Bara Jokowi Siapkan Petisi dengan 15 Juta Tanda Tangan Buat PDIP

Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) menargetkan hingga akhir Desember 2013, mampu mengumpulkan 15 juta tanda tangan yang nantinya akan diberikan ke PDI Perjuangan. Pengiriman tanda tangan itu bertujuan untuk meyakinkan PDIP bahwa, banyak orang yang mendukung pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
"Paling terakhir Desember ini, petisi berisi tanda tangan pendukung Jokowi dari seluruh Indonesia sudah dapat terkumpul, dan nantinya akan kami serahkan ke PDIP," kata Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang saat mendeklarasikan Bara JP Kalimantan Tengah, Sabtu (27/7).
Sihol menambahkan, pengajuan petisi tanda tangan dukungan Jokowi sebagai calon presiden tidak dimaksudkan untuk mendahului PDIP mengajukan capres. "Di sini kami juga bukan mau membenturkan Ibu Megawati dengan Jokowi dengan pencalonan ini," jelas dia.
Sihol mengatakan, pencalonan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia sudah sangat mendesak. Menurutnya, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan perubahan, terutama di bidang ekonomi.
"Kami melihat, sosok Jokowi cocok untuk membawa perubahan," pungkas Sihol.
Sihol menjelaskan, Bara JP bukan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik mana pun, dan tidak ada yang mensponsori. Bara JP mengklaim sudah membentuk DPW di 34 provinsi dan di 17 negara. Dari 34 provinsi, 10 Ketua DPW adalah aktivis.

Sumber :
merdeka.com

Bara Jokowi Desak Restu PDIP

Dengan tujuan untuk membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, sebuah organisasi yang menamakan diri Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di pemilu 2014. Dari sekian banyak nama calon presiden, organisasi ini percaya mendukung orang nomor satu DKI Jakarta tersebut.
"Sebagai orang Kalteng, kami ingin juga Jokowi menjadi Gubernur Kalteng, pada saat bersamaan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun hal itu tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah menjadikan Jokowi sebagai gubernur seluruh Indonesia," kata Ketua Bara JP Kalteng Nuci Vera Candra Pamungkas dalam deklarasi Bara JP Kalteng, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (27/7).
Sementara itu, Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang mengatakan, para pendukung Jokowi menginginkan PDI Perjuangan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg). Dengan pengumuman ini, lanjut Sihol, maka dalam Pileg, pendukung Jokowi akan dipastikan menentukan suaranya ke partai berlambang banteng tersebut.
Sihol menambahkan, dengan dukungan suara yang diberikan oleh pendukung Jokowi, bisa dipastikan suara PDI Perjuangan di legislatif akan meningkat, dan hal tersebut akan berimbas kepada kinerja Jokowi yang didukung oleh anggota legislatif di DPR.
"Supaya Jokowi konsentrasi bekerja, jangan seperti sekarang, dewan ribut melulu, padahal tak ada isinya. Solusinya hanya menanti lobi-lobi yang tidak bermutu, bargaining melulu. Rakyat sudah muak gaya begitu," ujar Sihol.
Untuk bisa meloloskan rencana pencapresan Jokowi, Bara JP berencana membuat petisi yang meminta dukungan dari pendukung Jokow. "Target kami, mengumpulkan tanda tangan sebanyak 10 persen dari jumlah pemilih atau sekitar 15 juta tanda tangan, yang kemudian akan kami serahkan ke PDIP," papar dia.
Sihol menjelaskan, Bara JP yang sudah membentuk DPW di 34 provinsi dan 17 negara tidak berafiliasi dengan partai mana pun, dan tidak juga ada yang mensponsori. Dengan mengusung Jokowi sebagai capres, organisasi yang terbentuk sejak 15 Juni 2013 mereka mendambakan perubahan ekonomi yang lebih baik.

