Jokowi Bantah Proyek Monorail Ngadat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek monorel masih terus jalan, meski kini ada persoalan teknis yang harus diselesaikan. Hal itu dikatakan Jokowi untuk membantah isu kembali terhentinya proyek tersebut.
"Tunggu ininya kering beton penyangganya. Saya ikutin terus dalam proses menuju keringnya tumpuan tiang. Enggak ada masalah langsung mulai Maret konstruksi stasiunnya," kata Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Soal Polemik Jokowi-Nur Mahmudi, Tjahjo Kumolo: Ini Egoisme Kedaerahan

Wali Kota Depok Nur Mahmudi menolak secara halus rencana pembelian tanah untuk pembangunan waduk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Sekjen PDIP melihat hal itu sebagai bentuk egoisme kedaerahan.
"Setidaknya sebagai masyarakat saya membaca bahwa egoisme kedaerahan tetap menjadi masalah dalam pembangunan nasional," ujar Tjahjo kepada detikcom, Rabu (27/11/2013).
Untuk itu, menurutnya sudah saatnya pemerintah pusat turun tangan untuk ikut mencari solusi atas masalah ini.

Nur Mahmudi Ismail Jangan Reaksioner!

Partai asal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), PDIP, menilai Wali Kota Depok Nur Mahmudi reaksioner. Ini karena rencana Jokowi untuk membeli lahan di Depok disambut dengan suatu penegasan bahwa Depok punya aturan sendiri.
"Tidak perlu reaksioner. Semua orang tahu, penataan kawasan harus betul dan pemimpin daerah harus duduk bersama untuk mengabdi demi kepentingan publik," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Rabu (27/11/2013).

Sekjen PDIP Soal Pencapresan Jokowi: Tunggu Waktunya

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu memuncaki semua survei sebagai tokoh paling populer dan potensial memenangkan Pilpres 2014. Sejumlah elit PDIP telah memberi sinyal kemungkinan pencapresan Jokowi di pemilu mendatang. Namun PDIP secara resmi hingga saat ini belum memutuskan kapan akan terbuka soal pencapresan tersebut.
"Tunggu waktunya. Tinggal mengamati dinamika yang ada dan waktu yang tepat saja. Bisa setelah dan sebelum Pileg," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Soal Jokowi-Hatta, PDIP: Jangan Berpikir Politis

PDI Perjuangan menilai kebersamaan kadernya yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di KRL menuju Depok tak perlu ditanggapi secara politis. Apalagi menganggapi komunikasi dengan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagai pertemuan menjelang pemilu 2014.
Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait (Ara).
"Tidak, tidak seperti itu, lah (duet pemilu 2014). Kita harus berpikir positif, jangan berpikir politis," kata Ara, Rabu (27/11/2013).

Ada Penjajakan Politik dengan Jokowi, Kata Relawan Hatta

Belakangan, intensitas pertemuan Hatta Rajasa dengan Joko Widodo (Jokowi) semakin meningkat. Keduanya beberapa kali memiliki agenda bersamaan yang menimbulkan persepsi keduanya berpasangan dalam pilpres 2014.
"Secara politik memang ada penjajakan," kata mantan menpora yang kini menjadi relawan Hatta Rajasa, Adhyaksa Dault.
Menurut dia, Hatta dan Jokowi melakukan pendekatan karena kemungkinan duet untuk pilpres selalu terbuka. Adhyaksa menyampaikan hal itu menanggapi agenda Hatta dan Jokowi yang sama-sama berbicara dalam diskusi publik tentang masalah Ibu Kota di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (26/11/2013).

Stasiun Monorel Bercorak Betawi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proyek pembangunan monorel terus berjalan. "Sekarang ini menunggu proses keringnya tiang-tiang itu. Saya sudah dapat laporan tentang bentuk-bentuk stasiunnya," kata Jokowi seraya memamerkan gambar stasiun Monorel di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Bentuk-bentuk stasiun monorel itu, kata Jokowi, tetap mengedepankan budaya Betawi, baik di luar maupun dalam gedung.
"Sudah ada gambar stasiunnya. Kampung Melayu, Tanah Abang, semuanya ada lah," kata Jokowi. Penggarapan proyek yang membutuhkan dana sekira 8T itu, sambungnya, terus berjalan dengan tetap memperhatikan lalu lintas agar tak menimbulkan kemacetan.

