Malam yang makin larut dan cuaca dingin tak membuat niat Gubernur DKI
Jakarta Jokowi surut untuk memantau situasi banjir di wilayah ibukota.
Membawa bantuan beras dan sejumlah uang.
Setelah dari Pejaten,
Jokowi mengaku akan berkeliling di sejumlah titik yang dikepung banjir.
"Ada Rawa Buaya, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Tebet,
semuanya lah mau kita tengok," kata dia, Selasa malam (12/1/2013).
Jokowi
meminta para jurnalis yang setia membuntutinya untuk pulang. "Nggak
usah ikutlah. Sampai malam nanti dengan saya. Hujan lagi," kata dia.
"Nggak usah ikut, mau ke Rawa Buaya. Hujan-hujan, nanti masuk angin."
Di Rawa Buaya, ujar Jokowi, dia akan mengecek pengungsi yang dikabarkan mencapai 4.000 jiwa.
Setelah
itu Jokowi akan berkeliling ke banyak titilk. "Ya nggak tahu sampai jam
berapa ke Rawa Buaya. Nanti kalau masih kuat ke Bukit Duri, Tebet,
banyak skali. "
Pak Gubernur menambahkan, pihaknya akan terus
memantau banjir. "Yang penting jangan sampai ada korban. Kemudian
kesehatannya siap. Saya hanya memastikan kesehatan siap, kemudian perahu
karet siap, dapur umumnya siap, kemudian tempat untuk pengungsi
sementara juga siap," kata dia.
Sepanjang pengamatannya di
Pejaten, persiapan sudah bagus. " Tadi saya sudah pesan Pak Camat, Pak
Lurah, kalau ada yang kurang bisa langsung call ke saya." Sebelumnya di
Pejaten, Jokowi menyerahkan bantuan berupa beras 4 ton dan sejumlah uang
dalam amplop putih.
Sumber :
liputan6.com
Arsip terlengkap seputar kegiatan Jokowi mulai tahun 2013 hingga Jokowi Terindikasi Melindungi Koruptor.
Selasa, 15 Januari 2013
Kunjungi korban banjir Pejaten, Jokowi cicipi menu dapur umum
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi korban banjir di Pejaten
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jokowi pun sempat
mencicipi masakan di dapur umum untuk para korban banjir.
Pantauan merdeka.com, Jokowi yang menggunakan baju putih dan bertopi merah ini didampingi sang istri saat meninjau korban banjir. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum.
"Yang paling penting gak ada korban. Saya mementingkan perahu karet, dapur umum, dan berharap tak ada korban," ujar Jokowi saat meninjau korban banjir di Pejaten Timur, Selasa (15/1).
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyumbang 4 Ton beras dan uang dalam amplop putih, sedangkan Dinas Sosial DKI menyumbang 3.500 nasi bungkus sedangkan Wali Kota Jaksel menyumbang 2 ton beras.
Jokowi dan istri juga sempat melihat lokasi banjir. Namun Jokowi batal untuk melihat lebih dekat lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet.
Usai dari Pejaten Timur, Jokowi rencananya akan menuju ke Kampung Pulo, Bukit Duri, Tebet, Kampung Melayu dan Rawa Buaya kita tengok. Menurut Jokowi banjir di Rawa Buaya menyebabkan 4 ribu warga mengungsi.
"Ke Rawa Buaya, dan masih banyak tempat lagi, ayo kalau mau ikut dan masih kuat," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Pantauan merdeka.com, Jokowi yang menggunakan baju putih dan bertopi merah ini didampingi sang istri saat meninjau korban banjir. Jokowi pun sempat mencicipi masakan di dapur umum.
"Yang paling penting gak ada korban. Saya mementingkan perahu karet, dapur umum, dan berharap tak ada korban," ujar Jokowi saat meninjau korban banjir di Pejaten Timur, Selasa (15/1).
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyumbang 4 Ton beras dan uang dalam amplop putih, sedangkan Dinas Sosial DKI menyumbang 3.500 nasi bungkus sedangkan Wali Kota Jaksel menyumbang 2 ton beras.
Jokowi dan istri juga sempat melihat lokasi banjir. Namun Jokowi batal untuk melihat lebih dekat lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet.
Usai dari Pejaten Timur, Jokowi rencananya akan menuju ke Kampung Pulo, Bukit Duri, Tebet, Kampung Melayu dan Rawa Buaya kita tengok. Menurut Jokowi banjir di Rawa Buaya menyebabkan 4 ribu warga mengungsi.