Sumber :
merdeka.com

Ical Siap Gandeng Jokowi Sebagai Cawapres

Ketua umum Partai Golkar yang juga Capres 2014 Aburizal Bakrie (Ical) menanggapi wacana mengusung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai cawapresnya. Ical, begitu ia disapa, menyatakan siap berpasangan dengan Jokowi.
"Dengan siapa saja saya siap. Nanti kita lihat apakah ada kecocokan," ujar Aburizal Bakrie usai berbuka puasa di Masjid Baitul Hasan, Jalan M Kahfi, Jagakarsa, Jaksel, Sabtu (27/7/2013).
Menurutnya, nama-nama yang muncul ke permukaan dan memiliki elektabilitas akan dipertimbangkan sebagai pasangannya di Pilpres mendatang.
"Orang Indonesia kan yang pandai banyak, kita belum tentu pandai tapi kemudian visinya sama," ujarnya soal kriteria cawapres.
Ical juga tak menampik membuka peluang koalisi dalam Pemilu 2014 dengan partai lain, tapi menurutnya koalisi itu tidak berarti untuk mencari calon wakil presiden.
"Koalisi selalu bisa, tetapi tidak harus untuk menentukan calon wakil presiden," tuturnya.
"SBY tentukan Boediono tanpa koalisi. Setelah menentukan sendiri, maka beliau berkoalisi dengan berbagai partai. Dan berkoalisi itu dengan pemerintah bukan diantara partai," imbuh Ical.
Bagaimana kalau deal-nya bapak sebagai cawapres?
"Kalau nomor dua dari dulu aja, ngapain sekarang. Harus nomor satu, nanti saya dibilang sama Golkar penghianat," jawab Ical.

Sumber :
detik.com

Gara-gara Jokowi, Tukang Ojek di Kalteng Rajin Nonton TV

Demam Joko Widodo (Jokowi) merambat hingga ke Kalimantan Tengah. Gaya Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta, mendatangkan antusias luas di masyarakat. Setelah ada Jokowi, para tukang ojek di Kalteng juga jadi rajin nonton berita di Televisi, hanya untuk menantikan berita Jokowi.
Bahkan, ketika pedagang di pasar ditanya tentang Jokowi, sang pedagang dengan antusias malah balik bertanya "Kapan Pak Jokowi bisa datang ke pasar ini?" kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 Kalteng, Nuci Vera Candra Pamungkas kepada merdeka.com, Kalteng, Sabtu (27/7/2013).
Hari ini Bara JP Kalteng deklarasi di Pangkalan Bun, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebelum menerima mandat dari DPP Bara JP, Candra menuturkan pihaknya terlebih dahulu mengadakan survei, apakah masyarakat Kobar Kalteng memang menyukai dan mendambakan Jokowi.
Candra datang ke suatu rumah. Belum bertanya apa-apa, langsung diajak nonton berita di televisi. "Kita nonton berita dulu, pasti ada berita Jokowi," kata Candra menirukan tuan rumah.
"Sebagai orang Kalteng, kami ingin juga Jokowi menjadi Gubernur Kalteng, pada saat bersamaan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun hal itu tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah menjadikan Jokowi sebagai 'gubernur seluruh Indonesia.' Itulah impian kami di Bara JP Kalteng," lanjutnya.
Deklarasi Bara JP Kalteng diiringi aksi sosial pembagian sembako, donor darah dan buka bersama. Selain tokoh masyarakat dan belasan calon anggota legislatif setempat, deklarasi juga dihadiri sejumlah penduduk dari berbagai kecamatan dengan perjalanan naik klotok selama 4 jam.

Sumber :
merdeka.com

Ical Yakin Dapat Menang Pilpres

Beberapa survei mencatat, tingkat elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie masih berada di bawah tokoh capres potensial lainnya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Namun elektabilitas kurang tak lantas membuat ciut pria yang akrab disapa Ical itu.
tak mau memusingkan soal elektabilitas. Hasil survei tak menjamin kemenangan dalam Pilpres 2014 mendatang. Hal inilah yang dipelajari Ical dari kisah pemenangan Presiden Filipina Benigno Aquino III dan juga Jokowi saat berlaga pada Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Berangkat dari kursi Walikota Solo, Jokowi yang tak diunggulkan justru bisa menduduki kursi DKI I.
"Presiden Filipina sekarang itu saat survei dia tidak mungkin menang, ternyata dia jadi presiden. Jokowi juga gitu, ternyata dia menang," kata Ical usai menggelar buka bersama dengan warga Betawi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2013).
"Ada yang mengatakan elektabilitas sangat tinggi nomor satu, ada yang bilang nomor dua, tiga, dan empat, biarkan saja. Jadi kita jalan terus dan tidak usah perhatikan masalah itu," imbuhnya.
Oleh karena itu dia yakin, strategi untuk memenangkan Pilpres 2014 hanya bergantung pada 2 hal. Kekuatan parpol dan kecintaan dari masyarakat.
"Saya yakin dengan kekuatan yang solid dari partai dan kecintaan masyarakat. Selama masyarakat mencintai kita, maka insya Allah bisa menang," pungkas Ical.