Ada SBY, Dua Kali Tepuk Tangan Para Guru Hanya untuk Jokowi

Ada peristiwa unik dalam perayaan hari Guru Nasional dan hari ulang tahun (HUT) PGRI ke-68 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013). Hanya demi mendengar nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), disebut, sekitar 9.000 guru yang menghadiri acara itu bertepuk tangan riuh.
Privilese itu tidak didapatkan pejabat lain yang hadir dalam acara itu termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak!
Tepuk tangan pertama untuk Jokowi itu terjadi ketika saat pembawa acara Tya Maryadi membuka acara dengan menyebutkan nama-nama tamu kehormatan yang hadir, mulai dari Presiden SBY, Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) M.Nuh, dan menteri lainnya.

Jokowi: Satu Kereta Koq Mesra

Tidak ada kawan maupun lawan dalam politik, seperti yang terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pergi bareng dengan Hatta Rajasa. Berbagai gosip pun muncul tatkala dua tokoh yang merepresentasikan PAN dan PDIP ini tampak akrab di dalam KRL dari Cikini sampai Depok.
"Wong pergi naik kereta aja kok mesra, gimana?" kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).
"Diajak bareng naik kereta ya bareng. Diajak bareng naik mobil ya naik mobil, gitu aja," kata Jokowi.

Giliran Berikutnya, Lelang Jabatan Kepala Puskesmas

Setelah sukses melelang jabatan lurah dan camat, kini duet Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melakukan hal serupa untuk jabatan kepala puskesmas. Ahok mengatakan lelang untuk mengetahui kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti tes tersebut.
Selain itu, lanjut Ahok, PNS juga bisa dipromosikan untuk masuk ke dalam Dinas Kesehatan DKI atau mendapat posisi di rumah sakit umum daerah (RSUD).
"Jadi kita mau tahu potensinya seperti apa. Dari tes itu bisa saja ada yang lebih cocok ditarik ke dalam Dinas Kesehatan, RSUD, atau menjadi kepala puskesmas. Nah, ini yang mau kita proses," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Jokowi - Nur Mahmudi Ismail Harus Berkoordinasi

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail beralasan Depok memiliki aturan tentang tata ruang kewilayahan yang harus ditaati. Alasan tersebut dikemukakan menjawab keinginan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membeli lahan di Depok untuk dibangun waduk. Bagaimana tanggapan PDIP?
"Kita harus melihat semua wilayah sebagai satu kesatuan NKRI. Masalah tata ruang itu kan cuma masalah administratif," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Rabu (27/11/2013).

Jokowi Suruh Korban Pohon Tumbang Minta Ganti ke Pemilik

Maraknya pohon tumbang saat musim hujan di DKI Jakarta menjadi satu ancaman sendiri bagi para pengendara bermotor. Tak jarang, pohon-pohon ini menimpa mobil yang sedang parkir di pinggir jalanan Ibu Kota.
Menyikapi masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan ambil pusing. Orang nomor satu DKI ini pun enggan memberi kompensasi untuk kendaraan korban pohon tumbang.
"Enggak (ada kompensasi)," kata Jokowi singkat menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Soal Lahan Waduk di Depok, Jokowi: Jangan Ditanya-tanya, Nanti Heboh!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih enggan buka-bukaan soal lahan yang ingin dijadikan waduk di Depok, Jabar. Selain tak ingin persoalan dengan penguasa Depok Nur Mahmudi bertambah runcing, Jokowi juga ingin persoalan ini menjadi dingin. Jokowi tak ingin terjadi heboh.
"Ini masih proses, jangan ditanya-tanya, nanti menimbulkan kehebohan," kata Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo: Tidak Ada Larangan Jokowi untuk Nyapres

Dalam sejumlah survei capres 2014, Joko Widodo (Jokowi) hampir selalu menjadi pemuncak 'klasemen'. Bagi Prabowo Subianto, tidak ada aturan yang dapat melarang sang Gubernur DKI tersebut untuk bertarung di kancah Pemilu tahun depan.
"Nggak ada larangan ini kan demokrasi," ujar Prabowo usai acara seminar di Fakultas Kedokteran UI, Rabu (27/11/2013).
Menurut Prabowo, dalam prinsip negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. "Siapa saja kan boleh nyapres," kata eks Danjen Kopassus ini.

