Dapat Hibah 14 Rusunawa, Jokowi Siapkan Rp 15 M untuk Rehabilitasi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghibahkan 14 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada Pemprov DKI Jakarta. Untuk merehabilitasi semua rusun tersebut, Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 15 miliar dari APBD.
"Itu yang diserahkan ke kita, yang rusak-rusak diperbaiki, direhab. Ya gimana sudah 7 tahun, direhab ya pakai APBD Rp 15 miliar," ujar Jokowi di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengatakan proses rehabilitasi tersebut akan dimulai Agustus atau September tahun ini. Hal itu dipercepat agar segera dapat terisi oleh warga yang memerlukan.
"Kalau saya, semua rusun pengennya segera terisi. Semua terisi karena masyarakat nunggu," tuturnya.
14 Twin block rusun yang dihibahkan tersebut bernilai Rp 191,57 miliar. Satu twin block bisa menampung rata-rata 90 lebih unit rumah di bawah tipe 30. Dengan diserahkannya ke 14 rusun itu, aset tersebut kini sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta.

Adapun 14 rusunawa yang dihibahkan tersebut antara lain:

1. Rusunawa Marunda Sebanyak 2 twin block senilai Rp 25,29 miliar
2. Rusunawa Penggilingan (Pilus Elok 1) sebanyak 2 twin block senilai Rp 23,28 miliar
3. Rusunawa Penggilingan (Pinus Elok II) sebanyak 2 twin block senilai Rp 23,19 miliar
4. Rusunawa Komaruddin sebanyak 2 twin block senilai Rp 25,32 miliar
5. Rusunawa Komaruddin I sebanyak 2 twin block senilai Rp 34,42 miliar
6. Rusunawa Komaruddin II sebanyak 2 twin block senilai Rp 33,94 miliar
7. Rusunawa Kebon Nanas sebanyak 2 twin block senilai Rp 26,1 miliar

Ketujuh rusunawa tersebut berlokasi di Cilincing Jakarta Utara dan Cakung Jakarta Timur.

Selain itu, tersisa 5 twin block rusunawa senilai Rp 58,62 miliar yang belum diserahkan. Sebanyak 3 twin block berada di Marunda dan 2 lainnya di Cakung, Jaktim.

Sumber :
detik.com

"Jokowi Presidenku 2014" Membentang di KPK, Jokowi: Saya Nggak Mikir

Spanduk "Jokowi Presidenku 2014" dibentangkan pendukung gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung KPK. Mereka mendukung Jokowi yang diinterpelasi oleh sejumlah anggota DPRD terkait KJS. Jokowi pun memberikan tanggapan santainya.
"Kalau saya nggak ngurus lah. Saya ngurus KJS saja lompat sana, lompat sini diinterpelasi malahan, hahaha," kata Jokowi sembari tertawa, saat ditanya wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengaku tak memikirkan Pilpres 2014. Dia juga tak pernah memikirkan beragam survei yang menempatkannya sebagai capres paling potensial.
"Deg degan, deg degan, gitu aja dibilang dari dulu nggak pernah mikir kok," katanya.
"Kalau saya itu nggak mikir ngurusin KJS aja pusing. Mau di interpelasi, rusun mau di impeachment. Ngurusun polling," canda Jokowi.
Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".
"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Sumber :
detik.com

Jokowi Sudah Merasa Gitar Bass Pemberian Metalica Bersifat Gratifikasi

KPK akhirnya memutuskan untuk tak mengembalikan gitar bass Metalica kepada Gubernur DKI, Joko Widodo. Jokowi rupanya sejak awal sudah merasa hadiah dari grup rock legendaris tersebut bersifat gratifikasi.
"Ya pada saat itu diberi ya seneng. Tapi setelah malam saya pikir jangan-jangan masuk gratifikasi, ya langsung kita serahkan," ujar Jokowi di Rumah Makan Warung Sunda, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Selasa (28/5/2013).
Jokowi berharap gitar bass tersebut dimuseumkan saja daripada dilelang. Jika dilelang, dia tak yakin bisa memenangkan lelang tersebut.
"Ya harganya berapa, tahu-tahu nanti ada yang tawar miliaran gimana, ya nggak berani. Itu harganya Rp 8 juta-an," lanjutnya.
Suami Iriana ini juga yakin bahwa keputusan KPK telah tepat sesuai dengan rumusan yang ada.
"Kalau merasa (gratifikasi) ya nggak, wong saya ketemu itu langsung diberi. Kalau saya nggak ngerti. Tapi gratifikasi kan ada rumusnya. Kalau rumusnya masuk ya gratifikasi," ulas Jokowi.

Sumber :
detik.com

Kandidat Capres 2014, PKS: Jokowi Bagus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memuncaki sejumlah survei capres. PKS termasuk partai yang melihat Jokowi sebagai capres potensial.
"Jokowi bagus, tapi kan belum diputuskan. Kalau Jokowi sekarang, kita akan lihat bagaimana dia akan memimpin Jakarta," kata anggota Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljuffri di Tambak Asri, Surabaya, Selasa (28/5/2013).
Meski Salim tahu bahwa Jokowi telah berkomitmen untuk menyelesaikan tugas di Ibukota, namun ia menilai bisa saja Jokowi berubah pikiran dan memutuskan untuk maju capres 2014.
"Kalau secara pribadi kan kelihatannya dia ingin tuntaskan dulu (pekerjaan sebagai Gubernur DKI). Tapi nggak tahu sih kalau terjadi perubahan," ujar Salim sembari tersenyum.
PKS akan memutuskan calon presiden pada akhir tahun ini. Salim belum bisa memastikan apakah calon presiden PKS akan berasal dari kader internal atau bukan.
"Nanti akhir tahun ini atau awal tahun depan baru diputuskan. Soal kader atau non kader, kita nggak tahu ya, tapi sampai sekarang belum diputuskan," pungkas Salim.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Dari Awal Saya Merasa Akan Ada yang Memakzulkan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mengaku telah memprediksi adanya pihak-pihak yang ingin memakzulkan dirinya. Menurut Jokowi, itu diketahui sebelum wacana interpelasi DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat digulirkan.
"Dari awal saya sudah merasa akan ada yang memakzulkan. Untuk apa urusan kecil teknis seperti itu harus interpelasi," kata Jokowi, di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 28 Mei 2013.
Tapi, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tidak ambil pusing jika ada pihak yang ingin memakzulkannya. Dia juga tidak memiliki persiapan dalam menghadapi wacana itu. "Untuk apa siapkan amunisi. Dihadapi senang-senang saja. Kalau sampai impeachment senang saja, jangan dipikirkan," ucap dia.
Jokowi juga menilai rasional terhadap mundurnya tiga dari lima fraksi yang mengajukan hak interpelasi. Sebab, kata dia, masalah KJS sudah dapat diselesaikan di tingkat komisi.
"Artinya hanya hal teknis dan bisa diselesaikan di tingkat komisi. Tapi kalau yang lain ada pemakzulan atau impeachment ya itu beda soal," kata dia.
Pelaksanaan program kesehatan murah ini diwarnai langkah sejumlah rumah sakit yang mundur dari KJS. Awalnya, ada 16 rumah sakit yang keluar sebagai pelaksana KJS, namun menciut menjadi dua.
Sebanyak 14 lainnya memutuskan untuk tetap melanjutkan program KJS. Besaran Tarif Indonesia Case-Based Group (INA CBGS) disinyalir menjadi penyebab rencana mundurnya sejumlah rumah sakit itu.
Kisruh soal KJS ini diikuti rencana 32 anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi yang akan menggunakan hak interpelasi. Belakangan delapan di antaranya menarik kembali haknya tersebut, tersisa 24 anggota dewan. Saat ini hanya ada dua fraksi yang masih menggunakan hak interpelasi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN-PKB.