Sumber :
liputan6.com

Jokowi `Gubernur Seluruh Indonesia`?

Siapa tak kenal Jokowi ? Dari Solo, Jawa Tengah, pria bernama lengkap Joko Widodo ini hijrah ke Jakarta. Dia berhasil menduduki kursi 1 di DKI Jakarta.
Belum genap setahun menunjukkan kerjanya untuk Ibukota, Jokowi sudah digadang-gadang sebagai calon presiden potensial untuk Pilpres 2014 mendatang. Nama Gubernur DKI Jakarta ini kerap keluar sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi pada beberapa survei.
Tak cuma dielu-elukan di Solo dan Jakarta, kini dukungan untuk menjadi presiden mengalir dari pulau Borneo, Kalimantan Tengah. Sebenarnya, warga ini menginginkan mantan Walikota Solo itu menjabat sebagai gubernur mereka. Namun karena di saat bersamaan Jokowi menduduki kursi gubernur di DKI dan tidak mungkin untuk memimpin Kalimantan Tengah, maka mereka pun merapat untuk mendukung pria berusia 52 tahun itu sebagai RI 1.
"Sebagai orang Kalteng, kami ingin juga Jokowi menjadi Gubernur Kalteng, pada saat bersamaan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun hal itu tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah menjadikan Jokowi sebagai ‘Gubernur seluruh Indonesia'," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) Kalimantan Tengah, Nuci Vera Candra Pamungkas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).
Wanita yang akrab disapa Candra itu menuturkan, pihaknya telah melakukan survei lapangan untuk menilai ketertarikan warga Kalteng pada sosok Jokowi. Rumah demi rumah didatangi. Berbagai kalangan, tukang ojek, mahasiswa, anak sekolah, sopir truk, dan pedagang di pasar sangat antusias dengan figur Jokowi.
"Kami nonton berita dulu, pasti ada berita Jokowi. 'Kapan Pak Jokowi bisa datang ke pasar ini?'" katanya menirukan ucapan warga yang ditemuinya.
"Jika rakyat meminta, jangan dianggap sebagai tekanan. Publik meminta kepada partai, justru kemajuan demokrasi. Ini malah era baru, rakyat meminta," pungkas Candra.

Sumber :
liputan6.com

Jokowi Muncul, Yang Lain Lebur

Meski berproses seperti kura-kura, pada akhinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengirim sinyal untuk mempertimbangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden 2014. Sinyal ini bukan sebarang sinyal, meski pelan, nyaris tak terdengar, tapi gemanya terasa sangat menguncang dunia perpolitikan di Indonesia. Sinyal pencapresan Jokowi dinilai sebagai peringatan bagi kandidat capres lainnya. Kekuatan Jokowi yang maha dahsyat diperkirakan bisa menggusur bahkan menarik suara dari kandidat lainnya hanya dengan sekali hentakan. Penambahan sinyal sedikit saja oleh PDIP, dipastikan ledakan Jokowi ini akan membumi hanguskan seluruh capres yang ada. 
Menurut koordinator survei lembaga penelitian politik LIPI, Wawan Ichwanudin, elektabilitas Jokowi dari beberapa lembaga survei selama tiga bulan terakhir memang cenderung stagnan. Tetapi, elektabilitas Jokowi dipastikan meningkat bila PDIP mendeklarasikannya sebagai capres 2014.
"Pasti kenaikannya akan signifikan, karena jumlah undecided voters selama ini sangat banyak. Suara mereka bisa beralih ke Jokowi," kata Wawan, Sabtu (27/7/2013).
Menurut Wawan, tak bisa dipungkiri Jokowi saat ini memiliki daya tarik dan kekuatan yang sukar ditandingi. Meski banyak pihak yang coba menggoyangnya terkait kepemimpinannya di DKI Jakarta, elektabilitas Jokowi tidak akan tergoyahkan. Jokowi memiliki kekuatan tidak hanya di Jakarta atau pulau Jawa. Tetapi juga pemilih di seluruh wilayah Indonesia.
Memang tidak segampang membalikkan tangan bagi PDIP dalam memutuskan pencapresan Jokowi, kalau terlalu cepat musuh akan mempunyai waktu cukup untuk menghajar Jokowi, sebaliknya jika terlalu lambat publiklah yang akan menghajar PDIP dan Jokowinya.
Jika PDIP memajukan Jokowi, menurut Wawan, peta politik akan berubah dan kiamat pun datang untuk capres-capres pendahulu Jokowi. Bila kandidat capres lainnya yang belum menyiapkan  strategi untuk bersaing dengan Jokowi, bisa dipastikan tidak akan pernah bisa menyaingi suara Jokowi pada pilpres nanti. "Semua tim pasti akan menyiapkan pemetaan. Tapi kalau tim lain tidak menyiapkan hal apa-apa, maka elektabilitas Jokowi akan melambung, tak terbendung," ungkapnya.
Namun, Wawan mengingatkan bila PDIP tidak bertindak cepat, Jokowi akan berkejaran dengan waktu. Jokowi juga mungkin akan dibantai oleh lawan politiknya dengan mencari celah dari kepemimpinannya sebagai gubernur DKI.
Kita tunggu saja, akankah Jokowi menjadi maharaja yang sesungguhnya, atau hanya maharaja survei belaka, semuanya tergantung aksi nyata PDIP, semuanya menunggu langkah cantik sang ketua umum, Megawati Soekarno Putri.

