Jokowi Gelontorkan Rp20 M untuk Jakarta Hijau

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninjau keberadaan tanaman di Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan. Tanaman-tanaman yang ada di kebun bibit tersebut, kata Jokowi, merupakan aset bagi DKI untuk membuat ruang terbuka hijau (RTH).

"Semua aset yang kita punyai saya pengen ngerti. Kita ingin menghijaukan Jakarta total, tetapi kekuatan ya harus dilihat," kata dia, Senin (13/1/2013).

Jokowi menjelaskan, pada 2012 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp300 juta untuk perbaikan taman. Sementara, pada 2013 Jokowi berjanji menggelontorkan anggaran sebanyak Rp20 miliar untuk membuat Ibu Kota hijau total.

"Kalau kemarin dihitung-hitung paling Rp300 juta. Tahun ini kita anggarkan sampai Rp20 miliar, tahun depan Rp1 triliun kalau perlu. Mau hijau enggak Jakarta?," jelasnya.

Untuk diketahui, Kebun Bibit Ciganjur memiliki luas sekira 3,5 hektare. Dengan memiliki luas lahan sebesar itu, Jokowi menjelaskan bahwa kebun bibit tersebut digunakan sebagai tempat adaptasi tanaman.

"Ini hanya sebagai perantara saja. Sebelum ditanam diadaptasi di sini," jelasnya.

Jokowi menegaskan jajarannya telah menyediakan Rp850 miliar yang digunakan untuk pembelian lahan yang akan digunakan sebagai RTH. "Tadi kan saya bilang ke DPD, kalau kita ingin terus menambah RTH. Asal ada yang jual tanah kita beli, jual kita beli," tegasnya.

Sumber :
okezone.com

Demo Jokowi, ibu-ibu kelabuhi petugas keamanan Balai Kota

Sejumlah mantan pekerja PT Sainath II Industri berdemonstrasi mendatangi Balai Kota Jakarta, meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pekerja yang kebanyakan ibu-ibu itu mengaku belum diberikan pesangon, setelah di PHK setahun lalu.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu langsung menemui ibu-ibu tersebut, dengan duduk di lantai depan Balai Agung.

Pantauan merdeka.com, para Ibu-ibu tersebut masuk ke dalam kompleks Pemprov DKI Jakarta sejak pukul 12.00 WIB, untuk menghindari halangan petugas keamanan, mereka masuk sedikit-demi sedikit. Setelah semuanya berkumpul, para ibu tersebut kemudian menunggu Jokowi di depan Balai Agung tempat Jokowi berkantor. Jokowi pun terlihat kaget ketika keluar dari kantornya.

"Kami mau minta bantuan sama Pak Jokowi supaya duit kita keluar lagi. Kami belum dapat pesangon, Janji perusahaan 10 Agustus dibayar, tapi ternyata bohong," ujar salah satu mantan pekerja PT Sainath, Imas saat berdialog dengan Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun duduk mendengar tuntutan para ibu tersebut, kemudian dia berjanji akan membantu untuk mendesak perusahaan membayar pesangon mereka.

"Ya nanti hari rabu kami akan bantu yah, sabar yah ibu- ibu," ujar Jokowi.

Usai mendengar janji Jokowi, para ibu pun tampak senang, dan kemudian mereka melipat kembali spanduk yang telah mereka gelar. Kemudian, mereka langsung membentangkan spanduk bertuliskan "Bapak mohon buka hatimu beri hak kami jangan cuma janji setelah satu tahun kami di PHK dari PT Sainath Industries."

Sumber :
merdeka.com

Ini Komentar Jokowi Soal Pencurian Uang Keluarga Bocah yang Diduga Diperkosa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kaget bukan kepalang saat mendengar berita uang Rp 35 juta milik keluarga bocah SD yang diduga dicuri oleh polwan gadungan. Ia ikut prihatin.

"Loh..loh..loh... baru dengar ini. Cerita apalagi ini?" kata Jokowi terkejut saat dimintai komentar uang milik keluarga bocah SD yang diduga diperkosa telah dicuri. Uang Rp 35 juta itu merupakan sumbangan dari sejumlah pejabat, termasuk dirinya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta di Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

"Kok diambil bagaimana? Baru dengar ini," kata Jokowi seraya balik bertanya.