"Ke Rawa Buaya, dan masih banyak tempat lagi, ayo kalau mau ikut dan masih kuat," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Dipayungi Iriana di Tengah Hujan Deras, Jokowi Beri Semangat Korban Banjir
Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan istrinya Iriana menyapa korban banjir di
Jl Makmur, Pasar Minggu. Di tengah hujan deras, dipayungi Iriana Jokowi
memberi dukungan kepada tim SAR dan korban banjir.
"Standby di sini kan?" kata Jokowi kepada petugas SAR di lokasi, Selasa (15/1/2013) malam.
"Ya pak," jawab petugas itu yang berdiri di dekat perahu karet.
Jokowi sebelumnya meninjau dapur pengungsi. Jokowi juga sempat mencicipi makanan bagi warga. Kemudian dia berjalan menuju lokasi banjir, dengan dipayungi Iriana. Seorang petugas sempat hendak mengambil alih tugas Iriana, tapi dia menolak.
Selama 10 menit Jokowi berbincang dengan petugas SAR dan warga. Jokowi dan Iriana yang sama-sama mengenakan kemeja putih kemudian menemui sejumlah warga yang terus memanggil-manggil nama Jokowi.
Jokowi memberikan amplop putih sebagai bantuan. Tidak diketahui isinya berapa, tapi dia juga memberi pesan kepada warga itu bahwa dapur umum sudah didirikan, warga tak perlu khawatir soal makanan.
"Ya kita ingin memastikan tempat pengungsian dan tempat makanan bagaimana. Itu ada bantuan buat beli lauk pauk," jelas Jokowi sambil melangkah menuju mobilnya. Jokowi memang berencana menemui sejumlah warga.
Sumber :
news.detik.com
"Standby di sini kan?" kata Jokowi kepada petugas SAR di lokasi, Selasa (15/1/2013) malam.
"Ya pak," jawab petugas itu yang berdiri di dekat perahu karet.
Jokowi sebelumnya meninjau dapur pengungsi. Jokowi juga sempat mencicipi makanan bagi warga. Kemudian dia berjalan menuju lokasi banjir, dengan dipayungi Iriana. Seorang petugas sempat hendak mengambil alih tugas Iriana, tapi dia menolak.
Selama 10 menit Jokowi berbincang dengan petugas SAR dan warga. Jokowi dan Iriana yang sama-sama mengenakan kemeja putih kemudian menemui sejumlah warga yang terus memanggil-manggil nama Jokowi.
Jokowi memberikan amplop putih sebagai bantuan. Tidak diketahui isinya berapa, tapi dia juga memberi pesan kepada warga itu bahwa dapur umum sudah didirikan, warga tak perlu khawatir soal makanan.
"Ya kita ingin memastikan tempat pengungsian dan tempat makanan bagaimana. Itu ada bantuan buat beli lauk pauk," jelas Jokowi sambil melangkah menuju mobilnya. Jokowi memang berencana menemui sejumlah warga.
Sumber :
news.detik.com
"Public Hearing" Enam Ruas Tol, Jokowi Dihujani Kritik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dihujani kritik dalam acara public hearing mengenai
enam ruas jalan tol di DKI Jakarta. Pembangunan jalan tol dianggap
bukan pilihan tepat dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Para pengkritik
mendesak Jokowi mendahulukan pembangunan transportasi massal.
Selain Jokowi, hadir dalam acara public hearing yang digelar di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/1/2013), antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, para pengamat transportasi, pakar, dan masyarakat umum.
Pengamat transportasi yang juga Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menolak penambahan ruas jalan, terutama pembangunan ruas tol dalam kota. Menurutnya, warga yang memilih Jokowi-Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI adalah mereka yang antipembangunan jalan tol.
"Saya orang pertama yang bersuara akan menggulingkan Jokowi-Ahok kalau berkhianat menyetujui enam ruas tol. Yang memilih Jokowi itu yang anti enam ruas tol, pihak yang membuat proyek tol ini pasti yang kemarin tidak memilih Jokowi," tegas Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengimbau Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, agar memprioritaskan pembangunan transportasi massal daripada membangun enam ruas tol dalam kota. "Mau hemat energi kok perbanyak jalan tol? Tolong otaknya agak lurus deh, yang sekarang dibutuhkan itu membangun transportasi massal," jelas Darmaningtyas.