Sumber :
republika.co.id

Hatta Enggan Beberkan Hasil Pertemuan Dengan Jokowi

Menurut kabar yang beredar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Pertemuan ini diyakini banyak pengamat politik bertujuan untuk membicarakan pencapresan Jokowi pada pilpres 2014 yang akan datang. Namun sejauh ini Hatta enggan membeberkan isi pertemuan tersebut. Ketika dicoba untuk dikonfirmasi, Hatta menjawab sebagai berikut,
"Iya bertemu, apa harus diceritakan?" jawab Hatta diplomatis usai bertemu ratusan buruh PR Jaya Makmur di Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (27/7/2013).
Hatta sepertinya tak ingin yang terjadi pada pertemuan tersebut diketahui publik. "Semua tak harus diceritakan," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian ini hanya tetap tersenyum ketika disodori berkali-kali pertanyaan itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo membenarkan, adanya pertemuan Hatta Rajasa dengan Jokowi, tetapi materinya disembunyikan sampai Jokowi muncul dalam acara Prime Time News Metro TV, Kamis (25/7/2013), yang mengkonfirmasi isi pertemuan tersebut, yaitu menyangkiut masalah Monorel dan MRT tanpa sedikitpun membahas tentang masalah pencapresan. Dalam acara tersebut, Jokowi juga mengkonfirmasikan bahwa pertemun dengan Ical adalah pertemuan kebetulan, yaitu saat keduanya menghadiri resepsi pernikahan saja.

Sumber :
- detik.com
- arsip Jokowi Diary

Jokowi Gratiskan Biaya Administrasi Kependudukan

Pemprov DKI Jakarta siap menggratiskan biaya administrasi kependudukan apabila Rancangan Undang Undang (RUU) perubahan No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sudah disahkan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Purba Hutapea menyatakan sudah sangat siap menggratiskan semua biaya pungutan memproses e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
"Kita sangat siap sepanjang dasar hukumnya sudah jelas," katanya melalui pesan singkat, Sabtu (27/7/2013).
Bagi aparat yang melanggar aturan tersebut, Purba tidak segan untuk menindak sesuai Undang Undang yang berlaku. Dalam RUU itu mengancam pengenaan biaya dengan pidana selama-lamanya dua tahun atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.
Perlu diketahui Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri telah sepakat membebaskan semua biaya pungutan adminduk dalam RUU perubahan No 23 Tahun 2006. Selain itu ada perubahan signifikan yaki azas stelsel aktif pemerintah dalam kependudukan.
Azas ini mewajibkan pemerintah mencari penduduk yang belum punya surat kependudukan dan sekaligus membuatkannya. Sehingga pencatatan oleh negara sebagai hak konstitusional bisa merata, termasuk anak diluar nikah mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sah.
Adapun RUU ini seharusnya diketok pada sidang paripurna DPR pada 11 Juli 2013, namun pihak pemerintah mengubah salah satu pasal sehingga pengesahan ditunda. Semula disepakati instansi dukcapil menjadi instansi terpusat atau vertikal, namun pemerintah minta diubah tetap di daerah.
Sebelumnya Gubernur Joko Widodo berulangkali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan adminduk. Ditemukan sejumlah kelurahan masih membiarkan proses berlarut larut, misalnya kepengurusan KK bisa mencapai satu bulan lebih.
"Saya minta jadi seminggu, terus jadi tiga hari," katanya di Kelurahan Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Jokowi menilai pegawai front office di kecamatan dan kelurahan harus dipilih yang ramah sehingga bisa memberi kenyamanan terhadap masyarakat.
"Front office tidak harus cantik atau ganteng tapi yang charming," ujarnya.

