Soal Mobil Murah, Slank Dukung Jokowi

Grup musik kawakan, Slank, mengatakan tak respect dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang kini sedang digalakkan pemerintah.
"Seharusnya, sebelum memberlakukan kebijakan mobil murah, pemerintah memilah dulu mana daerah yang benar-benar butuh soal itu," kata gitaris Slank, Abdi Negara, ketika ditemui Tempo saat mengisi acara di Yogyakarta, Selasa petang (19/11/2013).

Amir Syamsuddin: Isu Downgrade, Strategi Tjahjo Kumolo Orbitkan Jokowi

PDIP menyebutkan ada upaya sistematis menjatuhkan citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan jalan mencari kesalahan tokoh potensial capres itu. Namun Partai Demokrat (PD) memandang isu downgrade Jokowi merupakan strategi politik PDIP.
"Itu strateginya Pak Tjahjo Kumolo mengorbitkan Jokowi itu," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin di Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/11/2013) malam.

Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir

Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpinan di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?

Kursi Kosong Sekda Jokowi

Sudah 7 bulan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta kosong. Semula diduduki Fadjar Panjaitan. Sejak April 2013 pensiun. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan pelaksanaan tugas kepada seorang asisten.
Ada apa di balik kursi kosong sekda  di kota kita? Pertanyaan tersebut  muncul karena baru  kali ini terjadi.
Agenda pembangunan mengusung tema Jakarta Baru, butuh  leader internal yang memiliki integritas, loyalitas dan piawi. Sekdalah yang membantu gubernur–wakil gubernur menggerakkan potensi pegawai  mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan, organisasi dan tata laksana pelayanan administrasi.

Jokowi: Kontraktor Waduk Pluit Masih Utang 1.000 Rit Lumpur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan dihentikannya pengerukan di Waduk Pluit bukan masalah pendanaaan. Malah, kontraktor yang masih berutang dengan Pemprov DKI.
"Bukan masalah soal dana, duit kita banyak kok tapi aturan harus diikuti, buktinya silpa kemarin 9,8T," kata Jokowi, Selasa (19/11/2013).
Menurut Jokowi, kontraktor masih memiliki utang 1.000 rit (bolak-balik) mengangkut lumpur. Setelah melakukan penghitungan ulang volume lumpur yang telah diangkut, pengerjaaan sempat terhenti karena ada proses penghitungan.

PDIP Tak Ingin Jokowi seperti SBY

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidajat, mengatakan partainya tidak ingin kadernya sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bernasib sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, fenomena Jokowi yang seolah tanpa cela ini mengingatkan pada kemunculan Yudhoyono pada 2004 lalu.
"Mereka bukan malaikat, mereka tak sempurna," kata Djarot ketika ditemui di kantor DPP, Selasa sore (19/11/2013). Dia menuturkan permasalahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu Jokowi atau SBY, tapi seluruh aspek bangsa, baik tokoh maupun rakyatnya.

Mengapa Jokowi Sering Bertemu Mega?

Kedekatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri terlihat semakin erat.Banyak spekulasi politik bermunculan. Jokowi mendapat restu Megawati untuk menjadi capres pada 2014, atau Jokowi digadang cawapres mendampingi Megawati?
Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga putri Megawati tak membantah semakin tingginya intensitas pertemuan Megawati-Jokowi. Termasuk dengan Puan sendiri. Lalu, apa alasan yang membuat Jokowi, Megawati, dan Puan makin sering bertemu?

MS Hidayat 'Setuju' Pajak Progresif

Pemerintah Pusat setuju mengenai usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggunakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor saat pembelian mobil baru. Dengan adanya pajak progresif bisa membantu mengurangi pembelian mobil khususnya di ibukota.
"Saya setuju pak Jokowi pajak progresif untuk batasi individu membeli mobil," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat, Selasa (19/11/2013).
MS Hidayat menjelaskan, dengan diberlakukannya pajak progresif hal tersebut tak akan mempengaruhi penjualan mobil di ibukota. Jadi para ATPM tidak perlu khawatir kehilangan pelanggan saat pajak tersebut diberlakukan.

Jokowi Gagal Normalisasi 12 Waduk

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) nampaknya tidak bisa melakukan normalisasi 12 waduk yang ada di Jakarta pada tahun ini. Padahal, rencana normalisasi tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2013 ini.
"Ndak, saya mah ngomong apa adanya wong ngeruk kaya gitu, (waduk) Pluit saja belum tentu rampung," ujar dia di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
Jokowi menegaskan waduk-waduk yang dinormalisasi meliputi banyaknya sedimen lumpur sehingga menyebabkan daya tampung air sangat kecil serta lingkungannya dipenuhi rumah-rumah penduduk.