Jokowi lalu diceritakan tentang kejadian penipuan tersebut.

Ketika ditanya langkah selanjutnya yang akan diambil, Jokowi mengaku belum tahu.

"Belum tahu. Baru dengar detik ini," ujar suami Iriana ini.

Jokowi memberi sumbangan kepada keluarga korban dua pekan lalu. Dia memberikannya langsung kepada keluarga korban saat berkunjung ke kediamannya di Rawabebek, Jakarta Utara. Selain Jokowi, sumbangan juga datang dari Menteri PP dan PA Linda Gumelar, pejabat kecamatan hingga dari sekolah korban. Uang Rp 35 juta yang sedianya disimpan ke bank itu dilarikan polwan gadungan tadi pagi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tinjau Kebun Bibit Tanaman

Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kebun bibit tanaman. Ia melihat bibit-bibit tanaman yang akan ditanam menggantikan pepohonan yang sudah tua dan keropos.

Jokowi yang menggunakan mobil Innova warna hitam B 1592 NKR itu tiba di Kebun Bibit Pengujian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Kompleks Pemprov DKI Jakarta, Jalan Purwa Utama, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2013).

Jokowi yang memakai kemeja warna putih dan celana hitam didampingi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina.

Jokowi mengelilingi kebun yang cukup luas itu. Kebun tersebut sangat rimbun dengan tanaman. Ada tanaman yang besar tinggi dan ada juga bibit tanaman yang ditanam di polibag mulai dari bunga dan aneka pepohonan.

Sumber :
news.detik.com

Ditanya soal Banjir, Jokowi: Iya Saya Tahu

BANJIR, banjir, banjir lagi itulah Kota Jakarta. Makin lama areal banjir di DKI kian meluas. Apalagi 40% dari 650 kilometer persegi luas Ibu Kota masuk dataran rendah satu meter di bawah permukaan laut, khususnya wilayah pantai utara (pantura) Jakarta Utara.

Hal itu bisa dilihat dari kejadian banjir menimpa sebanyak 26 kelurahan di wilayah Jakarta terendam air akibat intensitas hujan cukup tinggi sepanjang Sabtu-Minggu pekan lalu.

Ketika Gubernur DKI Joko 'Jokowi' Widodo ditanya wartawan tentang programnya dalam mengatasi banjir di daerah 26 kelurahan terendam air, ia menjawab, “Iya saya tahu.”

Jokowi tidak memerinci kepada wartawan yang menantinya di pertemuan dengan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI di Balai Kota DKI, Senin (14/1).

Ia tidak membeberkan langkah apa yang telah dan akan dilakukan Pemprov DKI untuk menangani kelurahan yang terkena banjir dan membantu warga yang menjadi korban banjir. Mantan Wali Kota Solo itu hanya terdiam seribu bahasa sambil melangkah menuju ruang Balairung DKI yang telah disulap menjadi ruang makan.

Terlihat terjadi perubahan raut wajah Jokowi saat dilontarkan pertanyaan tersebut. Senyum yang selalu menghiasi bibir dan wajahnya, saat itu langsung menghilang.

Sekadar informasi, ada sebanyak 74 RT dari 61 RW di 26 kelurahan dari tujuh kecamatan yang terendam banjir. Dan ada sebanyak 657 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disiapkan.

Sebanyak 657 warga di Kelurahan Rawa Buaya terpaksa mengungsi. Di antaranya sebanyak 307 jiwa di RW 01 dan 350 jiwa di Rw.02. Pengungsi ditampung di pos RW 02 sebanyak 350 jiwa, serta sentra kaki lima Rawa Buaya sebanyak 307 jiwa.

Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, telah didirikan pos kesehatan dan dapur umum di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI juga telah memberikan bantuan berupa 100 selimut dan 20 terpal serta bantuan nasi bungkus untuk sejumlah pengungsi dari Camat Cengkareng dan Lurah Rawa Buaya.

Yang ingin diketahui adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk menurunkan ketinggian air di seluruh kawasan yang tergenang banjir.