Marco, salah seorang peserta public hearing, menyatakan, penambahan jalan tidak terbukti mengurangi kemacetan. Ia mencontohkan, Tokyo memiliki rasio jalan 20 persen, tetapi kemacetan tak terpecahkan di kota itu.
"Mengutip Wali Kota Bogota, tidak ada rumus jumlah jalan wajar bagi mobil. Saya memilih bapak karena secara fundamental menolak fasilitas tambahan untuk mobil," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit yang menyesali kebijakan Jokowi tersebut. Menurut mereka yang tidak setuju, pembangunan jalan tol tidak pro rakyat.
Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas tol dengan tiga syarat, yaitu ruas tol boleh dilintasi transportasi massal, lulus uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan tidak banyak pintu keluar masuk tol yang menyebabkan macet.
Megaproyek enam ruas tol senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta yang terakhir, yaitu Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Selain Jokowi, hadir dalam acara public hearing yang digelar di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/1/2013), antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, Kepala Bappeda Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko, Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, para pengamat transportasi, pakar, dan masyarakat umum.
Pengamat transportasi yang juga Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menolak penambahan ruas jalan, terutama pembangunan ruas tol dalam kota. Menurutnya, warga yang memilih Jokowi-Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI adalah mereka yang antipembangunan jalan tol.
"Saya orang pertama yang bersuara akan menggulingkan Jokowi-Ahok kalau berkhianat menyetujui enam ruas tol. Yang memilih Jokowi itu yang anti enam ruas tol, pihak yang membuat proyek tol ini pasti yang kemarin tidak memilih Jokowi," tegas Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengimbau Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, agar memprioritaskan pembangunan transportasi massal daripada membangun enam ruas tol dalam kota. "Mau hemat energi kok perbanyak jalan tol? Tolong otaknya agak lurus deh, yang sekarang dibutuhkan itu membangun transportasi massal," jelas Darmaningtyas.
Marco, salah seorang peserta public hearing, menyatakan, penambahan jalan tidak terbukti mengurangi kemacetan. Ia mencontohkan, Tokyo memiliki rasio jalan 20 persen, tetapi kemacetan tak terpecahkan di kota itu.
"Mengutip Wali Kota Bogota, tidak ada rumus jumlah jalan wajar bagi mobil. Saya memilih bapak karena secara fundamental menolak fasilitas tambahan untuk mobil," ujarnya.
Seperti diketahui, Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit yang menyesali kebijakan Jokowi tersebut. Menurut mereka yang tidak setuju, pembangunan jalan tol tidak pro rakyat.
Jokowi menyetujui pembangunan enam ruas tol dengan tiga syarat, yaitu ruas tol boleh dilintasi transportasi massal, lulus uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan tidak banyak pintu keluar masuk tol yang menyebabkan macet.
Megaproyek enam ruas tol senilai Rp 42 triliun itu dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta yang terakhir, yaitu Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Ada yang marah, enggak apa-apa
Siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar public hearing atau dengar pendapat tentang rencana pembangunan enam ruas tol di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada yang pro dan kontra pembangunan 6 ruas jalan tol.
Menurut Jokowi, pro kontra dalam pembangunan jalan tol itu biasa. "Ada yang setuju tidak setuju, ada yang marah enggak apa-apa. Ya memang demokrasi partisipasi memang seperti ini, partisipasi publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).
Dengan adanya masukan, Jokowi bisa mengerti apa maunya masyarakat. "Kita jadi ngerti semuanya, harus terbuka mau tidak mau. Ya kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Masalah saham aja, kenapa saya tanya langsung, saya ngingetin aja tadi berapa persen," ujar Jokowi.
Setelah menggelar public hearing, Jokowi melihat masyarakat sebenarnya menginginkan dipercepatnya pembangunan angkutan massal. "Tadi busway rampungin, Monorail mulai, MRT mulai. Kita pengennya itu saja. Tapi juga harus dikalkulasi. Jangan awur-awuran," katanya.
Dalam pertemuan siang tadi dihadiri banyak pihak. Selain Jokowi, hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.
Sumber :
merdeka.com
Menurut Jokowi, pro kontra dalam pembangunan jalan tol itu biasa. "Ada yang setuju tidak setuju, ada yang marah enggak apa-apa. Ya memang demokrasi partisipasi memang seperti ini, partisipasi publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).
Dengan adanya masukan, Jokowi bisa mengerti apa maunya masyarakat. "Kita jadi ngerti semuanya, harus terbuka mau tidak mau. Ya kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Masalah saham aja, kenapa saya tanya langsung, saya ngingetin aja tadi berapa persen," ujar Jokowi.
