Puan Kandidat Cawapres Jokowi, NasDem Belum Tahu

Salah satu mitra koalisi penyokong calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo, Partai NasDem, mengaku belum tahu ihwal adanya kabar bahwa nama Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi salah satu kandidat pendamping Jokowi. "Saya baru dengar soal ini," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella ketika dihubungi Tempo, Jumat (16/5/2014).

Puan, Oh Puan ...

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi sosok sangat penting dalam Pilpres 2014 yang dalam proses penetapan Cawapres sering sengaja dikecilkan perannya oleh mereka yang memperebutkan posis cawapres Jokowi.
"Puan akan dihitung sebagai sosok penting dalam konstelasi politik nasional saat ini maupun ke depan," ujar Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto di Jakarta Jumat (16/5/2014).

Mengubah Permukiman Kumuh Menjadi Kampung Deret

Penataan kampung merupakan salah satu program Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Termasuk di dalamnya adalah program kampung deret, yaitu semacam bedah rumah untuk memperbaiki rumah-rumah di permukiman kumuh menjadi lebih sehat dan layak huni.
Beberapa kampung deret telah Jokowi resmikan sejak April lalu antara lain di Petogogan, Pasar Minggu, Cilandak, Gandaria dan Cililitan.

Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi? Ngapusi!

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, menilai jaminan tidak ada bagi-bagi kursi di barisan koalisi pendukung Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) berlebihan dan cenderung "ngapusi". Jokowi ditantang untuk menunjukkan bukti kontrak kerja sama kepada publik.
Menurut dosen Fisip UIN itu, jaminan tak ada bagi-bagi kursi dalam koalisi Jokowi, sangatlah absurd. Selain itu mengingkari realitas politik dan semangat zaman yang terkandung dalam konstitusi.

Dipastikan Jokowi Akan Serahkan Posisi Cawapres pada Golkar

Elite Partai Golkar mengarahkan agar parpol berlambang pohon beringin itu berkoalisi dengan PDIP. Pasalnya, Partai Golkar yakin koalisi dengan PDIP akan mengusung calon wakil presiden (cawapres) dari partai mereka.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (16/5/2014), mengatakan sudah ada beberapa nama yang diajukan untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ialah Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan juga Aburizal 'Ical' Bakrie.

Dipastikan Golkar Akan Dukung Jokowi pada 18 Me 2014

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal TNI (Purn) Luhut B Panjaitan meyakini Partai Golkar akan turut dalam koalisi pendukung calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi).
Hanya saja, menurut Luhut dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (16/5/2014), dukungan Partai Golkar kepada Jokowi akan dideklarasikan usai pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas).
Sebab, seusai AD/ART Partai Golkar, dukungan kepada partai tertentu harus menunggu keputusan rapimnas. Ia pun memperkirakan tidak akan ada kejutan berarti dalam rapimnas tersebut.
“Tunggu hasil rapimnas agar tidak menyalahi aturan. Mungkin deklarasinya 18 (Mei) sore atau siang,” katanya.

Golkar Lebih Senang Berkoalisi dengan Pemenang

Partai Golkar (PG) mengisyaratkan akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada pemilu presiden (pilpres) mendatang. Hanya saja, keputusan resmi Golkar baru akan diambil dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar Minggu (18/5/2014).
Menurut Wakil Bendahara Umum PG, Bambang Soesatyo, secara kalkulasi politik lebih baik bagi partainya untuk berkoalisi dengan PDIP yang memenangi pemilu legislatif dan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Sri Sultan Belum Bisa Tandingi Jokowi

Santer terdengar Sri Sultan Hamengkubuwono XI akan masuk dalam bursa calon presiden (capres) 2014. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat itu disebut-sebut akan diusung Partai Demokrat.
Mungkinkah Sri Sultan bakal mengalahkan Joko Widodo? Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, elektabilitas Sri Sultan belum mampu menyaingi elektabilitas pria yang akrab disapa Jokowi.