Sumber :
viva.co.id

KPK Apresiasi Sikap Legowo Jokowi Terkait Gitar Bass Metallica

Gitar bass bertanda tangan personel band rock Metallica, Robert Trujillo, gagal menjadi milik Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Meski demikian, KPK mengapresiasi sikap Jokowi yang bersedia melaporkan gitar tersebut.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, gitar bass merek Ibanez berwarna merah marun tersebut diteliti oleh direktorat gratifikiasi KPK. Hasilnya, gitar itu terpaksa diambil negara karena diberikan terkait dengan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Pemberian itu terkait posisi Pak Jokowi sebagai gubernur. Keputusan dari direktur gratifikasi, akan diberikan kepada negara. Kita harus apresiasi Pak Jokowi," ujar Johan Budi di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).
Johan mengatakan, Jokowi masih berkesempatan untuk memiliki gitar bass tersebut jika dilelang oleh negara. Namun harapan itu pupus jika barang tersebut menjadi pajangan di museum.
"Setelah jadi milik negara, gitar itu bisa dilelang atau bisa juga jadi milik museum,"
Atau, lanjut Johan, bisa saja barang tersebut menjadi pajangan di gedung KPK, tepatnya di ruang contoh barang yang dikategorikan sebagai gratiifkasi.
"Nanti dipajang di KPK, jadi contoh, ini loh ada pejabat negara yang melaporkan gratifikasi. Tapi harus seizin Menteri Keuangan," terang Johan.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Agustus, Waduk Ria Rio Mulai 'Disulap' Bak Marina Bay

Waduk Ria Rio di Jakarta Timur saat ini kondisinya sangat kumuh. Gubernur DKI Joko Widodo berencana menyulap waduk tersebut menjadi bak Marina Bay di Singapura. Ditargetkan, Agustus atau September tahun ini rencana tersebut mulai diwujudkan.
"Iya banyak penuh (eceng gondok), saya setiap hari juga ke sana. Penuh, lahannya sudah beres baru. Mungkin Agustus (atau) September," ujar Jokowi di Rumah Makan Dapur Sunda Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).
Jokowi menjelaskan saat ini proses pembelian lahan masih berjalan. Setelah proses pembebasan lahan selesai, baru proses pembangunan dapat dilakukan.
"Juga nanti memikirkan masyarakat di sana yang kurang lebih ada 600 jiwa kita ajak bicara kalau lahannya sudah rampung," lanjutnya.
Rencananya, waduk seluas 8 hektar itu akan dijadikan ruang terbuka hijau sekaligus public space. "Nanti begitu selesai akan langsung dimulai. Ada public space, opera house-nya di situ," tutur Jokowi.

Kondisi Waduk Saat Ini :

 Kondisi Waduk Sesuai Impian Jokowi :

Sumber :
detik.com

Jokowi: KJS Tidak Bisa Dipalsukan

Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, keberadaan cip pada Kartu Jakarta Sehat (KJS) tahap dua dapat melindungi kartu tersebut dari upaya pemalsuan. Kartu model baru itu dibagikan ke seluruh wilayah Jakarta, Selasa (28/5/2013).
"Itu keuntungan cip, jadi tak bisa dipalsukan," ujar Jokowi di sela-sela pembagian KJS di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Jokowi menyebutkan, penggunaan cip tersebut dapat mempermudah pelayanan kesehatan pasien. Cip itu dapat menyimpan identitas lengkap pasien sehingga memudahkan paramedis mendeteksi rekam medis pasien.
Hari ini Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.
Sama dengan sistem KJS tahap pertama yang diluncurkan pada November tahun lalu, pasien pemilik KJS baru harus mendaftar di puskesmas terlebih dahulu. Jika penyakit pasien tak bisa ditangani oleh tenaga medis dan fasilitas puskesmas, puskesmas akan merujuk pasien ke sejumlah rumah sakit yang terkoneksi KJS.
"Kalau sistem berjalan baik semua, mulai dari penanganan tingkat dasar, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit, ini nanti akan terjadi revolusi kesehatan di masyarakat DKI," kata Jokowi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk memberikan layanan KJS kepada 4,7 juta penduduk yang masuk dalam kategori miskin dan hampir miskin. Kini, bersama PT Askes, Pemprov DKI telah menjaring 2,3 juta orang peserta KJS.

Sumber :
kompas.com

Kalau Mau Miliki Bas Metallica, Jokowi Harus Ikut Lelang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat memiliki kembali bas bertanda tangan Robert Trujillo, personel band Metallica, yang kini dinyatakan sebagai milik negara. Syaratnya, Jokowi harus ikut lelang bas tersebut.
Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Supradiyono mengatakan, bas yang diberikan sebagai kado kepada Jokowi itu dianggap sebagai gratifikasi sehingga harus disita oleh negara. Namun, Jokowi masih bisa memilikinya kembali. ada syarat yang perlu dilalui pria yang akrab disapa Jokowi ini agar dapat memilikinya.
Giri mengatakan, setelah dinyatakan sebagai milik negara, bas itu akan diberikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika Kemenkeu melelangnya, Jokowi dapat mengikuti lelang tersebut.
"Kami serahkan ke Kemenkeu untuk lelang dan Pak Jokowi bisa memilikinya lagi, tapi jadi lebih mahal, kan," kata Giri di Balaikota Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Terkait bentuk gratifikasi, Giri menjelaskan salah satunya pada tulisan "Giving Back!" di badan bas tersebut. Menurutnya, tulisan tersebut jika diartikan sebagai minta timbal jasa. "Tulisan itu berbeda dengan tulisan yang lain (di bas itu). Tanda tangan Trujillo yang beda dan itu orang lain yang tulis. Orang lain yang tambahkan," katanya.
KPK hanya menyita bas bertanda tangan Trujillo. Adapun foto Trujillo bersama bas yang ditandatanganinya dikembalikan kepada Jokowi.

Sumber :
kompas.com

"Jokowi Presidenku 2014" Membentang di Kantor KPK

Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".
"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Menurut group media sosial Jokowi presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarta ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.
"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah yanes yang juga koordinator aksi ini.
Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.
Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.

