kita. Kita tahunya pas sidak kemarin minggu lalu. Mereka tanpa daftar dan menjalani proses administrasi. Jadi, datang langsung masuk saja dia, menyerobot begitu," ujar Hidayat.
Hidayat juga mengatakan untuk menghindari kasus penyerobotan ini terulang kembali, pihak pengelola rusun akan memasang foto penghuni resmi di setiap pintu unit Cluster B yang telah dibagikan. Dalam foto berukuran 30 cm x 20 cm tersebut memuat nama penghuni dan alamat unit yang dihuninya.
Hidayat mengatakan pengelola telah menyiapkan semua foto tersebut dan segera ditempel di masing-masing unit.
"Kita tinggal tempel satu per satu. Jadi setiap unit di kaca ada orangnya dan ketahuanlah siapa yang menempati secara resmi," tutup Hidayat.
Sumber :
news.detik.com
"Alibi mereka, mereka dapat (unit rusun) dari Pak Gubernur," kata pengelola Rusun Marunda Asri Hidayat di kantornya Jalan Marunda Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (8/4/2013).
Namun pihak pengelola tidak mempercayai begitu saja pengakuan para penghuni gelap ini. Hidayat dan rekan-rekannya lalu mengkonfirmasi pengakuan mereka ke Kepala UPT Rusun Wilayah I Jakarta Jati Waluyo.
"Kita konfirmasi ke Kepala UPT (Jati Waluyo) dan tidak ada (pemberian langsung unit rusun dari Jokowi) itu," ujar Hidayat.
Pengelola melakukan sidak lantaran penghuni resmi blok 11 menemukan unit mereka telah diisi orang yang mengaku warga Cilincing. Pihak pengelola pun tidak tahu keberadaan mereka di unit tersebut.
"Penyerobot ini kita nggak tahu dari mana, mereka langsung menempati unit tanpa izin ke kita. Kita tahunya pas sidak kemarin minggu lalu. Mereka tanpa daftar dan menjalani proses administrasi. Jadi, datang langsung masuk saja dia, menyerobot begitu," ujar Hidayat.
Hidayat juga mengatakan untuk menghindari kasus penyerobotan ini terulang kembali, pihak pengelola rusun akan memasang foto penghuni resmi di setiap pintu unit Cluster B yang telah dibagikan. Dalam foto berukuran 30 cm x 20 cm tersebut memuat nama penghuni dan alamat unit yang dihuninya.
Hidayat mengatakan pengelola telah menyiapkan semua foto tersebut dan segera ditempel di masing-masing unit.
"Kita tinggal tempel satu per satu. Jadi setiap unit di kaca ada orangnya dan ketahuanlah siapa yang menempati secara resmi," tutup Hidayat.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Hadiri Munas IX Apindo
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menghadiri Munas IX Apindodi Hotel JS Luwansa, Jakarta., selain dihadiri presiden Susilo Bambang Yudoyono, munas juga dihadiri ketua Apindo Sofyan Wanandi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para pengusaha dari berbagai
daerah di Tanah Air. Munas diisi dengan seminar bertema Dunia Usaha Maju,
Indonesia Kuat dan pemilihan pimpinan baru organisasi pengusaha
nasional tersebut.
Jokowi: Camat & lurah tak lulus seleksi akan dapat jabatan lain
ebelum mendaftarkan diri secara online pada 8 April, seluruh camat dan
lurah dibekali beberapa penjelasan mengenai aturan main dalam program
lelang jabatan. Penjelasan dilakukan di masing-masing pemerintah kota
wilayah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, semua PNS yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam proses seleksi terbuka camat dan lurah. Walaupun Jokowi memprioritaskan camat dan lurah yang saat ini menjabat, bukan tidak mungkin mereka ada juga yang tidak lolos atau gugur.
Jokowi meminta camat dan lurah yang nantinya tidak lolos seleksi untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, dia akan menempatkan di tempat lain. "Nanti ditempatkan di jabatan lain. Semua PNS yang memenuhi syarat bisa daftar, boleh," jelas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).
Jokowi meyakinkan tidak akan ada lurah atau camat titipan dalam lelang jabatan tersebut.
"Enggak ada, prioritas dalam (Pemprov DKI) dulu. Enggak perlu ditanyakan, semangatnya kita membuka promosi dan seleksi terbuka itu ke situ," jelas Jokowi.
Sebelumnya, saat sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, tidak sedikit camat dan lurah yang menanggapi secara beragam. Ada yang santai dan ada juga yang khawatir atau deg-degan dengan proses seleksi lelang jabatan tersebut.