PKB 'Bujuk' Ketum PBNU Dukung Jokowi

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj secara pribadi menyatakan dukungan kepada capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun PKB, mitra koalisi PDIP, masih berusaha 'membujuk' Said agar mendukung capres Joko Widodo (Jokowi).
"Oh, iya. Kita akan mengajak," tutur Ketua DPP PKB Helmy Faisal Zaini usai perayaan ulang tahun NU ke 91 di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).
Menurut Helmy, Said Aqil selaku Ketua Umum PBNU masih tergolong netral.

Gading Marten Harap 'Kawan Jokowi' Munculkan Ide Kreatif

Beberapa nama selebritis terlihat dalam peresmian posko Kawan Jokowi (Koalisi Anak Muda dan Relawan Joko Widodo) yang berlokasi di jalan Dharmawangsa Raya No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Salah satu seleb yang ada di sana adalah Gading Marten, yang juga terlihat antusias mengikuti jalannya acara. "Ya, kali ini memang khusus untuk menghadiri deklarasi Kawan Jokowi. Ada teman-teman perwakilan artis juga," kata Gading Marten.

Jokowi Ingin Masyarakat tidak Mampu Peroleh Bantuan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mempermudah akses masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pun menyambangi kantor pengacara senior Adnan Buyung Nasution untuk mendiskusikan masalah hukum yang terjadi di Jakarta.
"Memenuhi undangan Pak Adnan Buyung. Kita kan dari Pemprov memberi bantuan ke LBH, saya kira agar masyarakat yang tidak punya kemampuan, mendapatkan bantuan pengacara," ucap pria dengan panggilan Jokowi di Gedung Alstom, lantai 3, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014).

Luhut Bela Jokowi Soal Tuduhan Capres Boneka

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan membela calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi. Kata dia Gubernur DKI Jakarta itu bukan lah capres boneka seperti apa yang dituduhkan orang-orang.
Kepada wartawan di Wisma Bakrie 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014), Luhut mengaku kenal dekat dengan Jokowi. Ia mengatakan orang-orang yang menuding Jokowi sebagai capres bonek adalah orang-orang yang tidak kenal Jokowi.
"Kalau ada orang mengatakan Jokowi jadi boneka, itu tidak benar," katanya.

Golkar Disarankan Sodorkan Nama Priyo ke PDIP

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, satu-satunya pilihan Partai Golkar yang realistis saat ini adalah berlabuh untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan menyongsong pemilihan presiden Juli 2014.
Dikatakan, bisa saja PG mengusung Joko Widodo sebagai capres dan PG mengajukan cawapres. Sebab, kata dia, setidaknya ada enam hingga tujuh nama tokoh yang layak dari PG yang bisa diajukan sebagai cawapres.

Kemana Perginya Si Jokowi Ini?

Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) semakin gencar melakukan pertemuan politik di luar jam kerjanya sebagai Gubernur DKI. Seperti malam ini, Jokowi kembali keluar dari rumah dinasnya menggunakan Toyota Innova berwarna putih.

Akui Jokowi Masih Unggul, PKS Yakin Prabowo Masih Bisa Dikerek Asal Turun ke Lapangan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, Syahfan Badri Sampurno menjelaskan konstelasi pilpres mendatang semakin mengerucut pada head to head Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
"Walaupun mungkin saja ada calon lain, menurut saya pertarungannya tetap Jokowi dan Prabowo. Masing-masing memiliki keunggulan sendiri, karena memiliki juga penggemarnya masing-masing," jelas Syahfan di Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Dia mengaku PKS melihat Jokowi sementara memang unggul di berbagai survei. Tapi tetap masih besar peluang Prabowo memenangkan pertarungan.

Jika Menang Pilpres, Jokowi Diingatkan Tidak Andalkan Koalisi Partai

Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB ), Reinhard Parapat, mengingatkan agar Joko Widodo tidak mengandalkan koalisi partai untuk memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang akan digelar 9 Juli mendatang.
Kata Reinhard, koalisi partai untuk mengandalkan mesin partai dalam memenangkan Pilpres adalah suatu kesalahan yang sangat fatal dan akan menjadikan resistensi tersendiri bagi gerakan rakyat yang mendukung pencapresan Joko Widodo selama ini.
"Yang harus dibangun oleh capres Joko Widodo seharusnya mengoptimalkan kerja-kerja relawan independen untuk menggerakkan pemilih yang belum menentukan sikap dalam pilihannya ditanggal 9 Juli 2014 nanti," ujar Reinhard dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Ahok: Jangan Salahkan Jokowi Mau Jadi Presiden, Saya aja Mau

Banyak permasalahan Ibu Kota yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Pasalnya, seringkali penyelesaian masalah tersangkut otoritas lebih tinggi, yakni pemerintah pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pun kembali berceletuk. "Makanya saya mau jadi presiden kan. Kalau enggak susah," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).