Sumber :
detik.com

Warga Marah Dibilang Kartu Jakarta Sehat Jokowi "Sesat"

Seorang warga penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) sementara di Jakarta Timur mengeluhkan pelayanan yang kurang baik dari rumah sakit kepada pengguna KJS. Ia mengatakan, petugas rumah sakit malah menyebut KJS sebagai Kartu Jakarta Sesat.
Hal itu disampaikan oleh Nila Ariyan dalam peluncuran KJS oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi ) di Puskesmas Pasar Rebo, Jalan Raya Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (28//5/2013). Ketika Jokowi membuka tanya jawab dengan warga penerima KJS, Nila muncul untuk menyampaikan pendapatnya.
Awalnya, Nila sempat menangis sebelum mengatakan mengadukan masalah yang menimpanya. Nila menjelaskan bahwa dirinya terkena penyakit kista dan harus dioperasi di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Namun, saat itu ia justru disindir oleh petugas RS tersebut dan tetap diwajibkan membayar biaya pengobatan.
"Saya kena kista, harus dioperasi. Tapi kata pihak rumah sakit, saya harus tetap bayar 4 sampai 5 juta. Saya juga sempat disindir itu KJS, Kartu Jakarta Sesat, katanya," kata Nila saat diwawancarai, Selasa (28/5/2013).
Mendengar keluhan tersebut, Jokowi segera meminta Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, yang turut mendampinginya, untuk segera menangani kasus Nila. Seterusnya, Nila langsung dibantu oleh pengelola puskesmas untuk memproses pengobatannya di rumah sakit yang diadukannya.
 

Sumber :
kompas.com

Pendukung Jokowi Ini Justru Minta DPRD Lanjutkan Interpelasi

Puluhan warga yang tergabung dalam Grup Media Sosial Jokowi Presidenku menuntut agar 32 anggota DPRD DKI Jakarta tidak mencabut tanda tangan mereka atas pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka akan mengancam tidak akan memilih partai dari anggota Dewan tersebut.
"Kami imbau kepada 32 anggota DPRD, jangan pernah mencabut tanda tangan itu. Karena interpelasi itu, akan ada diskusi wakil rakyat dan rakyat. Kalau kalian mencabut, sama saja kalian telah berlaku munafik," kata Sihol Manulang selaku pengelola Grup Media Sosial Jokowi Presidenku di ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Sihol mengatakan, setelah anggota DPRD itu tidak mencabut tanda tangan tersebut, pihaknya akan mengampanyekan supaya masyarakat tidak memilih partai asal 32 anggota DPRD itu. Dengan begitu, rakyat masih bisa menikmati program Kartu Jakarta Sehat dengan sistem pembayaran gratis.
Menurut Sihol, setelah pertemuan dengan anggota DPRD tersebut, pihaknya akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan ke-32 anggota DPRD DKI yang menandatangani hak interpelasi tersebut. Mereka juga membawa bukti berupa foto kendaraan yang digunakan oleh anggota DPRD tersebut yang dimungkinkan sebagai gratifikasi.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Igo Ilham, mengatakan, sebenarnya interpelasi merupakan bagian dari undang-undang. Kalau ada satu atau dua orang yang mengatakan akan mengajukan hak interpelasi, mereka bisa menggunakannya. Adapun keputusan untuk melakukan hak interpelasi, DPRD masih menunggu hasil rapat Komisi E dengan Dinas Kesehatan.
"Dalam rapat pimpinan diterjemahkan hasil rapat Komisi E. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan kalau sudah selesai di Komisi E, jadi interpelasi bisa dibatalkan rencana penggunaannya," kata Igo.
Saat ini sudah dua partai yang membatalkan pengajuan hak interpelasi tentang pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat.

Sumber :
kompas.com

Jokowi "Senang" Bas Metallica Jadi Milik Negara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku senang saat diberi sebuah bas bertanda tangan Robert Trujillo, bassist band Metallica. Namun, Jokowi mengaku juga senang, dengan tanda kutip, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bas tersebut.
"Dikasih bas sama Metallica senang. Basnya diambil KPK, juga 'senang', dalam tanda kutip," ujar Jokowi sambil tertawa kepada wartawan di Rumah Makan Dapur Sunda, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013) siang.
Jokowi mengaku telah mengetahui bahwa bas berwarna merah hati merek Ibanez tersebut telah disita KPK dan telah menjadi milik negara. Soal wacana bahwa bas tersebut akan dilelang oleh Kementerian Keuangan RI, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku gembira. Namun, ia berpikir, jika bas itu dilelang, pasti harganya tinggi dan ia tak mampu membelinya. Oleh sebab itu, ia lebih memilih untuk memuseumkan bas tersebut.
"Kalau murah, ya mau, tapi enggak tahu, kalau mahal gimana? Dimuseumkan sajalah, lebih baik. Ya, biar aneh, karena biasanya gratifikasi kan uang. Ini kok gratifikasi gitar ada tulisan Jokowi," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan bahwa pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan. Pemberian itu terkait dengan jabatan Jokowi sebagai gubernur dan Jonathan Liu sebagai seorang promotor konser band Metallica. Oleh sebab itu, bas tersebut disita oleh negara. Adapun foto Trujillo dengan bas tersebut dikembalikan kepada Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Puan: Jangan Berandai-andai Jokowi untuk 2014

Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta Joko Widodo untuk fokus menjalankan tugasnya saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia tidak ingin berandai-andai dengan rencana mengusung Joko Widodo alias Jokowi pada pemilihan Presiden periode 2014.
Menurut Puan, majunya Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan merupakan dinamika internal dan eksternal partainya. Meski demikian, ia menegaskan, Jokowi perlu membuktikan kredibilitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi, apa pun, Jokowi harus bisa fokus pada tugasnya sekarang, bisa menunjukkan kredibilitas pada penugasan hari ini, dan jangan berandai-andai pada tahun 2014," kata Puan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Namun, putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnopoutri ini sepakat bahwa saat ini eranya mengusung kader muda sebagai calon presiden. Menurutnya, di PDI Perjuangan, Megawati telah melakukan pengkaderan dengan baik.
"Kalau kemudian melihat tokoh atau kader yang potensial, yang kita majukan, kenapa tidak?" ujarnya.
Seperti diketahui, nama Jokowi terus meroket di berbagai hasil survei sebagai figur calon presiden terpopuler saat ini. Namun, mantan Wali Kota Surakarta itu belum menyatakan keinginannya maju sebagai calon presiden. Jokowi masih ingin menuntaskan janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Jusuf Kalla Bela Jokowi Masalah KJS