Lalu langkah darurat apa yang akan dilakukan secepatnya agar 26 kelurahan ini tidak terendam banjir. Dan bagaimana dengan kebutuhan makan, minum serta kesehatan warga yang menjadi korban banjir.

Sumber :
metrotvnews.com

Datangi Jokowi, DPD Menentang Enam Ruas Tol Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.
Pembangunan tol dalam kota tersebut dianggap bertentangan dengan program Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Jokowi-Basuki yang terus menggadang-gadang program prorakyat dan lebih mengutamakan untuk mengembangkan moda transportasi massal daripada untuk penambahan jalan.
"Dengan membangun enam ruas tol, itu justru memperbesar kepentingan mobil pribadi untuk masuk wilayah tersebut dan menjadi tidak sinkron dengan upaya Pemprov DKI yang akan mengembangkan transportasi massal. Yang kita sepakati itu merupakan solusi menyelesaikan problem kemacetan," kata anggota DPD DKI Jakarta, Dani Anwar, seusai bertemu dengan Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (14/1/2013).
Dani juga mengatakan lebih baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, membantu Pemprov DKI dalam mengembangkan transportasi massal di Ibu Kota.
"Yang harus dikembangkan adalah pembangunan transportasi massal, seperti monorel, MRT, dan busway daripada pemerintah pusat harus membuat enam ruas tol. Kami berempat, anggota DPD, menolak pembangunan enam ruas tol ini," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pembangunan enam ruas tol itu sama sekali tidak efektif bagi transportasi massal, khususnya angkutan umum, karena bentuk tol tersebut yang berbentuk elevated atau layang.
Sebagai langkah konkret, Dani melanjutkan, DPD RI akan melakukan komunikasi dan membuat pernyataan keberatan atas pembangunan enam ruas tol tersebut kepada Kementerian PU dan Pemprov DKI.
"DPD RI akan melakukan komunikasi politik bersama dengan Pemprov DKI. Untuk apa pemerintah pusat memaksa bangunan itu, harusnya pemerintah memberikan support persoalan pembangunan transportasi massal di Jakarta," kata Dani.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang sangat menyesali kebijakan Jokowi tersebut.
Megaproyek senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

6 Jalan Tol Baru Dikritik, Jokowi Gelar Dengar Pendapat

Usai panen kritik pedas atas rencana melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyatakan akan melakukan dengar pendapat untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan warga ibu kota.

"Besok didengerin, kalau enggak setuju ya gimana, saya kan petugasnya rakyat, besok dengerin saja publik gimana," ujarnya seusai menerima kunjungan anggota DPD RI di Balai Kota Jakarta, Senin (13/1/2013).

Seperti diketahui, mantan Wali Kota ini memberikan syarat khusus sebelum merealisasikan proyek yang membutuhkan dana sekira Rp42 triliun itu.

"Kemarin sudah saya sampaikan setuju dengan ada syarat-syaratnya. Harus ada jalur khusus TransJakarta atau angkutan massal, kopaja atau metromini, Amdal lalu lintas clear, pintu-pintu tol tidak karena banyak biang macet. Syarat itu dari kalkulasi, hitung-hitungan," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa dalam setiap rencana pembangunan, dirinya akan terlebih dulu mendengar pendapat dari masyarakat. "Dari publik tidak mau menolak, gimana? Saya petugas rakyat, masyarakat. Besok ketemu, kita dengar sama-sama. Saya tetap, apapun program mendengarkan masyarakat," pungkasnya.

Rencana pembangunan enam ruas jalan tol ini menjadi pro kontra. Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, dengan menyetujui enam ruas jalan tol maka Jokowi menunjukkan bahwa dia tidak konsisten dalam menjalan program.

Selain itu, anggota DPD RI Dapil Jakarta Dani Anwar menyatakan, pembangunan enam ruas tol itu, tidak sejalan dengan rencana pembenahan transportasi masal ibu kota.

“Kita kan sekarang sedang mengembangkan transportasi massal, dan transportasi massal itu kita sepakati untuk menyelesaikan probelamtika kemacetan di Jakarta. Kalau kita sekarang membangun enam jalan tol, tol itu kan dibuat untuk mobil pribadi, jadi tidak singkron dengan mengembangkan transportasi massal, jadi ngapain bangun enam ruas jalan tol lagi," kata Dani.