Ahmadiyah Bekasi Dukung Capres Jokowi

Juru bicara Ahmadiyah, Deden Sujana menyatakan dukungannya terhadap calon presiden Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Kalau jadi (Presiden), mudah-mudahan ada perubahan," kata Deden, Jumat (16/5/2014).

Kejagung Nyatakan Belum Perlu Periksa Jokowi

Kejaksaan Agung menyatakan sampai sekarang belum perlu memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono.
Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, setiap hasil pemeriksaan oleh penyidik akan dievaluasi untuk menentukan ada keterlibatan pihak lain.

Revolusi Mental Jokowi Dianggap Untuk Sindir Prabowo

Wacana "Revolusi Mental" yang digemakan calon presiden PDI- Joko Widodo (Jokowi) terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini tanggapan disampaikan Direktur Eksekutif The President Center (TPC), Didied Mahaswara.
Kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (16/5), Didied mengatakan, yang dimaksud dengan revolusi lazimnya adalah berupa perubahan ketatanegaraan, pemerintahan, atau keadaan sosial yang dilakukan dengan cara cepat dan terdapat unsur mobilisasi fisik di dalamnya.
Sedangkan "mental" berkaitan dengan bathin, tidak bersifat badaniah, menyangkut perasaan atau emosi manusia.

Cukup Cawapreskan Puan, Jokowi Dipastikan Akan Tumbangkan Prabowo-Hatta

Pasangan calon Presiden dari PDIP Joko Widodo unggul jika berpasangan dengan Puan Maharani dari capres Partai Gerindra Prabowo-Hatta. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman.
Hasil survei yang dilakukan NCID menjelang waktu pendaftaran resmi calon pasangan Presiden dan wakil presiden di KPU secara mengejutkan masyarakat justru lebih memilih Jokowi-Puan ketimbang pasangan Prabowo-Hatta yang beberapa waktu lalu telah menyatakan siap akan maju sebagai pasangan capres cawapres pada 9 juli mendatang.

Rhoma Irama Akan Pusingkan Jokowi

Rhoma Irama mencabut dukungannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dukungan terhadap capres Jokowi makin menurun.
Direktur Eksekutif Political Communication (PolComm) Institute Heri Budianto mengatakan, mundurnya Rhoma dari PKB, membahayakan suara PKB. Karena, pendukung Rhoma termasuk sangat militan.
"Seluruh pendukung Rhoma tidak akan mendukung PKB. Ini konsistensi bang haji (sapaan Rhoma Irama)," jelas Heri, Jumat (16/5/2014).

Jokowi Dinilai Tidak Perlu Ikut Model Prabowo yang Banyak Beriklan

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengemukakan meskipun jarang beriklan, namun calon presiden (Capres) dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) adalah media darling saat ini. Apapun aktivitas Jokowi menjadi pemberitaan masif semua media. Pemberitaanya pun dengan tone atau sentimen yang positif. Dengan pemberitaan itu, Jokowi dikonstruksikan sebagai pemimpin yang populis, egaliter, dan pekerja keras. Berbeda dengan Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo lebih banyak mengandalkan iklan sehingga elektabilitasnya naik.

Wasekjen PBNU: Jokowi itu Muslim yang Baik dan Rajin Salat

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau para politisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi calon presiden, agar menghindari tindakan yang tidak etis.
"Misalnya, dengan menyebarkan fitnah tentang lawan politik untuk meraih kemenangan," ujar Wakil Sekjen PBNU, Masduki Baidlowi, di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Masduki menyesalkan tindakan sejumlah pihak menyebarkan foto yang tidak jelas asal usulnya dan menuduh salah seorang calon Presiden dengan nama yang identik dengan etnis dan agama tertentu.