Ketua Palang Merah Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menilai, program Kartu Jakarta Sehat gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dilaksanakan di Jakarta merupakan sebuah program baru yang penuh terobosan. Ia menilai wajar jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"KJS Jokowi ini adalah program terobosan, jadi pasti ada masalah dan tantangan. Sembari jalan, diperbaiki dan dievaluasi (pelaksanaannya)," kata Kalla seusai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Iran Muhammad Jafad Ali Akbari di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Sejak Jokowi meluncurkan KJS pada November tahun lalu, KJS telah dimanfaatkan oleh warga Ibu Kota untuk berobat secara gratis. Karena tingginya minat warga atas KJS, jumlah pasien di rumah sakit melonjak tajam.
Belum lama ini, sejumlah rumah sakit menyatakan keberatan mengikuti program KJS karena pembayaran dengan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dianggap merugikan rumah sakit. Dari 16 rumah sakit yang dikabarkan mundur dari KJS, dua di antaranya telah menghentikan layanan terhadap pasien pengguna KJS, yakni RS Thamrin dan RS Admira. Hal ini kemudian memicu keinginan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi.
Jusuf Kalla mengatakan, saat ini solusi terbaik yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah menambah anggaran belanja untuk pembayaran premi yang diterima oleh rumah sakit. Dengan demikian, tidak akan ada lagi rumah sakit yang mengundurkan diri sebagai peserta KJS.
Sementara itu, terkait rencana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta, Jusuf Kalla menilai hal itu wajar. Namun, mantan Wakil Presiden RI itu berharap agar DPRD DKI Jakarta memaklumi bahwa terobosan baru Jokowi ini (KJS) tentu menghadapi banyak kendala.
"Pikirkan dulu, interpelasi dasarnya apa. (Namun, yang jelas) tidak mungkin interpelasi bisa melengserkan. Interpelasi itu adalah bertanya. Kalau dijawab, ya, selesai. Jadi, tidak akan ada pelengseran (gubernur)," kata Jusuf Kalla.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Monorel dan MRT Tak Bisa Diundur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, pengadaan sarana transportasi massal di Jakarta, seperti monorel dan mass rapid transit, sangat mendesak dilakukan. Bersamaan dengan itu, perlu juga memperluas jalan di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan oleh Jokowi kepada peserta Dialog Jakarta Baru 2 di Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Jokowi tak hadir dalam acara itu, tetapi ia sempat menyampaikan pandangannya soal transportasi Ibu Kota melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta dialog.
"Pertama-tama saya meminta maaf tak bisa hadir, karena saya sibuk membagikan KJS kepada warga," ujarnya saat ditelepon oleh Presiden Direktur PolMark Indonesia Eep Saefulloh sebelum dialog berakhir, Selasa (28/5/2013) siang.
Dalam sambungan telepon selama kurang lebih dua menit ini, mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan kebutuhan transportasi di Jakarta sudah sangat mendesak. Pembangunan transportasi, seperti monorel dan MRT harus segera terlaksana.
"Sekarang makin macet, makanya kebutuhan transportasi sudah semakin tinggi. Pembangunan monorel dan MRT sudah tidak bisa diundur-undur lagi," kata Jokowi.
Selain pembangunan dan pembenahan transportasi, Jokowi juga mengatakan bahwa pembenahan transportasi harus berbarengan dengan rasio jalan yang ideal. "Sekarang (rasio jalan) yang terpenuhi baru separuhnya. Dua-duanya sangat dibutuhkan, tapi saat ini kami fokus untuk transportasi monorel dulu. MRT sudah dilakukan," ujarnya.
Dalam agendanya, Jokowi seharusnya mendatangi acara ini. Namun, Jokowi akhirnya memutuskan untuk membagikan 1.733.991 KJS di Kecamatan Koja, Pasar Rebo, dan Kalideres.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Minta Agar Gitar Bass Metallica Dimuseumkan Saja Daripada Dilelang

Gitar bass bertanda tangan personel grup band Metallica, Robert Trujillo, yang diberikan oleh promotor musik Jonathan Liu, gagal dimiliki oleh Gubernur DKI Jokowi. Jokowi berharap gitar bass tersebut sebaiknya disimpan di museum ketimbang dilelang.
"Pinginnya dimuseumkan sajalah, nanti daripada dimiliki orang lain. Biar aman," ujar Jokowi di Rumah Makan Dapur Sunda, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengaku tidak masalah gitar merek Ibanez berwarna merah marun, yang sempat ditunjukkan ke publik tersebut dinyatakan sebagai bentuk gratifikasi oleh KPK. Bahkan Jokowi mengapresiasi kinerja tim KPK yang meneliti alat musik tersebut.
"KPK memang teliti sekali dengan uji forensik. Pas nerima saya senang, tapi malamnya saya mikir, kok jangan-jangan ini gratifikasi. Jadi saya kasih KPK saja," terang Jokowi.
Jokowi harus berpisah dengan gitar bass pemberian Robert Trujillo setelah KPK menyatakan alat musik itu sebagai milik negara. Sebab pemberian gitar bass itu berkaitan dengan jabatan Jokowi sebagai gubernur.
"Gitarnya jadi milik negara," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono.
Giri mengatakan, setelah diteliti oleh KPK, gitar tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi pemberian itu terkait dengan jabatan dan diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor. Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan untuk gitar tersebut. Jadi gitar tersebut atas permintaan tersebut (Jonathan Liu) untuk ditanda tangan," jelas Giri.

Sumber :
detik.com

Mega Isyaratkan Tak Nyapres, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menginginkan regenerasi capres. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (51) yang muncul sebagai capres paling potensial pun angkat bicara terkait isyarat Mega tak nyapres di 2014 tersebut.
"Nggak tahu saya, itu urusan Ketua Umum dan DPP. Nggak tahu, saya nggak mikir," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela makan siang di RM Dapur Sunda di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Jokowi mengaku belum tertarik memikirkan Pilpres 2014. Meskipun survei menempatkannya sebagai capres paling potensial.
"Tidak mikir, dari dulu memang nomor satu," kilahnya.
Ada fenomena politik menarik di PDIP. Pada beberapa pilkada, mereka mengedepankan tokoh-tokoh muda. Fenomena ini bisa berlanjut di Pilpres 2014. PDIP juga membuka peluang pencapresan Jokowi.
"Ibu Mega berkeinginan ada kaderisasi dan regenerasi. Jika ada tokoh muda potensial kenapa tidak, pastinya akan menjadi salah satu pertimbangan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani (39) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Keinginan Megawati untuk melakukan kaderisasi di PDIP kian menguat. Selain memajukan tokoh muda di Pilkada, PDIP juga memajukan banyak caleg muda untuk Pemilu 2014.
"Hampir sebagian besar caleg yang kita ajukan tokoh muda," ujarnya.