Sumber :
bisnis.com

Sadar Diri Bakal Dikutuk Warga, Ahok Ogah Jadi Cawapres Jokowi

Selama ini, semua orang membicarakan peluang Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri. Lalu bagaimana jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicalonkan sebagai wakil presiden? Apakah Ahok merupakan tipe politisi tak tahu diri (seperti politisi pada umumnya) ? Berikut cuplikannya,
"Bagus dong. Tinggal buka pintu aja di sebelah (istana Wakil Presiden -red)," sahut Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
"Tapi jadi merangkap dong? Gila apa Jakarta ditinggal?" sambungnya.
Sambil bergurau, Ahok mengatakan jika selama ini dia sudah menunai banyak protes dari warga Jakarta apalagi kalau Jokowi mencapreskan diri. Terlebih bila dirinya kemudian mengajukan diri sebagai cawapres Jokowi.
"Itu akan lebih dikutuk lagi. Hahaha....," celetuk Ahok.
Lalu, bagaimana jika hanya salah satu di antara mereka yang meninggalkan Balaikota?
"Itu paling cocok. Tapi itu bukan sinyalemen kuat untuk Pak Jokowi. Jangan mancing ah kalian," timpal Ahok kepada wartawan.

Sumber :
detik.com

Belasungkawa Jokowi Untuk Metromini

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya pengalaman naik Metromini. Ia gemes dengan ulah sopir yang ugal-ugalan dan bus bobrok yang tidak juga berubah meski telah 30 tahun lamanya.
Pria asal Solo ini tidak jemu mengkritik kondisi bus warna oranye yang sudah tidak laik beroperasi. Namun, pemilik Metromini menganggap sentilan Jokowi bagai angin lalu.
Politisi PDIP ini kini masih menggodok manajemen satu atap bagi pengelolaan Metromini dan Kopaja.

Berikut 3 kisah Jokowi geregetan kepada sopir Metromini yang ugal-ugalan:

30 Tahun Dibiarkan
Metro Mini yang berjalan ugal-ugalan membuat Jokowi ikut berbicara. Jokowi tak habis pikir pada pihak yang telah membiarkan Metromini amburadul selama 30 tahun.
"Sudah 30 tahun dibiarkan. Yang membiarkan siapa 30 tahun itu?" ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2013).
Kolektor kemeja putih ini menegaskan Metromini harus segera diatur. Dia sudah sering berteriak soal buruknya armada Metro Mini.
"Saya sudah ngomong bolak-balik, itu tidak ada speedometernya. Nggak ada remnya. Itu saya sudah ngomong bolak-balik," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam tanpa dasi ini.
Sudah berulang kali Metromini menebar maut di jalanan karena pengemudi yang ugal-ugalan. Terbaru, Metromini 47 rute Senen-Pondok Kopi memakan korban satu pelajar bernama Beniti Lini Manata. Dia tewas ditabrak Metro Mini di Layur, Pulogadung, Jakarta Timur. Beniti dimakamkan di TPU Kemiri pada Rabu (24/7) siang. Sedangkan dua temannya masih dirawat di rumah sakit.
WS, pengemudi angkutan bertarif Rp 3.000 itu diamankan di kantor polisi Jakarta Timur. Ternyata dia juga tidak mengantongi SIM.

Ganti Metromini
Bukan perkara mudah bagi Jokowi untuk menegur Metromini menyusul seringnya moda transportasi itu berjalan ugal-ugalan hingga merenggut nyawa. Metromini yang dimiliki perseorangan menjadi masalah.
"Diomongin sampai jumpalitan (jungkir balik) tetap tidak bisa. Kita ngomong apa adanyalah. Ini 30 tahun tidak ada pembaruan," ujar Jokowi di Balaikota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2013).
Menurut Jokowi, saat ini manajemen Metro Mini tidak bisa diatur. Pemilik Metromini dimiliki perseorangan, berjalan sendiri-sendiri.
"Tegur apanya, ya diganti Metromininya. Itu kalau Metromini sudah ada yang baru. Ada manajemennya PPD, itu baru kita ngomong," tutur pria penyuka tempe mendoan ini.
Jokowi berencana akan mencaplok PPD untuk mengatur Metromini dengan Kopaja dalam manajemen satu atap. "Ini masih proses," katanya.
Dia juga menjelaskan ratusan armada bus TransJ yang baru akan datang November atau Desember.