Sumber :
okezone.com

Jokowi Paksa Anak Sekolah Pakai Seragam Khas Betawi

Dengan alasan melestarikan budaya Betawi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mewajibkan seluruh PNS Pemprov DKI untuk memakai seragam bernuansa adat Betawi. Aturan memakai seragam bernuansa Betawi ini ternyata tidak hanya berlaku untuk PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, namun itu juga berlaku bagi siswa sekolah di Jakarta.

"Kemungkinan kita akan kita lebarkan pada anak-anak sekolah juga," kata Jokowi di hadapan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Rencananya, ujar Jokowi, seminggu sekali para siswa juga akan diwajibkan mengenakan seragam bernuansa Betawi. Ia berharap, kebijakan ini membuat siswa dapat mengenal lebih dekat budaya tradisional Jakarta.

Jokowi juga berencana untuk menerapkan kebijakan yang sama bagi pengelola hotel dan tempat wisata. "Nanti akan kita paksa untuk pakai pakaian adat ini," tegas Jokowi.

Bukan cuma busana, arsitektur khas Betawi juga akan dilestarikan oleh Jokowi lewat kebijakannya. Karena itu semua bangunan milik Pemprov DKI mulai tahun ini akan dilengkapi dengan ornamen khas Betawi.

"Ini akan kita mulai pada pembangunan Masjid Raya di Jakarta Barat, dengan mengacu pada arsitektur Betawi. Akan segera kita mulai," terangnya.

Lebih lanjut, Jokowi berharap langkah-langkahnya melestarikan budaya Betawi dapat memiliki payung hukum yang kuat. Ia akan mendorong DPRD DKI untuk menyusun Peraturan Daerah Pelestarian Budaya.

Sekedar diketahui, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas. Dalam pergub tersebut, PNS Pemprov diwajibkan memakai seragam khas Betawi setiap hari Rabu.

Seragam yang dimaksud adalah baju koko bagi pria dan kebaya bagi wanita. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pegawai tanpa kecuali termasuk bagi gubernur dan wakil gubernur.

Sumber :
jpnn.com

Jokowi Siapkan Rp850 M untuk Beli Tanah

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  DKI Jakarta mencanangkan untuk melakukan pembelian lahan, yang akan digunakan untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, tiap tahun.

Hal itu diungkapkannya terkait pendapat anggota DPD RI Dapil Jakarta AM Fatwa, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Jakarta, dimana dirinya menyatakan minimnya RTH di Jakarta.

"Kalau sebelumnya itu developer yang beli tanah kita, sekarang kita yang mau beli tanahnya developer untuk di jadikan ruang terbuka hijau," ujar Jokowi, Senin (13/1/2013).

Mantan Wali Kota Solo ini mencontohkan lokasi yang akan dijadikan RTH adalah Waduk Rio-Rio di Jakarta Utara. "Di Waduk Rio-Rio itu tanahnya sekira 28 hektar," jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, demi merealisasikan rencananya itu, orang nomor satu di Jakarta ini telah menyiapkan dana sebesar Rp850 miliar.

"Ini memakan biaya pembelian Rp850 miliar untuk RTH dan ruang publik. Ini kita lakukan untuk mengendalikan aset kota yang selama ini dikelola oleh pihak swasta, tata kota itu yang kelola Pemprov DKI," tegasnya.

Seperti diketahui, rencana Jokowi untuk menambah RTH ini, sudah disosialisakannya kepada anak buahnya di tingkat Walikota. Dimana Jokowi mememrintahkan agar jajarannya tidak hanya menambah pohon saja melainkan juga memperhatikan nilai estetika.

"Anggaran untuk taman kita itu gede, jangan cuma yang ditanam itu bakung sama telo terus," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Sumber :
okezone.com

AM Fatwa Puji Jokowi soal Baju Betawi, Blusukan, & Car Free Night

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)daerah pemilihan (dapil) Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini membahas beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Jokowi.

Anggota DPD Dapil DKI Jakarta, AM Fatwa menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Jokowi yang memberlakukan Car Free Night (CFN) pada malam tahun baru lalu. DPD pun menyarankan agar kegiatan tersebut dapat disempurnakan.