Sumber :
detik.com

PDIP: Memang Trennya Jokowi Kalahkan Prabowo

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengalahkan capres Gerindra Prabowo Subianto di sejumlah survei belakangan ini. PDIP tak kaget karena memang tren kenaikan suara pendukung Jokowi meningkat.
"Kan memang sudah berapa bulan ini trennya begitu," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada detikcom, Selasa (28/5/2013).
Namun PDIP belum memastikan akan mencapreskan Jokowi di 2014. Banyak pertimbangan PDIP dan pada akhirnya sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan siapa capres PDIP.
"Berproses dan mengalir saja. Semua indah pada waktunya," katanya.
Yang terpenting bagi Jokowi, menurut Maruarar, adalah memenuhi janji-janji kampanye Pilgub DKI dulu. Jokowi harus sukses di DKI Jakarta kalau mau mengadu nasib di Pilpres.
"Sekarang ini fase krusial, fase pembuktian. Karena masyarakat Jakarta kritis, dia harus berhasil di Jakarta," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Mau MRT Dikerjakan Tepat 1 Tahun Kepemimpinannya

Pelaksanaan pembangunan proyek transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah diresmikan pada 2 Mei 2013 kemarin oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan akan dimulainya pembangunan.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menegaskan, pembangunan MRT paling lambat akhir tahun 2013.
"MRT dibangun Oktober genap 1 tahun Pak Jokowi memimpin Jakarta jika tak ada hambatan," kata Dono di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Menurut Dono, pihaknya akan lebih dahulu fokus pada pembangunan MRT tahap pertama. Yakni jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI.
"Ini terbagi menjadi 2 bagian dan beberapa paket. Dari Lebak Bulus-Bundaran Senayan akan dibangun melayang, sedangkan Bundaran Senayan sampai Bundaran HI akan dibangun underground atau bawah tanah," jelas Dono.
Dengan rincian stasiun, 7 di bagian atas dan 6 stasiun di bawah tanah. Sedangkan untuk total anggaran proyek pembangunan MRT ini, menurut Dono menghabiskan dana sebesar 139 miliar yen.
"Konstruksi sebelum akhir tahun ini dimulai, doakan saja," tegas Dono.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Marah Ditanya Soal Rumah Sakit Mundur Dari KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal saat ditanya soal rumah sakit swasta yang mundur dari Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia menegaskan, persoalan KJS dengan rumah sakit sudah selesai.
"Yang nolak mana! Yang nolak. Tunjukin. Itu bayar kok. Sama-sama bayar. Kalau orang kaya bayar pakai uang sendiri kalau ini yang bayar Pemprov DKI. Nolak-nolak yang mana nolak. Siapa yang nolak," kata Jokowi di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013).
Justru, dengan adanya KJS masyarakat yang sakit bisa terlayani dengan baik. "Sudah 3,3 juta (terlayani)," ujarnya.
Meski ada kritik dari DPRD terkait sistem KJS ini, Jokowi tidak akan mundur. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan KJS, maka akan diperbaiki.
"Kami ingin perbaiki sistem. Didampingi Askes. Askes itu mendampingi kita untuk memperbaiki sistem yang ada ini. Masa kita mau mundur lagi," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com

Pesan Sutan Bhatoegana soal Interpelasi DPRD kepada Jokowi

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tak mempermasalahkan jika DPRD DKI mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, ia berpesan agar apa yang dilakukan sejumlah anggota DPRD itu tidak mengganggu kepentingan rakyat.
"Sebenarnya DPRD DKI berdiri sendiri (bukan berdasarkan partai) tentang apa yang terjadi di sana. Tapi saya berpesan untuk mengutamakan kepentingan rakyat," kata Ketua Komisi VII DPR tersebut di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Sutan menegaskan, interpelasi merupakan hak biasa yang digunakan anggota legislatif untuk meminta jawaban dari eksekutif. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi ini tidak berkaitan dengan wacana mencopot Jokowi dari jabatannya.
"Tak ada yang salah dengan interpelasi. Itu hak bertanya, dijawab kan selesai, jadi jangan seolah-olah ini untuk menggoyang kepemimpinan Jokowi, ya enggak lah," ujarnya.
Saat ini sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan pengajuan hak interpelasi kepada Jokowi terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat dan sistem pembayaran klaim rumah sakit berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INA CBG's). Sedikitnya 30 anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pengajuan hak interpelasi. Meski demikian, sejumlah nama mencabut dukungan itu.
DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Sumber :
kompas.com

Ketua PDIP: Megawati Pantau Lonjakan Elektabilitas Jokowi

Sepak terjang Jokowi selama memimpin Jakarta meraih simpati rakyat. Hasilnya, elektabilitas Pria asal Solo itu melambung di berbagai survei. Megawati juga disebut memantau peningkatan elektabilitas Jokowi.
"Jelas ini akan ditangkap dengan bijak oleh Ketua Umum, tapi keputusannya ada di Ketua Umum," kata Ketua DPP PDIP, Mayjen (Purn) Sidarto Danusubroto, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Sidarto mengatakan PDIP sejak lama konsisten mengusung sosok idealis untuk dimajukan sebagai pemimpin. Hal ini bisa terlihat dari beberapa kader muda yang diajukan sebagai calon pimpinan daerah.
"Rakyat membaca kita partai yang ingin perubahan," ujarnya.
Lebih jauh mengenai sosok Jokowi, Sidarto mengatakan sepak terjang Jokowi selama memimpin Jakarta sangat baik dan disukai oleh rakyat. Jokowi memiliki potensi untuk maju sebagai calon pimpinan nasional.
"Dia (Jokowi -red) sosok yang muda, yang jujur dan humble merakyat. Sampai ada interpelasi pun dia layani dan akhirnya mundur juga. DPRD yang menginterpelasi bubar sendiri. Ini tanda rakyat mendambakan perubahan," tuturnya.

Sumber :
detik.com

Tulisan 'Giving Back' Jadi Penghalang Jokowi Miliki Gitar Bass Metallica

Gitar bass bertanda tangan personel grup band Metallica, Robert Trujillo, yang diberikan oleh promotor musik Jonathan Liu kepada Gubernur DKI Jokowi, kini jadi milik negara. Tulisan 'Giving Back' di badan gitar tersebut ditengarai menjadi penyebab Jokowi gagal memiliki gitar bass tersebut.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan, di badan gitar merek Ibanez berwarna merah marun tersebut bertuliskan 'Giving Back', yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi 'minta timbal jasa'. Tulisan tersebut diduga kuat bukan dituliskan langsung oleh Robert Trujillo, melainkan oleh orang lain.
"Tulisan itu berbeda dengan tulisan yang lain. Tanda tangan Trujillo yang beda, dan itu orang lain yang tulis. Orang lain yang nambahin," ujar Giri di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Giri datang ke Balaikota untuk mengabarkan kepada Jokowi tentang nasib gitar bass yang dilaporkan Jokowi ke KPK bulan lalu tersebut.
Giri juga mengatakan, gitar bass tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi pemberian itu terkait dengan jabatan dan diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor. Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan untuk gitar tersebut. Jadi gitar tersebut atas permintaan tersebut (Jonathan Liu) untuk ditanda tangan," jelas Giri.
Seperti diketahui, Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass dari salah seorang personel band rock asal AS, Metallica. Gitar bass tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallcia yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi. Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Jokowi kemudian melaporkan gitar bass pemberian tersebut kepada KPK pada 6 Mei 2013, sebagai kepatuhan pejabat publik saat menerima hadiah atau imbalan dari orang lain.