Prabowo Puji Jokowi-Ahok soal Kebocoran APBD

Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara di seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013). Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkapkan sejumlah persoalan yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang, termasuk kebocoran aliran dana.
Prabowo menyebut kebocoran aliran dana di Indonesia sebagai persoalan serius. Menurut dia, siapapun pemimpin Indonesia mendatang, harus menaruh perhatian serius terkait masalah ini.

Soal Sikap Nur Mahmudi, PKS: Itu Bukan Manuver Politik

Sikap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang menghalangi-halangi rencana pembelian tanah untuk pembuatan waduk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan spekulasi politik. Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menilai sikap rekan separtainya tersebut bukan bentuk manuver politik.
"Manuver itu sah-sah saja, tapi yang ada manuver itu untuk menarik simpati publik. Saya nggak melihat ini sebagai manuver," ujar Jazuli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Jokowi Minta Demo Dokter Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat

Meski tidak terlalu paham soal alasan demo dokter hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tetap mendukung aksi para dokter. Penyampaian aspirasi, kata Jokowi, adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
"Saya enggak tahu jelasin dulu (alasan demo). Saya kira demo kan hak setiap warga negara," terang Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Kadis, Kasudin dan Kepsek Harus Rutin Cek Bangunan Sekolah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepala dinas dan suku dinas pendidikan serta kepala sekolah mengecek kondisi sekolah di wilayahnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari sekolah yang roboh bahkan menimbulkan korban dari siswa.
"Yang namanya Dinas, Sudin, Kepsek harus ngecek, ngontrol ngerti," kata Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Jokowi meminta Dinas Pendidikan segera menginventarisir sekolah di Jakarta yang butuh bantuan. Menurut Jokowi, dari hasil inventarisir itu bisa dilihat sekolah yang memerlukan prioritas untuk segera direnovasi.

Jokowi Benar, Ada Provokator Saat Relokasi Warga Waduk Ria Rio

Ratusan warga Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang tinggal di kawasan Waduk Ria-Rio, akhirnya sepakat direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pinus
"Hari ini daftar, warga dapat nomor unit dan uang sebesar 1J, nanti kalau sudah menempati rusun sisanya baru diserahkan," kata Camat Pulogadung, Teguh Hendarwan saat ditemui di sela-sela pengundian, Rabu (27/11/2013).

Nur Mahmudi Uji Kesabaran Jokowi, PKS: Bukan Soal Saingan Capres

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kini telah masuk bursa capres PKS. Manuver Nur Mahmudi yang terkesan menghalangi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membangun waduk di Depok pun dianggap sebagai manuver politik.
"Bukan soal capres, kalau pun bersaing ya saingan sehat saja. Siapa yang ingin membangun pasti didekati rakyat," kata Ketua DPP PKS Refrizal, Rabu (27/11/2013).

Soal Polemik Jokowi-Nur Mahmudi, Ketua PKS: Jangan Ada Ego Sektoral

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membeli lahan di di wilayah Depok, Jawa Barat, untuk dibuat waduk yang dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta. Namun Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menolak, kemudian direvisi dengan mengingatkan Jokowi, pemanfaatan lahan harus sesuai aturan.
Rekan separtai Nur Mahmudi, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini meminta agar Jokowi menghilangkan ego sektoralnya dan dapat mengerti maksud Nur Mahmudi Ismail. Komunikasi harus dilakukan guna mengatasi problema banjir Jakarta itu.

Politikus PKS: Jokowi dan Nur Mahmudi Harus Bangun Komunikasi yang Baik

Niat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli lahan dan membangun waduk di Depok terhambat ganjalan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Menurut politisi PKS Indra menilai keduanya harus membangun komunikasi yang baik.
"Saya yakin kalau setiap kepala daerah bisa berkomunikasi dengan baik demi kemaslahatan masyarakatnya. Apakah ini sudah terkomunikasi dengan baik atau tidak, yang tahu adalah Pak Jokowi dan Pak Nur Mahmudi sendiri," ujar Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Tamparan Buat Wali Kota Depok

Tarik-menarik antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Waki Kota Depok Nur Mahmudi Ismail soal tanah untuk pembuatan waduk. Sikap keras penolakan Nur Mahmudi Ismail rupanya tak sejalan dengan keinginan warganya sendiri, warga pada umumnya justru mendukung prakarsa Jokowi untuk membeli tanah mereka.
Hadi, misalnya, warga di bantaran Kali Ciliwung ini berharap dia direlokasi oleh Pemkot Kota Depok. Tapi tertahun-tahun harapannya tak terkabul hingga saat ini.