"Masyarakat mengapresiasi kegiatan pergantian tahun. Itu sangat menyedot perhatian. Suasana sukaria di masyarakat. Butuh penyempurnaan," ujar AM Fatwa di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2013).

Namun, Fatwa juga menyarankan agar kegiatan lainnya di malam tahun baru seperti acara Zikir Akbar, bisa difasilitasi

"Kegiatan CFN perlu disempurnakan dan disinkronisasi dengan kegiatan Zikir nasional. Kegiatan zikir ini bisa dipusatkan di Mesjid At Tin di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jadi, bagi yang ingin berjoget dan bernyanyi silakan ke Thamrin. Tapi bagi yang suka zikir silahkan ke TMII," katanya.

Selain CFN, Fatwa yang mewakili DPD Dapil DKI ini juga memberi acungan jempol pada kebijakan Jokowi yang mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI untuk mengenakan pakaian khas Betawi setiap hari Rabu. Diharapkan Jokowi pun bisa lebih membangkitkan seni budaya lewat sisi lain.

"Saya juga memberikan apresiasi mengenai pakaian dinas harian Betawi. Saya lihat juga Pak Gubernur menerima Dubes Amerika dengan pakaian Betawi. Gubernur Ali Sadikin dulu juga mendirikan cagar budaya Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan. Tentu kita mengharapkan Pak Gubernur bisa menindaklanjuti hal tersebut," kata Fatwa.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Pembangunan Tol, Tunggu Persetujuan Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan keputusan pembangunan enam ruas jalan tol baru di Ibukota belumlah final. Alasannya Pemprov akan mendengarkan tanggapan publik atas rencana tersebut dan akan menggelar acara dengar pendapat publik dalam waktu dekat.
“Apabila warga Jakarta menolak pembangunan enam ruas jalan tol itu, bisa jadi rencana tersebut tidak dijalankan.  Kalau publik terus-menerus menolak, ya harus kita pertimbangkan,”?ungkap Jokowi di Jakarta, Minggu (13/1/2013).
Jokowi menyampaikan public hearing direncanakan akan dilaksanakan pada Selasa atau Rabu ini. Mantan Walikota Surakarta ini membantah telah menggelar tender terkait proyek tol. “Belumlah. Lha wong amdal dan proses lain-lainnya saja belum kok,” ujarnya.
Pembangunan enam ruas jalan tol itu berpotensi melanggar Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI, Jokowi mengaku belum membaca detail pasal itu. “Saya tidak tahu sedetail itu, tetapi yang jelas semua proyek harus sesuai dengan hukum berlaku,” katanya.
Adapun untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov DKI harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah Pemerintah Provinsi DKI harus memenuhi koridor transjakarta sebanyak 12 beserta sistem pengumpannya.
Syarat kedua, harus ada manajemen pembatasan lalu lintas di jalan, seperti sistem ganjil genap. Syarat ketiga, Pemerintah Provinsi DKI harus membuat manajemen lalu lintas di pintu masuk dan keluar tol. Pemerintah Provinsi DKI juga harus sudah mengintegrasikan transportasi umum.
“Kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi, tol baru tidak bisa dibangun,” kata Peneliti perkotaan dari Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja.

Selain tidak sesuai dengan RTRW, Elisa menyatakan, pembangunan jalan tol baru juga tidak akan menambah akses jalan baru. Pasalnya, di semua rute yang akan dibangun jalan tol baru itu sudah ada jalan umum dan jalur transportasi publik, seperti rel kereta api.

Mengenai rencana dengar pendapat publik, Elisa mengatakan, sebaiknya forum itu tidak diadakan pada hari kerja agar benar-benar bisa menampung aspirasi warga Jakarta. “Kalau diadakan pas hari kerja, tentu kebanyakan warga Jakarta tidak bisa hadir,” katanya.