Sumber :
detik.com

Jokowi Jamin Pembayaran KJS Tak Akan Terlambat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjamin pembayaran klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS) menggunakan sistem INA-CBGs tidak akan mengalami keterlambatan. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran sistem ini.
"Lah gimana sih, uangnya ada kok, kalau memang terlambat itu soal administrasi, jangan dibolak-balik kayak kita enggak bayar aja," kata Jokowi dengan nada tinggi usai membagikan KJS di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013).
Kemudian, Jokowi menerangkan soal KJS baru. Di dalam kartu KJS ini sudah ada cip dan barkode.
Dengan adanya alat itu, maka akan memudahkan pihak rumah sakit dan Puskesmas mendata pasien dan keamanan kartu itu sendiri. Salah satunya kartu tidak bisa dipalsukan.
"Yah artinya nanti tidak jadi palsu, kemudian data mengenai pasien bisa komplet bisa dilihat dan itu online," ujar Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Bagikan KJS di Puskesmas Pasar Rebo, Ibu Penderita Kista Menangis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) keliling membagikan 1,7 juta kartu jakarta sehat (KJS). Saat di Puskesmas Pasar Rebo, seorang ibu penderita kista menangis berharap segera bisa dioperasi dengan memakai KJS.
Jokowi membagikan KJS secara simbolis kepada 50 orang warga di Puskesmas di Pasar Rebo, Jalan Kali Sari, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2013).
Warga sumringah menerima pemberian kartu sakti itu. Orang nomor satu di Jakarta tersebut lalu menjelaskan cara penggunaan KJS kepada warga.
"Saya ingin menerangkan penggunaan KJS. Semoga bapak, ibu sehat walafiat tidak usah pakai kartu ini ya. Tetapi kalau dikasih cobaan sakit, sakit anget di puskesmas dulu jangan langsung ke rumah sakit nanti ditolak," kata Jokowi.
"Nanti kalau ternyata angetnya ada penyakit dalam, baru dirujuk ke rumah sakit. Yang ditolak ke rumah sakit, itu kan karena langsung datang ke rumah sakit, sakit panu, sakit anget saja langsung ke rumah sakit ya penuh nanti rumah sakitnya," papar Jokowi.
Jokowi memberikan kesempatan warga untuk bertanya. Warga mengucapkan terima kasih atas pemberian KJS dari Jokowi itu.
Tiba-tiba seorang ibu yang tengah menggendong putrinya mengacungkan jari. "Saya kena kista, itu bisa nggak operasi pakai KJS, Pak?" kata si ibu sambil menangis.
"Bisa. Operasi pakai KJS bisa. Nanti minta rujukan ke Puskesmas dulu. Bisa di rumah sakit negeri biar murah. Kalau nggak bisa ya ke swasta," kata Jokowi.
Si ibu puas dengan jawaban Jokowi. Seorang bapak juga menanyakan seputar biaya operasi.
"Asal bukan operasi kosmetik, mempercantik diri itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak percaya Pak? Mau coba?" kata Jokowi yang disambut tawa para warga.

Sumber :
detik.com

Mega Ingin Regenerasi, PDIP Buka Peluang Capreskan Jokowi

Ada fenomena politik menarik di PDIP. Pada beberapa pilkada, mereka mengedepankan tokoh-tokoh muda. Fenomena ini bisa berlanjut di Pilpres 2014.
"Ibu Mega berkeinginan ada kaderisasi dan regenarasi. Jika ada tokoh muda potensial kenapa tidak, pastinya akan menjadi salah satu pertimbangan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Keinginan Megawati untuk melakukan kaderisasi di PDIP kian menguat. Selain memajukan tokoh muda di Pilkada, PDIP juga memajukan banyak caleg muda untuk Pemilu 2014.
"Hampir sebagian besar caleg yang kita ajukan tokoh muda," ujarnya.
Mengenai peluang Jokowi untuk nyapres, Puan mengatakan, PDIP belum memikirkan hal itu. Saat ini PDIP meminta Jokowi untuk fokus bekerja membenahi Jakarta. Namun, peluang untuk memberikan tiket bagi Jokowi tetap terbuka, tergantung keputusan Mega.
"Itu semua dinamika di internal dan eksternal, namun Jokowi saat ini berkewajiban menunjukkan kredibilitas dan potensinya. Kita tidak mau berandai-andai. Namun kalau ada dinamika baru bisa saja, nanti partai menjelaskan ini hasil dari pertimbangan," pungkas putri Megawati berusia 39 tahun ini.

Sumber :
detik.com

Gitar Bass Metallica Jokowi Jadi Milik Negara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus berpisah dengan gitar bass pemberian personel band rock Metallica, Robert Trujillo, yang sempat dibanggakannya. KPK menyatakan alat musik itu sebagai milik negara. Sebab pemberian gitar bass itu berkaitan dengan jabatan Jokowi sebagai gubernur.
"Gitarnya jadi milik negara," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013). Giri bertandang ke Balaikota khusus untuk memberitahukan nasib gitar bass yang bulan lalu dilaporkan Jokowi ke KPK tersebut.
Giri mengatakan, setelah diteliti oleh KPK, gitar tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi pemberian itu terkait dengan jabatan dan diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor. Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan untuk gitar tersebut. Jadi gitar tersebut atas permintaan tersebut (Jonathan Liu) untuk ditanda tangan," jelas Giri.
Kemudian, pada badan gitar tersebut diberi tulisan 'Giving Back' yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai 'minta timbal jasa'.
"Dan tulisan tersebut berbeda degan tulisan yang lain. Tanda tangan Trujillo berbeda, dan itu orang lain yang tulis, orang lain yang nambahin. Jadi ada unsur kepentingan," tambahnya.
Sedangkan barang yang dikembalikan KPK ke Jokowi sebuah foto personel Band Metalica, Trujillo, yang tampak memainkan gitar bass tersebut lengkap dengan tanda tangannya. Foto itu tidak termasuk gratifikasi karena nilai materinya yang tidak lebih dari Rp 300 ribu.
"Fotonya dibalikin. Foto nggak apa-apa. Berdasarkan Kementerian Keuangan, kalau foto bukan material," katanya.