Setelah menggelar public hearing, Jokowi melihat masyarakat sebenarnya menginginkan dipercepatnya pembangunan angkutan massal. "Tadi busway rampungin, Monorail mulai, MRT mulai. Kita pengennya itu saja. Tapi juga harus dikalkulasi. Jangan awur-awuran," katanya.
Dalam pertemuan siang tadi dihadiri banyak pihak. Selain Jokowi, hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.
Sumber :
merdeka.com
6 Tol Dijalankan, Jokowi-Ahok Terancam Dimakzulkan
Rencana pembangunan enam ruas tol mendapat kecaman dari banyak kalangan,
terutama dari pengamat perkotaan dan transportasi Jakarta.
Terkait hal itu, pengamat transportasi Dharmaningtyas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang akan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bila enam tol baru itu benar-benar dijalankan.
"Jika proyek enam ruas tol ini dijalankan, saya orang pertama yang dengan lantang meneriakkan, gulingkan Jokowi-Ahok," ungkap Dharmaningtyas dalam rapat dengar pendapat proyek enam ruas tol, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Pasalnya, Dharmaningtyas mengaku, meski dirinya sebagai pengamat yang seharusnya bersifat netral, tidak segan mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi trademark Jokowi-Ahok pada masa kampanye Pemilukada 2012 lalu.
"Saya ini mendukung penuh program-program Jokowi-Ahok, tetapi kalau ujungnya menyetujui enam jalan tol, saya benar-benar kecewa," tegasnya.
Sebab, kata dia, enam ruas tol bukanlah solusi atas kemacetan Jakarta. "Yang dibutuhkan adalah pembangunan transportasi masal, bukan malah bikin jalan tol," tandasnya.
Mengetahui hal itu, orang nomor satu di Jakarta ini justru menganggap apa yang dilontarkan Dharmaningtyas adalah hal yang baik. "Bagus dong, berarti saya masih diperhatiin," kata Jokowi sembari tertawa.
Sumber :
okezone.com
Terkait hal itu, pengamat transportasi Dharmaningtyas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang akan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bila enam tol baru itu benar-benar dijalankan.
"Jika proyek enam ruas tol ini dijalankan, saya orang pertama yang dengan lantang meneriakkan, gulingkan Jokowi-Ahok," ungkap Dharmaningtyas dalam rapat dengar pendapat proyek enam ruas tol, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Pasalnya, Dharmaningtyas mengaku, meski dirinya sebagai pengamat yang seharusnya bersifat netral, tidak segan mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi trademark Jokowi-Ahok pada masa kampanye Pemilukada 2012 lalu.
"Saya ini mendukung penuh program-program Jokowi-Ahok, tetapi kalau ujungnya menyetujui enam jalan tol, saya benar-benar kecewa," tegasnya.
Sebab, kata dia, enam ruas tol bukanlah solusi atas kemacetan Jakarta. "Yang dibutuhkan adalah pembangunan transportasi masal, bukan malah bikin jalan tol," tandasnya.
Mengetahui hal itu, orang nomor satu di Jakarta ini justru menganggap apa yang dilontarkan Dharmaningtyas adalah hal yang baik. "Bagus dong, berarti saya masih diperhatiin," kata Jokowi sembari tertawa.
Sumber :
okezone.com
Darmaningtyas: Saya yang Pertama Gulingkan Jokowi
Pengamat transportasi Darmaningtyas mengaku akan menjadi orang
pertama yang akan menggulingkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI
Jakarta.
''Mengkhianati saya, maka saya yang pertama mengajak gulingkan Jokowi,'' ujarnya saat public hearing pembangunan enam ruas tol di Balai Agung, Jakarta, Selasa (15/1).
Dia mengatakan mendukung Jokowi karena pro rakyat kecil. Karena itu, jika kebijakan yang diputuskan Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil berarti menghianatinya dan pemilihnya. Karena itu, dia menilai yang mendukung tol adalah yang dulu tidak mendukung Jokowi saat pemilihan kepala daerah.
Darmaningtyas menyarankan Jokowi lebih baik fokus terhadap busway. Selain itu, keprihatinan terhadap busway makin bertambah sebab koridor satu sekarang tidak steril.
Sumber :
www.republika.co.id
''Mengkhianati saya, maka saya yang pertama mengajak gulingkan Jokowi,'' ujarnya saat public hearing pembangunan enam ruas tol di Balai Agung, Jakarta, Selasa (15/1).