Bus Jelek Sejak Dulu
Bukan hanya warga biasa, Jokowi mengeluhkan kondisi moda transportasi di Jakarta, khususnya Metromini dan Kopaja. Sebab dari dulu sampai sekarang kondisi kendaraan khas ibukota tersebut tetap saja memprihatinkan, tidak ada perubahan.
"Soal Metromini dan Kopaja, saya alami hal yang sama. Tahun 1985 waktu itu 2 tahun kerja di Jakarta naiknya itu. Dulu busnya itu sudah jelek. Sekarang saya naik sudah itu-itu saja dari Klender ke Pasar Rumput," ujar Jokowi saat Seminar Nasional Membangun Sistem Pengendalian Intern dan Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih di Gedung BPKP Pusat, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Jokowi juga menuturkan sikap pengemudi Metromini dan Kopaja yang masih saja selalu ugal-ugalan. Apalagi kondisi kendaraannya yang banyak tidak memenuhi standar. Sehingga kecelakaan yang disebabkan oleh dua moda transportasi ini sudah tidak lazim lagi.
"Ugal-ugalannya tetap. Setelah saya cek Kopaja dan Metromini di Jakarta, hampir 100 % enggak ada speedometernya. Remnya ada yang punya ada yang enggak. Jadi kalau 2 bulan yang lalu ada yang nabrak pos polisi, itu enggak heran saya," jelas Jokowi.
"Jadi kita ini sekarang sedang maraton memperbaiki transportasi di Jakarta. Baik itu dari segi penambahan jumlah busway, revitalisasi Kopaja dan Metromini hingga infrastruktur jalan seperti MRT dan Monorel," terang Jokowi untuk mengatasi masalah Metromini dan Kopaja.

Arsip :
Jokowi Diary

Berguru ke Jokowi, Kesabaran Ahok Meningkat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belajar sabar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Basuki, kesabarannya sudah meningkat 50 persen.
"Saya sudah setengah lebih sabar setelah belajar sama wong Solo (orang Solo). Sekarang kesabaran saya sudah lebih baik," ujar Basuki, di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
"Kalimat pergaulan yang buruk (bisa) merusak pergaulan baik. Itu betul. Makanya, saya harus jadi baik supaya Pak Gubernur enggak jadi rusak," lanjut Basuki.
Jokowi sendiri, menurut Basuki, menjadi lebih tegas semenjak menjadi Gubernur DKI. Menurutnya, itu karena pengaruh Jakarta, yang notabene lebih keras daripada Solo.
"Kalau dia (Jokowi) sudah pakai kata pecat, itu berbahaya juga," terang Basuki.
Basuki juga menjelaskan bahwa ruko-ruko di Fatmawati melanggar garis sempadan bangunan (GSB).
"Kita suka ini. Tunggu saja. Bulan puasa saya juga kebawa suasana puasa (jadi sabar)," ujar Basuki ketika ditanya kapan akan menertibkan ruko-ruko itu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pastikan PKL Tanah Abang Mau Direlokasi ke Blok G

Upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, para pedagang masih diberi kesempatan berjualan hingga dua pekan ke depan. Meski begitu, mereka diminta untuk tidak mengganggu arus lalu lintas.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) memastikan, para PKL Tanah Abang mau direlokasi ke Blok G setelah Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. "Setelah lebaran mereka (PKL) pindah ke Blok G. Yang jelas, peta lapangannya sudah 100 persen kita pegang semua. Nanti setelah lebaran akan ketemu solusinya," ujar Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Terkait keberadaan preman yang diduga membekingi para PKL di Tanah Abang, kata Jokowi, mereka akan diajak berdialog. "Tergantung mereka. Kalau diajak bicara baik-baik pasti mau," kata Jokowi.
Namun, mantan Walikota Surakarta ini mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas berwajib jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan para preman tersebut. "Nanti itu urusan aparat. Siapa yang terima uangnya? Kemudian mungkin mengalir ke RW, kelurahan atau aparat di atasnya lagi, itu urusannya Polda," ucapnya.