Jenderal Budiman Dinilai Tak Cocok Dampingi Jokowi

Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menilai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman kurang cocok jika dijadikan sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.
Ia menganggap kemampuan Budiman tak melengkapi kekurangan Jokowi, sapaan calon PDI Perjuangan Joko Widodo. "Budiman itu militer murni, agak kaku jika menjadi tandem Jokowi," kata Djayadi saat dihubungi Tempo, Jumat (16/5/2014).
Walhasil Budiman tak punya kemampuan berpolitik dan lobi-lobi jika suatu ketika pemerintah berseberang jalan dengan DPR. Kekurangan lain, Budiman tak punya pengalaman birokrasi pemerintah pusat.

Giliran Alumni IPB Dukung Jokowi

Forum Alumni Intitut Pertanian Bogor (FA-IPB) menyatakan dukungan penuh terhadap calon presiden (capres) dari PDI-Perjuangan, Joko Widodo. Visi capres yang biasa disapa Jokowi ini dianggap sesuai dengan rencana pembenahan pertanian.
Visi pertanian Jokowi antara lain mempertahankan luas lahan pertanian untuk menjawab peningkatan kebutuhan pangan. Lalu perbaikan sarana dan infrastruktr pertanian dengan membangun bendungan baru dan revitalisasi irigasi.
Kemudian pendampingan petani agar kompetensinya meningkat dan dukungan lembaga keuangan yang kuat serta konsisten untuk menjamin harga yang baik.

Ramai-ramai Cegah Puan Jadi Cawapres Jokowi

Jokowi Siap Diperiksa Kejagung

Capres PDIP Jokowi menegaskan dirinya tak terlibat kasus bus TransJ karatan. Jokowi juga siap bekerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Jokowi juga menepis fitnah yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarganya terkait kasus TransJ.
"Jokowi mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Trans Jakarta dan siap untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penyidikan berlangsung efektif dalam mengungkap kejadian yang sesungguhnya," terang Tim Kuasa Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis dalam surat elektronik, Jumat (16/5/2014).

Tiga Pria Ambarawa Jalan Kaki ke Jakarta Demi Temui Jokowi

Tiga orang pria asal Ambarawa dan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berjalan kaki dari daerahnya menuju ke Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Ketiganya adalah, Ikmal (38), asal Ambarawa, dan Triman (25) serta Zufa (16), warga Bawen. Mereka tergabung dalam Komunitas Pemuda Indonesia Relawan Jokowi (Kopi Rejo). Mereka kekinian sudah sampai di Kabupaten Batang.
Ikmal mengaku, berangkat dari tempat tinggalnya pada 11 Mei 2014 lalu. Dirinya memperkirakan bakal tiba di Jakarta sekitar tanggal 20 Mei 2014.

Jokowi Pastikan Rusunawa Tambora Selesai September 2014

Gubernur DKI Jakarta, Joko Wododo, menegaskan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) yang berada di Tambora, Jakarta Barat, selesai pada September 2014.
"Ini memang pembangunan yang dikebut. Bulan September selesai. Siang malam dikebut," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di lokasi, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Menurut Jokowi, rusunawa tersebut merupakan revitalisasi dari rusun sebelumnya dimana pada bulan Juli 2013 dilakukan pembongkaran bangunan lama dan pada November 2013 dilakukan 'groundbreaking' pembangunan kembali Rusunawa itu.

Mekanisme Penonaktifan Jokowi

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan resmi diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan dia sebagai calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sah.
"Untuk menjadi non aktif tentu ada tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggapan itu setelah yang bersangkutan (Jokowi) dinyatakan lolos sebagai calon presiden oleh KPU," kata Gamawan di kantornya, Jumat (16/5/2014).