Dia mengatakan mendukung Jokowi karena pro rakyat kecil. Karena itu, jika kebijakan yang diputuskan Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil berarti menghianatinya dan pemilihnya. Karena itu, dia menilai yang mendukung tol adalah yang dulu tidak mendukung Jokowi saat pemilihan kepala daerah.
Darmaningtyas menyarankan Jokowi lebih baik fokus terhadap busway. Selain itu, keprihatinan terhadap busway makin bertambah sebab koridor satu sekarang tidak steril.
Sumber :
www.republika.co.id
Tak Diundang, Jokowi Tak Hadiri Keputusan MRT
Nasib keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit
(MRT) akan diputuskan oleh pemerintah pusat pada Selasa (15/1/2013)
siang ini. Keputusan terkait pembagian beban investasi proyek MRT di
Jakarta akan diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta
pukul 13.00 WIB.
Sebelum menggelar jumpa pers, Hatta Rajasa akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk memutuskan soal proyek MRT sekitar pukul 12.00 WIB. Agenda utamanya adalah memutuskan skema pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Terkait rapat koordinasi penetapan sharing investment MRT itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. "Ya enggak diundang. Tapi, kalau ditelepon, ya saya kesana. Tapi, saya dapat info saja cukup. Ditelepon 'Pak, sekian persen' ya sudah saya hitung dan saya putuskan besok," kata Jokowi, seusai menghadiri Presidential Lecturer, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Terkait pembagian sharing investment yang akan diputuskan oleh Menko Perekonomian antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, Jokowi akan mengalkulasi pembagian tersebut yang dapat berdampak pada pemberian subsidi Pemprov DKI kepada harga tiket MRT.
"Sehari semalam saya menghitung juga bisalah. Gampang kok. Ya hitung hitung hitung hitung hitung, baru getok dulu besoknya," kata Jokowi.
Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu turut pula dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Adapun pembagian beban investasi proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40. Alasannya ialah karena skema awal memberatkan keuangan Jakarta. Jokowi pun bersikukuh agar porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah. Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga menyangkut kawasan megapolitan.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema pembiayaan MRT. Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen berupa pinjaman lunak ke Pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun, Agus meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus sampai ke Dukuh Atas, tetapi juga hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.
Dengan skema saat itu, harga tiket MRT masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun, Pemprov DKI Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000. Kajian skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun, karena dianggap memberatkan Pemerintah DKI Jakarta, skema pembiayaan tersebut akan dikaji ulang.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Sebelum menggelar jumpa pers, Hatta Rajasa akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk memutuskan soal proyek MRT sekitar pukul 12.00 WIB. Agenda utamanya adalah memutuskan skema pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Terkait rapat koordinasi penetapan sharing investment MRT itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. "Ya enggak diundang. Tapi, kalau ditelepon, ya saya kesana. Tapi, saya dapat info saja cukup. Ditelepon 'Pak, sekian persen' ya sudah saya hitung dan saya putuskan besok," kata Jokowi, seusai menghadiri Presidential Lecturer, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Terkait pembagian sharing investment yang akan diputuskan oleh Menko Perekonomian antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, Jokowi akan mengalkulasi pembagian tersebut yang dapat berdampak pada pemberian subsidi Pemprov DKI kepada harga tiket MRT.
"Sehari semalam saya menghitung juga bisalah. Gampang kok. Ya hitung hitung hitung hitung hitung, baru getok dulu besoknya," kata Jokowi.
Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu turut pula dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Adapun pembagian beban investasi proyek MRT antara pusat dan daerah awalnya disepakati 48-52. Melihat besaran pembagian beban investasi itu, Jokowi meminta agar skema pembagian tersebut diubah menjadi 60-40. Alasannya ialah karena skema awal memberatkan keuangan Jakarta. Jokowi pun bersikukuh agar porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah. Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga menyangkut kawasan megapolitan.
Sekadar informasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema pembiayaan MRT. Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen berupa pinjaman lunak ke Pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun, Agus meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus sampai ke Dukuh Atas, tetapi juga hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.