Sumber :
detik.com

Tanggapi Interpelasi, Jokowi: Kerikil Kecil Jangan Digedein

Sejumlah anggota DPRD DKI masih bersikeras mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Meskipun anggota dewan yang lain memutuskan untuk mundur. Jokowi menyindir langkah sejumlah politisi Kebon Sirih itu hanya kerikil kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.
"Ini kita ingin perbaiki sistem. (PT) Askes itu untuk mendampingi kita. Masa kita akan mundur lagi. Dinkes DKI sangat mampu (menangani permasalahan KJS ini). Kerikil-kerikil kecil jangan digedein. Apalagi sampai interpelasi apa itu," ujar Jokowi.
Hal itu dikatakan Jokowi saat membagikan KJS yang dilengkapi chip dan barcode kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013). Hari ini, Jokowi membagikan sekitar 1,7 juta KJS baru ke warga DKI.
Soal sistem klaim pembayaran yang dikeluhkan sejumlah rumah sakit, Jokowi mengatakan Dinkes DKI sudah menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi permintaan rumah sakit tersebut.
"Uangnya ada kok. Jadi kalau ada yang terlambat, itu masalah administrasinya saja. Keutungan pakai chip itu kartu tidak bisa dipalsukan. Data pasien bisa komplit dan sistemnya online. Selama ini sudah 3,3 juta dilayani dengan KJS," imbuh Jokowi.
Jokowi juga mengatakan program KJS akan mendorong peningkatan kesadaran masayarakat tentang pentingnya kesehatan dan pengobatan. Pada akhirnya, program ini akan menciptakan revolusi kesehatan di masyarakat.
"Kalau sistem berjalan baik, mulai dari pelayanan dasar Puskesmas, ini akan terjadi revolusi kesehatan di masyarakat. Kita menuju masyarakat sehat. Kita baru mulai, baru empat-lima bulan sudah diganggu," pungkas Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kalahkan Prabowo di Semua Skenario Pilpres

Elektabilitas Jokowi tak terbendung. Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto yang selama ini memuncaki survei capres, di semua skenario Pilpres.

Dalam rilis surveinya, Senin (27/5) kemarin, Center for Strategic and International Studies (CSIS), memetakan Pilpres dengan sejumlah skenario. Tentu dengan asumsi Pilpres digelar saat ini.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dilakukan di 31 provinsi (Papua dan Papua Barat tidak disurvei), berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 April 2013. Jumlah sampel 1.635 dengan margin of error 2,42% pada confidence level 95%.

Berikut persaingan dua kandidat capres paling potensial saat ini tersebut:

Skenario 7 capres:

Joko Widodo: 35,1%
Prabowo Subianto: 16,3%
Aburizal Bakrie: 7,4%
Megawati Soekarnoputri: 5,9%
Jusuf Kalla: 4,8%
Hatta Rajasa: 2,7%
Ani Yudhoyono: 0,9%
Belum memilih: 24,8%

Skenario 4 capres:

Joko Widodo: 40,9%
Prabowo Subianto: 19,2%
Jusuf Kalla: 5,9%
Megawati Soekarnoputri: 4,8%
Belum memilih: 27%

Skenario 2 capres:

Joko Widodo: 46,6%
Prabowo Subianto: 22%
Belum memilih: 29,1%

  

Sumber :
detik.com

Mungkinkah Megawati Serahkan Tiket Capres ke Jokowi?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tengah naik daun. Elektabilitasnya di survei capres tak tertandingi. Akankah Jokowi mendapat tiket maju Pilpres 2014 dari PDIP?
Sejumlah petinggi PDIP mulai mengungkap suasana internal PDIP menyangkut Pilpres 2014. Sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, kabarnya mulai berpikir menyerahkan tiket capres ke kader PDIP yang masih muda dan potensial.
"Kalau dari bicaranya memberi peluang, ayo kalian yang muda, kalau mau maju, maju," ujar Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senin (27/5/2013) kemarin.
Sejumlah politisi muda PDIP memang sukses merebut hati rakyat. Sebut saja Ganjar Pranowo yang baru saja menang telak berdasarkan hasil quick count Pilgub Jateng. Yang paling fenomenal tentu Jokowi yang terus memuncaki survei capres, mengungguli capres kuat seperti Prabowo Subianto hingga Megawati.
Sinyal Megawati tak nyapres di 2014 menjadikan sosok capres yang akan diusung PDIP di 2014 semakin misterius. Kepada siapa tiket capres PDIP akan diserahkan Megawati? Apakah ke putri mahkota, Puan Maharani, yang didorong terus oleh sang ayah Taufiq Kiemas agar berlaga di Pilpres 2014? Ataukah ke Jokowi?
Elektabilitas Jokowi semakin tak terbendung. Survei yang dirilis CSIS bahkan mengungkap masyarakat mendukung tokoh yang hobi blusukan ini nyapres di 2014. Sementara Puan Maharani juga mulai diberi tanggungjawab besar oleh Megawati, seperti memimpin pemenangan Pilkada Jateng.
Capres ataupun cawapres PDIP sendiri nantinya akan diputuskan oleh Megawati sebagai ketua umum. Sampai saat ini PDIP belum memberi tanda-tanda siapa yang akan dicapreskan di 2014. PDIP sendiri sampai saat ini masih fokus konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2014.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Program KJS akan Dorong Revolusi Kesehatan Masyarakat

Gubernur DKI Joko Widodo hari ini menyerahkan KJS yang dilengkapi dengan chip dan barcode kepada 58 orang di puskesmas Koja. Jika berjalan baik, program KJS ini akan memicu revolusi kesehatan di masyarakat.
Jokowi tiba di Puskesmas koja, Jakarta Utara, sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (28/5/2013). Jokowi tampak didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati. Sebelum menyerahkan KJS berchip, Jokowi sempat melakukan pengecekan sistem pelayanan di puskesmas tersebut. Ratusan warga berkerumun, di antaranya memang ada yang datang untuk berobat.
"Hari ini kita bagikan 1.733.991 Kartu (KJS) di semua puskesmas. Yang hari ini belum dapat, besok bisa diambil," ujar Jokowi kepada warga.
Jokowi mengatakan jika setelah pembagian KJS berchip jumlah pasien di rumah sakit membludak, itu pertanda baik. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat semakin baik.
"Loh gimana, rumah sakit itu membludak kan itu artinya bagus. Kesadaran masyarakatnya bagus. Lonjakan di rumah sakit kan kira-kira 500-10.000 pasien. Sebelumnya mereka hanya di rumah. Sementara sekarang mereka bisa mengakses rumah sakit dan puskesmas. Jadi pilih mana rumah sakit membludak, atau yang 500-10.000 tadi di rumah tapi sakit," cetus Jokowi.
Jokowi juga mengatakan jika program KJS berjalan baik, maka akan berdampak kepada revolusi kesehatan di masyarakat. Mulai dari pelayanan dasar, preventif, dan rujukan akan mudah dilayani.
"Kalau sistem berjalan baik, mulai dari pelayanan dasar, Puskesmas, ini akan terjadi revolusi kesehatan di masyarakat. Kita menuju masyarakat sehat. Kita baru mulai ini baru empat-lima bulan sudah diganggu," kata Jokowi.
Kepala Dinkes DKI Dien Emmawati menambahkan semua kartu yang dibagikan pada November 2012 lalu akan diganti dengan kartu baru.
"Data dalam chip KJS berasal dari masyarakat yang mendaftar ke puskesmas dan juga data dari BPS," tambahnya.
Jokowi berada di Puskesmas Koja selama 1 jam. Setelah selesai membagikan KJS berchip di sana, Jokowi lalu meninggalkan menuju Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sumber :
detik.com

Lagi Lagi Jokowi Diserbu Warga di Puskesmas Koja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pagi ini kembali membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kali ini Jokowi membagikan 1.733.991 KJS untuk seluruh wilayah Jakarta.
Secara simbolik, Jokowi membagikan puluhan di halaman Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Ratusan warga pun antre mendapat KJS tersebut.
"Ini kita bagikan satu juta lebih di semua puskesmas secara bertahap," ujar Jokowi saat membagikan KJS di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga didampingi Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono dan Dirut Askes Fahmi Idris. Jokowi juga sempat mengecek ruang rawat inap yang tersedia di lantai dua puskesmas tersebut.
Saat Jokowi membagikan KJS sempat diwarnai aksi desak-desakan antara pewarta dengan warga yang ingin mendapatkan KJS. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama.