Jokowi Sebut 99 Persen Kali di Jakarta Tak Pernah Dikeruk

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memantau pengerukan Kali Cakung Drain di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2013). Kali yang airnya hitam tersebut kabarnya tidak pernah dikeruk selama lebih dari 30 tahun.
Saat Jokowi meninjau lokasi, terlihat ada sembilan eskavator yang tengah mengeruk lumpur dari dasar kali sepanjang 10 kilometer tersebut. Akhir Desember nanti, pengerukan di kali yang langsung bermuara ke laut itu ditargetkan selesai.

Menhub Minta Jokowi Segera Bangun 15 Underpass Kereta

Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan meminta Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan pembangunan underpass kereta di beberapa persilangan jalan Jakarta. Hal ini sangat dibutuhkan karena jika kereta ditambah maka akan membuat jalanan macet karena seringnya kereta melintas.
"Saya minta Gubernur DKI (Jokowi) membuat underpass di 15 titik perlintasan sebidang supaya tidak terjadi kemacetan," ucap Mangindaan di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Jokowi Sudah Minta BNPB Buat Rekayasa Cuaca

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan Pemprov DKI akan mengirim surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan rekayasa cuaca. Hal itu mengingat mendekati Desember hujan akan semakin lebat.
"Kita tulis surat. Tulis surat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kepada BNPB, agar mereka segera membuat rekayasa cuaca, karena dari ramalan cuaca yang ada makin Desember hujan makin lebat," kata Ahok di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Ahok menjelaskan, rekayasa cuaca dibuat menggunakan anggaran dari pusat.

Jokowi: Perawatan Kali Itu Idealnya Dilakukan Setiap Hari

Pemprov DKI Jakarta kini fokus dalam kegiatan pengerukan kali-kali yang ada di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut perawatan kali-kali di Jakarta idealnya dilakukan setiap hari.
"Idealnya perawatan kali itu dilakukan setiap hari. Di luar negeri juga begitu. Jadi kalinya terawat. Jangan tunggu penuh dulu baru dikeruk," kata Jokowi saat meninjau lokasi pengerukan kali Cakung Drain di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2013).

ERP Menghasilkan PAD, Ganjil Genap Tidak

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pihaknya langsung menerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) tanpa melalui pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil genap.

Menurut Jokowi, jalan berbayar bisa langsung menghasil pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita memang mau memakai ERP manual tapi masih proses. Kalau dengan ERP, pemprov dapat income. Kalau ganjil genap enggak ada income-nya," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Hatta Klaim Telah Bantu Jokowi Kurangi Kemacetan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim kebijakan pemerintah saat ini telah mendukung percepatan pengembangan sistem transportasi angkutan umum yang terintegrasi, murah, aman dan memadai. Menurut Hatta, Presiden secara khusus memberikan prioritas untuk pengembangan sistem angkutan umum yang baik di 6 kota.
"Ini untuk pengurangan kemacetan dengan perkembangan infrastruktur transportasi," ucap Hatta di DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Armada Bus Terganjal DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkilah kedatangan ribuan bus baru ke Jakarta bukan janjinya, tapi baru pengajuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI (DPRD).
"Ini ditambah lagi 1.000 sama 3.000 tapi sekali lagi ini pengajuan dari kita. Jangan ditulis kaya nanti dipikir janji saya. Bukan janji saya 1.000-3.000. Itu kita masukan di RAPBD tapi harus persetujuan dewan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Ada Upaya Downgrade Jokowi, Nurhayati: Itu Wajar dan Harus Dihadapi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf menganggap wajar adanya upaya sistematis men-downgrade citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, fakta seperti itu sering terjadi jelang Pemilu.
"Saya kira biasa kan, di tahun politik seperti ini persoalan seperti itu bisa muncul. Dulu waktu Pak SBY mau menjadi presiden, isunya juga macam-macam," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Bahkan Nurhayati mengatakan bukan hanya capres yang bisa terkena upaya pembusukan citra, bahkan calon anggota dewan seperti dirinya sendiri juga bisa menjadi sasaran pembusukan citra.

Masak Urusan PKL Disadap?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir dengan adanya penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap petinggi-petinggi di Indonesia. Malah, Jokowi mempertanyakan apabila dia ikut disadap Australia.
"Mau sadap saya, nyadap apa? Masak urusan Blok G disadap, masak urusan PKL disadap, kampung deret disadap," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).
Jokowi menjelaskan, penyadapan biasanya dilakukan oleh intelijen negara lain untuk memperoleh informasi penting dari pejabat-pejabat tinggi bukan pejabat di tingkatan rendah seperti Gubernur. "Urusan antara negara itu. Saya disadap, dengar apa?" kata Jokowi.