Sumber :
esq-news.com

Jokowi Menata 23 Titik PKL, Pedagang Senang

Pemprov DKI Jakarta mulai menata pedagang kaki lima (PKL). Dimulai dengan menata PKL di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 36 PKL mendapat gerobak gratis. Shelter tempat mereka berjualan juga diperbaiki. Selain itu, para pedagang diberi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis.
Acara penyerahan gerobak dan izin gratis itu dilakukan Minggu (13/1) kemarin dan dihadiri Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan itu Jokowi menyatakan, pemberian gerobak gratis ini merupakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari Bank DKI.
Jokowi berharap para PKL tak lagi berjualan di tengah jalan dan bisa menata diri dengan tertib. "Program CSR seperti ini bagus sekali kok, biar jualan nggak sembarangan lagi," ujarnya.
Dikatakan, penataan yang dilakukan tidak mendapat protes dari para pedagang. "Tidak ada keluhan, kan diberi gerobak, tempat duduk, meja, dan tenda. Mengeluh gimana lagi?" ujarnya.
Ke depan, penataan PKL akan dilakukan di seluruh penjuru Jakarta. Sudah ada puluhan titik (lokasi) yang akan ditata PKL-nya. "Nanti totalnya ada 23 titik," tegas Jokowi.
Ornamen Betawi
Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ratna Ningsih mengatakan, dari 36 pedagang di depan Masjid Sunda Kelapa, sebanyak 28 pedagang diberi gerobak dan 8 pedagang mendapatkan kios. Para pedagang mendapatkannya secara cuma-cuma dan tanpa syarat apapun.
Ia menegaskan, tidak ada penambahan PKL yang diberikan bantuan. Benar-benar PKL yang sudah ada, karena memang sudah didata dan berdasarkan informasi dari pedagang lainnya. "Seluruhnya ada 48 pedagang di sini, tapi menyebar. Jadi, sesuai dengan informasi dari mereka, hanya 36 pedagang yang ada di situ," ucap Ratna.
Agar tidak menyebabkan kemacetan, gerobak pedagang diminta disusun secara paralel tepat di depan Masjid Sunda Kelapa. Para pedagang juga menandatangani surat perjanjian bahwa gerobak yang telah diberikan tidak akan dijual.
Gerobak putih tersebut sudah memiliki etalase kaca dengan rangka aluminium. Logo Bank DKI terlihat jelas di badan gerobak. Namun, beberapa gerobak tampak belum dipasang atapnya. Gerobak juga dilengkapi dengan meja dan kursi kecil. Selain itu, ornamen Betawi menghiasi bagian atap, yakni gigi balang seperti pada atap rumah Betawi.
Ratna mengatakan, selain di depan Masjid Sunda Kelapa, setidaknya ada 23 titik lainnya yang akan ditata PKL-nya, antara lain di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, dan sentra PKL lainnya. Selain BUMD, pihaknya akan mengajak perusahaan swasta dan BUMN untuk bergabung agar tidak menggunakan APBD DKI dalam program penataan PKL.
Kredit untuk pedagang
Salah satu pedagang di Masjid Sunda Kelapa, Merina (36), mengaku bersyukur mendapat bantuan gerobak. "Alhamdulillah dikasih. Lumayan daripada beli cukup mahal," ujar pedagang ketoprak itu.
Sedangkan seorang pedagang dimsum, Mulyadi (24), mengaku senang mendapatkan SIUP gratis. Sehingga para pedagang bisa mengajukan pinjaman ke bank maupun koperasi.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menyatakan, pemberian fasilitas gerobak dan kios ini merupakan dukungan dari Bank DKI terhadap program pemprov terkait dengan penataan PKL. Menurutnya para pedagang ke depan juga dapat memanfaatkan produk Bank DKI seperti kredit modal kerja.
"Pada 2013 Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 1,5 triliun. Saat ini kami juga sedang menjajaki untuk bersinergi dengan PD Pasar Jaya untuk layanan produk perbankan bagi pedagang pasar," ujarnya.
Blok M menyusul
Belakangan ini, Jokowi memang cukup intens mencermati PKL di Jakarta. Selasa (8/1) lalu, ia berkunjung ke Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memantau keberadaan PKL di sana. Saat itu, Jokowi berjanji akan segera melakukan penataan terhadap PKL yang ada.