Dengan skema saat itu, harga tiket MRT masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun, Pemprov DKI Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000. Kajian skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun, karena dianggap memberatkan Pemerintah DKI Jakarta, skema pembiayaan tersebut akan dikaji ulang.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Di Balik Keputusan Jokowi Bangun Enam Ruas Tol
Kendari sempat degdegan, manajemen PT Jakarta Toll Development kini bisa menarik napas lega. Proyek tol dalam kota senilai Rp 41,17 triliun telah mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jokowi akhirnya mengamini pembangunan enam ruas jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer itu setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu pekan lalu.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Menteri Djoko Kirmanto--yang kadang namanya disingkat menjadi Djokir--memaparkan manfaat, kelayakan, dan sistem jaringan ruas tol tersebut. Dia menjelaskan pula tingginya kebutuhan menambah jalan di Ibu Kota. Ihwal pertemuan itu ditulis pada Majalah Tempo edisi pekan ini.
Panjang jalan di Jakarta dinilai terlalu minim dibanding ibu kota negara lain. Dengan enam ruas tol baru itu, rasio jalan di Jakarta akan meningkat dibanding posisi saat ini yang 6 persen dari total luas wilayah Jakarta yang 650 kilometer persegi. Angka itu pun masih di bawah rasio minimal 10 persen seperti di negara lain.
Selama ini Jokowi tidak pernah tegas menyetujui atau menolak proyek ini. Apalagi rencana ini banyak menuai kritikan. Dia terkesan sangat berhati-hati. Namun, dalam beberapa pernyataan, kelihatan sekali dia kurang sreg. Jalan tol dinilai tidak pro-kebijakan transportasi massal. Tol cuma mengakomodasi pemilik mobil.
Jokowi memang mengaku belum memahami rancangan proyek itu secara terperinci. Misalnya, enam ruas jalan tol itu di mana saja, apa manfaatnya, apakah memberikan fasilitas untuk mobil, bus, atau transportasi lain. Ia khawatir tol akan membuat jalan kian padat. “Mengatasi kemacetan dengan kebijakan, bukan dengan infrastruktur,” begitu berulang kali Jokowi menegaskan.
Rabu pekan lalu, arah angin berubah. Jokowi merestui proyek tol dalam kota itu asalkan bisa dilalui angkutan umum seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan transportasi massal lain secara gratis. Jadi, tol itu bukan cuma untuk kendaraan pribadi. “Tidak ada tambahan biaya untuk masuk tol bagi angkutan umum, tadi sudah disepakati. Poin besarnya itu," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam gambar rancangan proyek terdapat halte untuk tempat pemberhentian angkutan umum. “Saya mau karena itu." Namun, dia menolak menjelaskan soal faktor keamanan bila penumpang naik-turun dari kendaraan umum di jalan tol.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi akhirnya mengamini pembangunan enam ruas jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer itu setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu pekan lalu.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Menteri Djoko Kirmanto--yang kadang namanya disingkat menjadi Djokir--memaparkan manfaat, kelayakan, dan sistem jaringan ruas tol tersebut. Dia menjelaskan pula tingginya kebutuhan menambah jalan di Ibu Kota. Ihwal pertemuan itu ditulis pada Majalah Tempo edisi pekan ini.
Panjang jalan di Jakarta dinilai terlalu minim dibanding ibu kota negara lain. Dengan enam ruas tol baru itu, rasio jalan di Jakarta akan meningkat dibanding posisi saat ini yang 6 persen dari total luas wilayah Jakarta yang 650 kilometer persegi. Angka itu pun masih di bawah rasio minimal 10 persen seperti di negara lain.
Selama ini Jokowi tidak pernah tegas menyetujui atau menolak proyek ini. Apalagi rencana ini banyak menuai kritikan. Dia terkesan sangat berhati-hati. Namun, dalam beberapa pernyataan, kelihatan sekali dia kurang sreg. Jalan tol dinilai tidak pro-kebijakan transportasi massal. Tol cuma mengakomodasi pemilik mobil.
Jokowi memang mengaku belum memahami rancangan proyek itu secara terperinci. Misalnya, enam ruas jalan tol itu di mana saja, apa manfaatnya, apakah memberikan fasilitas untuk mobil, bus, atau transportasi lain. Ia khawatir tol akan membuat jalan kian padat. “Mengatasi kemacetan dengan kebijakan, bukan dengan infrastruktur,” begitu berulang kali Jokowi menegaskan.
Rabu pekan lalu, arah angin berubah. Jokowi merestui proyek tol dalam kota itu asalkan bisa dilalui angkutan umum seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan transportasi massal lain secara gratis. Jadi, tol itu bukan cuma untuk kendaraan pribadi. “Tidak ada tambahan biaya untuk masuk tol bagi angkutan umum, tadi sudah disepakati. Poin besarnya itu," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam gambar rancangan proyek terdapat halte untuk tempat pemberhentian angkutan umum. “Saya mau karena itu." Namun, dia menolak menjelaskan soal faktor keamanan bila penumpang naik-turun dari kendaraan umum di jalan tol.