Penjelasan Jokowi Tentang Koalisi Gemuk Tapi Terlihat Langsing

Koalisi yang didengungkan PDIP dan Joko Widodo bakal kian gemuk setelah resmi bekerja sama dengan NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa, jika Partai Golkar bergabung untuk pertarungan pilpres 9 Juli.
Namun, tidak ada masalah jika koalisi itu tetap ramping ketika Golkar batal bergabung dengan ketiga partai tersebut. Sebab, Jokowi menafsirkan koalisi ramping yang dimaksud bukan berdasarkan kuantitas, melainkan kualitas partai terutama kesamaan platform dalam membangun bangsa.
"Ramping itu tanpa syarat, bisa dengan 1, 2, 3 partai tapi tanpa syarat karena yang mau diperkuat ya sistem presidensilnya," ucap Jokowi seusai santap siang di kawasan Roxy, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).
Bekas Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan bila koalisi yang terbangun bersama NasDem dan PKB bukanlah politik transaksional.

Sinyal Mega Akan Duetkan Jokowi-Puan

Duet Jokowi-Puan kabarnya hampir final diusung PDIP di Pilpres 2014. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sejumlah sinyal bakal menyorongkan anaknya itu sebagai cawapres Jokowi.
Mega menempatkan Puan di posisi sangat strategis dalam penjajakan koalisi. Puan yang menjabat Ketua Bapilu PDIP ditunjuk langsung oleh Mega sebagai wakilnya untuk membahas koalisi dengan sejumlah pihak.

Jokowi Diskusi Masalah Hukum dengan Adnan Buyung Nasution

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan diskusi dengan para pakar hukum di kantor Adnan Buyung Nasution Lawa Firm, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Jokowi dan Adnan Buyung membahas segala permasalahan hukum di Indonesia.
"Ya pertemuan terkait dengan hukum. Ya ada yang Jakarta, ada yang di luar Jakarta. Tapi yang lebih banyak itu ya masalah di luar Jakarta. Hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran hukum dan bantuan hukum ke masyarakat. Ini jadi perhatian kita," ujar Jokowi di lokasi, Jumat (16/5/2014).

PDIP Yakin Bisa Tumbangkan "Komandan Pasukan Khusus" Prabowo Subianto

Konstelasi pemilihan presiden (pilpres) mendatang akan mengerucut pada opsi dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung, yakni Joko Widodo dan bakal cawapres yang belum diumumkan dan pesiangnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meyakini bahwa kemenangan akan diperoleh capres yang mereka usung, Joko Widodo (Jokowi), bersama pasangannya kelak.
"Kami meyakini bisa memenangkan pilpres mendatang," kata Basarah di Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Teguh Santosa Tuduh Jokowi Capres Boneka

Terlalu lamanya PDIP menentukan pasangan capres Joko Widodo, bakal menumbuhkan ketidak percayaan di kalangan masyarakat. Bisa jadi, Jokowi hanyalah capres boneka saja.
Hal tersebut disampaikan oleh Teguh Santosa, Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia mengaku tak habis pikir mengapa proses pemilihan calon wakil presiden (Cawapres), pendamping Jokowi, terlalu panjang. Teguh menilai ada kesan kuat, PDIP tidak serius mengusung mantan wali kota Solo itu.

PKB Kerahkan Kiai untuk Menangkan Jokowi

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah akan mengerahkan para kiai di provinsi setempat untuk memenangkan bakal calon presiden Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan PKB pada Pemilu Presiden 2014.
"Para kiai, baik yang ada di struktural maupun kultural partai, memiliki basis massa yang kuat sehingga diharapkan bisa mengarahkan jamaah, santri, serta alumni pondok pesantren yang diasuhnya untuk memilih Jokowi," kata Wakil Ketua DPW PKB Jateng Muh Zen di Semarang, Jumat (16/5/2014).