Seperti cerita camat Kalideres, Jakarta Barat Ahmad Ya'la yang ditemui usai sosialisasi. Dia mengaku sangat siap mengikuti serangkaian tes. Tapi seandainya pun tak lolos dia tak akan berkecil hati.
"Jika lulus nanti, saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau tidak lulus, saya bisa jadi dosen diklat," ujar Ya'la.
Jika Ya'la terlihat tenang, perasaan berbeda dirasakan para calon lurah. Menurut cerita Ya'la anak buahnya yang ikut seleksi lurah mengaku syok jika tidak lulus dalam seleksi. "Anak buah banyak yang syok karena belum tahu ketika mereka gugur mau ke mana," jelas Ya'la.
"Mereka gugup kalau mengisi data administrasi di komputer. Semakin tinggi jabatan semakin jarang megang komputer," tukasnya.
Sumber :
merdeka.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, semua PNS yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam proses seleksi terbuka camat dan lurah. Walaupun Jokowi memprioritaskan camat dan lurah yang saat ini menjabat, bukan tidak mungkin mereka ada juga yang tidak lolos atau gugur.
Jokowi meminta camat dan lurah yang nantinya tidak lolos seleksi untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, dia akan menempatkan di tempat lain. "Nanti ditempatkan di jabatan lain. Semua PNS yang memenuhi syarat bisa daftar, boleh," jelas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).
Jokowi meyakinkan tidak akan ada lurah atau camat titipan dalam lelang jabatan tersebut.
"Enggak ada, prioritas dalam (Pemprov DKI) dulu. Enggak perlu ditanyakan, semangatnya kita membuka promosi dan seleksi terbuka itu ke situ," jelas Jokowi.
Sebelumnya, saat sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, tidak sedikit camat dan lurah yang menanggapi secara beragam. Ada yang santai dan ada juga yang khawatir atau deg-degan dengan proses seleksi lelang jabatan tersebut.
Seperti cerita camat Kalideres, Jakarta Barat Ahmad Ya'la yang ditemui usai sosialisasi. Dia mengaku sangat siap mengikuti serangkaian tes. Tapi seandainya pun tak lolos dia tak akan berkecil hati.
"Jika lulus nanti, saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau tidak lulus, saya bisa jadi dosen diklat," ujar Ya'la.
Jika Ya'la terlihat tenang, perasaan berbeda dirasakan para calon lurah. Menurut cerita Ya'la anak buahnya yang ikut seleksi lurah mengaku syok jika tidak lulus dalam seleksi. "Anak buah banyak yang syok karena belum tahu ketika mereka gugur mau ke mana," jelas Ya'la.
"Mereka gugup kalau mengisi data administrasi di komputer. Semakin tinggi jabatan semakin jarang megang komputer," tukasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Lelang Jabatan untuk Dapat Lurah & Camat yang Mau Melayani
Proses seleksi dan promosi terbuka atau lebih dikenal dengan sebutan
lelang jabatan untuk jabatan lurah dan camat DKI Jakarta, mulai dibuka.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berharap menjaring lurah dan
camat yang mampu menguasai masalah dan dapat melayani masyarakat.
"Proses itu supaya dapat lurah dan camat yang menguasai masalah, problem lapangan. Kemudian dapat lurah dan camat yang mau melayani masyarakat, bukan dilayani," kata Jokowi di Gedung Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2013).
Selain itu, kata Jokowi, seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan lurah dan camat yang mampu berkompetensi dalam bidangnya, baik dalam administrasi maupun dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya masing-masing.
"Saya nggak ingin yang tinggi-tinggi. Jadi tidak usah takut dengan lurah dan camat yang sekarang. Mereka sudah menguasai medannya, tapi memang ini ada uji lagi," ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, jika nanti dari proses seleksi ini didapat SDM lurah dan camat yang baik, maka akan terbuka peluang untuk ditempatkan ke jabatan yang lainnya. Sedangkan yang tidak terpilih, para peserta akan dipindahkan ke posisi atau jabatan yang lain.
"Kalau nanti kita dapat benar SDM yang baik, baru akan dilanjutkan ke posisi yang lainnya. Karena ini ingin isi dulu ada berapa camat dan lurah yang kosong, itu aja dulu," kata Jokowi.
"Nanti (yang tidak terpilih) ditempatkan di jabatan lain. Semua PNS yang memenuhi syarat bisa daftar. Boleh," lanjut Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Proses itu supaya dapat lurah dan camat yang menguasai masalah, problem lapangan. Kemudian dapat lurah dan camat yang mau melayani masyarakat, bukan dilayani," kata Jokowi di Gedung Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2013).