"Kita mau menata, mau menertibkan PKL yang ada di Terminal Blok M. Sudah ada solusi, sudah ada usul-usul yang masuk ke saya, maka itu saya tinjau ke lapangan," ujar Jokowi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan mengaku belum mendapat informasi kapan relokasi PKL di Teminal Blok M akan dilakukan. Meski demikian, Satpol PP siap mengawal kegiatan tersebut. "Belum, kita belum tahu kapan relokasi PKL itu akan berlangsung. Yang jelas, kita siap mengawal," ujar Sulistiarto, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, kepada Warta Kota, Rabu (9/1) pekan lalu.
Ke mana para PKL akan dipindahkan, ia juga mengaku belum tahu. Namun, sejumlah lokasi telah diincar Pemkot Jakarta Selatan sebagai penampungan baru para PKL.
Sulistiarto berjanji, ia dan jajarannya akan membantu relokasi PKL dengan cara-cara yang manusiawi. "Bagaimana pelaksanaan relokasi itu, masih dirapatkan. Nanti kita akan melakukan sosialisasi dahulu kepada mereka (PKL—Red) beberapa waktu sebelumnya. Pokoknya pendekatannya persuasif, tidak akan pakai cara-cara kekerasan. Bahasanya, penataan, bukan penertiban," tegasnya.
Pusat suvenir
Terkait penataan PKL, juga akan dilakukan pengembalian fungsi Mal UKM Waduk Melati di Jalan KH Mas Mansyur, Tanahabang, Jakarta Pusat. Rencananya, Mal UKM Waduk Melati tidak lagi digunakan sebagai tempat berjualan produk hasil pengusaha UKM, tetapi akan dijadikan sebagai Pusat Suvenir Jakarta dan Indonesia, kantor perwakilan perusahaan UKM Jakarta, serta pengurusan SIUP.
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1) mengatakan, Mal UKM akan dikelola bekerja sama dengan masyarakat, antara lain Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) dan Coop Indonesia Foundation (CIF) yang sudah memaparkan skema pemanfaatan gedung itu.
Dalam paparan tersebut, lanjut Hasan, Gubernur Jokowi menginginkan pemanfaatan Mal UKM lebih terfokus pada satu tema saja. Yaitu, menjadi pusat penjualan suvenir tentang Jakarta dan Indonesia. "Jadi gedung suvenir, fokusnya nggak ke mana-mana. Karena gubernur melihat belum ada gedung yang khusus menjual suvenir," ujarnya.
Ratna Ningsih membenarkan pemanfaatan gedung Mal UKM Waduk Melati akan digunakan sebagai suvenir center. "Konsep penataannya seperti apa masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang penting gedung tersebut dapat digunakan secara optimal," katanya. Ia mengatakan, Mal tidak tertutup untuk PKL dan bisa ditempatkan di bagian depan.
Inkowapi juga sudah meminta Gubernur Jokowi segera memberi surat penunjukan pengelolaan Mal UKM Waduk Melati kepada lembaganya. Karena Inkowapi merupakan lembaga yang memenangkan lelang beauty contest pengelolaan Mal UKM Waduk Melati pada 2010 lalu.
Ketua Umum Inkowapi Sharmila menerangkan, Inkowapi ikut mendaftar dan memenangkan lelang. Namun dalam perjalanan waktu, surat penunjukkan pengelolaan Mal UKM belum juga ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Fauzi Bowo, hingga saat ini. 

Sumber :
wartakota.tribunnews.com

Jokowi ketemu Persija, Ahok sambut wakil Kota Houston

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama punya seabrek kegiatan di awal minggu ini. Agenda keduanya dibuka dengan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta pukul 08.00 WIB.

Selanjutnya, Jokowi menerima kunjungan kerja DPD RI Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung pukul 10.00 WIB, Senin (14/1). Lalu Jokowi akan menemui perwakilan Tim Sepakbola Persija Jakarta pukul 12.00 WIB.

Acara gubernur berikutnya yaitu menghadiri diskusi tentang 100 hari Jakarta Baru dan Reformasi Birokrasi yang digelar Tempo Inti Media di Kebayoran Centre Blok A11-15 Jl Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada selepas magrib.

Sementara itu, usai Rapim, Ahok akan menerima kunjungan Mr AL-Hoang anggota Kota Houston, Konjen RI Houston-Texas di Ruang Tamu Wagub. Acara selanjutnya menerima Audiensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta LPMJ.

Sumber :
merdeka.com