Sumber :
www.tempo.co
Akhirnya! Jokowi Ngantor dengan Mobil B 1 DKI
Ada yang berbeda dari penampilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) pagi ini. Dia berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil
bernopol B 1 DKI, nopol yang sebelumnya menurut Jokowi tak dimilikinya.
Pantauan detikcom, Selasa (15/1/2013), Jokowi tiba di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi menumpang mobil Toyota Land Cruiser dengan nopol B 1 DKI. Penggunaan nopol ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selama ini, Jokowi lebih sering menggunakan plat nopol sipil saat berangkat ke kantor. Masih dengan mobil Toyota Land Cruiser yang sama, namun nopolnya sipil yakni B 1961 RFR.
Selain itu, jika menggunakan mobil yang lain, Jokowi juga lebih sering memasang nopol sipil. Sayangnya tidak ada keterangan dari Jokowi maupun stafnya soal penggunaan nopol yang berbeda ini.
Nomor B 1 DKI ini sempat menjadi perdebatan akhir tahun lalu. Semuanya bermula saat Wagub Ahok menyatakan mobil dinasnya tak memiliki nopol B 2 DKI karena nomor itu dimiliki swasta. Jokowi esok harinya juga mengaku tak memiliki nopol B 1 DKI. Kedua nomor itu menurut tradisi yang berlaku adalah milik gubernur dan wagub DKI Jakarta.
Hari ini Jokowi dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat terkait rencana pembangunan 6 ruas tol. Jokowi akan mendengarkan semua aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil terkait rencana tersebut. Selain itu, Jokowi juga akan mendengarkan paparan dari konsorsium pembangunan 6 ruas tol tersebut.
Sumber :
news.detik.com
Pantauan detikcom, Selasa (15/1/2013), Jokowi tiba di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi menumpang mobil Toyota Land Cruiser dengan nopol B 1 DKI. Penggunaan nopol ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selama ini, Jokowi lebih sering menggunakan plat nopol sipil saat berangkat ke kantor. Masih dengan mobil Toyota Land Cruiser yang sama, namun nopolnya sipil yakni B 1961 RFR.
Selain itu, jika menggunakan mobil yang lain, Jokowi juga lebih sering memasang nopol sipil. Sayangnya tidak ada keterangan dari Jokowi maupun stafnya soal penggunaan nopol yang berbeda ini.
Nomor B 1 DKI ini sempat menjadi perdebatan akhir tahun lalu. Semuanya bermula saat Wagub Ahok menyatakan mobil dinasnya tak memiliki nopol B 2 DKI karena nomor itu dimiliki swasta. Jokowi esok harinya juga mengaku tak memiliki nopol B 1 DKI. Kedua nomor itu menurut tradisi yang berlaku adalah milik gubernur dan wagub DKI Jakarta.
Hari ini Jokowi dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat terkait rencana pembangunan 6 ruas tol. Jokowi akan mendengarkan semua aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil terkait rencana tersebut. Selain itu, Jokowi juga akan mendengarkan paparan dari konsorsium pembangunan 6 ruas tol tersebut.
Sumber :
news.detik.com
Hari Ini, Jokowi Gelar Uji Publik Tol Dalam Kota
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menggelar uji publik untuk mendengar suara kalangan yang pro ataupun kontra terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. “Akan terbuka semuanya,” kata dia ketika berkunjung ke kantor Tempo, Senin, 14 Januari 2013.
Jokowi menegaskan, posisinya yang pro-angkutan umum tidak berubah, meski kini dia menyetujui pembangunan jalan tol dalam kota. Mantan Wali Kota Solo ini meminta publik memahami keterbatasan dirinya, mengingat rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan Presiden. “Ini sudah setengah main,” katanya mengibaratkan pertandingan olahraga.
Karena itulah, menurut Jokowi, dia berusaha memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam desain enam tol dalam kota itu. Salah satunya dengan meminta agar jalan tol itu kelak bisa dilalui bus umum dan angkutan massal seperti Transjakarta. “Saya juga minta pintu tolnya dibatasi,” ujarnya.
Jokowi mengaku mendengar semua suara yang menolak pembangunan tol dalam kota. “Saya ikuti semua di Twitter,” katanya sembari tersenyum. Tapi dia mengaku belum paham mengapa sejumlah kalangan masih terus menolak meski angkutan umum sudah diberi lajur khusus pada tol dalam kota itu. “Makanya saya ingin dengar dari mereka besok,” dia menambahkan.