Selain itu, kata Jokowi, seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan lurah dan camat yang mampu berkompetensi dalam bidangnya, baik dalam administrasi maupun dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya masing-masing.
"Saya nggak ingin yang tinggi-tinggi. Jadi tidak usah takut dengan lurah dan camat yang sekarang. Mereka sudah menguasai medannya, tapi memang ini ada uji lagi," ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, jika nanti dari proses seleksi ini didapat SDM lurah dan camat yang baik, maka akan terbuka peluang untuk ditempatkan ke jabatan yang lainnya. Sedangkan yang tidak terpilih, para peserta akan dipindahkan ke posisi atau jabatan yang lain.
"Kalau nanti kita dapat benar SDM yang baik, baru akan dilanjutkan ke posisi yang lainnya. Karena ini ingin isi dulu ada berapa camat dan lurah yang kosong, itu aja dulu," kata Jokowi.
"Nanti (yang tidak terpilih) ditempatkan di jabatan lain. Semua PNS yang memenuhi syarat bisa daftar. Boleh," lanjut Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi harap lurah dan camat tak takut ikut lelang jabatan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta camat dan lurah yang
saat ini menjabat tidak khawatir dan takut mengikuti proses seleksi
lelang jabatan. Dia percaya, camat dan lurah yang saat ini menjabat
telah menguasai lapangan dan medan.
"Saya enggak ingin yang tinggi-tinggi, jadi tidak usah takut dengan lurah dan camat yang sekarang. Mereka sudah menguasai medannya memang ini ada uji lagi," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).
Jokowi terus memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk terus sosialisasi akan jalannya proses lelang jabatan camat dan lurah. Jokowi berharap besar, lelang jabatan yang dia gadang dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output mumpuni.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali supaya kita itu dapat lurah dan camat yang menguasai masalah problem lapangan. Kemudian dapat lurah dapat lurah yang mau melayani masyarakat," harap Jokowi.
Hasil dari lelang jabatan, diharapkan mendapatkan lurah yang mampu memanajerial secara administrasi atau kompetensi di dalam manajemen mengelola masalah-masalah di wilayahnya. "Mereka punya kompetensi di jabatannya itu. Ya itu saja," ujarnya.
Sumber :
merdeka.com
"Saya enggak ingin yang tinggi-tinggi, jadi tidak usah takut dengan lurah dan camat yang sekarang. Mereka sudah menguasai medannya memang ini ada uji lagi," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (8/4).
Jokowi terus memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk terus sosialisasi akan jalannya proses lelang jabatan camat dan lurah. Jokowi berharap besar, lelang jabatan yang dia gadang dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output mumpuni.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali supaya kita itu dapat lurah dan camat yang menguasai masalah problem lapangan. Kemudian dapat lurah dapat lurah yang mau melayani masyarakat," harap Jokowi.
Hasil dari lelang jabatan, diharapkan mendapatkan lurah yang mampu memanajerial secara administrasi atau kompetensi di dalam manajemen mengelola masalah-masalah di wilayahnya. "Mereka punya kompetensi di jabatannya itu. Ya itu saja," ujarnya.
Sumber :
merdeka.com
Konvensi Capres PD Terbuka, Jokowi Boleh Ikut
Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewacanakan konvensi capres
2014. Konvensi capres PD ide yang menarik karena semua tokoh boleh ikut
mengadu nasib menjadi capres PD.
"Konvensi capres ini terbuka, berbeda dengan Golkar dulu. Jadi siapapun boleh mendaftar, termasuk Jokowi," kata anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok, saat berbincang, Senin (8/4/2013).
Semua pihak yang ingin maju capres bisa mendaftar ke PD pada waktu yang ditentukan nantinya. Tidak harus dari internal PD, dari parpol lain pun boleh ikut.
"Tidak harus dari Demokrat, semua boleh mendaftar. Nanti dilakukan polling tapi respondennya tidak terbatas, tapi dilepas ke masyarakat. Siapa yang paling banyak dukungan yang kita usung," katanya.
Yang menarik tidak ada pembatasan baik sipil maupun militer. Sipil atau militer, yang penting didukung rakyat.
"Tidak ada pembatasan sipil atau militer. Nantinya yang menunjuk capres majelis tinggi PD," tandasnya.
Sumber :
news.detik.com
"Konvensi capres ini terbuka, berbeda dengan Golkar dulu. Jadi siapapun boleh mendaftar, termasuk Jokowi," kata anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok, saat berbincang, Senin (8/4/2013).