PKS: Jokowi Jangan Tabrak Aturan Nur Mahmudi

Elite PKS angkat bicara soal tindakan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang terkesan menghalangi langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membangun waduk untuk mengatasi banjir di daerahnya. PKS mengingatkan Jokowi agar menaati aturan yang berlaku.
"Ikuti saja aturannya, Nur Mahmudi kan hanya menjalankan aturan. Nggak bisa kita tabrak-tabrak aturan," kata Ketua DPP PKS Refrizal, Rabu (27/11/2013).

Banyak Warga Depok Kerja di DKI, Mengapa Nur Mahmudi Tolak Niat Jokowi?

Sikap wali kota Depok Nur Mahmudi yang menolak secara halus niat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membeli lahan dan membangun waduk menuai kritik. Seharusnya Nur sadar, sebagian besar warga Depok bekerja di Jakarta. Bila Jakarta banjir, bagaimana mereka bisa memenuhi nafkah keluarga?
"Mungkin ini ada unsur ketakutan dari pemerintah Depok. Mungkin saja ada unsur politik," jelas politisi PDIP Yuni Indriyani saat berbincang, Rabu (27/11/2013).

Capres PKS Yang Mencoba Menguji Kesabaran Jokowi

Selain dikenal sebagai Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sekarang juga lagi naik daun lantaran namanya masuk bursa capres PKS. Manuver mantan Presiden Partai Keadilan ini mulai terlihat, kini ia sedang menguji kesabaran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang meruupakan capres papan atas.
Persoalannya tak jadi rumit jika saja Nur Mahmudi membuka diri menyikapi tawaran kerjasama dengan Jokowi terkait penanggulangan Banjir Jakarta. Namun Nur Mahmudi memilih 'jual mahal' soal rencana Jokowi membeli lahan di Depok untuk membangun waduk.

PAN: 'Duet KRL' Jokowi-Hatta Mesra Banget Chemistry-nya

Partai Amanat Nasional (PAN) buka-bukaan soal kemesraan ketumnya, Hatta Rajasa, dengan Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apakah duet KRL Jakarta-Depok kemarin akan mengantarkan PAN dan PDIP sat gerbong di 2014?
"Pak Hatta dengan Jokowi memang mesra banget chemistrinya," kata Waketum PAN Dradja Wibowo, Rabu (27/11/2013).
Tak hanya dengan Jokowi, Hatta juga dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan komunikasi diam-diam terus dilakukan.
"Kalau soal perjodohan itu kita menunggu Ibu Mega," kata Dradjat.

Politisi PKS Dukung Nur Mahmudi, Minta Jokowi Taati Aturan di Depok

Upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah banjir di Jakarta rasanya akan terpentok di Depok, Jabar. Niat Jokowi untuk membeli lahan dan membangun waduk dipersoalkan, ganjalan terutama muncul dari para politisi PKS yang saat ini menguasai wilayah tersebut, padahal pembelian belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah wali kota Depok Nur Mahmudi, kini Ketua FPKS DPRD Depok Muttaqin yang meminta Jokowi taat aturan.
"Kalau mau beli lahan boleh saja, kalau peruntukkannya sesuai. Semua dengan aturan, tidak hanya niat baik. Kalau mau buat bendungan harus menyesuaikan dengan tata ruang Depok," jelas Muttaqin, Rabu (27/11/2013).

Jokowi-Aher Dinilai Bisa Diduetkan sebagai Capres/Cawapres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dinilai  pantas diduetkan sebagai calon presiden/wakil presiden RI pada Pemilu 2014.
"Kalau ada wacana itu (menduetkan Jokowi-Aher sebagai capres/cawapres RI), menurut saya itu bagus," kata pengamat ilmu politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Karim Suryadi, Rabu (27/11/2013).