Jika memang diperlukan, menurut Jokowi, bisa saja syarat pembangunan jalan tol dalam kota itu ditambah. Intinya, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu harus mengakomodasi suara publik. “Kalau perlu besok (hari ini) syaratnya saya tambah,” ujarnya.
Selain mengundang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, pertemuan uji publik hari ini akan dihadiri para investor, wakil dari Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, yang mungkin menjadi korban dari pembangunan jalan tol baru itu.
Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, juga diundang. Dia adalah salah satu yang paling keras menentang pembangunan jalan tol dalam kota. “Iya saya tahu, dia yang paling kencang kicauannya di Twitter,” kata Jokowi sambil tertawa.
Di media sosial, Marco secara terbuka menyesalkan perubahan sikap Jokowi. Ketika berkampanye, menurut Marco, Jokowi berulang kali menegaskan akan menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Dia juga yang mendesak Jokowi menggelar uji publik. “Pertemukan pihak yang pro dan kontra,” kata Marco pekan lalu.
Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, mendukung pelaksanaan uji publik. Menurut dia, masih ada beberapa aspek dari proyek enam tol dalam kota yang belum jelas. “Misalnya bagaimana detail dari integrasi transportasi umum ke jalan tol tersebut, berapa jumlah jalur yang akan dipakai angkutan umum, termasuk penempatan halte-haltenya,” kata dia.
Bagaimanapun, Pandit menegaskan, pembangunan jalan tol baru bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi umum. “Masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan dimanjakan dengan makin banyaknya akses jalan,” ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi menegaskan, posisinya yang pro-angkutan umum tidak berubah, meski kini dia menyetujui pembangunan jalan tol dalam kota. Mantan Wali Kota Solo ini meminta publik memahami keterbatasan dirinya, mengingat rencana pembangunan enam jalan tol dalam kota sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dan Presiden. “Ini sudah setengah main,” katanya mengibaratkan pertandingan olahraga.
Karena itulah, menurut Jokowi, dia berusaha memastikan kepentingan publik terakomodasi dalam desain enam tol dalam kota itu. Salah satunya dengan meminta agar jalan tol itu kelak bisa dilalui bus umum dan angkutan massal seperti Transjakarta. “Saya juga minta pintu tolnya dibatasi,” ujarnya.
Jokowi mengaku mendengar semua suara yang menolak pembangunan tol dalam kota. “Saya ikuti semua di Twitter,” katanya sembari tersenyum. Tapi dia mengaku belum paham mengapa sejumlah kalangan masih terus menolak meski angkutan umum sudah diberi lajur khusus pada tol dalam kota itu. “Makanya saya ingin dengar dari mereka besok,” dia menambahkan.
Jika memang diperlukan, menurut Jokowi, bisa saja syarat pembangunan jalan tol dalam kota itu ditambah. Intinya, dia menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu harus mengakomodasi suara publik. “Kalau perlu besok (hari ini) syaratnya saya tambah,” ujarnya.
Selain mengundang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum, pertemuan uji publik hari ini akan dihadiri para investor, wakil dari Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat, yang mungkin menjadi korban dari pembangunan jalan tol baru itu.
Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, juga diundang. Dia adalah salah satu yang paling keras menentang pembangunan jalan tol dalam kota. “Iya saya tahu, dia yang paling kencang kicauannya di Twitter,” kata Jokowi sambil tertawa.
Di media sosial, Marco secara terbuka menyesalkan perubahan sikap Jokowi. Ketika berkampanye, menurut Marco, Jokowi berulang kali menegaskan akan menolak pembangunan jalan tol dalam kota. Dia juga yang mendesak Jokowi menggelar uji publik. “Pertemukan pihak yang pro dan kontra,” kata Marco pekan lalu.
Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, mendukung pelaksanaan uji publik. Menurut dia, masih ada beberapa aspek dari proyek enam tol dalam kota yang belum jelas. “Misalnya bagaimana detail dari integrasi transportasi umum ke jalan tol tersebut, berapa jumlah jalur yang akan dipakai angkutan umum, termasuk penempatan halte-haltenya,” kata dia.
Bagaimanapun, Pandit menegaskan, pembangunan jalan tol baru bertentangan dengan semangat pengembangan transportasi umum. “Masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan dimanjakan dengan makin banyaknya akses jalan,” ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)