Sumber :
republika.co.id

Ahok Dukung Jokowi Nyapres, Pengamat: Ahok Incar DKI-1

Berbeda dengan partainya, yang berusaha menekuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar tak menjadi Capres 2014, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) justru menyatakan mendukungnya untuk Jokowi agar maju menjadi Capres 2014. Hal ini disebabkan, Jokowi selalu menjadi top of the top semua survei yang diadakan untuk menjerat nama-nama Capres 2014 yang diinginkan masyarakat.
"Iya bagus itu (Jokowi nyapres), kalau kita berandai-andai," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Padahal dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Ahok mengaku ingin Jokowi tetap di Balai Kota DKI Jakarta. Ahok ingin Jokowi tetap menyelesaikan satu periode di DKI Jakarta.
Penyataan Ahok yang sangat masif itu menimbulkan kesan lain bagi beberapa pengamat politik.
Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, pernyataan Ahok tersebut merupakan sebuah tak-tik seorang politisi. Ahok ingin menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Politisi ya begitu, itu tak-tik dia saja. Itu tak-tik Ahok buat jadi DKI 1," ujar Ray Rangkuti, Jumat (27/7/2013).
Menurut Ray, dalam politik memang tidak ada konsistensi karena semua berjalan secara dinamis. Menurutnya, pernyataan Ahok sebelumnya yang menginginkan Jokowi tetap di Ibu Kota juga tidak salah dalam dunia politik.
"Yang politik itu memang dinamis, sama dengan Jokowi, dulu juga menolak kan jadi capres, tetapi sekarang? Dalam politik last minute bisa berubah. Itulah politik," ujarnya.
Ahok sendiri memang pernah berhasrat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jauh sebelum Pilgub DKI digelar, mantan bupati Belitung Timur ini telah mengumpulkan KTP untuk maju sebagai calon independen. Namun sayang, mantan politisi Golkar ini gagal mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk maju dari jalur perseorangan.
Ahok lalu ditarik menjadi cawagub Jokowi oleh Gerindra. Bahkan saat itu Ahok juga langsung pindah partai merapat ke Gerindra. Duet Jokowi-Ahok pun mampu mengalahkan calon incumbent Foke-Nachrowi.
Jokowi-Ahok pun akhirnya melenggang ke Bali Kota DKI Jakarta. Dan bila benar Jokowi maju sebagai capres, hasrat lama Ahok untuk jadi Gubernur DKI Jakarta tentu akan terwujud.

Sumber :
merdeka.com

Manfaat Blusukan Jokowi

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dikenal dengan aksi blusukan atau pergi ke daerah untuk bertemu masyarakat. Meskipun banyak yang memberi apresiasi, namun abanyak pula yang mengritik, mulai dari pencitraaan sampai tuduhan menghambur-hampurkan uang. Ada yang menyebut boros, sebagian lagi tak berguna. Benarkah?
Jokowi pun memberi sejumlah alasan kenapa dia melakukan blusukan. Para pendukungnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra juga membela.

Berikut lima alasan kenapa blusukan Jokowi harus dipertahankan:

Tidak Boros
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Dikonfirmasi soal ini, Jokowi mengakui memang ada dana operasional yang dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun dana operasional itu tak sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan blusukan.
"Dana operasional itu memang ada, tapi nggak langsung habis, separuhnya aja nggak habis," kata Jokowi usai.
Jokowi juga mengakui jumlah dana operasional itu mencapai Rp 34 juta per hari. "Ya itu memang benar, tapi saya nggak pernah pegang uangnya. Ya dana-dana itu untuk dana sosial, kalau ada gesekan warga, kebakaran," paparnya.
Lalu bagaimana dengan aksi bagi-bagi buku yang kerap dilakukan Jokowi saat blusukan? "Itu dananya dari CSR (corporate social responbility)," jawab Jokowi.

Modal Jalan Kaki
Lebih lanjut menanggapi data FITRA, Jokowi memastikan tak ada modal besar untuk blusukan. Dana operasional yang dia keluarkan untuk kepentingan sosial warga.
Bahkan, Jokowi memastikan, modal blusukan hanya bermodal "dengkul" (kaki).
"Blusukan nggak ada anggaran, cuma modal jalan kaki. Kalau nggak pengen jalan kaki ya nggak usah blusukan," kata Jokowi.