Jokowi: Pengerukan Waduk Pluit Mulai Detik Ini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan pengerukan Waduk Pluit seluas 60 hektare kembali dilanjutkan. Sebelumnya, PT Brama Kerta, perusahaan pengeruk Waduk Pluit, menghentikan kontrak sepihak yang sudah habis pada 9 November 2013 lalu.
"Ini mulai hari ini, detik ini, dilanjutkan pengerukan karena kontrak belum sesuai perjanjian," kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Agar tak stres, satwa di Ragunan bakal liburan tiap Senin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) untuk meminta hari libur bagi para satwa yang jatuh pada hari Senin setiap minggunya.
"Binatang itu biar tidak stres juga perlu libur. Kadang piknik ke puncak itu juga perlu. Ya kan, perlu loh diajak ke puncak piknik. Seperti itu tanya ke saya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).

Ramadhan Pohan: Mengkritik Jokowi Bukan Berarti Men-downgrade

Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat ada pihak-pihak yang upaya men-downgrade Jokowi. Politisi Partai Demokrat (PD), Ramadhan Pohan menilai seharusnya PDIP melatih Jokowi untuk dapat menerima kritik.
"Kalau PDIP sayang sama Jokowi, mereka harus melatih Jokowi untuk bisa menerima kritik dan menghadapinya," ujar Ramadhan kepada detikcom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).

Hayono Isman: PDIP Tak Keliru Soal Ada Upaya Downgrade Jokowi

Salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD) Hayono Isman membenarkan keterangan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo, bahwa ada upaya menurunkan citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pikir itu tidak keliru apa yang dikatakan Pak Tjahjo selaku Sekjen PDIP. Karena siapapun kandidat capres dan cawapres memang harus ditelanjangi publik," kata Hayono Isman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

PDIP: Kami Tak Bohong

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan adanya upaya men-downgrade Jokowi bukan pepesan kosong. PDIP memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari intelijen internal.
"Riil dan sistematis," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Selasa (19/11/2013).
Pandangan senada disampaikan oleh Wasekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menegaskan partainya tak sedang mencari panggung politik semata. Dia membeberkan sederetan kecurigaan tentang operasi menjatuhkan Jokowi.

Ruhut: Tanpa Di-downgrade, Jokowi Jatuh Sendiri

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar isu ada upaya men-downgrade Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Politikus Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, berkomentar miring soal isu ini, baginya Jokowi tak perlu dijatuhkan sudah tumbang sendiri.
"Sebenarnya Jokowi tanpa di-downgrade juga downgrade secara alami. Ibarat buah matang di pohon jatuh sendiri," sindir Ruhut.
Hal ini disampaikan Ruhut saat berbincang dengan wartawan, Selasa (19/11/2013).

Rahasia Intelijen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membongkar adanya upaya men-downgrade kredibilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sayang PDIP memilih merahasiakan siapa sosok yang berkepentingan menjatuhkan martabat sosok fenomenal tersebut.
"Wah ini rahasia intelijen kami," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (19/11/2013).
Tjahjo mengaku sudah tahu siapa saja orang-orang yang mengusili Jokowi itu. Namun Tjahjo tak mau blak-blakan secara terbuka.
"Saya nggak bisa menyebut nama, walau saya tahu," kata Tjahjo.

Upaya Mencari Kesalahan Dinilai Justru Memperkuat Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut ada upanya mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang terus 'naik daun'. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy) Gungun Heryanto, menilai upaya mencari-cari kesalahan oleh lawan politik itu justru akan memperkuat Jokowi.
"Sebetulnya isu yang dikorek dari Jokowi di Solo bukan hanya sekarang, pada saat Pilkada DKI juga banyak seperti melakukan attacking campaign Jokowi tidak sukses-sukses amat di Solo," Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy) Gungun Heryanto, saat dihubungi, Selasa (19/11/2013).

Ormas Jangan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi

Berkaitan dengan tuduhan Nurul Arifin pada mantan bosnya Jusuf Kalla (JK) yang mendekati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk keperluan politik JK, pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, mengatakan masyarakat memang bisa melihat kegiatan JK baik di PMI dan juga DMI memang memiliki kepentingan politik.
Hal itu tidak bisa dipungkiri jika JK telah membawa ormas untuk kepentingan politiknya. Politisi pasti memiliki kepentingan dalam melakukan langkah-langkahnya.

PDIP: Siapa yang Jatuhkan Jokowi Berhadapan dengan PDIP

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya upaya menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di tengah elektabilitasnya yang tinggi. Wasekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan upaya menjatuhkan Jokowi oleh pihak manapun sama dengan upaya menjatuhkan PDIP.
"Ketika ada pihak-pihak dengan berbagai upaya menjatuhkan Jokowi, maka itu sekaligus kepada PDIP.