Bakal Cawapres yang Diajukan Parpol Pendukung Jokowi Saling Beririsan

Partai politik yang sudah menjalin kerja sama atau berniat untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan (PDI-P) tidak memaksa meminta jatah kursi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi.
Hanya saja, partai-partai itu tetap mengajukan calon alternatif yang bisa dipilih Jokowi.
"Kami bisa memahami hal itu, wajar misalnya parpol memberi usulan nama. Nasdem juga memberikan usulan nama dan pertimbangan nama. Tapi kata mereka, pada prinsipnya, meski memberi masukan, keputusan diserahkan ke Ibu Mega dan Pak Jokowi. Rata-rata seperti itu," jelas Wasekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Seluruh Partai Koalisi Usulkan JK Dampingi Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, nama mantan wakil presiden Jusuf Kalla selalu masuk dalam daftar kandidat bakal cawapres yang direkomendasikan partai yang bergabung dalam poros koalisi PDI-P.
Ia mengatakan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama merekomendasikan Kalla sebagai calon pendamping Joko Widodo yang diusung menjadi bakal capres oleh PD-P.

Iklan Kematian Jokowi Masuk Bareskrim

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan iklan yang memuat Joko Widodo meninggal dunia ke Bareskrim Polri, Jumat (16/5/2014) siang. Dalam iklan yang tersebar di media massa itu  nama Jokowi diubah menjadi Ir Herbertus Joko Widodo.
Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedia Panjaitan menyatakan setelah menggelar Rapat DPP akhirnya disimpulkan bahwa ini merupakan sebuah kampanye hitam.
Kalau dibiarkan, lanjut Trimedia, tidak menutup kemungkinan kampanye hitam terhadap Jokowi itu akan berlanjut.
"Akhirnya kita memutuskan melaporkan ke Mabes Polri supaya diusut siapa yang menyebarkan berita bohong seperti ini," kata Trimedia saat mewakili DPP PDIP melapor ke Bareskrim Polri, Jumat (16/5/2014).

Jokowi Siapkan 'Reward and Punishment' untuk Partai Koalisi

Capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) mengaku menyiapkan sebuah sistem hadiah dan hukuman bagi partai yang masuk dalam koalisi pendukungnya. Menurutnya, itu strategi agar partai yang masuk dalam koalisi tetap solid.
"Ada reward dan punishment. Ada semuanya," ujar pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut, Jumat (16/5).
Menurut Jokowi, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing sudah memiliki kontrak politik dengan PDIP. Dalam kontrak politik itu sudah tercantum agenda apa saja yang harus dilakukan ke depan.

Sejumlah Aktivis Senior Sampaikan Dukungan ke Jokowi

Dukungan kepada Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden terus mengalir. Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Komunitas Kasih Matraman Raya 10 A(KKMR) menilai sosok Jokowi layak didukung pada pemilihan presiden nanti karena Jokowi adalah tokoh pemersatu dan pemimpin yang melayani.
“Kami mendukung Jokowi setelah mengetahui kepemimpinannya yang pro rakyat dan selalu dekat dengan masyarakat,” tegas Koordinator KKMR 10A Timbul Tampubolon kepada wartawan di Jakarta, Jumat(16/5/2014).

Prabowo Berhasi Menyusupi PKB

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) tidak utuh. Buktinya, di sejumlah lokasi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kini beredar spanduk mengatasnamakan PKB yang menyatakan dukungan kepada Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Spanduk-spanduk itu bertuliskan "PKB Partaiku, Prabowo Presidenku" dan terpampang foto Prabowo Subianto dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Siapa Capres yang Mampu Selesaikan Masalah Korupsi di Indonesia?

Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik dan sarat dengan kepentingan politis adalah kasus “pembobolan” Bank Century melalui bailout sebesar lebih dari Rp 6,7 triliun. Kasus ini sarat dengan kepentingan politis karena sebelumnya terjadi tarik menarik untuk menyelesaikannya apakah diselesaikan melalui politik (DPR-RI sebagai pengadilnya) atau melalui mekanisme hukum (KPK yang mempeloporinya). Akhirnya, akal waras anggota legislatif menyepakati penyelesaian kasus bailout Century melalui mekanisme hukum yang berlaku dimana KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sebagai leading sector.

PDIP Sebut Sinyal Positif Abraham Samad Diijinkan Dampingi Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut baik izin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Abraham Samad untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden. Meski demikian, PDIP belum dapat memastikan apakah Abraham yang akan dipilih untuk menjadi bakal cawapres Joko Widodo.
"Tentunya itu sinyal positif," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani, saat diminta tanggapan pernyataan Abraham yang mengaku telah mendapat restu KPK di Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).