Sumber :
merdeka.com

Gerindra: Jokowi Bukan Saingan Prabowo

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merajai sejumlah survei capres. Dalam survei, elektabilitasnya bahkan berada di atas Prabowo. Namun Gerindra tak menganggap Jokowi sebagai saingan bagi Ketua Dewan Pembinanya.
"Prabowo tidak pernah menganggap Jokowi sebagai saingannya untuk jadi Capres 2014 yang akan datang. Jokowi menjadi Cagub DKI tahun lalu adalah karena dukungan yang tulus dari Prabowo bersama Ibu Megawati," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2013).
Martin mengatakan Jokowi adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Gerindra siap mendukung Jokowi nyapres, namun untuk pilpres 2019, bukan 2014 tahun depan.
"Di internal Gerindra sudah ada rencana dan keinginan yang kuat dari kader-kader Gerindra untuk mencalonkan Jokowi menjadi Capres 2019 yang akan datang," ujarnya.
"Pak Jokowi saya kira lebih pas kalau dicalonkan di tahun 2019 sebagai kesinambungan dari calon presiden Gerindra di tahun 2014 yakni Pak Prabowo Subianto," sambung anggota Komisi III DPR ini.
Untuk saat ini Gerindra sudah bulat mencapreskan Prabowo. Gerindra memandang kepemimpinan Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Di tahun 2014 kita memerlukan calon pemimpin yang lebih tegas, tidak ragu-ragu dan berani mengambil keputusan. Inilah yang mendorong Gerindra mencalonkan Prabowo," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Bagikan 1.733.991 Kartu Jakarta Sehat

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membagikan sebanyak 1.733.991 KJS (Kartu Jakarta Sehat) di lima wilayah di Jakarta. Secara simbolis, Joko Widodo membagikan KJS di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Laporan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyebutkan jumlah titu terdiri dari sebanyak 339.333 KJS di Jakarta Pusat, 105.715 KJS di Jakarta Utara, 435.979 KJS di Jakarta Barat, 337.449 KJS di Jakarta Selatan, 502.500 KJS di Jakarta Timur dan 12.165 KJS di Daerah Kepulauan Seribu.
"Kartu Jakarta Sehat yang telah dibagikan bulan November 2012 lalu nantinya akan langsung diganti yang baru," ujar Dien kepada Jokowi di Puskesmas Koja, Selasa (28/5/2013) pagi.
Dien mengungkapkan, pembagian KJS Selasa ini juga dilaksanakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada pukul 10.00 WIB dan pembagian KJS di Kalideres, Jakarta Barat pada pukul 13.00 WIB. Tiga titik tersebut merupakan puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap dengan jumlah kunjungan sebanyak 750 orang per harinya.
Dien melanjutkan, dengan pembagian KJS tahap kedua ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan pelayanan komprehensif bagi warga DKI, terutama bagi warga kelas ekonomi bawah.
"KJS dilengkapi IT (Informasi Teknologi) yang memuat identitas pasien. Langsung tersambung secara online yang juga dapat dimonitor untuk mempercepat pelayanan si pasien," lanjut Dien.
Pantauan Kompas.com, KJS tersebut diberikan secara simbolis langsung oleh Gubernur DKI Joko Widodo kepada sebanyak 100 warga Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 100 warga itu terdiri dari bapak-bapak serta ibu-ibu yang sambil menggendong anaknya.
Sebelum membagikan KJS, Jokowi sempat keliling Puskesmas untuk memantau baik pasien maupun fasilitas di dalam puskesmas. Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Askes Fahmi Idris. Hingga pukul 09.51 WIB, acara pembagian KJS masih berlangsung tertib.

Sumber :
kompas.com

Pagi Ini Jokowi Siap Keliling Bagikan 1,7 Juta KJS

Di tengah ancaman interpelasi anggota DPRD DKI Gubernur Joko Widodo (Jokowi) kembali siap membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kartu sakti itu akan dibagikan secara simbolik di tiga puskesmas.
"Iya pagi ini pak Jokowi akan membagikan KJS secara simbolik di Puskesmas Koja, Kalideres, dan Pasar Rebo," ujar Kepala Bidang Informasi Publik dan Kehumasan Pemprov DKI, Eko Haryadi kepada detikcom, Selasa (28/5/2013).
Eko menjelaskan KJS akan dibagikan secara simbolik sedangkan sisanya akan dibagikan oleh perangkat pemerintahan setempat.
"Nanti simbolik saja, ke beberapa orang di puskesmas," lanjutnya.
Jokowi sempat mengatakan dirinya siap muter membagikan 1,7 juta KJS yang memiliki chip dan barcode.
"Iya maju terus. Yang ini ada chip-nya, ada barcode-nya. Ini yang nanti dibagi," ujar Jokowi, Rabu (22/5/2013).
Menurut dia, premi Rp 23 ribu per orang per bulan tetap berlaku. "Kalau ada masalah, kita bicarakan," kata Jokowi saat itu.

Sumber :
detik.com

Gita Pilih Urusi Daging Ketimbang Duet Dengan Jokowi di Pilpres

Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan semakin santer diposisikan sebagai salah satu capres alternatif. Secara informal, Gita sendiri tak membantah dirinya telah mendapat restu dari pucuk pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikutan konvensi capres.
Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) juga terbukti kuat sebagai capres alternatif di berbagai lembaga survei. Lantas, bagaimana tanggapan Gita ketika dia diwacanakan koalisi dengan Jokowi di Pemilu 2014?
"( Jokowi ) teman dekat, dan saya sangat mengagumi beliau. (Koalisi) itu terlalu jauh, ngurusin harga daging dulu. Daging belum turun harganya," kata Gita sebelum ikut rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).
Gita sendiri hingga kini mengaku masih siap diusung sebagai capres. Dia mengaku masih menunggu partai politik untuk melamarnya sebagai capres.
Mantan Kepala BKPM itu enggan berbicara banyak soal wacana pencapresan dirinya. Termasuk pesaing yang dinilai berat, yang dapat menjadi sandungan dalam langkahnya menuju RI 1.
"Ini kan demokrasi, siapa saja mestinya kalau diperkenankan boleh dong. Insya Allah siap," lanjutnya.

Sumber :
merdeka.com