Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku, akan memikirkan agar Pemprov DKI bisa mengambil alih kewenangan kedua perusahan tersebut.
"Ya siap, kita ingin daulat di air, tapi sekarang masih di wilayah hukum karena di gugat LBH (Lembaga Bantuan Hukum), biarkan dirampungkan dulu baru kita masuk," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Diakui mantan Wali Kota Solo ini, PT PAM Jaya selaku perusahaan air daerah memang tidak bisa melakukan pengelolaan air secara langsung karena ada perjanjian sebelumnya dengan perusahaan asing.
"Kita tidak bisa full mengelola karena alasan kerjasama seperti itu kan jadi repot. Gara-gara perjanjian dan kesepakatan jadi enggak jadi," imbuhnya.
Selain itu, sambung Jokowi, kendala lain yang juga dihadapi oleh Pemprov DKI yakni pada masalah anggaran. Alasannya, untuk mengambil alih perusahaan tersebut harus menggunakan anggaran.
"Pengambil alihan itu harus pakai duit, anggarannya itu tidak sedikit, itu yang baru diproses," simpulnya.
Untuk diketahui, saat ini pengelolaan air Jakarta masih dikuasai perusahaan asal Parancis, yakni PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta yang akan berlangsung hingga tahun 2023. Warga juga sudah melakukan gugatan terkait hal itu karena tidak bisa mengakses air bersih, serta harus membayar mahal untuk memperolehnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