Puan: Belum Ada Keputusan Final Cawapres Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik, Puan Maharani, menegaskan, pihaknya memang belum memiliki keputusan final soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi. Hanya dia pastikan, semua nama bakal calon yang beredar sedang dipertimbangkan.
"Sampai tanggal 20 Mei baru diputuskan. Masih ada waktu empat hari sejak sekarang," kata Puan di Jakarta, Jumat (16/5).
Dia membantah apabila PDI-P masih menunggu hasil rapimnas Partai Golkar, karena ajang itu adalah urusan internal partai berlambang beringin itu.

Jokowi Akui Dirinya Pemilik Ide Koalisi PDIP

Capres PDIP Joko Widodo mengungkapkan kiatnya agar partai politik mitra koalisi tidak begitu saja meninggalkan koalisi di tengah jalan. Jokowi tidak ingin pengalaman koalisi pecah terulang.
"Ada tanda tangan platform dan langkah-langkahnya apa. Apa yang harus dilakukan ke depan. Itu yang digodok jadi bukan jatah menteri," ujar Jokowi saat makan siang di kawasan Roxy, Jakarta Barat, Jumat (16/5/2014).

Pengamat Pasar Modal : JK Bisa Ditolak Pasar, MS Hidayat Berpeluang

Lambannya PDI Perjuangan menentukan pendamping Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada Juli mendatang menyiratkan alotnya negosiasi di tubuh partai berlambang moncong putih itu. Negosiasi itu baik di kalangan internal partai maupun antara PDI Perjuangan dengan partai koalisi, Partai PKB dan Nasdem.
Sejumlah tokoh yang digadang-gadang tampaknya belum membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa sreg dan nyaman.

KSAD Budiman Masuk Daftar Cawapres Jokowi

Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman menjadi perbincangan di internal PDI Perjuangan di tengah penentuan calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo pada pemilihan 9 Juli nanti.
"Saya dengar kabar itu, tapi semuanya berpulang kepada Jokowi, Bu Mega dan partai pendukung," kata Koordinator Nasional Kader dan Simpatisan PDIP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dalam pernyataannya pada Jumat (16/5/2014).
Menurut dia, jauh hari nama KSAD Budiman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu masuk bursa calon wakil presiden bersama sejumlah tokoh sipil.

Jokowi Sindir Capres-cawapres Yang dari Elite Parpol

Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) tidak menutup kemungkinan bakal membentuk koalisi yang gemuk jika terpilih jadi presiden nanti. Padahal, dia sempat sesumbar hanya akan membentuk koalisi yang ramping tidak terlalu banyak partai dalam pemerintahannya.
"Koalisi ramping itu koalisi tanpa syarat. Bisa yang ramping, bisa satu, dua partai tapi tanpa syarat karena yang mau diperkuat yang sistem presidensilnya," kata Jokowi saat makan siang di Roxy, Jakarta, Jumat (16/5/2014).

KPK Ogah Tanggapi Isu Jokowi Lamar Samad

Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak pernah rapat untuk mendukung atau tidak mendukung tentang disebut-sebutnya Ketua KPK Abraham Samad yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden dari Jokowi.
''Kami tidak menanggapi tentang dia punya niat atau ditarik oleh Pak Jokowi dan atau Partai pendukungnya menjadi cawapres.  Saya juga tidak mengurusi,''kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia M. Busyro Muqoddas usai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Jum'at (16/5/2014).

Jokowi Tak Tahu Soal Dugaan Korupsi di Dinas PU

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku baru mengetahui adanya dugaan kasus korupsi sebesar Rp180 miliar di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Meski demikian ia berjanji akan mengusut kasus tersebut.
Dugaan korupsi itu awalnya dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Restorasi Jakarta (DPP-Praja). Korupsi itu diduga dilakukan pada pengelolaan APBD Perubahan 2013 dengan cara mengirim anggaran melalui rekening pribadi ke sejumlah kepala seksi Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta.
Pengiriman dana APBD Perubahan ke rekening pribadi dilakukan sejak akhir September sampai awal Oktober 2013.