Semua pihak yang ingin maju capres bisa mendaftar ke PD pada waktu yang ditentukan nantinya. Tidak harus dari internal PD, dari parpol lain pun boleh ikut.
"Tidak harus dari Demokrat, semua boleh mendaftar. Nanti dilakukan polling tapi respondennya tidak terbatas, tapi dilepas ke masyarakat. Siapa yang paling banyak dukungan yang kita usung," katanya.
Yang menarik tidak ada pembatasan baik sipil maupun militer. Sipil atau militer, yang penting didukung rakyat.
"Tidak ada pembatasan sipil atau militer. Nantinya yang menunjuk capres majelis tinggi PD," tandasnya.
Sumber :
news.detik.com
Jas Koko Jokowi Jadi Tren Baru di Tanah Abang
Tren pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta terus berganti. Saat ini
giliran baju muslim bernama Jas Koko (Jasko) ala Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi tren.
Seorang karyawan di toko baju Tanah Abang bernama Hendrik (32 tahun) mengatakan, Jasko Jokowi adalah baju muslim ala Jokowi yang bercirikan 3 kantong. Satu kantong di bagian dada dan dua kantong di samping kanan dan kiri bawah.
"Kalau baju koko kan biasanya kantongnya 2 kanan kiri. Jasko, jas koko ini kayak jas tapi modelnya Jokowi kantongnya 3," ujar Hendrik kepada detikFinance, Minggu (8/4/2013).
Jasko ini, kata Hendrik, dijual dengan harga berkisar antara Rp 130 ribu sampai Rp 140 ribu. Warnanya bermacam-macam, mulai dari putih tulang, abu-abu, hitam, cokelat, krem, dan ungu. "Yang paling laku yang warna putih tulang," katanya.
Biasanya, Hendrik melanjutkan, Jasko ini banyak diserbu oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun pegawai pemerintahan. Tapi tak sedikit, orang dari kalangan biasa pun mencari baju muslim koko ala Jokowi ini.
"PNS DKI kan wajib pakai baju koko tiap Rabu. Nah, kan Jokowi yang menerapkan, makanya diberi nama Jasko ala Jokowi, padahal sih bajunya, baju koko betawi," terangnya.
Jasko ini diakui Hendrik dibuat di dalam negeri, produk lokal. "Ini produk sendiri. Jokowi kan Indonesia banget. Modelnya 3 kantong. Dasarnya koko betawi karena Jokowi mengeluarkan setiap hari Rabu pakai baju koko jadi ya namanya itu," tandasnya.
Diakui Hendrik, dari omzet penjualan Jasko Jokowi ini mencapai Rp 1 juta hingga Rp 4 juta per harinya.
Sumber :
finance.detik.com
Seorang karyawan di toko baju Tanah Abang bernama Hendrik (32 tahun) mengatakan, Jasko Jokowi adalah baju muslim ala Jokowi yang bercirikan 3 kantong. Satu kantong di bagian dada dan dua kantong di samping kanan dan kiri bawah.
"Kalau baju koko kan biasanya kantongnya 2 kanan kiri. Jasko, jas koko ini kayak jas tapi modelnya Jokowi kantongnya 3," ujar Hendrik kepada detikFinance, Minggu (8/4/2013).
Jasko ini, kata Hendrik, dijual dengan harga berkisar antara Rp 130 ribu sampai Rp 140 ribu. Warnanya bermacam-macam, mulai dari putih tulang, abu-abu, hitam, cokelat, krem, dan ungu. "Yang paling laku yang warna putih tulang," katanya.
Biasanya, Hendrik melanjutkan, Jasko ini banyak diserbu oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun pegawai pemerintahan. Tapi tak sedikit, orang dari kalangan biasa pun mencari baju muslim koko ala Jokowi ini.
"PNS DKI kan wajib pakai baju koko tiap Rabu. Nah, kan Jokowi yang menerapkan, makanya diberi nama Jasko ala Jokowi, padahal sih bajunya, baju koko betawi," terangnya.
Jasko ini diakui Hendrik dibuat di dalam negeri, produk lokal. "Ini produk sendiri. Jokowi kan Indonesia banget. Modelnya 3 kantong. Dasarnya koko betawi karena Jokowi mengeluarkan setiap hari Rabu pakai baju koko jadi ya namanya itu," tandasnya.
Diakui Hendrik, dari omzet penjualan Jasko Jokowi ini mencapai Rp 1 juta hingga Rp 4 juta per harinya.
Sumber :
finance.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)