Fungsi Kontrol
Jokowi menolak untuk berhenti blusukan. Menurut dia, blusukan perlu dilakukan untuk mengontrol program kerja yang sudah dilakukan. Jika tidak dilakukan blusukan, maka bisa jadi pengerjaan suatu program tak sesuai dengan yang dilaporkan oleh anak buah.
"Blusukan fungsinya sebagai manajemen kontrol pengawasan, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada manajemen kontrol terus gimana?" ujarnya.
Terbukti dengan adanya kontrol dari Jokowi, sejumlah program bisa berjalan. Termasuk saat terjadi bencana banjir. Mantan Wali Kota Solo ini terjun langsung ke lapangan dalam proses perbaikan tanggul jebol.

Serap Aspirasi Masyarakat
Gerindra membela Jokowi soal aksi blusukan. Aksi itu tetap perlu dipertahankan karena untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya kira blusukan itu salah satu metode incognito atau metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat," kata Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon.
Pandangan senada disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tjahjo sepakat agar Jokowi melanjutkan blusukan yang sudah menjadi gaya kepemimpinannya.
"Blusukan kan gaya kepemimpinan agar dapat langsung mendengar aspirasi masyarakat," tegas Tjahjo.

Terbukti Memberi Hasil Positif
Menurut pihak Gerindra, sedikitnya ada tiga program yang sudah terealisai gara-gara Jokowi blusukan. Program itu adalah normalisasi waduk Pluit, pembangunan rusun, dan kampung deret.
Saat ini waduk Pluit sudah dalam tahap normalisasi. Peran Jokowi memang sangat sentral, mulai dari proses negosiasi dengan warga yang tinggal di lokasi, hingga pengawasan para pekerja.
Pembangunan rusun dan kampung deret juga bentuk efektif dari blusukan Jokowi. Dari situ, dia mendengar masukan dan keluhan masyarakat.

Arsip :
Jokowi Diary

Dicocok-cocokkan, Din Syamsuddin Dicoba Dipasangkan Dengan Jokowi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dinilai pantas dicalonkan menjadi kandidat wakil presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi), jika Gubernur DKI itu direstui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati maju di Pilpres 2014.
"Saya amati memang di mana-mana hasil survei menunjukkan PDI-P bakal menjadi partai pemenang Pemilu 2014. Jika memang Ibu Megawati merestui Pak Jokowi sebagai kandidat capres, maka dalam pandangan saya, fenomena 'Joko-wow' ini tidak akan terbendung oleh capres lain. Untuk cawapresnya, nama Prof Din Syamsuddin layak untuk diperhitungkan," kata peneliti Maarif Institute, Endang Tirtana, dalam pernyataannya, Jumat (26/7/2013) malam.
Menurut Endang, di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia diperlukan cendekiawan dengan kiprah yang sudah tepercaya. Karena itu, hal tersebut selayaknya tidak diabaikan dalam kepemimpinan nasional. Figur moderat seperti Din Syamsuddin, kata Endang, bisa membantu menggalang dukungan akar rumput umat Islam serta cendekiawan Muslim untuk kesuksesan pembangunan nasional.
"Juga figur yang dapat mengedepankan Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya dan sosial. Konsistensi Din Syamsuddin dalam memperjuangkan nilai-nilai Trisakti Bung Karno bisa kita lihat dalam kegigihannya memberikan kritik-kritik yang konstruktif untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik," ujar Endang.
Selain jangkauannya di level nasional, lanjut Endang, kiprah Din Syamsuddin di dunia internasional juga tidak bisa diabaikan. Dengan tren kebangkitan ekonomi di Asia Timur, terutama China dan Korea, hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia dengan kepemimpinan kuat dan mumpuni.
"Din Syamsuddin cukup paham ekonomi dan geopolitik Asia Timur, sebagai President ACRP (Asian Conference of Religions for Peace), punya persahabatan dengan tokoh-tokoh Asia, baik agama maupun politik," ujar Endang.
Faktor lain, menurut Endang, adalah modal elektoralnya yang juga kuat. Sebagai pimpinan salah satu ormas Islam terbesar di Tanah Air yang mengembangkan beragam amal usaha, Din tentu mendapat dukungan.
"Tapi, bagaimana petanya ke depan? Kita tunggu saja," ujarnya.

Sumber :
kompas.com